# data[].attributes.body
Salah satu kesulitan besar yang kami hadapi dalam mengakses data historis bencana adalah sistem pencatatan yang masih banyak dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan proses pencarian dan pengolahan data menjadi sangat lambat dan rentan kesalahan.

# data[].attributes.body
Pendokumentasian arsip yang tidak terorganisir dengan baik membuat pengambilan informasi menjadi sulit. Hal ini terkadang membuat penelusuran historis bencana banjir dan tanah longsor menjadi pekerjaan yang memakan waktu dan tenaga.

# data[].attributes.headline
Belum tersedianya open acces data historical bencana ter-update

# data[].attributes.subject
Belum tersedianya open acces data historical bencana ter-update

# data[].attributes.body
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah belum tersedianya data historical bencana ter-update secara online (Open Access) sehingga apabila membutuhkan data harus menghubungi OPD/UPT terkait. Hal ini menyebabkan pengolahan dan analisis data menjadi terlambat.

# data[].attributes.headline
Informasi IBF yang belum sampai ke Masyarakat

# data[].attributes.subject
Informasi IBF yang belum sampai ke Masyarakat

# data[].attributes.body
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terkait IBF, sehingga saat terjadi bencana Hidrometeorologi minimbulkan banyak kerugian materi dan korban jiwa.

# data[].attributes.headline
Keterbatasan akses data dan lambatnya respon

# data[].attributes.subject
Keterbatasan akses data dan lambatnya respon

# data[].attributes.body
sejauh pengalaman yang ada tantangan yang di hadapi untuk mendapat data histori bencana adalah terkedala dengan keterbatasan data dan respon yang agak lambat dari pihak terkait di sebagian wilayah kota/kab sehingga membuat agak terhambat dalam pembuatan analisis

# data[].attributes.body
Pihak BPBD Provinsi & Kab/Kota selaku NDMA mungkin belum sepenuhnya menyadari pentingnya berbagi data historis bencana dengan UPT BMKG utamanya Stasiun Meteorologi selaku NHMS, atau mungkin kurangnya keterampilan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran data secara integrasi. Terkadang, prosedur dan alur birokrasi yang rumit serta memakan waktu lama dapat menghambat aliran informasi maupun pembuatan analisis. Masih sedikitnya kesadaran dan pemahaman dari pemanfaatan informasi Prakiraan Cuaca Berbasis Dampak (IBF) oleh Pihak BPBD Provinsi & Kab/Kota ke masyarakat juga menjadi hambatan dalam diseminasi informasi.

# data[].attributes.headline
Keterbatasan Komunikasi, dan Ketersediaan Data

# data[].attributes.subject
Keterbatasan Komunikasi, dan Ketersediaan Data

# data[].attributes.body
Berdasarkan pengalaman, informasi bencana lambat sampai ke level BPBD Kab/Prov jika bencana yang terjadi di wilayah terisolir seperti di Pegunungan Tengah (karena terdapat keterbatasan akses, komunikasi, dan lain-lain) sehingga biasanya informasi yang diterima Pemerintah Daerah bisa sampai satu bulan. Kemudian, data dari BPBD belum semua masuk di DIBI BNPB sehingga kami perlu melakukan kroscek data BNPB dan BPBD untuk saling melengkapi.

# data[].attributes.body
Dalam melakukan sebuah analisa kejadian bencana, diperlukan data historis kebencanaan yang lengkap dan valid.

Terkadang pengarsipan data kebencanaan tidak terupdate secara rutin

Hal ini dapat menyebabkan hasil analisa kejadian bencana yang dibuat, menjadi terhambat dan kurang akurat akibat keterbatasan data

# data[].attributes.body
Data di BPBD Provinsi tidak lengkap mengakibatkan akses data historis bencana terhambat karena harus mengumpulkan data lokal dari masing bpbd kab/kota.

# data[].attributes.body
Tidak semua bencana yang terjadi dipublikasikan secara resmi. Misalnya saja bencana yang terjadi dalam kategori yang tidak terlalu ekstrem atau jangka waktu kejadiannya singkat, terkadang kurang menjadi perhatian dan tidak terarsip dengan baik. Padahal dampak dari bencana tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, data historis bencana tidak diperbaharui secara rutin. Hal ini menyebabkan informasi menjadi lebih lambat diketahui.

# data[].attributes.headline
Informasi IBF yang belum sampai ke Masyarakat

# data[].attributes.subject
Informasi IBF yang belum sampai ke Masyarakat

# data[].attributes.body
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi terkait IBF, sehingga saat terjadi bencana Hidrometeorologi minimbulkan banyak kerugian materi dan korban jiwa.

# data[].attributes.body
Tidak semua bencana yang terjadi dipublikasikan secara resmi. Misalnya saja bencana yang terjadi dalam kategori yang tidak terlalu ekstrem atau jangka waktu kejadiannya singkat, terkadang kurang menjadi perhatian dan tidak terarsip dengan baik. Padahal dampak dari bencana tersebut sudah dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, data historis bencana tidak diperbaharui secara rutin. Hal ini menyebabkan informasi menjadi lebih lambat diketahui.

# data[].attributes.headline
Keterbatasan Komunikasi, Akses Informasi dan Pengarsipan

# data[].attributes.subject
Keterbatasan Komunikasi, Akses Informasi dan Pengarsipan

# data[].attributes.body
Keterbatasan komunikasi dengan NDMA dalam hal ini BPBD khususnya BPBD Kab/Kota dengan NHMS (Stasiun BMKG) dalam hal ini masih kurang dalam kesadaran membangun sistem yang kolaboratif karena merasa memiliki tupoksi dan wewenang masing-masing yang menjadi fokus utama. Selanjutnya untuk pengarsipan data yang masih belum terstruktur dan akses dari data kebencanaan yang sulit diakses secara bebas sehingga sulit bagi NHMS untuk mengidentifikasi dan menentukan tingkat resiko, bahaya, keterpaparan dan kerentanan secara cepat dan tepat wilayah-wilayah yang tentunya memiliki berbagai karekteristik dan faktor x yang berbeda-beda. Data kejadian yang diterima oleh NHMS biasanya hanya dari pesan Grup WA kemudian hanya dibuat analisisnya dan tidak ada pengarsipan khusus pada NHMS ditambah lagi tidak semua BPBD aktif melaporkan kejadian bencana di grup. Kurangnya sosialisasi baik kepada NDMA dan Masyarakat tentang produk IBF dan bagaimana cara memaknai isi dan sumber informasi hingga proses diseminasinya, sehingga kemungkinan menyebabkan pihak NDMA kurang sadar bahwa data-data dari NDMA sangat dibutuhkan juga oleh NHMS. Sebagai langkah awal mungkin perlu sosialisasi dan membangun sistem terintegrasi yang tidak rumit dan mudah untuk dijalankan oleh pihak NDMA dan NHMS.

# data[].attributes.headline
Keterbatasan Komunikasi, Akses Informasi dan Pengarsipan

# data[].attributes.subject
Keterbatasan Komunikasi, Akses Informasi dan Pengarsipan

# data[].attributes.body
Keterbatasan komunikasi dengan NDMA dalam hal ini BPBD khususnya BPBD Kab/Kota dengan NHMS (Stasiun BMKG) dalam hal ini masih kurang dalam kesadaran membangun sistem yang kolaboratif karena merasa memiliki tupoksi dan wewenang masing-masing yang menjadi fokus utama. Selanjutnya untuk pengarsipan data yang masih belum terstruktur dan akses dari data kebencanaan yang sulit diakses secara bebas sehingga sulit bagi NHMS untuk mengidentifikasi dan menentukan tingkat resiko, bahaya, keterpaparan dan kerentanan secara cepat dan tepat wilayah-wilayah yang tentunya memiliki berbagai karekteristik dan faktor x yang berbeda-beda. Data kejadian yang diterima oleh NHMS biasanya hanya dari pesan Grup WA kemudian hanya dibuat analisisnya dan tidak ada pengarsipan khusus pada NHMS ditambah lagi tidak semua BPBD aktif melaporkan kejadian bencana di grup. Kurangnya sosialisasi baik kepada NDMA dan Masyarakat tentang produk IBF dan bagaimana cara memaknai isi dan sumber informasi hingga proses diseminasinya, sehingga kemungkinan menyebabkan pihak NDMA kurang sadar bahwa data-data dari NDMA sangat dibutuhkan juga oleh NHMS. Sebagai langkah awal mungkin perlu sosialisasi dan membangun sistem terintegrasi yang tidak rumit dan mudah untuk dijalankan oleh pihak NDMA dan NHMS.

# data[].attributes.headline
Tidak Updatenya Data Bencana Antara Web BNPB (inaRISK) dan Data BPBD (data harian update grup WA)

# data[].attributes.subject
Tidak Updatenya Data Bencana Antara Web BNPB (inaRISK) dan Data BPBD (data harian update grup WA)

# data[].attributes.body
inaRISK yang merupakan web dari BNPB memberikan informasi yang cukup lengkap terkait data kebencanaan, dimana web ini sangat membantu memberikan informasi secara langsung karena bisa di akses siapa saja,kapan saja dan dimana saja, namun hal tersebut menjadi kurang efektif karena ketidak updatean data informasi di dalamnya. berbeda dengan data harian BPBD yang diupdate secara harian melalui grup WA (whatsapp), data yang tersedia adalah data terbaru dan selalu di update setiap saat, namun kekurangannya adalah data tersebut hanya diterima secara terbatas oleh member grup WA, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan diseminasi data.

# data[].attributes.body
Dalam melakukan sebuah analisa kejadian bencana, diperlukan data historis kebencanaan yang lengkap dan valid.

Terkadang pengarsipan data kebencanaan tidak terupdate secara rutin

Hal ini dapat menyebabkan hasil analisa kejadian bencana yang dibuat, menjadi terhambat dan kurang akurat akibat keterbatasan data

# data[].attributes.headline
Belum tersedianya Website data historis bencana untuk umum

# data[].attributes.subject
Belum tersedianya Website data historis bencana untuk umum

# data[].attributes.body
Tantangan dalam penyebaran informasi untuk kebutuhan analisa data sangat terbatas dikarenakan tidak tersedianya website untuk data historis bencana yang dapat di akses oleh instansi lain maupun masyarakat umum. hal ini menyebabkan terhambatnya proses analisa data maupun penyebaran informasi ke masyarakat luas mengenai update bencana yang baru terjadi.

# data[].attributes.headline
Keterbatasan dalam komunikasi dan informasi data 

# data[].attributes.subject
Keterbatasan dalam komunikasi dan informasi data 

# data[].attributes.body
Berdasarkan pengalaman dalam berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Barat mengenai hal informasi kebencanaan masih sangat minim. Data dan informasi yang tidak lengkap menyebabkan informasi yang diterima oleh Stamet Kelas II Tampa Padang tidak lengkap dan terlambat dalam menganalisis kejadian bencana. Justru kebanyakan informasi kebencanaan di wilayah Sulawesi Barat kami terima dari masyarakat yang melapor di grup.

# data[].attributes.body
Pembuatan prakiraan berbasis dampak yang relatif akurat salah satunya wajib didukung dengan data bencana alam terbaru, meliputi lokasi kejadian, sebaran /luasan kejadian bencana alam, maupun jumlah kerugian. Tentunya akan sangat membantu bagi forecaster untuk menentukan area cakupan potensi bencana, jika data-data kejadian bencana alam terbaru (mungkin 1 minggu terakhir) dalam bentuk peta sebaran bencana alam tersedia dan dapat diakses.

# data[].attributes.body
Berdasarkan pengalaman kami di Gorontalo, sejauh ini belum ada website BPBD Provinsi maupun Kab/Kota di Gorontalo yang menyediakan website untuk mengajukan permohonan permintaan data historis kebencanaan, sehingga masih perlu dilakukan secara manual dengan menghubungi via WA ataupun datang langsung ke kantor mereka. Sejauh ini, kami belum pernah meminta historis kejadian bencana dalam rentang waktu tertentu. Namun, kalau kami meminta terkait pemberitahuan terkait data kejadian bencana yang baru terjadi untuk keperluan respon cepeat dan analisa cuaca ekstrem, mereka selalu merespon dengan cepat. Sejauh ini belum ada kejadian bencana di Gorontalo yang tidak mereka bagikan di grup bencana antara BMKG dan BPBD.

# data[].attributes.headline
Kurangnya Komunikasi dan Sikroninasi Data BMKG & BNPB

# data[].attributes.subject
Kurangnya Komunikasi dan Sikroninasi Data BMKG & BNPB

# data[].attributes.body
Di wilayah Jawa Barat sudah ada website khusus untuk wilayah Jawa Barat yang di buat oleh BNPB Provinsi untuk merekap kejadian bencana alam maupun non-alam, website tersebut sangat membantu kami untuk mendapatkan informasi terkini terkait dampak cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Jawa Barat sehingga kami dapat membuat Respon Cepat dan Analisis Cuaca Ekstrem dengan informai kejadian bencana dan Dampak yang lengkap. Harapan kami khususnya bagian FOD adanya kerjasama lanjutan terkait singkorinasi web Pikacu BMKG dan Barata Jabar agar dapat meningkat respon cepat BMKG dan BNPB, dan juga dapat meminimalisir dampak cuaca ekstrem dengan salah satu caranya adalah membuat peta rawan bencana yang realtime di update secara harian.

Tantangan lain yaitu kurangnya koodinasi dan komunikasi antara BMKG dan BNPN baik secara formal ataupun non formal, kami yakin jika komunikasi antara dua lembaga lancar maka produk-produk atau informasi yang di hasilkan hasilnya akan maksimal dan sangat bermanfaat untuk mitigasi bencana di wilayah Jawa Barat Khususnya.

# data[].attributes.attachment_link.description
ALAMAT KANTOR BPBD PROVINSI JAWA BARAT Jalan Soekarno Hatta No. 629, Bandung

# data[].attributes.headline
Ketersediaan historis data bencana dan kemampuan sdm 

# data[].attributes.subject
Ketersediaan historis data bencana dan kemampuan sdm 

# data[].attributes.body
Selama ini ketersediaan historis data bencana masih terbatas dan infomasi terjadinya bencana hidrometeorologis di Sumatera Utara yang diterima oleh BMKG juga terlambat. Sudah dilakukan beberapa kali koordinasi dengan BPBD Propinsi/Kab/Kota, namun respon yang diterima masih kurang. Sehingga tabel dampak untuk Sumatera Utara hingga saat ini masih seragam untuk seluruh Kab/Kota. Selain itu informasi IBF yang disampaikan, ternyata masih ada beberapa SDM di daerah yang kurang memahami infografis tersebut.

# data[].attributes.attachment_caption
Update data kebencanaan terakhir tahun 2019

# data[].attributes.headline
Website BPBD Kaltara sudah ada, namun TIDAK UPDATE

# data[].attributes.subject
Website BPBD Kaltara sudah ada, namun TIDAK UPDATE

# data[].attributes.body
Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang kondisi cuacanya sangat dinamis membuat UPT BMKG yang ada di provinsi tersebut harus update terhadap informasi kebencanaan hidrometeorologis dan karhutla di wilayah setempat. Dalam mengakses informasi kebencanaan, kami di BMKG Tarakan mengalami kendala ketika mencoba mencari referensi pertama di website BPBD Provinsi Kalimantan Utara. Dari tampilan home terlihat update berita yang ditampilkan terakhir pada tanggal 20 Maret 2020, sementara untuk data kebencanaan terakhir update di Tahun 2019. Atas dasar itulah, kami masih harus berusaha mencari info dengan bertanya secara personal dengan pegawai BPBD provinsi yang ada di kontak kami.

# data[].attributes.headline
Kesulitan dan lambatnya respons dari BPBD Kaltara dalam memberi akses data primer kebencanaan

# data[].attributes.subject
Kesulitan dan lambatnya respons dari BPBD Kaltara dalam memberi akses data primer kebencanaan

# data[].attributes.body
Pernah pada tahun 2022, di wilayah Kaltara terjadi bencana Tanah Longsor di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan. Ketika kami BMKG Tarakan meminta informasi dari BMKG Krayan, teman-teman di Krayan mengalami kesulitan mendapatkan info langsung dari BPBD. Informasi bencana mereka dapatkan dari grup whatsapp masyarakat setempat dan dari salah satu postingan akun Facebook warga yang kemudian diteruskan ke kami (BMKG Tarakan). Karena sulitnya mendapat akses secara langsung, seringkali kami harus mencari referensi kejadian dari sumber lain

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
NUNUKAN, KOMPAS.com - Bencana tanah longsor terjadi di wilayah Pa'Terutong, Kecamatan Krayan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara.

Longsor akibat curah hujan tinggi yang terjadi dalam sepekan belakangan mengakibatkan tanah labil dan memutus akses jalan dari Kecamatan Krayan Selatan, menuju Krayan Induk.

''Jalanan dengan lebar sekitar 8 meter, terputus sekitar 200 meter, dengan ketinggian longsoran sekitar 150 meter,''ujar Kasubid Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan, Mulyadi, Senin (12/9/2022).
Baca juga: Longsor Landa Cilacap, Akses Jalan Kabupaten Tertutup, 3 Rumah Rusak
Dijelaskan Mulyadi, penanganan awal hanya bisa dilakukan dengan membuat jalur jalan baru karena kapasitas longsor memiliki tingkat kerusakan parah dan tidak memungkinkan lagi untuk digunakan.

Cara ini pun membutuhkan alat berat, seperti ekskavator, buldoser, dan vibrator ruler. Tidak mungkin hanya mengandalkan tenaga manusia.

Selain itu, penanganan longsor tersebut akan dilaksanakan pihak provinsi, karena jalan yang terdampak tersebut merupakan kewenangan provinsi.

''Penanganan bencana longsor tersebut dapat memakan waktu sekitar satu bulan, mengingat harus ada mobilisasi alat berat dengan kondisi jalan sangat becek dan berlumpur ke lokasi longsor. Di sepanjang jalan, terdapat jembatan kayu log yang kurang baik dilalui oleh kendaraat berat,''lanjut Mulyadi.

Baca juga: 3 Titik Longsor dalam Sehari di Bandung Barat, Warga Diminta Waspada Saat Hujan

Bencana longsor ini pun berdampak cukup signifikan di sektor sosial ekonomi. Pasokan sembako dan BBM selama ini berasal dari Long Bawan terhenti, sementara tingkat kebutuhan masyarakat kecamatan Krayan Selatan terhadap Kecamatan Long Bawan sangatlah tinggi.

Kondisi ini pun diperkirakan akan berlangsung beberapa pekan ke depan. Tidak menutup kemungkinan, warga di 13 desa yang ada di Kecamatan Krayan Selatan bakal kekurangan suplai sembako.

Lebih dari itu, nihilnya pasokan BBM dari Kecamatan Krayan Induk, juga akan memutus jaringan listrik di wilayah dengan 537 KK dan sekitar 2.150 jiwa ini.

''Maka sangat dibutuhkan bantuan untuk masyarakat terdampak. Untuk penanganan Longsor, telah di konfirmasi dengan pihak provinsi yang segera akan menangani hal tersebut karena link jalan tersebut merupakan wewenang pemerintah provinsi,''tambahnya.

Mulyadi melanjutkan, jika intensitas curah hujan masih tinggi dalam beberapa hari kedepan, maka diperkirakan akan ada longsor susulan.

''Pemda Nunukan telah menetapkan status tanggap darurat bencana atas peristiwa ini,''kata Mulyadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

# data[].attributes.attachment_link.title
Dataran Tinggi Krayan Longsor, 13 Desa di Perbatasan RI-Malaysia Terisolasi

# data[].attributes.attachment_link.description
Warga di 13 desa yang ada di Kecamatan Krayan Selatan, Nunukan, perbatasan RI-Malaysia bakal kekurangan suplai sembako.

# data[].attributes.body
untuk kendala dan hambatan kurang lebih sama dengan teman-teman yang lain. selain itu mungkin keterbatasannya dana yang menyebabkan koordinasi antar instansi jadi terhambat. misalnya sosialisasi pentingnya IBF.

# data[].attributes.headline
Kurangnya Kemitraan dan Ketersediaan Data

# data[].attributes.subject
Kurangnya Kemitraan dan Ketersediaan Data

# data[].attributes.body
Belum adanya OPD BPBD di tingkat Kota menyebabkan sulitnya menjalin komunikasi dan kemitraan. Meskipun ada BPBD di tingkat Provinsi, tetapi keberadaannya yang di pulau lain menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan arah kerja sama. Sehingga kendala tidak adanya ketersediaan data daring yang seharusnya bisa diatasi setelah adanya kemitraan belum terpecahkan. Ditambah lagi dengan coping capacity baik dari NMHS dan NDMA level lokal yang berbeda-beda di setiap daerah cukup menghambat proses terbentuknya IBF yang handal. Selain itu, political will dari pemangku kebijakan baik dari NMHS dan NDMA lokal juga menjadi penentu penting dalam terwujudnya paradigm shift ke IBF. Beberapa hal tersebut menyebabkan baik data untuk penyusunan matriks risiko maupun rencana aksi dalam menghadapi dampak menjadi tidak terlaksana.

# data[].attributes.body
Perlu adanya feedback dari Diseminasi informasi IBF yang telah disampaikan kepada penerima / pengguna jasa apakah informasi IBF tersebut telah ditindaklanjuti dan diteruskan oleh instansi terkait ke masyarakat. feedback ini juga perlu sebagai masukan kami untuk mengetahui sejauh mana skill forecast (keahlian) dalam membuat IBF dan juga sebagai tambahan informasi daerah yang baru dan sering terjadi bencana hidrometeorologi.

# data[].attributes.headline
BPBD kota/kab/prov tidak memiliki pendataan yg konsisten, terstruktur, dan terklasifikasi

# data[].attributes.subject
BPBD kota/kab/prov tidak memiliki pendataan yg konsisten, terstruktur, dan terklasifikasi

# data[].attributes.body
Beberapa hal jadi penyebabnya, diantaranya kurangnya tenaga yg mengerti bidang pendataan, tidak adanya petugas khusus yg betul2 bertangggungjawab akan tabulasi data, klasifikasi pendataan bencana yg tidak jelas (contoh: terkadang terjadi hujan lebat yg hanya menyebabkan genangan, tapi didata sebagai banjir, banyak hal yg mempengaruhi, misalnya genangan tersebut terjadi di depan rumah petugas bpbd terkait), hal lainnya terkait dengan konsistensi data (terkadang hanya dilaporkan oleh orang2 tertentu, sedang yg lain abai atau merasa sibuk untuk mendata, lebih mementingkan aksi nyata penanggulangan saja)

# data[].attributes.body
Ketersediaan data historis bencana yang dilengkapi dengan informasi dampak sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur, dll tidak lengkap. Namun, dengan keterbatasan tsb, informasi bahaya, kerentanan, kapasitas dan resiko telah disediakan oleh BNPB melalui website InaRISK (meskipun informasi ini tidak diperbaharui setiap tahun), namun cukup menjadi salah satu bahan penyusunan IBF.

Beberapa BPBD kota/kabupaten bekerja sama dengan BMKG dan instansi/mitra lain untuk membangun suatu sistem yang bertujuan memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Dalam proses pembangunan sistem ini, peran BMKG sangat diperlukan, khususnya dalam memberikan informasi cuaca serta dampak yang mungkin dihasilkan dari cuaca tsb. Yang masih menjadi PR saat ini adalah menentukan kriteria/threshold (intensitas hujan, suhu, dsb) di masing-masing wilayah yang dapat menyebabkan bencana di wilayah tsb.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
MAKASSAR, FAJAR - Inovasi Ketahanan Komunitas (Inanta)-CWS menggelar pertemuan awal sekaligus meluncurkan program Community Led Early Action and Resilience (CLEAR).

Prgram ini merupakan aksi dini kesiapsiagaan dan ketangguhan iklim berbasis masyarakat yang didanai oleh Australian NGO Partnership (ANCP) -DFAT Australia. Peluncuran berlangsung di Swissbellin Makassar, Selasa, 10 Oktober 2023.

Peluncuran program CLEAR ini dibuka langsung oleh Kepala Bidang Rehabilitasi BPBD Kota Makassar, Maharuddin. Kata dia, program ini sangat baik. Sehingga pihaknya mendukung penuh apa yang dilakukan INANTA-CWS.

"Kami mendukung dan menyambut baik kerja sama INANTA-CWS dengan Pemkot Makassar, dalam program aksi dini kesiapsiagaan dan ketangguhan iklim. Sasarannya, penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana dan ketangguhan iklim bagi masyarakat marginal dan inklusi pada kawasan rawan bencana," ujarnya.

Sementara PDQ Manager CWS Indonesia Wardhana Dipa mengaku senang atas sambutan dan dukungan yang diberikan Pemkot Makassar. Kata dia, program CLEAR ini akan diimplementasikan selama tiga tahun, terhitung tahun 2023- ini sampai 2026 mendatang.

"Melalui program INANTA-CWS di Kota Makassar, diharapkan Pentahelix Kebencanaan unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, Pperguruan tinggi dan media, dapat berkolaborasi dalam program CLEAR ini," pungkasnya.Rapat awal, penjelasan dan diskusi program CLEAR ini difasilitasi Project Manager Inanta-CWS, Jasman. Sejumlah instansi juga turut hadir dalam agenda tersebut, mulai dari Dinas, Camat, akademisi, dan berbagai unsur lainnya. (wid)

# data[].attributes.attachment_link.title
BPBD Bersama INANTA-CWS Luncurkan Program CLEAR

# data[].attributes.attachment_link.description
MAKASSAR, FAJAR - Inovasi Ketahanan Komunitas (Inanta)-CWS menggelar pertemuan awal sekaligus meluncurkan program Community Led Early Action and Resilience (CLEAR). Prgram ini merupakan aksi dini...

# data[].attributes.headline
Terbatasnya Pemahaman dan Data historis Kebencanaan.

# data[].attributes.subject
Terbatasnya Pemahaman dan Data historis Kebencanaan.

# data[].attributes.body
Berdasarkan pengalaman koordinasi dengan instansi Kebencanaan (BPBD). Kesulitan yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemahaman akan terminologi IBF oleh stakeholder. Selain itu, Banyak nya data kebencanaan yang belum tercatat/terarsip dengan baik. Sebagai contoh sering kita temui kejadian bencana di media sosial namun tidak tercatat dalam database BPBD.

# data[].attributes.body
Kami dari Stamet I Gusti Ngurah Rai belum ada pengalaman terkait prakiraan berbasis dampak, sehingga belum pernah berinteraksi secara lansung dengan pihak2 terkait, namun melihat dari website BNPB, tidak semua historis informasi bencana tersampaikan ke publik.

# data[].attributes.headline
Kurangnya koordinasi dan kemudahan pengaksesan data 

# data[].attributes.subject
Kurangnya koordinasi dan kemudahan pengaksesan data 

# data[].attributes.body
Untuk kendala dan hambatan adalah masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, pengambilan data di website hanya bisa diperoleh dan dicatat manual belum tersedianya data yang bisa langsung didownload user. Pengaksesan data harus melewati prosedur via bersurat misalnya.