# data[].attributes.attachment_link.title
Sejarah Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

# data[].attributes.attachment_link.title
Materi Sejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Latar bekalang, isi, tujuan, dampak)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Salah satu peristiwa besar dalam sejarah

Latar Belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Latar belakang terjadinya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tak bisa dipisahkan dari kegagalan Konstituante membentuk sebuah UUD baru pengganti UUD Sementara 1950. Kegagalan tersebut disebabkan karena kurangnya kesepakatan di Konstituante, yang terbelah mengenai paham kenegaraan yang hendak diterapkan dalam konstitusi.

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 melalui Dewan Konstituante dan rentetan peristiwa politik selama masa demokrasi liberal mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959 mendorong Presiden Soekarno untuk mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini memutuskan untuk membubarkan Konstituante dan mengembalikan UUD 1945 dalam kerangka Demokrasi Terpimpin.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain:
1. Menetapkan pembubaran Konstituante.
2. Menetapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi UUDS 1950.
3. Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dari daerah.
4. Membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan dikeluarkannya Dekrit ini, Kabinet Djuanda dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja. Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet ini, mengakhiri masa pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi parlementer.

Dampak Positif Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memberikan dampak positif bagi Indonesia.

1. Pertama, dekrit ini menyelamatkan negara dari masalah perpecahan dan krisis politik karena mengatur kembali aturan dasar dengan UUD 1945.

2. Kedua, dekrit ini membuka jalan untuk pembentukan lembaga penting seperti MPRS dan DPAS, yang membantu menjaga kesatuan bangsa.

3. Ketiga, dekrit ini menjadi dasar bagi Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin, di mana beliau memiliki peran besar dalam pengambilan keputusan untuk negara.

Dengan Dekrit Presiden ini, Indonesia mengalami perubahan positif yang membantu menjaga stabilitas dan arah pemerintahan.

Keterkaitan dengan Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak penting dalam sejarah masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Dekrit ini menjadi pijakan bagi Presiden Soekarno untuk menerapkan sistem ini yang berlangsung dari 1959 hingga 1966.

Dalam Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan negara. Meskipun banyak kontroversi seputar sistem ini, tetapi ada pihak yang melihatnya sebagai upaya untuk mengatasi instabilitas politik dan menggalang persatuan dalam menghadapi tantangan pembangunan bangsa.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah peristiwa bersejarah dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dekrit ini memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi dan membentuk dasar bagi penerapan Demokrasi Terpimpin. Meskipun kontroversial, dekrit ini berhasil menyelamatkan negara dari perpecahan dan memberikan landasan bagi pembangunan bangsa.

# data[].attributes.attachment_link.title
Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Latar Belakang, dan Dampak Positifnya - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut

# data[].attributes.attachment_link.description
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi langkah-langkah penting. Pertama, Konstituante dibubarkan. Kedua, UUD 1945 kembali dijadikan konstitusi Indonesia, dan UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Ketiga, dibentuk MPRS yang terdiri dari anggota DPR dan utusan golongan dari daerah. Terakhir, dibentuk DPAS.

# data[].attributes.attachment_link.title
Masa Demokrasi Terpimpin: Penyimpangan pada Masa Demokrasi Terpimpin | Part 4

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin dirintis pasa 1957 dan resmi berjalan pasa 1959 pasa daat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa Demokrasi Parlementer dengan kembali melaksanakan UUD 1945.

Namun pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut sebagai berikut:
Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya
Penpres yang tidak ada dalam UUD 1945

Penetapan Presiden (Penpres) merupakan keputusan presiden yang dikeluarkan presiden sendiri. Penpres memiliki kedudukan yang sama dengan Undang-Undang. Namun, sejak adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan beberapa perubahan melalui Penpres.

Beberapa Penpres yang dicetuskan Presiden Soekarno tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di antaranya:

Melalui Penpres No.2 tahun 1959, presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Seharusnya anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan diangkat oleh Presiden.

Membubarkan DPR hasil pemily 1955

Berdasarkan Penpres No. 3 tahun 1960, presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) hasil Pemilu 1955. Presiden menggantinya dengan
Dewan Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) melalui Penpres No. 4 tahun 1960.

Seharusnya kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden.
Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Penetapan presiden seumur hidup

MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden sumur hidup. Hal ini berdasarkan Ketetapan MPRS No. III/MPRS Tahun 1963.

Usulan ini dicetuskan oleh Angkatan 45 atau Angkatan Kemerdekaan, terutama AM Hanafi dan Ketua MPRS Chaerul Saleh.

Mereka mengusulkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup karena AM Hanafie khawatir jika PKI kembali memenangi pemilu, maka akan terjadi perang saudara.

Namun, hal tersebut dinilai menyimpang dari UUD 1945. Seharusnya Presiden dipilih setiap lima tahun sekali melalui pemilu sebagaimana amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur hidup.

Pada akhirnya, keputusan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak lagi berlaku.
(Sumber: KOMPAS.com/ Verelladevanka Adryamarthanino | Editor: Tri Indriawati) Suka baca tulisan-tulisan seperti ini? Bantu kami meningkatkan kualitas dengan mengisi survei Manfaat Kolom Skola
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
penyimpangan uud 1945 masa demokrasi termpimpin

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
penetapan presiden masa demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
penyimpangan uud 1945 pada masa demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
penyimpangan uud 1945 pada masa demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
penyimpangan uud 1945 pada masa demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.title
Penyimpangan UUD 1945 pada Masa Demokrasi Terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.description
Pada perkembangannya, pada masa Demokrasi Terpimpin justru terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut sebagai berikut

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pernahkah RG Squad mendengar tentang sistem demokrasi terpimpin? Sistem ini pernah diberlakukan oleh presiden pertama kita. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin, dan berlaku sampai tahun 1965. Kalian harus tahu nih, ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar, dan cenderung mengarah ke otoriter. Sehingga, selama pelaksanaan sistem tersebut, terdapat penyimpangan demokrasi terpimpin.

Bung Hatta pernah mengatakan kalau konsep demokrasi terpimpin bertujuan baik. Namun cara-cara dan langkah yang diambil, terlihat menyimpang dan jauh dari tujuan awal. Pada faktanya, sistem demokrasi ini menyimpang dari UUD 1945 dan pancasila, salah satunya ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR. Selain itu, ada tujuh penyimpangan lainnya yaitu:

1. Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)

2. Prosedur pembentukan MPRS

Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu.
3. Prosedur pembentukan DPAS
Karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.

4. Prosedur pembentukan DPRGR

Karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.

5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN

Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.

6. Pengangkatan presiden seumur hidup

Karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.

7. Pembentukan MPRS

Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, RG Squad! Ketujuh penyimpangan itulah yang pernah dilakukan saat Soekarno memberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Pemberlakuan sistem ini justru membuat pemerintahannya terkesan otoriter atas kebijakan-kebijakan yang dibuat olehnya. Selain penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945, Soekarno juga membuat penyimpangan terhadap politik luar negeri.

Gimana kamu sampai di sini, sudah paham? Buat RG Squad yang ingin belajarnya jadi lebih seru bareng teman-teman se-Indonesia, bisa banget nih gabung di ruangbelajar Plus dan temukan materi pelajaran menariknya lainnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
7 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945 | Sejarah Kelas 9

# data[].attributes.attachment_link.description
Pernahkah RG Squad mendengar tentang sistem demokrasi terpimpin? Sistem ini pernah diberlakukan oleh presiden pertama kita. Tahun 1959, Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi liberal dengan sistem demokrasi terpimpin, dan berlaku sampai tahun 1965. Kalian harus tahu nih, ketika sistem ini diberlakukan, kekuasaan presiden menjadi sangat besar, dan cenderung mengarah ke otoriter.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bobo.id - Pada materi PPKn Kelas XI SMA, kita akan belajar tentang penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin.

Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959.

Dekrit ini dianggap menandai kekuasaan Presiden Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan.

Pada saat itu, Presiden Soekarno mengganti sistem pemerintahan demokrasi liberal jadi demokrasi terpimpin.

Alasannya adalah demokrasi terpimpin dianggap bisa jadi demokrasi yang bermusyawarah dan perwakilan.

Namun dalam penerapannya, kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan mengarah pada perilaku otoriter.

Hal ini membuat munculnya penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, khususnya terhadap UUD 1945.

UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber tertinggi di Indonesia. Ia sudah ada sehari setelah kemerdekaan RI.

Ada beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin, antara lain:

Presiden membentuk MPRS

Penetapan presiden seumur hidup

Membubarkan DPR.

Ketiganya merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945 yang jadi sumber hukum tertinggi. Berikut penjelasannya:
Baca Juga: Demokrasi Terpimpin: Pengertian, Sejarah Singkat, dan Ciri-cirinya
1. Presiden Membentuk MPRS

MPRS adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang menjadi cikal bakal MPR.

PROMOTED CONTENT

# data[].attributes.attachment_link.title
Bentuk Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada Masa Demokrasi Terpimpin - Bobo

# data[].attributes.attachment_link.description
UUD 1945 sudah ada sejak sehari setelah kemerdekaan Indonesia. Apa saja bentuk penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa demokrasi terpimpin?

# data[].attributes.attachment_link.description
Kekuatan Politik Demokrasi Terpimpin CERITANYA..... 1959 - 1965 Ketika TNI AD mensinyalir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI AD mengambil tindakan berdasarkan UU Keadaan

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin menjadi pembalikan proses politik yang berjalan di masa demokrasi parlementer.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peta kekuatan politik Demokrasi Terpimpin mengalami pasang surut.

Kekuatan politik Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1965, seluruh kekuasaan negara dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menjalankan tugasnya dengan didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya.

Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting yang terangkum dalam Manisfeesto Politik, yaitu:

Undang-Undang Dasar 1945

Sosialisme Indonesia

Demokrasi Terpimpin

Ekonomi Terpimpin

Kepribadian Indonesia

Sejak tahun 1961, Manifesto Politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan.

Beberapa surat kabar yang pro Masyumi dan PSI menolak ide tersebut, sehingga dilarang terbit oleh pemerintah.
Baca juga: Perkembangan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Konflik dengan DPR

Dalam perkembangan pilitik Demokrasi Terpimpin, terjadi pecah konflik antara Presiden dan DPR karena banyak fraksi yang menolak kebijakan Presiden Soekarno. Puncak konflik terjadi, ketika DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan pemerintah.

Penolakan tersebut kemudian dijadikan alasan Presiden untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah itu, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwkilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pemilihan anggota DPR dilakukan oleh presiden sendiri dan harus terikat dengan aturan presiden.

Partai politik

Politik Demokrasi Terpimpin juga membatasi adanya partai politik. Pembatasan dilakukan melalui Penetapan Presiden No 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai yang berbunyi:

Menerima dan membela konstitusi 1945 dan Pancasila

Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya.

Partai politik setidaknya memiliki cabang diseperempat wilayah Indonesia.

Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai.

Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan.

Hingga 1961, pemerintah hanya mengakui sembilan partai politik yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti dan Partindo.
Baca juga: Kehidupan Masyarakat Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin
Ajaran Resopim

Revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional (Resopim) bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno.

Intinya seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan, yang disebut Panglima Besar Revolusi yaitu Presiden Soekarno.

Presiden seumur hidup dan Nasakom

MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden sumur hidup dalam Sidang Umum 1063.

Presiden Soekarno mendapat tiga dukungan yaitu, nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom).

Sistem pemerintahan yang dikembangkan Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
peta kekuatan politik nasional demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.title
Politik Demokrasi Terpimpin: Peta Kekuatan Politik Nasional

# data[].attributes.attachment_link.description
Antara tahun 1960-1965, peta kekuatan politik nasional terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara.

# data[].attributes.attachment_link.title
Peta Kekuatan Politik Nasional Masa Demokrasi Terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959-1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata.

Soekarno tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal prediktif yang merupakan tujuan dari penguasa pra-kolonial. Soekarno menginginkan sebuah revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa.

Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah politik bebas-aktif.

Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol USDEK yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesia masa Demokrasi Parlementer
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penerapan politik bebas-aktif pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner dan radikal.

Dalam jurnal Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin (2018) karya Sandi Dwi dan Corry Liana, karakteristik dari politik luar negeri Indonesia adalah kekuatan dan ketegasan.

Diplomasi yang diajukan oleh Indonesia harus direalisasikan dan bersifat tuntutan yang berfokus pada ketercapaian kepentingan nasional.

Sifat politik luar negeri bebas-aktif

Sifat politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional, sebagai berikut :

Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia.
Baca juga: Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia
Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda.

Kebijakan Soekarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara utuh.

Dok. Non-Aligned Movement Para pimpinan negara penggagas Gerakan Non-Blok dalam Konferensi Belgrade (1961), dari kiri ke kanan: PM India Jawaharlal Nehru, PM sekaligus Preiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito.

Politik New Emerging Forces (NEFOS)

Gagasan politik NEFOS disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan NEFOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno ''Membangun Dunia Kembali'' yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme.

Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama (OLDEFOS) dan kekuatan baru yang berisi negara progresif (NEFOS).
Baca juga: Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia
Soekarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok untuk bersama-sama melawan dominasi OLDEFOS di dunia Internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB.

Konfrontasi Indonesia dan Malaysia

Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru ( neo-imperialism) di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia.

Untuk melawan neo-imperialism, Soekarno memutuskan untuk keluar dari PBB dan melakukan operasi dwikora terhadap Malaysia.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
politik luar negeri masa demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
politik luar negeri indonesia masa demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
politik luar negeri indonesia masa demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
politik luar negeri indonesia masa demokrasi terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.title
Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Demokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959-1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

Masa Demokrasi Terpimpin adalah periode ketika semua keputusan diserahkan pada Kepala Negara. Masa ini berlangsung mulai dari 1959 sampai 1965. Ketika itu, presiden bisa rangkap jabatan misal sebagai pimpinan militer.

Demokrasi Terpimpin atau juga dikenal Masa Orde Lama dipimpin oleh presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno. Pemerintahan Indonesia pada saat itu dinilai banyak menyimpang dari UUD 1945.

Sifat Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Menurut buku Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Pemilu 2009 oleh A Kardiyat Wiharyanto dan Anton Haryono, politik luar negeri Indonesia selama Demokrasi Terpimpin condong ke blok komunis atau blok timur.

Pada masa itu, Indonesia banyak melakukan kerjasama dengan negara komunis, seperti Uni Soviet. Meski begitu, mengutip dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial 3 oleh Ratna, dkk, politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin tetap bersifat konfrontatif atau bebas-aktif.

Sebab politik luar negeri Indonesia bersifat bebas-aktif, revolusioner, dan cenderung berpihak ke blok timur, maka pergaulan Indonesia di dunia internasional menjadi sempit.

Berikut beberapa kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin:

Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda (17 Agustus 1960).

Mengirim kontingen pasukan perdamaian yaitu pasukan Garuda II ke Kongo (10 September 1960).

Indonesia ikut terlibat dalam Gerakan Non Blok (September 1961).

Pembebasan Irian Jaya (1962).

Konfrontasi dengan Malaysia (1963)

Menyelenggarakan Games of the New Emerging Forces atau Ganefo I (1963).

Indonesia keluar dari keanggotaan PBB (1964).

Mempraktikkan politik luar negeri yang condong ke negara-negara sosialis-komunis atau blok timur.

Indonesia membuka hubungan poros Jakarta-Peking (Indonesia-RRC) dan poros Jakarta-Pnom Penh-Hanoi-Peking- Pyongyang (Indonesia - Kamboja - Vietnam Utara-RRC-Korea Utara).

Kebijakan-kebijakan tersebut dinilai berhasil mencapai cita-cita politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas-aktif.

Landasan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin, ada 4 dokumen yang dijadikan sebagai landasan politik luar negeri Indonesia, yaitu:

1. UUD 1945

2. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita".

Amanat ini terkenal sebagai "Manifesto Politik Republik Indonesia". Manifesto politik dijadikan sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960, tanggal 29 Januari 1960, dan diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1/1960, tanggal 19 November 1960.

3. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang berjudul "Jalannya Revolusi Kita".

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 9 November 1960 menjadi "Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia".

4. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Umum PBB yang berjudul "Membangun Dunia Kembali". Pidato ini ditetapkan sebagai "Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia" dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, tanggal 19 November 1960.

Kemudian berdasarkan Keputusan Dokumen Pelaksanaan Anggaran No. 2/Kpts/Sd/61, tanggal 19 Januari 1961, dinyatakan sebagai "Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Republik Indonesia" dan sebagai "Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Luar Negeri Republik Indonesia".

Itu tadi mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin. Dapat disimpulkan, politik luar negeri Indonesia di masa itu condong ke blok timur meski tetap berprinsip bebas-aktif. Semoga bermanfaat ya Detikers.

Simak Video "Siap Bangkit Lagi Seusai 'Mati Suri', Begini Sejarah Friendster"
[Gambas:Video 20detik]
(row/row)

# data[].attributes.attachment_link.title
Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Condong ke Mana?

# data[].attributes.attachment_link.description
Di masa Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong pada salah satu blok meski tetap menganut bebas aktif. Periode ini terjadi pada 1959-1965.

# data[].attributes.attachment_link.title
Sejarah Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

# data[].attributes.attachment_link.description
Apa saja penyimpangan dan kelebihan politik luar negeri Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin?

# data[].attributes.attachment_link.title
POLITIK LUAR NEGERI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

# data[].attributes.attachment_link.title
Pandangan Politik Luar Negeri pada Masa Demokrasi Terpimpin Soekarno

# data[].attributes.attachment_link.description
Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur atau komunis. Simak informasinya di sini.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kenapa G30S Terjadi? | Latar Belakang G30SPKI

# data[].attributes.attachment_link.title
G30S PKI: Sejarah, Tujuan dan Tokoh yang Gugur

# data[].attributes.attachment_link.description
G30S PKI G30S PKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - G30S PKI atau gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat hari ini (30/9), 56 tahun silam.

PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4 persen suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU.

Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh Sosialis Belanda, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet atau dikenal dengan Henk Sneevliet.

Dikutip dari buku Sejarah untuk Kelas XII oleh Nana Supriatna, ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam (SI). Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semaoen dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI.

Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Semaoen sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Dalam buku Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik 1897-1925 yang ditulis oleh Harry A. Poeze, Tan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun, nama yang diusulkannya ditolak oleh Semaoen.

Sejarah G30S PKI

Peristiwa G30S PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer.

Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Brackman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni "If everything depends on the communist, we would follow the peaceful way (bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian)."

Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Ze Dong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang.

G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965.

Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju Lubang Buaya.

Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Tujuan G30S PKI

Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah RRC dan Uni Soviet.

Selain itu, dikutip dari buku Sejarah untuk SMK Kelas IX oleh Prawoto, beberapa tujuan G30S PKI adalah sebagai berikut:

1. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis.

2. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan.

3. Mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis.

4. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis.

5. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional.

Kronologi G30S PKI

Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional.

Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat.

Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta.

Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam, pergantian hari Kamis, 30 September 1956 menuju hari Jumat, 1 Oktober 1965.

Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik enam orang perwira tinggi Angkatan Darat.

Enam Jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

Di samping itu, gugur pula ajudan Menhankam/Kasab Jenderal Nasution, Letnan Satu Pierre Andreas Tendean dan pengawal Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun.

Salah satu Jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah AH Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30S PKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiyono.

Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072/Yogyakarta. Sedangkan Letnan Kolonel Sugiyono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta.

Latar Belakang G30S PKI

Secara umum, G30S PKI dilatarbelakangi oleh dominasi ideologi Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM) yang berlangsung sejak era Demokrasi Terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959-1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno.

Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para Jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatarbelakangi pemberontakan G30S PKI.

Itulah sejarah G30S PKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI.

Simak Video "Isi Kuliah Subuh, Anies Cerita Upaya Bung Karno Berantas Buta Huruf"
[Gambas:Video 20detik]
(kri/erd)

# data[].attributes.attachment_link.title
G30S PKI: Sejarah, Tujuan, Kronologi, dan Latar Belakangnya

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - G30S PKI atau gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. Peristiwa ini terjadi tepat hari ini (30/9), 56 tahun silam. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani.

# data[].attributes.attachment_link.title
Dampak Sosial dan Politik G30S PKI bagi Bangsa Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
G30S PKI merupakan peristiwa kelam yang menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Simak latar belakang serta dampak sosial dan politik G30S PKI bagi Indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.description
Kenapa G30S PKI bisa terjadi? Berikut sejarah peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 dan menewaskan enam jenderal dan satu letnan itu.