# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jambi, Kominfo - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66 persen responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

Hal ini disampaikan Wawan berdasarkan hasil riset persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center (SMRC) yang dirilis bulan Juni lalu.

"Kita bersyukur bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai Negara Demokrasi Terbesar Ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India," kata Wawan pada acara Utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia Dalam Rangka Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Jambi, Kamis (19/9/2019).

Wawan mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila yang kita anut dalam kehidupan berbangsa menunjukkan semakin matang. Dirinya juga menyatakan kalau demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan prinsip kebangsaan.

Sejalan dengan proses demokrasi tersebut, sejak Tahun 2009, Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.

"IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian, sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi riil atas realitas sosial-politik yang terjadi," kata Wawan.

Menurutnya, tantangan untuk membangun IDI adalah menerjemahkan seluruh kerangka konseptual tentang demokrasi ke dalam konsep yang lebih operasional berupa Aspek, Variabel dan Indikator IDI yang diukur.

Dalam pengukuran IDI Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, telah diselesaikan seluruh tahapan mulai dari Koding Koran, Koding Dokumen, FGD, Wawancara Mendalam, Verifikasi dan Skoring, serta Rilis IDI yang telah terlaksana pada tanggal 29 Juli 2019 yang lalu.

"Angka capaian IDI Tahun 2018 sebesar 72,39 atau mengalami kenaikan 0,28 poin dibanding capaian IDI Tahun 2017 yakni 72,11. Angka capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih dalam kategori 'Sedang', yaitu pada kisaran 60-80," kata Wawan.

Wawan mengungkapkan, kedepannya, tantangan politik kita semakin besar seiring dengan makin kompleksnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dirinya berharap hasil pengukuran IDI menjadi kontribusi penting dalam menata pembangunan politik di Indonesia.

"Begitu pula besar harapan kita agar para pengambil kebijakan khususnya para perencana di daerah, akan semakin familiar dengan IDI dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menyusun program pengembangan demokrasi di daerahnya masing-masing," ungkapnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Demokrasi Sistem Paling Cocok untuk Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66 persen responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

# data[].attributes.attachment_link.title
Politik di Indonesia - Sejarah Politik Indonesia | Indonesia Investments

# data[].attributes.attachment_link.description
Bagian ini membahas bab-bab penting dalam sejarah politik Indonesia, mulai dengan masa pra-kolonial dan berakhir dengan periode Reformasi yang sekarang.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Indonesia mengalami tiga fase sistem pemerintahan setelah resmi merdeka pada 17 Agustus 1945. Dimulai dari Orde Lama, , dan saat ini era .

Perubahan sistem politik di Indonesia yang ditandai dengan tiga era tersebut, merupakan bagian dari proses sebuah negara baru dalam mencari bentuk ideal pemerintahannya. Sistem demokrasi yang dianut terus berkembang seiring perkembangan zaman.

Lalu apa sebenernya pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi? Berikut ini penjelasan singkatnya yang dirangkum SINDOnews dari berbagai sumber:

1. Orde Lama
Orde Lama berlangsung selama sekitar 22 tahun (1945-1966) di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Di era ini terjadi beberapa kali sistem pemerintahan. Mulai dari presidental, parlementer, demokrasi liberal, hingga demokrasi terpimpin.

Orde Lama adalah era di mana Indonesia baru merdeka, sehingga pemerintahan belum begitu stabil. Pemerintah bersama rakyat masih disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan yang hendak kembali direbut penjajah Belanda.

Selain ancaman dari luar, Indonesia yang masih berusia belia juga mendapatkan gangguan dari dalam. Gangguan ini berkaitan dengan perbedaan ideologi yang ingin diterapkan di Indonesia.

Setidaknya terjadi beberapa kali pemberontakan di era Orde Lama. Yakni pemberontakan PKI pimpinan Muso di Madiun pada 1948, pemberontakan Negara Islam Indonesia (NII) pimpinan Kartosuwiryo pada Agustus 1949, dan pemberontakan PKI pimpinan DN Aidit pada 30 September 1965.

Gangguan keamanan serta dinamika politik yang tinggi membuat pemerintahan Orde Lama tidak banyak membangun. Salah satu tinggalan Orde Lama ikonik adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang digunakan untuk Asian Games IV dan Ganefo (Games of The News Emerging Forces).

Selain itu, Orde Lama juga membangun Masjid Istiqlal, Monumen Nasional (Monas), Bendungan Jatiluhur dan Pabrik Baja Krakatau Steel. Namun, pembangunan Bendungan Jatiluhur dan Pabrik Krakatau Steel baru selesai di era Orde Baru.

Pada 1960, pemerintahan Presiden Soekarno merencanakan Pembangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun. Namun rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang bersiap untuk perang melawan Belanda yang bertujuan merebut kembali Irian Barat. Selain itu, terjadinya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

# data[].attributes.attachment_link.description
Indonesia mengalami tiga fase sistem pemerintahan setelah resmi merdeka pada 17 Agustus 1945. Dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan saat ini era Reformasi. Indonesia...