# data[].attributes.body
Izin Operasional Prasarana dan Sarana Olahraga apakah sudah tidak ada/dihapus? Mengacu pada PERGUB 7 Tahun 2025 izin tersebut sudah tidak ada/tidak tercantum. Tetapi di JAKEVO izin tersebut masih bisa dipilih dan bisa diajukan.

# data[].attributes.body
Mohon izin apakah di Pergub ini sudah di atur untuk sekolah yang mengajukan usulan pendirian sekolah

# data[].attributes.body
Apabila ada pelaku usaha yang mengajukan kegiatan usaha dengan kode KBLI yang tidak sempat masuk ke dalam ketentuan ITBX RDTR, apakah pelaku usaha masih dapat mengajukan kegiatan usahanya? Apakah ada solusinya?

# data[].attributes.body
Untuk penerapan mekanisme persetujuan tanpa konfirmasi seperti yang tercantum pada pasal 49 Pergub 7/2025, terutama untuk perizinan yang tidak terlalu bersifat teknis seperti Izin Pemakaian Taman dan Jalur Hijau untuk Perkemahan, penerapannya agar diintegrasikan ke Jakevo, yang mana apabila ETA penerbitan rekomendasi teknis telah terlampaui, permohonan tersebut agar secara otomatis dapat dikembalikan ke akun petugas PTSP, demi memberikan kepastian bagi para pemohon, karena sejak penerapan rekomendasi secara full online melalui jakevo, ada 38 perizinan yang posisinya masih menggantung, masih ada di admin akun Admin Rekomtek di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, melampaui pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh pemohon.

# data[].attributes.body
Sejak adanya OSS, kita di PTSP bingung perannya sejauh mana, walaupun diberikan tugas sebagai pengawas dan koordinator pengawas namun sejauh mana, maka melalui Pergub 7 ini harapannya semakin ada kejelasan kewenangan pengawasannya, selain itu istilah ada peran perangkat daerah lain yang melaksanakan pengawasan atas izin yang perlu dibreakdown batasannya agar rekan-rekan di wilayah paham, mungkin nanti ada SE,SK Kadis, Infografis

Pelayanan digital yang disiapkan pada praktiknya masyarakat belum paham, maka untuk sejalan dengan visi gubernur "kagak ribet" perlu lebih intensif menekankan edukasi budaya online ke masyarakat, karena riilnya peran petugas jadi yang harus masuk dengan akun pemohon

# data[].attributes.body
sebuah organisasi semakin ke atas kewenangan semakin sedikit tapi tanggung jawab semakin besar, namun di Pergub ini semakin ke atas masih banyak perizinan, menurut saya di Dinas cukup yang penting saja seperti thinktank dan yang teknis biar personil di Bawah, agar semakin optimal.

# data[].attributes.body
Izin bertanya, karena agak belum jelas bagi saya tentang koordinasi dengan instansi lain. Apakah ada mekanisme koordinasi yang efektif antara berbagai instansi yang terlibat dalam proses perizinan? Jika koordinasi tidak diatur dengan baik, maka akan menimbulkan hambatan birokrasi, tumpang tindih kewenangan, serta potensi ketidaksesuaian dengan kebijakan nasional.

# data[].attributes.body
Sekedar saran, mungkin perlu dibuat semacam sosialisasi per bidang izin sbg dampak dari Pergub 7/2025, sbg contoh minggu ke 1 pembahasan persyaratan dasar, minggu ke 2 PBG, minggu ke 3 dst bidang spt pendidikan-kesehatan dll

# data[].attributes.body
Usulan dari PTSP Karet Kuningan:

-Untuk Pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara teknis melalui jakevo, mohon agar membuka peralihan misalkan

1. SIP Dokter spesialis mulai bulan Mei 2025 sudah dialihkan ke ptsp kelurahan

2. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien dll mulai bulan Juni 2025

3. dan seterusnya

jadi ada time table yang teratur, sehingga SDM yang ada punya cukup waktu untuk beradaptasi dan belajar dikarenakan perizinan yang dilimpahkan merupakan hal baru.

# data[].attributes.body
Didalam OSS kategori resiko ada 4, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Untuk resiko rendah dan menengah rendah izin terbit otomatis tanpa melalui verifikasi petugas. sedangkan berdasarkan pergub 7 tahun 2025 kewenangan penerbitan izin kategori resiko rendah dan menengah rendah ada di kewenangan kelurahan dan kecamatan. Kalau memang izin tersebut otomatis terbit, tidak melalui verifikasi petugas, maka apa fungsi PTSP Kelurahan dan Kecamatan dalam verifikasi dan menerbitkan izin tersebut?

# data[].attributes.body
Melanjutkan pertanyaan tentang SPPL, dimana sudah dijelaskan berdasarkan PP 22/2021 bahwa persetujuan lingkungan diproses di Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup (Amdal.net). Namun berdasarkan laporan pemohon izin toko obat melalui OSS, pada saat ini sistem informasi tersebut belum dapat diakses melalui OSS sehingga sampai saat ini status pemenuhan pemohon pada website OSS masih "Belum Melengkapi Persyaratan".

# data[].attributes.body
Izin bertanya,pada Pergub 7 tahun 2025 izin rumah kost merupakan kewenangan UP PMPTSP kelurahan namun saat dicek di jakevo belum ada , mohon informasi terkait izin rumah kost diterbitkan melalui jakevo atau OSS?

# data[].attributes.body
Mohon izin, seperti dijelaskan tadi kalau rumah kost diterbitkan via jekavo, namun saat ini dijakevo belum ada rumah kost setelah kami cek. Kira2 brp lama karena banyak masyarakat yang sering konsultasi dan akan mengajukan izin rumah kost

# data[].attributes.body
1. pada pasal 49 pergub 7/2025 terkait mekanisme persetujuan tanpa konfirmasi dikarena beberapa hal skpd tersebut tidak merespon permohonan warga melalui PTSP, bisa langsung di terbitkan izinnya, yang menjadi pertanyaan apakah bila izin kita terbitkan seperti tebang pohon, apakah OPD terkait mau melaksanakan penebangan pohon tsb, krn tindak lanjut penebangan ada di mereka, apakah sangsi terhadap OPD tersebut bila tidak merespon permohonan warga melalui PTSP yang melebihi waktu ETA nya. yang di takutkan kalau kita langsung terbitkan mereka merasa malas utk melaksanakan walaupun sudah ada aturan seperti itu bahwa kita bisa langsung menerbitkan, seharusnya di buatkan regulasi yg lebih bisa menekan OPD2 terkait untuk langsung cepat merespon permohonan warga, sesuai aturan yang ada. 3. Kalau saya lihat masih lemahnya atau malah di bilang gak ada tindak lanjut untuk pembinaan dan pengawasan dari OPD terkait yang izinnya sudah PTSP keluarkan, seakan kalu sudah PTSP keluarkan itu sudah ranahnya PTSP, jadi mohon kiranya ada penekanan atau sosialisasi regulasi kepada OPD terkait agar lebih intens melakukan Pembinaan dan pengawasan. Demikian terima kasih.

2. Ada kasus surat izin bidang kesehatan yang di palsukan bagaimana mekanisme penindakannya, karena OPD terkait menyerahkan ke UP.PMPTSP, yang mereka tahu bahwa izin itu di palsukan, tetapi mereka tidak ada tindakan, seperti harusnya mereka memberi rekomendasi terlebih dahulu ke UP.PMPTSP untuk tindak lanjut pencabutannya. padahal mereka lebih tahu terlebih dahulu adanya pemalsuan tsb.

3. Kalau saya lihat masih lemahnya atau malah di bilang gak ada tindak lanjut untuk pembinaan dan pengawasan dari OPD terkait yang izinnya sudah PTSP keluarkan, seakan kalu sudah PTSP keluarkan itu sudah ranahnya PTSP, jadi mohon kiranya ada penekanan atau sosialisasi regulasi kepada OPD terkait agar lebih intens melakukan Pembinaan dan pengawasan. Demikian terima kasih

# data[].attributes.body
Pasal 95 menyatakan : Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban pajak daerah tidak diberikan pelayanan Perizinan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Pertanyaan :

Apakah untuk badan usaha dan perorangan ketentuan ini berlaku ?

# data[].attributes.body
Pada pasal 89, DPMPTSP membangun dan mengembangkan Sistem teknologi informasi berbasis daring yang merupakan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS yang terintegrasi secara elektronik. Nantinya sistem pendukung ini seperti apa ya? apakah sistem OSS akan tandem dengan sistem yg dibangun oleh DPMPTSP ini? Mohon diberikan gambaran awal. Terima kasih.

# data[].attributes.body
Izin bertanya, sesuai pasal 15 Pergub 7, Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menjadi kewenangan DPMPTSP (termasuk PBBR).

Tp pada pasal 37 ayat 3 disebutkan bahwa Hak Akses diturunkan ke Perangkat Daerah dan pada ayat 4 disebutkan bhw Perangkat Daerah melakukan "verifikasi teknis dan/atau notifikasi pemenuhan persyaratan PBBR".

Jadi sebenarnya yang melakukan verifikasi teknis PBBR (cek persyaratan admin, teknis dll) itu DPMPTSP (kecamatan/kota/dinas) ataukah Perangkat Daerah (SKPD teknis) ? karena hak akses juga diturunkan ke Perangkat Daerah, bukan ke UP PMPTSP Kecamatan.

# data[].attributes.body
Izin Bursa Kerja Khusus (BKK) tidak ada dalam Pergub 7/2025? Apakah bukan lagi kewenangan Pemda?

# data[].attributes.body
Kenapa PBG Hanya sampai Tingkat Kota?

sedangkan KRK BSampai Kec?

# data[].attributes.body
apakah akun oss yang nantinya akan dilimpahkan ke tingkat kecamatan bisa untuk melakukan pengecekan pelaporan LKPM perusahaan?terima kasih

# data[].attributes.body
Mengingatkan bahwa penyusunan system pendukung harus selaras dengan proses penyusunan ranpergu perubahan 205 agar inline dengan ruh pergub 7/2025 sehingga bisa saling menguatkan substansinya sehingga bisa semakin sinkron.

# data[].attributes.body
Mengenai keterangan rencana kota KRK (atau sebelumnya IRK) ini belum spesifik entitas Pemda mana yang menerbitkan apakah Citata atau PTSP, ketidakpastian pelayanan menimbulkan kebingungan masyarakat. Baiknya dikunci siapa yang berhak mengeluarkan salah satu.

# data[].attributes.body
Pada bab IV inovasi pelayanan perizinan pasal 53 huruf d, ditegaskan bahwa layanan itu harus menghindarkan duplikasi pelayanan, namun kondisinya pelayanan PBG hunian untuk MBR yang telah berjalan juga ada alternatif jalur via PUPR yang sudah normal. Sehingga pemohon dapat mengajukan parallel di dua jalur tersebut, sehingga kami jadi bingung saat proses retribusi yang berpotensi double retribusi walaupun beda system takutnya menjadi potensi kerugian saat salah satu sudah terbit lebih dahulu, bagaimana menghadapi fenomena ini?

# data[].attributes.body
Terkait dengan pemrosesan PBG di tingkat Kota, di pergub ini pasal 35 ayat (2), permohonan pengajuan PBG dapat diajukan setelah pemohon mengajukan PKKR dan mendapat Perling, pemahaman selama ini berdasarkan PP 5/2021 PBG, PKKPR, Perling, dan SLF adalah persyaratan dasar yang setara sehingga satu perizinan dasar bukan persyaratan perizinan dasar lainnya

Kemudian di Pasal 17 disebutkan bahwa dalam hal pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dengan resiko tinggi wajib memiliki AMDAL, pada ayat (2) disebutkan kegiatan pembangunan Gedung dapat dilakukan setelah perling diterbitkan, apakah ini bisa diproses parallel karena statusnya setara atau seperti dilimitasi pergub harus urutan?

# data[].attributes.body
Mohon ijin bertanya bagaimana prosedurnya terkait pasal 49 Mekanisme Persetujuan Tanpa Konfirmasi? karena jangan sampai hal ini menjadikan DPMPTSP seolah-olah menjadi tameng dari SKPD terkait

# data[].attributes.body
Bagaimana mekanisme pengawasan PBBR di tingkat Kecamatan/Kelurahan seperti apa?

# data[].attributes.body
izin bertanya, pada lampiran II jenis dan kewenangan penerbitan untuk izin PBBR dengan tingkat resiko rendah dapat terbit otomatis NIB nya, namun pada kolom kewenangan penerbitan di kepala UP PMPTSP kecamatan, apakah nantinya tetap perlu approve dari kepala UP PMPTSP kecamatan sedangkan pemohon dengan resiko rendah dapat langsung terbit NIB nya. mohon penjelasannya terkait kewenangan penerbitan untuk kegiatan resiko rendah

# data[].attributes.body
Mohon izin bertanya, untuk proses penerbitan non perizinan di Bidang Perhubungan seperti Perubahan/penetapan status kendaraan angkutan umum apakah masih di proses UPPMPTSP Kota seperti skrg atau akan dikembalikan ke SKPD terkait dikarenakan pada lampiran IV Jenis dan kewenangan pelayanan sera penerbitan perizinan lainnya untuk non perizinan tersebut tidak tercantum lagi.

# data[].attributes.body
Izin bertanya, Pada pasal 35 ayat (2) Pengajuan permohonan PBG hanya dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha menyelesaikan proses pemeriksaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan mendapatkan persetujuan lingkungan. Apakah persetujuan lingkungan menjadi syarat PBG? Sedangkan pada SK DCKTRP No. 11 Tahun 2023, Persetujuan Lingkungan tidak menjadi salah satu syarat PBG

# data[].attributes.body
Izin bertanya, untuk Aktivitas Salon Kecantikan - 96112 belum diatur di OSS. Di Jakevo juga tidak ada untuk izin salon. Mohon arahannya. Terima kasih.

# data[].attributes.body
Apakah proses pennyelenggaraan Persetujuan Lingkungan, dan Persetujuan Teknis bidang lingkungan akan beralih semua ke Amdalnet bukan di Jakevo lagi? Apakah Teknis pemeriksa dan penilai permohonan persetujuan lingkungan hanya akan dilakukan oleh instansi Dinas LH atau tetap melibatkan DPMPTSP ?

# data[].attributes.body
Nomenklatur nonperizinan Tata Letak Bangunan Bangunan Reklame (TLB - BR) dan Tata Letak Bangunan Menara Telekomunikasi (TLB Menara) tidak termuat dalam Lampiran Pergub ini. Bagaimana kewenangan kedepannya ? karena saat ini masih diterbitkan oleh UP PMPTSP Kota

# data[].attributes.body
Apa yang bisa mendorong pemohon untuk mengajukan di Jakevo instead of mengajukan sertifikat standar di OSS?

# data[].attributes.body
Mau bertanya terkait izin non izin sektor kehutanan dimana izin tempat penampungan terdaftar dan rekomendasi izin lembaga konservasi ini di pergub 7 memang tidak ada ya?

# data[].attributes.body
Setelah mengecek KBLI 38211 tentang treatment dan pembuangan limbah dan sampah tidak berbahaya dan mencari pada pergub 7 ternyata tidak dicantumkan, apa memang tidak semua dicantumkan atau gimana? karena di lampiran pergub 7 ada tetapi di web OSS ada

# data[].attributes.body
Mengacu pada Pergub 7 Tahun 2025 tersebut, untuk perizinan bidang kesehatan sudah tidak ada lagi di kecamatan, apakah dari yang sebelumnya kewenangan kecamatan berpindah ke kelurahan semua?

# data[].attributes.body
Pada aspek pengurusan SPPL, UKL, UPL, AMDAL terdapat dimana kewenangannya termasuk untuk yang instansi pemerintah non Badan Layanan Umum (BLU) maupun BLUD?

# data[].attributes.body
Pada KBLI 35111, 35112, 35113 judul KBLInya tidak sesuai yakni pada halaman 460-461

# data[].attributes.body
Sampai dengan terupdate apakah tetap menggunakan Jakevo sesuai dengan kewenangan lama?

# data[].attributes.body
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Jakevo kira-kira estimasi update-nya?

# data[].attributes.body
Mengenai 'izin rumah kost', kewenangan kelurahan apakah diterbitkan melalui OSS atau Jakevo serta apakah akan ada penjelasan lebih lanjut misal dalam bentuk edaran agar tidak ada dualisme jalur?

# data[].attributes.body
Apakah kewenangan penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) tidak dicantumkan di dalam pengaturan Pergub ini?