# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberhentian sementara Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Risetdikti) Muhammad Nasir menyusul dugaan sejumlah penyelewenangan program akademik, termasuk kasus plagiarisme di tingkat doktoral dinilai penuh dengan kejanggalan.

Penilaian itu disampaikan sendiri oleh Rektor Prof Dr Djaali sebagai pihak yang merasa dirugikan.

Menurutnya, tudingan ada plagiarisme yang ditujukan pada lembaga yang dipimpinnya sama sekali tidak terbukti.

"Begitu ada dugaan plagiarisme di UNJ, kami langsung membentuk tim counter part. Tim ini bertugas memeriksa naskah asli disertasi yang dituding hasil plagiat. Hasilnya, tim ini sama sekali tidak menemukan ada plagiarisme,"ujarnya, Sabtu(30/9/2017).

Temuan tim tersebut berbeda dengam tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Menurutnya perbedaan temuan ada dan tidak adanya plagiarisme karena tim EKA memeriksa naskah disertasi dalam bentuk 'soft file' yang belum final melalui proses tim penguji disertasi.

"Tim UNJ memeriksa dugaan plagiarisme langsung dari naskah disertasi yang sudah diuji. Sedangkan tim EKA memeriksa draft naskah disertasi dalam bentuk 'soft file'," jelasnya.

Untuk diketahui tim Counterpart UNJ dibentuk oleh Rektor atas surat dari Dirjen Kelembagaan Kemenristekdikti.

Karena ada perbedaan penilaian tersebut kemudian dibentuk tim independen.

Tim ini merupakan bentukan Kemenristekdikti.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pemberhentian Terhadap Dirinya Dinilai Janggal Rektor UNJ Ajukan Gugatan Hukum - Tribunnews.com

# data[].attributes.attachment_link.description
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberhentian sementara Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Risetdikti) Muhammad Nasir menyusul dugaan sejumlah penyelewenangan program akademik, termasuk kasus plagiarisme di tingkat doktoral dinilai penuh dengan kejanggalan. Penilaian itu disampaikan sendiri oleh Rektor Prof Dr Djaali sebagai pihak yang merasa dirugikan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui Bidang Kepegawaian UNJ akan memanggil sejumlah dosen yang melaporkan sang rektor, Djaali ke Ombusdman.

Sejumlah dosen yang menyebut diri sebagai aliansi dosen UNJ melaporkan Djaali ke Ombusdman atas tuduhan melakukan nepotisme dengan mengangkat anggota keluarganya menjadi bagian dari civitas akademika UNJ.

Djaali mengatakan, pemanggilan itu dilakukan untuk menanyakan dasar pelaporan dari para dosen.

"Kami akan tanyakan, apakah mereka enggak puas dengan sesuatu?" ujar Djaali saat ditemui di UNJ, Jakarta Timur, Selasa (5/9/2017).

Secara terpisah, Kepala Bagian Biro Umum dan Kepegawaian UNJ Miswan mengatakan, pihaknya akan melakukan pemanggilan para dosen sebanyak tiga kali.

Setiap pemanggilan akan diberi rentang waktu sepekan.
Baca: Rektor UNJ Bantah Tudingan Nepotisme yang Dilaporkan Sejumlah Dosen
Pada panggilan itu, para dosen diminta untuk menemui dekan fakultas masing-masing untuk menjelaskan masalah pelaporan tersebut.

Jika tidak digubris, ada kemungkinan para dosen akan diberi sanksi. Namun Miswan tak menyebut sanksi yang dimaksud.

"Kami kepegawaian wajib memberikan pembinaan. Kami akan buatkan surat panggilan pertama, kedua dan ketiga. Tujuannya agar semua menaati aturan aparatur sipil negara," ujar Miswan. (Kompas.com/David Oliver Purba)

Berita ini tayang di Kompas.com dengan judul Kepegawaian UNJ Akan Panggil Seluruh Dosen yang Lapor ke Ombudsman

# data[].attributes.attachment_link.title
Dosen UNJ yang Laporkan Rektor ke Ombudsman Segera Dipanggil Bidang Kepegawaian - Tribunnews.com

# data[].attributes.attachment_link.description
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Universitas Negeri Jakarta (UNJ) melalui Bidang Kepegawaian UNJ akan memanggil sejumlah dosen yang melaporkan sang rektor, Djaali ke Ombusdman. Sejumlah dosen yang menyebut diri sebagai aliansi dosen UNJ melaporkan Djaali ke Ombusdman atas tuduhan melakukan nepotisme dengan mengangkat anggota keluarganya menjadi bagian dari civitas akademika UNJ.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TEMPO.CO, JAKARTA - Pelaksana Tugas Harian Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Intan Ahmad berjanji membenahi program pascasarjana. Pembenahan akan dimulai dari proses seleksi mahasiswa dan proses pembelajarannya.

Ia akan membentuk tim perbaikan yang terdiri atas anggota Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dosen UNJ, serta dosen universitas lain, untuk memberi masukan. "Saya harus mengetahui masalah agar langkah yang saya lakukan juga baik," katanya, di Gedung UNJ, Jakarta, 2 Oktober 2017.

Baca:
Rektor UNJ Dipecat, Begini Alasan Menteri Nasir
Rektor Dipecat, Alumni UNJ Minta Kasus Plagiat ...

Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jamal Wiwoho mengatakan Menteri Riset Muhammad Nasir telah memecat Profesor Djaali sebagai Rektor UNJ. Surat keputusan pemecatan ini keluar pada Senin, 25 September 2017. Djaali diberhentikan sementara dari jabatannya. Selain Djaali, Direktur Pascasarjana UNJ Moch. Asmawi turut dikenai sanksi yang sama.

"Diberhentikan sementara karena ada kekurangan dalam pengelolaan manajemen pascasarjana," ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 27 September 2017. Di bawah kepemimpinan Djaali, UNJ diduga menyelenggarakan program doktoral abal-abal.

Baca juga:
Begini Jawaban Panglima TNI saat Ditanya Soal ...
MA: Putusan Praperadilan Setya Novanto Tak Bisa Diganggu Gugat

Menteri Nasir, ujar Jamal, menunjuk Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad sebagai pelaksana tugas harian Rektor UNJ. "Diharapkan Prof Intan bisa segera membenahi sistem pendidikan di sana," ucapnya.

Beberapa kejanggalan ditemukan di kampus UNJ mulai manipulasi nomor induk, manipulasi absensi, waktu kuliah yang cepat, satu orang promotor bisa membimbing puluhan mahasiswa, hingga plagiarisme pada tugas akhir. Menurut jadwal, masa jabatan Djaali berakhir pada April 2018.

KARTIKA ANGGRAENI

# data[].attributes.attachment_link.title
Program Pascasarjana Bermasalah, UNJ Rencanakan Pembenahan

# data[].attributes.attachment_link.description
TEMPO.CO, JAKARTA - Pelaksana Tugas Harian Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Intan Ahmad berjanji membenahi program pascasarjana. Pembenahan akan dimulai dari proses seleksi mahasiswa dan proses pembelajarannya. Ia akan membentuk tim perbaikan yang terdiri atas anggota Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dosen UNJ, serta dosen universitas lain, untuk memberi masukan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), 31 Agustus 2017. TEMPO/Rizki Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa, dosen, dan alumnus Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) meminta pelaksana tugas rektor membenahi kehidupan kampus. Kampus yang beralamat di Rawamangun, Jakarta Timur, itu sekarang diselimuti sejumlah permasalahan seperti plagiarisme dan konflik mahasiswa dengan rektorat dan rektorat dengan dosen.

"Kasus-kasus serius tersebut harus diselesaikan dengan tuntas," kata juru bicara Forum Alumni UNJ, Ide Bagus Arif, saat dihubungi Tempo, Kamis, 28 September 2017. Pada Rabu, 20 Seotember 2017, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memecat Rektor UNJ Profesor Djaali karena diduga mengelola program doktoral bodong.

Baca: Rektor UNJ Dilaporkan ke Ombusdman Terkait Praktik KKN

Dalam program itu, rektorat diduga memanipulasi nomor induk, manipulasi daftar presensi mahasiswa, waktu kuliah yang cepat, satu orang promotor bisa membimbing puluhan mahasiswa, hingga dugaan plagiasi disertasi. Tim investigasi Tempo menemukan, sekitar 500 mahasiswa mengikuti program kerja sama ini--separuh di antaranya hingga akhir Agustus lalu belum lulus.

Berdasarkan penelusuran Tempo di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada pertengahan Juli lalu, program kerja sama itu melenceng dari tujuan awal karena program doktoral tersebut tak hanya diikuti dosen di kampus yang menjalin kerja sama. Banyak pula pejabat di daerah yang mengikuti program tersebut.

Selain Djaali, Direktur Pascasarjana UNJ, Mochamad Asmawi, juga dikenai sanksi yang sama. Kementerian lalu menunjuk Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Intan Ahmad, sebagai pelaksana tugas rektor. Pemecatan dilakukan setelah keluarnya hasil investigasi oleh Tim Evaluasi Kinerja Akademik yang dibentuk Kementerian.

Menurut Ide, pemecatan Djaali harus menjadi momentum bagi Kementerian untuk mengevaluasi sistem dan aturan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu, kepolisian diharapkan menyelesaikan unsur pidana dalam perbuatan Djaali. "Pencopotan Djaali hanya permulaan. Kami mendorong pemerintah untuk mengevaluasi semua jajaran pimpinan di UNJ, dari rektorat hingga fakultas dan program pendidikan," kata dia.

Baca juga: Doktor Karbitan Universitas Negeri Jakarta

Aliansi Dosen UNJ juga meminta pembenahan rektorat setelah dipecatnya Djaali. Apalagi ada dugaan nepotisme yang dilakukan Djaali saat menjabat dengan mengangkat anggota keluarganya sebagai pegawai dan dosen di UNJ.

Plt Rektor UNJ Intan Ahmad mengatakan memiliki sejumlah prioritas untuk membenahi kampus tersebut. Hal itu antara lain membenahi program pascasarjana dan mengawal dan mendampingi civitas akademika UNJ hingga ada rektor definitif. "Semua keputusan harus selalu saya konsultasikan kepada menteri," kata Intan.

Rabu lalu, selepas menerima surat keputusan pemecatannya, Djaali justru melaporkan Menteri Pendidikan Tinggi Nasir ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri karena dugaan pencemaran nama. Kuasa hukum Djaali, Agus Kilikili, mengatakan Nasir berbohong mengenai plagiarisme di program doktoral UNJ. "Ada pernyataan yang enggak benar," ujar dia.

Adapun Nasir mengatakan pemecatan Djaali sebagai Rektor UNJ telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. "Kami memberhentikan sementara supaya proses itu tidak terjadi berlarut-berlarut," ujar Nasir. Ia membantah telah melakukan pencemaran nama.

DAVID PRIYASIDHARTA | ANDITA RAHMA | AHMAD FAIZ

# data[].attributes.attachment_link.title
Saatnya Menata Ulang UNJ setelah Rektor Djaali Dipecat

# data[].attributes.attachment_link.description
TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa, dosen, dan alumnus Universitas Negeri Jakarta ( UNJ) meminta pelaksana tugas rektor membenahi kehidupan kampus. Kampus yang beralamat di Rawamangun, Jakarta Timur, itu sekarang diselimuti sejumlah permasalahan seperti plagiarisme dan konflik mahasiswa dengan rektorat dan rektorat dengan dosen.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi turut membuat kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kebanjiran. Air mulai menggenangi beberapa wilayah kampus pada siang hari.

"Banjir itu mulai jam 12.00 WIB, air setinggi pinggang di depan FIS (Fakultas Ilmu Sosial). Kalau sekarang air sudah surut. Sebentar kok, cuma sejam," kata salah satu mahasiswa UNJ, Muhammad Muhtar, saat dihubungi detikcom, Kamis (15/2/2018).

Muhtar mengatakan pada bulan ini masa perkuliahan UNJ tengah libur tengah semester. Meski demikian, banyak mahasiswa UNJ yang datang untuk mengurus administrasi dengan datang ke kampus.

Anggota Eka Citra mengevakuasi mahasiswa yang terjebak banjir di UNJ (Foto: Dok. didaktikaunj.com)

"Kampus lagi libur semester dari Februari awal. Tapi banyak mahasiswa di kampus yang ngurus administratif bayar UKT (Uang Kuliah Tunggal)," ucap dia.

Muhtar mengatakan wilayah UNJ yang terdampak banjir cukup banyak. Air ikut menggenangi kelas yang berada di lantai 1 gedung-gedung.

Dalam kondisi seperti ini, salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam Eka Citra (KMPA EC) mengeluarkan perahu karet untuk membantu mahasiswa yang terjebak banjir. Muhtar mengatakan cukup banyak mahasiswa yang menggunakan bantuan ini.

"Eka Citra mengeluarkan perahu karet, mereka mengevakuasi mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik. Mereka terjebak banjir setinggi paha. Banyak mahasiswa yang naik perahu karet. Dibawa ke tempat yang nggak banjir seperti di pendopo-pendopo," tuturnya.
(jbr/imk)

# data[].attributes.attachment_link.title
Kampus UNJ Sempat Kebanjiran Gara-gara Hujan Deras

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak pagi turut membuat kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kebanjiran. Air mulai menggenangi beberapa wilayah kampus pada siang hari. "Banjir itu mulai jam 12.00 WIB, air setinggi pinggang di depan FIS (Fakultas Ilmu Sosial). Kalau sekarang air sudah surut.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali dicopot jabatannya oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Hal itu menyusul adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkuliahan Pascasarjana UNJ.

Ketua Tim Independen Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, pencopotan jabatan rektor Djaali setelah dilakukan penelusuran dan pendalaman. Tim independen mendalami temuan sebelumnya oleh Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA).

"Sehingga Pak Djaali sudah tidak lagi menjabat," ujar Ali dalam keterangan pers dari Forum Alumni UNJ (Forluni) yang diterima detikcom, Rabu (27/9/2017).

Sementara itu, dilihat detikcom dari situs resmi UNJ (www.unj.ac.id), jabatan rektor digantikan oleh Prof Dr Intan Ahmad sebagai Pejabat Pelaksana Harian. Menristekdikti Mohammad Nasir menunjuk Prof Intan sebagai pengganti Djaali di hadapan Wakil Rektor dan Dekan.

Polemik kasus yang menjerat rektor UNJ bermula dari temuan tim EKA soal plagiasi atas disertasi mantan gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam. Nur sendiri kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Tak berhenti di Nur Alam saja kasus itu. Tim EKA juga menemukan kasus plagiasi serupa di beberapa mahasiswa doktor yang juga pejabat asal Sultra.

Djaali juga sebelumnya telah dilaporkan oleh Aliansi Dosen UNJ ke Ombudsman RI. Laporan tersebut terkait adanya praktik-praktik KKN yang diduga dilakukan oleh Rektor UNJ.

"Kita menunjukkan adanya fenomena penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pimpinan universitas dalam keluarnya SK pengangkatan terhadap keluarganya sendiri. Nah itu yang kami bawa kepada Ombudsman ini" kata Ketua Aliansi Dosen UNJ, Robertus Robet, di Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2017).

(nkn/dnu)

# data[].attributes.attachment_link.title
Terlibat Plagiasi Disertasi Eks Gubernur Sultra, Rektor UNJ Dipecat

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor Djaali dicopot jabatannya oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Hal itu menyusul adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perkuliahan Pascasarjana UNJ. Ketua Tim Independen Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, pencopotan jabatan rektor Djaali setelah dilakukan penelusuran dan pendalaman.

# data[].attributes.attachment_link.title
Usai Dipecat dari Rektor UNJ, Djaali Lapor Polisi

# data[].attributes.attachment_link.description
Djaali, mantan rektor UNJ, melaporkan Ketua Tim Evaluasi Kinerja Akademik Kemenristekdikti dan seorang dosen UNJ atas tuduhan pencemaran nama baik.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Djaali, diberhentikan sementara dari jabatannya menyusul dugaan sejumlah penyelewenangan program akademik, termasuk kasus plagiarisme di tingkat doktoral yang melibatkan lulusan berstatus pejabat negara.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Risetdikti) Muhammad Nasir awal pekan ini menunjuk Intan Ahmad menjadi pelaksana harian tugas rektor UNJ.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan itu akan menjalankan tugas sampai UNJ memiliki rektor permanen yang diangkat melalui pemilihan berstandar pemerintah.

Plagiarisme di 'puluhan universitas' sudah mengarah ke 'jual-beli ijazah'

Dugaan plagiarisme di UNJ: 'Pelaku ingin naik pangkat dan dipandang tinggi'

ICW: Dugaan suap di pemilihan rektor karena hak kewenangan dana yang besar di PTN

Praktek ijazah palsu perlu 'pengawasan ketat'

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti, Ainun Ni'am, mengatakan Nasir akan menelisik lebih lanjut berbagai dugaan kasus akademik yang dilakukan Djaali selama dua pekan ke depan.

Jika terbukti bersalah, Djaali akan diberhentikan secara permanen. Kepada BBC Indonesia, Djaali enggan mengkonfirmasi pencopotan itu. "Saya tidak bisa bicara sekarang," ucapnya, Rabu (27/09).

Kelompok dosen di UNJ berharap penindakan beragam penyimpangan akademik di kampus mereka tak berhenti pada pemberhentian Djaali atau pemilihan rektor baru. Mereka mendesak pencabutan gelar doktor yang diterima mahasiswa S3 berdisertasi plagiat.

Merujuk keterangan tim independen bentukan kementeriannya, setidaknya ditemukan tiga hingga lima doktor lulusan UNJ yang diduga menjiplak karya ilmiah orang lain.

"Terhadap mereka yang terbukti plagiat, seharusnya law enforcement diterapkan, gelarnya dicabut," ujar Ubedilah Badrun dari Aliansi Dosen UNJ Bersatu.

Ali Gufhron Mukti, ketua tim independen yang menyelidiki dugaan pelanggaran akademik di UNJ, enggan memaparkan secara rinci temuan yang telah diserahkannya kepada Nasir.

Merujuk pemberitaan berbagai media massa, tiga pejabat yang diduga meraih gelar doktor dari UNJ dengan disertasi plagiat berasal dari Sulawesi Tenggara, yakni Nur Alam (gubernur nonaktif), Sarifuddin Safaa (kepala Bappeda), dan Nur Endang Abbas (asisten I sekretariat provinsi).

Nur Alam kini berstatus tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan penyalahgunaan wewenang pemberian izin pertambangan nikel periode 2009-2014.

Tiga pejabat asal Sultra itu merupakan mahasiswa program doktor Ilmu Sumber Daya Manajemen Manusia Pascasarjana UNJ, yang menurut Ali Ghufron, "tidak mengikuti standar nasional pendidikan tinggi."

Ainun Ni'am menyebut pencabutan gelar doktor dapat dilakukan UNJ melalui pemeriksaan internal. Pencabutan gelar seperti itu, kata dia, pernah terjadi pada beberapa kasus serupa di universitas lain.

"Pencabutan ijazah ada mekanisme internal universitas karena yang menerbitkan gelar kan mereka," tutur Ainun.

Peraturan Menteri Pendidikan 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi mengatur tujuh sanksi untuk mahasiswa yang menjiplak karya ilmiah orang lain.

Mereka yang telah lulus dari satu program studi dan terbukti plagiat diancam pembatalan ijazah. Sementara sanksi lainnya diberlakukan untuk mahasiswa aktif, antara lain teguran, peringatan tertulis, dan pemberhentian secara tidak hormat.
'Langgar dua aturan'
Pemberhentian sementara Djaali didasarkan atas dugaan pelanggarannya terhadap dua Peraturan Menteri Risetdikti, yaitu yang bernomor 44/2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.

Satu peraturan lainnya bernomor 100/2016 yang mengatur pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan swasta.

Menurut Ainun Ni'am, Djaali mengeluarkan regulasi dan syarat kelulusan tanpa melibatkan senat. Aturan itu dikeluarkan Djali dalam surat keputusan rektor 1278A, November 2016.

"Regulasi yang dibuat Djaali melampaui kewenangannya. Regulasi akademik seharusnya dibuat bersama senat, tapi ini tidak melibatkan senat. Regulasi itu menyebabkan semakin banyak plagiarisme," ujar Ainun.

Meski regulasi yang diterbitkan Djaali 'cacat prosedur', ketua tim independen Ali Ghufron Mukti menyebut para lulusan UNJ tak perlu khawatir kehilangan gelar akademik, "sepanjang mengikuti prosedur dan kode etik yang benar."

Ali yang juga berstatus Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti berharap pemberhentian Djaali dapat menimbulkan efek jera terhadap para pimpinan universitas di berbagai daerah.

"Ini memberi pembelajaran kepada para pengelola perguruan tinggi termasuk pengelola pascasarjana untuk secara serius mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.
'Menambah harga diri'
Fenomena pelanggaran aturan akademik di perguruan tinggi, menurut Sekjen Kemenristekdikti Ainun Ni'am, didasari keinginan sejumlah kelompok masyarakat meningkatkan status sosial melalui jalan pintas.

Gelar akademik, kata Ainun, sebenarnya tidak berdampak untuk meningkatkan karier pegawai negeri. "Ini mungkin untuk semacam aspek sosial, citra sosial yang ingin mereka peroleh dari gelar itu. Bagi masyarakat berpikiran dewasa, gelar itu tidak ada artinya," ujarnya.

Di samping kasus plagiarisme di UNJ, sebelumnya pernah terkuat kasus jual-beli ijazah palsu di beberapa universitas dan sekolah tinggi, di Jakarta maupun kota-kota lain.

Pada 2015, Menteri Nasir pernah menyebut terdapat 187 pejabat negara strategis yang memegang ijazah palsu dari Universitas Berkley Michigan Amerika. Perguruan tinggi tak berizin itu berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.

# data[].attributes.attachment_link.title
Rektor UNJ dicopot, gelar S3 doktor plagiat 'sepatutnya juga dibatalkan'

# data[].attributes.attachment_link.description
Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Djaali, diberhentikan sementara dari jabatannya menyusul dugaan sejumlah penyelewenangan program akademik, termasuk kasus plagiarisme di tingkat doktoral yang melibatkan lulusan berstatus pejabat negara. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Risetdikti) Muhammad Nasir awal pekan ini menunjuk Intan Ahmad menjadi pelaksana harian tugas rektor UNJ.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Sekitar 3.000 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berpotensi tidak memiliki ijazah yang sah pascadiwisuda pada Maret 2018 mendatang. Hal itu bisa terjadi karena hingga saat ini UNJ masih dipimpin oleh pelaksana harian (plh), bukan rektor definitif.

"Maret ini akan ada wisuda. Biasanya, 2.000 sampai 3.000 mahaiswa dalam sekali wisuda. Penandatanganan ijazah itu memang tidak bisa dilakukan plh, harus rektor. Jadi, saya sangat menyayangkan," kata mantan rektor UNJ, Djaali, Senin (22/1).

Djaali menjelaskan, aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut, kata dia, plt atau plh tidak boleh menandatangani suatu hal yang memiliki hukum tetap, berdampak pada keuangan atau jabatan, serta suatu yang bersifat mengikat, seperti halnya ijazah (pasal 14).

"Itu urusan Menteri Ristekdikti. Saya tidak tahu lagi, saya tidak lagi menjabat sebagai rektor di UNJ," ujar Djaali.

Dia melanjutkan, masalah penandatanganan ijazah oleh plt rektor sempat menjadi polemik di Universitas Halu Oleo. Sebab, hingga kini ada ribuan mahasiswa lulusan Universitas Halu Oleo yang ijazahnya tidak diakui. "Sampai ada lulusan universitas itu tidak lolos PNS dan semua itu tidak diakui ijazahnya," kata dia.

Djaali diberhentikan dari jabatan rektor UNJ melalui keputusan Menristekdikti Nomor 471/M/KPT.KP/2017 tanggal 20 November 2017. Djaali dituding telah lalai dalam membimbing disertasi mahasiswanya yang berujung pada tindakan plagiat. Saat ini, UNJ dipimpin oleh plh, yaitu Intan Ahmad, yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal (dirjen) Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.

Intan Ahmad mengklaim, penandatanganan ijazah oleh plh rektor akan tetap sah. Sebab, menurut dia, dalam beberapa tahun terakhir pun ada kasus serupa, yakni penanda tangan ijazah bukan dilakukan oleh rektor definitif.

"Ya, rencana akan ada wisuda (di UNJ). Sudah ada preseden (hal yang terjadi terdahulu dan bisa dijadikan contoh) tentang penanda tangan ijazah bukan oleh rektor definitif," ujar Intan, Senin (22/1).

Dia menyatakan, preseden wisuda oleh plh rektor tersebut pernah digelar di Universitas Sam Ratulangi Manado pada 2014, lalu di Universitas Manado (Unima) pada 2016, dan Universitas Udayana Bali pada 2017. Karena itu, dia menilai penandatanganan ijazah perguruan tinggi oleh plh rektor dapat dilakukan.

Selain itu, Intan melanjutkan, secara khusus dia akan memohon kewenangan kepada Menristekdikti M Nasir untuk melegalkan hal tersebut. "Plt rektor memohon kewenangan kepada Menteri (Menristekdikti)," ucap Intan. Meski begitu, Intan tak berkomentar saat ditanya mengenai potensi kebijakan tersebut bakal melanggar UU 30/2014.

Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai, penandatanganan ijazah oleh plh rektor akan rawan secara hukum. Sebab, UU 30/2014 menyebutkan, plh maupun pelaksanaan tugas (plt) tidak boleh mengambil keputusan yang terkait pendidikan serta kebijakan yang berdampak pada keuangan.

"Yang saya tahu dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 seperti itu. Bisa jadi ada juga PP yang menyebutkan terkait ketentuan itu. Makanya, saya katakan hal itu rawan melawan hukum. Ijazah itu berdampak pada keuangan nantinya dan lain-lain juga," kata Fikri, Senin (22/1).

Dia mengatakan, dalam UU 30/2-14 dijelaskan, Plt dan Plh hanya bertugas untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang sebelumnya dijanjikan oleh ketua atau pejabat resmi. Adapun untuk kebijakan strategis yang terkait dengan pendidikan, kedudukan personalia, dan kebijakan yang berdampak pada keuangan, plt atau plh tidak memiliki wewenang untuk melaksanakannya.

"Karena ini kan belum terjadi, maka saya bilang rawan. Tapi, kalau ini akan terjadi, berarti bisa berubah jadi berpotensi melawan hukum," ujar Fikri. (Pengolah: eh ismail).

# data[].attributes.attachment_link.title
Ribuan Sarjana UNJ Berpotensi tak Punya Ijazah Sah | Republika Online

# data[].attributes.attachment_link.description
REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Sekitar 3.000 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berpotensi tidak memiliki ijazah yang sah pascadiwisuda pada Maret 2018 mendatang. Hal itu bisa terjadi karena hingga saat ini UNJ masih dipimpin oleh pelaksana harian (plh), bukan rektor definitif. "Maret ini akan ada wisuda. Biasanya, 2.000 sampai 3.000 mahaiswa dalam sekali wisuda.