# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNBC Indonesia - Proses penyidikan kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk (TINS) yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis masih berlangsung. Belakangan muncul nama yang diduga menjadi orang kuat di balik kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 271 triliun tersebut.

Anggota Komisi VI Mufti Aimah Nurul Anam menegaskan bahwa skandal tambang timah yang melibatkan suami artis Sandra Dewi yakni Harvey Moeis ternyata ada seorang mafia besar di belakangnya.

"Ada seorang mafia besar yaitu kami dapat infonya itu Robert Bono Sosatyo," terang Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (1/4/2024).

Kemarin, Senin (1/4/2024), Kejaksaan Agung memanggil saksi yang disebut berinisial RBS.

"Tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut, sebagaimana telah kami sampaikan semua pihak yang menurut hemat kami untuk dilakukan penyidikan sangat signifikan keterangannya untuk dimintai keterangan untuk membuat terang peristiwa pidananya, maka pada hari ini kami memanggil dan memeriksa saudara RBS selaku saksi," ujar Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.

Keterlibatan Sandra Dewi?

Dalam jumpa pers, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Sandra Dewi.

"Apakah ada tindakan pemblokiran dan sebagainya, bahwa pemblokiran sudah lama kita lakukan pada saat awal-awal penyidikan ini, bukan hanya baru sekarang-sekarang ini," ujarnya di gedung Kejagung Jakarta, Senin (1/4/2024).

Namun, pihak Kejagung belum dapat menjelaskan dan bicara secara detail terkait pemblokiran rekening tersebut, seperti besaran saldo dan dari bank mana saja pemblokiran tersebut dilakukan.

"Dan itu masih terus berkembang," sebutnya.

Selain itu, Kejagung juga belum dapat memastikan kemungkinan keterlibatan para isteri-isteri tersangka.

"Terkait dengan kemungkinan, kami tidak bicara kemungkinan, tadi sudah kami sampaikan penegakan hukum dasarnya adalah alat bukti. Kami tidak akan berandai-andai," tegasnya.

Sebagai informasi, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.

Harvey Moeis juga langsung ditahan oleh penyidik 'Gedung Bundar' tersebut. Kejagung juga saat ini tengah menelusuri adanya tindak pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Harvey, sebagaimana yang telah disangkakan kepada tersangka Helena Lim.

Peran Harvey Moeis

Kuntadi mengatakan sekitar 2018 sampai 2019, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) diduga menghubungi Direktur Utama PT Timah saat itu Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Riza sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka lebih dahulu oleh Kejagung.

Menurut Kuntadi, Harvey meminta Riza mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah beberapa kali pertemuan, kata dia, disepakati kerja sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk.

"Di mana Tersangka HM mengkondisikan agar smelter PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN mengikuti kegiatan tersebut," kata Kuntadi.

Kuntadi mengatakan setelah itu Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya. Keuntungan itu kemudian dibagi untuk Harvey dan sejumlah tersangka lainnya.

Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka lainnya, yakni Helena Lim.

"Pemberian diduga dilakukan kepada tersangka HM melalui PT QSE yang difasilitasi tersangka HLN," kata dia.

Atas perbuatannya, Kejagung menjerat Harvey dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung juga menahan Harvey di Rumah Tahanan negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama sejak 27 Maret hingga 15 April 2024.

Sebagai seorang pengusaha, Harvey Moeis merupakan Presiden Komisaris perusahaan batu bara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, dikabarkan memiliki saham di sejumlah perusahaan lain, seperti PT Refined Bangka Tin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Inter Nusa.

Kehidupan pribadi Harvey Moeis memang dikenal sebagai orang yang royal dan bergelimang harta kekayaan. Tapi pada 2021, Harvey pernah menjadi duta produk Ferrari Roma, bersama dengan putranya.

Kronologi Dugaan Korupsi PT Timah

PT Timah awalnya terseret kasus korupsi setelah Kejagung menetapkan lima orang tersangka yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. tahun 2015 s/d 2022. Salah satunya adalah eks dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah meningkatkan status lima orang saksi menjadi tersangka, yakni sebagai berikut:

a. SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

c. HT alias ASN selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN)

d. MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. tahun 2016 s/d 2021.

e. EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk. tahun 2017 s/d 2018.

Tersangka HT alias ASN merupakan pengembangan penyidikan dari Tersangka sebelumnya yang sudah dilakukan penahanan yakni Tersangka TN alias AN dan Tersangka AA.

Kemudian mengenai Tersangka SG alias AW dan Tersangka MBG, kedua tersangka ini memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk dan Tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk.

Pada saat itu, Tersangka SG alias AW memerintahkan Tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh Tersangka MBG.

Bijih timah yang diproduksi oleh Tersangka MBG tersebut perolehannya berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. Kemudian, baik bijih maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk.

Untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP).

Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya pelogaman di PT SIP selama tahun 2019 s/d 2022 yaitu senilai Rp975.581.982.776. Sedangkan, total pembayaran bijih timah yakni senilai Rp1.729.090.391.448.

Untuk melegalkan kegiatan perusahaan-perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, dimana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh Tersangka MBG dan Tersangka SG alias AW.

Selain membentuk perusahaan boneka, Tersangka MBG atas persetujuan Tersangka SG alias AW juga mengakomodir penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Nantinya, mineral biji timah yang diperoleh dikirimkan ke smelter milik Tersangka SG alias AW.

Perbuatan para Tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungannya melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT Asabri dan Duta Palma.

Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seret Crazy Rich PIK Helena Lim

Helena Lim terkenal dengan julukan crazy rich PIK. Banyak yang mengetahui dia sebagai pengusaha sukses dan kaya raya yang kerap menampilkan kemewahan.

Hal itu tercermin dari pilihan fesyen Helena. Saat tampil di podcast milik Kaesang, Helena mengenakan pakaian berharga Rp 40 juta. Tidak hanya itu, Helena juga mengenakan anting seharga Rp5 miliar dan gelang bernilai Rp70 juta. Tidak ketinggalan, ada jam tangan seharga Rp2 miliar.

Dalam temuan Kejagun, Helena berperan sebagai fasilitator dalam mengelola uang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh PT Timah dan perusahaan Harvey Moeis.

Sekitar tahun 2018-2019, tersangka Helena selaku Manager PT QSE diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah.

Perbuatan itu dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR), yang sejatinya menguntungkan diri tersangka sendiri dan para tersangka yang telah dilakukan penahanan sebelumnya.

Pasal yang disangkakan kepada Tersangka HLN adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 KUHP.

# data[].attributes.attachment_link.title
Saksi Penting Korupsi Harvey Moeis hingga Nasib Sandra Dewi Terungkap

# data[].attributes.attachment_link.description
Proses penyidikan kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk (TINS) yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis masih berlangsung.

# data[].attributes.attachment_link.title
Topik: Geger Korupsi PT Timah, Seret Helena Lim & Harvey Moeis

# data[].attributes.attachment_link.description
Kasus dugaan korupsi PT Timah Tbk (TINS) menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis dan Helena Lim serta 14 tersangka lain. Kerugian negara diperkirakan menapai Rp271 T. Simak ulasannya di CNBC Indonesia!

# data[].attributes.body
merupakan produsen dan eksportir logam timah, dan memiliki segmen usaha penambangan timah terintegrasi mulai dari kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran. Ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi juga bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa.

# data[].attributes.body
Kegiatan utama perusahaan adalah sebagai perusahaan induk yang melakukan kegiatan operasi penambangan timah dan melakukan jasa pemasaran kepada kelompok usaha mereka. Perusahaan memiliki beberapa anak perusahaan yang bergerak dibidang perbengkelan dan galangan kapal, jasa rekayasa teknik, penambangan timah, jasa konsultasi dan penelitian pertambangan serta penambangan non timah.

# data[].attributes.body
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Fungsi :

-  Otorisasi

- Perencanaan

- Pengawasan

- Alokasi

- Distribusi

- Stabilisasi

# data[].attributes.body
Yang sudah saya lakukan :

Membayar Pajak Kendaraan

Membayar Pajak Bangunan

# data[].attributes.body
Dalam suatu negara perencanaan anggaran sangat diperlukan. Di Indonesia sendri anggaran tersebut masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN). APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.

Fungsi :

1. Fungsi Pengawasan

2. Fungsi Alokasi

3. Fungsi Distribusi

4. Fungsi Stabilisasi

5. Fungsi Otorisasi

6. Fungsi Perencanaan

Struktur :

1. Belanja Negara

2. Pembiayaan Negara

3. Pendapatan Pajak

4. Pendapatan Negara

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

6. Penyusunan APBN

# data[].attributes.body
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal di lahan milik PT Timah, yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara hingga Rp271 triliun, belum menyentuh "pemain utama".

# data[].attributes.body
1. Pengeluaran Rutin: Gaji pegawai, biaya administrasi, dan pemeliharaan fasilitas umum.

2. Pengeluaran Pembangunan: Jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sarana publik lainnya.

3. Pengeluaran Pelayanan Sosial: Biaya operasional sekolah, pembelian obat-obatan di rumah sakit, serta program bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

4. Pengeluaran Subsidi: Subsidi energi, transportasi, atau harga barang tertentu.

# data[].attributes.body
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kekayaan dan potensi daerah itu sendiri. PAD dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

Pajak Daerah : Pajak Motor, Pajak Hotel, Pajak Bangunan

Retribusi Daerah : Retribusi pasar, Retribusi tempat parkir, Retribusi izin usaha, dan Retribusi kebersihan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sewa aset daerah, dan dividen dari perusahaan daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah : Denda pelanggaran peraturan daerah, Pendapatan dari penjualan hasil lelang barang rampasan negara, dan Pendapatan dari bunga deposito.

# data[].attributes.body
Kerugian Pemasukan APBN yang diakibatkan oleh Korupsi PT Timah yaitu yang seharusnya APBN mendapatkan hasil dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam tetapi APBN tidak mendapatkan hasil dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam tersebut, mau dari berbentuk uang ataupun yang lainnya.

# data[].attributes.body
2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:

Dana Bagi Hasil Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh), Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB), dan Dana Bagi Hasil Bea Cukai (DBH BC).

Dana Otonomi Khusus : Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah otonomi khusus untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus.

Dana Penyesuaian : Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan.

Hibah : Hibah adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan tertentu.

# data[].attributes.body
5. Pengeluaran Investasi: Pembelian aset tetap, pembangunan infrastruktur strategis, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi.

6. Pengeluaran Operasional: Pembayaran gaji pegawai, biaya listrik, air, bahan habis pakai, dan lain sebagainya.

7. Pengeluaran Belanja Modal: Pembelian barang modal atau investasi, seperti gedung-gedung pemerintah, kendaraan dinas, peralatan kantor, dan lain sebagainya.

8. Pengeluaran Hibah: Bantuan kepada lembaga swadaya masyarakat, organisasi nirlaba, atau dalam bentuk dana bantuan kegiatan tertentu.

# data[].attributes.body
1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah pengeluaran untuk membayar gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai non-PNS yang bekerja di lingkungan pemerintah pusat.

2. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang digunakan untuk kelancaran tugas dan fungsi pemerintah.

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk membeli aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun.

4. Bunga Utang

Bunga utang adalah pengeluaran untuk membayar bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Subsidi

Subsidi adalah pengeluaran untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

6. Hibah

Hibah adalah pengeluaran untuk memberikan bantuan kepada pihak lain, baik itu pemerintah daerah, organisasi nirlaba, maupun masyarakat umum.

7. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pengeluaran untuk membantu masyarakat miskin dan rentan.

8. Belanja Lain-lain

Belanja lain-lain adalah pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga utang, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

# data[].attributes.body
Jalanan di Karawang sudah diperbarui

# data[].attributes.body
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi:

Hibah: Hibah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terikat kewajiban untuk memberikannya, dan tidak dilakukan dengan Gegenleistung (balasan).

Dana Darurat: Dana darurat adalah dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat lainnya.

Lain-lain Pendapatan yang Sah: Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak termasuk dalam kategori hibah, dana darurat, PAD, dan dana perimbangan.

# data[].attributes.body
1. Penerimaan Negara dari Pajak

Menurut data yang besumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sesuai dengan namanya, pendapatan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan non pajak.

-Pemanfaatan Sumber Daya Alam

-Pelayanan

-Pengelolaan Kekayaan Negara

-Pengelolaan Barang Milik Negara

-Pengelolaan Dana

-Hak Negara lainnya

3. Hibah

-Hibah terencana

-Hibah langsung

-Hibah melalui KPPN

-Hibah tanpa melalui KPPN

-Hibah dalam negeri

-Hibah luar negeri

-Hibah daerah