# data[].attributes.headline
Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 

# data[].attributes.subject
Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 

# data[].attributes.body
Pandemi Covid-19 ini membuat banyak usaha terganggu dalam kegiatan perekonomiannya termasuk sektor pertanian. Covid-19 ini juga berdampak pada ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengantisipasi dampak tersebut Kementerian Pertanian memperkenalkan Gerakan Ketahanan Pangan (GKP), di saat pandemi seperti ini gerakan tersebut harus didukung oleh banyak pihak khususnya petani dan penyuluh sebagai ujung tombak dan penggerak sektor pertanian. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian juga merumuskan metode 4 cara bertindak untuk mencapai ketahanan pangan, yang pertama peningkatan kapasitas produksi. Kedua diversifikasi pangan lokal, kementerian pertanian akan mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang berfokus pada satu komoditas utama. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP) dan penguatan cadangan beras pemerintah kabupaten/kota (CBPK). Keempat, pengembangan pertanian modern, dengan cara melalui pengembangan smart farming kemudian pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam, selain itu bisa juga dengan cara pengembangan korporasi petani atau pengembangan food estate untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung).
Sumber: http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/covid-19/program-kegiatan/367-gerakan-ketahanan-pangan-pada-masa-pandemi-covid-19

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pengertian Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan pangan seperti meroketnya kenaikan harga beras pada waktu krisis ekonomi 1997/1998, yang berkembang menjadi krisis multidimensi, telah memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting. Industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin.

Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.

Pengertian ketahanan pangan, tidak lepas dari UU No. 18/2012 tentang Pangan. Disebutkan dalam UU tersebut bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, namun juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety). " Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".

" Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat". " Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi".

Definisi ketahanan pangan dalam UU No 18 tahun 2012 diatas merupakan penyempurnaan dan "pengkayaan cakupan" dari definisi dalam UU No 7 tahun 1996 yang memasukkan "perorangan" dan "sesuai keyakinan agama" serta "budaya" bangsa. Definisi UU No 18 tahun 2012 secara substantif sejalan dengan definisi ketahanan pangan dari FAO yang menyatakan bahwa ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya.

Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilisasi nasional yang dapat meruntuhkan Pemerintah yang sedang berkuasa. Pengalaman telah membuktikan kepada kita bahwa gangguan pada ketahanan seperti kenaikan harga beras pada waktu krisis moneter, dapat memicu kerawanan sosial yang membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional. Untuk itulah, tidak salah apabila Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat, baik dari produksi dalam negeri maupun dengan tambahan impor. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga ketahanan pangan menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar. Indonesia memerlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik; yang mudah diakses oleh setiap orang; dan diyakini bahwa esok masih ada pangan buat rakyat.

Ketahanan pangan kita tidak lepas dari sifat produksi komoditi pangan itu sendiri yang musiman dan berfluktuasi karena sangat mudah dipengaruhi oleh iklim/cuaca. Perilaku produksi yang sangat dipengaruhi iklim tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan pangan nasional. Kalau perilaku produksi yang rentan terhadap perubahan iklim tersebut tidak dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh maka akan sangat merugikan, baik untuk produsen maupun konsumen, khususnya produsen berskala produksi kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Karakteristik komoditi pangan yang mudah rusak, lahan produksi petani yang terbatas; sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang memadai dan lemahnya penanganan panen dan pasca panen mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi dengan mewujudkan kebijakan ketahanan pangan.

Permasalahan yang muncul lainnya di dalam distribusi. Stok pangan yang tersedia sebagian besar di daerah produksi harus didistribusikan antar daerah/antar pulau. Namun tidak jarang sarana dan prasaran distribusi masih terbatas dan kadang lebih mahal daripada distribusi dari luar negeri (kasus pengiriman sapi dari Nusa Tenggara ke Jakarta yang lebih mahal daripada dari Australia ke Jakarta; atau biaya pengiriman beras dari Surabaya ke Medan yang lebih mahal dari pada pengiriman dari Vietnam ke Jakarta).

Dari sisi tataniaga, sudah menjadi rahasia umum akan panjangnya rantai pasokan yang mengakibatkan perbedaan harga tingkat produsen dan konsumen yang cukup besar dengan penguasaan perdagangan pangan pada kelompok tertentu (monopoli, kartel dan oligopoli). Sedangkan dari sisi konsumsi, pangan merupakan pengeluaran terbesar bagi rumah tangga (di atas 50% dari jumlah pengeluaran). Yang disayangkan adalah fenomena substitusi pangan pokok dari pangan lokal ke bahan pangan impor.

Dengan pertimbangan permasalahan pangan tersebut di atas maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran/produksi dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kedua aspek tersebut dapat tidak sejalan atau bertolak belakang. (@2014)

# data[].attributes.attachment_link.description
Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pertimbangan tersebut mendasari terbitnya UU No. 7/1996 tentang Pangan.

# data[].attributes.body
- Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan eknomi. Berbagai masalah sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional. Bagi Indonesia, pangan sering diidentikkan dengan beras karena jenis pangan ini merupakan makanan pokok utama. Nilai strategis beras juga disebabkan karena beras adalah makanan pokok paling penting, industri perberasan memiliki pengaruh yang besar dalam bidang ekonomi (dalam hal penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan dan dinamika ekonomi perdesaan, sebagai wage good), lingkungan (menjaga tata guna air dan kebersihan udara) dan sosial politik (sebagai perekat bangsa, mewujudkan ketertiban dan keamanan). Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak dan vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut menjadi semakin penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar dengan sebaran populasi yang luas dan cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar. Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya.
- Pengertian ketahanan pangan menurut UU No.18/2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- UU Pangan bukan hanya berbicara tentang ketahanan pangan, tetapi juga memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (food soveregnity) dengan kemandirian pangan (food resilience) serta keamanan pangan (food safety).

# data[].attributes.body
Dari infografik tersebut, terlihat bahwa Indonesia merupakan pelaku food waste dan food loss terbesar kedua di dunia setelah negara Arab Saudi. Tetapi di Indonesia sendiri kasus kelaparan masih terjadi dimana-mana. 300 kg bahan pangan dan makanan yang terbuang tersebut dapat mengatasi masalah kelaparan di Indonesia apabila didistribusikan dengan benar. Food loss tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, di negara maju angka food loss ini juga cukup tinggi meskipun tidak sebesar yang terjadi di negara berkembang. Food loss yang terjadi di negara berkembang dikarenakan tingginya tingkat produksi pangan di negara berkembang tetapi tidak diimbangi dengan teknologi yang memadai sehingga sebelum sampai ke tangan konsumen pangan tersebut ada yang rusak dalam prosesnya maupun tidak sesuai dengan mutu yang diinginkan pasar. Sedangkan menurut FAO, food waste mengacu kepada makanan atau produk makanan alternatif yang masih aman dan masih bergizi untuk dikonsumsi tetapi oleh manusia dibuang tanpa alasan atau makanan tersebut telah mendekati masa kadaluarsanya.
Sumber: https://gifood.id/2019/03/10/food-loss-and-food-waste-bedanya-apa-ya/

# data[].attributes.body
- Food waste adalah makanan yang sudah siap dikonsumsi oleh manusia tetapi dibuang begitu saja dan akhirnya menumpuk di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
- Food waste yang terus-menerus menumpuk di TPA akan menghasilkan gas metana dan karbondioksida, tetapi kedua hal tersebut tidak baik untuk bumi karena gas-gas tersebut akan terbawa ke atmosfer dan berpotensi merusak lapisan ozon. Tetapi salah satu fungsi lapisan ozon adalah untuk menjaga kestabilan suhu di bumi, jika kestabilan suhu terganggu maka terjadilah pemanasan global dan kenaikan permukaan air laut akibat mencairnya es di bumi.
- Penyebab food waste:
1. Tidak menghabiskan makanan.
2. Makan tidak sesuai dengan porsi makanan kita.
3. Membeli atau memasak makanan yang tidak kita sukai.
- Untuk mengurangi jumlah food loss dan food waste, kita bisa melakukan salah satu cara yang paling mudah untuk dilakukan adalah mindful (memberikan perhatian secara disengaja, artinya kita menyengajakan diri kita untuk memberikan perhatian pada sesuatu) dalam konsumsi makanan dan dengan menghabiskan makanan yang kita makan.

# data[].attributes.body
- Food loss adalah sampah makanan yang berasal dari bahan pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, atau makanan yang masih mentah tetapi sudah tidak bisa diolah menjadi makanan dan akhirnya dibuang.
- Food loss menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan untuk memasak. Di Indonesia sendiri kasus food loss sudah banyak terjadi, salah satunya yang terjadi di daerah Banyuwangi dimana para petani membuang buah naga yang masih segar ke sungai.
- Penyebab Food Loss:
1. Proses pra-panen yang tidak menghasilkan mutu yang diinginkan pasar.
2. Permasalahan dalam penyimpanan, penanganan, pengemasan sehingga produsen memutuskan untuk membuang bahan pangan.
3. Kurangnya permintaan konsumen di pasar.
4. Terlalu lama di gudang dan lama kelamaan menjadi basi, berjamur, dan berbau busuk.
- Sebaiknya sebagai konsumen, kita harus membuat rencana yang lebih baik lagi sebelum kita ingin membeli bahan makanan agar bahan makanan yang kita beli dapat digunakan sesuai kebutuhan kita dan tidak dibuang begitu saja.