# data[].attributes.headline
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945

# data[].attributes.subject
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945

# data[].attributes.body
1. Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD presiden, dan wakil presiden. Hal lain merupakan realisi tindak lanjut dari proklamasi.
3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya keemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut terbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
Hubungan antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hal-hal yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab moral bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi.

# data[].attributes.body
1. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.
2. Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.
3. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpres, perda) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.
4. Sebagai alat kontrol yaitu mengontrol apakah norma hukum yang kebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 )

# data[].attributes.subject
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 )

# data[].attributes.body
Alinea pertama
Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.

Alinea kedua
Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Alinea ketiga
Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea keempat
Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umu, nebcerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar. Proses pengesahan undang-undang dasar ternyata berlangsung singkat, yaitu kurang lebih 2 jam.

Singkatnya proses pengesahan undang-undang dasar karena rancangannya telah dirumuskan sebelumnya oleh BPUPKI. Selain itu, faktor semangat persatuan dan kesatuan untuk segera membentuk undang-undang dasar membuat sidang tersebut.

Para anggota sidang membahas rancangan undang-undang dasar dalam suasana penuh rasa kekeluargaan, cermat, teliti, saling menghargai antaranggota, dan tanggung jawab.

# data[].attributes.body
PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi. 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa). Namun, ternyata ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengingtervensi jalannya sidang PPKI. Susunan awal anggota PPKI adalah:

1. Soekarno (ketua)
2. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. Soepomo (anggota)
4. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
5. R. P. Soeroso (anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
7. KH. Wahid Hasyim (anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
9. Oto Iskandar di Nata (anggota)
10. Abdoel Kadir (anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
12. Pangeran Poerbojo (anggota)
13. Mohammad Amir (anggota)
14. Abdul Maghfar (anggota)
15. Teuku Mohammad Hasan (anggota)
16. G.S.S.J. Ratulangi (anggota)
17. Andi Pangerang (anggota)
18. A.H. Hamidan (anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
20. Johannes Latuharhary (anggota)
21. Yap Tjwan Bing (anggota)
Anggota tambahan:
1. Achmad Soebardjo (penasihat)
2. Sajoeti Melik (anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
5. Kasman Singodimedjo (anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

# data[].attributes.body
Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chosakai) dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Dokuritsu Junbi Inkai). Ada 2 tugas PPKI, yakni:

a. Tugas pertama, yaitu meresmikan Pembukaan (bahasa Belanda: Preambule) dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

b. Tugas kedua, yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala seuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

# data[].attributes.body
Negara Indonesia memiliki undang-undang dasar. Proses penyusunnya dibuat sebelum Indonesia merdeka oleh Badam Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Secara khusus, rancangan keduanya tenggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada persidangan tersebut, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, antara lain Panitia Hukum Dasar (diketuai oleh Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Mohammad Hatta).

# data[].attributes.body
Undang-undang dasar dan konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait. Ada baiknya terlebih dahulu menjelaskan pengertian konstitusi. Kata konstitusi dalam bahasa Inggris adalah constitution, bahasa Belanda constitutie, bahasa Jerman constituion atau verfassung, dan bahasa Lation constituin atau constituere. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadapat kekuasaan politik. Selain itu, memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Konstitusi dalam arti luas terdiri dari konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis, yatu undang-undang dasar. Adapun konstitusi yang tidak tertulis berupa konvensi (kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara). Salah satu contoh konvensi adalah MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa undang-undang dasar termasuk bagian dari konstitusi.