# data[].attributes.headline
Tanggapan kelompok kami terhadap pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri

# data[].attributes.subject
Tanggapan kelompok kami terhadap pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri

# data[].attributes.body
Nama : Marisya Dwi Rachma Aprilia
Kelas : XII IPA 4 - 15

Tanggapan kelompok kami pada masa pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri membawa pengaruh baik pada masa awal beliau menjabat sebagai presiden. Karena Megawati dapat membawa pengaruh baik terhadap perekonomian Indonesia dimana pada saat itu Indonesia masih mewarisi berbagai krisis ekonomi pemerintahan sebelumnya yaitu inflansi yang mengalir baik dari dalam maupun luar negeri, rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, menurunnya angka kemiskinan yang berawal dari 28% menjadi 18% , pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan membentuk KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Dibubarkannya BPPN yang membuat perbankan nasional menjadi relative sehat, dan Indonesia berhasil keluar dari IMF pada 2003. Tetapi dibalik itu semua terdapat hal-hal negatif yang membawa pengaruh buruk pada masa jabatannya menjadi presiden yaitu kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang dianbil tdk berpihak pada rakyat, Privatisasi BUMN yang dijual pada bihak swasta hal ini dikatakan menyimpang karena BUMN adalah salah satu pemasukan  negara yang harus dipertimbangkan secara seksama, naiknya harga BBM, Listrik dan Pajak yang seharusnya ditdk dilakukan karena akan berpengaruh buruk pada masyarakat menengah bawah, dan yang terakhir adalah kegagalan pemilu pada tahun 2004 beliau tdk bisa mendapatkan kepercayaan dari rakyat, karena rakyat menganggap bahwa dimasa kepemimpinannya yg berlangsung dari tahun 2001 - 2004 semakin menurun. Walaupun dimasa akhir jabatannya negara Indonesia semakin merosot, terapi kita turut senang karena diawal masa kepempinannya mwnjadi presiden ke-5 RI dapat membawa pengaruh baik pada perekonomian Indonesia yang sebelumnya krisis.

Sumber belajar: Lks Intan Pariwara Sejarah Indonesia kls XII, Buku paket Sejarah Indonesia kls XII, https://youtu.be/E46qLO_rfLk

# data[].attributes.body
*Kegagalan*
Lemahnya penegakan hukum di era pemerintahan Megawati
*Hambatan*
1.megawati belum membuktikan prestasinya
2. Adanya tuntutan dari sekitar yang belum tertuntaskan
3.isu" yang beredar tentang dirinya sendiri
https://nasional.tempo.co/read/28255/mega-menghadapi-lima-hambatan/full?view=ok
https://www.liputan6.com/news/read/86809/pemerintahan-megawati-dinilai-lemah-dalam-penegakan-hukum

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ichsanuddin Noorsy, menilai Megawati Soekarnoputri menghadapi lima hambatan utama, jika akan menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut analisanya, hal itu berpengaruh pada kabinet koalisi yang mau tidak mau harus dibentuk Megawati.

"Jika hambatan itu tidak diatasi, kabinet koalisi yang dibentuk oleh Megawati tidak akan sanggup mengatasi orang-orang di sekelilingnya, yang seperti 'macan' sekarang ini," tegasnya kepada wartawan sebelum mengikuti Diskusi Panel "Konstelasi Politik Pasca Memorandum II", di Wisma Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jakarta, Minggu (13/5).

Hambatan pertama, kata Noorsy, muncul dari keluarga Mega sendiri. "Isu-isu seputar keluarganya, adalah salah satu contohnya," ujarnya. Hambatan kedua, muncul justru dari partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal ini terkait dengan masalah mengenai dominasi anggota "indekos" di partai berlambang banteng itu.

Sedangkan hambatan ketiga, menyangkut kapasitas pribadi Megawati yang hingga kini belum membuktikan prestasinya."Menurut saya, Megawati belum menunjukkan prestasi apapun selama ini," argumennya. Karena itu, hambatan keempat akan dihadapi, jika ia tidak bisa mengatasi tuntutan orang-orang di sekitarnya. Bukan tidak mungkin nasibnya akan sama dengan Presiden Abdurrahman Wahid yang dinilai tidak mampu memerintah negara.

Terakhir, ungkap Noorsy, hambatan muncul dari luar. Menurutnya, waktu yang tersisa hingga 2004 sangat tipis. Kondisi inilah yang harus disadari Megawati jika ia naik menjadi Presiden. Noorsy berharap Megawati bisa memahami benar hambatan-hambatan tersebut agar tetap bertahan hingga masa jabatannya berakhir. (Dara Meutia Uning)

# data[].attributes.attachment_link.description
TEMPO Interaktif , Jakarta:Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ichsanuddin Noorsy, menilai Megawati Soekarnoputri menghadapi lima hambatan utama, jika akan menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut analisanya, hal itu berpengaruh pada kabinet koalisi yang mau tidak mau harus dibentuk Megawati.

# data[].attributes.headline
5. Tanggapan Kelompok Mengenai Pemerintahan Presiden B.J Habibie

# data[].attributes.subject
5. Tanggapan Kelompok Mengenai Pemerintahan Presiden B.J Habibie

# data[].attributes.body
Tanggapan kelompok kami ialah kejeniusan B.J. Habibie membawa namanya menjadi sosok yang sangat menginspirasi kaum muda Indonesia. Dirinya dikenal melalui sejumlah karya di bidang Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), seperti pesawat N250 serta teori crack propagation yang diadopsi menjadi salah satu standar keselamatan dunia penerbangan.
Sementara itu, kiprah tertingginya di percaturan politik diisi pengalaman menjabat Presiden Republik Indonesia ke-3. Beliau memiliki nilai-nilai keteladanan yang pantas untuk diteladani. Dan walaupun Presiden B.J.Habibie hanya menjabat selama 17 bulan, akan tetapi dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya beliau dapat mencapai beberapa keberhasilan seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang minus menjadi positif, menyelamatkan empat Bank BUMN yang tenggelam, dan menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar.
Namun, tidak ada orang yang sempurna, Presiden B.J Habibie juga memiliki kesalahan saat ia memimpin. Berikut adalah pendapat kami mengenai hal -hal negatif yang ada pada pemerintah presiden B.J Habibie. Yang pertama dan yang paling fatal ialah beliau memberikan referendum kepada Timor Timur yang menghasilkan kemerdekaan mereka. Hal ini merupakan hal yang mengecewakan karena Timor Timur sudah dipertahankan oleh presiden sebelumnya. Yang kedua ialah gagal meyakinkan investor untuk menetap. Sebagai negara yang masih terpuruk saat itu, Indonesia sangat membutuhkan investor asing sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, Indonesia malah terpuruk dalam krisis. Tidak ada kemajuan dalam ekonomi Indonesia, yang ada menambahkan Inflasi yang terjadi di Indonesia. Namun, banyak sekali prestasi B.J Habibie yang dapat kita apresiasi dan kita hormati.

# data[].attributes.body
Pertama, semakin banyak kasus besar nasional tidak tuntas di bawah pemerintahan SBY. Meski awalnya SBY meyakinkan publik akan menuntaskan kasus-kasus itu, kenyataannya pernyataan SBY hanya wacana belaka. "SBY dinilai kurang efektif menuntaskan masalah-masalah itu," kata Sunarto Ciptoharjono, peneliti senior LSI, dalam konferensi pers di kantor LSI di kawasan Rawamangun, Ahad, 26 Juni 2011.

Beragam komunitas punya contoh isu besar sendiri yang tak kunjung tuntas di tangan SBY. Komunitas hak asasi punya kasus pembunuhan Munir. Komunitas politik punya kasus bail out Bank Century. Komunitas keberagaman agama punya kasus kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah dan pembakaran gereja. Komunitas anti korupsi punya sejumlah kasus, di antaranya kasus dugaan suap dan korupsi yang menyeret nama bekas Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Kedua, SBY dinilai terlalu reaktif atas sejumlah kasus yang menyerang pribadinya dan sering "curhat" ke publik. Padahal kasus itu oleh publik dianggap sepele dan bukan kelasnya ditanggapi presiden. Menurut Sunarto, SBY justru tak bersikap ketika menyangkut kasus nasional lebih besar. "Reaksi SBY untuk kasus publik yang besar justru lamban, ini adalah persepsi yang muncul di publik," kata Sunarto.

# data[].attributes.body
Pada tanggal 23 Juli 2001 MPR secara resmi “melengserkan” Presiden Gus Dur, otomatis wakil presiden Megawati Soekarnoputri naik jabatan untuk menggantikannya. Presiden Republik Indonesia yang ke – 5 adalah Megawati Soekarnoputri. Megawati merupakan presiden wanita pertama yang dimiliki Indonesia. Ini merupakan sebuah prestasi dan prestisi secara pribadi bagi Megawati.
Masa kepresidenan Megawati tidak lepas dari politik luar negeri. Ada kebijakan
politik yang baru dalam pemerintahan Megawati, yaitu memulai berani menjalin kerjasama dengan negara di luar Amerika. Selama melaksanakan politik luar negeri, yang menjadi prioritasnya adalah menjalin hubungan baik dengan negara tetangga, khususnya dengan kawasan ASEAN dan Timur Leste, negara yang pernah jadi bagian NKRI.
Megawati keluar masuk negara lain hanya untuk menyelesaikan masalah kerjasama / konflik yang terjadi. Kunjungan itu merupakan satu kebutuhan dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dari para founding fathers, yang dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Banyak dinamika yang terjadi saat Megawati menjadi presiden, namun Megawati menunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa dia mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannya, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Ia mengalami kekalahan (40% - 60%) dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa pemerintahannya.

sumber
LKS Intan Pariwara
Internet

# data[].attributes.body
Berikut adalah uraiannya.
1. Melepas Timor Timur (Timor Leste)
Timor Timur sangat dipertahankan oleh presiden sebelumnya, Presiden Soeharto. Namun pada masa presiden B.J Habibie, beliau mengeluarkan referendum yang akhirnya dapat memberikan kemerdekaan. Berikut adalah alasan - alasan B.J Habibie.
Alasan 1 : "Timtim dengan populasi sekitar 700.000 rakyat telah menarik minat dunia. Tapi saya punya 210 juta rakyat."
"Jika saya biarkan tentara asing mengurus Timtim, secara implisit saya berarti mengakui bahwa TNI tak bisa menjalankan tugasnya dan ini bisa berakibat buruk bagi stabilitas negara. Dan saya tak mau ambil risiko ini."

"Masalah Timor Timur sudah harus diselesaikan sebelum Presiden ke-4 RI dipilih, sehingga yang bersangkutan dapat mencurahkan perhatian kepada penyelesaian masalah nasional dan reformasi yang sedang kita hadapi."
2. Diakhir pemerintahan nilai tukar rupiah naik drastis
3. Tidak bisa meyakinkan investor asing untuk menetap
Presiden B.J Habibie tidak dapat meyakinkan investor asing untuk tetap investasi di Indonesia. Padahal, investor asing dapat membantu Indonesia pulih dari keterpurukan ekonomi yang sedang terjadi saat itu.
4. Kebijakan tidak dapat memulihkan ekonomi dari krisis

Sumber:
Buku paket SEJINDO Erlangga
Buku paket SEJINDO Platinum
Quora

# data[].attributes.headline
KEGAGALAN DAN HAMBATAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

# data[].attributes.subject
KEGAGALAN DAN HAMBATAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

# data[].attributes.body
- Kegagalan -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) gagal mencapai empat target ekonomi makro yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, hingga tingkat pengangguran

- Dari sisi pertumbuhan ekonomi. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat mulai 2015-2016. Nyatanya, ekonomi domestik hanya mampu melaju di angka 4,79 persen pada 2015, 5,02 persen pada 2016.

- Kedua, tingkat kemiskinan. Dalam RPJMN 2015-2019, tingkat kemiskinan diproyeksi menurun ke kisaran 7 persen sampai 8 persen pada penghujung tahun ini. Sementara per Maret 2019, tingkat kemiskinan masih berada di angka 9,41 persen

- Ketiga, tingkat ketimpangan alias gini ratio. Semula pemerintah memperkirakan gini ratio bisa mencapai 0,36 pada akhir tahun ini. Namun, per Maret 2019 baru mencapai 0,382.

- Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah semula memperkirakan IPM bisa mencapai 76,3 pada 2019. Sayangnya, IPM baru mencapai angka 71,3 pada akhir 2018. Bambang sendiri memperkirakan capaian IPM Indonesia hanya mencapai 72 pada akhir tahun ini

- Hambatan -

Pertama, revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rencananya, APBN Perubahan 2015 itu akan diajukan pada Januari 2015. Sejumlah pos di RAPBN 2015 menyulitkan Jokowi dan Kalla dalam mewujudkan misi dan misinya, antara lain anggaran subsidi yang mencapai Rp 433,51 triliun. Angka itu dianggap terlalu besar, khususnya subsidi energi yang mencapai Rp 363,53 triliun.

Kedua, pembentukan atau penyusunan kabinet. Banyak kalangan yang berkeinginan agar kabinet pemerintahan Joko Widodo harus berbeda dengan Kabinet Indonesia Bersatu. Jokowi memiliki banyak program yang berbeda dengan Presiden SBY, sehingga harus didukung dengan kementerian dan lembaga yang berbeda

Ketiga, “goyangan politik”. Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, mayoritas masyarakat merasa yakin pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan mengalami hambatan dari DPR dalam menjalankan pemerintahan mendatang. Sebanyak 45,60 persen responden menjawab yakin bahwa DPR akan menghambat Jokowi jika mayoritas anggotanya diisi oleh koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Oleh karena itu, wajar apabila Jokowi-JK saat ini terus melakukan pendekatan kepada partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih

Sumber : newsdetik.com dan cnn.com

Nama: RENDRA EKA APRIANTO/29

# data[].attributes.headline
6. Bagimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 

# data[].attributes.subject
6. Bagimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 

# data[].attributes.body
Pada saaat itu Rahmawati Soekarno putri mengeluarkan pernyataan keras pada Megawati agar ia mundur dari jabatannya, karena dianggap tidak membawa perubahan pada negara.

Pada 2002-2003 Pencapaian Megawati menurun. Kepercayaan masyarakat pada presiden Megawati pun turut menurun sejak presiden Megawati menerapkan kebijakan privatisasi BUMN dengan menjual saham indosat. Karena ingin meniadakan atau paling tidak meminimalisir kepemilikan BUMN dan berpindah ke tangan swasta.

Karena prestasi dan juga kepercayaan masyarakat yang menurun, pada pemilu  2004 Megawati dan pasangan nya Ahmad Hasyim mengalami kekalahan melawan Susilo Bambang Yudhoyono dengan memperoleh nilai total 39,38%. pqda saat itulah masa kepemimpinan presiden Megawati Soekarnoputri berakhir dan digantikan oleh Presiden Bambang Yudhoyono.

sumber:
Jurnal sejarah dari internet

# data[].attributes.body
Keberhasilan Presiden Joko Widodo ll :

1. Menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi yaitu, difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, upaya 3T (test, tracing, treatment), penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Sementara itu, penanganan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan Kartu Prakerja.
2. Kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional seperti pembangunan SDM, infrastruktur, dan ekonomi hijau serta hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur terus berjalan mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga embung.
3. Pengawalan keadilan, hukum dan HAM.
4. Sejak pertengahan 2020 Presiden Jokowi melakukan diplomasi internasional untuk pengadaan vaksin. Hasilnya, Indonesia jadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 dunia.
Sumber : nasional.kompas.com

# data[].attributes.body
Kebijakan-kebijakan yang Diambil Presiden Megawati Soekarnoputri yaitu :
1. Presiden megawati soekarnoputri mengawali tugasnya dengan Membentuk agenda pemerintahan melalui kabinet gotong royong. Kabinet ini dilantik pada 10 agustus 2001.
2. Presiden megawati soekarnoputri dalam bidang hukum merencanakan pembentukan mahkamah konstitusi paling lambat tanggal 17 agustus 2003, dan Melakukan kebijakan reformasi, salah satunya melalui peningkatan kesejahteraan hakim.
3. Pemerintah membentuk komisi pemberantasan korupsi (KPK) Pada tanggal 27 desember 2002. Dan meningkatkan kegiatan bada pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal.
4. Menjaga keutuhan NKRI, Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
5. Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan upaya pemulihan ekonomi seperti megajukan penundaan utang,menaikan pendapatan perkapita, melakukan pravitasi BUMN, dan meningkatkan kinerja ekspor.
6. Membangun tatanan politik yang baru, Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.

Sumber 1. lks intan pariwara
2. marsekalmuda.blogspot.com

# data[].attributes.body
1. Kebijakan sosial
Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera.
2. Kebijakan infrastruktur
Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi.
3. Kebijakan di Papua
Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua

Sumber: Wikipedia.com dan LKS intan

# data[].attributes.body
Kasus Timor Timur menjadi penyebab dilengserkannya presiden BJ Habibie sebelum periode yang ditentukan. Presiden BJ Habibie memperbolehkan diadakan referendum provinsi Timor Timur, dan itu menjadi kesalahan terbesar yang ia lakukan selama menjabat sebagai presiden RI. Saat itu warga Timor Timur diberikan pilihan antara merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Namun, warga tersebut memilih merdeka dan akhirnya Timor Timur lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.
Kasus tersebutlah yang membuat pihak oposisi semakin yakin untuk menjatuhkan BJ Habibie dari jabatannya. Upaya pihak oposisi tersebut akhirnya berhasil membuat BJ Habibie tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.
Oleh karena itu, pada tanggal 21 Oktober 1999 merupakan masa berakhirnya jabatan BJ Habibie dan beliau tidak mencalonkan sebagai presiden lagi.

Sumber : - internet
- LKS

# data[].attributes.headline
Tanggapan Kelompok tentang Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

# data[].attributes.subject
Tanggapan Kelompok tentang Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

# data[].attributes.body
Positif

Perekonomian Indonesia sangat meningkat.

Rakyat bisa memilih secara langsung calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk memilih anggota dewan legislatif, dan Pilpres untuk pemilihan elite eksekutif.

SBY mampu membuat cadangan devisa pada tahun 2008 US$51 miliar tertinggi sepanjang sejarah.

Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009) sepanjang sejarah.

Krisis ekonomi AS dan EROPA yang belum pulih 100%, mampu diantisipasi dengan baik oleh SBY dan pemerintahannya sehingga tidak membahayakan ekonomi Republik Indonesia.

Negatif

Terlihat dari beberapa kelemahan, misalnya kurang sigap dalam menanggapi berbagai isu.

Banyaknya pembangunan infrastruktur yang tidak merata di Indonesia. Ada juga pembangunan Proyek yang terbengkalai, misalnya proyek Hambalang.

Pemberantasan korupsi sendiri menimbulkan banyak tanda tanya.

Pemerintah menjual harga bahan bakar minyak (BBM) termahal dengan harga (6000/liter)

Pembayaran pajak yang sangat tidak adil karena untuk masyarakat yang menengah kebawah dipaksa membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpangkat.

Sumber :

1. Ringkasan materi kelompok

2. Internet

# data[].attributes.body
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden RI ke-4 yang memerintah dari Oktober 1999 hingga Juli 2001.

Meski jabatannya hanya berlangsung 18 bulan, perkembangan ekonomi dan politik pada masa pemerintahan Gus Dur cukup signifikan.

Mengutip sejumlah pemberitaan Kompas.com, berikut sejumlah kebijakan Gus Dur dalam bidang politik:

Memisahkan TNI dengan Polri.Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik.Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.Mengakui Kong Hu Cu dan menjadikan Imlek hari nasional.Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme.Menerapkan Otonomi

Dalam bidang Ekonomi:

Melawan tekanan IMFPerekonomian tumbuh positif untuk pertama kali sejak reformasi Ketimpangan turun.

Berikut penjelasannya:

Di era Abdurrahman Wahid yang singkat, sejumlah konflik sosial yang selalu jadi masalah Indonesia, berhasil diredam.
Di Aceh dan Papua misalnya, pendekatan Gus Dur berhasil menahan gelombang separatisme tanpa kekerasan militer.

Gus Dur lah presiden yang berperan membubarkan praktik dwifungsi ABRI. Ia mengembalikan tentara ke barak. Ia juga yang memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri.

Sumber:
Lks intan pariwara sejarah indonesia

Internet

# data[].attributes.headline
Tanggapan mengenai pemerintahan presiden Jokowi periode II

# data[].attributes.subject
Tanggapan mengenai pemerintahan presiden Jokowi periode II

# data[].attributes.body
Menurut pendapat kelompok kami

Pemerintahan presiden Jokowi yang ke II yang sedang berlangsung memiliki hal positif dan negatif.

Hal positif pada pemerintahan Jokowi periode ke 2 adalah 1.pemerataan pembangunan yang merata pada daerah daerah terpencil.
2.Penanganan pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, upaya 3T (test, tracing, treatment), penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan.
3.Indonesia menjadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 dunia.

Hal negatif pada pemerintaha Jokowi yang kedua yaitu; 1.banyak nya pembukaan lahan yang menyebabkan pemanasan global.
2.Demokrasi mengalami kemunduran dan yang terkonsolidasi itu bukan demokrasi, tapi oligarki dan politik dinasti.

Sumber
1.buku LKS intan pariwara
2.internet suara.com

# data[].attributes.body
<Menurut catatan mereka, kinerja pemerintahan Gus Dur sepanjang tahun 2000 masih sangat memprihatinkan. Gus Dur dinilai telah menyimpang dari perjalanan reformasi dengan mengeluarkan peryataan politik yang kontroversial. Bahkan ia dianggap terus mengundang ketegangan dengan kalangan parlemen dan lembaga tinggi negara.
Kepemimpinan Gus Dur juga lebih banyak menyerahkan persoalan strategis untuk diselesaikan oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah.
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Taufiqurahman Saleh menyatakan, tuntutan yang diajukan itu dinilai sangat berlebihan. Sebab, untuk meminta Gus Dur mundur harus diikuti dengan alasan konstitusional yang kuat.(PIN/Machmud dan Prihandoyo)

<dengan gaya Gus Dur yang ceplas ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungan, sedikit demi sedikit menarik dukungannya, simpati berubah menjadi antipati, puncaknya Gus Dur pun dilengserkan oleh MPR dan "dipaksa" keluar dari Istana Negara hanya dengan celana pendek dan kaos singlet.

<Presiden Abdurrahman Wahid sering melontarkan pernyataan-pernyataan kepada media yang kerap memanaskan suhu politik Tanah Air. Hal tersebut menimbulkan keguncangan situasi politik dalam negeri. salah satunya yaitu soal reshuffle cabinet atau desakan mundur terhadap sejumlah menteri.

Sumber : LKS Intan Pariwara & buku paket Sejarah Indonesia kelas 12
https://www.scribd.com/document/365510298

# data[].attributes.headline
Harapan kelompok kami terhadap pemerintahan Joko Widodo II

# data[].attributes.subject
Harapan kelompok kami terhadap pemerintahan Joko Widodo II

# data[].attributes.body
-Indonesia menjadi negara dengan capaian    Herd Immunity tertinggi dunia.
Walaupun Indonesia sudah berada di peringkat ke 5 (6/10) diharapkan Presiden Jokowi dapat menjadikan Indonesia negara dengan 100% vaksinasi
-Perbaikan ekonomi setelah pandemi
-Tidak memindah Ibukota
Karena indonesia masih harus menanggulangi yang merupakan masalah sangat serius daripada memindahkan ibu kota
-Mengurangi pengangguran setelah pandemi

SUMBER
LKS INTAN PARIWARA
INTERNET

# data[].attributes.body
Presiden Jokowi Dodo dan wakil presiden Ma'ruf Amin terpilih berdasarkan pemilu presiden yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah lewat dua tahun. Selama periode tersebut, sejumlah pencapaian telah ditorehkan. Pembangunan dalam narasi Indonesia sentris tetap dilaksanakan. Antara lain dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan transformasi ekonomi. Selama dua tahun terakhir, di tengah masa pandemi virus corona (Covid-19), pemerintah juga menggenjot digitalisasi pendidikan. Pemerintah juga melanjutkan beasiswa pendidikan dan peningkatan gizi anak Indonesia. Pada sektor transformas ekonomi, Jokowi mendorong sektor ekonomi hijau. Visi tersebut dilakukan melalui berbagai program kegiatan.

Sumber : buku paket, internet

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode ke-2

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode ke-2

# data[].attributes.body
Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden ke 6 Indonesia. Pada pemilu 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan suara terbanyak, sehingga berhasil terpilih kembali sebagai presiden untuk masa periode 2009 hingga 2014. Beliau dilantik pada 20 Oktober 2009 di gedung DPR/MPR RI, Jakarta. Ia ditemani dengan seorang wakil presiden yakni Boediono. Dalam masa pemerintahannya Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono ingin mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Presiden dan wakilnya mengeluarkan visi dan misi yaitu sebagai berikut :
Visi
• Terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
• Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera
• Memperkuat pilar pilar demokrasi
• Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Misi
• Mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis.
• Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
• Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.
• Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.
• Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
• Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk kabinet untuk membantu melaksanakan tugas - tugasnya. Adapun kebijakan ditetapkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II antara lain :
1. Memperkuat sistem politik
2. Memperbaiki pelayanan publik
3. Memajukan pendidikan
4. Mewujudkan good governance

Trias politika juga mengalami perubahan yang progresif dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya berdasarkan prinsip structural politik Indonesia. Masyarakat bebas memilih secara langsung wakil rakyat melalui pemilu. Selain itu partai politik juga bebas didirikan jika sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Penegakkan supremasi hukum juga dilaksanakan tujuannya adalah agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Sehingga dapat dikatakan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono ini lebih berkembang dibandingkan dengan masa sebelumnya.

Sumber :
1. https://www.abdinegaranews.web.id/2019/11/era-kepresidenan-sby-periode-kedua.html?m=1
2. Lks Sejarah Indonesia Kelas 12

Nama : Nadindra Sekar Ayu Adwitiya
Absen : 21

# data[].attributes.body
Keberhasilan keberhasilan megawati adalah:
1. Mendirikan Lembaga pemberantas korupsi KPK pada tahun 2003, karena Megawati Soekarnoputri melihat institusi Jaksa & Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tak mampu, namun jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuk lah KPK.
2. Menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan Internasional tentang AMDAL (dampak lingkungan). Lantas anehnya kemudian aktivitas Freeport dibuka kembali di masa rezim SBY-JK.
3. Membubarkan BUMN terkorup pada masa itu yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan Trilyun & banyak praktek ilegal di Indosat. Asset dari pembubaran BUMN korup Indosat kemudian dipakai untuk membayar hutang negara yang saat itu jatuh tempo. Kemudian sebagai ganti Indosat dibuat lembaga yang lain yaitu Satelindo.
4. Menangkap 17 jenderal korup (termasuk jenderal ketua PBSI) yang dicokok langsung saat Thomas Cup di Singapura, dan menangkap Ketua Partai Golkar Akbar Tanjung yang terlibat korupsi dana JPS senilai Rp40 milyar. Dampaknya, pada pemilu berikutnya Megawati dijegal Black Campaign buatan Golkar sebagai balas dendam dari para jenderal & partai Golkar.
5. Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang baru. (Zero hutang / tidak meminjam selama kepemimpinannya).
6. Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Diantaranya Tol Cipularang (Cikampek-Bandung) sekaligus dalam rangka peringatan KAA, Jembatan Surabaya Madura (Suramadu), Tol Cikunir, Rel ganda kereta api. Dimulainya membenahi sistem transportasi dengan Busway di Jakarta. (selanjutnya Jembatan Suramadu rampung pembangunannya setelah Mega selesai menjabat).
7. Mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia.
Sumber : https://id.scribd.com/presentation/337430083/Masa-Pemerintahan-Presiden-Megawati-Soekarno-Putri

# data[].attributes.body
1. Kegagalan Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi

Badan Pusat Statistik melaporkan, produk domestik bruto RI pada kuartal III-2020 minus 5,9%.  Dengan demikian Indonesia resmi masuk ke jurang resesi, setelah pada kuartal II-2020 ekonomi RI juga terkonstraksi alias negatif. Hal tersebut membuktikan pemerintahan gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional.

2. Kebijakan Penanganan Pandemi yang Tidak Konsisten

Di tengah pandemi, pemerintah terpaksa mengutamakan kepentingan ekonomi karena Indonesia dalam keadaan resesi minus 5,9%. Hal tersebut membuat pemerintah dilemma dan tidak konsisten dalam menangani keselamatan rakyat. Menurut beberapa pakar, pemerintah dinilai terlambat dalam menutup kegiatan-kegiatan di berbagai sektor seperti bisnis, sekolah, dan membatasi perjalanan antarkota dan antarprovinsi. Kebijakan yang dikeluarkan juga sering berubah-ubah. Misalnya laporan 34 TKA dari China yang masuk ke Indonesia pada saat PPKM Darurat dengan alasan memenuhi proyek program strategis nasional yang digencarkan pemerintah. Implementasi yang tidak baik dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.

3. Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 tanggal 5 Oktober 2020 mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Misalnya menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, memangkas hari libur, mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja, dan sebagainya. Pemerintah dinilai gagal dalam menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa karena membungkam ruang tumbuh demokrasi rakyat.

Sumber: Kompas, Media Indonesia, Tempo.

# data[].attributes.headline
1. Masa pemerintahan presiden B.J Habibie 

# data[].attributes.subject
1. Masa pemerintahan presiden B.J Habibie 

# data[].attributes.body
Presiden B. J Habibie menjabat menjadi presiden selama hanya 17 bulan terhitung sejak tanggal 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999. Diangkatnya Presiden B. J Habibie dikarenakan presiden sebelumnya yaitu Bapak Soeharto mengundurkan diri, sehingga B. J Habibie yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden menggantikan posisi Bapak Soeharto. Presiden B. J Habibie merupakan presiden pertama pada era reformasi, beliau diangkat menjadi presiden tanpa melalui Pemilu. Meskipun begitu Presiden B. J Habibie menghadapi banyak rintangan pasca kerusuhan Mel 1998. Bahkan tidak lama setelah pelantikannya, MPR memberi mandat kepada Presiden B.J Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi, melaksanakan agenda reforma secara menyeluruh dan mendasar serta segera menyelesaikan kemelut yang terjadi.

Sumber :
- Buku LKS intan pariwara kelas XII
- kompas.com

# data[].attributes.headline
Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.subject
Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
Masa akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla ditandai dengan penyelenggaraan pemilu pada 2009. Pada pemilu 2009 terdapat tiga pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto,  dan Jusuf Kalla-Wiranto. Pada pilpres ini pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono memperoleh suara lebih dari 50% sehingga ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009-2014

Sumber:
- Web Lks Sejarah Intan Pariwara

# data[].attributes.body
Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden B.J.Habibie pada masa pemerintahannya :

1. Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan
Sehari setelah dilantik, yaitu pada tanggal 22 Mei 1998 Presiden B.J.Habibie membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri atas 36 Menteri, yaitu 4 menterr koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu.

2. Membebaskan Tahanan Politik
Presiden B.J.Habibie pada saat pemerintahannya memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru, seperti Sri Bintang Pamungkas yang dipenjara karena mengkritik kebijakan Presiden Soeharto dan Muchtar Pakpahan yang dihukum karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994. Presiden B.J.Habibie menyatakan bahwa penahanan tokoh-tokoh yang berseberangan dengan pemerintah dapat mencederai sistem demokrasi.

3. Menjamin Kebebasan Pers
Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1994 tentang pemerintah dapat membatalkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menjadi faktor yang menghalangi perkembangan pers pada Orde Baru. Karena itulah, pada masa Pemerintahan B.J.Habibie ketentuan pembatalan SIUPP dihapuskan. Pada masa pemerintahan B.J.Habibie, kemerdekaan Pers semakin nyata karena pada tanggal 13 September 1999 pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pers menjadi Undang-Undang Pers yang menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan.

4. Pembentukan Partai Politik
Presiden B.J.Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang menjelaskan setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk sebuah partai politik sesuai UUD 1945. Akibatnya, banyak partai politik yang terbentuk. Akan tetapi, jumlah partai politik yang dinyatakan sah sebanyak 98 partai.

5. Melaksanakan Pemilu 1999
Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan terlaksana dengan damai. Pemilu 1999 ini merupakan penyelenggaraan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik.

6. Referendum Timor-Timur
Untuk menyelesaikan permasalahan Timor-Timur, Presiden B.J.Habibie menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timor-Timur. Pilihan pertama adalah otonomi luas dan pilihan kedua adalah rakyat Timor-Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Hasil dari referendum, yaitu 79% rakyat memilih merdeka dari Indonesia dan 21% memilih pilihan pertama. Artinya, sebagian besar rakyat Timor-Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Presiden Habibie mengharapkan MPR berkenan membahas hasil jajak pendapat tersebut dan menuangkannya dalam ketetapan memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor-Timur. Sesuai dengan perjanjian New York, ketetapan tersebut mengesahkan pemisahan Timor-Timur dari RI secara baik, terhormat, dan damai.

7. Memperbaiki Perekonomian Negara
Pemerintahan Habibie berhasil menurunkan laju inflasi dan distribusi kebutuhan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Selain itu, juga berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah dari Rp 17.000/dolar AS menjadi Rp 7.000 - Rp 8.000/dolar AS. Presiden B.J.Habibie memisahkan Bank Indonesia menjadi lembaga independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Presiden Habibie juga melakukan program reformasi ekonomi, langkah-langkahnya seperti berikut:
1) Melakukan reformasi perbankan.
2) Menetapkan undang-undang anti monopoli.
3) Memprioritaskan jumlah suplai beras yang memadai dengan harga terjangkau.
4) Melibatkan pedagang menengah,  kecil, dan koperasi untuk ikut serta dalam distribusi beras.

8. Kebijakan Otonomi Daerah
Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Otonomi daerah merupakan upaya dari presiden B.J.Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah.

Sumber :
- LKS Intan Pariwara kelas 12
- Buku Paket Sejarah kelas 12

# data[].attributes.body
Keberhasilan Pemerintahan Presiden B.J. Habibie yaitu :

1. Berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 - Rp 15.000.

2. Memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara.

b. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah

c. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000,00

d. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri

e. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF

f. Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat

g. Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sumber : Scribd

# data[].attributes.body
Pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono II, terdapat beberapa kegagalan, diantaranya :
- Gagal melindungi sumber daya ekonomi rakyat dan sumber daya ekonomi negara
- Gagal menyediakan pelayanan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat
- Gagal menyediakan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
- Gagal melindungi TKI di luar negeri
- Gagal melindungi kedaulatan bangsa
- Gagal melindungi HAM dan menuntaskan pelanggaran HAM
- Gagal dalam upaya pemberantasan kasus korupsi
- Gagal dalam peningkatan perekonomian rakyat
- Gagal dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- Gagal mereformasi birokrasi
- Gagal dalam upaya penegakan hukum bagi keadilan seluruh rakyat indonesia
- Gagal membangun politik yang beretika
- Gagal membangun karakter bangsa
- Gagal membangun moralitas bangsa
- Gagal mewujudkan kemandirian pangan
- Gagal membangun wilayah perbatasan dan pedesaan
- Gagal mensejahterakan buruh, nelayan dan kaum miskin Indonesia
- Gagal memberikan keadilan dalam menyelesaikan kasus -kasus rakyat
- Gagal menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok
- Gagal menyediakan kebutuhan energi untuk menopang kegiatan masyarakat
- Gagal membangun industri dasar untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
- Gagal membangun lingkungan hidup yang bersih
- Gagal menyelamatkan hutan dari kejahatan mafia kayu
- Gagal mengeliminir praktek penyelundupan di wilayah perbatasan
- Gagal membebaskan bangsa dari cengkeraman mafia
- Gagal menyelamatkan uang negara dalam kasus korupsi
- Gagal menyelamatkan potensi pertambangan dan eksploitasi liar mafia tambang
- Gagal membangun pluralisme
- Gagal menyediakan pupuk yang murah bagi petani
- Gagal melindungi hak buruh
- Gagal dalam diplomasi internasional
- Gagal melindungi hak fakir miskin
- Gagal membangun kemandirian pangan

Tak hanya itu, ada beberapa hambatan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II, yaitu :
1. Kasus Kriminalisasi KPK
Isu ini bermula dari wacana yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga "superbody". Hal itu tampaknya mendapatkan sorotan negatif dari media-media, apalagi saat itu kasus Ketua KPK Antasari Azhar sedang disidangkan dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnein. Hal itu membuat polemik antara fakta dan rekayasa terhadap kasus tersebut.
2. Kasus Mafia Pajak
Hal ini bermula dari pengungkapan oleh mantan Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji, tentang adanya mafia pajak yang melibatkan aparat pajak Gayus Tambunan, oknum kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terlalu menyederhanakan kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus HP Tambunan. Akibatnya, pengungkapan kasusnya tidak tuntas dan penegakan hukumnya juga tidak serius memberantas korupsi.
3. Sekretariat Gabungan
Sekretariat Gabungan (Setgab) merupakan perhimpunan partai koalisi yang diketuai oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan ketua pelaksana harian oleh Aburizal bakrie. Setgab menimbulkan kontroversi karena sering kali dinilai memiliki kewenangan layaknya pemerintah.
4. Konflik Perbatasan dengan Malaysia
Isu ini pernah menyita perhatian publik ketika petugas Dinas Kelautan Indonesia ditangkap oleh Kepolisian Diraja Malaysia di Perairan Tanjung Berikat. Gelora nasionalisme di masyarakat menguat sehingga membuat Presiden harus berpidato di Markas TNI untuk masalah ini.

Sumber internet :
https://nasional.tempo.co/amp/308288/inilah-33-kegagalan-sby-boediono-versi-petisi-garuda
https://amp.kompas.com/nasional/read/2010/10/16/10545433/nasional

# data[].attributes.headline
Bagaimana tanggapankelompok kalian terhadappemerintahan Presiden SusiloBambang Yudhoyono I (positif dan negatifnya)

# data[].attributes.subject
Bagaimana tanggapankelompok kalian terhadappemerintahan Presiden SusiloBambang Yudhoyono I (positif dan negatifnya)

# data[].attributes.body
Menurut kelompok kami terhadap masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono I yaitu Prestasi dari pemerintahan Yudhoyono yang berhubungan dengan fundamental makroekonomi: utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan solid. Fundamental-fundamental ini kuat - didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat - membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.
Sedangkan Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai 'Presiden bencana'. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Daerah Istimewa Jogjakarta) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur di Sidoarjo (yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang), sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada tahun 2007

Sumber:
Internet
https://www.indonesia-investments.com/id/culture/politics/reformation/susilo-bambang-yudhoyono/item7596?

# data[].attributes.body
Danish izza Nadira
XII Ipa 4 /09

Abdurrahman Wahid
Soal :

5. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid (+, -)
Tanggapan kami terhadap masa pemerintahan Gus Dur menurut kami sama seperti saat masa pemerintahan Habibie yang diliputi dengan berbagai kerusuhan seperti kondisi sosial yang bergejolak, gerakan separatis, kerusuhan antar-etnis, dan agama.
Solusi yang ditawarkan pada masa pemerintahan Gus Dur adalah dengan melakukan dialog, namun masih banyak yang melakukan konflik bersenjata, salah satunya karena tidak melibatkan kemerdekaan Aceh.
Kebijakan Abdulrahman Wahid yang tidak kalah berpengaruh juga dapat dilihat dari dipisahkannya dari militer dan ABRI tidak lagi menjadi entitas tunggal.
Pada masa pemerintahannya ia secara kontoroversial memberhentikan Wiranto pada Februari 2000 karena harus bertanggungjawab atas kerusuhan pasca referendum Timor-Timur.

6.  berakhirnya / lengser pemerintahan

Belum separuh waktu menjalankan jabatannya sebagai presiden, Gus Dur lengser usai mendapatkan mosi tidak percaya dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kala itu juga diterpa sejumlah isu politik. Salah satunya isu kasus dana Badan Urusan Logistik.
Mendapat mosi tidak percaya dari MPR, Gus Dur malah mengeluarkan dekrit. Dekrit Presiden itu sendiri berbunyi: (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR.

Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan. Akhirnya pada 23 Juli 2001, Gus Dur lengser, persis 20 bulan setelah menjadi presiden. MPR menarik mandat yang diberikan kepada Gus Dur. Majelis kemudian menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden menggantikan Gus Dur.

# data[].attributes.headline
Kebijakan-Kebijakan yang ditetapkan Presiden Abdurrahman Wahid: 

# data[].attributes.subject
Kebijakan-Kebijakan yang ditetapkan Presiden Abdurrahman Wahid: 

# data[].attributes.body
1. Memisahkan Polri dari ABRI

Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan. Selain itu, bertujuan melakukan reformasi ABRI sebagai penjaga pertahanan. Pemerintah mengubah nama ABRI menjadi TNI

2. Mengakui agama Konghucu dan menjamin hak hidup masyarakat tionghoa

Pada 1979 pemerintah mengeluarkan instruksi yang menyatakan Konghucu Bukan agama dan pemerintah tidak mengakui Konghucu sebagai agama resmi. Pada 17 Januari 2000 presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. Melalui peraturan tersebut pemerintah Indonesia secara resmi mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia. Bukti pengakuan agama Khonghucu adalah diizinkannya perayaan Imlek di Indonesia

3. Menjamin kebebasan pers

Kebijakan tersebut terlihat dari adanya penghapusan Departemen penerangan yang dianggap menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat. Akhirnya melalui kebijakan tersebut mengalami perkembangan pesat

4. Mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya (papua)

Presiden Abdurrahman Wahid menghendaki bentuk otonomi daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini presiden Abdurrahman Wahid berangkat ke Jayapura untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin lokal serta masyarakat Irian Jaya. Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua

5. Membangun kerjasama dengan negara lain

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi negara yaitu memulihkan perekonomian dan mendorong aliran investasi ke Indonesia. Di bawah kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid mampu menjaga stabilitas perekonomian.  Tetapi dalam perkembangannya hubungan presiden Abdurrahman Wahid dengan Koalisi poros tengah dan DPR tidak berjalan dengan baik.

Sumber : LKS Intan Pariwara Sejarah Indonesia kelas XII

# data[].attributes.headline
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID ( 20 OKTOBER 1999 - 23 JULI 2001)

# data[].attributes.subject
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID ( 20 OKTOBER 1999 - 23 JULI 2001)

# data[].attributes.body
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Si Rahman Wahid yang berzina dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi presiden republik Indonesia ke-4 pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban presiden B j Habibie. Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain berkat dukungan partai partai Islam yang tergabung dalam poros tengah.

Persoalannya pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid dalam mewujudkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk kabinet persatuan nasional. Kabinet persatuan nasional adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni PKB, Golkar, PPP, dan PDI-P.
Awal pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid saat itu melakukan pembubaran dua departemen yaitu departemen penerangan dan departemen sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan dan juga pemerintah berpandangan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh kedua departemen tersebut dapat ditangani oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang politik pembubaran departemen penerangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi di bidang sosial dan politik departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan orde baru dalam mengendalikan media massa terutama media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
Reformasi bidang hukum dan pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang terdiri atas pemerintah pusat provinsi kabupaten dan kota amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat dewan perwakilan tersebut.

Pemisahan TNI dan polri juga merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut TNI dapat memfokuskan diri dalam menjaga kedaulatan wilayah republik Indonesia dari ancaman kekuatan asing sementara polri dapat lebih berkonsentrasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Masalah saat pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN yang dilakukan pada masa orde baru.
Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman adalah pemilihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemilihan hak-hak sipil menganut agama Khonghucu. Pada pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid juga berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama namun disisi lain ia justru mengambil sikap yang berseberangan dengan sikap partai politik pendukung nya terutama dalam kasus komunisme dan masalah israel. Selain masalah komunisme benturan presiden Abdurrahman Wahid dengan organisasi massa dan partai politik Islam yang notabene justru menjadi pendukungnya saat ia terpilih menjadi presiden adalah kekuasaannya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel gagasan tersebut mendapat tentangan keras mengingat Israel adalah negara yang menjajah dan telah banyak melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina yang mayoritas beragama Islam.

Lain pemimpin, lain pula rintangannya. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan berat. Kebijakan-kebijakan ekonomi Gus Dur yang mengundang kerutan di dahi para pakar, juga perseteruannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim perekonomian Indonesia saat itu.

Sejumlah kebijakan seperti upaya mengubah independensi BI lewat amandemen UU BI, bea masuk impor mobil mewah untuk KTT G-15 yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya (hanya 5% sementara seharusnya 75%), dan otonomi daerah yang membebaskan daerah untuk mengajukan pinjaman luar negeri tidak populer di masyarakat dan menuai protes.

Sumber :
1.https://indonesiabaik.id/infografis/ekonomi-hadapi-tantangan
2. Buku paket Sejarah Indonesia kelas XII
3. LKS Intan pariwara sejarah Indonesia kelas XII

# data[].attributes.body
Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dianggap gagal dalam beberapa bidang, diantaranya :

1. bidang ekonomi
Angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 15,75% naik sebesar 17,95% pada tahun 2006, sedangkan jumlah pengangguran mencapai lebih dari 10,4 juta orang.

2. bidang kesehatan
Kesehatan masyarakat yang tidak ditangani dengan baik, dibuktikan dengan munculnya beberapa penyakit seperti malaria, flu burung, serta lumpuh layu.

3. bidang pendidikan
Pemerintahan dianggap belum serius menjadikan pendidikan sebagai faktor terdepan dibuktikan dengan banyaknya bantuan yang tidak tepat sasaran, dan beberapa fakta lapangan lainnya.

Hambatan yang dihadapi pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla

1. Masalah disintegerasi bangsa, salah satunya pada Konflik Aceh pemerintah fokus memecahkan masalah dengan cara damai, adil, dan bermartabat.

2. Banyak terjadi aktivitas penebangan liar (illegal logging) sehingga mendapat perhatian signifikan dari pemerintah

3. Aktivitas terorisme yang masih menjadi bayang-bayang baik masyarakat Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di Indonesia dikarenakan belum tertangkapnya otak utama dari terrorisme yang terjadi.

sumber:

- LKS intan pariwara

- detik.com

# data[].attributes.headline
Masa Berakhirnya Pemerintahan Joko Widodo

# data[].attributes.subject
Masa Berakhirnya Pemerintahan Joko Widodo

# data[].attributes.body
Periode pemerintahan Joko widodo-Jusuf Kalla berakhir pada 2019 oleh karena itu pada 2019 tapi menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu tanggal 17 April 2019 Presiden Joko Widodo mencalonkan diri kembali dengan didampingi oleh ma'ruf Amin dalam pemilu tersebut pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin harus berhadapan dengan Prabowo Subianto yang didampingi oleh Sandiaga Uno akhirnya pemilu tersebut dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin

Sumber : LKS Intan Pariwara

# data[].attributes.headline
3. Keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 1

# data[].attributes.subject
3. Keberhasilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 1

# data[].attributes.body
Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki prestasi baik terutama pada bidang ekonomi. Terjadi penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang pemerintah yang pernah mencapai 88% PDB pada 2000, dapat diturunkan menjadi 32% PDB pada 2008. Konsistensi Presiden SBY dalam pengurangan beban pengeluaran pemerintah untuk membayar utang juga terlihat jelas. Pada 2006 SBY berhasil mengantarkan bangsa ini melunasi seluruh utang ke International Monetary Fund (IMF) sebesar Rp60,7 triliun. Hutang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan terbukti solid. Pada bidang politik beliau mengakhiri konflik aceh dengan menandatangani memorandum kesepahaman pada 15 Agustus 2005, bekerja sama dengan negara lain untuk memberantas terorisme, dan mencegah aktivitas illegal logging.

# data[].attributes.body
Ada beberapa keberhasilan Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu:

1. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sukses mendorong ekonomi tumbuh dengan rata-rata 5-6%. Meskipun masih didominasi oleh sektor non-tradable. "Ekonomi tumbuh, tapi bukan pada sektor produktif. Tapi itu tetap adalah sebuah perbaikan," kata Direktur Indef Enny Sri Hartati.

2. Peranan investasi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari sebelumnya 23% menjadi 31% pada 2013.

3.  Kinerja perbankan terus membaik dengan perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44%, Dana Pihak Ketiga (DPK) 15,88%, dan kredit 21,62%.

4. Presentase angka kemiskinan menurun dan pekerja formal naik dari 16,66% menjadi 11,25% pada 2013.

5. Tingkat pengangguran terbuka menurun dan pekerja formal naik dari 29,38% menjadi 39,9%.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,7 menjadi 73,45.

Sumber Pembelajaran:

"Indef: SBY Punya 6 Keberhasilan, Tapi Ada 10 Kegagalan" selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2760762/indef-sby-punya-6-keberhasilan-tapi-ada-10-kegagalan.

# data[].attributes.headline
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIAMBIL SEMASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO I

# data[].attributes.subject
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG DIAMBIL SEMASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO I

# data[].attributes.body
1. Kebijakan dalam bidang politik

• Mengatasi masalah disentegrasi bangsa

- Pemerintah Indonesia melakukan perbincangan damai dengan toko- tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia demi mengatasi konflik Aceh.
- Perbincangan ini diakhiri dengan penandatanganan memorandum kesepahaman pada 15 Agustus 2005.

•Mencegah aktivitas Illegal Logging

Pemerintah membentuk kelompok kerja beranggotakan lintas menteri dibawah koordinasi menko kesra dalam memberantas Illegal Logging.

•Memberantas Terorisme

- Pelaksanaannya belum sepenuhnya teratasi karena penangkapan hanya menyentuh kulit luar saja, belum mencapai otak (dalang) sesungguhnya.
- Pemerintah menetapkan aksi terorisme sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan bekerjasama dengan negara lain untuk mencegah terorisme.

2. Kebijakan dalam bidang hukum

- Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi Presiden Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
- Presiden memerintahkan seluruh kementerian, jaksa Agung, panglima TNI, Kapolri hingga kepala daerah untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Kebijakan dalam bidang ekonomi
- menyusun program perbaikan iklim investasi dengan tujuan Indonesia sejahtera. Oleh karena itu, perekonomian pada masa pemerintahan SBY dan Jusuf Kalla tergolong lebih stabil, dan Indonesia bisa melunasi utang IMF.
- mewujudkan swasembada pangan. Anggaran untuk sektor ini yang semula hanya sebesar 3,6 triliun rupiah ditingkatkan menjadi 10,1 triliun rupiah. Untuk mendukung perbaikan di sektor pertanian, pemerintah menyediakan pupuk murah bagi petani.
- memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM kepada rakyat tidak mampu.

4. Kebijakan dalam bidang pendidikan

- Susilo Bambang Yudhoyono juga berupaya memperbaiki sektor pendidikan
dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan yang semula berjumlah
21,49 triliun pada tahun 2004 menjadi 50 triliun pada tahun 2007.
- Program bantuan operasional sekolah atau BOS ditingkatkan.

5. Kebijakan dalam bidang kesehatan

Pemerintah memberikan bantuan kesehatan gratis untuk berobat ke puskesmas dan rumah sakit melalui pemberian Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin dan beberapa kali menurunkan harga obat generik.

Sumber :

https://intanonline.com/PR21/SM1/SEJIN/XII/PENDAMPR21_25.html (Buku LKS Intan Pariwara kelas 12 semester 1)

Buku Paket Sejarah Indonesia kelas 12 revisi 2018

# data[].attributes.headline
KEBERHASILAN MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

# data[].attributes.subject
KEBERHASILAN MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

# data[].attributes.body
Keberhasilan pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

•Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Presiden Joko Widodo berhasil membangun berbagai infrastruktur secara merata di seluruh wilayah Indonesia seperti jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, dll.
Demi menunjang perekonomian masyarakat pemerintah juga membangun pusat ekonomi seperti pasar, SPBU, pelabuhan, dan bandara.

•Kemiskinan Terendah
Pada masa pemerintahan Joko Widodo berhasil menurunkan persentase kemiskinan terendah dalam sejarah Indonesia menjadi single digit, penurunan kemiskinan sebesar 9,82% pada Maret 2018.

•BBM Satu Harga
Pada Oktober 2017, kebijakan BBM satu harga telah diterapkan di 25 titik wilayah dari target 54 titik wilayah di seluruh Indonesia.

Program ini difokuskan pada daerah 3T yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar dengan tujuan agar BBM bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang sama.

•Kebijakan Lingkungan
Pada periode 2015 sampai dengan Oktober 2018, pemerintah memberikan sanksi administasi (pencabutan, pembekuan izin, surat teguran dan peringatan) yang diberikan mencapai 523 sanksi.

Total ganti rugi melalui pengadilan senilai Rp 18,3 triliun, di luar pengadilan Rp 57,3 miliar. Dengan demikian, pemerintah berhasil mengamankan seluas 8,29 juta hektar. Dengan pencegahan yang kuat, luas area kebakaran hutan dan lahan menurun 92,5%, sedangkan jumlah titik panas menurun 88,5%.

•Inflasi Stabil
Pemerintahan Joko Widodo berhasil menjaga inflasi di kisaran 3-4% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sejak 2016. Pada tahun 2019 inflasi diprediksi di angka 3.3%. Sejak 2009 - 2015 tingkat inflasi tahunan Indonesia bergerak fluktuatif di rentang 3.98-6.41%.

Setelah itu, tingkat inflasi cenderung bergerak lebih stabil di kisaran 3,2-3,8% hingga tahun 2019. Pemerintah berhasil mempertahankan tingkat inflasi dengan stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.

•Pendidikan Membaik
Pemerintah berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun adalah 8,1 tahun. Ketika target pemerintah tercapai maka naik menjadi 8,8 tahun.

Sumber: Buku Interaktif Sejarah Indonesia dan internet www.cnbcindonesia.com

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

# data[].attributes.body
Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla merupakan presiden dan wapres pertama yang dipilih rakyat secara langsung melalui pemilihan (pilpres) pada 2004. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wapres RI Ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004.
Terpilihnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa, di antaranya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang meminta agar presiden terpilih segera merealisasikan janji mereka selama kampanye presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Yaitu dengan menerapkan upaya pemerataan, pengurangan kesenjangan dan pembangunan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan, Presiden Susilo mengalami kesulitan saat merealisasikan dikarenakan upaya pengentasan yang juga pernah dicanangkan presiden sebelumnya masih belum terlaksana, ditambah lagi adanya sejumlah bencana alam yang terjadi. Selain kesejahteraan, Presiden Susilo juga menerapkan berbagai kebijakan dari berbagai sisi, seperti politik, pendidikan, perekonomian, hukum, dan berbagai bidang lainnya.

Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkolerasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan, seperti transparansi dan pertisipasi masyarakat yang juga merupakan faktor penting.

Situasi dalam negeri yang semakin kondusif termasuk meredanya beberapa konflik dalam negeri, menyebabkan berkurangnya angka pengangguran yang di awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih sangat tinggi. Keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban serta harmoni sosial.

Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggan 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran.

sumber :
1. LKS Sejarah Kelas 12, Intan Pariwara
2. Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas XII Kurikulum 2013, Edisi Revisi 2018

# data[].attributes.headline
Tanggapan Positif dan Negatif Mengenai Pemerintahan Joko Widodo

# data[].attributes.subject
Tanggapan Positif dan Negatif Mengenai Pemerintahan Joko Widodo

# data[].attributes.body
Tanggapan kami mengenai hasil positif dan negatif dari kinerja pak jokowi pada periode pertama bersama dengan pak jusuf kala adalah sebagai berikut :
hasil positif tentunya adalah perkembangan infrastruktur yang sangat pesat
Contohnya, keberhasilan adanya 443 km jalan tol yang sudah diresmikan Jokowi. Ada 39 bendungan dengan target 65 bendungan hingga 2019 mendatang. Selain itu, pembangunan ratusan embung dan 3 juta unit rumah murah untuk masyarakat bidang ekonomi juga ada peningkatan sehingga kemiskinan berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, inflasi di tingkat yang rendah,jika membahas hasil negatif dari kinerja periode pertama presiden ke 7 dengan wakil jusuf kala adalah masalah yang tidak kalah penting yang tidak berhasil terselesaikan dengan baik,yaitu masalah ham,penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dianggap tak ada kemajuan di masa empat tahun pemerintahan Jokowi-JK. Pada poin ini, pemerintahan Jokowi-JK diberi rapor merah,Padahal Komnas HAM telah memberikan beberapa berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Jaksa Agung sejak awal 2002.

Sumber : LKS dan web newdetik.com

# data[].attributes.body
Kebijakan Kabinet Indonesia Bersatu II:
a. Memperbaiki pelayanan publik
Program-program tersebut antara lain tampak pada kebijakan one stop service (OSS). mekanisme pengaduan, standar kompetensi jahatan, dan pelayanan pertanahan.
b. Memperkuat sistem politik
Untuk memperkuat sistem politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah. Pembentukan Setgab bertujuan menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama.
c. Mewujudkan good governance
Seperti pemberantasan korupsi di seluruh elemen pemerintahan mulai tingkat desa hingga pemerintah pusat. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kondisi perekonomian terus berkembang dengan fundamental makin kuat sehingga pada 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-16 ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
d. Memajukan pendidikan
Dilakukan dengan memberdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T) menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali dengan berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama satu tahun.

Sumber:
LKS Sejarah Kelas 12, Intan Pariwara

# data[].attributes.body
Bapak Jokowi terpilih menjadi presiden dalam pilpres 2014 bersama wakilnya yaitu Bapak Jusuf Kalla dan mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014 hingga tahun 2019. Beliau  menjadi presiden Indonesia pertama yang berlatar belakang bukan dari elite politik atau militer Indonesia. Di tahun Pasca dilantik menjadi Presiden, Jokowi tidak membuang waktu. Dengan agenda utama reformasi ekonomi, konektivitas antar wilayah dan produktivitas, pemerintahan Jokowi dengan semboyannya “Kerja Kerja Kerja!”

Sumber : LKS Sejarah Intan Pariwara
dan internet web indonesiabaik.id

# data[].attributes.body
Kebijakan-kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla
1. Peningkatan Kesejahteraan
Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan bandara. Pembangunan dilakukan tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan merata di seluruh wilayah Indonesia. Seperti pembangunan jalan tol Pasuruan-Probolinggo. Bukan hanya itu, dalam menyejahterakan masyarakat, pemerintah juga membangun pusat ekonomi seperti pasar, stasiun pengisian bahan bakar (SPBU), pelabuhan, dan bandara di sekitar perbatasan. Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
2. Kebijakan Ekonomi
Pada akhir 2014 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan harga BBM.
1. Pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis premium.
2. Pemerintah memberlakukan subsidi tetap Rp 1.000 per liter untuk BBM jenis solar.
Selain itu, penguatan ekonomi juga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menghadiri APEC, Asian Summit, dan G-20. Pada setiap konferensi Presiden Joko Widodo mengajak para investor agar menanamkan investasinya di Indonesia
3. Kebijakan Kelautan
Presiden Joko Widodo meminta diadakan razia, bagi kapal asing yang melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia ditindak tegas agar tidak diulangi lagi. Salah satu bentuk upaya dalam memberikan efek jera dengan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.
4. Kebijakan Pertambangan
Dalam bidang pertambangan, pemerintah berusaha menguasai sumber daya alam agar dikelola secara mandiri. Pada tahun 2018 PT Pertamina memiliki kendali penuh atas pertambangan minyak bumi di blok Mahakam setelah 30 tahun blok minyak tersebut berada di bawah kendali perusahaan asing  Selain itu melalui PT Inalum, pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia setelah 51 tahun freeport McMoran menguasai 90,4% saham. Presiden menegaskan kepemilikan mayoritas saham PT Freeport ini akan digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Sumber :
Buku Interaktif Sejarah Indonesia kelas XII Intan Pariwara

# data[].attributes.headline
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO II (2009-2014)

# data[].attributes.subject
MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO II (2009-2014)

# data[].attributes.body
1. Nadindra Sekar Ayu Adwitiya (21)
2. Najdah Eka Salma P. (22)
3. Naufaldo Rafi Brahmana (23)
4. Naura Alfi Amelia (24)
5. Nouvandhers Hery Perwira Sejati (25)

# data[].attributes.body
1. Dinda Virnanda (11)
2. Earllen Febriane P A (12)
3. Erlangga Satria (13)
4. Kharisma Imla (14)
5. Marisya Dwi (15)

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.headline
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN B.J HABIBIE (1998 - 1999)

# data[].attributes.subject
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN B.J HABIBIE (1998 - 1999)

# data[].attributes.body
- Astrid Arsawati Putri (06)
- Baiqturrahman Ivansyah P (07)
- Daffa Zacky Putra Iskandar (08)
- Danish Izza Nadira (09)
- Dewi Azahrah Ainurrahmah (10)

# data[].attributes.headline
MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO - MA'RUF AMIN (2019-2024)

# data[].attributes.subject
MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO - MA'RUF AMIN (2019-2024)

# data[].attributes.body
Sandy Wardhana (31)
Sultan Argya Safa Firdaus (32)
Tiara Rizki Agustin (33)
Weytha Dinda (34)
Wicky Alfiansyah Putra (35)
Winatra Bintang S (36)

# data[].attributes.body
- A'Yanus Shabita (01)
- Ahmad Awang (02)
- Alfina Putri Hadi (03)
- Amelia Salsabilla Cantika (04)
- Andira Ervali Putri (05)

# data[].attributes.headline
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO PERIODE 1 (2014-2019)

# data[].attributes.subject
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO PERIODE 1 (2014-2019)

# data[].attributes.body
1. NUR ARIFAH BUDI UTAMI (26)
2. RAHMA JULIANTI.             (27)
3. RAIHAN EKA PRAMUDYA. (28)
4. RENDRA EKA.                      (29)
5. SALAHUDDIN TEGAR        (30)

# data[].attributes.headline
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO I (2004—2009)

# data[].attributes.subject
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO I (2004—2009)

# data[].attributes.body
• Maulidiya Fithri        (16)
• Mellisa dinda P        (17)
• Moch. Arizkhy I.Y    (18)
• Moh. Nashiruddin   (19)
• M. Firmansyah        (20)

# data[].attributes.body
Kelompok 7 ( 31 - 36)
Permasalahan : Masa pemerintahan Joko Widodo II ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2.Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo II yang sedang berlangsung sekarang ini ( positif dan negatifnya )
6. Apa yang menjadi harapan kalian terhadap pemerintahan Joko Widodo  II yang sedang berlangsung sekarang ini

# data[].attributes.body
Kelompok 6 ( 26 -30)
Permasalahan : Masa Pemerintahan Joko Widodo I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintaha Presiden Joko Widodo I

# data[].attributes.body
Kelompok 5 ( Absen 21-25 )
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II  ( positif dan negatifnya )
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II

# data[].attributes.body
Kelompok 4 ( Absen 16 - 20)
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
Kelompok 3 ( Absen 11 -15)
Permasalahan : Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan  Presiden Megawati Soekarno  Putri

# data[].attributes.body
Kelompok 2 ( Absen 6 - 10)
Permasalah  : Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1.Masa pemerintahannya
2.kebijakan -kebijakan  yang diambil
3. keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( positif, negatifnya)
6.Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Kelompok 1 ( Absen 1 - 5)
Permasalahan: Masa Pemerintahan B.J Habibie ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :

1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.  Kegagalan dan hambatan
5.Bagaimana tanggapan kelompok kalian  terhadap pemerintahan Presiden B.J Habibie  ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya  pemerintahan Presiden B.J Habibie