# data[].attributes.body
Berpindah dari status Negara yang terjajah menjadi Negara yang merdeka.

# data[].attributes.body
Keadaan Indonesia saat itu masih belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden lainnya.

# data[].attributes.body
Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa - sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA atas nama Belanda.

# data[].attributes.headline
Kondisi Politik Indonesia Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

# data[].attributes.subject
Kondisi Politik Indonesia Periode 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949

# data[].attributes.body
Terjadi penyimpangan pada UUD 1945 untuk sistem pemerintahan dari Presidensil menjadi Parlementer. Stabilitas politik di periode ini jadi bermasalah karena belum terdapat konstitusi yang mengikat.

# data[].attributes.headline
Kondisi Politik Indonesia Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

# data[].attributes.subject
Kondisi Politik Indonesia Periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950

# data[].attributes.body
Terdapat pernyimpangan dalam bentuk Negara kesatuan jadi Negara serikat. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan lama karena para pemimpin Indonesia kala itu menyadari kesalahan yang terjadi. Hingga kemudian pada akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara berbentuk kesatuan dengan keadaan Negara yang masih cukup labil.

# data[].attributes.headline
Keadaan Ekonomi Pada Akhir Kekuasaan Jepang

# data[].attributes.subject
Keadaan Ekonomi Pada Akhir Kekuasaan Jepang

# data[].attributes.body
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Negara yang baru saja didirikan harus mewarisi kekacauan perekonomian yang teramat parah. Pemerintahan yang baru saja terbentuk belum didukung pejabat yang ahli dalam menangani masalah perekonomian.

# data[].attributes.body
Pada masa awal kemerdekaan, tingkat perekonomian Indonesia berada pada titik terendah karena peredaran mata uang yang tidak terkendali (hyperinflasi), adanya blockade ekonomi oleh Belanda dan kosongnya kas negara. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil , pemerintah Indonesia telah berupaya dengan mengambil beberapa langkah dan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi dan menata perekonomian pada awal kemerdekaaan Indonesia.

# data[].attributes.body
Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan terganggu. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang Perdana Menteri di era tersebut (1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/ pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti.

# data[].attributes.body
Pada masa Demokrasi Liberal , Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhir masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin.