# data[].attributes.body
Pada sidang pertama BPUPKI, Soepomo, Moh. Yamin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Radjiman Wedyodiningrat pada pidato pembukaan sidang.

Radjiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara

Moh. Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan.

Usulan lisan:
1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan, dan
5. Kesejahteraan Rakyat

Menurut Soepomo, negara Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, di bawah ini usulan dasar negara menurut Soepomo.

1. Persatuan (Unitarisme)
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Soepomo turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat (golongan politik atau
ekonomi yang paling kuat).

Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung, yaitu fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi.

Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Panca Dharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial, dan
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pancasila Ditetapkan Sebagai Dasar Negara

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang pengesahan UUD 1945.

Pada sidang ini, PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

# data[].attributes.body
Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Akan tetapi, keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai yang ada di dalamnya. Namun, hanya mengembangkan konsep penerapan dari nilai tersebut agar bisa memecahkan masalah yang berkembang dan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia.

Pertama, nilai dasar yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima hal ini adalah pedoman fundamental yang sifatnya universal, mengandung cita-cita negara, dan tujuan yang baik dan benar.

Kedua, nilai instrumental yang mencakup arahan, kebijakan, strategi, sasaran, dan lembaga yang melaksanakannya.

Konsep ini merupakan perkembangan dari yang sebelumnya dasar. Berkatnya, penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu yang dasar akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi.

Ketiga, nilai praksis, meliputi realisasi dari instrumental yang sifatnya nyata dan bisa digunakan utuk kehidupan bernegara. Dengan nilai terakhir ini, Pancasila bisa melakukan pengembangan serta perubahan agar bisa sesuai jika diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang berubah.

Syarat Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Selain nilai, terdapat tiga dimensi yang merupakan syarat Pancasila diklaim sebagai gagasan atau ideologi terbuka. Berikut ini beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila.

1. Dimensi Idealistis

Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Keberadaan Pancasila disebutkan Soeryanto dalam Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama.

Dalam “Pancasila Sebagai Indonesia” (1991:59) sebagai ideologi yang bersumber pada nilai filosofis.

Selain itu, Koento Wibisono dalam Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Makalah pada Lokakarya Dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS se Kopertis Wilayah V (1989) menerangkan, idealistis dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan memotivasi masyarakat sesuai cita-cita bangsa.

2. Dimensi Normatif

Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila musti diperjelas dengan aturan atau sistem norma negara. Masih menurut Soeryanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya melalui norma yang dibuat atau diubah.

3. Dimensi Realistis

Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.

Ciri-Ciri Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

1. bersifat dinamis
2. menjunjung tinggi pluralisme
3. sesuai dengan kebudayaan masyarakat

Tujuan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

tujuan dari Pancasila sebagai ideologi terbuka mewujudkan cita-cita hidup berbangsa.

Tantangan Penerapan Pancasila dalam kehidupan global

Berikut beberapa bentuk tantangan dalam penerapan Pancasila di kehidupan global, di antaranya:

1. Tantangan Ideologi

Para era modern seperti saat ini, Pancasila akan diuji dengan masuknya berbagai ideologi alternatif yang masuk dengan cepat dalam sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipatuhi dan menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia.

Beberapa ideologi yang masuk ke dalam sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara adalah radikalisme, estrimisme, dan terorisme. Radikalisme seringkali identik dengan estrimisme, ialah pilihan sadar untuk menggunakan kekerasan atau mendukung penggunaan kekeran demi meraih keuntungan. Keuntungan yang ingin diraih bisa keuntungan politik, agama, dan juga ideologi.

Sementara terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror terhadap orang secara luas. Selain itu terorisme juga bisa menimbulkan korban yang sifatnya masal dengan berbagai cara, salah satunya menyebabkan kerusakan atau kehacuran objek vital negara. Ideologi-ideologi tersebut tidak tumbuh dari tradisi luhur bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia memiliki budaya luhur.

2. Munculnya Hoaks

Banjirnya berbagai informasi merupakan dampak lain dari meningkatkan teknologi informasi pada kehidupan global.

Pada era sekarang, setiap masyarakat bisa menjadi konsumen dan produsen informasi, karena bisa menerima dan memberikan informasi. Hal ini didukung dengan banyaknya media penyampai informasi melalui media sosial yang bebas diakses siapapun. Berbagai dampak bisa terjadi, di antaranya bisa memunculkan hal-hal negatif yang bisa menggangu kehidupan.

Terlebih saat ini banyak sekali informasi palsu atau hoaks di media sosial yang bisa memecah belah bangsa. Informasi palsu ini jika diterima mentah-mentah maka bisa menimbilkan provokasi bagi masyarakat.

3. Tantangan Global

Kita sebagai warga negara Indonesia ditandai dengan berbagai identitas, sepertii KTP, bendera negara, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

Sebagai sebagai warga negara Indonesia, kita juga menjadi bagian dari warga negara dunia. Indonesia sebagai negara dan bangsa tidak bisa mengisolasi diri dari bangsa-bangsa negara lain. Terlebih, adanya kemanjuan teknologi informasi membuat tidak adanya batas antarnegara untuk berinteraksi. Selain itu, bangsa lain juga menjadi pesaing bagi bangsa Indonesia salah satunya dalam bidang pekerjaan. Sehingga, kita harus meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar bisa setara dengan bangsa lain serta dapat bersaing.

Peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global.

Di era globalisasi dan digital seperti sekarang, peluang penerapan Pancasila bisa dilakukan menggunakan teknologi informasi. Dengan teknologi informasi kita bisa mengampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat.

Sehingga, praktik kehidupan sehari-hari yang berpedoman pada Pancasila bisa menjadi insipirasi negara-negara lain di dunia. Contohnya bahan kampanye Indonesia kepada negara-negara lain di dunia seperti kerukunan dalam keberagaman di Indonesia yang disebarluaskan melalui teknologi indformasi. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka juga dapat menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat dan tidak menyimpang dengan nilai-nilai sebelumnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

1. Tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah.
2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah.
5.  Peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain.

# data[].attributes.headline
Organisasi pergerakan kebangkitan bangsa 

# data[].attributes.subject
Organisasi pergerakan kebangkitan bangsa 

# data[].attributes.body
1. Boedi Utomo
2. Serekat Islam
3. Indische Partij
4. Perhimpunan Indonesia
5. Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV)
6. Partai Nasional Indonesia
7. Muhammadiyah
8. Gerakan Pemuda Seluruh Indonesia
9. Organisasi Kepanduan
10. Taman Siswa
11. Partai Komunis Indonesia
12. Partai Indonesia (Partindo)
13. Gerakan Wanita

# data[].attributes.body
Berikut Susunan Organisasi Panitia Sembilan:
Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota) K.H. Abdul Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota) H. Agus Salim (anggota)
Mr.Alexander Andries Maramis (anggota)

Anggota terdiri dari 62 orang Indonesia, 8 orang istimewa dari Jepang yang tugasnya mengamati, dan tambahan 6 anggota dari Indonesia. Pembentukan anggota ini ditentukan oleh Jepang, sementara tambahan enam orang diangkat anggota BPUPKI sendiri.
Berikut beberapa nama Anggota BPUPKI: K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (ketua)
R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua)
Ir. Soekarno
Drs. Moh. Hatta
Mr. Muhammad Yamin
Mr. Johannes Laturhary
Mr. R. Hindromartono
R. Soekardjo Wirjopranoto
K.H. Ahmad Sanusi
Agoes Moechsin Dasaad
Tang Eng Hoa
Soerachman Tjokroadisoerjo
RAA. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro KRMTH. Woerjaningrat
Mr. Achmad Soebardjo
Prof. Dr. R. Djenal Asikin Widjajakoesoema RM . Abikoesno Tjokrosoejoso
Parada Harahap
Mr. RM. Sartono
KH. Mas Mansoer
Drs. KRMA. Sosrodiningrat
Mr. R. Soewandi
KH. Abdul Wachid Hasjim
P.F Dahler
Dr. Sukiman Worjosandjojo
Mr. KRMT. Wongsonegoro
R. Oto Iskandar Di Nata
AR. Baswedan
Abdoel Kadir
Dr. Samsi Sastrowidagdo
Mr. A.A Maramis
Mr. R. Samoeddin
Mr. R. Sastromoeljono
KH. Abdoel Fatah Hasan
R. Asikin Natangera
GPH. Soerjohamidjojo Ir. P. Mohammad Noor
Mr. Mas Besar Martokoesoemo
Abdoel Kaffar

# data[].attributes.headline
pandangan Mohammad Yamin, terhadap negara merdeka dengan benar

# data[].attributes.subject
pandangan Mohammad Yamin, terhadap negara merdeka dengan benar

# data[].attributes.body
Mohamad Yamin berpendapat bahwa negara merdeka harus memiliki nasionalisme atau kebangsaan yang harus sesuai dengan peradaban Indonesia. Moh. Yamin berpendapat Indonesia tidak boleh meniru dasar kebangsaan bangsa atau negara lain.

# data[].attributes.headline
klasifikasi usulan dari Ir. Soekarno dengan benar

# data[].attributes.subject
klasifikasi usulan dari Ir. Soekarno dengan benar

# data[].attributes.body
Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk Philosophische Grondslag atau Weltanschauung, yaitu fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi.

Soekarno menyatakan usulan dasar negara dengan sebutan Panca Dharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila.

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasional atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial, dan
5. Ketuhanan Yang Maha Esa

# data[].attributes.headline
badan yang bertugas menyusun Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

# data[].attributes.subject
badan yang bertugas menyusun Rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

# data[].attributes.body
Panitia Sembilan bertugas menampung dan membahas berbagai aspirasi tentang dasar negara. Selain itu, merancang pembukaan Undang-undang Dasar yang memuat dasar negara

# data[].attributes.headline
tokoh yang menggagaskan paham integralistik sebagai konsep dasar negara Indonesia Merdeka 

# data[].attributes.subject
tokoh yang menggagaskan paham integralistik sebagai konsep dasar negara Indonesia Merdeka 

# data[].attributes.body
Konsep Negara, Negara Integralistik, Soepomo, negara Islam dan Barat Konsep negara integralistik dicetuskan pertama kali oleh Soepomo pada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945

# data[].attributes.headline
kapan Pancasila di sah kan sebagai Dasar Negara Indonesia 

# data[].attributes.subject
kapan Pancasila di sah kan sebagai Dasar Negara Indonesia 

# data[].attributes.body
Pancasila Ditetapkan Sebagai Dasar Negara

Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang pengesahan UUD 1945.

Pada sidang ini, PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Pancasila memiliki kedudukan sebagai Ideologi terbuka 

# data[].attributes.subject
Pancasila memiliki kedudukan sebagai Ideologi terbuka 

# data[].attributes.body
Pancasila hadir sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses musyawarah dari berbagai golongan masyarakat. Disebut sebagai ideologi terbuka, Pancasila bisa menyesuaikan diri menghadapi berbagai zaman tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya.

# data[].attributes.headline
menganalisis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum    negara dengan benar

# data[].attributes.subject
menganalisis Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum    negara dengan benar

# data[].attributes.body
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai: Ideologi hukum Indonesia. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia.

# data[].attributes.body
1. Dimensi Idealistis

Bagian ini menyangkut nilai dasar yang sebelumnya disebutkan, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Keberadaan Pancasila disebutkan Soeryanto dalam Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama.

Dalam “Pancasila Sebagai Indonesia” (1991:59) sebagai ideologi yang bersumber pada nilai filosofis.

Selain itu, Koento Wibisono dalam Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, Makalah pada Lokakarya Dosen-dosen Pancasila di PTN dan PTS se Kopertis Wilayah V (1989) menerangkan, idealistis dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, dan memotivasi masyarakat sesuai cita-cita bangsa.

2. Dimensi Normatif

Nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila musti diperjelas dengan aturan atau sistem norma negara. Masih menurut Soeryanto, bagian ini mengartikan bahwa Pancasila bisa mengatur sesuatu secara mendalam untuk pelaksanaannya melalui norma yang dibuat atau diubah.

3. Dimensi Realistis

Poin ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala keadaan yang sedang terjadi di Indonesia. Berkat dimensi ini, realita yang ada di Indonesia bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.

# data[].attributes.body
nilai ketuhanan
nilai kemanusiaan
nilai persatuan
nilai kerakyatan
nilai keadilan

# data[].attributes.body
1. Tidak melakukan penistaan agama. Penistaan terhadap agama adalah perilaku menghina atau merendahkan agama, seperti melakukan pembakaran rumah ibadah.
2. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah.
5.  Peduli dan membantu mengurangi penderitaan yang dialami orang lain.

# data[].attributes.body
ono ng buku males ngetik

# data[].attributes.body
1. bersifat dinamis
2. menjunjung tinggi pluralisme
3. sesuai dengan kebudayaan masyaraka

# data[].attributes.headline
fungsi Pancasila sebagai identitas nasional 

# data[].attributes.subject
fungsi Pancasila sebagai identitas nasional 

# data[].attributes.body
Fungsi dari identitas nasional ini yaitu sebagai landasan negara, sebagai pembeda dari negara lainnya, dan juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa

# data[].attributes.headline
Hasil rapat Panitia Sembilan di rumah Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945, menghasilkan Rancangan pembukaan undang-undang dasar 

# data[].attributes.subject
Hasil rapat Panitia Sembilan di rumah Ir. Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945, menghasilkan Rancangan pembukaan undang-undang dasar 

# data[].attributes.body
Panitia Sembilan dalam sidangnya tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan dasar negara atau pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar). Dokumen sidang tersebut kemudian dikenal dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta

# data[].attributes.headline
dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya 

# data[].attributes.subject
dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya 

# data[].attributes.body
Munculnya individualisme, konsumerisme dan materialisme

Pengaruh globalisasi dalam bidang sosial budaya memunculkan berbagai sikap negatif manusia, seperti individualisme, konsumerisme, dan materialisme.

# data[].attributes.headline
Salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila pada masa reformasi

# data[].attributes.subject
Salah satu tantangan yang dihadapi Pancasila pada masa reformasi

# data[].attributes.body
Pancasila pada masa Reformasi juga dapat dilihat tidak jauh berbeda dengan masa Orde Lama dan Orde Baru, karena masih ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih terus terjadi di negara Indonesia.

# data[].attributes.headline
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 

# data[].attributes.subject
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia 

# data[].attributes.body
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila.

# data[].attributes.headline
alasan Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia 

# data[].attributes.subject
alasan Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia 

# data[].attributes.body
Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat.

# data[].attributes.body
Di kalangan kaum muslim, lanjut I Gusti Ngurah Sudiana, tradisi Ngejot disebut jalinan silaturahim kepada sesama. Pertemuan Hindu-Islam ini terwujud dalam bentuk mengantarkan makanan kepada sanak saudara maupun tetangga yang berbeda agama, terutama saat hari besar keagamaan, seperti Galungan atau Idul Fitri.