# data[].attributes.body
Menjalankan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Menyusun dan mengevaluasi program kerja pemerintah.

Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menjaga hubungan dengan negara lain.

# data[].attributes.body
Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945

# data[].attributes.body
Lembaga Eksekutif

Presiden

Lembaga Legislatif

MPR (Majelis Perwakilan Rakyat)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Lembaga Yudikatif

MA (Mahkamah Agung)

MK (Mahkamah Konstitusi)

KY (Komisi Yudisial)

Lembaga Eksaminatif

BPK (Badan Pemerika Keuangan)

# data[].attributes.body
Membuat undang-undang.

Menetapkan anggaran negara.

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Menjalin hubungan dengan negara lain.

Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

# data[].attributes.body
Menjaga kepastian hukum.

Menyelesaikan sengketa hukum.

Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Menjalin hubungan dengan negara lain.

# data[].attributes.body
Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Di Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet.

# data[].attributes.body
Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

# data[].attributes.body
Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Peradilan lainnya.

# data[].attributes.body
Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab serta berdasarkan Pancasila. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga negara harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut.

# data[].attributes.body
Dalam hal ini, lembaga negara harus menjaga kestabilan keamanan, politik, hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan. Selain itu, lembaga negara juga harus menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis.

# data[].attributes.body
Memegang kekuasaan tertinggi atas seluruh TNI.

Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

Menyatakan keadaan bahaya.

Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Memberi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas menasihati Presiden.

Mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu Presiden.

# data[].attributes.body
Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).

Menerima RUU yang diajukan oleh DPD.

Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.

Menetapkan UU bersama dengan Presiden.

Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU.

Memberi persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden.

Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang disampaikan BPK

Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang berdampak luas bagi negara rakyat terkait dengan beban keuangan negara.

Melakukan pengawasaan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah.

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.

Menyerap, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat.

Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang ataupun perdamaian dengan Negara lain serta menangkat dan memberhentikan Komisi Yudisial.

Memberikan pertimbganan Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi serta mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain.

Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden.

Memilih 3 hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.

# data[].attributes.body
Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR.

Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR.

Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan ileh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya merain

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan

sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-

lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

# data[].attributes.body
Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan bawahnya dalam lingkup peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili dalam tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memiliki wewenang tambahan yang diberikan oleh undang-undang.

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

# data[].attributes.body
Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.

MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final, untuk menguji undang-undang terhadap UUD.

MK juga memiliki wewenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD.

MK terdiri dari sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dengan tiga orang diajukan oleh Mahkamah Agung, tiga oleh DPR, dan tiga oleh Presiden.

# data[].attributes.body
Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 menetapkan Komisi Yudisial sebagai sebuah entitas mandiri dengan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan memiliki wewenang lainnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur lebih lanjut dengan undang-undang, seperti yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

# data[].attributes.body
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, dengan setiap provinsi menentukan empat anggota DPD. Keanggotaan DPD diresmikan melalui keputusan Presiden, dan masa jabatan anggota DPD berlangsung selama 5 tahun, bersamaan dengan anggota DPD yang baru saat mengucapkan sumpah.

DPD berwenang mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang isu-isu terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

DPD berpartisipasi dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta isu-isu keuangan pusat-daerah yang diajukan oleh DPR dan pemerintah.

DPD dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk tindak lanjuti.

# data[].attributes.body
Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Mahfud MD, demokrasi di Indonesia pada era reformasi masih bersifat prosedural dan belum substansial. Pemilu dilaksanakan belum dilakukan secara luber dan jurdil sehingga belum menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Oleh karenanya, demokrasi belum mampu membentuk pemerintahan yang mampu mensejahterakan rakyat.

# data[].attributes.body
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menerapkan demokrasi dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. Di Indonesia sistem demokrasi mulai semarak kembali sejak era Orde Baru (1966) karena di masa pemerintahan Soeharto masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negara melalui Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selain itu, lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR baik di pusat maupun daerah, MPR, dan lain-lainnya juga mulai menjalankan fungsinya untuk menampung suara rakyat.

# data[].attributes.headline
Upaya Pemerintah yang Dapat Dilakukan No.1

# data[].attributes.subject
Upaya Pemerintah yang Dapat Dilakukan No.1

# data[].attributes.body
Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pemilu agar dapat menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pemilu, meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, dan memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran pemilu.

# data[].attributes.headline
Upaya Pemerintah yang Dapat Dilakukan No.2

# data[].attributes.subject
Upaya Pemerintah yang Dapat Dilakukan No.2

# data[].attributes.body
Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, seperti pemilu, pemilihan kepala daerah, dan pengambilan keputusan publik lainnya. Pemerintah seharusnya memberikan akses informasi yang lebih baik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, dan memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat.

# data[].attributes.headline
Upaya Pemerintah yang Dapat Dilakukan No.3

# data[].attributes.subject
Upaya Pemerintah yang Dapat Dilakukan No.3

# data[].attributes.body
Pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran negara dan pemberantasan korupsi. Secara sederhana, pemerintah harus memperkuat mekanisme pengawasan publik, meningkatkan akses informasi publik, dan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan seperti KPK dan BPK.