# data[].attributes.headline
Kondisi Kehidupan Indonesia Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Kondisi Kehidupan Indonesia Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
1. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil.
2. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan dan dinamika perjuangan bergerak sangat cepat. Indonesia memang telah merdeka tetapi untuk dapat menjalankan
organisasi kenegaraan memerlukan perjuangan dan pengorbanan.
3. Perpindahan Ibu Kota Negara Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibukota negara sudah semakin kacau, pemerintah terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing.
Oleh karena itu pemerintah merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta. Akhirnya Ibu Kota pindah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 1946.
Untuk mendapatkan kembali daerah daerah yang diduduki, Bangsa Indonesia menempuh jalan peperangan dan perundingan.
4. Berdirinya Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia (RIS) lahir atas hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Pada saat itu Republik Indonesia Serikat (RIS) terbagi kedalam 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk negara federal memecah belah persatuan bangsa. Pembentukan negara bagian yang disebut sebagai negara boneka sebenarnya hanyalah siasat Belanda untuk menghancurkan kembali Republik Indonesia, namun negara boneka yang pada awalnya dibentuk untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia justru berbalik arah dan menginginkan Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke NKRI.
5. Perkembangan Kehidupan Ekonomi Bangsa
Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.
Kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan. Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
6. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluarmasuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945.

# data[].attributes.headline
Permasalahan Perekonomian pada Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Permasalahan Perekonomian pada Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
1. Hiperinflasi yaitu naiknya harga barang secara cepat dan menurunya daya beli.
2. Blokade ekonomi negara yaitu menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia.
3. Kekosongan kas negara yaitu aksi Belanda yang memblokade ekonomi Indonesia menyebabkan kas negara kosong serta pajak dan bea masuk berkurang drastis.

# data[].attributes.body
Masa Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai dengan memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Yang menyebabkan terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Pada era Demokrasi Liberal yang berlangsung (1950-1959) ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun
terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet ini membuat program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan terganggu.

# data[].attributes.body
1. Kabinet Natsir
2. Kabinet Sukiman
3. Kabinet Wilopo
4. Kabinet Ali Sastroamijdojo I
5. kabinet Burhanuddin Harahap
6. Kabinet Ali Sastroamijdojo II
7. Kabinet Djuanda/Karya

# data[].attributes.body
Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal
Indonesia sampai dengan tahun 1950an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer.
Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 oleh Syahrir sebagai perdana menteri.
Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Pelaksanaan Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia.

# data[].attributes.body
1. Pinjaman Nasional

2. Konferensi Ekonomi pada Februari 1946

Bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak.

Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946, membahas masalah perekonomian secara luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.

3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) pada tanggal 19 Januari 1947

Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda.

4. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948.
Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

5. Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

Pada dasarnya program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

6. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.

# data[].attributes.body
Pada awal kemerdekaan disebabkan:
1. mendambakan sistem pemerintahan demokratis,dengan DPR (Parlemen) yang dipilih langsung oleh rakyat.
2. Pemimpin menganut demokrasi, seperti di
Belanda yang berdasarkan multi-partal dan parlementer.
3. Pada masa pergerakan nasional banyak kaum cendekiawan Indonesia menuntut ilmu di negeri Belanda.
* Kabinet pertama awal kemerdekaan yaiku kabinet presidentiil. Dalam kabinet presidentilini presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggungjawab kepadanya.

# data[].attributes.body
Lembaga parlemen pada masa awal kemerdekaan Indnesia sangat dibutuhkan sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak bisa dipisahkan dari partai politik.
Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan.