# data[].attributes.headline
sudah memiliki mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RPB dengan hasil IRB Kabupaten Sukabumi menurun

# data[].attributes.subject
sudah memiliki mekanisme pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan RPB dengan hasil IRB Kabupaten Sukabumi menurun

# data[].attributes.body
RPB sedang disusun tahun ini. Sehingga belum ada mekanisme untuk pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara berkala. Strategi yang akan dilakukan adalah monitoring secara berkala setiap tahun.

# data[].attributes.headline
Pemerintah daerah Kota Solok belum memiliki RPB akan tetapi kami telah memiliki KRB, mengacu kepada Dokumen KRB tersebut maka kami sudah melakukan edukasi melalui mobil ranger ke seluruh pelosok kota solok untuk mengantisipasi jika terjadinya bencana seperti banjir dan lonsor dengan cara mengiatkan masyarakat mengenai keadaan cuasa saat ini dari BMKG

# data[].attributes.subject
Pemerintah daerah Kota Solok belum memiliki RPB akan tetapi kami telah memiliki KRB, mengacu kepada Dokumen KRB tersebut maka kami sudah melakukan edukasi melalui mobil ranger ke seluruh pelosok kota solok untuk mengantisipasi jika terjadinya bencana seperti banjir dan lonsor dengan cara mengiatkan masyarakat mengenai keadaan cuasa saat ini dari BMKG

# data[].attributes.body
Mekanisme pengendalian, pemantauan dan evaluasi dilakukan setiap tahun sekali di akhir tahun dengan mengundang OPD terkait dalam RAD PRB dan mengisi form yang sudah disesuaikan dengan permohonan monev dari BPK_RI. Hasil pemantauan memperlihatkan bahwa beberapa OPD sudah melaksanakan RAD PRB dan sudah memasukkan program yang ada dalam RPB ke dalam RPJMD dan Renstra OPD sebagai bahan tindak lajut

# data[].attributes.headline
Mungkin secara umum... tools pengendalian dapat dirancang bersama antara BPBD dan Bappeda, dalam bentuk dokumen monitoring dan evaluasi serta mendapatkan pendampingan dari BNPB🙏🙏🙏

# data[].attributes.subject
Mungkin secara umum... tools pengendalian dapat dirancang bersama antara BPBD dan Bappeda, dalam bentuk dokumen monitoring dan evaluasi serta mendapatkan pendampingan dari BNPB🙏🙏🙏

# data[].attributes.body
Drf RPB dan legal drafting sudah disusun tahun 2014, KRB kami berlaku dari tahun 2019-2024, dan diupdate akhir tahun ini 2021, Rencana Kontinjensi (Gunung api, Banjir, dan Tsunami) sudah ada dan akan diupdate setiap 2 tahun. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Garut di Provinsi Jawa barat dri urutan 1, sudah bergeser ke urutan 2

# data[].attributes.body
>> Pemerintah Kota Kupang belum punya mekanisme pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan RPB, tapi secara khusus mekanisme yang dilakukan BPBD adalah melakukan Penilaian Mandiri terkait 71 Indikator IKD bersama semua OPD terkait untuk memantau pelaksanaan urusan bencana yang pelaksanaannya ada di OPD/SKPD terkait.
>> Strategi dan upaya yang akan dilakukan adalah terus memberikan pemahaman kepada semua pihak khususnya para pengambil kebijakan terkait pentingnya RPB dan pengintegrasian RPB ke dalam RPJMD.

# data[].attributes.body
RPB direncanakan akan disusun tahun depan berdasarkan KRB yang memuat 2 jenis potensi bencana di Kota Bandung. Terkait mekanisme untuk pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara berkala belum ada. Strategi yang mungkin akan dilakukan adalah monitoring secara berkala setiap tahun.

# data[].attributes.body
Secara khusus belum ada mekanisme yang baku dan terintegrasi dengan semua pemangku kepentingan.
meskipun demikian indikator-indikator penilaian mandiri yang terdiri dari 71 indikator IKD akan menjadi tolok ukur sampai sejauh mana sudah dilaksanakan, yang akan bermuara ke seberapa besar tingkat IKD.

# data[].attributes.body
Untuk Dokumen Dasar Penanggulangan Becana didaerah kami, alhamdulillah sesuai tahapan termasuk Dokumen KRB, RPB dan 1Dokumen Renkon Banjir, adapun penyelarasan Dokumen tsb telah integrasikan kedalam Rubahan RPJMD pada KUZ Kawasan Urusan Zonasi, adapun giatn dalam RPB walau tidak terkoordinis dari berbagai SKPD tetap bahwa Penanggulangan Bencana menjadi prioritas khusus tugas BPBD dukungan anggaran dari Bappelitbangda pelaksanaan SPM101 yang dipetakan dalam Permendagri 90 serta Kemendagri 050, kami memprioritaskan contoh tahun 2022 akan dilaksanakan Review Dokumen KRB, serta pembuatan dokumen Recelient Daerah

# data[].attributes.body
Belum menyusun RPB. Baru selesai pilkada. Menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih pada bidang penanggulagnan bencana. Meningkatkan kepedulian masyarakat dengan cara meningkatkan kemitraan berbasis komunitas melakui pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana (destana). Tahun 2021 sosialisasi sudah dilakukan di kelurahan dan pendampingan. Target pada tahun .... dibentuk 50 destana. Edukasi kepada masyarakat dan instansi bahwa bencana adalah urusan bersama. Kajian risiko bencana dan pemetaan kebencnaan di masing-masing kelurahan dilakukan sebelum kegiatan penanggulangan bencana sehingga dapat terlaksana semaksimal mungkin. Kemitraan dengan lembaga usaha (swasta) agar terlibat dalam destana. Setelah destana dibentuk di masing-masing kelurahan maka akan ditetapkan dengan peraturan/keputusan walikota (Forum Kelurahan). Yang harus diutamakan adalah mitigasi dan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Peningkatan kapasitas tim destana.

# data[].attributes.body
Masih dalam Proses, melakukan survey dan penyuluhan mitigasi bencana setiap tahun di daerah rawan bencana serta fokus membuat peta rawan bencana dan desa tangguh bencana.

# data[].attributes.body
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mempunyai mekanisme pengendalian, pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan RPB, evaluasi berkala pelaksanaan RPB juga dilakukan melalui IKD dan IRBI. Strategi dan upaya yang dilakukan adalah terus memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program Destana, Ponpes Tangguh Bencana, Sekolah Tangguh Bencana, Pembentukan FPRB, pembagian brosur dan edukasi secara langsung kepada masyarakat serta edukasi melalui media sosial.