# data[].attributes.body
Kelompok 3

# data[].attributes.body
Kelompok 5 IXJ

Ida Ayu Sri Tresna Ganeshi (14)

Ida Bagus Made Satya Wedhaswara (15)

Ni Komang Sri Astini Putri (20)

Ni Putu Tiara Permata Cahyani (25)

Ni Wayan Listya Dewi (26)

1. Pasal 29 Ayat 1 berbunyi: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 29 Ayat 2 berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Contoh :

(Ayat 1) Percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

(Ayat 2) Menghormati orang lain yang sedang melaksanakan peribadahan agamanya.

2. pengertian pasal 27 ayat (2)

setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

contoh pelaksaan:

- memberi warga masyarakat jaminan sosial tenaga kerja atau mengadakan program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- masyarakat dipermudah dalam mengurus dokumen penting seperti akta kelahiran, KTP, sertifikat tanah, buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), dan sebagainya.

3. Pengertian pasal 34 ayat 2

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Contoh: Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan

4. 4. Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi:

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Contoh:

Para murid mempelajari ilmu teknologi dan agama secara seimbang.

5. Pasal 22E ayat 1 UUD 1945, yaitu

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali."

Contoh : dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, keadilan, dan kebebasan bagi seluruh warga negara.

Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum di selenggarakan untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden

contoh : pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat di berbagai tingkatan, serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

6. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 :

Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 disebutkan jika perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dan prinsip lainnya, seperti kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan juga menjaga keseimbangan kemajuan serta kesatuan perekonomian nasional.

Contoh : Perekonomian disusun sebagai bentuk usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan.

# data[].attributes.body
Kelompok 2

# data[].attributes.body
Kelompok 4

Nama Anggota :

1. I Komang Arya Panji Aditya Merta Tri Wiguna (06)

2. I Komang Gede Bagas Krisna Permata Putra (07)

3. I Made Pasek Pebriana (09)

4. Kurmala Dewi (16)

5. Pande Putu Mega Pradana Putra (27)

1. Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Pasal 27 ayat 2 : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

3. Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

4. Pasal 31 ayat (5): Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”

5. Pasal 22 E ayat (1) dan (2): 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

6. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

# data[].attributes.body
Kelompok 1

1.Pasal 29 Ayat 1 berbunyi: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal 29 Ayat 2 berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

2.Pasal 27 ayat 2 : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3.Pasal 34 ayat 2: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

4.Pasal 31 ayat (5) yang berbunyi:

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

5.pasal 22E ayat 1 dan 2:

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

6.Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

# data[].attributes.body
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
· Pokok pikiran ketiga ini merupakan bentuk dari konsekuensi logis dari sistem negara yang disahkan atas dasar konsensus rakyat melalui permusyawaratan. Di mana pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi asas musyawarah dan mufakat. Kemudian, pokok pikiran UUD 1945 ini menjadi fondasi politik negara yang tercermin dalam sila keempat Pancasila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan".
4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil, dan beradab

Pokok pikiran keempat ini mengandung makna bahwa pemerintah harus memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusian yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang luhur.

Ini menjadi fondasi moral negara dan terkandung di dalam sila pertama dan kedua Pancasila "Ketuhanan yang Maha Esa" dan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab".

# data[].attributes.body
Isi Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI 1945

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan
· Pokok pikiran ini menjelaskan jika dalam pembukaan UUD 1945 menegaskan untuk negara persatuan melindungi segenap bangsa dan wilayahnya. Di mana negara yang berdaulat mengatasi berbagai pemahaman antar golongan dan antar individu. Kemudian, warga negara Indonesia harus mengutamakan kepentingan golongan dan hal ini tercermin di dalam sila ketiga Pancasila "Ketuhanan yang Maha Esa".

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
· Pokok pikiran ini menjelaskan jika cita-cita dan tujuan dari pembukaan UUD 1945 ini merepresentasikan ide-ide mengenai keadilan sosial. Di mana keadilan sosial lahir dari kesadaran bahwa manusia memiliki hak-hak dan kewajiban dalam masyarakat. Pokok pembukaan UUD 1945 ini tercermin di dalam sila kelima Pancasila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

# data[].attributes.body
Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman. Setiap penduduk dari Sabang sampai Merauke terdiri atas suku bangsa, agama dan kepercayaan, bahasa, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disatukan oleh sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga mampu menciptakan kehidupan harmonis. Pancasila merupakan ideologi negara yang menjamin keterbukaan dan kebinekaan. Kesadaran ini perlu dikuatkan agar Indonesia yang majemuk dapat menjadi rumah besar bersama yang nyaman, indah, dan damai dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia menjadi penjaga dan penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga kedaulatan bangsa Indonesia. Terdapat energi kuat yang mendorong dan menguatkan falsafah dan etos budaya gotong royong masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam nilai-nilai Persatuan

# data[].attributes.body
Jelaskan isi kandungan dari pasal dibawah ini

1. Pasal 29 ayat (1) dan (2)

2. Pasal 27 ayat (2)

3. Pasal 34 ayat (2)

4. Pasal 31 ayat (5)

5. Pasal 22E ayat (1) dan (2)

6. Pasal 33 ayat (4)

# data[].attributes.body
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.