# data[].attributes.headline
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara keduanya dapat kita lihat dari penjelasan sebagai berikut:

1. Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tidak lanjut dari proklamasi.
3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

Hubungan antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hal-hal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab moral bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi.

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut.

1. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.
2. Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.
3. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.
4. Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Arti Penting UUD 1945 yang Memuat Kaidah Fundamental (Alinea 1-4 )

# data[].attributes.subject
Arti Penting UUD 1945 yang Memuat Kaidah Fundamental (Alinea 1-4 )

# data[].attributes.body
Arti penting UUD 1945 dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut.

Alinea pertama
Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka

Alinea kedua
Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Alinea ketiga
Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea keempat
Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosiak

# data[].attributes.body
Pada tanggal 8 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar. Proses pengesahan undang-undang dasar berlangsung singkat. Singkatnya proses pengesahan undang-undang dasar karena rancangannya sudah dirumuskan oleh BPUPKI sebelumnya. Selain itu, sidang untuk mengesahkan rancangan undang-undang dasar berjalan dengan baik karena faktor semangat persatuan dankesatuan. Para anggota sidang membahas rancangan undang-undang dasar dengan penuh rasa kekeluargaan, cermat, dll. Maka, Sidang Pertama PPKI menghasilkan beberapa keputusan dan rancangan undang-undang dasar terdapat perubahan.

# data[].attributes.body
PPKI memiliki 21 anggota yang dipilih oleh Marsekal Terauchi. Anggotanya sangat beragam, mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Namun, ternyata ada enam anggota tambahan tanpa sepengetahuan Jepang.
Nama anggotanya adalah sebagai berikut:

1. Soekarno (ketua)
2. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. Soepomo (anggota)
4. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
5. R.P. Soeroso (anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
7. K.H Wahid Hasyim (anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
9. Oto Iskandar di Nata (anggota)
10. Abdoel Kadir (anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
12. Pangeran Poerbojo (anggota)
13. Mohammad Amir (anggota)
14. Abdul Maghfar (anggota)
15. Teluku Mohammad Hasan (anggota)
16. G.S.S.J. Ratulangi (anggota)
17. Andi Pangerang (anggota)
18. A.H. Hamidan (anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
20. Johannes Latuharhary (anggota)
21. Yap Tjwan Bing (anggota)

Anggota tambahan:

1. Achmad Soebardjo (penasihat)
2. Sajoeti Melik (anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
5. Kasman Singodimedjo (anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

# data[].attributes.body
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk. Panitia tersebut memiliki dua tugas, yakni sebagai berikut.

Tugas pertama, yaitu meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Tugas kedua, yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

# data[].attributes.body
Negara Indonesia memiliki undang-undang dasar. Proses pembentukan undang-undang dasar tersebut sebelum kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Secara khusus, rencana pembuatan undang-undang dasar dibahas oleh BPUPKI pada sidang keduanya dari 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam persidangan tersebut, BPUPKI membentuk beberapa panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI adalah Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang memiliki 19 anggota mengadakan sidang untuk membahas beberapa hal tentang tujuan undang-undang dasar. Dalam proses itu, Panitia Hukum Dasar membentuk panitia kecil lagi yaitu Panitia Perancang Undang-Undang yang memiliki 7 anggota. Tugasnya panitia itu adalah untuk merancang isi undang-undang dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, dll. Akhirnya, Panitia tersebut membuat rancangan undang-undang dasar dan memberikannya kepada Panitia Penghalus Bahasa. Keesokan harinya, BPUPKI menggelar sidang pleno yang beragendakan "Pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan". Panitia Perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Rancangan UUD memiliki 42 pasal, lima pasal antaranya aturan peralihan dengan keadaan perang dan satu pasal mengenai aturan tambahan. Pada tanggal 15 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar sidang untuk membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Soepomo atau ketua dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah undang-undang dasar. Pada tanggal 16 Juli 1945, rancangan undang-undang dasar yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diterima oleh BPUPKI. Tugas BPUPKI pun berakhir.

# data[].attributes.body
Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pengangan dan penyelenggaraan suatu negara. Tugas konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Selain itu, memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstutusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Adapun konstitusi yang tidak tertulis berupa konvensi. Salah satu contoh konvensi adalah MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa undang-undang dasar termasuk bagian dari konstitusi.