# data[].attributes.headline
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 

# data[].attributes.subject
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945 

# data[].attributes.body
Hubungan antara keduanya dapat kita lihat dari penjelasan yaitu

1. Pernyattan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga penbukaan UUD 1945.

2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamman dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden.

3. Pembukaan UUd 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorongan ditegakkannya kemerdakaan. Cita-cita luhur tersebut benbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, Berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asa kerohanian Pancisila.

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yaitu

1. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyrakat, dan setiap warga negara Indonesia.

2. Berisi norma-norma sebagai  sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelanggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.

3. UUD merupakan sumber hukum tertulis. setiap produk hukum dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.

4. Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental

# data[].attributes.subject
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental

# data[].attributes.body
Undang -Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagain dari hukum dasar negara itu. UUD 1945 memiliki kedudukan paling tinggi dan fundamental. hal ini merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-perundang di bawahnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuat pola kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berpediman dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Kepatuhan kepada UUD 1945 harus dipupuk dan dikembangkan sehingga tercipta ketertiban, keteraturan, dan kesejahteraan.

Dalam pembukaan UUD 1945, terdapat popok-popok pikiran yang meliputi suasana kebatinan negara Indonesia. berikut adalah popok-popok pikiran tersebut:

1. Popok pikiran pertama

Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas asas persatuan. Pembukaan ini, menghendaki persatuan bagi segenap bangsa Indonesia seleruhnya.
2. Pokok pikiran kedua
Negara hendak mewujutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pokok pikiran ketiga
Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/Perwakilan.
4. Pokok pikiran keempat
Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

# data[].attributes.body
1. Menetapkan dan Mengesahkan UUD 1945

2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden  dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lambaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi

# data[].attributes.body
PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi. 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari kalimantan ,dan 1 orang etnis Nusa tenggara.
susunan keanggotaan PPKI:

1. Ir. Soekarno – ketua

2. Drs. Moh. Hatta – wakil ketua

3. prof. Mr. Dr. Soepomo – anggota

4. KRT Radjiman Wedyodiningrat – anggota

5. KRT Radjiman Wedyodiningrat- anggota

6. R. P. Soeroso – anggota

7. Soetardjo Kartohadikoesoemo – anggota

8. Kiai Abdoel Wachid Hasjim – anggota

9. Ki Bagus Hadikusumo – anggota

10. Otto Iskandardinata – anggota

11. Abdoel Kadir – anggota

12. Pangeran Soerjohamidjojo – anggota

13. Pangeran Poerbojo – anggota

14. Dr. Mohammad Amir – anggota

15. Mr. Abdul Abbas – anggota

16. Teuku Mohammad Hasan – anggota

17. Dr. GSSJ Ratulangi – anggota

18. Andi Pangerang – anggota

19. A.A. Hamidan – anggota

20. I Goesti Ketoet Poedja – anggota

21. Mr. Johannes Latuharhary – anggota

22. Drs. Yap Tjwan Bing – anggota

Namun selanjutnya, tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI bertambah 6 orang yaitu:

1. Achmad Soebardjo – penasihat

2. Sajoeti Melik – anggota

3. Ki Hadjar Dewantara – anggota

4. R.A.A. Wiranatakoesoema – anggota

5. Kasman Singodimedjo – anggota

6. Iwa Koesoemasoemantri – anggota

# data[].attributes.body
Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan. Soekarno diangkat sebagai ketua.
ada dua tugas PPKI:

1.   Tugas pertama, yaitu meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

2. Tugas kedua, yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer jepang kepada bangsa Indonesia.

# data[].attributes.body
Negara Indonesia memiliki undang-undang dasar. Proses penyusunannya dibuat sebelum Indonesia merdeka oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. BPUPKI pada sidang keduanya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada persidangan tersebut, BPUPKI membentuk panititia-panitia kecil, antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia pembelaan Tanah Air. Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang. Hasil kesepakatan sidang tersebut adalah sebagai berikut:
1. Membentuk Panitita Perancang "Declaration of Rights" yang beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.
2. Bentuk negara kesatuan atau unitaris.
3. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden

# data[].attributes.headline
Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# data[].attributes.subject
Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# data[].attributes.body
1. Hakikat Konstitusi
Konstitunsi adalah hukum dasat yang menjadi pegengan dalam penyelenggaraan suatu negara.Tujuan Konstitunsi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Selain itu, memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu berupa konvensi (Kebiasaan Ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara).

# data[].attributes.headline
Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# data[].attributes.subject
Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945