# data[].attributes.body
Siswa dapat mengevaluasi pemerintahan Suharto pada masa Orde Baru

# data[].attributes.body
Dalam mempelajari sejarah pemerintahan Suharto pada masa Orde Baru, penting bagi kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman agar pemahaman kita tentang kepemimpinan dan kebijakan yang diterapkan dapat dilihat dari sudut pandang etika dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil.

Hal ini tercermin dalam firman Allah di dalam Al-Qur’an, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil” (QS. An-Nisa: 58).

Dalam konteks pemerintahan Suharto, kita bisa melihat bagaimana stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi fokus utama, sebuah tindakan yang dapat dinilai sebagai usaha untuk menjaga amanah kesejahteraan rakyat, meskipun terdapat berbagai perdebatan mengenai keadilan dalam penerapan kebijakannya.

# data[].attributes.body
Temukan informasi dari video di atas!

# data[].attributes.headline
30 September 1965: Gerakan 30 September (G 30 S/PKI)

# data[].attributes.subject
30 September 1965: Gerakan 30 September (G 30 S/PKI)

# data[].attributes.body
https://www.youtube.com/watch?v=KoEDRc2gq6c

Gerakan 30 September (G 30 S/PKI) adalah peristiwa kontroversial di mana sekelompok perwira militer mencoba mengambil alih pemerintahan Indonesia, yang mengakibatkan kematian enam jenderal tinggi TNI.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kenapa G30S Terjadi? | Latar Belakang G30SPKI

# data[].attributes.body
Tritura adalah tuntutan oleh mahasiswa dan pemuda yang meliputi pembubaran PKI, pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan penurunan harga kebutuhan pokok pada tahun 1966.

# data[].attributes.body
Pahlawan Ampera adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang gugur dalam perjuangan menuntaskan Tritura. Mereka dianggap pahlawan dalam mendukung pergeseran kekuasaan.

# data[].attributes.body
https://drive.google.com/file/d/16i6LSWDn-ZsO0h8isRY3q1HoS-SBNdwQ/view?usp=drivesdk

# data[].attributes.headline
27 Maret 1968: Pelantikan Suharto Menjadi Presiden

# data[].attributes.subject
27 Maret 1968: Pelantikan Suharto Menjadi Presiden

# data[].attributes.body
Setelah Surat Perintah Sebelas Maret dan berbagai perubahan politik, Suharto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia menggantikan Sukarno pada tahun 1968.

# data[].attributes.body
Pemilu pertama pada masa Orde Baru yang dilakukan di bawah Suharto. Pemilu ini mengukuhkan kekuatan politik Suharto dan Golkar sebagai alat politik utama pemerintahan.

# data[].attributes.headline
1974: Kebijakan Ekonomi Pertama - REPELITA I

# data[].attributes.subject
1974: Kebijakan Ekonomi Pertama - REPELITA I

# data[].attributes.body
Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pertama dicanangkan pada tahun 1969 hingga 1974, fokus pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

# data[].attributes.headline
1988: Kebijakan Kesejahteraan - Program KB

# data[].attributes.subject
1988: Kebijakan Kesejahteraan - Program KB

# data[].attributes.body
Pada tahun 1988, Program Keluarga Berencana (KB) digalakkan untuk mengontrol laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia.

# data[].attributes.body
Surah Al-Maidah ayat 8 menekankan pentingnya keadilan dalam segala situasi, bahkan terhadap orang atau kelompok yang tidak disukai. Ayat tersebut berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Maidah: 8)

Dalam konteks ayat ini, kepemimpinan diharapkan menegakkan keadilan tanpa memandang kelompok, status, atau perasaan pribadi. Setiap keputusan yang diambil harus dilandasi oleh prinsip keadilan yang objektif, tidak dipengaruhi oleh kebencian atau emosi.

# data[].attributes.headline
1984: Kebijakan Pendidikan - Wajib Belajar

# data[].attributes.subject
1984: Kebijakan Pendidikan - Wajib Belajar

# data[].attributes.body
Suharto mengeluarkan kebijakan wajib belajar enam tahun pada tahun 1984, sebagai bagian dari usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

# data[].attributes.headline
Ringkasan (Kebijakan dan peristiwa penting)

# data[].attributes.subject
Ringkasan (Kebijakan dan peristiwa penting)

# data[].attributes.body
Protes mahasiswa dan tekanan ekonomi menyebabkan Suharto mengundurkan diri dari jabatannya pada Mei 1998, menandai akhir dari era Orde Baru.

# data[].attributes.body
Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) adalah surat perintah yang diberikan Presiden Sukarno kepada Suharto, memberikan kewenangan kepada Suharto untuk mengambil tindakan menjaga keamanan dan ketertiban negara.