# data[].attributes.headline
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
1.Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.
3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.Hubungan antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hal-hal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab moral bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi.

# data[].attributes.body
1.Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.
2.Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.
3.UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpres, perda) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.
4.Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 )

# data[].attributes.subject
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 )

# data[].attributes.body
Alinea pertama
Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.
Alinea kedua
Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan adalah hal lain yang perlu diwujudikan. Selain itu, dijelakan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhe bangsa Indonesia. Kemerdekaan dan kemakmuran adalah jembatan menu terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.
Alinea ketiga
Menjelaskan permyataan kemerdekaan bangsa indonesa Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat dirah tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Alinea keempat
Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosia

# data[].attributes.body
-Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
-Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
-Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

# data[].attributes.body
PPKI berangota 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi.
Anggota PPKI adalah Soekarno, Moh.Hatta, Soepomo, K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, R.P Soeroso, Soetarjo Kartohadikoesoemo, K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar di Nata, Abdoel Kadir, Pangeran Soerjohamidjojo, Mohammad Amir, Abdul Maghfar, Teuku Mohammad Hasan, G.S.S.J Ratulangi, Andi Pangeran, A.H. Hamidan, I Goesti Ketut Poedja, Johannes Latuharhary dan Yap Tjwan Bing, dang anggota tambahan Achmad Soebarjo, Sajoeti Melik, Ki Hadjar Dewantara, R.A.A. Wiranatakoesoema, Kasman Singodimejo dan Iwa Koesoemasoemantri.

# data[].attributes.body
-Tugas pertama, meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
-Tugas kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk milliter Jepang kepada bangsa Indonesa

# data[].attributes.body
Rancangan undang-undang dasar dibahas oleh BPUPKI pada sidang keduanya tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada 11 Juli 1945 Panitia Hukum Dasar menggelar sidang. Hasil kesepakatan sidang tersebut adalah.
1. Membentuk Panitia Perancang "Declaration of Rights" yang beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.
2. Bentuk negara kesatuan atau unitaris.
3.Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden.

# data[].attributes.body
Undang-undang dasar dan konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait. Konstituri adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan auatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberi pengawasan terhadap kekuasaan politik dan memberi batasan untuk pemerintah dalam menjalan tugasnya.