# data[].attributes.body
info prakerja

# data[].attributes.body
Untuk memulihkan ekonomi di Kota Bogor, menurut Bima tidak bisa dilakukan hanya oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD) melainkan kerja sama semua pihak.

Karena itu, Bima meminta semua OPD mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Semua OPD bisa bekerjasama dengan komunitas, UMKM, hingga swasta dan kampus untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

# data[].attributes.body
Banyak penduduk Kota Bogor yang kemudian harus dirumahkan oleh pemberi kerja. Selain karena ada pembatasan jumlah pekerja yang bisa beraktivitas di kantor ataupun pabrik, hal itu juga terjadi karena permintaan atau konsumsi domestik mengalami penurunan.

# data[].attributes.body
Angka pengangguran di Kota Bogor, Jawa Barat, naik 12,6 persen dampak pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan angka angkatan kerja di Kota Bogor yang terdampak pandemi hingga saat ini sebanyak 175.000 orang. Jumlah angka pengangguran meningkat 12,6 persen.

# data[].attributes.body
https://www.liputan6.com/news/read/4708113/175000-pekerja-di-kota-bogor-terdampak-covid-19-pengangguran-naik-126-persen

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Liputan6.com, Jakarta - Angka pengangguran di Kota Bogor, Jawa Barat, naik 12,6 persen dampak pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan angka angkatan kerja di Kota Bogor yang terdampak pandemi hingga saat ini sebanyak 175.000 orang. Jumlah angka pengangguran meningkat 12,6 persen.

Bima menuturkan, pandemi Covid-19 memicu banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat. Langkah tersebut diambil untuk menekan jumlah kasus positif Covid-19 yang hingga saat ini masih terus bertambah.

Akibat kebijakan tersebut, pada masa awal pandemi di kisaran Maret, kegiatan ekonomi pun nyaris terhenti total.

Banyak penduduk Kota Bogor yang kemudian harus dirumahkan oleh pemberi kerja. Selain karena ada pembatasan jumlah pekerja yang bisa beraktivitas di kantor ataupun pabrik, hal itu juga terjadi karena permintaan atau konsumsi domestik mengalami penurunan. Dampaknya, pendapatan masyarakat pun mengalami pengurangan.

"Jumlah pengangguran akibat kondisi pandemi yang menyerang hampir seluruh sektor. Mata pencaharian mereka berkurang, bahkan hilang karena kondisi ini," kata Bima Arya usai melantik 130 pejabat struktural Eselon III dan IV pada Rabu (10/11/2021).

# data[].attributes.attachment_link.title
175.000 Pekerja di Kota Bogor Terdampak Covid-19, Pengangguran Naik 12,6 Persen

# data[].attributes.attachment_link.description
Liputan6.com, Jakarta - Angka pengangguran di Kota Bogor, Jawa Barat, naik 12,6 persen dampak pembatasan mobilitas dan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan angka angkatan kerja di Kota Bogor yang terdampak pandemi hingga saat ini sebanyak 175.000 orang. Jumlah angka pengangguran meningkat 12,6 persen.

# data[].attributes.body
Solusi
Berikut ini adalah solusi yang dapat memaksimalkan produksi sektor pertanian dan mengatasi masalah pembangunan di sektor pertanian menurut Menteri Pertanian Dr H. Syahrul Yasin Limpo, S.H, M.H:

1.       Melakukan ekstensifikasi pada lahan rawa.

Hal ini dilakukan mengingat adanya peringatan dari Food and Agriculture Organization (FAO) soal kekeringan yang akan melanda ke depan.

2.       Membentuk lumbung pangan ditiap tingkat wilayah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

3.       Menerapkan Sistem Ekofarming
Strategi ekofarming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Strategi pertanian ini dikenal dengan istilah pertanian organik.

4.       Pembangunan dan Perbaikan Sarana Pertanian
Strategi ini diharapkan dapat memudahkan kegiatan pertanian. Salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan beberapa waduk di wilayah Indonesia untuk mencukupi kebutuhan pengairan.

5.       Pembukaan Lahan Baru
Pembukaan lahan baru ini bertujuan menambah jumlah produk pertanian yang dihasilkan dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

6.       Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan pertanian dari Dinas Pertanian terkait diharapkan meningkatkan kompetensi petani sehingga produktivitas pertanian juga meningkat.

7.       Pembangunan Sarana Distribusi Pertanian
Adanya sarana distribusi yang baik akan menggunakan distribusi hasil panen, pupuk, dan bibit. Pembangunan sarana tersebut yakni dengan pembangunan jalan desa, listrik masuk desa, dan pembangunan pelabuhan sebagai sarana distribusi antar pulau.

8.       Program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Geratieks).

Gerakan ini dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian agar bekerja dengan cara yang tidak biasa.

9.       Pembentukan lembaga Komando Strategi Pembangunan Pertanian (Kostra Tani). Komando ini nantinya akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan.

10.   Peningkatan pertanian on farm dan off farm, terutama pascaproduksi.

Pertanian on farm merupakan proses yang berhubungan langsung dengan budidaya pertanian, seperti menyemai bibit, mengawinkan hewan ternak, memupuk, memberi pakan ternak, mengendalikan hama dan penyakit, panen dan lainnya. Sementara, off farm yaitu proses komersialisasi hasil-hasil budidaya pertanian, seperti pedagang, pengepul dan lain-lain.

# data[].attributes.body
Ada beberapa solusi yang bisa diberikan kepada pemerintah terkait ketimpangan pembagunan daerah di Indonesia ini :

1. Bagi pemerintah daerah hendaknya mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis dan cepat tumbuh , sehingga dapat mengembangkan wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis. Upaya ini bisa diwujudkan dengan pengembangan produk unggulan daerah , serta mendorong terwujudnya koordinasi , sinkronisasi , keterpaduan , dan kerjasama antar sektor , antar pemerintah, dunia usaha , dan masyrakat , dalam mendukung peluang membangun usaha dan investasi di daerah tersebut.

2. Membuat berbagai kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia harus dilaksnakan secara multisektor dengan berbagai pihak terkait. Dan dalam penanggulangan kemiskinan , diperlukan aksi dan penanganan yang serius oleh daerah terkait , seperti penyaluran listrik , pembangunan jalan , dan lain sebagainya , yang bisa membangun kehidupan perekonomian di daerah itu.

# data[].attributes.body
Salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah dengan menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi yang cenderung kurang mampu. Dengan adanya beasiswa ini, tentunya akan sangat membantu para pelajar yang mempunyai potensi tinggi namun terhalang karena adanya masalah ekonomi

Selain itu dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belajar mengajar hingga ke pelosok. Dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan, tentu saja menyeratakan pendidikan ke seluruh daerah akan menjadi hal yang tidak mudah. Namun pemerintah bisa mulai dari sekarang dengan membangun sekolah sekolah lebih banyak di daerah pelosok. Dengan begitu para pelajar yang tinggal di daerah pelosok mendapat kesempatan untuk mencari ilmu juga

# data[].attributes.body
Pemerintah harus mengkaji kebijakan upah, jangan sampai malah merugikan tenaga kerja di Indonesia. Upah yang tinggi juga tak sebanding dengan produktivitas, sehingga
pemerintah juga perlu moratorium kenaikan bagi daerah yang sudah terlalu tinggi. Hal itu agar daerah tertinggal bisa menyesuaikan agar tak tertinggal.

# data[].attributes.body
1. Jobstreet
2. LinkedIn
3. Kalibrr

# data[].attributes.body
Akibatnya kualitas para pencari kerja tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan sehingga tingkat pengangguran di Indonesia menjadi tinggi. Setiap tahun Indonesia mendata terdapat kurang lebih 7,05 juta orang yang menganggur belum ditambah para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat COVID-19

# data[].attributes.body
Akibat
Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional termasuk perekonomian daerah, karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Sehingga permasalahan pada sektor pertanian dapat menimbulkan masalah pada pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan hidup masyarakat.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pandemi Covid-19 secara terus menerus menjadi ancaman di Tanah Air Indonesia memiliki banyak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, salah satunya pengangguran. Banyak para pekerja yang di PHK, dirumahkan ataupun dihimbau untuk tetap di rumah untuk menjaga jarak dari mewabahnya virus Covid-19. Dapat dilihat dari awal masa pandemi Covid-19 yang tidak menutup kemungkinan terjadi peningkatan pengangguran pada masa pandemi ini.

Terbatasnya untuk bekerja dengan menjaga jarak dari rumah dapat memicu bertambahnya pengangguran. Pengertian dari pengangguran sendiri adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan juga penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengangguran bukan hanya orang yang tidak memiliki pekerjaan tetapi orang yang sedang mencari pekerjaan maupun orang yang sudah bekerja namun pekerjaannya tidak tetap dapat dikategorikan sebagai pengangguran.

Sejak awal masa pandemi Covid-19, tak sedikit perusahaan yang bangkrut ataupun menutup operasionalnya sementara hingga batas waktu yang tidak ditentukan sehingga menyebabkan para pekerja menganggur. Retail-retail besar seperti pusat perbelanjaan juga ditutup dan diprediksi dapat menambah angka pengangguran sementara. Secara tidak langsung, perusahaan maupun retail-retail besar mengalami krisis ekonomi dikarenakan menurunnya jumlah pemasukan selama pandemi Covid-19.

Seperti yang kita ketahui, Covid-19 adalah jenis corona virus baru yang merupakan penyakit menular. Virus ini ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada Bulan Desember tahun 2019 dan masuk ke Indonesia pada 2 Maret 2020. Gejala-gejala Covid-19 yang umum terjadi yaitu mengalami demam, batuk kering, merasakan lelah dan kehilangan rasa atau bau. Beberapa orang yang terdampak virus ini mengalami gelaja yang sedikit tidak umum yaitu mengalami sakit dan nyeri, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, ruam pada kulit atau terjadi perubahan warna pada jari tangan dan jari kaki, dan mata merah atau iritasi. Dan bagi beberapa orang lainnya yang mengalami gejala serius yaitu mereka kesulitan untuk bernapas, kesulitan untuk berbicara, bergerak, bingung, dan mengalami rasa nyeri di dada. Menurut WHO, virus ini dapat menyebar secara langsung, tidak langsung (melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi), atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi mulut dan hidung. Sekresi ini meliputi air liur, sekresi pernapasan ataupun percikan sekresi. Sekresi ini dikeluarkan dari mulut atau hidung misalnya ketika orang yang terinfeksi tersebut batuk, bersin, berbicara, ataupun bernyanyi.

Sehingga untuk menghindari agar tidak terpapar virus Covid-19, kita selalu dihimbau untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, memakai masker, mencuci tangan, menutup mulut saat bersin atau batuk dengan tisu atau siku yang terlipat dan selalu waspada dengan virus ini karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya dirasakan secara pribadi tetapi seluruh Indonesia maupun dunia turut merasakannya.

Sejak kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia yang diumumkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo, di Istana Negara pada tanggal 2 Maret 2020, sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang terpapar virus Covid-19. Semua kegiatan dan aktivitas di luar rumah seperti bekerja, ibadah, sekolah, kuliah, dan lain sebagainya juga dilakukan di dalam rumah untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 dan mengurangi tingkat kematian yang tinggi akibat wabah ini.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memiliki kebijakan-kebijakan selama pandemi Covid-19 seperti lockdown, social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan sebagainya di beberapa daerah zona merah dan hitam yang menyebabkan aktivitas sosial seperti pusat perbelanjaan, transportasi, dan tempat rekreasi menjadi terbatas bahkan ditutup sehingga banyak masyarakat yang menganggur karena terjadi pengurangan pekerja, penurunan pendapatan pekerja, dan sebagainya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian DKI Jakarta, termasuk berkontribusi pada meningkatnya pengangguran, baik di aspek sosial, ekonomi, kegiatan maupun keagamaan yang secara otomatis tercermin pada angka partisipasi tenaga kerja.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir dari Bulan Februari 2012 sampai Februari 2017, kecenderungan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mengalami penurunan yang fluktuasi dari waktu ke waktu. Menurut Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Thoman Pardosi pada rilis Keadaan Ketenagakerjaan di DKI Jakarta Februari 2017 di kantornya, Jalan Salemba Tengah 36-38, Jakarta Pusat, angka pengangguran di Jakarta sebesar 5,36 persen menurun menjadi 5,24 poin dibandingkan dengan Februari 2012. Secara rata-rata, selama kurun waktu tersebut, angka pengangguran di Jakarta mengalami penurunan mencapai 1,05 persen per tahun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,95 persen atau setara 572.780 orang. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus tahun lalu, pengangguran DKI Jakarta naik 4,41 persen atau bertambah 233.378 orang. Menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab kenaikan tingkat pengangguran di Ibu Kota. Sebanyak 175.890 pengangguran disebabkan oleh Covid-19. Mereka berhenti karena perusahaannya terdampak Covid-19 atau pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada sektor formal mengalami kehilangan sebanyak 453.925 pekerja, tetapi pada sektor informal hanya mampu diserap sebanyak 259.597 pekerja. Akibatnya 193.698 orang kehilangan pekerjaan selama masa periode pandemi. Implikasi pandemi bukan hanya terjadi pada pengurangan tenaga kerja, tetapi juga dapat mempengaruhi produktivitas pekerja. Sebanyak 1.673.028 pekerja mengalami pengurangan jam kerja yang disebabkan oleh Covid-19.

Akibat dari meningkatnya pengangguran yang ada di Ibu Kota oleh pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, pengangguran menjadi meningkat, dan menurunnya kondisi ekonomi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk mengurangi tingkat pengangguran dan melakukan berbagai program. Bagi tenaga kerja yang di PHK di perusahaan yang masih beroperasi, Pemprov DKI Jakarta mendorong penempatan tersebut. Sehingga terdapat 14.000 orang berhasil untuk dipekerjakan kembali. Selain itu, bagi tenaga kerja yang di PHK, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong program peningkatan kompetensi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bahwa terdapat peningkatan kapasitas wirausaha menjadi pewirausaha naik kelas.

Kebijakan inovatif untuk mengatasi pengangguran akibat pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Salah satunya melalui pelatihan berbasis kompetensi dengan melakukan kegiatan pelatihan kerja bagi para pencari kerja secara intensif. Sehingga untuk para narapidana dan mantan narapidana, diadakan pembekalan dan pelatihan berupa Pelatihan Tata Graha (Cleaning Service) dan Teknik Pendinginan (Air Conditioner) oleh BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Tujuan dari kolaborasi tersebut yaitu untuk menanggulangi pengangguran di DKI Jakarta dan memberikan pengetahuan untuk narapidana dan mantan narapidana agar memiliki skill yang bermanfaat setelah menjalani masa hukuman serta menjadi salah satu langkah upaya bagi para pencari kerja untuk mengikuti kegiatan pelatihan kerja secara intensif melalui pelatihan berbasis kompetensi di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD). Ketua BAZNAS BAZIZ Provinsi DKI Jakarta, Kepala Rutan Salemba, dan Kepala Kanwil membuka langsung acara pelatihan ini di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat.

VIDEO PILIHAN

# data[].attributes.attachment_link.title
PENGANGGURAN SEMAKIN MENINGKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DKI JAKARTA

# data[].attributes.attachment_link.description
Pandemi Covid-19 secara terus menerus menjadi ancaman di Tanah Air Indonesia memiliki banyak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini, salah satunya pengangguran. Banyak para pekerja yang di PHK, dirumahkan ataupun dihimbau untuk tetap di rumah untuk menjaga jarak dari mewabahnya virus Covid-19.

# data[].attributes.body
Kebijakan tenaga kerja selama pandemi COVID-19 di negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik difokuskan pada dukungan terhadap sektor usaha/pemberi kerja, pekerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Langkah-langkah tersebut juga termasuk dukungan keuangan yang diberikan oleh beberapa lembaga maupun otoritas guna mendukung sektor usaha, rumah tangga, dan pekerja yang terdampak pandemi, serta tindakan-tindakan yang dilakukan otoritas untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaannya dalam memulai bisnis, memberikan dukungan pelatihan bagi para pencari kerja, mapun menyediakan pekerjaan darurat.
Untuk memastikan keselamatan pekerja, pemerintah negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah menyusun panduan bagi pelaksanaan kerja selama pandemi untuk melindungi pekerja, termasuk program dan kebijakan mengenai standar keselamatan dan kesehatan kerja, kompensasi dan tunjangan pekerja, jam kerja, serta permasalahan pekerja lainnya yang muncul karena situasi pandemi.
Bagi Indonesia, Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dalam memitigasi dampak pandemi terhadap sektor tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, program Kartu Prakerja, perluasan program industri padat karya, dan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemerintah juga memfokuskan pengembangan kualitas sumber manusia manusia sebagai salah prioritas sektor tenaga kerja.

# data[].attributes.body
Pembangunan yang hanya terfokus pada satu daerah (dalam hal ini daerah barat) menyebabkan pemusatan ekonomi hanya terjadi di satu daerah saja , dan membuat daerah lain "kesepian" secara ekonomi dan penduduk, umumnya terjadi di daerah timur.

Seperti yang kita tahu bahwa daerah timur ini kurang maju  karena tidak ada fasilitas yang memadai di daerah tersebut. Fasilitas yang dibangun ini dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Nah , bisa disimpulkan bahwa dengan kurangnya fasilitas yang memadai seperti listrik ataupun teknologi transportasi membuat pertumbuhan ekonomi di sana berjalan kurang baik , sehingga angka kemiskinan pun naik karena tidak adanya investor / pebisnis yang ingin membangun bisnisnya di sana.

Tidak adanya transportasi membuat mobilisasi barang dan jasa kurang baik , sehingga bisnis yang dibangun itu hanya "akan berjalan di tempat". Kurangnya fasilitas seperti listrik , jaringan internet , juga membuat produksi , distribusi , bahkan promosi dari produk yang dibuat mengalami kesulitan, sehingga lebih baik bagi para pebisnis tersebut untuk membangun bisnisnya di daerah yang cukup maju seperti daerah barat.

Ditambah lagi , dengan tidak adanya lowongan pekerjaan di daerah timur membuat mereka terpaksa merantau ke daerah barat dan akhirnya daerah barat akan menjadi daerah yang padat , meskipun secara kewilayahan , daerah barat ini lebih kecil dibandingkan daerah timur , akan tetapi jumlah penduduk di daerah barat ini lebih banyak.

Di daerah barat yang maju , tuntutan untuk memperoleh pekerjaan pasti berat. Sementara itu , di daerah timur sendiri sangat kurang akan akses pendidikan , sehingga mereka ini tidak bisa memenuhi tuntutan di daerah barat, dan akhirnya mereka akan menjadi pengangguran dan secara tidak langsung , menyebabkan angka kemiskinan di daerah barat meningkat.

Dan inilah yang menjelaskan , kenapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan di daerah tersebut.

# data[].attributes.body
Usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah di dunia pendidikan Indonesia diantaranya :

1. Memberikan bantuan beasiswa kepada tenaga pengajar Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan gratis hingga ke luar negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pengajar, seperti dibelakukannya PPG atau pendidikan profesi yang melatih kemampuan guru secara khusus selama kurang lebih setahun. Saat ini PPG ditetapkan sebagai syarat untuk menjadi guru. Dengan kehadiran PPG tentu kemampuan dan mutu dari seorang pengajar akan meningkat.
3. Menyediakan anggaran yang cukup banyak dalam dunia pendidikan seperti BOS, bantuan operasional sekolah, bantuan bidik misi, bantuan Imbal Swadaya dan masih banyak lagi.
4. Melakukan revisi dan memperbaiki kurikulum yang dirasa kurang berdampak pada kemajuan pendidikan.
5. Pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberikan dana bantuan sertifikasi, bahkan pendapatan guru bias meningkat 2 kali lipat. Selain itu khusus untuk guru daerah terpencil akan diberikan dana tambahan khusus.
6. Mengirim tenaga pengajar ke daerah, daerah terpencil, agar dapat membantu ketertinggalan pendidikan di daerah tersebut. Contohnya  saja dibentuknya program Indonesia mengajar dan SM3T.
7. Membangun sarana dan prasarana pendidikan baik itu sarana dalam bidang teknologi maupun sarana lain yang dapat meningkatkan kenyamanan proses belajar mengajar.

Menurut saya, agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat, kita dapat mengadakan program sekolah gratis untuk anak-anak yang ekonomi keluarganya kurang membutuhkan. Karena kebanyakan, mereka tidak dapat bersekolah karena keterbatasan ekonomi keluarganya.

# data[].attributes.body
Dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi tentunya akan membawa pengaruh yang dapat merugikan kita sebagai manusia maupun lingkungan alam yang kita tinggali.Oleh karena itu solusi yang dapat dilakukan untuk dampak dari rusaknya ekosistem yang berdampak pada kelestarian lingkungan adalah pemerintah dapat mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar Rupiah. Karena sebagian besar rusaknya ekosistem akibat pembangunan ekonomi adalah karena aktivitas pembakaran hutan atau lahan gambut untuk praktik pembukaan lahan.Dengan dikeluarkan larangan pembukaan lahan menggunakan api dalam undang undang, setidaknya presentase pembakaran lahan gambut atau hutan dapat berkurang.

# data[].attributes.body
Pemerintah telah membuka pendaftaran Kartu Prakerja. Cara mendapatkan Kartu Prakerja bisa dilakukan secara online. Meski diprioritaskan bagi mereka yang berstatus pengangguran dan korban PHK, program ini juga terbuka untuk karyawan dan wirausahawan. Para peserta yang terdaftar akan menerima bantuan uang sebesar Rp 3.550.000 untuk biaya pelatihan dan insentif.

Syarat Kartu Prakerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI), usia minimal 18 tahun, dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal. Ada beberapa pilihan pelatihan yang bisa diambil sesuai dengan minat peserta Kartu Prakerja 2020. Tujuan pelatihan, yakni memberikan keterampilan yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri maupun berwirausaha. Beberapa alternatif pelatihan antara lain cara berjualan secara online, menjadi fotografer, menguasai aplikasi komputer, kursus bahasa, keterampilan perawatan kecantikan, menjadi pelatih kebugaran, cara mendapatkan penghasilan dari media sosial, dan lain-lain.

# data[].attributes.body
Untuk itu, para pelajar SMK perlu mendapatkan tambahan pelatihan kecakapan softskill seperti leadership, komunikasi, dan kreativitas.Selain itu juga, lulusan SMK lebih baik untuk didorong agar memiliki jiwa wirausaha sehingga tidak hanya ketergantungan kepada orang lain dengan mencari pekerjaan tetapi justru dapat menciptakan lapangan kerja baru dilingkungannya dan dapat membantu banyak orang.Selain itu Mendikbud melakukan upaya percepatan melalui penargetan dan strategi kompensasi kepada anak-anak miskin untuk nmengurangi ketimpangan akses ke pendidikan yang berkualitas di daerah secara sistematik,sehingga mewujudkan masyarakat yang sejahtera,adil,dan harmonis.Lalu pemerintah akan memanfaatkan profesional untuk menjadi guru produktif di SMK.Dengan pengalamannya bekerja langsung, para profesional dianggap lebih cocok untuk mengajar siswa SMK. Dengan begitu kualitas lulusan SMK lebih baik.Lalu, pemerintah akan mengubah strategi SMK dari sebelumnya berbasis supply menjadi demand. Artinya para SMK akan mencetak lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Untuk melakukan hal itu, para SMK diminta untuk bekerja sama dengan para perusahaan. Perusahaan juga akan diikuti sertakan membuat kurikulum. Bahkan sekitar 70% kurikulum yang dibuat ditentukan oleh perusahaannya.

# data[].attributes.body
Banyaknya anak lulusan SMK yang mengalami pengangguran dikarenakan tidak seimbangnya antara lulusan SMK dengan kesempatan kerja karena dimasa pandemi ini potensi untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit dikarenakan sedikitnya terbuka lapangan pekerjaan akibat dari kondisi pandemi pada saat ini.Selain itu banyak nya lulusan SMK yang dipandang sebelah mata oleh para pengusaha dikarenakan mereka tidak kuliah,sehingga para pemilik pengusaha ragu untuk merekrut lulusan SMK dalam perusahaanya jika dibandingkan dengan lulusan yang berasal dari Universitas,hal ini dikarenakan sistem pembelajaran di bangku kuliah yang sangat berbeda dengan sekolah. Saat duduk di bangku kuliah, para siswanya akan mendapatkan berbagai pengalaman non-akademis hal inilah yang dapat membuat unggul,baik itu secara pengalaman dan softskill, karena para siswanya akan dibekali dengan banyak kemampuan, mulai dari komunikasi, membangun jaringan, bekerja sama dalam tim, berpikir kritis dan berkolaborasi bersama pihak-pihak eksternal.

# data[].attributes.body
dikeluarlah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

# data[].attributes.body
Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengangguran, yakni pasokan, permintaan, dan upah.
Yang dimana menurut artikel di atas mengatakan bahwa Orang-orang desa bisa datang ke kota dengan skill yang rendah itu tidak tertampung. Makanya di perkotaan tingkat pengangguran tinggi. Padahal sebenarnya upah di kota kan tinggi tapi tidak dibarengi lowongan yang ada.

# data[].attributes.body
Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi banyaknya pengangguran di Indonesia adalah dikarenakan tingkat pendidikan Indonesia yang masih rendah serta kualitas pencari kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan perusahaan

Penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia salah satunya adalah dikarenakan pola pikir orang tua yang masih kolot. Pola pikir tersebut adalah pola pikir untuk tidak terlalu memperdulikan pendidikan anak, karena mereka berpikir setinggi apapun pendidikan sang anak belum tentu berpengaruh terhadap kesuksesan anak.

Selain itu, tingkat kemiskinan juga turut menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan generasi muda Indonesia. Mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak mereka pada jenjang pendidikan yang tinggi.

# data[].attributes.body
Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa :
- Dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP).
- Dari 20.918 SMP di Indonesia hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP).
- Sementara, dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).
Semua ini menyebabkan para lulusan hanya bisa mencari kerja akan tetapi tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan sangat terbatas.
- Kualitas para guru menepati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik.
Posisi tersebut menempatkan negeri agraris ini di bawah Vietnam yang negaranya baru merdeka beberapa tahun lalu.
- Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat ke 39 dari 42 negara berkembang di dunia.

# data[].attributes.body
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2021 memberikan sebuah laporan bahwa mayoritas pengangguran di Indonesia berasal dari kelompok lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).Hal itu terjadi karena meningkatnya lulusan SMK yang ingin langsung bekerja, tetapi tidak terserap di dunia usaha.

# data[].attributes.body
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun , akan tetapi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi masih tergolong cukup besar , terutama di daerah Papua , Maluku , dan daerah timur lainnya.Dapat dikatakan bahwa, tingkat pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan.

Hal ini dikarenakan pembangunan daerah yang tidak merata , di mana kita tahu sendiri bahwa daerah Indonesia barat lebih maju dibandingkan daerah timur . Dan pemerintah sendiri , lebih memprioritaskan pembangunan di daerah barat karena merupakan daerah dengan jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan daerah timur dan daerah barat ini cenderung menjadi kawasan industri dan bisnis , baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

JADI , bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini cukup berat sebelah , di mana daerah barat lebih baik secara fasilitas dan ekonomi dibandingkan daerah tiut seperti Papua.

# data[].attributes.body
Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan, dapat bernilai positif dan negatif.Dampak positif yang dapat kita rasakan adalah

1. Adanya perumahan yang layak bagi semua golongan masyarakat.

2. Adanya pemukiman baru yang lebih sehat dan tersedianya sarana prasana yang cukup memadai.

3. Adanya perbaikan lingkungan hidup melalui pembungan permukiman.

Sedangkan dampak negatif yang dapat kita rasakan dari pembangunan ekonomi adalah

1. Timbulnya pencemaran air,tanah dan udara.

2. Rusaknya ekosistem yang berdampak pada kelestarian lingkungan alam.

3. Banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan dan jalan sehingga produksi pertanian menjadi berkurang.

# data[].attributes.body
Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Sepanjang tahun 2020, jumlah pekerja di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik mengalami penurunan. Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di kawasan.

# data[].attributes.body
Apalagi di kota-kota besar, tentunya memiliki potensi pengangguran yang lebih banyak. Lantaran peminat untuk bekerja di ibu kota lebih besar karena mengincar upah minimum yang lebih tinggi. Kalau tidak tertampung justru pengangguran akan semakin tinggi. Itu biasanya di kota-kota besar, justru pengangguran tinggi karena dari sisi demand, penawaran kesempatan kerja atau lowongan kerja tidak dapat mengimbangi pasokan kerja.

# data[].attributes.body
Cara mengatasi pengangguran bisa dilakukan dengan menyediakan platform penyedia info lowongan kerja.

Dalam memberikan informasi yang valid bagi pencari kerja, pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan penyedia info lowongan kerja dan perusahaan yang masih membuka kesempatan berkarir lewat bursa kerja online.

Upaya ini juga merupakan cara mengatasi pengangguran friksional bagi mereka yang sering kesulitan mencari pekerjaan yang cocok. Bisa juga dengan cara menggalakan sistem penjualan online. Pemerintah juga sekarang melaksanakan program prakerja, dimana penganggur diberi latihan kerja dan juga uang saku selama 6 bulan, dimana latihan kerja itu bisa di manfaatkan untuk membuka lapangan kerja sendiri.

# data[].attributes.body
tuntutan yang tinggi akibat upah dapat menyebabkan berpikinya pemilik usaha untuk memindahkan usahanya ke tempat tenaga kerja dengan upah murah. hal ini bisa menyebabkan PHK dan konflik antara pekerja dan pengusaha. Sementara bila upah naik pengusaha atau perusahaan akan menambah beban komponen biaya pengeluaran, di sisi lain produksi atau pendapatan menurun akibat dampak Covid-19

# data[].attributes.body
Penyebab
Sektor pertanian sangatlah diperlukan keberadaannya di tengah masyarakat. Sektor pertanian memiliki tanggung jawab dalam menyediakan segala kebutuhan pangan masyarakat dan bahan baku untuk sektor industri pertanian. Sektor pertanian juga merupakan sektor yang memberikan kesempatan kerja terbesar bagi tenaga kerja, saat ini diperkirakan ada sekitar 43% pekerja domestik yang mengambil profesi pertanian ini. Sehingga diperlukannya pembangunan pada sektor pertanian ini agar kesejahteraan hidup masyarakat pun dapat ditingkatkan. Pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dibutuhkan karena:

1.       Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia, masalah ketahanan pangan menjadi bagian yang tak terhindarkan bagi masyarakat sehingga sektor pembangunan yang bertanggung jawab dalam penyediaan pangan bagi masyarakat sangat di perlukan.

2.       Sektor pertanian menyediakan bahan baku untuk sektor industri sehingga proses produksi kegiatan industri dapat dilanjutkan. Dengan kata lain, sektor industri (pertanian) tidak dapat berkembang tanpa adanya dukungan oleh sektor pertanian yang kuat.

3.       Selama ini pertanian dianggap sebagai bidang yang membutuhkan banyak energi, sehingga melampaui batas tenaga kerja industri dan perdagangan (terutama pada sektor lainnya).

Dalam pengembangan sektor pertanian, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu segera diselesaikan, diantaranya:

1.       Kepemilikan tanah sangat rendah.

Menurut buku Dilema Ekonomi desa, pada tahun 1980-an rata-rata kepemilikan tanah berjumlah lebih rendah dari 0,5 hektar, hingga kini jumlah keseluruhannya tidak sampai 0,25 hektar. Dalam struktur kepemilikan tanah seperti itu, atribut seperti efisiensi dan produktivitas jauh dari Kenyataan yang tidak benar.

2.       Kondisi yang menyebabkan sektor pertanian yang merugi sepanjang waktu.

Berurusan dengan Globalisasi teknologi dan institusi dalam sektor pertanian hampir selalu menempati posisi subordinat.

# data[].attributes.body
Penyebaran pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial secara besar-besaran. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya ditrasmisikan kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah.

# data[].attributes.body
Untuk mencapai kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat, negara-negara di berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan ekonomi, begitu pula kita negara Indonesia.Pembangunan ekonomi sendiri merupakan suatu proses multidimensional yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dalam suatu negara meningkat dalam jangka waktu panjang dan juga disertai oleh kenaikan kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang telah diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.Dalam prosesnya pembangunan nasional ini juga memiliki dampak yang ditimbulkan dan dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari hari.

# data[].attributes.body
tuntutan kenaikan upah oleh pekerja, namun akibat covid-19 seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan pembayaran upah.

# data[].attributes.body
Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan menutup operasional, kebijakan-kebijakan yang membatasi, dan virus yang membuat masyarakat takut serta khawatir dengan wabah ini.

# data[].attributes.body
Faktor rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia
- Karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid. Para pendidik sering kali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya.
-  Kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswanya serta kurikulum yang sentralistik sehingga membuat potret pendidikan semakin suram. Kurikulum yang hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah saja tanpa memperhatikan kebutuhan pada masyarakat.

Penyebab rendahnya masalah mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran.

Permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:

1. Minimnya sarana fisik

2. Rendahnya kualitas guru

3. Guru belum sejahtera

4. Rendahnya prestasi siswa

5. Pendidikan yang tidak merata (pemerataan pendidikan tidak terjadi)

6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan

7. Mahalnya biaya pendidikan

Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia.

# data[].attributes.body
https://ekonomi.bisnis.com/read/20201022/12/1308202/keterbatasan-pekerjaan-dan-pendidikaan-picu-kesenjangan-pekerja

# data[].attributes.attachment_link.title
Keterbatasan Pekerjaan dan Pendidikaan Picu Kesenjangan Pekerja | Ekonomi - Bisnis.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Per 31 Juli 2020, data Kemenaker mengungkapkan jumlah total pekerja formal dan informal yang terdampak pandemi Covid-19 kurang lebih 3,5 juta secara nasional.

# data[].attributes.body
BPS mengatakan, upah minimum yang tinggi bisa memicu pengangguran yang lebih banyak. karna upah lebih tinggi, itu akan mempengaruhi minat mereka ke angkatan kerja. yang artinya, dari sisi pasokan akan meningkat.

# data[].attributes.body
Sebab
Hampir seluruh sektor terdampak pandemi Covid-19, mulai kesehatan, sosial, ekonomi, termasuk didalam keberlangsungan dunia usaha dan ketenagakerjaan yang menyebabkan beberapa masalah.

Akibat
Sedikitnya ada 4 masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat Covid-19.
- Pertama, pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagian perusahaan tidak boleh beroperasi.
- Kedua, dalam kondisi seperti ini, bisa berlaku asas no work no pay sebagaimana diatur Pasal 93 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Ketiga, pembayaran upah.
- Keempat, dampak Covid-19 bisa berujung PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

# data[].attributes.attachment_link.title
Pengangguran di Indonesia Paling Banyak Lulusan SMK | Databoks

# data[].attributes.attachment_link.description
Meningkatnya lulusan SMK yang tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja membuat angka pengangguran darilulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya.

# data[].attributes.body
https://mahasiswaindonesia.id/rendahnya-kualitas-pendidikan/

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data Unesco (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per-kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun.

Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), dan ke-109 (1999).

Menurut survei Political and Economic Risk Consultant (PERC), kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam.

Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000) menyebutkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang rendah yang hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia.

Dan masih menurut survei kualitas pendidikan di Indonesia dari lembaga yang sama Indonesia hanya berpredikat sebagai follower bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53 negara di dunia.

Baca juga: Mempersiapkan Pendidikan Menuju Era Society 5.0

Faktor Rendahnya Kualitas Pendidikan

Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia adalah karena lemahnya para pendidik dalam menggali potensi murid.

Para pendidik sering kali memaksakan kehendaknya tanpa pernah memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing siswanya.

Letak kelemahan para pendidik kita yaitu mereka tidak pernah menggali masalah dan potensi pada siswanya.

Pendidikan seharusnya memperhatikan kebutuhan anak. Bukan malah memaksakan sesuatu yang membuat anak kurang nyaman dalam mencari ilmu.

Proses pendidikan yang baik adalah dengan memberikan kesempatan pada anak untuk lebih kreatif lagi.

Baca juga: Kualitas Pendidikan di Indonesia Rendah, Apa Penyebabnya?

Salah satu penyebab rendahnya kualitas pendidikan di indonesia adalah kurang kreatifnya para pendidik dalam membimbing siswanya serta kurikulum yang sentralistik sehingga membuat potret pendidikan semakin suram.

Kurikulum yang hanya didasarkan pada pengetahuan pemerintah saja tanpa memperhatikan kebutuhan pada masyarakat. Dan lebih parahnya lagi pendidikan tidak mampu melahirkan lulusan yang kreatif dan handal.

Letak kesalahannya, saat kurikulum dibuat di Jakarta mungkin tidak memperhatikan kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat di daerah.

Apa Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia

Penyebab rendahnya masalah mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standardisasi pengajaran.

Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu:

1. Minimnya sarana fisik

2. Rendahnya kualitas guru

3. Guru belum sejahtera

4. Rendahnya prestasi siswa

5. Pendidikan yang tidak merata (pemerataan pendidikan tidak terjadi)

6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan

7. Mahalnya biaya pendidikan

Memasuki abad ke- 21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional tetapi karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia.

Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Salah satunya adalah memasuki abad ke 21 gelombang globalisasi terasa kuat dan terbuka.

Kemajuan teknologi dan perubahan yang terjadi memberikan kesadaran baru bahwa Indonesia tidak lagi berdiri sendiri.

Indonesia berada di tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas membandingkan kehidupan dengan negara lain.

Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan mutu pendidikan. Baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain.

Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa.

Baca juga: Bagaimana Seharusnya Mahasiswa?

Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain.

Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia

Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal.

Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya menusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Kualitas pendidikan Indonesia yang rendah itu juga ditunjukkan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP).

Dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP).

Sementara, dari 8.036 SMA ternyata hanya tujuh sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program (DP).

Semua ini menyebabkan para lulusan hanya bisa mencari kerja akan tetapi tidak mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, padahal lapangan pekerjaan sangat terbatas.

Kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah sangatlah memprihatinkan karena kualitas para gurunya saja menepati peringkat terakhir dari 14 negara berkembang di Asia Pasifik.

Posisi tersebut menempatkan negeri agraris ini di bawah Vietnam yang negaranya baru merdeka beberapa tahun lalu.

Sedangkan untuk kemampuan membaca, Indonesia berada pada peringkat ke 39 dari 42 negara berkembang di dunia.

Solusi Agar Mutu Pendidikan di Indonesia Meningkat

Solusi agar mutu pendidikan di Indonesia meningkat adalah meningkatkan kualitas guru dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di tiap sekolah ataupun universitas.

Tidak hanya di kota, bahkan desa atau pedalaman pun yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan membutuhkan pendidikan yang memadai.

Pemerintah juga perlu meningkatkan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan zaman yang setiap saat berubah agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal oleh pendidikan di negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju.

Ini juga kesalahan negara yang tidak serius untuk meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia.

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus dan tidak berhenti. Di dalam proses pendidikan, keluhuran martabat manusia dipegang erat oleh manusia.

Para stake holder pendidikan dituntut tanggung jawabnya agar hasil pendidikan yang lebih baik tercapai.

Harapan saya pendidikan di Indonesia bisa sejajar dengan pendidikan di negara-negara lain yang kualitas pendidikannya jauh lebih baik di Indonesia.

Saya akan berusaha melakukan yang terbaik dan membuat pendidikan di Indonesia memiliki kualitas yang baik dan bahkan disegani oleh negara lain di bidang pendidikan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Penyebab Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain dengan data Unesco (2000) tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per-kepala yang menunjukkan, bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun.

# data[].attributes.body
Banyaknya Pengangguran disebabkan karena pandemi covid-19 ini, banyak karyawan yang harus di pecat karena berkurangnya pendapatan yang masuk sehingga tidak cukup untuk mengaji karyawan. Bahkan banyak perusahaan yang bangkrut karena pandemi Covid-19 ini.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Untuk mencapai kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat, negara-negara di berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan ekonomi, begitu pula kita negara Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi pertanian, pemanfaatan kekayaan laut yang ada dan masih banyak lainnya.

Pembangunan ekonomi sendiri memiliki arti bahwa pembangunan ini merupakan suatu proses multidimensional yang dapat menyebabkan pendapatan per kapita penduduk dalam suatu negara meningkat dalam jangka waktu panjang dan juga disertai oleh kenaikan kesejahteraan sosial.

Di Indonesia, pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang telah diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pembangunan nasional banyak dijelaskan dalam UU No. 25 tahun 2004 perihal pembangunan nasional merupakan upaya yang di lakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu negara.

Dalam proses pembangunan nasional hal ini juga memiliki dampak yang ditimbulkan, dampak yang ditimbulkan ini bernilai positif dan negatif, Dampaknya juga dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, Adapun dampak postif dari pembangunan ekonomi yaitu:

1. Adanya perumahan yang layak bagi semua golongan masyarakat.

2. Adanya pemukiman baru yang lebih sehat dan tersedianya sarana prasana yang cukup memadai.

3. Adanya perbaikan lingkungan hidup melalui pembungan permukiman.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibab dari adanya pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut.

1. Timbulnya pencemaran air,tanah dan udara.

2. Rusaknya ekosistem yang berdampak pada kelestarian lingkungan alam.

3. Banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan dan jalan sehingga produksi pertanian menjadi berkurang.

Perencanaan pembangunan nasional mencakup semua penyelenggaraan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang secara terpadu dalam wilayah negara Indonesia. Dalam UU No. 7 tahun 2007 juga di jelaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang telah disususun secara teratur oleh kementrian maupun lembaga dan perencanaan pembangunan oleh daerah sesuai dengan kewewenangnya.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya pembangunan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan haruslah berdasarkan pada skala prioritas dan pemilihan alternatif penggunaan sumber daya secara rasional. Dengan kata lain, pemanfaatan sumber daya yang masih ada haruslah dipertimbangkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan secara optimal.

Untuk mengukur indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Mehdi Mostaghimi dari southern Connecticut State University dalam artikelnya yang berjudul Economic Measurement and Forecasting(2010) menjelaskan bahwa indikator pembangunan ekonomi ini meliputi kategori ekonomi, sumber informasi, dan siklus bisnis. Sementara itu Jhingan (2010) berpendapat bahwa untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, selain berdasarkan kategori ekonomi, sumber informasi dan siklus bisnis juga harus meliputi aspek nonmoneter.

Dalam proses pembangunan ekonomi terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya (Jhingan 2010) faktor yang memepengaruhi pembangunan ekonomi ini dapat dikelompokan menjadi faktor ekonomi dan nonekonomi. Faktor ekonomi sendiri merupakan faktor yang mencakup berbagai hal diantaranya Sumber alam atau tanah, Akumulasi modal, Organisasi dan juga kemajuan tekhnologi. Sedangkan faktor nonekonomi meliputi Lembaga atau faktor sosial dan budaya, Sumber daya manusia dan faktor politik.

Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 dapat menunjukan bahwa pondasi dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia snagat rapuh. Jika ditelusuri secara lebih jauh, ada beberapa masalah pembangunan ekonomi antara lain sebagi berikut.
A. Kemiskinan
Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang rumit sejak tahun 1960 an yang diperparah pada tahun 1997. Namun dengan adanya pembangunan ekonomi jumlah penduduk miskin dapat diturunkan.
B. Pengangguran
Pengangguran sendiri merupaka masalah bagi banyak negara yang belum maju khususnya di Indonesia. pengangguran ini dapat memicu berbagai macam masalah seperti kejahatan, pelacuran, dan tindakan tidak terpuji lainnya. Upaya mengatasi pengangguran tidak hanya memiliki arti ekonomis, tetapi juga memiliki arti kemanusiaan yaitu menumbuhkan harga diri. Pembangunan tenaga kerja mempunyai arti strategis oleh karena itu perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan aspek penciptaan lapangan pekerjaan.
C. Berbagai Ketimpangan Hasil Pembangunan
Dalam ketimpangan hasil pembangunan ini ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketimpangan hasil pembanguan, Ketimpangan tersebut mencakup pada beberapa hal yaitu ketidakrataan pendapatan nasional, ketidakmerataan pendapatan spasial, ketidakmerataan pendapatan regional dan kesenjangan sosial.

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya pemabngunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat maupun bangsa. Tahap perkembangan tersebut direncanakan dan ditentukan strateginya agar dapat berjalan secara lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pembangunan Perekonomian di Indonesia selaku Negara Berkembang

# data[].attributes.attachment_link.description
Untuk mencapai kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat, negara-negara di berbagai belahan dunia berlomba-lomba untuk melakukan pembangunan ekonomi, begitu pula kita negara Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan teknologi pertanian, pemanfaatan kekayaan laut yang ada dan masih banyak lainnya.

# data[].attributes.body
https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/08/18/2433-kajian-dampak-covid-19-terhadap-pasar-tenaga-kerja-dan-respons-kebijakan-di-kawasan-asia-dan-pasifik

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Penulis: (2021)
Ringkasan Eksekutif
Penyebaran pandemi COVID-19 telah memaksa pemerintah di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik untuk melakukan kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial secara besar-besaran. Sebagai konsekuensi, kebijakan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi dan sosial menjadi terganggu yang pada akhirnya ditrasmisikan kepada gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan termasuk gangguan di pasar tenaga kerja dan penurunan tingkat pendapatan pekerja di seluruh wilayah.

Gangguan terhadap aktivitas ekonomi karena kebijakan penguncian wilayah untuk menahan penyebaran virus telah menyebabkan banyak perusahaan menutup usaha dan mengalami kebangkrutan yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi. Sepanjang tahun 2020, jumlah pekerja di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik mengalami penurunan. Secara agregat total pekerja di kawasan Asia dan Pasifik pada tahun 2020 sebesar 1,8 miliar orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3,2 persen (yoy) dibandingkan tahun 2019 atau mengalami penurunan jumlah pekerja sebanyak 61,8 juta pekerja. India merupakan negara yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja terbesar sebanyak 30,4 juta pekerja pada tahun 2020.

Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di kawasan. Kontribusi peningkatan pengangguran terbesar di kawasan Asia dan Pasifik terutama berasal dari kelompok pekerja informal yang terdiri dari jutaan pekerja berketerampilan rendah dengan upah rendah. Wilayah Asia dan Pasifik merupakan rumah bagi 1,3 miliar dari 2 miliar pekerja informal dunia. Sepanjang tahun 2020, tingkat pengangguran di kawasan meningkat menjadi sebesar 5,2 persen, naik 18 persen dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah pengangguran mencapai 101,1 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbesar terjadi di Amerika Serikat mencapai sebesar 8,3 persen pada 2020. Kebijakan penguncian wilayah dan penutupan sektor usaha menjadi penyebab utama kenaikan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di AS, selain kebijakan pemberian tunjangan pengangguran oleh pemerintah AS.

Kebijakan penguncian wilayah dan pembatasan sosial yang diikuti dengan ketentuan pengurangan jam operasional usaha menyebabkan terjadinya hilangnya jam kerja karyawan maupun jumlah pekerjaan. Sepanjang tahun 2020, ILO mengestimasikan sebanyak 7,9 persen jam kerja hilang di Asia dan Pasifik, setara dengan 140 juta pekerjaan setara penuh waktu (berdasarkan 48 jam kerja seminggu). Karakteristik pasar tenaga kerja di masing-masing negara mempengaruhi seberapa besar jumlah kerugian kehilangan jam kerja maupun kehilangan jumlah pekerjaan selama pandemi. Kerugian kehilangan jam kerja dan jumlah pekerjaan terbesar terjadi di India, terutama dikontribusikan oleh jenis pekerjaan lintas sektor dan pekerjaan dengan keterampilan khusus, termasuk jasa, manufaktur dan industri, serta pekerjaan kantoran.

Berdasarkan jenis pekerjaan, sektor non-pertanian mengalami kehilangan pekerja paling besar sepanjang tahun 2020. AS merupakan negara yang mengalami kehilangan paling banyak pekerja baik di sektor non-pertanian maupun sektor jasa. Sementara di sektor industri meskipun pandemi menyebabkan kehilangan jumlah pekerja, tetapi sektor tersebut masih menjadi penopang ekonomi di sebagian besar negara. Kehilangan pekerja di sektor industri relatif lebih kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya. Dari sisi pertumbuhan jumlah perkerja, dampak COVID-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang masih tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi. Korea Selatan berkontribusi terhadap pertumbuhan positif jumlah pekerja di sektor pertanian sepanjang tahun 2020. Sementara di Australia, meskipun sempat terkontraksi pada Q1-2020 tetapi sepanjang tiga kuartal terakhir tahun 2020 mengalami pertumbuhan jumlah pekerja yang positif.

Negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap perekonomian maupun pasar tenaga kerja. Negara-negara maju di kawasan dengan kapasitas fiskal yang besar mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk tanggapan kebijakan terhadap pandemi COVID-19. Di antara 12 negara yang dianalisis, paket kebijakan fiskal terbesar dikeluarkan oleh pemerintah AS. Sementara pengeluaran terkecil untuk pembiayaan paket stimulus COVID-19 dikeluarkan oleh Viet Nam. Di ekonomi berpenghasilan tinggi seperti Australia, AS, Singapura, dan Jepang alokasi stimulus fiskal melebihi dari 25 persen dari total PDB. Jepang merupakan negara dengan total share bantuan stimulus tertinggi mencapai 68,8 persen dari PDB. Sebaliknya, untuk negara berkembang seperti Philipina dan Viet Nam, alokasi paket stimulus COVID-19 kurang dari 15 persen PDB untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan tenaga kerja selama pandemi COVID-19 di negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik difokuskan pada dukungan terhadap sektor usaha/pemberi kerja, pekerja, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Langkah-langkah tersebut juga termasuk dukungan keuangan yang diberikan oleh beberapa lembaga maupun otoritas guna mendukung sektor usaha, rumah tangga, dan pekerja yang terdampak pandemi, serta tindakan-tindakan yang dilakukan otoritas untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaannya dalam memulai bisnis, memberikan dukungan pelatihan bagi para pencari kerja, mapun menyediakan pekerjaan darurat.

Hampir di semua negara di kawasan Asia dan Pasifik yang dianalisis, baik sektor swasta maupun publik mengalami migrasi sistem kerja yang meluas dari kantor ke rumah untuk mengurangi potensi penyebaran virus. Untuk memastikan keselamatan pekerja, pemerintah negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik telah menyusun panduan bagi pelaksanaan kerja selama pandemi untuk melindungi pekerja, termasuk program dan kebijakan mengenai standar keselamatan dan kesehatan kerja, kompensasi dan tunjangan pekerja, jam kerja, serta permasalahan pekerja lainnya yang muncul karena situasi pandemi.

Kerja sama dan pelibatan para pemangku kepentingan di perlukan agar langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pekerja dapat berjalan optimal. Dialog sosial antara otoritas dengan para pemangku kepentingan memberikan peran yang cukup besar dalam dalam menghasilkan solusi kebijakan di negara-negara kawasan Asia dan Pasifik. Inisiatif pemerintah untuk mempertimbangkan masukan dari mitra sosial dan pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam perumusan dan penyesuaian program perbaikan sosial dan bantuan keuangan untuk mendukung perusahaan maupun pekerja yang terdampak pandemi.

Bagi Indonesia, Pemerintah telah melakukan langkah yang tepat dalam memitigasi dampak pandemi terhadap sektor tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian paket stimulus ekonomi untuk dunia usaha, insentif pajak penghasilan bagi pekerja, jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial bagi pekerja formal dan informal, program Kartu Prakerja, perluasan program industri padat karya, dan perlindungan bagi para Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah juga melakukan reformasi di sektor ketenagakerjaan melalui UU Cipta Kerja dengan mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Pemerintah juga memfokuskan pengembangan kualitas sumber manusia manusia sebagai salah prioritas sektor tenaga kerja.

# data[].attributes.attachment_link.title
Melihat Dampak Pandemi Covid-19 dalam Hubungan Kerja

# data[].attributes.attachment_link.description
Masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat pandemi Covid-19 antara lain pekerja dirumahkan, bekerja dari rumah, pembayaran upah, dan pemutusan hubungan kerja (P

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Fenomena menarik di negara kita, saat ramai-ramai lulusan SMA melanjutkan sekolah tinggi, namun ironisnya hal tersebut belum banyak menekan jumlah pengangguran. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan laporan jumlah angkatan kerja per Februari 2017. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa sebanyak 131,55 juta orang memiliki pekerjaan. Jumlah itu meningkat sebanyak 3,88 juta dari angka periode Februari 2016.

Jika melihat lagi data BPS (2017) terkait jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, jumlah total pengangguran di Indonesia mencapai angka 7.005.262jiwa. Jumlah yang masih mengkhawatirkan! Angka tersebut sudah mencakup seluruh tingkat pendidikan, dari " tidak/belum sekolah" sampai "universitas". Data selengkapnya untuk periode Februari 2017 dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dari tabel 1 di atas, jika kita kerucutkan hanya pada pendidikan Diploma dan Universitas, maka angka pengangguran masih terbilang besar, yaitu sebanyak 856.644 orang.

Berkaca pada data tersebut dua pertanyaan dapat dimunculkan, Apa dan Siapa yang salah?

Rasanya kita bisa menerka jawaban dari pertanyaan " Apa?" di atas merujuk pada sistem dan cara belajar yang salah. Sistem dalam hal ini adalah sistem kuliah di perguruan tinggi, sedangkan cara belajar dalam hal ini adalah cara belajar mahasiswa selama proses perkuliahan. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan "Apa?" tersebut kita bisa menerka-nerka "Siapa?" yang bisa disalahkan. Yup betul, mereka adalah dosen dan juga mahasiswa.

Pada perguruan tinggi, khususnya untuk level Sarjana (S1), titik tekan pembelajaran lebih kepada konsep dan teori dengan minim pengalaman praktis. Hal tersebut diperparah dengan kualitas mengajar dosen. Banyak dosen yang tidak bisa menjelaskan konsep dengan baik dan memberikan contoh praktis riil di lapangan.

Masalah selanjutnya berada pada metode mengajar yang diterapkan oleh dosen. Metode-metode yang digunakan tidak menunjang unsur praktis, sehingga mahasiswa ketika selesai menamatkan mata kuliah hanya akan mendapat konsep dan teori yang bersifat 'di awang-awang' (abstrak). Sama hal nya dalam mengujikan suatu mata kuliah. Banyak dosen yang memberikan soal ujian bersifat pilihan ganda atau soal yang bersifat deskriptif bukan analitis.

Cukupkah teori/konsep dan pemahaman bersifat deskriptif (bukan analitis) untuk menjadi modal mahasiswa menghadapi sengitnya kompetisi pada industri pekerja? Saya rasa tidak cukup. Mahasiswa membutuhkan teori/konsep, tetapi mereka juga butuh pengalaman mengaplikasikannya. Dengan demikian, metode pembelajaran yang bersifat " eksperensial" perlu dikembangkan dan diterapkan.

Sumber masalah banyaknya sarjana menganggur tentu tidak bisa dibebankan hanya kepada dosen saja, tapi juga kepada mahasiswanya. Mahasiswa berbeda dari siswa yang dituntut agar dapat belajar secara mandiri. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman dan penerapan teori, mahasiswa perlu secara kreatif mencari solusiya. Dengan diskusi kelompok misalnya atau mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, atau dengan memilih tugas akhir magang.

Namun ternyata jika ditelisik lebih dalam, yang menjadi masalah pokok adalah motivasi mahasiswa itu sendiri dalam berkuliah. Banyak sekali mahasiswa yang kuliah bukan termotivasi untuk mencari ilmu dan pengalaman, tapi untuk mencari ijazah (orientasi pada hasil). Dengan orientasi pendek seperti itu, mereka akan mengabaikan proses yang berharga. Tidak mau membaca, datang ke kelas hanya formalitas, tugas dikerjakan seadanya, diskusi kelompok tidak mau berkontribusi tetapi mau nilainya maksimal, dikasih tugas sama dosen mengeluhnya setengah mati.

VIDEO PILIHAN

# data[].attributes.attachment_link.title
Banyak Sarjana Menganggur, Apa dan Siapa yang Salah?

# data[].attributes.attachment_link.description
Fenomena menarik di negara kita, saat ramai-ramai lulusan SMA melanjutkan sekolah tinggi, namun ironisnya hal tersebut belum banyak menekan jumlah pengangguran. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan laporan jumlah angkatan kerja per Februari 2017. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa sebanyak 131,55 juta orang memiliki pekerjaan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Problematika Pembangunan Ekonomi Indonesia pada Sektor Pertanian

# data[].attributes.attachment_link.description
Sektor pertanian menyediakan bahan baku untuk sektor industri sehingga proses produksi kegiatan industri dapat dilanjutkan

# data[].attributes.body
https://money.kompas.com/read/2021/11/25/140600826/bps-sebut-upah-tinggi-bisa-berdampak-ke-tingkat-pengangguran

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti mengatakan, upah minimum yang tinggi bisa memicu pengangguran yang lebih banyak.

"Kalau upah lebih tinggi, itu akan mempengaruhi minat mereka ke angkatan kerja. Artinya, dari sisi pasokan akan meningkat. Tergantung dari demand-nya, lowongannya seberapa. Kalau ada peningkatan upah, pasti peminatnya banyak. Tetapi, bisa tertampung atau enggak," ujarnya di Jakarta, Kamis (25/11/2021)

Apalagi di kota-kota besar, lanjut dia, tentunya potensi pengangguran akan lebih banyak. Lantaran peminat untuk bekerja di ibu kota lebih besar karena mengincar upah minimum yang lebih tinggi.
Baca juga: KSPI Sebut Kenaikan UMP Tak Cukup untuk Bayar Toilet Umum, Bagaimana Hitungannya?
"Kalau tidak tertampung justru pengangguran akan semakin tinggi. Itu biasanya di kota-kota besar, justru pengangguran tinggi karena dari sisi demand, penawaran kesempatan kerja atau lowongan kerja tidak dapat mengimbangi pasokan kerja," ucapnya.

Dia menyebutkan, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pengangguran, yakni pasokan, permintaan, dan upah.

"Orang-orang desa bisa datang ke kota dengan skill yang rendah itu tidak tertampung. Makanya di perkotaan tingkat pengangguran tinggi. Padahal sebenarnya upah di kota kan tinggi tapi tidak dibarengi lowongan yang ada," kata Nurma.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebegai informasi, buruh menolak kenaikan upah minimum 2022 yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 1,09 persen.

Mereka pun berencana melakukan aksi unjuk rasa serta mogok nasional menuntut kenaikan upah minimum 2022 sebesar 7-10 persen.

Adapun aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh buruh nanti, akan berlangsung mulai hari ini, kemudian berlanjut tanggal 29-30 November yang menyasar Istana Negara, Kantor Balai Kota DKI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Lalu, 2 juta buruh akan melakukan mogok nasional stop produksi yang berlangsung 6-8 Desember.
Baca juga: Demo Tolak UMP dan UU Ciptaker, KSPI: Buruh Sudah Marah di Atas Ubun-ubun... Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

# data[].attributes.attachment_link.title
BPS Sebut Upah Tinggi Bisa Berdampak ke Tingkat Pengangguran

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti mengatakan, upah minimum yang tinggi bisa memicu pengangguran yang lebih banyak. "Kalau upah lebih tinggi, itu akan mempengaruhi minat mereka ke angkatan kerja. Artinya, dari sisi pasokan akan meningkat. Tergantung dari demand-nya, lowongannya seberapa.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

Polemik kenaikan upah minimum di tengah-tengah pandemi Covid-19 untuk tahun 2021 telah berlalu dan menyisakan memori pro dan kontra, di antaranya keinginan pekerja tetap untuk naik, Surat Edaran Kemenaker yang menyatakan upah sama dengan tahun lalu, serta formula rumusan yang ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang minus.Upah minimum 2021 baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah ditetapkan dan diputuskan gubernur di masing-masing provinsi.

Upah minimum regional baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setiap tahun ditentukan dan diputuskan oleh Dewan Pengupahan yang hasilnya direkomendasikan ke gubernur untuk ditetapkan. Anggota Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja/buruh, dan pengusaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau yang baru disahkan yaitu Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian upah adalah hak buruh/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada buruh/pekerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

Perjalanan waktu yang menyangkut kebijakan penentuan atau metode penghitungan upah minimum mengalami perubahan dari waktu ke waktu, di antaranya upah ditentukan didasarkan pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM), berubah menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), lalu berubah menjadi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dasar dari penentuan upah tersebut adalah Permenakertrans No 7 Tahun 2003 dan keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2012 tentang komponen dan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3000 kilo kalori per hari. Angka upah minimum yang didapatkan pada saat itu dari hasil survei kebutuhan hidup layak.

Periode 2016 hingga tahun ini (2021) penentuan upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 yakni penentuan upah didasarkan pada komponen laju pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dalam satu tahun. Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 juga mengadopsi formula tersebut dalam penentuan upah minimumnya. Hal ini juga yang masih menjadi catatan para buruh/pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja.

Praktis penentuan upah ini hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra terutama dari kalangan pekerja yang belum menerima dan pengusaha yang cenderung menerima sementara unsur pemerintah sebagai penengah. Sehingga penentuan upah ini belum dapat memenuhi kepuasan kedua belah pihak terutama pihak pekerja. Terlepas dari pro dan kontra penentuan upah setiap tahun selama lima tahun terakhir ini telah ditentukan dengan formula rumusan tersebut.

Tuntutan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota yang tinggi dapat berdampak pada berpikirnya pemilik modal/pabrik untuk melakukan mobilitas sosial-ekonomi, dengan cara memindah lokasi pabrik ke wilayah dengan tenaga kerja dengan upah lebih murah. Hal ini menyebabkan adanya gelombang PHK bagi pekerja di wilayah tersebut. Konsekuensi mobilitas sosial tersebut bisa menimbulkan konflik antara pekerja dan pengusaha, bahkan pemerintah ikut untuk menengahi permasalahan tersebut.

Sepanjang relokasi dilakukan di wilayah Indonesia, hal itu tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi secara nasional. Sebaliknya dapat menimbulkan pemerataan ekonomi secara kewilayahan. Namun bila pindahnya keluar Indonesia seperti ke Kamboja, Vietnam, atau Laos sangat merugikan Indonesia dari sisi produksi dan tenaga kerja tentunya.

Oleh karena itu, untuk tetap dapat memenuhi tuntutan kenaikan upah minimum yang terjadi setiap tahun harus diimbangi dengan kenaikan produktivitas pekerja agar keberlangsungan perusahaan dapat terjaga karena beban pengeluaran perusahaan yang semakin tinggi.
Dampak Pandemi
Memasuki 2021 pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dan ada kecenderungan masih meningkat, sementara vaksin yang ditunggu masyarakat diharapkan bisa hadir di awal tahun ini. Pandemi Covid-19 telah membuat sektor sosial ekonomi sangat terdampak. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi hingga triwulan 3 tahun 2020 mengalami kontraksi 2,03 % atau minus 2,03% (c-to-c).

Sektor ketenagakerjaan juga terdampak, dilihat dari angka pengangguran nasional meningkat dari 5,23% pada 2019 menjadi 7,07% pada 2020. Hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh BPS, tercatat bahwa hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan kesulitan terkait pembayaran upah.

Dari data tersebut, perusahaan yang menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional sekitar 53,17% berasal dari usaha menengah dan besar serta 62,21% usaha mikro dan kecil. Kondisi pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi kebijakan kenaikan upah minimum karena ditentukan berdasarkan komponen laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Menurut BPS pada 2020 hingga kuartal ke-3 komponen pertumbuhan ekonomi mencatat minus 2,03 % (c-to-c) dan inflasi sebesar 1,68%, sehingga komponen tersebut bila dimasukkan ke formula upah minimum akan menjadi turun atau mungkin tetap bila dibandingkan dengan upah tahun lalu. Masih menunggu hasil pertumbuhan ekonomi kuartal ke-4 akankah menjadi positif, namun hal ini untuk pelaku usaha sangat pesimis untuk menjadi positif karena sekarang masih berdampak seiring meningkatnya pandemi Covid-19.

Dengan kondisi tersebut keluarlah Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Baru Tahun 2021 dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha. Penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19 pada 2021 sama dengan upah minimum pada 2020 atau tidak mengalami kenaikan.

Pro dan kontra terjadi atas surat edaran tersebut, namun upah harus tetap ditentukan dan ditetapkan. Beberapa provinsi mengikuti surat edaran tersebut dengan pertimbangan kondisi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi belum berakhir dalam waktu dekat. Namun ada juga provinsi tetap menaikkan upah dengan alasan upah minimum masih rendah dibanding daerah lain, atau bahwa walaupun ekonomi terkontraksi atau minus, namun harga-harga tetap naik atau inflasi masih ada dan ini memang terjadi yaitu inflasi tahun 2020 sebesar 1,68%.

Kebutuhan hidup dasarnya adalah upah atau pendapatan dan upah kalo tidak dapat menutupi kenaikan harga maka kualitas hidup menjadi turun atau daya beli turun. Sehingga cenderung mengarah turunnya kesejahteraan pekerja atau bahkan mengarah pada peningkatan angka kemiskinan. Data BPS hasil Susenas Maret 2020 terlihat persentase penduduk miskin sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56% poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37% poin terhadap Maret 2019.

Sementara bila upah naik pengusaha atau perusahaan akan menambah beban komponen biaya pengeluaran, di sisi lain produksi atau pendapatan menurun akibat dampak Covid-19. Tekanan pandemi Covid-19 ini sangat dilema antara mempertahankan lapangan pekerjaan atau meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan kenaikan upah, sementara kondisi dari sisi produksi menurun.

Terlepas dari permasalahan penentuan upah minimum, yang dijadikan dasar hukum dalam sistem kenaikan upah harus tetap diputuskan. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan untuk 2021 tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp 4.416.186,548 naik 3,27% dibanding dengan UMP 2020. UMP ini berlaku bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19 dan yang terdampak sama dengan UMP 2020 yaitu Rp 4.276.349.

UMP terendah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 1.765.000, naik 3,3 % dibandingkan2020 sebesar Rp 1.704.608. Upah minimum kabupaten/kota tertinggi adalah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kabupaten ini menaikkan upahnya sebesar 4,44% atau menjadi Rp 4.798.312 dibandingkan 2020 yang sebesar Rp 4.594.000. Kendati demikian kenaikan upah minimum 2021 tidak melebihi dari 5% sementara pada 2020 rata-rata kenaikan sebesar 8,51%.
Komponen Lain
Walaupun Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan menetapkan upah tidak mengalami kenaikan atau tetap sama dengan tahun sebelumnya, banyak komponen dalam skala gaji pekerja seperti uang transport, lembur, tunjangan, dan lain-lain masih memungkinkan perusahaan dapat menaikkannya. Sehingga secara rutin juga terjadi kenaikan upah bagi pekerja.

Di sisi lain masih banyak menyisakan permasalahan upah di antaranya keinginan pekerja terhadap upah sektoral, perusahaan yang menangguhkan kenaikan upah karena tidak dapat menutupi beban pengeluaran perusahaan, dan perusahaan yang belum melaksanakan UMK. Diharapkan ke depan penentuan upah dapat memberikan keseimbangan antara kemampuan perusahaan dan kebutuhan hidup yang layak, dan penentuan upah dapat disepakati kedua belah pihak.

Imam Wahyudi, S.Si, M.M Anggota Dewan Pengupahan Kota Bogor unsur Pemerintah-BPS

(mmu/mmu)

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Polemik kenaikan upah minimum di tengah-tengah pandemi Covid-19 untuk tahun 2021 telah berlalu dan menyisakan memori pro dan kontra, di antaranya keinginan pekerja tetap untuk naik, Surat Edaran Kemenaker yang menyatakan upah sama dengan tahun lalu, serta formula rumusan yang ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang minus.Upah minimum 2021 baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah ditetapkan dan diputuskan gubernur di masing-masing provinsi.

# data[].attributes.body
Angkatan kerja
masalah ketenagakerjaan
penganguran
pengupahan

# data[].attributes.body
Ciri-ciri
faktor-faktor
permasalahan yang terjadi dalam pembangunan dan pertumbuhan
Indikator

# data[].attributes.body
GNP
GDP
Pendapatan perkapita
Pendapatan nasional
Resesi

# data[].attributes.attachment_link.title
Kaleidoskop 2020: Pandemi Covid-19 Bikin Indonesia Terjerumus ke Jurang Resesi Pertama Kalinya Sejak 1998 Halaman all - Kompas.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Akibat pandemi, untuk pertama kalinya sejak krisis moneter 1998, ekonomi Indonesia mengalami resesi. Halaman all

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Seperti diketahui, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat per 1 Juli ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas.

Mengutip laporan Bank Dunia, assessment terkini mencatat GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi USD 3.870. Tahun lalu, Indonesia berada di level atas untuk negara berpendapatan menengah atas dengan (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar USD 4.050 per kapita.

Bank Dunia sendiri telah mengubah klasifikasi GNI untuk menentukan peringkat tiap negara. Klasifikasi berubah karena di setiap negara, faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan penduduk mempengaruhi GNI per kapita.

Pada 2019, klasifikasi GNI untuk negara Low Income di level USD 1.035, Lower Middle Income di level USD 1.035- USD 4,045, Upper Middle Income di level USD 4.046 - USD 12.535, dan High Income di level lebih dari USD 12.535.

Sedangkan di tahun 2020 berubah, untuk Low Income di level USD 1.046, Lower Middle Income di level USD 1.046-USD 4,095, Upper Middle Income di level USD 4.095 - USD 12.695, dan High Income di level lebih dari USD 12.695.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

# data[].attributes.attachment_link.title
Pendapatan per Kapita Indonesia Sempat Sejajar dengan Korsel dan Malaysia

# data[].attributes.attachment_link.description
Seperti diketahui, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah atau lower middle income. Peringkat per 1 Juli ini turun dibandingkan sebelumnya, di mana Indonesia sudah menjadi negara berpendapatan menengah atas. Mengutip laporan Bank Dunia, assessment terkini mencatat GNI per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi USD 3.870.