# data[].attributes.body
Gegap Gempita Nasib Pahlawan Devisa: Mengungkap Lemahnya

Perlindungan Setelah Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia di Tanah Air

Penulis: Albert Nathaniel dan Mario Aden Bayu Valendo

Mengutip laporan IOM per Juni 2020, lebih dari 142.000 pekerja migran Indonesia telah kembali ke tanah air sejak awal pandemi dan penempatan pekerja ke luar negeri secara formal masih ditangguhkan (IOM, 2020). Sebagai dampak dari kebijakan tersebut, Bank Dunia memperkirakan terjadinya penurunan remitansi sebesar 20 persen secara global yang berdampak signifikan terhadap rumah tangga di Indonesia (IOM, 2020), karena remitansi merupakan  tujuan atau urgensi utama dari para pekerja migran Indonesia (PMI) demi pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarganya yang berada di home country. Menyadari urgensi tersebut, tulisan ini ingin mengungkap kondisi PMI sebagai salah satu yang dirujuk oleh Guy Standing sebagai kaum pekerja rentan karena minimnya ‘jaring pengaman’ dari pemerintah, tetapi kini benar-benar dalam kondisi ‘terjatuh’ dengan kurangnya landasan dan jaminan perlindungan hak sepenuhnya (Standing, 2011). Guna memahami kondisi PMI lebih lanjut, tulisan ini meyakini bahwa pandemi telah menjadi faktor dominan一tetapi bukan satu-satunya一penyebab rentannya kesejahteraan PMI. Rentannya kesejahteraan PMI dalam pasar tenaga kerja tentu dapat merefleksikan berbagai kondisi lain yang dihadapi PMI semasa pandemi dengan lebih dalam, yaitu belum adanya hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan setelah bekerja dan dampak faktor sosial-ekonomi terhadap PMI.

Pertama, penulis menyoroti eksistensi hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi PMI. Walau perlindungan setelah bekerja telah disinggung dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 59 Tahun 2021, tetapi implementasinya masih dipertanyakan. Ketika situasi pandemi menjadi peristiwa yang menguji implementasi kedua hukum tersebut, sudut pandang yang masih begitu umum pada perlindungan setelah bekerja dalam kedua hukum tersebut menjadi tantangan. Aspek-aspek yang hendaknya perlu diatur lebih spesifik pada perlindungan setelah bekerja ini adalah kepastian dan skema pemberian perlindungan dari berbagai instansi pemerintah yang terkait.

Berangkat dari PP tersebut, perlindungan setelah bekerja untuk PMI meliputi lima aspek, di antaranya yang penting untuk dicermati adalah perlindungan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pemberdayaan PMI dan keluarganya. Belum adanya peraturan menteri sebagai turunan langsung atas amanat PP tentang pemberdayaan PMI dan keluarganya akan membuat kerentanan tersendiri bagi perlindungan PMI di masa pandemi, terlebih ketika pengesahan PP tersebut terjadi di masa pandemi dan memerlukan waktu untuk dapat diimplementasikan. Akan tetapi, langkah pemerintah untuk menggalakkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) dapat diapresiasi sebagai langkah awal dalam melakukan pemberdayaan PMI. Walaupun sejatinya, keterjangkauan PMI terhadap kanal-kanal perlindungan setelah bekerja masih belum berjalan baik terutama perihal sosialisasi kepada PMI (Effendi, 2020).

Berkaca dari kondisi dari ‘jaring pengaman’ negara yang tidak dapat sepenuhnya menjamin pemulihan kondisi para PMI, yang berbuntut pada perluasan kaum rentan. Dengan absennya remitansi yang dikirim oleh PMI di masa pandemi COVID-19, kondisi perekonomian dan kesejahteraan keluarga mereka turut menjadi permasalahan utama. Padahal, menurut UN Women, remitansi telah menjadi tulang punggung bagi pemenuhan pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi keluarga mereka. Terutama di negara-negara yang program perlindungan sosialnya belum mumpuni, di mana ketergantungan keluarga pekerja migran terhadap uang remitansi menjadi makin besar (Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan, 2020).

Kondisi kaum rentan ini juga diperparah oleh kebijakan pemerintah yang malah melonggarkan ruang gerak bagi perusahaan untuk menekan pekerja melalui UU Cipta Kerja. Melalui kerangka berpikir dari Standing (2011), hal tersebut mengindikasikan bahwa negara telah terjebak dalam fundamentalis pasar dan pengejaran labour market flexibility, yang berarti menyerahkan beban produksi kepada pekerja dengan mengurangi berbagai insentif serta perlindungan mereka demi melonggarkan opsi perusahaan untuk mencapai perkembangan ekonomi semaksimal mungkin (Standing, 2011).

Berbagai faktor di atas berpengaruh pada kelanggengan dan perluasan kaum rentan, karena selain hukum yang menjamin perlindungan mereka belum kuat, pemerintah justru malah mengejar pelonggaran terhadap opsi perusahaan terhadap faktor pekerja mereka. Tulisan ini berpandangan bahwa penguatan landasan hukum perlindungan PMI menjadi faktor krusial yang menentukan kesejahteraan para PMI, terutama pada aspek perlindungan setelah bekerja.

REFERENSI

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. (2020). PANDUAN PELINDUNGAN BAGI PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19 [PDF]. KEMENPPPA. Diakses melalui https://covid19.go.id/p/protokol/panduan-pelindungan-bagi-perempuan-pekerja-migran-indonesia-dalam-situasi-pandemi-covid-19.

Effendi, R. (2020, September 4). Resiliensi krisis melalui revitalisasi pedesaan. AKATIGA: Pusat Analisis Sosial. Diakses melalui https://www.akatiga.org/language/id/resiliensi-krisis-melalui-revitalisasi-perdesaan/.

IOM. (2020). LAPORAN SITUASI COVID-19 IOM INDONESIA [Ebook]. IOM Indonesia. Diakses melalui https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Laporan%20Situasi%20COVID-19%20IOM%20Indonesia%20-%2019%20Juni%202020.pdf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. London and New York: Bloomsbury Academic.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

# data[].attributes.body
oleh Ina Yosia

Artikel

(jujur gua masih bingung... enaknya ngasih tulisan lengkapnya kita share link ke sintesa gitu ato gimana? - Gantar)

Di Indonesia, setiap 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Nasional. Dalam tradisi Hari Buruh di  Indonesia, biasanya buruh atau masyarakat kelas pekerja akan melakukan kegiatan demonstrasi yang bebarengan dengan aksi demonstrasi untuk menuntut hak mereka sebagai pekerja. Misalnya, pada tahun 2006, para pekerja menolak UU nomor 13 tahun 2003 yang dinilai merugikan banyak buruh (Bangun, 2020).

Permulaan peringatan Hari Buruh sejatinya tidak berasal dari sejarah nasional Indonesia. Menurut beberapa literatur dan juga kanal berita, peringatan Hari Buruh pada setiap 1 Mei bermula dari peristiwa Kerusuhan Haymarket di Chicago pada 1886 (Rothman, 2017). Para pekerja dari Chicago pada masa itu berkumpul di Haymarket Square untuk menyuarakan tuntutan pada sistem jam kerja mereka yang mengharuskan mereka bekerja lebih dari 60 jam per minggu dengan upah yang rendah (History.com Editors, 2009). Jam kerja yang ‘berlebihan’ ini menurut beberapa literatur merupakan hasil dari revolusi industri—bangkitnya sistem kapitalis—yang membuat perekonomian yang lebih ‘maju’ bagi masyarakat di seluruh dunia sehingga tuntutan perusahaan pada masyarakat kelas pekerja menjadi lebih tinggi dari sebelumnya—jam kerja yang panjang. Aksi Haymarket pada awalnya merupakan aksi nirkekerasan yang damai, dengan tuntutan dari buruh untuk memperpendek jam kerjanya menjadi 8 jam perhari. Singkat cerita, aksi damai ini kemudian berubah menjadi aksi yang menumpahkan darah—seringkali antara aparat dengan demonstrator, sehingga untuk menghargai perjuangan para buruh pada masa itu, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh (sitasi Jacobinmag). Aksi demonstrasi pada tahun-tahun berikutnya kemudian seolah mengikuti jejak sejarahnya, yaitu akrab dengan kekerasan namun tetap dengan ide dasar yang sama, untuk menolak sistem kapitalisme. Seperti yang terjadi di Australia pada tahun 2000, para demonstran menargetkan sebuah restoran cepat saji yang dianggap merupakan bagian dari sistem tersebut (BBC, 2000).

Di Indonesia, demonstrasi di Hari Buruh juga merupakan fenomena yang seringkali melibatkan pertumpahan darah, jatuhnya korban, juga tak luput dicap oleh masyarakat sebagai pemberontak, dan lain-lain sebagainya. Pada masa Orde Baru, perayaan Hari Buruh sempat dihilangkan karena dinilai sebagai bagian dari gerakan sosialisme-komunisme yang tidak sesuai dengan identitas masa Orde Baru yang mengutamakan Pancasila sebagai dasar dari segala kebijakan pemerintah (Kompas, 2020). Juga, dengan ‘ketatnya’ sistem untuk melakukan aksi demonstrasi, bisa dikatakan pada masa Orde Baru, kaum kelas pekerja di Indonesia tidak memiliki banyak ruang untuk memperjuangkan haknya sebagai pekerja. Akibatnya, selama masa Orde Baru, masyarakat kelas pekerja di Indonesia mengalami nasib yang ‘buruk’ karena tidak tesalurkannya aspirasi masyarakat (Kompas, 2020).

Hal yang menarik mengenai posisi masyarakat kelas pekerja atau buruh dengan sistem kapitalisme adalah bahwa mereka merupakan salah satu korban dan juga sekaligus sebagai agen dari sistem kapitalis yang langgeng hingga masa kini. Pernyataan ini berasal dari bukti-bukti aksi demonstrasi para buruh setiap tanggal 1 Mei untuk menolak eksploitasi berlebihan dari perusahaan—dengan menuntut hak-hak mereka, misalnya seperti cuti hamil, 8 jam untuk bekerja, dan tuntutan atas pengesahan serangkaian aturan yang merekognisi hak buruh. Ini berarti masyarakat kelas pekerja sadar bahwa dirinya merupakan korban dari adanya kapitalisme, namun di sisi lain dengan membiarkan dirinya terus bekerja atau terus mengalami eksploitasi bagi sistem ini, buruh turut berkontribusi pada kelanggengan sistem yang eksploitatif ini.

Terlepas dari asal-usul dari sejarah Hari Buruh dan segala jenis dinamika pergerakan masyarakat kelas pekerja, tradisi-tradisi unik dalam merayakan Hari Buruh di seluruh dunia juga tidak kalah menarik. Perayaan Hari Buruh di seluruh dunia mempunyai tradisi yang berbeda-beda, tidak hanya dilakukan dengan aksi demonstrasi. Di Rusia, Jerman dan Bangladesh, Hari Buruh diperingati dengan mengadakan festival keliling kota yang diiringi dengan musik dan juga tarian (BBC, 2019; Brooks, 2017).

Referensi

Bangun, S. (2020). Diperingati Setiap 1 Mei, Berikut Sejarah Singkat Hari Buruh (May Day) di Indonesia & Internasional - Tribunnews.com. Retrieved 24 April 2021, from https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/01/diperingati-setiap-1-mei-berikut-sejarah-singkat-hari-buruh-may-day-di-indonesia-internasional?page=all

BBC. (2000). BBC News | UK | Violence at May Day protest. Retrieved 24 April 2021, from http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/732467.stm

BBC. (2019). In pictures: May Day celebrated around the world. Retrieved 24 April 2021, from https://www.bbc.com/news/world-48118649

Brooks, R. (2017). How to Celebrate May Day Around the World | K International. Retrieved 24 April 2021, from https://www.k-international.com/blog/may-day-around-the-world/

History.com Editors. (2009). Haymarket Riot. Retrieved 24 April 2021, from https://www.history.com/topics/19th-century/haymarket-riot

Kompas. (2020). Sejarah Hari Buruh di Indonesia, Dulunya Dilarang Kini Jadi Hari Libur Nasional Halaman all - Kompas.com. Retrieved 24 April 2021, from https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/30/212338465/sejarah-hari-buruh-di-indonesia-dulunya-dilarang-kini-jadi-hari-libur?page=all

Luxemburg, R. (2016). What Are the Origins of May Day?. Retrieved 24 April 2021, from https://jacobinmag.com/2016/05/may-day-rosa-luxemburg-haymarket

Rothman, L. (2017). The Bloody Story of How May Day Became a Holiday for Workers. Retrieved 23 April 2021, from https://time.com/3836834/may-day-labor-history/

# data[].attributes.body
Menilik Kebijakan Paternity Leave Di Indonesia

Oleh Lintang Amartya Padmarini dan Valerie Prasetya

Apa itu Paternity Leave?

Paternity Leave berarti cuti melahirkan bagi ayah. Kebanyakan pembaca mungkin penasaran, kan hanya perempuan yang melahirkan? Untuk apa laki-laki harus mengambil cuti juga? Paternity leave di negara-negara berkembang memang belum lumrah. Hal ini disebabkan oleh konsepsi norma dan budaya yang telah terbangun sejak lama, bahwa seorang bayi akan diurus oleh ibunya sendiri. Padahal, keterlibatan ayah dalam masa-masa awal kelahiran bayi ternyata berperan penting, lho!

Paternity leave memberikan manfaat yang banyak bagi dinamika pertumbuhan keluarga kecil sang ayah. Ditambah lagi, paid paternity leave atau cuti melahirkan yang tidak bersifat memotong gaji memberikan manfaat lebih dari aspek sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya meliputi penurunan risiko stres pasca kehamilan bagi ibu, mempererat hubungan suami-istri dan orang tua terhadap anak, bahkan memantik proses tumbuh kembang anak. Menurut riset yang dilakukan oleh Australian Aid (2019), kemungkinan untuk mengambil paternity leave meningkat drastis ketika laki-laki masih mendapatkan gaji seperti biasanya. Menurut riset yang dilakukan oleh World Policy Analysis Center, untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan sekaligus, paternity leave sangat dibutuhkan. Ayah dan ibu harus diberikan hak yang sama untuk bisa berada di samping bayi mereka setiap saatnya tanpa harus mengkhawatirkan sisi finansial dan sanksi sosial yang akan mereka dapatkan (Gharib, 2018).

Paternity Leave di Berbagai Negara

Untuk saat ini, dalam International Labour Organization (ILO) sendiri, belum ada standardisasi paternity leave yang terbangun. Akan tetapi, kebijakan ILC Resolution pada tahun 2019 mengenai gender equality at work telah membantu banyak laki-laki di seluruh dunia untuk mendapatkan hak cuti yang memadai untuk proses persalinan istri (ILO, 2014). Hak paternity leave bisa ditemukan setidaknya di dalam konstitusi 79 negara: kebanyakan ditemukan pada negara-negara dengan ekonomi yang sudah maju, serta beberapa di Afrika, Eropa Timur, dan Asia Tengah. Akan tetapi, hanya sebanyak 5 negara di dunia yang menyediakan durasi paternity leave selama lebih dari 16 hari (ILO, 2014). Hal ini menjadi kekhawatiran yang besar, mengingat peran ayah pun sama pentingnya pada masa pasca melahirkan.

Status Quo Paternity Leave di Indonesia

Lantas, bagaimana dengan regulasi paternity leave di Indonesia? Sulit bagi kami untuk bicara muluk-muluk kali ini, mengingat sejauh yang dapat kami temukan, hanya terdapat 1 buah peraturan perundangan dan 1 buah peraturan resmi dari badan pemerintah yang mengatur hak paternity leave bagi pekerja di Indonesia. Peraturan pertama, yakni Pasal 93 Ayat 4 poin (e) dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa karyawan berhak mendapatkan cuti berbayar selama 2 hari untuk mendampingi istri yang melahirkan atau keguguran. Peraturan  yang kedua, yaitu Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS, mengatur cuti berbayar selama maksimal 1 bulan bagi karyawan yang istrinya melahirkan/operasi caesar, apabila karyawan tersebut melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan (BKN, 2018).

Apabila ditilik sekilas, rawan bagi khalayak umum untuk menilai bahwa kedua peraturan mengenai paternity leave tersebut telah memadai, karena, toh, keduanya mewajibkan pembayaran upah bagi karyawan yang mengajukan cuti. Padahal, ketika paid paternity leave yang berdurasi 1 bulan hanya tersedia untuk PNS, sedangkan pekerja non-PNS terpaksa harus puas dengan cuti selama 2 hari, di manakah letak kesetaraan dan keadilan bagi keduanya? Bagaimana nasib istri PNS yang tidak dirawat inap tetapi menderita postpartum depression ataupun penyakit lain pascamelahirkan, sehingga perlu dirawat suami di rumah karena tidak ada tenaga keperawatan lain yang tersedia? Mengapa tidak ada program diseminasi guna memberantas stigma “suami takut istri” bagi karyawan yang mengambil paternity leave? Pertanyaan penting lainnya, apakah duka cita dari perasaan kehilangan bayi pantas untuk dihargai dengan gaji dua hari kerja saja?

Pertanyaan-pertanyaan di atas kian mendesak untuk dijawab, seiring dengan meningkatnya kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang kembali mereduksi manusia, lengkap dengan akal dan hati nurani mereka, menjadi pekerja/buruh semata.

Daftar Referensi

Australia Aid. (2019). Paternity Leave in Indonesia. URL: https://investinginwomen.asia/knowledge/university-of-sydney-paternity-leave-indonesia/. Diakses pada 23 April 2021.

Badan Kepegawaian Negara. (2018). Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. URL: https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2018/01/PERATURAN-BKN-NOMOR-24-TAHUN-2017-TATA-CARA-PEMBERIAN-CUTI-PNS.pdf. Diakses pada 23 April 2021.

Gharib, M. (Juni 14, 2018). Which Countries Guarantee That New Dads Get Paid Paternity Leave?. NPR. URL: https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/06/14/619604235/which-countries-guarantee-that-new-dads-get-paid-paternity-leave. Diakses pada 23 April 2021.

International Labour Organization. (2014). Maternity and Paternity at Work: Law and Practice across the World. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_242615.pdf. Diakses pada 24 April 2021.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.