# data[].attributes.body
1. Klik tanda + dibawah ini.
2. Tulisakan nama anda dan asal organisasi pada "Title / Judul"
3. Tuliskan opini anda di bagian "write something"
4. Tiap orang hanya diperbolehkan memberikan 1 opini per kolom dengan maksimal 10 kata.
5. Jika sudah selesai memberikan opini, harap segera kembali ke Zoom

# data[].attributes.body
1. Klik tanda + dibawah ini.
2. Tulisakan nama anda dan asal organisasi pada "Title / Judul"
3. Tuliskan opini anda di bagian "write something"
4. Tiap orang hanya diperbolehkan memberikan 1 opini per kolom dengan maksimal 10 kata.
5. Jika sudah selesai memberikan opini, harap segera kembali ke Zoom

# data[].attributes.body
1. Klik tanda + dibawah ini.
2. Tulisakan nama anda dan asal organisasi pada "Title / Judul"
3. Tuliskan opini anda di bagian "write something"
4. Tiap orang hanya diperbolehkan memberikan 1 opini per kolom dengan maksimal 10 kata.
5. Jika sudah selesai memberikan opini, harap segera kembali ke Zoom

# data[].attributes.body
1. Klik tanda + dibawah ini.
2. Tulisakan nama anda dan asal organisasi pada "Title / Judul"
3. Tuliskan opini anda di bagian "write something"
4. Tiap orang hanya diperbolehkan memberikan 1 opini per kolom dengan maksimal 10 kata.
5. Jika sudah selesai memberikan opini, harap segera kembali ke Zoom

# data[].attributes.body
dominasi oligarki: institusi demokrasi dan hukum dibajak, konsolidasi OMS belum memadai.

# data[].attributes.body
Partisipasi rakyat: reorganisasi kekuatan sipil-pembangunan demokrasi Ekonomi, Politik dan antikorupsi.

# data[].attributes.body
Pengorganisasian Rakyat: Pendidikan Politik rakyat, bentuk simpul perlawanan disetiap desa/kampung

# data[].attributes.body
Memahami, melakukan, merefleksikan: keterampilan dan daya kritis terasah.

# data[].attributes.body
Masyarakat kurang banyak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, mulai dari musrembangdes sampai di level pembahasan legislatif. Yang ada Hanya pemenuhan formalitas.

# data[].attributes.headline
Ruang partisipasi, harus dimanfaatkan secara sesrius untuk mengurangi celah korupsi. Konsolidasi kelompok masyarakat sipil

# data[].attributes.subject
Ruang partisipasi, harus dimanfaatkan secara sesrius untuk mengurangi celah korupsi. Konsolidasi kelompok masyarakat sipil

# data[].attributes.body
Memaksimalkan media sosial untuk mengedukasi dan keterlibatan pengawasan pelaksanaan pembangunan

# data[].attributes.body
Mengembangkan daya kritis, kolaborasi antar kelompok masyarakat

# data[].attributes.body
Kebencian masyarakat terhadap koruptor mendorong perlunya pengawasan masyarakat

# data[].attributes.body
manfaatkan semua media yang dimiliki untuk kampanye demokrasi dan anti korupsi

# data[].attributes.body
Jangan pernah berhenti menegakkan demokrasi dan memberantas korupsi

# data[].attributes.body
semuanya politis, semuanya uang

# data[].attributes.body
Pengabaian partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah

# data[].attributes.body
Jaringan Masyarakat Warga yang masih cukup konsisten menyampaikan kritik

# data[].attributes.body
Memperkuat jaringan masyarakat warga dan konsisten memberikan kritik dengan memanfaatkan semua akses

# data[].attributes.body
Membangun isu bersama antar masyarakat warga dapat memperkuat kampanye

# data[].attributes.headline
Problematika Demokrasi dan Pemilu Indonesia

# data[].attributes.subject
Problematika Demokrasi dan Pemilu Indonesia

# data[].attributes.body
1. Budaya Kewargaan (civic culture) melemah di tengah polarisasi disintegratif di masyarakat, menjadikan emosi lebih dominan dalam menentukan pengambilan keputusan dari pada data dan fakta (post truth society).

2. Praktik politik transaksional menyuburkan perilaku koruptif yang mengancam kompetisi pemilu yang bebas dan adil: jual beli suara (vote buying), mahar politik (candidacy buying), dan menyuap petugas pemilu.

3. Absennya demokratisasi internal partai menyuburkan politik transaksional, politik kekerabatan, dan hegemoni elite. Partai makin dikendalikan oleh pemilik modal yang kemudian juga menguasai struktur kepengurusan partai serta menentukan rekrutmen politik oleh partai.

4. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis sekadar simbolik dan secara terang-terangan makin ditinggalkan oleh para elite dan pemangku kebijakan. Misalnya: pembatalan revisi UU Pemilu, UU Ciptaker, dll.

5. Daftar pemilih membaik namun belum sepenuhnya menjamin akurasi dan validitas data, kerap kali memicu ketidakpuasan dan keberatan dari peserta pemilu. Termasuk pendataan pemilih kita yang berbasis KTP El masih belum sepenuhnya ramah pada kelompok rentan/marjinal (masyarakat adat, kelompok miskin, transgender, dll).

6. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) – Politisasi ASN dan/atau ASN yang berpolitik praktis.

7. Maraknya penyebaran misinformasi dan disinformasi (hoaks dan fitnah pemilu) membuat pemilih terdistorsi dalam membuat pilihan secara bebas dan adil.

8. Beban kerja yang berlebih mengakibatkan kelelahan yang berekses meninggal dan sakitnya petugas (pada 2019 setidaknya ada 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan 5.175 di antaranya sakit setelah menjalani tugasnya sebagai petugas pemilu). Pemilu yang berat dan kompleks bila terus terbiarkan bisa menimbulkan pragmatisme dan skeptisme pada pemilu dan demokrasi.

9. Penyimpangan integritas penyelenggara pemilu membahayakan suara rakyat.

10. Afirmasi keterwakilan perempuan masih dianggap beban belum terinternalisasi sebagai keniscayaam dalam berdemokrasi.

# data[].attributes.body
Masyarakat sipil yang dinamis di tengah dinamisnya penggunaan teknologi digital dan media sosial menjadi peluang yang bisa dimanfaarkan masyarakat sipil dalam terus menjaga ketahanan demokrasi Indonesia. Upaya hukum melalui peradilan konstitusi bisa jadi saluran untuk terus menyuarakan legislasi yang demokratis di tengah sempitnya ruang partisipasi masyarakat sipil dalam pembuatan kebijakan saat ini.

# data[].attributes.body
Kami beberapa kali memenangkan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi dan menjadi benchmark dalam pembentukan legislasi yang demokratis di Indonesia (Perkara keserentakan pemilu, pencalonan mantan terpidana, syarat keanggotaan KPU nonparpol, syarat pindah memilih, hak pilih penyandang disabilitas, dll).

Menggunakan teknologi dan open data kepemiluan untuk menghasilkan berbagai aplikasi yang memfasilitasi pemilih untuk mengakses data-data dan rekam jejak kandidat. Juga mendoroang penyelelenggara pemilu untuk lebih transparan dan akuntabel melalui publikasi open data pemilu melalui MOU bersama KPU dan Bawaslu.

# data[].attributes.body
1. Di tengah penghindaran terbuka pembentuk undang-undang untuk melahirkan legislasi pemilu yang demokratik (penghindaran fungsi legislasi), upaya untuk menghadirkan legislasi dan regulasi yang demokratis harus terus diupayakan oleh masyarakat sipil.

2. Masyarakat sipil dapat menempuh mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, atau mendorong secara terus-menerus penyelenggara pemilu agar mengambil langkah terobosan dan inovasi yang bisa menghadirkan manajemen teknis pemilu yang berkeadilan serta kompetisi yang lebih setara dan berimbang di antara peserta pemilu.

3. Kolaborasi dan sinergitas gerakan antara organisasi masyarakat sipil prodemokrasi dan media massa diharapkan bisa menjadi kekuatan penyeimbang dan kontrol yang diperhitungkan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan para elite.

# data[].attributes.body
Oligarki

# data[].attributes.body
Penguatan Jaringan

# data[].attributes.body
membentuk kelompok antikorupsi, penguatan organisasi

# data[].attributes.body
merencanakan program tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi juga bagaimana kegiatan bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan target kegiatan

# data[].attributes.headline
oligarki yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk

# data[].attributes.subject
oligarki yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk

# data[].attributes.body
memanfaatkan komunitas dan ruang digital untuk pengawasan tindak tanduk penguasa

# data[].attributes.body
solidaritas dan konsistensi

# data[].attributes.body
Kombinasi antara semakin menguatnya oligarkhi di satu sisi, dan fragmentasi masyarakat sipil di sisi yang lain.

Sejak 2019, semua elit merapat pada satu koliasi besar yang membuat mereka mampu memaksakan apa saja yang jadi kepentingan mereka dalam wujud kebijakan, revisi UU KPK adalah salah satunya.

Di sisi lain, masyarakat sipil tidak cukup kuat menandingi mereka karena berbagai faktor: pertama, kooptasi kampus dan akademisi sebagai bagian dari masyarakat sipil; kedua, exodus intelektual sebagai bagian dari kekuasaan; ketiga, represi terhadap kebebasan berekspresi termasuk media.

# data[].attributes.body
Peluang itu ada pada kemungkinan pecahnya oligarkhi menjelang pemilu 2024. Ketika mereka melemah masyarakat sipil harus solid dan siap dengan agenda untuk didesakkan ke jantung kekuasaan.

# data[].attributes.body
Perlu satu forum untuk menjembatani pikiran akdemi/masy sipil dan pikiran politisi. LP3ES hadir dengan Sekolah Demokrasi.

# data[].attributes.body
Kita belajar bahwa dialog itu masih bisa dilakukan. Masih selalu ada elemen progresif di setiap lini.

# data[].attributes.body
Cepatnya informasi di internet, terutama sosial media dan tidak terverifikasi, serta kurangnya fact checking oleh pengguna internet, menjadikan hoax, disinformasi dan narasi negatif terkait komunitas marjinal semakin banyak dan menjadikan mereka semakin rentan. Apalagi menjadikan pengguna internet teredukasi oleh informasi yg salah.

# data[].attributes.body
kolaborasi berbagai elemen dg masyarakat sipil. pemanfaatan ruang digital. melibatkan gen z y.

# data[].attributes.body
intervensi. oligarki. terlibatnya generasi muda dalam korupsi.

# data[].attributes.body
Kesadaran masyarakat akan isu antikorupsi dan demokrasi hari ini semakin meningkat, kesadaran tersebut dapat dilihat dari berbagai gerakan kolektif yang berasal dari non-institusi dan ikut aktif memperjuangkan isu demokrasi dan antikorupsi. Hal ini dapat dilihat sebagai peluang yang perlu terus dirawat dalam jangka panjang.

# data[].attributes.body
1. Rendahnya sosialisasi politik
2. Kurangnya pemahaman korupsi dan konsekuensinya
3. Lemahnya force enforcement terhadap tindak korupsi
4. Terlalu beragamnya karakteristik masy Indo dan geografinya

# data[].attributes.body
1. pilihan sistem pemilu serta banyak variabelnya punya keterkaitan kuat dengan tinggi/rendah-nya korupsi, tapi belum ada kesepemahaman di masyarakat sipil untuk kemudian diadvokasi dalam revisi UU pemilu
2. Di banding politik uang, korupsi politik jauh lebih besar permasalahannya sehingga penting jadi lebih diperhatian
3. keadaan uu pemilu yang tidak terhubung dengan uu tipikor dan kuhp menyertakan dengan tata lembaga negaranya, sehingga kesulitan dalam penegakan hukum terhadap korupsi politik
4. transparansi keuangan politik di dalam dan luar pemilu baiknya lebih jadi prioritas dibanding pembatasan sumbangan politik/kampanye dan peningkatan bantuan keuangan partai

# data[].attributes.body
1. Mendorong sosialisasi politik sejak dini
2. Memasukkan nilai-nilai demokrasi dan anti korupsi dengan pendekatan kearifan lokal atau pendidikan
3. Meningkatkan law enforcement

# data[].attributes.body
1. Budaya Kewargaan (civic culture) melemah di tengah polarisasi disintegratif di masyarakat, menjadikan emosi lebih dominan dalam menentukan pengambilan keputusan dari pada data dan fakta (post truth society).

2. Praktik politik transaksional menyuburkan perilaku koruptif yang mengancam kompetisi pemilu yang bebas dan adil: jual beli suara (vote buying), mahar politik (candidacy buying), dan menyuap petugas pemilu.

3. Absennya demokratisasi internal partai menyuburkan politik transaksional, politik kekerabatan, dan hegemoni elite. Partai makin dikendalikan oleh pemilik modal yang kemudian juga menguasai struktur kepengurusan partai serta menentukan rekrutmen politik oleh partai.

4. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis sekadar simbolik dan secara terang-terangan makin ditinggalkan oleh para elite dan pemangku kebijakan. Misalnya: pembatalan revisi UU Pemilu, UU Ciptaker, dll.

5. Daftar pemilih membaik namun belum sepenuhnya menjamin akurasi dan validitas data, kerap kali memicu ketidakpuasan dan keberatan dari peserta pemilu. Termasuk pendataan pemilih kita yang berbasis KTP El masih belum sepenuhnya ramah pada kelompok rentan/marjinal (masyarakat adat, kelompok miskin, transgender, dll).

6. Netralitas aparatur sipil negara (ASN) – Politisasi ASN dan/atau ASN yang berpolitik praktis.

7. Maraknya penyebaran misinformasi dan disinformasi (hoaks dan fitnah pemilu) membuat pemilih terdistorsi dalam membuat pilihan secara bebas dan adil.

8. Beban kerja yang berlebih mengakibatkan kelelahan yang berekses meninggal dan sakitnya petugas (pada 2019 setidaknya ada 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan 5.175 di antaranya sakit setelah menjalani tugasnya sebagai petugas pemilu). Pemilu yang berat dan kompleks bila terus terbiarkan bisa menimbulkan pragmatisme dan skeptisme pada pemilu dan demokrasi.

9. Penyimpangan integritas penyelenggara pemilu membahayakan suara rakyat.

10. Afirmasi keterwakilan perempuan masih dianggap beban belum terinternalisasi sebagai keniscayaam dalam berdemokrasi.

# data[].attributes.body
Adanya upaya kriminalisasi dari para penguasa terhadap masyarakat sipil yang sedang mengangkat dan memperjuangkan isu antikorupsi dan demokrasi.

# data[].attributes.body
1. Memproduksi kampanye digital dengan lebih maksimal
2. Mengemas isu demokrasi dan anti korupsi dengan lebih menarik dan lebih gamblang
3. Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi lintas sektoral dengan payung hukum yang jelas

# data[].attributes.body
masy sipil lintas sektoral perlu melakukan kolaborasi dan koordinasi mengawal demokrasi yang anti korupsi

# data[].attributes.body
1. Koalisi demokrasi dan antikorupsi masih terjaga menyertakan beberapa dukungan dan coba mengupayakan tranparansi keuangan politik melalui komisi terkait
2. adanya putusan MK tentang perbaikan UU pemilu yang seharusnya disikapi DPR dan pemerintah untuk merevisi UU pemilu
3. pengalaman penyelenggaraan pemilu dari 2014 sampai 2020 bisa mendorong gerakan massa demonstrasi, #dukungpilkadalangsung, #reformasidikorupsi, #tolakPilkada2020 #tolakpenundaanPemilu2024. penting ditindaklanjuti dengan penghitungan kuantitatif kekuatan massa di tiap simpulnya (mahasiswa, Kamisan/HAM, lingkungan, buruh, perempuan, dll) lalu dikaitkan dengan ketentuan elektoral: syarat pembentukan partai, kepesertaan pemilu (caleg dan partai), memilih, keterpilihan kursi, pemantauan, penyelenggaran pemilu, dll)

# data[].attributes.body
1. sejumlah NGO terus mengupayakan platform keterbukaan informasi publik tentang pemilu (tahapan dan kepesertaan, serta keuangan politik).
2. sejumlah NGO terus melakukan riset dan publikasi tentang pemilu dan demokrasi

# data[].attributes.body
1. Sistem politik (pilpres dan pileg) mendorong pelibatan politik bersifat personal, bukan pengorganisasian politik dan tidak ideologis. Politik menjadi sentimentil dan terpolarisasi.
2. Upaya tranparansi/antikorupsi tidak banyak diupayakan pada reformasi kelembagaan politik (partai, DPR, dan DPRD). Baru sebatas pakta integritas personal politisi/calon.
3. Belum rapihnya sinergitas kerangka hukum pidana antikorupsi dan uu pemilu menyertakan tata lembaganya. Ini penting terus diperbaiki.
4. Perlu banyak memperhatikan reformasi partai politik dan kepesertaan di pemilu. Di antaranya: memudahkan pembentukan partai politik dan kepesertaan di pemilu, menjadikan transparansi keuangan jadi syarat verifikasi kepesertaan pemilu, menghapuskan ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, dan penurunan usia syarat caleg, cakada, dan capres (menjadi 18 tahun).

# data[].attributes.headline
publik jarang dilibatkan dalam perencanaan kebijakan publik, sosialisasi yang kurang terhadap kebijakan publik yang telah di tetapkan. kurangnya informasi terkait kebijakan yang akan dibuat atau di rencanakan

# data[].attributes.subject
publik jarang dilibatkan dalam perencanaan kebijakan publik, sosialisasi yang kurang terhadap kebijakan publik yang telah di tetapkan. kurangnya informasi terkait kebijakan yang akan dibuat atau di rencanakan

# data[].attributes.headline
konsolidasi antar jaringan oms, pemanfaata sosdem untuk kampanye oms, mendorong keterbukaan ruang partisipasi publik yang lebih banyak

# data[].attributes.subject
konsolidasi antar jaringan oms, pemanfaata sosdem untuk kampanye oms, mendorong keterbukaan ruang partisipasi publik yang lebih banyak

# data[].attributes.headline
memaksimalkan medsos untuk kampanye edukasi ke publik terkait pengawasan dan pelaksanaan dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan

# data[].attributes.subject
memaksimalkan medsos untuk kampanye edukasi ke publik terkait pengawasan dan pelaksanaan dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan

# data[].attributes.headline
kerjasam jaringan dan ide - ide baru dalam pengembangan dan perluasan program di masyarakat

# data[].attributes.subject
kerjasam jaringan dan ide - ide baru dalam pengembangan dan perluasan program di masyarakat