# data[].attributes.body
penyimpangan pancasila era reformasi
1. bruneigate
Bruneigate adalah skandal yang berlangsung pada penghujung masa kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Indonesia pada tahun 2000. Gus Dur dituduh telah menyelewengkan US$2 juta yang merupakan sumbangan dari Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah untuk rakyat Aceh.

2.

# data[].attributes.body
Peristiwa Trisakti (1998)
Masa reformasi di Indonesia terjadi pada Mei 1998. Penyebab peristiwa era reformasi adalah krisis ekonomi dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Suharto.

Kerusuhan yang terjadi saat krisis ekonomi yang memicu era reformasi di Indonesia pada Tahun 1998 (Wikimedia Commons)

Kepercayaan tersebut  menurun karena pemerintah tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang sedang dialami Indonesia pada 1997. Jadi dua sebab ini saling berkaitan ya. Apa saja sih, yang terkait dengan masa reformasi di Indonesia? Yuk, kita mengenal masa reformasi Indonesia!

Kondisi  pemerintahan Indonesia sebelum masa reformasi 1998 didominasi oleh kalangan militer, sehingga demokrasi kurang berjalan dengan baik. Selain itu, perekonomian juga terpuruk yang disebabkan karena Korupsi Kolusi dan Nepotisme marak terjadi dan bergantungnya ekonomi Indonesia pada bantuan modal asing.

1. Tragedi Trisakti

Latar Belakang dan Penyebab Tragedi Trisakti

Termasuk di antaranya adalah mahasiswa Universitas Trisakti. Para mahasiswa menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi Indonesia pada awal 1998 yang dipengaruhi krisis finansial Asia 1997-1999. Peristiwa yang mengawali gerakan reformasi adalah terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Saat itu, terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran, yang menyebabkan empat orang mahasiswa gugur dengan luka tembakan.

Keempat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan. Peristiwa tersebut memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar pada 13-14 Mei 1998.

2. Kerusuhan dan Penjarahan Massal

Akibat peristiwa tragedi Trisakti, terjadilah kerusuhan berupa perusakan pertokoan, rumah, perkantoran, dan kendaraan milik warga. Kerusuhan terjadi di banyak lokasi di ibu kota.

Sasaran utama dari para pelaku kerusuhan adalah aset milik masyarakat keturunan Tionghoa di Jakarta. Banyak pertokoan, kantor-kantor, bahkan rumah pribadi yang dianggap milik masyarakat keturunan Tionghoa dibakar, dihancurkan, dan juga dijarah.
Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak.[2]
Menurut Andy, Kitab UU Hukum Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun pada kasus Mei 1998, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam. Sebanyak 85 korban saat itu (data Tim Pencari Fakta Tragedi Mei 1998) mengalami pemerkosaan anal, oral, dan/atau disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal perkosaan Kitab UU Hukum Pidana.[9]

3. Pendudukan Gedung MPR/DPR

Dengan banyaknya kerusuhan yang terjadi, gugurnya 4 orang mahasiswa Trisakti juga turut menyulut api amarah dari kalangan mahasiswa. Salah satu unsur terbesar yang melakukan demonstrasi adalah para mahasiswa.

Pada 20 Mei para demonstran mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR dan mendesak agar Presiden Suharto lengser dari jabatannya. dan mereka mulai menduduki pos pemerintahan penting termasuk Gedung MPR/DPR di Senayan.

Akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari badan legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, suatu peristiwa bersejarah terjadi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Suharto secara resmi mengumumkan untuk meletakkan jabatannya.

sumber:
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6282784/tragedi-trisakti-penyebab-dan-kronologi-gugurnya-4-mahasiswa
https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-masa-reformasi-di-indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998

# data[].attributes.body
Masa reformasi dimulai sejak tumbangnya pemerintahan Suharto. Presiden pertama masa reformasi adalah B.J Habibie yang pada awalnya menjabat sebagai wakil presiden Suharto. Meski sudah memasuki masa reformasi penyimpangan-penyimpangan terhadap penerapan Pancasila masih banyak terjadi. Diantaranya adalah:

1. Kebijakan pemerintah belum dilaksanakan pada era B.J Habibie.

2. Pembubaran Departemen Penerangan pada masa Gus Dur.

3. Terdapat masalah disintegrasi seperti GAM dan OPM pada masa Gus Dur.

4. Adanya kasus Brunei Gate pada masa Gus Dur.

5. Gagalnya diplomasi yang menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan.

6. Tidak ada upaya tegas dalam memberantas korupsi pada era Megawati.

7. Adanya kenaikan BBM pada masa SBY yang tidak mensejahterakan rakyat.

8. Dibatasinya KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi pada era Jokowi. Dengan demikian dapat dipahami jikan penyimpangan-penyimpangan masa reformasi masih banyak dilakukan, terutama pada masalah KKN, di mana para pemimpin tidak secara serius melakukan pemberantasan KKN yang terjadi.

sc:https://roboguru.ruangguru.com/forum/yang-termasuk-dengan-penyimpangan-pancasila-pada-masa-reformasi-ditandai-dengan-_FRM-FK53TAAH

# data[].attributes.body
Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa reformasi di setiap masa kepemimpinan :

Presiden B.J.Habibie (1998-1999)

Kebijakan pemerintah yang belum bisa terlaksana, dikarenakan proses pembuatan UU yang menunjukan secara tergesa-gesa.

Presiden Gus dur (1999-2001)

Kasus pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan, dimana kemudian menimbulkan persoalan baru bagi rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak memikirkan pengganti dari departemen yang telah dibubarkan tersebut.

Tidak hanya mengenai masalah disintegrasi saja, namun masalah lain seperti pemberantasan KKN, pelanggaran Hak Asasi Manusia, reformasi birokrasi, pendidikan, pengangguran, dan lain sebagainya juga masih belum ada penyelesaiannya secara maksimal.

Presiden Megawati (2001-2004)

Kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat, dan hanya berorientasi pada kalangan tertentu saja. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk lepas dari tekanan pihak-pihak asing.

Gagalnya proses diplomasi Indonesia yang menyebabkan lepasnya kepulauan Sipadan-Ligitan dari kepulauan Indonesia.

Kegagalan partai politik  untuk terlihat dalam pemerintahan gotong royong yang seharusnya dapat mengartikulasikan kepentingan rakyat Indonesia.

Tidak adanya upaya pemberantasan KKN yang menyebabkan praktik korupsi semakin banyak di Indonesia. Bahkan kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pelaku korupsi juga secara terang-terangan menyimpang dari konstitusi maupun nilai keadilan.

Presiden SBY (2004-2014)

Kenaikan harga BBM yang sangat mahal, sehingga dianggap sebagai harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia dimana mencapai Rp. 6.500,-. Kondisi tersebut pastinya tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 dan 34 mengenai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. kegagalan dalam upaya menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat juga tidak terhindarkan, dimana melalui adanya pembagian kompensasi BBM sebesar Rp. 300.000,- KK per bulan bagi masyarakat miskin.

Presiden Jokowi (2014-sekarang)

Pemerintahan Jokowi yang terlalu bergantung kepada modal asing, sehingga menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemandirian ekonomi dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pengalihan tata-niaga sejumlah barang publik, seperti BBM, tarif transportasi, dan lain sebagainya kepada publik.

Masih maraknya korupsi dan tingginya angka pengangguran di Indonesia, sehingga menjauhkan dari cita-cita Indonesia dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

https://apamaksud.com/penyimpangan-pancasila-pada-era-reformasi

# data[].attributes.body
Pada Masa Kepemimpinan Jokowi

Penyimpangan pada masa reformasi yang terakhir dapat dilihat dari berlangsungnya pemerintahan Presiden Jokowi, dimana dimulai sejak tanggal 20 Oktober 2014 hingga saat ini. Beberapa penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah:

Pemerintahan Jokowi yang terlalu bergantung kepada modal asing, sehingga menjauhkan Indonesia dari cita-cita kemandirian ekonomi dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pengalihan tata-niaga sejumlah barang publik, seperti BBM, tarif transportasi, dan lain sebagainya kepada publik.

Masih maraknya korupsi dan tingginya angka pengangguran di Indonesia, sehingga menjauhkan dari cita-cita Indonesia dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

Pada Masa Kepemimpinan SBY

Presiden Susilo Bambang Yudoyono atau yang lebih dikenal dengan Presiden SBY menjabat dua kali dalam pemerintahan Indonesia, yaitu untuk periode 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2009, dan juga untuk periode 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Walaupun mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk menjabat dan memimpin pemerintahan Indonesia selama 2 periode, namun bukan berarti tidak ada penyimpangan terhadap konstitusi maupun Pancasila sebagai dasar negara yang terjadi. Beberapa penyimpangan yang sempat terjadi diantaranya adalah :

Kenaikan harga BBM yang sangat mahal, sehingga dianggap sebagai harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia dimana mencapai Rp. 6.500,-. Kondisi tersebut pastinya tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 dan 34 mengenai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. kegagalan dalam upaya menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat juga tidak terhindarkan, dimana melalui adanya pembagian kompensasi BBM sebesar Rp. 300.000,- KK per bulan bagi masyarakat miskin.

Pada Masa Kepemimpinan Megawati

Masa kepemimpinan Presiden Megawati sendiri berlangsung sejak tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Dimana pada masa kepemimpinannya juga dianggap gagal dalam melaksanakan agenda reformasi, terlebih lagi ada beberapa penyimpangan konstitusi dan Pancasila yang terjadi sehingga krisis bangsa juga tidak dapat diatasi. Beberapa penyimpangan yang terjadi diantaranya adalah:

Kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan aspirasi rakyat, dan hanya berorientasi pada kalangan tertentu saja. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia tidak mampu untuk lepas dari tekanan pihak-pihak asing.

Gagalnya proses diplomasi Indonesia yang menyebabkan lepasnya kepulauan Sipadan-Ligitan dari kepulauan Indonesia.

Kegagalan partai politik  untuk terlihat dalam pemerintahan gotong royong yang seharusnya dapat mengartikulasikan kepentingan rakyat Indonesia.

Tidak adanya upaya pemberantasan KKN yang menyebabkan praktik korupsi semakin banyak di Indonesia. Bahkan kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pelaku korupsi juga secara terang-terangan menyimpang dari konstitusi maupun nilai keadilan.

https://apamaksud.com/penyimpangan-pancasila-pada-era-reformasi

# data[].attributes.body
- Minimal 3 peristiwa penyimpangan
- Berisi deskripsi tentang persitiwa tersebut
- Ada nama tokoh
- Gambar terkait peristiwa tersebut