# data[].attributes.body
Nusantara merupakan wilayah yang terdiri dari 17.000 pulau lebih. Didalamnya tersimpan berbagai macam kekayaan alam dan budaya. Namun kekayaan alam terutama rempah-rempahlah yang membuat bangsa Eropa datang ke Nusantara.

# data[].attributes.attachment_link.title
Rempah-Rempah Indonesia yang Dicari Bangsa Eropa - BibitBunga.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Jika waktu SD Anda mempelajari Ilmu Pengetahuan Sejarah maka pasti tahu bahwa rempah-rempah adalah alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Rempah-rempah yang tidak tumbuh di Eropa mulai dikenal melalui hubungan orang-orang Arab dengan bangsa Eropa ketika perang salib pada abad ke 11. Mereka mulai ’…

# data[].attributes.body
Wilayah Nusantara yang luas menjadikan setiap daerah memiliki kekhasan dan ingin mengatur wilayah sendiri melalui kerajaan-kerajaan atau kesultanan. Total kerajaan yang terdapat di Nusantara sebanyak 830 kerajaan. Namun karena antar kerajaan saling berperang dan memperebutkan wilayah maka jumlahnya makin sedikit. Sistem kerajaan ini pula yang menyebabkan bangsa di Nusantara mudah dipecah belah dan diadu domba sehingga mudah dikuasai penjajah.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
BERDIRINYA kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak lepas dari keberadaan para pedagang luar wilayah yang kemudian membawa ajaran tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, hingga Islam.

Adanya agama yang masuk dan berkembang pada akhirnya menjadi pelopor berdirinya sebuah kerajaan. Tidak hanya itu, kerajaan tersebut bahkan melebarkan kekuasannya hingga mencakup beberapa wilayah dan menjadi kerajaan terbesar yang pernah ada.

Beberapa kerajaan ini menjadi kerajaan dengan wilayah yang paling luas, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber:

1. Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7. Berlokasi di Palembang, di tepi Sungai Musi, raja pertama yang memimpin adalah Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Prasasti Kedukan Bukit menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya didirikan pada 682 Masehi.

Puncak Kerajaan Sriwijaya terjadi pada masa pemerintahan Raja Balaputeradewa. Daerah-daerah kekuasaannya melingkupi Sumatera, pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, sebagian Jawa bagian tengah, sebagian Kalimantan, hingga Semenanjung Melayu.

Mereka juga menguasai perdagangan di jalur utama Selat Malaka hingga Kamboja dan wilayah perairan Nusantara. Sayangnya, kemakmuran yang mereka rasakan harus musnah pada awal abad ke-11 karena adanya serangan dari Dinasti Chola, India.

Baca juga: Deretan Selir Paling Populer pada Masa Kerajaan di Nusantara, Nomor 3 Bunuh Suami

2.Kerajaan Majapahit

Majapahit disebut sebagai kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara, yang berdiri pada akhir abad ke-13 tepatnya tahun 1293 oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini lalu terkenal akan Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dan mencapai puncak kekuasaan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk.

Kerajaan Majapahit adalah kerajaan dengan luas wilayah terbesar. Bahkan luas wilayah kekuasaannya hampir mencapai seluruh Nusantara. Daerah yang masuk ke dalam kekuasaan Majapahit adalah Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik (Singapura), dan sebagian Filipina.

Sayangnya setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggalkan posisi mereka dari singgasana, Majapahit mengalami kemunduran. Beberapa wilayah pun melepaskan diri karena adanya perang saudara yang disebut Perang Paregreg.

# data[].attributes.attachment_link.title
Majapahit hingga Sriwijaya, Ini Daftar Kerajaan Nusantara dengan Wilayah Paling Luas : Okezone Nasional

# data[].attributes.attachment_link.description
BERDIRINYA kerajaan-kerajaan di Nusantara tidak lepas dari keberadaan para pedagang luar wilayah yang kemudian membawa ajaran tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, hingga Islam. Adanya agama yang masuk dan berkembang pada akhirnya menjadi pelopor berdirinya sebuah kerajaan. Tidak hanya itu, kerajaan tersebut bahkan melebarkan kekuasannya hingga mencakup beberapa wilayah dan menjadi kerajaan terbesar yang pernah ada.

# data[].attributes.body
Bangsa Portugis datang ke Nusantara di wilayah Maluku tahun 1512. Mereka melakukan monopoli rempah-rempah. Rakyat Maluku melawan Portugis dipimpin Sultan Ternate, Baabullah dan berhasil mengusir mereka sampai wilayah Timor.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Kedatangan bangsa Portugis di Maluku bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Setelah menaklukkan Bandar Malaka pada 1511, kapal-kapal dagang Portugis berlayar menuju kepulauan Maluku dan Banda untuk mencari rempah-rempah, seperti dikutip dari makalah Didik Pradjoko, dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) dalam Konferensi Nasional Sejarah.

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, termasuk Portugis, rakyat Maluku makmur dari hasil rempah-rempah yang dikumpulkan di Bandar Malaka. Saat itu, Bandar Malaka menjadi pelabuhan utama pengumpulan dan distribusi cengkeh serta rempah-rempah Asia Tenggara, seperti dikutip dari penelitian Syahyunan Pora, Dosen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun Ternate dalam Prosiding Seminar Nasional Banda Neira.

Rempah saat itu diartikan sebagai substansi yang memiliki rasa kuat dan aromatik dari tumbuhan tropis yang dikenal dengan manfaat aromanya atau kemampuannya mengawetkan sesuatu. Rempah diambil dari bagian kulit, akar, pucuk, bunga, getah, dan damar, termasuk sari bunga atau buah. Berbeda dengan rempah, herba, yang biasa dijumpai dan tumbuh di daerah bangsa lain yang bersuhu dingin, berasal dari daun tanaman.

Mitos kesehatan

Kabar kabur tentang rempah di nusantara dibawa Marco Polo setelah melaporkan suasana di Jawa dalam tulisannya. Dalam tulisan perjalanannya, ia menulis "negeri ini berlimpah ruah dengan komoditas. Lada, pala, spikenard, laos, kemukus, cengkih, dan segala jenis rempah serta obat-obatan yang dihasilkan di kepulauan negeri ini."

Pada wabah Black Death, Fakultas Kedokteran Paris merekomendasikan orang untuk menghindari udara buruk dari Selatan. Untuk menghilangkan udara tersebut, lakukan pengasapan dengan membakar rempah-rempah atau tanaman aromatik. Lalu, jangan makan dan minum berlebihan, rebus daging dengan rempah dalam sup kasia, kayu manis, anggur, cuka, dan jahe, ditambah cengkih saat membuat saus.

Marco Polo saat itu belum tahu bahwa Jawa hanya titik pengumpulan dan distribusi rempah-rempah tersebut. Kabar kabur lainnya yaitu mitos rempah-rempah yang dinilai mampu mengawetkan daging dari kebusukan dan menutupi bau amis daging.

Adapun rempah cengkeh (Syzigium aromaticum, atau Eugenia aromatica, atau kuntze) sendiri aslinya berasal dari lima pulau kecil di utara Maluku, yaitu Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Adapun pala atau buah pala (Myristica fragrace) berasal dari Kepulauan Banda yang terletak di tenggara Pulau Ambon, serta di Halmahera Timur, termasuk Maba, Patani, dan Weda.

Kedua rempah-rempah ini menjadi salah satu komoditas dengan harga mahal yang dapat ditukar dengan beras, kain, dan lainnya, untuk dijual di Eropa dengan keuntungan berkali lipat.

Bangsa Portugis pertama kali menginjakkan kaki di kawasan Maluku pada 1512, di masa Sultan Bayanullah dari Kesultanan Ternate. Armada Portugis itu tiba di perairan Banda dengan kapten Antonio de Abreu. Sultan mengutus adiknya dan beberapa pejabat kesultanan untuk melakukan pembicaraan dan akhirnya mengajak Fransisco Serrao, salah seorang di ekspedisi Portugis tersebut, seperti dikutip dari penelitian Rosdiyanto, "Kesultanan Ternate dan Tidore" dalam Jurnal Aqlam, IAIN Manado.

Perbincangan dengan Fransisco itu menghasilkan beberapa kebijakan Sultan yang kelak melemahkan posisi Kesultanan Ternate. Salah satu kebijakan tersebut yakni pendatang dari Portugis diizinkan membangun benteng di Ternate, dengan benteng pertama pada yakni benteng Toloko pada 1522.

Kedekatan Sultan dengan orang Portugis meresahkan rakyat seteh Portugis ikut campur dalam urusan dalam negeri, seperti pengangkatan dan perwarisan tahta kerajaan. Kekecewaan rakyat Ternate membuat Sultan Bayanullah diracun rakyatnya sendiri hingga tewas.

Adapun Sultan Khairun, salah satu dari empat Sultan Ternate yang membawa kebesaran Ternate dikhianati oleh Lopez de Mesquita dari Portugis. Saat menghadiri perjamuan besar, ia ditikam saat hendak masuk gerbang oleh Antonio Pimental atas suruhan Lopez dan dimutilasi, lalu jenazahnya dilemparkan ke laut.

Pada 1528, penjelajah Dom Jonge de Meneses dengan sekutunya, Ternate dan Bacan mengalahkan Tidore dan orang Spanyol (Kastilia). Namun Dom Jonge dan Kapten Goncalo Pereira dibunuh karena memaksa orang Ternate menyetor 1/3 hasil cengkeh ke raja Portugis. Portugis diusir dari Ternate terutama saat sikap Tristoa de Altaida kasar terhadap penduduk Ternate, sehingga menimbulkan pemberontakan. Benteng Portugis dibakar dan Raja Ternate memobilisasi Maluku dan Irian mengusir Portugis.

Pada abad itu, pala menjadi magnet bagi bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Setelah menguasai Malaka, Portugis yang menguasai rute menuju Maluku dan kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah merahasiakan rute pelajaran mereka agar bisa dimonopoli.

Kedatangan Bangsa-Bangsa Lain

Namun, kartograf dan ahli dari bangsa-bangsa lain didanai pemerintah masing-masing untuk mencari jalur ke Maluku, seperti dikutip dari penelitian Fadly Rahman, peneliti dari Departemen Sejarah dan Filologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran (Unpad).

Salah satunya yaitu kartograf Belanda Jan Huygen van Linschoten yang pada 1583-1588 menyusup dengan menyamar menjadi sekretaris biarawan di seminari Portugis di Goa, Sulawesi. Sekembalinya ke Belanda pada 1592, ia telah menyalin informasi pengetahuan navigasi Portugis meliputi peta-peta, pelabuhan-pelabuhan dagang, serta berbagai petunjuk penting perdagangan Portugis.

Catatan Linschoten mengenai rempah-rempah di Maluku yang dituangkan dalam Itinerario membuat bangsa Eropa ingin lebih tahu dan berburu rempah. Tulisannya tersebut juga mendorong nilai komersil rempah, meskipun saat itu ia hanya tahu keberadaan cengkih di Maluku.

" Kepulauan ini [Maluco] tidak memiliki rempah-rempah selain cengkih. Namun dengan jumlah cengih yang melimpah sebagaimana terlihat, Maluku memenuhi kebutuhan cengkih untuk seluruh dunia. Di pulau ini ditemukan bebukitan dengan padang rumput serta kondisi tanah yang sangat kering dan gersang, mereka tidak punya apa-apa selain makanan dari daging dan ikan, namun untuk beras, jagung, bawang merah, bawang putih, dan sejenisnya serta kebutuhan lainnya, beberapa di antaranya dibawa dari Portugis, dan beberapa lainnya dari wilayah sekitar, yang mereka peroleh dari barter dengan cengkih."

Selain mendeskripsikan Maluku sebagai produsen cengkih, Linschoten juga menuliskan pemanfaatan cengkih oleh penduduk Maluku, di antaranya sebagai bahan minuman sebagai keperluan medis sampai afrodisiak.

Linschoten juga memusatkan fokus pemetaan ke Selat Sunda yang menghubungkan Samudra Hindia ke Laut Jawa dan Maluku. Pementaannya membuka jalan bagi petualang Eropa menuju Maluku.

Kedatangan bangsa Portugis dan Eropa di Maluku untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah ini turut mencetak sejarah penjajahan di Maluku. Setelah dua tahun terbitnya Itinerario, pada 1600 berdiri maskapai dagang Inggris, East India Company (EIC).

Lalu pada 1602, Belanda mendirikan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), mengikuti jejak Portugis yang sejak awal abad ke-16 mendirikan Estado da India di Goa. Prancis menyusul mendirikan maskapai dagang pada 1664, Compagnie Francaise pour le commerce des Indes Orientales atau French East India Company.

Simak Video "Polisi Rangkul Tokoh Agama-Adat Cegah Bentrok di Maluku Berlanjut"
[Gambas:Video 20detik]
(pal/pal)

# data[].attributes.attachment_link.title
Kedatangan Bangsa Portugis di Maluku dan Monopoli Dagang Rempah-Rempah

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Kedatangan bangsa Portugis di Maluku bertujuan untuk mencari rempah-rempah. Setelah menaklukkan Bandar Malaka pada 1511, kapal-kapal dagang Portugis berlayar menuju kepulauan Maluku dan Banda untuk mencari rempah-rempah, seperti dikutip dari makalah Didik Pradjoko, dosen Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) dalam Konferensi Nasional Sejarah.

# data[].attributes.body
Bangsa Spanyol datang ke Maluku tahun 1521 setelah Portugis masuk. Mareka menguasai Minahasa dan Maluku. Penjajahan Spanyol berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Zaragosa dengan Portugis

# data[].attributes.body
Bangsa Belanda paling lama menjajah Nusantara. Mulanya mereka berniat berdagang dengan mendirikan Vereenidge Oost Indische Compagnie (VOC) pada 1602-1799. Belanda dikalahkan Jepang tahun 1942 dengan ditandatanganinya perjanjian Kalijati.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal.

Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik (aset) VOC di Nusantara jatuh ke tangan mahkota Belanda pada tahun 1800. Namun, ketika Perancis menduduki Belanda antara tahun 1806 dan 1815, aset-aset tersebut dipindahkan ke tangan Inggris. Setelah kekalahan Napoleon di Waterloo diputuskan bahwa sebagian besar wilayah Nusantara kembali ke tangan Belanda.

Arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia
Dua nama menonjol sebagai arsitek Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Pertama, Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal 1808-1811 ketika Belanda dikuasai oleh Perancis, dan, kedua, Letnan Inggris Stamford Raffles, Gubernur Jenderal 1811-1816 ketika Jawa dikuasai Inggris. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial pusat dan daerah dengan membagi pulau Jawa dalam distrik (yang juga dikenal sebagai residensi) yang dipimpin oleh seorang pegawai negeri sipil Eropa - yang disebutkan residen - yang secara langsung merupakan bawahan dari - dan harus melapor kepada - Gubernur Jenderal di Batavia. Para residen ini bertanggung jawab atas berbagai hal di residensi mereka, termasuk masalah hukum dan organisasi pertanian.

Raffles melanjutkan reorganisasi pendahulunya (Daendels) dengan mereformasi pengadilan, polisi dan sistem administrasi di Jawa. Dia memperkenalkan pajak tanah di Jawa yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak, kira-kira nilai dua-perlima dari panen tahunan mereka, kepada pihak berwenang. Raffles juga sangat tertarik dengan budaya dan bahasa Jawa. Pada tahun 1817 ia menerbitkan bukunya The History of Java, salah satu karya akademis pertama yang topiknya pulau Jawa. Namun, reorganisasi administrasinya yang diterapkan Raffles juga berarti meningkatnya intervensi pihak asing di masyarakat dan ekonomi Jawa, yang tercermin dari meningkatnya jumlah pejabat peringkat menengah Eropa yang bekerja di residensi-residensi di pulau Jawa. Antara tahun 1825 dan tahun 1890 jumlah ini meningkat dari 73 menjadi 190 pejabat Eropa.

Sistem pemerintahan kolonial Belanda di Jawa adalah sistem yang direk (langsung) maupun dualistik. Bersamaan dengan hirarki Belanda, ada hirarki pribumi yang berfungsi sebagai perantara antara petani Jawa dan layanan sipil Eropa. Bagian atas struktur hirarki pribumi ini terdiri dari para aristokrasi Jawa, sebelumnya para pejabat yang mengelola kerajaan Mataram. Namun, karena dikuasai penjajah, para priyayi ini terpaksa melaksanakan kehendak Belanda.

Meningkatnya dominasi Belanda atas pulau Jawa tidak datang tanpa perlawanan. Ketika pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk membangun jalan di tanah yang dimiliki Pangeran Diponegoro (yang ditunjuk sebagai wali tahta Yogyakarta setelah kematian mendadak saudara tirinya), ia memberontak dengan didukung oleh mayoritas penduduk di Jawa Tengah dan ia menjadikannya perang jihad. Perang ini berlangsung tahun 1825-1830 dan mengakibatkan kematian sekitar 215,000 orang, sebagian besar orang Jawa. Tapi setelah Perang Jawa selesai - dan pangeran Diponegoro ditangkap - Belanda jauh lebih kuat di Jawa dibanding sebelumnya.
Tanam Paksa atau Sistem Kultivasi di Jawa
Persaingan dengan para pedagang Inggris, Perang Napoleon di Eropa, dan Perang Jawa mengakibatkan beban keuangan yang berat bagi pemerintah Belanda. Diputuskan bahwa Jawa harus menjadi sebuah sumber pendapatan utama untuk Belanda dan karena itu Gubernur Jenderal Van den Bosch mendorong dimulainya era Tanam Paksa (para sejarawan di Indonesia mencatat periode ini sebagai era Tanam Paksa namun pemerintah kolonial Belanda menyebutnya Cultuurstelsel yang artinya Sistem Kultivasi) di tahun 1830.

Dengan sistem ini, Belanda memonopoli perdagangan komoditi-komoditi ekspor di Jawa. Terlebih lagi, pihak Belanda-lah yang memutuskan jenis (dan jumlah) komoditi yang harus diproduksi oleh para petani Jawa. Secara umum, ini berarti bahwa para petani Jawa harus menyerahkan seperlima dari hasil panen mereka kepada Belanda. Sebagai gantinya, para petani menerima kompensasi dalam bentuk uang dengan harga yang ditentukan Belanda tanpa memperhitungkan harga komoditi di pasaran dunia. Para pejabat Belanda dan Jawa menerima bonus bila residensi mereka mengirimkan lebih banyak hasil panen dibanding waktu sebelumnya, maka mendorong intervensi top-down dan penindasan. Selain pemaksaan penanaman dan kerja rodi, pajak tanah Raffles juga masih berlaku! Sistem Tanam Paksa menghasilkan kesuksesan keuangan. Antara tahun 1832 dan 1852, sekitar 19 persen dari total pendapatan pemerintah Belanda berasal dari koloni Jawa. Antara tahun 1860 dan 1866, angka ini bertambah menjadi 33 persen.

Pada awalnya, sistem Tanam Paksa itu tidak didominasi hanya oleh pemerintah Belanda saja. Para pemegang kekuasaan Jawa, pihak Eropa swasta dan juga para pengusaha Tionghoa ikut berperan. Namun, setelah 1850 - waktu sistem Tanam Paksa direorganisasi - pemerintah kolonial Belanda menjadi pemain utama. Namun reorganisasi ini juga membuka pintu bagi pihak-pihak swasta Eropa untuk mulai mendominasi Jawa. Sebuah proses privatisasi terjadi karena pemerintah kolonial secara bertahap mengalihkan produksi komoditi ekspor kepada para pengusaha swasta Eropa.
Zaman Liberal Hindia Belanda
Semakin banyak suara terdengar di Belanda yang menolak sistem Tanam Paksa dan mendorong sebuah pendekatan yang lebih liberal bagi perusahaan-perusahaan asing. Penolakan sistem Tanam Paksa ini terjadi karena alasan kemanusiaan dan alasan ekonomi. Pada 1870 kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem Tanam Paksa seperti persentase penanaman beserta keharusan menggunakan lahan dan tenaga kerja untuk hasil panen dengan tujuan ekspor.

Kelompok liberal ini membuka jalan untuk dimulainya sebuah periode baru dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai Zaman Liberal (sekitar 1870-1900). Periode ini ditandai dengan pengaruh besar dari kapitalisme swasta dalam kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Pemerintah kolonial pada saat itu kurang lebih memainkan peran sebagai pengawas dalam hubungan antara pengusaha-pengusaha Eropa dengan masyarakat pedesaan Jawa. Namun, walau kaum liberal mengatakan bahwa keuntungan pertumbuhan ekonomi juga akan mengucur kepada masyarakat lokal, keadaan para petani Jawa yang menderita karena kelaparan, kurang pangan, dan penyakit tidak lebih baik di Zaman Liberal dibandingkan dengan masa sistem Tanam Paksa.

Abad ke-19 juga dikenal sebagai abad ekspansi karena Belanda melaksanakan ekspansi geografis yang substantial di Nusantara. Didorong oleh mentalisme imperialisme baru, negara-negara Eropa bersaing untuk mencari koloni-koloni di luar benua Eropa untuk motif ekonomi dan status. Salah satu motif penting bagi Belanda untuk memperluas wilayahnya di Nusantara - selain keuntungan keuangan - adalah untuk mencegah negara-negara Eropa lain mengambil bagian-bagian dari wilayah ini. Pertempuran paling terkenal (dan pertempuran yang paling lama antara Belanda dan rakyat pribumi) selama periode ekspansi Belanda abad ini adalah Perang Aceh yang dimulai pada tahun 1873 dan berlangsung sampai 1913, berakibat pada kematian lebih dari 100,000 orang. Namun, Belanda tidak pernah memegang kontrol penuh atas Aceh. Toh, integrasi politik antara Jawa dan pulau-pulau lain di Nusantara sebagai kesatuan politis kolonial telah tercapai (sebagian besar) pada awal abad ke-20.
Politik Etis dan Nasionalisme Indonesia
Waktu perbatasan Hindia Belanda mulai mirip perbatasan yang ada di Indonesia saat ini, Ratu Belanda Wilhelmina membuat pengumuman pada pidato tahunannya di 1901 bahwa kebijakan baru, Politik Etis, akan diterapkan di Hindia Belanda. Politik Etis ini (yang merupakan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi Nusantara) bertujuan untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk asli. Cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui intervensi negara secara langsung dalam kehidupan (ekonomi), dipromosikan dengan slogan 'irigasi, pendidikan, dan emigrasi'. Namun, pendekatan baru ini tidak membuktikan kesuksesan yang signifikan dalam hal meningkatkan standar kehidupan penduduk asli.

Namun, Politik Etis itu ada efek samping yang sangat penting. Komponen pendidikan dalam politik ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan nasionalisme Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi para elite masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan keberatan-keberatan mereka terhadap pemerintah kolonial. Politik Etis ini memberikan kesempatan lewat sistem edukasi, untuk sebagian kecil kaum elit Indonesia, untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi. Maka, untuk pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional sebagai 'orang Indonesia'.

Pada 1908, para mahasiswa di Batavia mendirikan asosiasi Budi Utomo, kelompok politis pribumi yang pertama. Peristiwa ini dianggap sebagai saat kelahiran nasionalisme Indonesia. Hal ini memulai tradisi politik kerja sama antara elit muda Indonesia dan para pejabat pemerintahan Belanda yang diharapkan untuk membantu wilayah Hindia Barat mencapai kemerdekaan yang terbatas.

Bab selanjutnya dalam proses kebangkitan nasionalisme Indonesia adalah pendirian partai politik pertama berbasis masa, Sarekat Islam, pada tahun 1911. Pada awalnya, organisasi ini didirikan untuk mendukung para pengusaha pribumi terhadap pengusaha Tionghoa yang mendominasi ekonomi lokal namum Sarekat Islam ini kemudian mengembangkan fokusnya dan mengembangkan kedasaran politik populer dengan tendensi subversif.

Gerakan-gerakan penting lainnya yang menyebabkan terbukanya pemikiran politik pribumi adalah Muhammadiyah, gerakan reformis sosio-religius Islam yang didirikan pada tahun 1912 dan Asosiasi Sosial Demokrat Hindia, gerakan komunis yang didirikan pada tahun 1914 yang menyebarluaskan ide-ide Marxisme di Hindia Belanda. Perpecahan internal di gerakan ini kemudian mendorong pendirian Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920.

Pada awalnya, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal namun ketika ideologi Indonesia diradikalisasi pada tahun 1920an (seperti yang tampak dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat di tahun 1926 dan 1927) pemerintah kolonial Belanda mengubahkan kebijakannya. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif yang menekan semua tindakan yang diduga subversif. Rezim represif ini justru memperparah keadaannya dengan meradikalisasi seluruh gerakan nasionalis Indonesia. Sebagian dari para nasionalis ini mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap rezim yang represif. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia.

Peristiwa penting lainnya bagi nasionalisme Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pada kongres yang dihadiri organisasi-organisasi pemuda ini, tiga idealisme diproklamasikan, menyatakan diri memiliki satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Tujuan utama dari kongres ini adalah mendorong persatuan antara kaum muda Indonesia. Di dalam kongres ini lagu yang kemudian menjadi lagu kebangsaan nasional (Indonesia Raya) dikumandangkan dan bendera nasional di masa kemerdekaan (merah-putih) dikibarkan untuk yang pertama kalinya. Pemerintah kolonial Belanda bertindak dengan melakukan aksi-aksi penekanan. Para pemimpin nasionalis muda, seperti Sukarno (yang di kemudian hari menjadi presiden pertama Indonesia) dan Mohammad Hatta (wakil presiden Indonesia yang pertama) ditangkap dan diasingkan.

Invasi Jepang ke Hindia Belanda
Penjahah Belanda cukup kuat untuk mencegah nasionalisme Indonesia dengan cara menangkap para pemimpinnya dan menekan organisasi-organisasi nasionalis. Namun para penjajah tidak bisa menghapuskan sentimen nasionalisme yang telah tertanam di hati bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia, di sisi lain, tidak cukup kuat untuk melawan pemimpin kolonialis dan karenanya membutuhkan bantuan dari luar untuk menghancurkan sistem kolonial.

Pada Maret 1942, tentara Jepang, dibakar semangatnya oleh keinginan akan minyak, menyediakan bantuan tersebut dengan menduduki Hindia Belanda. Walau pada awalnya disambut sebagai pembebas oleh penduduk pribumi Indonesia, mereka segera mengalami kesengsaraan di bawah penjajahan Jepang: kekurangan makanan, pakaian dan obat beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Kurangnya makanan terutama disebabkan oleh administrasi yang tidak kompeten, dan ini mengubahkan Jawa menjadi sebuah pulau penuh kelaparan. Orang-orang Indonesia bekerja sebagai buruh paksa (disebut romusha) ditempatkan untuk bekerja dalam proyek-proyek konstruksi yang padat karya di Jawa.

Waktu Jepang mengambil alih Hindia Belanda para pejabat Belanda ditempatkan dalam kamp-kamp tawanan dan digantikan dengan orang-orang Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan. Tentara Jepang mendidik, melatih dan mempersenjatai banyak kaum muda Indonesia dan memberikan suara politik kepada para pemimpin nasionalis. Ini memampukan para pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan masa depan bangsa Indonesia yang merdeka. Pada bulan-bulan terakhir sebelum penyerahan diri Jepang, yang secara efektif mengakhiri Perang Dunia II, pihak Jepang memberikan dukungan penuh pada gerakan nasionalis Indonesia. Hancurnya kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial pemerintah kolonial Belanda melahirkan sebuah era baru. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, delapan hari setelah penjatuhan bom atom di Nagasaki dan dua hari setelah Jepang kalah perangnya.
Klik di sini untuk membaca tentang pemerintahan Sukarno Perbedaan Persepsi tentang Masa Penjajahan Indonesia
Sebenarnya, ada tiga 'sejarah', atau lebih tepat: tiga versi periode kolonial Indonesia, yaitu:

1) Versi Indonesia (sejarah penjajahan dari sudut pandang Indonesia)
2) Versi Belanda (sejarah penjajahan dari sudut pandang Belanda
3) Versi akademik (sejarah penjajahan dari sudut pandang para sejarawan)

Namun harus langsung ditekankan bahwa di dalam tiga versi masing-masing terdapat banyak variasi juga. Toh, kita dapat melihat tiga versi tersebut secara garis besar.

Yang membedakan versi Indonesia dan versi Belanda dari versi akademis jelas: versi Indonesia dan versi Belanda diwarnai oleh sentimen dan/atau kepentingan politik masing-masing, sedangkan versi akademik bertujuan untuk memberikan versi yang obyektif dan akurat (bukan berdasarkan sentimen tetapi berdasarkan bukti dan sumber). Anda sekarang mungkin pertanyakan versi yang mana yang Anda baca di atas? Nah, ikhtisar periode kolonial Indonesia yang disajikan di atas adalah sinopsis dari versi akademik. Namun, tidak kalah menariknya untuk memberikan sedikit informasi tentang sejarah penjajahan Indonesia dari sudut pandang Indonesia versus sudut pandang Belanda. Dengan versi-versi ini, yang kami maksudkan adalah konsensus umum dan pandangan umum yang diterima oleh bangsa (termasuk rakyat biasa tetapi juga para pejabat pemerintah, dan mereka yang menulis buku-buku sejarah untuk generasi muda, dll.) di kedua negara ini.

Tentunya, versi Indonesia dan versi Belanda ada banyak kesamaan. Namun, karena keterlibatan kedua pihak dalam sejarah kolonial ini, ada beberapa perbedaan terkait dengan sentimen dan kepentingan politik di masing-masing negara.
Persepsi Indonesia
Misalnya, saat berbicara dengan seorang Indonesia tentang masa penjajahan (berapapun tingkat pendidikan orangnya) ia akan mengatakan bahwa Indonesia dijajahi oleh Belanda selama tiga setengah abad. Benarkah ini? Sebenarnya tidak terlalu tepat. Soalnya, statemen itu mengimplikasikan bahwa Indonesia sudah merupakan negara yang bersatu pada akhir tahun 1500-an atau awal tahun 1600-an. Namun, pada kenyataannya, tanah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia dikuasai banyak kerajaan yang tidak memiliki perasaan persaudaraan satu sama lain, apalagi mereka tidak mempunyai sentimen nasionalis, atau rasa persatuan lainnya. Faktanya, perang antara kerajaan-kerajaan itu terus terjadi sebelum (hampir) semua kerajaan itu ditaklukkan Belanda. Seperti digambarkan di atas, rasa persaudaraan dan nasionalisme di antara bangsa-bangsa Indonesia baru muncul awal abad ke-20.

Lagipula, seluruh wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia tidak ditaklukkan oleh Belanda pada waktu yang sama (dan kemudian dimiliki Belanda selama 3.5 abad). Sebaliknya, ekspansi politik Belanda di Nusantara agak pelan-pelan dan bertahap (makan waktu beberapa abad) sebelum wilayahnya di bawah kendali Belanda (dan di beberapa bagian kendali Belanda itu sangat dangkal, seperti di Aceh). Faktanya, baru sekitar tahun 1930-an Belanda kurang lebih memiliki seluruh wilayah dengan perbatasan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia.

Namun yang harus diakui bahwa beberapa bagian Nusantara memang dijajahi Belanda selama 3.5 abad (misalnya Batavia/Jakarta dan sebagian Maluku). Ada bagian lainnya yang dikuasai Belanda selama sekitar dua abad (misalnya sebagian besar pulau Jawa), tetapi sebagian besar Nusantara, secara bertahap, baru ditaklukkan selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, dan di banyak daerah tidak pernah ada penduduk asli yang melihat seorang Belanda.

Kalau gitu, kok ada pandangan bahwa (seluruh) Indonesia dijajahi Belanda selama tiga setengah abad? Jawabannya adalah 'politik'. Yang jadi jelas dari sinopsis di atas, nasionalisme Indonesia dibentukkan oleh kesadaran para pemuda dan bangsa Indonesia yang beragam itu (apa pun latar belakangnya, etnisnya, budayanya atau agamanya) bahwa mereka memiliki satu musuh bersama-bersama, yaitu para penjajah Belanda. Justru karena memiliki satu musuh yang kuat ini, bangsa yang sangat beragam itu sempat bersatu, menjadi bangsa Indonesia. Itu juga menjelaskan kenapa - setelah musuhnya itu telah hilang pada tahun 1949 - muncul periode kacau yang berkepanjangan dalam politik dan masyarakat Indonesia antara tahun 1949 dan 1967. Dengan musuhnya hilang, tiba-tiba semua perbedaan mendasar antara rakyat Indonesia muncul ke permukaan yang kemudian mengakibatkan pemberontakan (PRRI di Sumatra dan Semesta di Sulawesi), panggilan untuk separatisme (Aceh dan Maluku), dan panggilan untuk mendirikan negara Islam (Darul Islam). Hanya ketika sebuah rezim otoriter yang baru, yaitu Orde Baru Suharto, mengambil kendali, kekacauan tersebut jadi hilang (dan, sama seperti waktu penjajahan Belanda, dengan mengorbankan hak asasi manusia).

Maka demi kepentingan nasionalisme (untuk menjaga kesatuan Indonesia), pemerintah Indonesia (pas setelah kemerdekaan) sengaja tidak menyebutkan (misalnya dalam buku-buku sekolah) bahwa daerah-daerah dan pulau-pulau masing-masing tidak memiliki sejarah yang sama dalam konteks penjajahan.
Persepsi Belanda
Belanda juga punya cukup banyak alasan untuk menggambarkan sejarah kolonial yang berbeda dengan kenyataan. Soalnya Belanda selama beberapa dekade terakhir adalah salah satu negara yang menekankan pentingnya hak asasi manusia (HAM). Masalahnya sikap ini sangat tidak cocok dengan sejarah kolonialnya yang penuh dengan pelanggaran HAM di Nusantara (beserta di Suriname). Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan dalam sejarah kolonialnya tidak disebutkan di buku-buku sekolah yang dibaca murid-murid Belanda di highschool. Sebaliknya, periode VOC justru digambarkan sebagai puncak kebanggaan nasional karena - meskipun negara yang sangat kecil di Eropa - Belanda menjadi negara terkaya di dunia pada abad ke-17 ('Zaman Keemasan Belanda'), tidak hanya dalam hal perdagangan dan militer tetapi juga dalam hal seni dan sains. Namun, pelanggaran HAM jarang disoroti.

Contoh yang menarik adalah waktu mantan Perdana Menteri Belanda Jan Peter Balkenende menjadi jengkel saat diskusi dengan Dewan Perwakilan Belanda ( Tweede Kamer) pada tahun 2006. Menanggapi pandangan pesimistis DPR Belanda tentang masa depan ekonomi Belanda, Balkenende mengatakan "mari, kita optimis, mari kita menjadi berpikiran positif kembali. Mentalitas VOC itu! Pandangan yang melampaui perbatasan!" Ini adalah contoh dari memori selektif yang menandakan rasa bangga yang berasal dari periode VOC. Namun, setelah Balkenende mengatakan demikian memang banyak orang politisi Belanda, media Belanda, dan rakyat Belanda yang mengkritik pernyataan Balkenende itu.

Juga penting untuk disebutkan bahwa makin banyak orang Belanda sadar akan sejarahnya yang penuh kekerasan (termasuk perbudakan). Misalnya, patung-patung di Belanda yang memuliakan orang-orang dari masa VOC dan masa kolonial - seperti Jan Pieterszoon Coen dan J.B. van Heutsz - telah dibuang atau sangat dikritik oleh penduduk Belanda setempat.

Kasus menarik lainnya adalah permintaan maaf yang dibuat oleh duta besar Belanda untuk Indonesia Tjeerd de Zwaan pada tahun 2013. Dia meminta maaf atas "ekses yang dilakukan oleh pasukan Belanda antara 1945 dan 1949". Ini agak luar biasa karena ini pertama kali penjabat Belanda minta maaf soal sejarah penjajahan. Namun, belum pernah Belanda meminta maaf atas semua peristiwa kekerasan yang terjadi sebelum 1945! Bahkan waktu Raja dan Ratu Belanda, Willem-Alexander dan Maxima, mengunjungi Indonesia pada awal 2020, Willem-Alexander dengan gagap meminta maaf atas kekerasan Belanda yang terjadi pada periode 1945-1949 (bukan yang sebelum 1945).

Kenapa Belanda menunggu lama sekali sebelum minta maaf soal kekerasan 1945-1949? Diasumsikan bahwa para pejabat Belanda tidak ingin meminta maaf karena dapat menyinggung perasaan para veteran Belanda (yang mempertaruhkan nyawa mereka di Indonesia demi negara mereka) dan kerabat para prajurit Belanda yang meninggal pada periode '45 -'49 saat berperang demi negaranya. Bahkan, kemungkinan besar pemerintah Belanda takut akan konsekuensi keuangan kalau mengakui pelanggaran HAM lewat permintaan maaf (korban yang masih hidup, atau kerabat mereka, bisa menggugat).
Sumber:
* M.C. Ricklefs: A History of Modern Indonesia since c.1200
* H. Dick, e.a.: The Emergence of a National Economy. An Economic History of Indonesia, 1800-2000
* E. Locher-Scholten & P. Rietbergen, e.a.: Hof en handel: Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720
* D. Henley e.a.: Environment, Trade and Society in Southeast Asia
* J. Touwen: Extremes in the Archipelago: Trade and Economic Development in the Outer Islands of Indonesia, 1900-1942
* H. Jonge & N. Kaptein e.a.: Transcending Borders: Arabs, Politics, Trade and Islam in Southeast Asia

# data[].attributes.attachment_link.description
Selama abad ke-18, Vereenigde Oost-Indische Compagnie (disingkat VOC) memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Perusahaan dagang Belanda ini telah menjadi kekuatan utama di perdagangan Asia sejak awal 1600-an, tetapi pada abad ke-18 mulai mengembangkan minat untuk campur tangan dalam politik pribumi di pulau Jawa demi meningkatkan kekuasaannya pada ekonomi lokal.

# data[].attributes.body
Perjuangan pada masa ini ditandai dengan berkurangnya perlawanan bersenjata, namun beralih ke diplomasi. Masa ini ditandai dengan berdirinya organisasi keagamaan, kebangsaan, perdagangan dan politik. Misalnya Muhammadiyah, Sarikat Dagang Islam, Nahdatul Ulama, Budi Utomo, dll. Puncak peristiwa perjuangan masa ini adalah dilaksanakannya Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda (1928). Sumpah inilah yang mempersatukan bangsa Indonesia dan semakin mantap menuju kemerdekaan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan "Sumpah Pemuda" adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (kini bernama Jakarta). Keputusan ini menegaskan cita-cita akan "tanah air Indonesia", "bangsa Indonesia", dan " bahasa Indonesia". Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap "perkumpulan kebangsaan Indonesia" dan agar "disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan".

Istilah "Sumpah Pemuda" sendiri tidak muncul dalam putusan kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Berikut ini adalah bunyi tiga keputusan kongres tersebut sebagaimana tercantum pada prasasti di dinding Museum Sumpah Pemuda. Naskah orisinil diabadikan menggunakan ejaan Van Ophuijsen.

Pertama:
Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.

Kedoea:
Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga:
Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Bunyi tiga keputusan kongres dalam Ejaan Bahasa Indonesia (ejaan terbaru yang digunakan pada masa kini):

Pertama:
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia.

Kedoea:
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Ketiga:
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Rumusan Kongres Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada Soegondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai utusan kepanduan) sambil berbisik kepada Soegondo: Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie (Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini), yang kemudian Soegondo membubuhi paraf setuju pada secarik kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.

Sejak 1959, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu hari nasional yang bukan hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959 untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sumpah Pemuda - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

# data[].attributes.attachment_link.description
Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan "Sumpah Pemuda" adalah keputusan Kongres Pemuda Kedua yang diselenggarakan dua hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (kini bernama Jakarta).

# data[].attributes.body
Kekalahan Jepang dari Sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom membuat bangsa Indonesia ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun kaum tua yang diantaranya terdiri dari Soekarno dan Hatta masih menunggu waktu yang tepat. Akan tetapi tidak demikian dengan kaum muda yang dipimpin Soekarni, mereka ingin cepat-cepat kemerdekaan diumumkan. Akhirnya terjadi peristiwa Rengasdengklok berupa penculikan Soekarno-Hatta. Akhirnya setelah melalui perdebatan sengit dibacakanlah naskah proklamasi oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah, seperti Indonesia.

Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang.

Bukan hanya senang, tetapi bangsa Indonesia juga mendapatkan semangat kemerdekaan yang tinggi yang dilandasi dengan rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran.

Dengan pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada dunia maka Indonesia telah dinyatakan sebagai negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain yang sudah melakukan Proklamasi Kemerdekaan. Bagi negara yang belum merdeka maka pengumuman Proklamasi Kemerdekaan pada dunia adalah suatu impian yang sangat didamba-dambakan.

Setiap negara punya sejarah sendiri untuk melakukan Proklamasi Kemerdekaan. Sama halnya negara dan bangsa Indonesia yang di mana sejarah Proklamasi Kemerdekaannya membutuhkan beberapa hal, seperti menggunakan rumah Laksamana Muda Maeda, pemilihan naskah Proklamasi, dan lain-lain.

Namun, sebelum membahas tentang sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sebaiknya kita kenali dulu apa arti dari "proklamasi kemerdekaan". Dengan mengetahui "proklamasi kemerdekaan" maka kita bisa merasakan rasa kemerdekaan pada suatu negara. Berikut pengertian "Proklamasi Kemerdekaan".

Istilah "Proklamasi" berasal dari bahasa Latin, yaitu proclamare yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuam pada khalayak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman yang berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan.

Sedangkan "Proklamasi Kemerdekaan" mempunyai arti, yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, tetapi juga ditujukan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia.

Dengan Proklamasi Kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia maka seluruh dunia akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Proklamasi Kemerdekaan yang terjadi pada suatu negara sangatlah berarti bagi bangsanya. Proklamasi Kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi, mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah.

Namun, untuk mencapai proklamasi kemerdekaan tersebut perjalanannya tidaklah mudah. Seperti di Indonesia, dimana terdapat berbgai jejak perjuangan nasionalisme dan salah satunya adalah yang terjadi di Surabaya yang dirangkum dalam buku Jejak Nasionalisme - Surabaya Akar Pergerakan Kemerdekaan.

Proklamasi Kemerdekaan bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu hal yang sangat istimewa dan tak ternilai harganya. Menjadi hal istimewa karena untuk mencapai dan meraihnya, suatu bangsa dan negara harus berjuang dengan sungguh-sungguh bahkan sampai titik darah penghabisan dan harus rela mengorbankan banyak hal.

Namun, tahukah kamu siapa yang memberitakan proklamasi kemerdekaan RI hingga dapat tersebar ke seluruh dunia? Sosok M.Asad Shahab yang mendirikan Arabian Press Board (APB). Cari tahu itu semua pada buku Sang Penyebar Berita Proklamasi RI dibawah ini.

Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang. Namun, pada intinya sejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi tiga bagian penting. Bagian pertama, menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua, menjelaskan pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga, Peristiwa Rengasdengklok.

Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatarbelakangi terjadinya pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkannya bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki.

Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada momen kekosongan kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya.

Supaya lebih jelas, simak ulasan tentang sejarah singkat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

1. Pertemuan di Dalat

Setelah Jepang semakin terpojok karena dua kota terbesarnya sudah di bom oleh Amerika Serikat dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu.

Dua hari sebelum Jepang menyerah kepada sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional, yang terdiri dari Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat (Vietnam Selatan). Jenderal Terauchi merupakan Panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara.

Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara tiga tokoh nasional dan Jenderal Terauchi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi, adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut.

Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya.

Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.

Pertemuan yang terjadi di Dalat seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan yang terjadi di Dalat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu.

2. Pertemuan Soekarno/Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda

Soekarno dan Mohammad Hatta kembali ke Jakarta setelah semua urusan di Dalat selesai. Meskipun Soekarno dan Mohammad Hatta diantar oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, Kepala Staf Tentara XVI (Angkatan Darat) yang menjadi Kepala pemerintahan militer Jepang (Gunseikan) di Hindia Belanda.

Sebagai salah satu sosok tokoh kemerdekaan, Mohammad Hatta telah banyak membuat karya bagi bangsa Indonesia yang dirangkum dalam buku Karya Lengkap Bung Hatta Buku 2;Kemerdekaan Dan Demokrasi.

Namun, Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto tidak ingin menerima Soekarno dan Mohammad Hatta dan segera memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum pemerintahan militer Jepang untuk menerima kedatangan rombongan itu.

Ketika menerima pertemuan dengan rombongan itu, Nishimura mengungkapkan bahwa sejak siang hari pada 16 Agustus 1945 telah menerima perintah dari Tokyo bahwa Jepang harus menjaga status quo sehingga tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.

Padahal saat bertemu Marsekal Terauchi di Dalat, ia sudah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia sehingga Soekarno dan Hatta merasa kecewa. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta meminta kepada Nishimura supaya tidak menghalangi kerja PPKI.

Setelah pulang dari rumah Nishimura, Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda yang diiringi oleh Miyoshi untuk melakukan rapat mempersiapkan teks Proklamasi. Penyusunan teks Proklamasi dilakukan oleh Soekarno. Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo serta disaksikan oleh Sukarni, B.M. Diah Sudiro (Mbah), dan Sayuti Melik.

Pada saat merancang teks Proklamasi, tiba-tiba Shigetada Nishijima seolah-olah mencampuri penyusunan teks Proklamasi dengan memberikan saran agar pemindahan kekuasaan itu hanya berarti kekuasaan administratif.

Berkaitan dengan pendapat Nishijima, Soekarno, Mohammad Hatta, Ahmad Soebardjo, B. M. Diah, Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik mereka semua tidak setuju dengan pendapat Nishijima, tetapi di beberapa kalangan pendapa Nishijima masih diagungkan.

Setelah semua konsep telah disepakati, maka Sayuti Melik menyalin teks dan mengetik naskah di mesin ketik milik Mayor (Laut) Dr. Hermann Kandeler yang diambil dari kantor perwakilan AL Jerman.

Pada awalnya, pembacaan Proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, tetapi karena alasan keamanan kemudian pelaksanaan pembacaan Proklamasi dipindahkan ke kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Nomor 56.

3. Peristiwa Rengasdengklok

Pada awalnya peristiwa pemboman kota Hirosima dan Nagasaki disembunyikan agar tidak ada yang tahu, tetapi pada akhirnya peristiwa tersebut terdengar sampai ke telinga para pemuda lewat siaran radio BBC di Bandung sehingga membuat mereka segera bergerak dan meminta Proklamasi Kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan.

Para pemuda tersebut di bawah pimpinan Chaerul Saleh melakukan rapat dan rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu kemerdekaan adalah hak rakyat Indonesia, Pemutusan hubungan dengan Jepang, dan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta diharapkan untuk segera membacakan Proklamasi Kemerdekaan.

Setelah mendapatkan keputusan dari rapat yang diadakan, kemudian para pemuda tersebut mengirim utusan (Wikana dan Darwis) agar segera bertemu dengan Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta untuk menyampaikan hasil rapat tersebut dan meminta Proklamasi Kemerdekaan segera dilaksanakan pada 16 Agustus 1945.

Dengan alasan Jepang masih bersenjata lengkap dan memiliki tugas menjaga status quo maka gagasan para pemuda tersebut ditolak oleh golongan tua sehingga terjadi perbedaan pendapat.

Wikana dan Darwis menyampaikan hasil laporan dari pembicaraan dengan Soekarno dan Mohammad Hatta kepada para pemuda yang sudah berkumpul di Asrama Menteng 31. Para pemuda yang berkumpul terdiri dari Chaerul Saleh, Yusuf Kunto, Surachmat, Johan Nur, Singgih, Mandani, Sutrisno, Sampun, Subadio, Kusnandar, Abdurrahman, dan Dr. Muwardi.

Para pemuda tersebut merasa kecewa setelah mendengar hasil laporan tersebut sehingga membuat suasana rapat menjadi panas. Kemudian para pemuda tersebut membuat gagasan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta untuk dengan cara keluar kota yang jauh. Untuk hal ini, para pemuda tersebut menyerahkan tugas ini kepada Syudanco Singgih dan kawan-kawan dari PETA Jakarta.

Sukarni dan Yusuf Kunto mendampingi Syudanco Singgih dalam menjalankan tugasnya. Menurut Singgih, Rengasdengklok merupakan tempat yang tepat dan aman untuk Soekarno dan Hatta. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta dibawa ke Rengasdengklok. Saat di Rengasdengklok, para pemuda berusaha dengan keras supaya Soekarno dan Mohammad Hatta segera melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan.

Awalnya, Soekarno dan Mohammad Hatta tidak ingin melakukan Proklamasi Kemerdekaan. Namun, setelah melakukan perundingan dengan kelompok pemuda dan Ahmad Subardjo.

Akhirnya, Soekarno dan Mohammad Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Setelah selesai memproklamasikan kemerdekaan, sore harinya Soekarno dan Mohammad Hatta kembali ke Jakarta bersama Ahmad Subardjo dan Sudiro.

Setelah peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terjadi suatu kendala atau masalah utama, yaitu menyampaikan penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia.

Pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan belum memadai. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita Proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita Proklamasi terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah di luar Jawa.

Penyebaran berita Proklamasi Kemerdekaan penuh dengan perjuangan, salah satu orang yang berjasa dalam penyebaran berita Proklamasi Kemerdekaan yaitu Jusuf Ronodipuro, ia membuat pemancar radio baru setelah kantor berita Domei disegel dan karyawannya dilarang masuk.

Perjuangan penyebaran berita Proklamasi juga dilakukan lewat media pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian di Jawa yang terbit pada tanggal 20 Agustus 1945 memuat berita Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Selain menyebarkan berita Proklamasi melalui media massa dan pemancar radio, berita Proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Para utusan tersebut antara lain, Teuku Mohammad Hassan dari Aceh, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Pudja dari Sunda Kecil (Bali), dan A. Hamidan dari Kalimantan.

Temukan berbagai kisah para pahlawan berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada buku Cerita Perang Kemerdekaan Indonesia karya Mudjibah Utami yang di dalamnya terdapat berbagai kisah heroik pahlawan Indonesia dalam membangkitkan semangat nasionalisme.

Naskah proklamasi Indonesia mengalami perubahan yang awalnya ditulis tangan menjadi diketik oleh Sayuti Melik. Naskah baru Proklamasi setelah mengalami perubahan dikenal dengan "Naskah Proklamasi Otentik", sedangkan sebelum mengalami perubahan disebut dengan "Naskah Proklamasi Klad".

1. Naskah Proklamasi Klad

Teks naskah "Proklamasi Klad" adalah teks Proklamasi yang berupa tulisan tangan Ir. Soekarno sebagai pencatat dan teks Proklamasi merupakan karangan dua tokoh, yaitu Drs. Mohammad Hatta dan Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.

Naskah "Proklamasi Klad" ini tidak dibawa oleh Soekarno dan ditinggal begitu saja di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda bahkan naskah Proklamasi Klad hampir saja terbuang ke tempat sampah. Namun, tidak jadi terbuang ke tempat sampah karena diselamatkan oleh Diah dan ia menyimpannya selama 46 tahun 9 bulan 19 hari, hingga akhirnya diserahkan kepada Presiden Soeharto di Bina Graha pada 29 Mei 1992.

2. Naskah Proklamasi Otentik

Teks Proklamasi yang sudah mengalami perubahan dikenal dengan nama naskah "Proklamasi Otentik". Teks Proklamasi Otentik adalah teks Proklamasi yang berupa hasil ketikan Sayuti Melik, ia merupakan seorang tokoh pemuda yang ikut berperan dalam persiapan Proklamasi yang isinya sebagai berikut.
Keterangan:
Keterangan tahun pada kedua teks naskah Proklamasi di atas, baik pada teks naskah Proklamasi Klad ataupun pada teks naskah Proklamasi Klad. Tertulis angka "tahun 05", angka 05 merupakan kependekan dari angka "tahun 2605". "Tahun 2605" merupakan tahun penanggalan yang dipakai pada pemerintahan pendudukan militer Jepang. Pada saat pembacaan Proklamasi, tahun penanggalan yang berlaku adalah "tahun 2605".
Isi Teks Proklamasi
Setelah mengalami beberapa perubahan, akhirnya teks proklamasi yang sah adalah teks yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikut isi teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan suatu hal yang berarti sehingga memberikan arti penting bagi bangsa Indonesia. Berikut beberapa arti penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia.

1. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia setelah berjuang selama berpuluh-puluh tahun sejak 20 Mei 1908.

2. Sebagai informasi bahwa negara Indonesia telah melepaskan diri dari kurungan penjajahan bangsa lain.

3. Sebagai titik balik untuk mencapai tujuan nasional bangsa dan sebagai titik awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Sebagai titik awal penghentian segala bentuk penjajahan yang terjadi di Indonesia.

5. Merupakan sumber hukum bagi pembentukan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari Miangas sampai Rote dan dari Sabang sampai Merauke.

6. Sebagai titik awal landasan cita-cita negara Indonesia karena cita-cita bangsa dan negara Indonesia tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

7. Dijadikan sebagai alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa dan negara Indonesia sudah lepas dari jajahan dan sudah memegang hak kemerdekaan.

Perjuangan para pemuda pada saat itu sangatlah penting karena jika mereka tidak bersikeras untuk memindahkan Soekarno dan Mohammad Hatta maka kemungkinan besar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tidak jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah mengetahui sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia walaupun hanya secara singkat kita jadi tahu bagaimana perjuangan yang dirasakan ketika merancang teks Proklamasi hingga pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Hingga saat ini, walaupun hari kemerdekaan Indonesia sudah terlewati, jasa para pahlawan dan pengalaman mereka memperjuangkan hari kemerdekaan yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 tetap terasa hingga sekarang yang diabadikan pada buku Senyum Tawa di Hari Kemerdekaan.

Baca juga artikel terkait "Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" :

# data[].attributes.attachment_link.title
Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

# data[].attributes.attachment_link.description
Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia - Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah, seperti Indonesia. Waktu Indonesia mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang.