# data[].attributes.headline
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara keduanya dapat dilihat dari penjelasan berikut:

1. Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan

2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi

3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita - cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita - cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asa kerohanian Pancasila

# data[].attributes.body
Undang - Undang Dasa 1945 memiliki kedudukan, yaitu

1. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia

2. Berisi norma - norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang dilaksanakan dan ditaati

3. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpres, perdah) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945

4. Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945

# data[].attributes.headline
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 )

# data[].attributes.subject
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 )

# data[].attributes.body
Arti penting UUD 1945 dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut.

1. Alinea pertama: Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.

2. Alinea kedua: Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuranadalah haI Iain yang periu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.

3. Alinea ketiga: Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata—mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

4. Alinea keempat: Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Pada 18 Agustus 1945,  PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan undang - undang dasar. Proses pengesahan undang - undang dasar berlangsung singkat, yaitu 2 jam.

Sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan yaitu

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945

2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia

3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga - lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi

# data[].attributes.body
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia, ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa tenggara.

Susunan keanggotaan PPKI:

1. Ir. Soekarno – ketua

2. Drs. Moh. Hatta – wakil ketua

3. prof. Mr. Dr. Soepomo – anggota

4. KRT Radjiman Wedyodiningrat – anggota

5. KRT Radjiman Wedyodiningrat- anggota

6. R. P. Soeroso – anggota

7. Soetardjo Kartohadikoesoemo – anggota

8. Kiai Abdoel Wachid Hasjim – anggota

9. Ki Bagus Hadikusumo – anggota

10. Otto Iskandardinata – anggota

11. Abdoel Kadir – anggota

12. Pangeran Soerjohamidjojo – anggota

13. Pangeran Poerbojo – anggota

14. Dr. Mohammad Amir – anggota

15. Mr. Abdul Abbas – anggota

16. Teuku Mohammad Hasan – anggota

17. Dr. GSSJ Ratulangi – anggota

18. Andi Pangerang – anggota

19. A.A. Hamidan – anggota

20. I Goesti Ketoet Poedja – anggota

21. Mr. Johannes Latuharhary – anggota

22. Drs. Yap Tjwan Bing – anggota

Anggota PPKI tambahan sebanyak 6 orang yaitu:

23. Achmad Soebardjo – penasihat

24. Sajoeti Melik – anggota

25. Ki Hadjar Dewantara – anggota

26. R.A.A. Wiranatakoesoema – anggota

27. Kasman Singodimedjo – anggota

28. Iwa Koesoemasoemantri – anggota

# data[].attributes.body
Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chosakai) dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Dokuritsu Junbi Inkai). Terdapat 2 tugas PPKI, yaitu

1. Tugas pertama, yaitu meresmikan Pembukaan (bahasa Belanda: Preambule) dan Batang Tubuh Undang - Undang Dasar 1945

2. Tugas kedua, yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

# data[].attributes.body
Perumusan UUD 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945. Pada masa itu, Sukarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang disebut Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada komite BPUPKI pada sidang pertama, 28 Mei 1945 hingga
1 Juni 1945.

# data[].attributes.body
Hakikat konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik.