# data[].attributes.body
Sebagai regulator :
- Mensosialisasikan perubahan aturan PDRD secara berkelanjutan sehingga pemahaman daerah terhadap perubahan tersebut menjadi lengkap
- Perubahan regulasi PDRD sebaiknya tidak menjadi keambiguan bagi daerah dalam pemungutan PDRD

Sebagai Fiskus Daerah :
Sementara perubahan PDRD daerah tetap memberlakukan aturan yang berlaku sampai dengan diterbitkannya aturan yang baru oleh Pusat dan daerah memperbaharui peraturan daerah

# data[].attributes.body
Sebagai regulator PDRD:
- Melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi dan mensosialisasikan pengganti UU tersebut dengan peraturan terkait.
- Mencari alternatif agar potensi loss tidak terjadi dengan membuat kajian dampak dari Usaha menghasilkan energi listrik secara mandiri, baik dari segi ekonomi, lingkungan, sosial untuk mencari altenatif potensi pendapatan.
- mengganti nama objek pajak yang dipermasalahkan menjadi pajak energi listrik secara mandiri

Sebagai Fiskus:
- menghentikan pemungutan pajak PJJ yang dihasilkan mandiri
- melakukan perhitungan ulang potensi pendapatan yang dapat diperoleh dari energi listrik yang diusahakan secara mandiri dan mengajukan perubahan peraturan daerah tentang pajak energi listrik hasil usaha mandiri

# data[].attributes.body
sebagai ragulator pdrd : potensial loss yang besar di daerah harus segera dibuat regulasi pengganti untuk membantu daerah mengatasi potensial loss

Fiskus daerah : berkonsultasi dengan regulator PDRD dan berupaya menerbitkan perda meskipun beresiko tidak sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi untuk meminimalkan potensial loss

# data[].attributes.body
Sebagai regulator PDRD:
Mensosialisasikan Keputusan MK dan menyusun perubahan  UU no 28/2009.

Sebagai Fiskus daerah:
Menghentikan pemungutan PPJ sampai terbitnya revisi UU yang baru

# data[].attributes.body
Selaku Regulator PDRD pusat:
- Mengidentifikasi permasalahan dan dampak yang mungkin muncul misal: potential loss;

- Melakukan sosialisasi terhadap Putusan MK dimaksud;

- Mereformulasi ulang nomenklatur PPJ agar tidak menimbulkan miss persepsi.

Selaku Fiskus Daerah:
· Tidak melakukan pungutan atas jenis pajak yang terkait dengan putusan MK dimaksud sembari menunggu revisi UU No. 28/2009;

·  Optimalisasi pemungutan pajak untuk menutup potential loss yang dialami.

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator: Membuat ketentuan sesuai Putusan MK

Sebagai Fiskus Daerah: Memberikan sosialisasi kepada msayarakat terkait penetapan pajak yang tetap berlaku sebelum adanya revisi.

# data[].attributes.body
Sebagia Regulator PDRD Pusat:
- Membuat alternatif perubahan terhadap pasal yang bertentangan/tidak sesuai.
- Mulai mempersiapkan aturan terbaru sebagia pengganti UU No. 28 Tahun 2018

Sebagai Fiskus Daerah:
- Menyampaikan hasil putusan MK ini kepada pimpinan dan semua pihak yang berkaitan
-Mulai melakukan langkah-langkah yang untuk membuat peraturan daerah baru yang sesuai dengan hasil putusan MK dan meninjau objek pajak baru sebagai alternatif bagi peningkatan pendapatan

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator PDRD : Melakukan sosialisasi Putusan MK
Sebagai Fiskus Pajak : Menunggu revisi UU untuk melakukan pemungutan

# data[].attributes.body
Sebagai regulator : semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan terkait regulasi regulasi yang di buat

Fiskus daerah  :  Menyiapkan strategi dan langkah serta upaya untuk menyikapi perubahan perubahan yang akan terjadi. dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan..

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator : Mencari solusi untuk penyesuaian Regulasi yang sesuai dengan hasil keputusan MK dengan tetap memperhatikan kepentingan fiskus di daerah
Sebagai Fiskus di daerah : Menyesuaikan Peraturan Daerah sesuai dengan hasil keputusan MK dan aturan dari regulator di pusat
mencari potensi pajak baru

# data[].attributes.headline
Sebagai regulator PDRD : Melakukan sosialisasi Putusan MK

# data[].attributes.subject
Sebagai regulator PDRD : Melakukan sosialisasi Putusan MK

# data[].attributes.body
Sebagai Fiskus Daerah : Menunggu revisi UU untuk melakukan pemungutan

# data[].attributes.body
Regulator PDRD
1. Melakukan sosialisasi terhadap keputusan  MK tsb.
2. Merevisi peraturan Ttg PPJ
Fiskus Daerah
1. Optimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah lain
2. Menunggu revisi peraturan Ttg PPJ

# data[].attributes.body
Sebagai regulator PDRD Pusat :
Segera melakukan sosialisasi keputusan tersebut kepada daerah.

Sebagai fiskus daerah :
Mempelajari dan mendiskusikan dengan pimpinan serta menyiapkan perubahan Peraturan Daerah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

# data[].attributes.body
regulator : mematuhi dan menyesuaikan dengan putusan MK
fiskus daerah : mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator PDRD Pusat:
Membentuk ketentuan baru terkait pasal pada Putusan MK sebagai dasar bagi pengenaan pajak dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

Sebagai Fiskus Daerah:
Memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak di Daerah bahwa  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih berlaku sebagai dasar pengenaan PPJ sebelum revisi UU terbit.

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator :
- Mempelajari keputusan MK dan segera menindaklanjuti keputusan tsb
- Melakukan perubahan thdp UU tsb
- Sambil menunggu penyelesaian UU, regulator menyusun surat edaran kepada daerah untuk menghentikan sementara pemungutan pajak tsb

Sebagai Fiskus Daerah :
- Melakukan penghentian pemungutan pajak
- Melakukan reformulasi target pendapatan pada APBD

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator PDRB:
- Segera merubah peraturan yang ada sesuai dengan putusan MK dengan menimbang prinsip keadilan
- melakukan sosialisasi kepada daerah terkait akan adanya perubahan

Sebagai Fiskus Daerah :
Tetap melakukan pemungutan sambil menungggu perubahan peraturan yang baru

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator PDRD
Melakukan diskusi intern dan telaah terhadap pengajuan perubahan peraturan yang terbaru dengan cara melakukan indetifikasi terkait apa yang perlu diperbaiki dari peraturan sebelumnya
-sosialisasi terkait peraturan yang diajukan

sebagai fiskus daerah
-tetap memberlakukan peraturan yang lama sembari menunggu perubahan peraturan yang baru
-tetap melakukan pemungutan sesuai perauran yang berlaku sebelumnya, sembari menunggu disahkannya aturan yang baru

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator PDRD Pusat :  Melakukan sosialisasi mengenai perubahan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 kepada publik dan memberikan tenggang waktu kepada daerah untuk melakukan perubahan regulasi dalam sebelum jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 tahun

Sebagai Fiskus Daerah : Menghentikan pungutan Pajak Penerangan Jalan (PJJ) serta Melakukan perubahan regulasi daerah sesuai dengan perubahan UU No.28 Tahun 2009

# data[].attributes.body
Sebagai regulator PDRD : dengan adanya  putusan MK tersebut, maka segera mensosialisasikan keputusan tersebut bagi daerah.

Sebagai Fiskus Daerah: mempelajari hasil keputusan MK tersebut, apakah putusan tersebut membatalkan peraturan di daerah, memberikan rekomendasi kepada pimpinan atas terbitnya putusan MK tersebut , serta menyiapkan peraturan baru yang mengakomodir amanat dari keputusan tersebut

# data[].attributes.body
Eka Setya Wicaksana

Sebagai regulator:
Melakukan sosialisasi secara berkala sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh putusan MK ke daerah dan publik dan memantau perkembangan perubaha perundangan yang menjadi acuan daerah

Sebagai Fiskus Daerah
Melakukan pemungutan sampai perundangan yang lama berlaku dan membuat aturan peraturan yang baru sampai dengan batas waktu yg diamanatkan

# data[].attributes.body
Selaku regulator pusat:
- Mengidentifikasi/mapping permasalahan dan dampak yang mungkin ada terkait peraturan yang bertentangan dengan UUD 1945, misal: loss potensi PAD
- Merumuskan tindak lanjut yang mungkin dilakukan oleh daerah
- mensosialisasikan kepada daerah tentang permasalahan yang ada dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah pusat
- memberikan tenggang waktu kepada daerah untuk menyesuaikan peraturan yang ada di daerah

Selaku fiskus:
- melihat peraturan yang ada apakah masih memungkinkan untuk tetap memungut pajaknya.
- jika sudah tidak ada dasar hukum maka berkoordinasi dengan para regulator untuk segera mengubah peraturan yang ada
- jika perda yang ada masih memungkinkan untuk tetap dipungut maka tetap dilakukan pemungutan senyampang dengan perubahan perda yg sudah tidak sesuai

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator PDRD :

MEMPUBLIKASIKAN AMAR PUTUSAN TERSEBUT DI BERITA NEGARA DAN MEMERINTAHKAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG UNTUK DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 3 TAHUN MELAKUKAN PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANGBNOMOR 28 TAHUN 2009

Sebagai fiskus daerah :
MENSOSIALISASIKAN BAHWA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 MSIH TETAP BERLAKU SAMPAI DGN DILAKUKAN PERUBAHAN

# data[].attributes.body
Sebagai regulator PDRD:
Merevisi UU
Mengganti istilah PPJ karena menimbulkan salah persepsi. Pada prinsipnya yang dipungut pajak adalah konsumsi atas penggunaan listrik, termasuk produksi sendiri karena penggunaan bahan bakar fosil.
Sebagai fiskus daerah:
Sementara menunggu revisi UU, menghentikan pemungutan PPJ dan mengoptimalkan pemungutan lainnya utk menutupi loss potensial income dari pajak yang bersumber dari PJJ

# data[].attributes.body
Sebagai regulator PDRB Pusat: Memberikan sosialisasi terhadap daerah agar segera melakukan perubahan perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah

Sebagai Fiskus Daerah: Segera melakukan perubahan Undang-Undang no 28 tahun 2009 karena di berikan batasan waktu selama 3 tahun dan tidak melakukan pemungutan pajak selama periode tersebut.

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator PDRD
Memberikan tengang waktu kepada daerah untuk menyesuaikan saat peraturan berubah

Sebagai fiskus daerah
Menjalankan sesuai dengan aturan terbaru

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator:
Ketika mengeluarkan suatu keputusan harus melakukan sosialiasi terhadap perubahan aturan yang ada.

Sebagai Fiskus Daerah:
Tetap melakukan pemungutan pajak karena sesuai dengan UU terbaru objek aturan yg lama masih berlaku selama 2 tahun.

# data[].attributes.body
sebagai regulator PDRD Pusat : mensosialisasi kan ke daerah dan sebelum 3 tahun  melakukan perubahaan undang-undang 28/2009 sehingga dapat segera menjadi acuan bagi daerah

sebagi fiskus daerah : berdasar amar putusan nomor 3, sebelum terbit undang undang yang baru, tetap melaksanakan amanat UU yg lama karena UU 28/1009 msh ttp berlaku

# data[].attributes.body
Sebagai Regulator PDRD
- Menyampaikan putusan MK tersebut kepada publik
- segera merubah atau mencabut Pasal yang terkait dengan Putusan MK

Sebagai fiskus daerah
tidak akan melakukan pungutan atas jenis pajak yang terkait dengan putusan MK tersebut, dan apabila sudah melakukan pungutan akan segera dikembalikan sesuai dengan tanggal berlakunay putusan MK.