# data[].attributes.body
Hal ini juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundangan yang berlaku. Soal tata-urutan tagihan diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan beberapa peraturan perundangan lainnya selain UU Kepailitan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Dagang bagi tagihan pelayaran dan peraturan di bidang Perbankan.

 

Jika kita tilik Pasal 1137 KUHPerdata, maka hanya dikatakan bahwa tagihan/hak dari Kas Negara, Kantor Lelang dan badan umum lainnya yang dibentuk oleh Pemerintah didahulukan dari piutang lainnya. Namun, pasal yang sama menyatakan bahwa tertib pelaksanaannya, jangka waktu hak tersebut akan diatur dalam undang-undang khusus.


Nah, selain UU Perpajakan, sepengetahuan kami belum ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, termasuk denda suatu instansi pemerintah. Memang secara umum, dapat saja didalilkan bahwa seluruh hak atau piutang lembaga negara atau pemerintah termasuk dalam pengertian Pasal 1137 KUHPerdata. Akan tetapi, dalil ini dapat saja dibantah. Sepertinya hingga ada ketentuan yang secara jelas mengatur, atau yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, hal ini akan tetap menjadi perdebatan

# data[].attributes.body
Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang persyaratannya menurut pasal 2 ayat (1) jo. pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan adalah:

 
1.    ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan "Kreditor" di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;

2.    ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase; dan


 
3.    kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana.

 
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

 
Selain itu, UU Kepailitan juga mengatur syarat pengajuan pailit terhadap debitor-debitor tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sebagai berikut:

 
-      Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

-      Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

-      Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

# data[].attributes.body
Kepailitan, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan),

# data[].attributes.body
Pertayaan

Saya,Samuel Ramosta Munthe (200210301123)
Ingin bertanya, mengenai hal permohonan  dari kreditur (Kejaksaan/Bank Indonesia/Bapepam)
Pertayaan saya, apa tugas dari Bapepam. Terimakasih

# data[].attributes.body
Fahdina Maulaya 200210301119 izin bertanya.bagaimanakah jika tidak terdapat cukup harta untuk membayar biaya kepailitan?

# data[].attributes.body
Ardelia Safa Imani (200210301128) izin bertanya, Bagaimana bentuk syarat-syarat pailit pada permohonan dari debitur (Yayasan atau Asosiasi)?

# data[].attributes.body
farahdyla firdausy 200210301130
Apa yang bisa dilakukan oleh kreditor jika kepailitan ditolak karena harta pailit tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya?

# data[].attributes.body
saya Setia Vicca Frinda Valerine (200210301126) izin bertanya, Apabila di Pengadilan Negeri hutang yang tidak bisa dibuktikan secara sederhana ternyata telah terbukti ada, dapatkah debitor dinyatakan pailit melalui pengadilan Niaga nsetelah proses di pengadilan negeri?

# data[].attributes.body
saya Diva Catur Kurniawan NIM 200210301103

Apakah sanksi administraif yang berupa denda yang dijatuhkan oleh suatu instansi wajib didahulukan pembayarannya dari piutang preferen dan piutang konkuren? Mohon disebutkan dasar hukum yang mendasarnya.

# data[].attributes.body
Titik Nurholilah (200210301107) izin bertanya
pada slide 9 tadi, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator salah satunya adalah memiliki keterampilan khusus, bisa dijelaskan keterampilan apa saja dan seperti apa?
terimakasih

# data[].attributes.body
Saya Alwan Ubaidurrahman NIM 200210301116 ingin bertanya.
Apakah BUMN dapat dipailitkan?
Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu diperhatikan atau terkait pada peristiwa kepailitan BUMN?

# data[].attributes.body
Saya Maulidatul Nadila (200210301108)
Ingin bertanya, Dapatkah Kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga bila dalam perjanjian yang telah disepakati terdapat klausula Arbitrase ?

# data[].attributes.body
Arbi Saifulloh Akbar 200210301120 izin bertanya , apa syaratnya agar debitur dapat dinyatakan pailit dan siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ? Terima kasih