# data[].attributes.headline
1.Jelaskan sistem politik apa saja yang di praktekan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi

# data[].attributes.subject
1.Jelaskan sistem politik apa saja yang di praktekan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru dan reformasi

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Sejarah mencatat, bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode pemerintah setelah kemerdekaan sampai saat ini.

Periode pemerintahan itu dibagi menjadi tiga yakni Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

1. Orde Lama

Pada masa Orde Lama sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensial. Era ini berlangsung dari tahun 1945-1966 dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno.

Dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (2018) karya Diana Fawzia Dkk, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden dan legislatif adalah hubungan yang saling kontrol atau checks and balances.
Baca juga: Pramono Anung: Bayangan Sistem Pemerintahan Kuat Sudah di Depan Mata
Fungsi saling kontrol ini terletak pada perimbangan kekuasaan dalam lahirnya perundang-undangan dan kebijakan negara. Kemudian pada pengawasan anggaran dan jalannya pemerintahan.

Perubaham sistem presidensial

Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan beberapa kali berganti. Mulai dari presidental, parlementar, demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin.
1. Sistem parlementer
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer terjadi pada tahun 1945-1950.

Pada sistem ini presiden memiliki fungsi ganda, yakni sebagai badan eksekutif merangkap badan legislatif. Masa itu juga terjadi adanya ketidakstabilan, tapi di sisi lain menggambarkan kedewasaan berpolitik.
2. Sistem liberal
Pada era Orde Lama juga menjalankan sistem pemerintahan liberal. Ini berlangsung pada tahun 1950-1959.
Baca juga: Ketua MUI: Khilafah Bertentangan dengan Sistem Pemerintahan Kita
Pada masa itu politik dan perekonomian menggunakan prinsip liberal. Ini terlihat dari presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.

Kemudian menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Presiden berhak membubarkan DPR.

Pada 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, presiden memerintahkan menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
3. Sistem demokrasi terpimpin
Sistem demokrasi terpimpin ini berlangsung pada tahun 1959-1968. Sistem ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan Sidang Konstituante 10 November 1956.

Pada masa demokrasi terpimpin ini banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan beberapa peristiwa besar di Indonesia.

Penyimpangan itu seperti, presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955, serta MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Baca juga: Indonesia Perlu Belajar dari Turki soal Penerapan Sekularisme dalam Sistem Pemerintahan
Selain itu, adanya peristiwa G30S/PKI dan munculnya tiga tuntutan rakyat (Tritura). Tritura berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI dan penurunan harga barang-barang.

2. Pemerintahan masa Orde Baru

Lahirnya masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998. Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno.

Pada masa orde baru ini untuk pemerintahannya adalah presidensial dengan bentuk pemerintahnya republik. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi.

Dilansir dari Encyclopaedia Britannica (2015), masa Orde Baru pemerintah menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitas ekonomi serta berkepribadian dan dalam bidang sosial budaya.

Pada era ini demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflansi menurun dan mata uang nasional stabil.

Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era orde baru adanya krisis moneter pada 1997.
Baca juga: Berkarya Anggap Sistem Pemerintahan Soeharto dan Orde Baru Masih Relevan
Sejak tahun itu kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk, ini juga melanda negara-negara lain. Kondisi itu membuat KKN tinggi dan kemiskinan meningkat.

Terjadi ketimpangan yang mencolok. Akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi total.

Era Orde Baru ini berakhir pada Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Kemudian muncul era reformasi.

3. Pemerintahan masa reformasi

Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpin BJ Habibie sebagai presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri.

Pada masa ini, Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankannya itu lebih terbuka dan demokrasi lebih ditonjolkan.
Baca juga: Turki Berencana Hapus Jabatan Perdana Menteri dari Sistem Pemerintahan
Di masa ini, partai politik independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Kemudian adanya pemberdayaan masyarakat sipil lewat penyampaian informasi secara transparan.

Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004.

Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan perpolitikan nasional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

# data[].attributes.attachment_link.title
Era Pemerintahan di Indonesia Sejak Kemerdekaan - Kompas.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Dalam sejarah bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode pemerintah setelah kemerdekaan sampai saat ini.

# data[].attributes.headline
2.Dengan kondisi ekopolesesbut ( ekologi politik sosial budaya)  sistem politik apa yang lebih tepat di terapkan

# data[].attributes.subject
2.Dengan kondisi ekopolesesbut ( ekologi politik sosial budaya)  sistem politik apa yang lebih tepat di terapkan

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Berbagai masalah yang muncul terkait sumberdaya alam selama ini disikapi sebagai masalah teknis, implekasinya, kebijakan yang diterapkan-pun bersifat teknis. Sebagai contoh, Ketika terjadi banjir di wilayah Jakarta, maka yang dicari solusi adalah bagaimana pompanisasi air dan normaisasi saluran kanal yang menghubungkan ujung Jakarta. Pun Ketika ada masalah pencemaran suangai di wilayah pertambangan di Kalimantan timur, solusi yang diambil adalah mencari teknologi yang ramah lingkungan yang tidak mengganggu ekosistem air. Pertanyaanya sekarang, apakah solusi tersebut keliru?

Tentu saja tidak. Semua pengambil kebijakan memiliki cara yang berbeda dalam mengatasi masalah yang ada. Namun, selama masalah sumberdaya dipahami sebagai masalah yang sifatnya teknis, maka solusi yang diambil oleh para pengambil kebijakan-pun akan teknis. Pertanyaan selanjutnya, apakah solusi teknis yang diambil dapat menyelesaikan masalah atau justru akan menimbulkan masalah baru?. Apakah Ketika banjir melanda dan diatasi dengan normalisasi lalu masalah bisa selesai?, siapa yang terdampak dari masalah dan kebijakan yang diambil? Bukankah rakyat, negara, pengusaha, pedagang juga ikut terdampak dari masalah tersebut?.

Beberapa contoh kasus diatas menggambarkan bahwa ternyata persoalan sumberdaya tidak semata masalah teknis, ia juga bisa menjadi masalah sosial, bahkan politik karena berkaitan dengan pemanfaatan atau kontrol atas sumberdaya. Oleh karenanya, saking pentingnya pembahasan masalah sumberdaya alam dan sosial-politik, maka para akademisi membahas lebih dalam dengan pendekatan ekologi politik atau political ecology.
Ekologi Politik
Ekologi politik merupakan cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek sosial politik terhadap lingkungannya,tujuannya bukan hanya menjelaskan fenomena perubahan lingkungan, namun juga mereformulasikan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Konsep ekologi politik mulai berkembang sejak 1970an dan awal 1980an, namun istilah ini dicetuskan pertama kali pada tahun 1967 oleh Russet. Ekologi menurut Russet menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Kehadiran ekologi politik lebih diwarnai sebagai antitesa dari konsepsi pembangunan yang lahir terutama pada revolusi industri dan pembangunan kembali bangsa-bangsa karena perang dunia ke II. Fokus ekologi politik sebenarnya pada perebutan kekuasaan dalam tata Kelola lingkungan dengan melibatkan para aktor, institusi, kelompok dan identitas tertentu dari asset materi (sumberdaya alam).

Ekologi politik awalnya merupakan pengembangan dari kajian ekologi budaya. Escobar (2006) berpendapat bahwa kerangka ekologi politik ( political ecology) dapat diterapkan dari hubungan antara perbedaan dan kesamaan akses dalam konflik distribusi ekonomi, ekologi, dan budaya. Turner (2004) juga berpendapat bahwa konflik sumber daya telah menjadi fokus analisis dan metodologi utama dari ekologi politik karena konflik dapat menjelaskan kepentingan, kekuatan, dan kerentanan yang berbeda dari kelompok sosial yang berbeda yang didasari oleh keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam pemanfaatannya.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof Imam Mujahidin mengungkapkan bahwa perspektif ekologi politik dikonseptualisasikan dengan penekanan pada tiga kerangka teoritis. Pertama, dialektika lingkungan sosial. Kedua, konstruktivisme lingkungan, dan Ketiga, produksi bersama socionature. Ketiga kerangka tersebut berasal dari kritik tentang bagaimana hubungan alam-masyarakat diteorikan dalam penjelasan berbagai masalah manusia-lingkungan dan solusinya. Kerangka kerja ini juga terinspirasi dari konsep reduksionisme neo-Malthus tentang degradasi lahan atau kritik terhadap gagasan degradasi lahan itu sendiri, perspektif teoretis dan metode penelitian terkait ini menggambarkan keterlibatan ekologi politik dengan tetap mengacu pada aspek ontologis dan epistemologis fundamental yang menjadi ciri perdebatan alam-masyarakat.

Pendekatan yang diambil dalam ekologi politik berbeda satu sama lain namun saling melengkapi. Bryant dan Bailey (2001) memetakan pendekatan ekologi politik menjadi 5: Pertama, Pendekatan yang bertumpu pada masalah Iingkungan secara spesifik, yang pijakannya adalah perspektif atau bidang kajian traditional geography yang berkaitan dengan upaya memahami dampak manusia terhadap lingkungan fisik. Kedua, Pendekatan yang bertumpu pada konsep yang terkait dengan pertanyaan ekologi politik, yakni mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep tersebut dikonstruksi. Analisis wacana nampaknya dominan dalam pendekatan ini. Seperti ana!isis terhadap wacana yang mendominasi sekitar konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka memperjelas asumsi-asumsi dasar tentang masyarakat dan alam serta ekonomi-politik yang membuat asumsi itu ada. Ketiga, Pendekatan yang melihat kaitan politik dengan masalah ekologis dalam konteks wilayah geografis tertent seperti kajian masalah lingkungan di Asia, Afrika, dan seterusnya. Keempat, Pendekatan yang mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan ekologi politik yang terkait dengan karakteristik sosial ekonomi seperti kelas gender dan etnik. Kelima, Pendekatan yang menekankan kebutuhan untuk fokus pada kepentingan. karakteristik dan tindakan dari para aktor dalam memahami konflik politik dan ekologi.
Politik Ekologi
Politik ekologi adalah cara pandang dalam memahami persoalan hubungan antara manusia dan lingkungan. Cara pandang ini banyak dipengaruhi dari pemikiran neo-marxian tentang underdevelopment, sebagai kritik dari pendekatan Malthusian dan cultural ecology selama ini. Oleh karenanya, cara pandang politik ekologi ini lebih menekankan bahwa persoalan lingkungan bukan semata-mata disebabkan oleh persoalan internal dalam lingkungan tersebut, tetapi karena pengaruh tekanan politik dan ekonomi. Oleh karenanya, menurut pandangan politik ekologi, konseskuensi pola hubungan manusia ddngan alam lebih dipengaruhi oleh adanya pelabelan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, untuk kemudian dilegitimasi sebagai sebuah kebenaran. Pandangan ini relatif berbeda dengan pandangan kaum ekologi sebelumnya yang memandang relasi manusia dengan alam disebabkan karena tekanan internal, seperti jumlah penduduk (Malthusian) dan persoalan ekplorasi dan konservasi.

Pandangan ekologi aliran Malthusian menyatakan bahwa jika populasi penduduk bertambah, maka kebutuhan terhadap makanan akan bertambah, dengan keterbatasan sumberdaya alam, maka akan terjadi persaingan makanan, akibatnya berpotensi terjadi kelaparan dan ekspolitasi berlebihan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, aliran Malthusian berkesimpulan bahwa persoalan lingkungan adalah persoalan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, maka jumlah penduduk harus dikendalikan dengan berbagai kebijakan.

Berbeda dengan Malthusian, menurut ekologi aliran politik ekologi, pola hubungan manusia dengan lingkungannya bukanlah persoalan kepadatan penduduk tetapi lebih disebabkan ketidakmerataan (inequality) dan faktor tekanan kekuasaan. Oleh karenanya, politik ekologi lebih mengarahkan cara pandangnya bawah persoalan kerusakan lingkungan lebih disebabkan karena faktor eksternal yang sifatnya global.
Catatan: Tulisan diatas adalah pendapat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan Institusi dimana penulis mengabdi

# data[].attributes.attachment_link.title
EKOLOGI POLITIK: Sebuah Cara Pandang Memahami Manusia dan Sumberdaya

# data[].attributes.attachment_link.description
Oleh: Wahyudi | Mahasiswa Doktoral Development Study Universitas Hasanuddin Berbagai masalah yang muncul terkait sumberdaya alam selama ini disikapi sebagai ma