# data[].attributes.attachment_link.readable_text
tirto.id - Awal dekade ini Indonesia diawali dengan basah. Hujan terus mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa sore (31/12/2019) dengan intensitas lebat. Langit malam pergantian tahun yang biasanya semarak, kali ini minim kembang api. Hujan memang sempat berhenti jelang tengah malam. Namun, beberapa menit setelah pergantian tahun, hujan kembali turun dan terus mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga keesokan hari.

Sekitar pukul 8 pagi, saya melihat unggahan di media sosial beberapa kawan yang menginformasikan bahwa tempat tinggalnya mulai tergenang banjir. Lokasi mereka beragam. Ada yang di Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta.

Pukul 08.45, Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Agus Wibowo menginformasikan kepada jurnalis setidaknya sudah ada 23 titik yang terendam banjir di Bekasi, dua titik di Bogor dan 17 titik di DKI Jakarta. Masih dalam informasi yang sama diketahui banjir mulai memasuki permukiman warga sejak pukul 02.45 dengan ketinggian beragam mulai 25 hingga 50 centimeter.

Dari data terakhir yang dihimpun BNPB per 4 Januari 2020, banjir kali ini merendam 308 kelurahan dengan ketinggian air maksimum mencapai enam meter. Sementara korban meninggal dunia mencapai 60 orang, dengan jumlah pengungsi sebanyak 92.621 jiwa yang tersebar di 189 titik pengungsian.

Banjir besar semacam ini bukanlah hal baru di Jakarta. Sebelum ini, setidaknya ada lima banjir besar dalam sejarah DKI Jakarta, yakni pada 2002, 2007, 2013 dan 2014. Jika melihat dari dampak yang ditimbulkan seperti korban meninggal dunia, sebaran titik banjir hingga jumlah pengungsi, maka dapat disebut tahun 2007 menjadi banjir terparah.

Saat itu korban meninggal di DKI Jakarta berjumlah 48 orang, sementara di tahun 2020 berjumlah 16 orang. Kemudian jumlah kelurahan terdampak pada 2007 mencapai 199 kelurahan, masih lebih banyak ketimbang tahun ini yang mencapai 157 kelurahan. Jumlah pengungsi pun pada tahun ini hanya 31.233 orang, sangat jauh dibandingkan pada 2007 yang menyentuh angka 522.569 jiwa.

Namun jika dilihat dari curah hujan, pada 2020 terjadi anomali. Dalam rentang 1996 hingga 2006, intensitas curah hujan paling tinggi terlihat pada tahun 2007 dengan 340 mm/hari. Pada 2008, intensitas curah hujan maksimal terlihat di angka 250 mm/hari dan 277 mm/hari di tahun 2015.

Sementara data yang dihimpun dari beberapa titik pengukuran didapat per 1 Januari 2020, intensitas curah hujan tercatat 377 mm/hari di Stasiun BMKG TNI AU Halim, 335 mm/hari di Stasiun BMKG Taman Mini, dan 259 mm/hari di Stasiun BMKG Jatiasih.

Anomali Banjir DKI

Menurut Ahli Geospasial, Bintang Rahmat Wananda, curah hujan yang tercatat di Halim melebihi rekor curah hujan harian kala ulang 1.000 tahun. Padahal jika merujuk kurva Gumbel, diprediksi curah hujan tertinggi maksimal hanya sampai 208 mm/hari.

Hal ini menurut Bintang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah akibat perubahan iklim. Kedua, lantaran disebabkan adanya urban heat island atau perubahan iklim lokal.

"Perubahan iklim lokal terjadi akibat udara panas yang terperangkap dalam hutan beton suatu wilayah, dalam hal ini kota. Sehingga lama kelamaan akan membentuk pola cuaca tertentu yang berubah menjadi iklim lokal. Namun ini baru perkiraan saja. Perlu kajian lebih mendalam," ujar Bintang saat ditemui reporter Tirto, Senin, 6 Januari 2020.

Pada banjir kali ini pula, terdapat beberapa titik banjir yang tidak terendam dalam banjir besar sebelumnya pada 2014, akan tetapi terendam genangan pada tahun ini.

Kami membaginya dalam tiga peta; peta sebaran banjir 2014 yang berwarna biru, peta sebaran banjir 2020 yang berwarna merah dan peta tumpang tindih ( overlay) kedua tahun tersebut yang berwarna ungu yang berarti di daerah tersebut terendam banjir baik 2014 maupun 2019.

Namun, harus diketahui peta tersebut hanya merepresentasikan kelurahan terdampak, bukan titik banjir secara presisi. Hal ini lantaran dalam satu kelurahan ada RW yang terendam banjir ada yang tidak, begitu pun dalam satu RW, tidak semua RT ikut terendam.

Dari peta ketiga tersebut terlihat titik baru pada 2020 seperti Kelurahan Meruya, Joglo, Palmerah, Menteng, Karet Semanggi, Kuningan Timur, dan lain-lain. Kendati demikian, beberapa daerah tersebut ada juga yang pernah terendam banjir pada banjir-banjir sebelum 2014.

Bintang kemudian menjelaskan, untuk mengetahui penyebab banjir dalam suatu periode turunnya hujan, harus diidentifikasi apakah itu merupakan banjir kiriman atau banjir lokal.

Untuk mengetahuinya, kami mencoba merunut peristiwa banjir Jabodetabek khususnya DKI Jakarta pada 31 Desember 2019 malam hingga 1 Januari 2020 malam.

Pada pukul 02.45, sejumlah wilayah di Jakarta Timur dan Jakarta Barat sudah mulai tergenang. Sementara itu, wilayah di sepanjang 16 kilometer DAS Ciliwung yang sudah dinormalisasi seperti Kampung Pulo dan Bukit Duri terlihat masih relatif aman hingga pukul 13.00.

Berdasarkan data BNPB dan BPPD DKI Jakarta, pada pukul 05.00, pintu air Katulampa terpantau setinggi 40 centimeter atau siaga 4. Begitu pun pintu air Depok yang sudah setinggi 150 centimeter dan masih siaga 4. Di bawah, pintu air Manggarai sudah siaga 2 dengan ketinggian air 915 centimeter.

Pada waktu yang sama, air sudah mulai menggenangi beberapa titik di Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Barat dengan ketinggian air 60 centimeter. Air meninggi pada pukul 14.00, hingga mencapai 200 centimeter.

Sekitar pukul 15.00 hingga 16.30, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan pantauan udara, hasilnya wilayah normalisasi DAS Ciliwung terpantau aman. Hingga saat itu, air dari Katulampa masih belum sampai Jakarta.

Air dari Katulampa Bogor diperkirakan baru tiba di Jakarta pada pukul enam sore. Kemudian pada malam hari, jam tidak diketahui, Kampung Pulo, salah satu wilayah DAS Ciliwung yang dinormalisasi, tergenang.

Artinya, jika melihat dari kronologi tersebut, hingga pukul 6 sore, banjir yang ada di Jakarta merupakan banjir lokal akibat dari curah hujan.

Banjir DKI Jakarta 2020. tirto.id/Lugas

Musabab Banjir

Dari analisis Bintang Wardana, tidak ada faktor tunggal penyebab banjir. Dalam konteks banjir Jabodetabek 2020, setidaknya ada beberapa faktor.

Pertama, minimnya resapan air di selatan Jakarta atau bagian hulu. Daerah hulu merupakan tempat efektif untuk menyerap air permukaan (surface run off) yang diakibatkan curah hujan yang tinggi. Hal ini lantaran muka air tanah masih sekitar ratusan meter dari permukaan sehingga penyerapan bisa maksimal.

Jika air yang mengalir di permukaan bisa diserap, maka air yang turun ke hilir dapat berkurang. "Permasalahannya saat ini semua run off dibuang ke sungai," ujar Bintang.

Faktor kedua adalah drainase yang buruk di hilir. Secara geografis, Jakarta berada di bidang datar. Akan sulit jika hanya bergantung pada sistem kanal yang mengandalkan gravitasi.

Di sisi lain, Jakarta hampir tidak ada ruang terbuka biru (RTB) atau tempat parkir air sebelum dialirkan ke laut.

"Seharusnya tiap permukiman diwajibkan memiliki semacam kolam resistensi untuk menampung air dan itu dibikin sistemik melalui regulasi pemerintah," kata Bintang.

Belum lagi fenomena penurunan tanah atau land subsidence yang tersebar di hampir semua wilayah DKI Jakarta yang tentu memperburuk banjir.

Terpisah, Elisa Sutanudjaja dari Rujak Center Urban Studies menilai selama ini pengelolaan air permukaan (run off) dilimpahkan seluruhnya pada pemerintah. Padahal jika melibatkan masyarakat, run off tersebut bisa berkurang banyak.

"Misalnya saja dengan membuat sumur resapan di tiap rumah. Atau sesederhana menggunakan tandon," kata Elisa.

Sementara untuk yang lebih makro seperti pada permukiman apartemen maupun bangunan tinggi lain, pemerintah dapat menggalakkan regulasi mengenai sumur resapan.

Sebenarnya, sudah ada regulasi yang mengatur melalui Pergub Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan dan Kepgub Nomor 279 Tahun 2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan. Namun, Elisa tidak melihat adanya sanksi tegas bagi pemilik gedung yang melanggar.

Pada April 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sempat menginspeksi 80 gedung di Jakarta terkait pematuhan sumur resapan dan pengelolaan air limbah.

"Bayangkan saja dari 80 gedung hanya satu yang memenuhi ketentuan, itu Hotel Pullman," kata Elisa.

Namun, terkait sistem infiltrasi tersebut, Bintang Wardana tak sepenuhnya setuju. Lantaran menurutnya, sebagian tanah di Jakarta sifatnya sudah lempung sehingga tidak efektif dalam menyerap air.

"Kalau mau ya di Jakarta Selatan saja atau di hulu. Sisanya tidak cocok. Apalagi di kawasan utara. Itu harus pakai pompa," kata Bintang.

Kendati demikian, pada banjir kemarin pompa yang ada tidak berjalan maksimal. Temuan Bintang, dari 450 pompa yang ada, hanya 50 yang beroperasi.

"Itupun telat. Baru dioperasikan pada 1 Januari 2020 pukul 12.00. Harusnya jauh lebih awal dari itu," imbuh Bintang. Empat ratus pompa yang tidak berfungsi itu antara lain dikarenakan rusak hingga tidak ada bahan bakar.

Ruang Air Direbut

Jakarta sejatinya merupakan daerah rawa. Namun, seiring bertambahnya populasi manusia di ibukota dan perkembangan pembangunan, rawa-rawa tersebut kini berubah tampilan menjadi permukiman dan gedung-gedung tinggi.

Banjir di awal 2020 kemarin, mau tak mau tak bisa dilepaskan dengan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Biru yang semakin hari semakin digerus oleh para pengembang.

Pemprov DKI menunjukkan sebuah peta bahwa saat ini 90 persen lahan di DKI Jakarta sudah dibeton. Pada 2004 hingga 2006, Agung Podomoro Grup secara agresif membangun 12 apartemen di kawasan barat, pusat, selatan dan utara Jakarta. Saat ini total apartemen di Jakarta mencapai sekitar 234 apartemen yang tentunya secara masif pula menyedot air tanah dan berperan mempercepat penurunan tanah (land subsidence).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta setiap dekadenya semakin menguning. Jika melihat peta RTRW tahun 1980, DKI Jakarta masih cukup banyak lahan hijau. Namun pada peta RTRW 1999-2005, kawasan hijau makin berkurang dan berganti dengan kuning alias untuk permukiman. Pada peta RTRW 2010-2030 nyaris semua kawasan di Jakarta menjadi kuning.

Untuk itu, cara lain yang bisa dilakukan Pemprov DKI menurut Elisa adalah dengan mengembalikan sejumlah fungsi lahan yang saat ini peruntukkannya sebagai gedung. Misalnya saja Mega Mall Pluit yang Hak Guna Bangunan (HGB)nya akan habis pada 2025.

"Pemprov bisa mengembalikannya ke fungsi semula. Dulu itu namanya Taman Tirta Loka. Kalau mau ya hancurkan saja. Itupun jika belum diubah menjadi hak milik. Semoga tidak, ya. Pemprov bisa mengembalikan fungsi lahan pada gedung-gedung yang HGB-nya akan segera habis," lanjut Elisa.

Baik Elisa maupun Bintang, enggan mengambinghitamkan perubahan iklim sebagai satu-satunya penyebab banjir kendati terdapat anomali curah hujan ekstrem hingga 377 mm/hari.

"Jika penanggulangan banjir sudah cukup baik, infiltrasi di hulu maksimal, drainase dan RTB mumpuni di hilir, pompa jalan dengan baik, risikonya bisa diminimalisir," ucap Bintang.

# data[].attributes.attachment_link.title
Mengungkap Musabab Banjir Besar Jakarta 2020 - Tirto.ID

# data[].attributes.attachment_link.description
tirto.id - Awal dekade ini Indonesia diawali dengan basah. Hujan terus mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa sore (31/12/2019) dengan intensitas lebat. Langit malam pergantian tahun yang biasanya semarak, kali ini minim kembang api. Hujan memang sempat berhenti jelang tengah malam. Namun, beberapa menit setelah pergantian tahun, hujan kembali turun dan terus mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga keesokan hari.

# data[].attributes.body
Hak atas kerja dan penghidupan yang layak. Dengan terjadinya banjir ini, banyak warga Jakarta yang tidak bisa hidup nyaman. Pertama, karena pendapatan berkurang. Kedua, karena infrastruktur yang rusak. Ketiga, banyak kendaraan yang mengalami kerusakan akibat banjir ini.

Lalu, banyak pedagang - pedagang yang mengalami kerugian karena tidak bisa berjualan, lalu para pengemudi taksi dan ojek online juga tidak bisa menarik penumpang, lalu banyak turis yang tidak datang karena daerah tersebut terkena banjir.

# data[].attributes.body
Pemerintah harus benar - benar menjalankan infrastruktur yang berhubungan dengan banjir ini, seperti waduk, dll. Pak Basuki pernah berkata kalau alat - alatnya cukup memadai, namun harus dijalankan dengan waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.

# data[].attributes.headline
Efek Propaganda Pelanggaran HAM di Papua

# data[].attributes.subject
Efek Propaganda Pelanggaran HAM di Papua

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta (ANTARA) - Lagi-lagi, kasus penembakan warga sipil oleh aparat keamanan kembali terjadi. Kali ini menelan dua warga sipil bernama Eden Armando Bebari dan Roni Wandik . Keduanya adalah anak muda yang tengah berburu ikan di sungai di sekitar Mile 34, Distrik Kwamki Narama. Kawasan ini masuk dalam area raksasa tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia.

Menanggapi hal ini, kapolda Papua, Paulus Waterpauw telah menyatakan permohonan maaf, dan membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus ini secara hukum.

Namun, yang cukup disayangkan dalam kasus ini adalah pernyataan Kapolda Papua yang menekankan bahwa pihak aparat keamanan gabungan kepolisian dan TNI cukup sulit untuk membedakan antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan warga sipil yang berlalu lalang di kawasan tersebut.

"Sementara situasinya begitu terbuka, sehingga terkadang kami sulit juga untuk bisa membedakan mana kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kita, kelompok yang senantiasa mengganggu masyarakat biasa," Ujar Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw, melalui wawancara dengan awak media, Rabu (14/4).

Baca juga: Komnas HAM: Panglima TNI-Kapolri turun tangan hentikan kekerasan Papua

Sejarah Pelanggaran HAM di Papua

Terlepas dari apakah kasus di atas kelalaian manusia atau bukan. Hal ini tentu menjadi catatan sejarah pelanggaran HAM di Papua. Sejarah mencatat bahwa terdapat belasan kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan kekerasan terhadap warga sipil. Kasus-kasus itu di antaranya kasus besar seperti Biak Berdarah 1998, peristiwa Abepura 7 Desember 2000, Wasior 2001 dan Wamena 1 April 2003 (Akbar, 2019)

Pada 2014 lalu misalnya, terjadi peristiwa penembakan yang menewaskan empat warga sipil. Menanggapi kasus ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menetapkan kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat.

Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay menjelaskan bahwa sepanjang 2019 hingga 2020 telah terjadi sekian kali kasus penembakan yang menyasar warga sipil.

"Pada tahun 2019 itu sekitar ada beberapa kasus (penembakan) baik di Merauke, Deiyai, Nduga, dan Intan Jaya. Kemudian di tahun 2020 itu ada di Mamberamo Tengah, Intan Jaya, dan Timika," Ucapnya dalam kesempatan diskusi dengan media lokal Papua.

Baca juga: Komnas HAM minta pemerintah evaluasi pendekatan keamanan di Papua

Memantik Propaganda Negatif

Pada dasarnya, dalam sanubari masyarakat asli Papua tertanam bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda dengan Indonesia dan memiliki sejarah negeri yang berbeda pula.

Menurut Zainuddin Djafar, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia menjelaskan bahwa masyarakat Papua merasakan dorongan yang semakin kuat untuk memisahkan diri dari NKRI akibat beberapa hal berikut ini 1) Penindasan 2).Adanya ruang yang semakin luas bagi seseorang untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas serta 3).Semakin banyaknya informasi yang dapat diakses mengenai masa depan Papua yang lebih baik .

Bekas sejarah pasca penembakan terhadap warga sipil di Papua oleh oknum aparat, tentu tidak menguap begitu saja. Hal ini memberikan efek domino bagi masyarakat asli Papua. Efek dominonya yaitu semakin menguatnya propaganda dan beredarnya narasi negatif terhadap NKRI dan ini tentu dapat mengikis jiwa nasionalisme masyarakat asli Papua terhadap NKRI.

Clyde R. Miller dari Universitas Columbia menjelaskan bahwa propaganda merupakan pendapat yang diekspresikan atau tindakan-tindakan oleh individu atau kelompok yang sengaja dirancang untuk mempengaruhi pendapat atau tindakan individu atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan penetrasi internet di Indonesia yang semakin baik, masyarakat semakin bebas berpendapat dan menyebarkan narasi yang mengandung muatan opini yang sesuai dengan pikiran mereka.

Jika membaca berbagai media massa online di Papua, maka dapat diamati bahwa kasus pelanggaran HAM yang menelan warga sipil dibingkai (framing) sebagai kesalahan dari pihak aparat keamanan Republik Indonesia.

Baca juga: LAKSI kritik Komnas HAM terkait tragedi Paniai Papua

Beropini yang sesuai dengan fakta tidaklah salah, namun dampaknya bahwa jejak digital dari opini negatif tersebut akan terus bersemayam di dunia maya.

Narasi adalah representasi realitas, pemerintah harus paham betul efek domino ini. Semakin banyak kelalaian yang dilakukan oleh aparat keamanan saat menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas, maka peluang kasus di atas untuk terulang kembali juga semakin besar.

Akibatnya, narasi propaganda yang menyudutkan NKRI di mata warga Papua akan terus bergulir. Tidak dipungkiri lagi bahwa propaganda merupakan salah satu senjata perang yang tidak bisa dianggap main-main, pesan propaganda tidak memusnahkan jasad namun mampu terpatri dalam pikiran seseorang.

Begitu kuatnya efek propaganda, saat perang dunia kedua, Hitler sampai mendirikan Kementerian Pencerahan Publik dan Propaganda (Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda) yang salah satu pekerjaannya adalah memproduksi film-film propaganda.

Terlepas dari efek domino tersebut, sebaiknya aparat keamanan Republik Indonesia lebih berhati-hati lagi. Tolong "jangan asal tembak".

Orang Papua itu orang Indonesia juga. Mereka hadir dalam Kongres Sumpah Pemuda II tahun 1928 (Katharina, 2019). Mereka adalah bagian dari kita. Satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia dan satu tanah air, Tanah Air Indonesia.

Bukankah ini yang melandasi semangat perjuangan dan mengikat kita untuk bersatu dari Sabang hingga Merauke.

*) Faris Budiman Annas, peneliti dan dosen Universitas Paramadina

Oleh Faris Budiman Annas, Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

# data[].attributes.attachment_link.title
Efek Propaganda Pelanggaran HAM di Papua

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta (ANTARA) - Lagi-lagi, kasus penembakan warga sipil oleh aparat keamanan kembali terjadi. Kali ini menelan dua warga sipil bernama Eden Armando Bebari dan Roni Wandik . Keduanya adalah anak muda yang tengah berburu ikan di sungai di sekitar Mile 34, Distrik Kwamki Narama.

# data[].attributes.body
HAM yang dilanggar adalah hak untuk hidup. Karena kasus pelanggaran HAM ini merupakan hasil dari ketidak-jelasan identitas seseorang yang sedang berada di dalam kawasan yang dijaga erat mungkin solusinya adalah untuk memberikan orang orang yang perlu akses untuk masuk kedalam kawasan itu kartu kartu pengenal yang bisa dilihat dan diverifikasi sehingga hal seperti ini tidak akan terjadi lagi.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TUBAN, KOMPAS.com - Aksi pelecehan dengan meremas payudara wanita yang sedang mengendarai motor terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Aksi tersebut terjadi di jalan raya kawasan yang jauh dari pemukiman padat penduduk dan sepi lalu lintas kendaraan.

Salah satu korban aksi pelecehan remas payudara di Tuban adalah FA (29), warga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

FA, wanita yang bekerja sebagai karyawan sebuah bank di Tuban mengaku, sudah kali ketiga menjadi korban pelecehan dengan modus tersebut.
Baca juga: Rapat Pleno Penetapan DPS Pilkada Tuban Ditunda Gara-gara Surat Bawaslu
FA menjadi korban pelecehan itu pertama kami sekitar setahun yang lalu. Saat itu, dia bersama anaknya hendak ke Kota Tuban untuk jalan-jalan menikmati liburan.

Tetapi, saat di tengah perjalanan tepatnya di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, tiba-tiba ada seorang pria tak dikenal muncul dari belakang menyalip dan meremas dadanya.

Saat itu, pelaku diketahui mengendarai sepeda motor vario hitam, menggunakan masker dan helm warna kuning, memakai jaket jeans serta bercelana pendek.

"Kejadiannya itu hari Jumat, saya lupa tanggal dan bulannya pokoknya habis magrib," kata FA kepada Kompas.com, Rabu (16/9/2020).

Usai meremas dada korban, pelaku kemudian memutar balik kendaraannya dan kembali mengulangi aksi pelecehan seksual terhadap korban.

Korban yang sedang membonceng anaknya tidak bisa berbuat banyak dan tidak berdaya, ketika mendapat perlakukan tidak senonoh dari pria yang tidak dikenalnya.

Bahkan, anaknya yang masih berusia 10 tahun saat itu pun hanya bisa menangis melihat langsung ibunya menjadi korban pelecehan seksual di jalan raya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Karyawati Bank di Tuban Ini 3 Kali Jadi Korban Remas Payudara

# data[].attributes.attachment_link.description
TUBAN, KOMPAS.com - Aksi pelecehan dengan meremas payudara wanita yang sedang mengendarai motor terjadi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi tersebut terjadi di jalan raya kawasan yang jauh dari pemukiman padat penduduk dan sepi lalu lintas kendaraan. Salah satu korban aksi pelecehan remas payudara di Tuban adalah FA (29), warga Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya, Jawa Timur, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dihentikan per Senin (08/06), langkah yang disebut pengamat hukum dan hak asasi manusia sebagai "pelanggaran atas hak untuk hidup" di tengah peningkatan tajam kasus.

Selanjutnya, ketiga daerah tersebut akan memasuki masa transisi selama 14 hari menuju tatanan kehidupan baru atau new normal mulai Selasa (09/06).

"Sore tadi Ibu Gubernur, Pangdam, Kapolda, Pangarmada II, serta Bupati Gresik, Sidoarjo dan Ibu Wali Kota Surabaya telah ambil langkah. Artinya mereka bahwa PSBB tidak dilanjutkan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono, Senin (08/06).

Sebelumnya, tiga kepala daerah di wilayah Surabaya Raya mengusulkan untuk tidak memperpanjang PSBB atas alasan ekonomi.

Namun, usulan itu berbanding terbalik dengan pesatnya peningkatan kasus virus corona di wilayah tersebut.

Dalam dua hari terakhir, ada 39 orang meninggal, dan 478 kasus baru sehingga total kasus kumulatif 6.313 orang terpapar virus corona, peningkatan terbesar di Indonesia, yang sampai Senin (08/06) mencatat total kasus positif 32.033.

Pengamat hukum dan hak asasi manusia menilai penghentian PSBB itu di tengah peningkatan kasus tajam dan beban berat fasilitas kesehatan dalam menangani virus corona merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup warga negara.

Sementara itu, masyarakat Surabaya Raya terpecah dalam menyikapi PSBB. Ada yang ingin PSBB dihentikan karena berdampak bagi pekerjaan, namun ada yang ingin PSBB diperpanjang melihat kasus yang terus meningkat.

PSBB Surabaya Raya dihentikan

Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Kabupaten Gresik sepakat untuk tidak melanjutkan PSBB yang berakhir kemarin, Selasa (08/06).

Dengan berakhirnya PSBB maka terhitung Selasa (09/06) tiga daerah tersebut akan memasuki masa transisi selama 14 hari menuju tatanan kehidupan baru atau new normal.

"Ruhnya adalah masa transisi, masa transisinya tadi sudah diputuskan selama 14 hari," Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono.

Keputusan itu disepakati usai Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik menggelar rapat evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebelumnya tiga kepala daerah di Surabaya Raya mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar PSBB dihentikan. Alasannya adalah demi keberlangsungan ekonomi warga.

"Ini menyangkut masalah ekonomi warga, jangan sampai dia tidak bekerja. Saya khawatir jika hotel dan restoran tidak bisa mulai dihidupkan lagi nanti pegawai diberhentikan karena tidak mungkin membayar orang dalam posisi menganggur," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Risma menambahkan, walaupun PSBB dihentikan namun protokol kesehatan akan tetap dijalankan bahkan diperketat. Pemkot Surabaya pun telah menyiapkan detail protokol kesehatan hingga tempat terkecil seperti pasar tradisional, mal, perindustrian, warung kopi dan toko kelontong.

"Namun kami tidak bisa memberikan sanksi [atas pelanggaran] karena bentuknya peraturan wali kota," kata Risma.

Senada, pelaksana tugas Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan mengusulkan untuk tidak menggunakan PSBB namun beralih ke transisi tatanan kehidupan baru ( new normal), dengan melakukan penguatan protokol kesehatan hingga ke desa-desa, tanpa mengesampingkan perekonomian warga.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan berdasarkan keputusan gubernur, PSBB berakhir hari ini.

Pertemuan kemarin malam hingga sore ini, kata Khofifah untuk mendiskusikan format pelaksanaan jika PSBB dihentikan yang diatur dalam peraturan bupati dan peraturan wali kota.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan penghentian PSBB tidak sama dengan melonggarkan atau mengurangi protokol kesehatan. "Tapi bentuk modifikasi sistem PSBB itu sendiri, namun pembatasan masih berlangsung," katanya.

Malam ini, pertemuan antara kepala daerah di wilayah Surabaya Raya, Pemprov Jawa Timur, TNI, Polri, dan pihak lain masih berlangsung. Pertemuan itu untuk mendiskusikan kembali format pelaksanaan jika PSBB dihentikan, dan perlunya dibentuk pakta integritas yang menunjukan komitmen masing-masing daerah agar saling membantu dalam memaksimalkan sumber daya, peralatan, logisitk dalam meredam penyebaran Covid-19.

PSBB Surabaya Raya untuk memutus penularan Covid-19 diperpanjang hingga tiga kali sejak 28 April 2020 hingga 11 Mei 2020. PSBB kemudian perpanjang sampai 25 Mei 2020, dan diperpanjang lagi hingga 8 Juni 2020.

A ntara kesehatan dan ekonomi

Masyarakat di Kota Surabaya terpecah dalam melihat perlu tidaknya PSBB diperpanjang. Pekerja swasta bernama Sigit tidak setuju jika PSBB dilanjutkan. Alasannya agar ekonomi bisa berjalan dan ia dapat kembali bekerja dengan normal.

"Pemasukan selama PSBB ini hampir 0%, sementara pengeluaran pasti ada," kata Sigit yang dirumahkan tanpa mendapat gaji sejak Maret lalu.

Selain itu, usaha Sigit berupa sewa mobil juga berhenti total.

"Saya takut sakit, tapi saya tetap harus bekerja kalau tidak dapat uang dari mana? Makan dari mana? Kan juga sudah ada anjuran dari pakar kesehatan tentang protokol kesehatan, ya kita taati," tambahnya.

Sebaliknya, jika PSBB kembali diperpanjang, kata Sigit, pemerintah harus bertanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jika PSBB dilanjutkan ya ada kompensasinya. Tapi menurut saya PSBB dihentikan supaya kita tetap bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Sigit.

Pekerja swasta lainnya di Surabaya yang bernama Leovany setuju PSBB diperpanjang dengan alasan terus meningkat tajamnya jumlah orang terpapar dan meninggal dunia di Kota Surabaya.

"Saya setuju PSBB di Surabaya bukan hanya diperpanjang, tapi juga diperketat karena selama PSBB yang lalu, penerapannya masih tidak ketat," kata Leovany yang telah bekerja dari rumah sejak Maret lalu.

Longgarnya pelaksanaan PSBB di Surabaya, kata Leovany, terlihat dari masih diperbolehkannya mal untuk buka.

"Tidak ketatnya aturan di Surabaya berkorelasi dengan ketidakdisiplinan masyarakat. Akhirnya peningkatan tajam kasus positif dan kematian. Saya rasa disadari atau tidak kemudian akan terjadi herd immunity," tambahnya.

Di lingkungan tempat tinggalnya, kata Leovany, belum ada info tentang orang yang terjangkit virus corona.

'Sebanyak 39 meninggal dalam dua hari'

Kasus positif terinfeksi virus corona di Provinsi Jawa Timur meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan laporan harian Covid-19, pada Senin (08/06) total kasus kumulatif di Jawa Timur sebanyak 6.313 kasus, dengan penambahan sebesar 365 kasus atau terbesar se-Indonesia.

Sementara itu, jumlah kasus meninggal bertambah 19 kasus menjadi 502 orang.

Pada Minggu (07/06) terjadi penambahan kasus positif 113 orang dan kasus meninggal 20 orang.

Dilansir dari data Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Minggu (07/06), kasus tertinggi ada di Surabaya sebanyak 2.945 orang positif, 812 sembuh, dan 293 meninggal dunia.

Kemudian disusul Kabupaten Sidoarjo dengan 755 kasus, 56 sembuh dan 66 meninggal dunia.

Lalu tempat ketiga adalah Kabupaten Gresik dengan total 214 kasus, 33 sembuh, dan 20 meninggal dunia.

'Pelanggaran hak untuk hidup'

Pengamat hukum dan hak asasi manusia Universitas Airlangga Herlambang P. Wiratraman menilai penghentian PSBB merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup warga negara.

"Jika suatu kebijakan menyebabkan warga menjadi semakin rentan terkena penyakit, sementara fasilitas kesehatan kolaps dalam menangani virus corona, maka hak untuk hidup warga hilang," kata Herlambang.

Artinya, Herlambang menambahkan, pemerintah secara tidak langsung melakukan pembiaran agar masyarakat terpapar virus corona.

"Kurva kasus meningkat, kapasitas RS belum cukup, APD terabatas, kemudian PSBB dihentikan. Warga akan berpotensi besar terpapar, dan ketika terpapar pelayananya minim dan akhirnya akan menimbulkan angka kematian yang masif, hak untuk hidup dilanggar.

"Walaupun pemerintah tidak menerapkan herd immunity, tapi sesungguhnya langkah-langkah ini justru mendorong ke arah sana dengan membiarkan banyak orang terpapar," katanya.

Herlambang menambahkan, pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani virus corona belum menggunakan pendekatan realisasi progresif dalam melindungi hak-hak asasi warga.

Akibatnya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PSBB menjadi rendah dan tingkat kasus corona tidak kunjung menurun.

"Karena PSBB itu hanya terbatas pada larangan ke fasilitas umum, tempat ibadah, lalu sekolah diliburkan, tapi larangan itu tidak diikuti dengan kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pokok, jaminan pekerjaan, dan lainnya.

"Pemerintah melarang, tapi tidak memenuhi hak-hak dasar warga termasuk hak untuk hidup," katanya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Penghentian PSBB di Surabaya Raya: 'Pelanggaran atas hak untuk hidup' di tengah 'zona hitam' wabah virus corona - BBC News Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya, Jawa Timur, yang meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik dihentikan per Senin (08/06), langkah yang disebut pengamat hukum dan hak asasi manusia sebagai "pelanggaran atas hak untuk hidup" di tengah peningkatan tajam kasus.

# data[].attributes.body
PSBB yang diberlakukan menyebabkan warga semakin rentan terhadap penyakit, bersamaan dengan tenaga kesehatan yang kolaps dalam menangani virus corona, akibatnya banyak warga yang tidak tertolong.
Sebanyak 39 warga meninggal dalam 2 hari. Kasus Covid-19 di Jawa Timur meningkat dengan pesat.
Jika PSBB dihentikan, maka pemerintah melakukan pembiaran agar masyarakat terpapar virus corona.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana Jum'at, 21 Februari 2020 | 13:54 WIB

"Dokternya bilang, kemungkinan besar karena hantaman, tekanan yang membuat sobek, luka, iritasi usus. Karena lama tidak diperiksakan, jadi mengeluarkan nanah," terangnya.

SuaraJogja.id - Kejadian perundungan alias bullying tampaknya masih belum berhenti. Seorang siswa SD di Yogyakarta diduga menjadi korbannya hingga mengalami luka pada usus dan berhar-hari tak bisa makan serta buang air secara normal.

Dugaan bullying ini telah diketahui publik setelah akun @Mummy_Nduty membagikannnya di Twitter pada Rabu (19/2/2020) hingga viral. Ribuan akun telah me-retweet utas yang ia bagikan.

"Ada apa sih dengan anak sekolah sekarang ini? Anak SD pun sudah mulai gila! Ortu halo ortu, tolong anak-anaknya diperhatikan dengan baik ya. Guru-guru di sekolah please deh lu pada digaji buat ngedidik anak-anak jadi bener, bukan malah cuci tangan dan cari alesan lain buat ngehindar," tulisnya.

Di pembuka utasnya, @Mummy_Nduty menyertakan tangkapan layar percakapan di WhatsApp soal korban. Menurut obrolan tersebut, pada Senin (27/1/2020) korban, yang masih kelas 1 SD, dipukuli kakak kelasnya yang duduk di kelas 6 saat akan salat duha.

Keesokan harinya korban tak masuk sekolah karena sakit perut hingga ia harus bolak-balik ke RSKIA Sadewa Depok, Sleman, kemudia dirujuk ke RS Bethesda Jogja.

Beberapa hari kemudian di RS Bethesda, korban diharuskan menjalani operasi karena ususnya mengalami luka berat dan infeksi sampai mengeluarkan banyak nanah.

Karena kondisi yang parah tersebut, korban disebutkan tak bisa makan selama seminggu dan hanya bisa mendapat asupan saripati lemak dari rumah sakit. Tak hanya itu, ia juga tak bisa buang air secara normal.

"Terus selama tiga bulan anaknya kalau pipis, pup lewat perut, dibuatkkan saluran khusus. Tiga bulan lagi kalau sudah baikan, dioperasi lagi, baru dikembalikan seperti semula," tulis pengirim dalam percakapan WhatsApp yang diunggah @Mummy_Nduty.

Viral utas di Twitter soal bocah SD di Jogja yang menjadi korban bullying - (Twitter/@Mummy_Nduty)

Sang ibu pun, menurut orang yang berkiriman pesan dengan @Mummy_Nduty, selalu mengirim hasil pemeriksaan korban dari rumah sakit ke wali kelas korban, tetapi responsnya justru mengecewakan.

"Wali kelasnya bilang, mungkin karena anaknya itu pola makannya tidak baik, usus buntu, Bu, dll. PAdahal usus buntu dan lain-lain bagus, anaknya makan dan minum bagus," ungkapnya.

Berita Terkait

# data[].attributes.attachment_link.title
Viral, Siswa SD di Jogja Diduga Jadi Korban Bullying hingga Usus Bernanah

# data[].attributes.attachment_link.description
Eleonora Padmasta Ekaristi Wijana Jum'at, 21 Februari 2020 | 13:54 WIB "Dokternya bilang, kemungkinan besar karena hantaman, tekanan yang membuat sobek, luka, iritasi usus. Karena lama tidak diperiksakan, jadi mengeluarkan nanah," terangnya. SuaraJogja.id - Kejadian perundungan alias bullying tampaknya masih belum berhenti.

# data[].attributes.body
Pemerintah harus menganalisis secara holistik dan komprehensif keadaan daerahnya dalam seluruh aspek. Dalam kasus PSBB, 2 aspek yang saling berbeda pendapat adalah kesehatan dan ekonomi. Memang sulit mengimbangkan kedua hal tersebut, karena mereka sama-sama penting. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberlakukan PSBB, akan tetapi di saat yang bersamaan, pemerintah juga menolong warga yang kesulitan ekonomi agar mereka dapat bertahan hidup, seperti kiriman sembako, uang tunjangan, bantuan darurat, dan sebagainya. Nah, di sini bidang kesehatan harus bekerja secara optimal, pemerintah juga mendukung penuh agar semakin banyak pasien yang sembuh, kapasitas rumah sakit juga semakin longgar. Hal ini supaya rumah sakit dengan tenang dan aman akan mengurusi pasien-pasien yang dirawat, menghindari pasien terinfeksi baru sehingga yang lama diabaikan. Pemerintah harus mengoptimalkan seluruh aspek pada waktu yang tepat. Dengan demikian, kasus positif COVID-19 menurun, tak kala itu masyarakat sudah berada di lingkungan yang lebih kondusif.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Diskriminasi dan intoleransi diduga kembali dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia, ketika pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan dilarang oleh pemerintah daerah Kuningan, Jawa Barat, sebab dianggap tak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan.

SETARA Institute - lembaga yang mengadvokasi demokrasi dan hak asasi manusia - menyebut apa yang dialami AKUR Sunda Wiwitan sebagai "penyangkalan terhadap eksistensi dan hak" kelompok minoritas penghayat kepercayaan.

Pendamping masyarakat adat Sunda Wiwitan, Djuwita Djatikusumah Putri, menyebut apa yang dialami pihaknya sebagai "diskriminasi yang sistematis".

"Kami merasa hak kami sebagai warga negara terdiskriminasi secara sistematis, secara terstruktur, dan sistematis," ujar Djuwita kepada BBC News Indonesia, Rabu (22/07).

Namun, Pemda Kuningan menampik tudingan diskriminasi dan berdalih pembangunan bangunan yang dianggap sebagai tugu tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Bupati Kuningan, Acep Purnama, menyebut langkah penyegelan dipilih sebagai langkah "persuasif dan paling baik".

Makam yang dikategorikan sebagai tugu

Makam berupa dua liang lahat dan batu berukuran besar yang ditatah seperlunya hingga berbentuk tugu-atau disebut batu satangtung oleh warga lokal-terletak di desa Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Pembangunan makam itu kini terbengkalai.

Garis segel berwarna oranye bertuliskan 'DILARANG MELINTAS' dan 'SATPOL PP KAB KUNINGAN' tampak mengelilingi bangunan tersebut, sementara pemberitahuan penyegelan terpampang di batu besar yang menjadi sentral dari bangunan itu.

Satuan Polisi (Satpol PP) menyegel bangunan yang bakal menjadi makam tokoh Sunda Wiwitan, yakni Pangeran Djatikusumah dan istrinya Ratu Emalia Wigarningsih, pada Senin (20/07) lalu.

Saat penyegelan, ratusan anggota ormas Islam turut datang ke lokasi. Beberapa dari mereka berorasi menyuarakan sentimen SARA tentang pembangunan makam.

Djuwita Djatikusumah Putri, yang juga merupakan putri dari Pangeran Djatikusumah, menyebut apa yang dialami oleh keluarganya sebagai diskriminasi yang sistematis.

Pasalnya pemakaman keluarga itu dibangun di tanah milik pribadi. Menurutnya, pembangunan pemakaman tidak memerlukan izin.

"Itu adalah makam untuk kedua orang tua kami, Pangeran Djatikusumah dan Ratu Emalia, tidak ada maksud untuk apa pun," tutur Djuwita.

"Kami hanya menjalankan apa yang menjadi harapan dan keinginan terakhir di saat ayah saya ingin ditempatkan di tempat peristirahatan terakhirnya dengan model makam seperti itu," ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Kepala Satpol PP Kuningan, Indra Purwantono, berkukuh bahwa bangunan itu dikategorikan bangunan bukan gedung berupa tugu.

Dia menjelaskan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan, bangunan bukan gedung berupa konstruksi monumen, tugu dan patung, harus mengantongi IMB.

"Harus ada izin, bukan makam," tegasnya.

Djuwita mengaku bingung ketika Satpol PP memberi teguran terkait pembangunan yang makam yang dikategorikan tugu oleh mereka. Hingga akhirnya pada Senin silam bakal pemakaman itu disegel.

"Misi kami membuat makam, bukan membuat tugu, kenapa harus dipermasalahkan?" katanya.

Dia menjelaskan pembangunan makam itu baru diperbolehkan dilanjutkan, jika batu besar yang menjulang tinggi di atasnya dipotong.

Diduga jadi tempat pemujaan

Lebih lanjut, Djuwita menjelaskan pihak keluarga telah mengajukan permohonan IMB pembangunan makam itu pada 1 Juli silam.

Namun dalam surat balasannya pada 14 Juli lalu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kuningan menyatakan tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut lantaran adanya penolakan dari MUI desa Cisantana.

Dalam surat tersebut, Kepala DPMPTSP Kuningan, Agus Sadeli, beralasan "untuk proses permohonan IMB salah satu unsur yang harus dipenuhi yaitu "kondusivitas lingkungan warga".

Adapun, sebulan sebelumnya, MUI Desa Cisantana telah mengajukan surat penolakan pembangunan situs buatan yang dibangun oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan di Curug Goong dan meminta bangunan itu segera dibongkar dan dihentikan.

Dewan Fatwa MUI Desa Cisantana, Cecep Murad, yang juga mantan Kepala Desa Cisantana, beralasan masyarakat Cisantana, khususnya warga Muslim, khawatir bangunan itu akan dijadikan tempat pemujaan.

"Karena pembangunan makam itu berbeda dengan makan kebanyakan, itu yang menjadikan kekhawatiran warga Muslim khususnya, jangan-jangan tempat pemakaman ini, ini kekhawatiran ya, dijadikan sumber dari kemusyrikan, tempat pemujaan," jelasnya.

Akan hal itu ditampik oleh Djuwita, yang menyebut tudingan itu "tak manusiawi". Dia menyebut dalih penolakan warga itu dijadikan alasan pemerintah untuk mengganjal pembangunan makam itu.

"Ketika Perda itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menjerat kami maka dibuatlah isu seolah itu adalah penolakan dari masyarakat," tutur Djuwita

"Seolah ada keresahan untuk merusak akidah. Buat kami itu sangat tidak bisa dipahami," imbuhnya.

Diskriminasi di 'rumah sendiri'

Terkait dengan apa yang baru dialami oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan di Cigugur, Djuwita menyebutnya sebagai "diskriminasi sistematis di rumah sendiri".

Akan tetapi, Bupati Kuningan, Acep Purnama, menampik tudingan telah bertindak diskriminatif, seraya menambahkan langkah penyegelan itu "sudah tepat dan strategis" dalam rangka mengantisipasi persoalan yang lebih besar dan "menjaga hal-hal yang tidak diharapkan" demi situasi kondusif di Kuningan.

"Jadi sekali lagi kami minta kepada pihak Paseban untuk sama-sama menahan diri, tidak membesar-besarkan masalah. Langkah ini menurut kami semuanya langkah persuasif dan langkah yang paling baik dan benar," katanya.

"Jangan melaporkan kami seolah-olah kami diskriminatif," tegasnya kemudian.

Dia pula mengklarifikasi tudingan bahwa Pemda Kuningan mengerahkan massa selama proses penyegelan yang dianggapnya "tidak berdasar dan tidak benar".

"Gerakan itu spontanitas atas kepedulian, atas mempertahankan harga diri. Kita hormati. Kita hormati paseban hanya apa yang menjadi anjuran pemerintah, ikuti," ujar Acep.

Bagaimanapun, Direktur Riset Setara Institut, Halili Hasan, mengungkapkan apa yang dialami oleh kelompok minoritas Sunda Wiwitan sebagai "birokratisasi diskriminasi dan intoleransi".

" Mindset utamanya memang intoleransi, yang lebih ditegaskan adalah diskriminasi. Tapi agar secara teknis tampak lebih soft, maka digunakanlah instrumen birokrasi, dalam hal ini yang melakukan tentu saja Satpol PP dan Pemkab Kuningan secara umum," jelas Halili.

Menurutnya, penyegelan itu "hanya akal-akalan" untuk mempersulit kebebasan berkeyakinan yang diperjuangan oleh kelompok penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.

Merujuk riset yang dilakukan SETARA Institute, penghayat kepercayaan mengalami aneka ragam diskriminasi.

"Yang paling pokok itu dalam bentuk narasi intoleransi yang memberikan penyangkalan atas eksistensi mereka, juga atas hak-hak mereka," kata dia.

Ekspresi diskriminasi itu, lanjut Halili, berupa restriksi atau pembatasan - seperti yang dialami oleh Sunda Wiwitan - dan gangguan terhadap peribadatan mereka.

Tak sedikit pula penghayat kepercayaan disebut sebagai kelompok menyesatkan.

"Ini juga terjadi di Kuningan, karena narasi yang dilakukan kelompok intoleran yang melakukan penolakan itu menyebut mereka sebagai kelompok yang berpotensi menyesatkan dan membuat syirik," jelas Halili.

Bahkan, menurutnya, belakangan muncul tudingan bahwa kelompok penghayat ini menjadi bagian dari "kebangkitan komunisme".

"Sejak tahun 1960an sebenarnya tudingan-tudingan semacam itu sudah muncul, tetapi garis besarnya adalah diskriminasi terhadap mereka akan selalu berulang," kata dia.

Alasannya, negara tidak memiliki ketegasan untuk melembagakan inklusi terhadap mereka dan memberikan pengakuan sepenuhnya terhadap kelompok minoritas penghayat kepercayaan.

"Karena rekognisi yang diberikan terhadap mereka melalui putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 masih merupakan rekognisi setengah hati," tegas Halili.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2017 mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, yang dianggap sebagai pengakuan negara atas eksistensi penghayat kepercayaan.

Kendati begitu, kata Halili, aksi diskriminasi dan intoleransi masih kerap mereka alami, baik dari pemerintah maupun dari kelompok mayoritas, terutama berkaitan dengan administrasi kependudukan dan kebebasan berkeyakinan.

Sehingga beberapa kelompok penghayat kepercayaan memilih untuk menyelamatkan diri mereka dengan mengaku sebagai bagian dari agama lain yang "mapan".

"Misalnya kelompok Kaharingan di Kalimantan terpaksa mengaku Kristen dan Kristiani. Saya kira pola ini terjadi di banyak tempat meski putusan MK itu memberikan hak terhadap mereka," katanya.

Data SETARA Insitute pada 2019, selama 12 belas tahun terakhir Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat toleransi terburuk di Indonesia, dengan total kasus sebanyak 629 kasus.

Menurut Halili, apa yang baru saja terjadi pada masyarakat adat Sunda Wiwitan "mengafirmasi bahwa Jawa Barat secara umum tidak memberikan ruang yang bagus bagi toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan".

Djuwita Djatikusumah Putri yang merupakan pendamping kelompok adat Sunda Wiwitan menyebut masalah intoleransi ini tidak hanya akan berimbas pada masalah yang bersifat lokal di Jawa Barat, namun juga berimbas pada keamanan nasional.

"Ini harus menjadi sorotan yang dipantau oleh pemerintah. Intoleransi bukan masalah yang harus dilokalisir, karena ini adalah masalah yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai historis dan tradisi budaya

Djuwita mengatakan pembangunan makam tersebut tak lepas dari nilai historis bahwa lokasi pemakaman dibangun di Curug Goong, merupakan petilasan Pangeran Madrais, yang disebut sebagai pencetus kepercayaan Sunda Wiwitan.

Dia menuturkan pada 1936, ketika Gunung Ciremai sedang erupsi Pangeran Madrais bersama dengan 200 pengikutnya yang mendaki gunung itu "berhasil meredakan" erupsi.

"Dan setelah meredakan Ciremai itu, beliau tinggal di Curug Goong sampai akhir hayatnya pada 1939. Jadi tanah itu punya ikatan histori dengan kami," katanya.

Dia menambahkan, pembangunan makam dengan bentuk b atu s atangtung oleh masyarakat lokal, bertujuan untuk "meneruskan apa yang sudah menjadi tradisi leluhur".

"Bentuk menhir, dolmen dan lingga yoni itu bukan suatu yang baru dalam peradaban nusantara. Itu sudah ada dari zaman dulu," kata dia.

"Ketika orang-orang melihat b atu s atangtung sebagai sesuatu yang aneh dan menjadi polemik itu berarti masyarakat atau pemerintah kurang menggali budaya," kata dia.

# data[].attributes.attachment_link.title
'Khawatir jadi sumber kemusyrikan', pembangunan makam Sunda Wiwitan dilarang - BBC News Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Diskriminasi dan intoleransi diduga kembali dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia, ketika pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan dilarang oleh pemerintah daerah Kuningan, Jawa Barat, sebab dianggap tak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan.

# data[].attributes.headline
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan

# data[].attributes.subject
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan

# data[].attributes.body
Kasus ini disebut sebagai diskriminasi yang sistematis.
Pemerintah tidak menjalankan sikap toleransi dan menghormati kepercayaan masyarakat adat Sunda Wiwitan.

# data[].attributes.body
Walaupun pemerintah sudah memperbolehkan agama pada KTP tidak wajib diisi, hal tersebut tidak cukup untuk membuktikan pemerintah sudah benar-benar memperbolehkan kepercayaan di Indonesia. Hal tersebut terbukti dari aksi-aksi diskriminasi yang terus terjadi.
Pemerintah seharusnya tidak hanya pandai dalam membuat aturan dan kebijakan, namun harus ada aksi nyata yang bisa meyakinkan seluruh masyarakat bahwa pemerintah akan melindungi hak mereka. Orang-orang yang terlibat dalam pemerintah justru harus menjadi teladan untuk menjunjung tinggi sikap tolerisme, dalam kasus ini, pihak kepolisian harus mendengar dan mempertimbangkan lalu menjalankannya untuk menghormati kepercayaan mereka.  Jika pemerintah tidak segera berubah dan menyikapi hal ini, masa kita mau kelompok-kelompok kepercayaan ini menimbulkan gerakan separitisme, yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah harus berpikir panjang dan adil, buatlah ketetapan yang berlaku bagi seluruh orang.

# data[].attributes.body
Hak atas perlindungan, dan mengembangkan diri. Bullying akan menghambat perkembang diri karena mereka terus menerus diganggu. Mereka seharusnya merasakan hidup nyaman, namun karena idak mendapatkan perlindungan dari bully maka perkembangan dirinya akan terhambat.

# data[].attributes.body
Para guru dan orang tua harus lebih bekerja sama dalam mendidik karakter dari anak - anak. Ketika di rumah maka peran orang tua sebaiknya dijalankan dan ketika di sekolah, peran guru juga harus berjalan. Dan pemerintah juga bisa berpartisipasi dalam mengadakan hukum perundungan agar siswa, sekolah, dan orang tua bisa lebih memperhatikan hal sepele ini yang bisa berakibat fatal ini.

# data[].attributes.attachment_link.title
Akun Epidemiolog Pandu Riono Diretas, Dunia Akademis Terancam

# data[].attributes.attachment_link.description
Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengecam peretasan akun Twitter epidemiolog Pandu Riono yang kerap kritis di khalayak publik.

# data[].attributes.headline
Hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih & hak atas informasi

# data[].attributes.subject
Hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih & hak atas informasi

# data[].attributes.body
Seorang Epidermiolog yang memandang sebuah permasalahan sisi kesehatan tentu memiliki kebebasan untuk berbagi pendapatnya di media sosial, dengan demikian masyarakat juga berhak untuk memperoleh informasi tersebut.
Akan tetapi semua hal itu terhambat karena peretasan akun.
Pembungkaman informasi terkait kesehatan yang krusial apalagi di masa pandemi ini, berpotensi melanggar hak atas kesehatan.

# data[].attributes.body
Indonesia termasuk negara dengan keamanan siber yang lemah, yang didasarkan dengan fakta Indonesia jauh tertinggal dalam pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengupayakan dan membutuhkan banyak SDM berkualitas yang menanggulangi bidang cybersecurity dengan memperkuat hukum, yaitu membuat RUU yang lebih spesifik dan mengkaji seluruh hal tentang perlindungan dan pelanggaran siber, tidak hanya di dalam UU ITE saja. Pengoptimalan lembaga-lembaga seperti BSSN dan  Id-SIRTII/CC disertai koordinasi yang baik, agar bersatu mempertahankan keamanan siber Indonesia.

JIKA penetasan ini dilakukan oleh pihak yang pro pemerintah, karena lantangnya kritikan Pandu terhadap pemerintah, maka tentu harus ada pihak-pihak yang melindungi akun-akun seperti ini di sosial media karena hacking ini rawan terjadi. Harus ada tim-tim yang siap siaga dan mencegah kasus yang sering terjadi di Indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KUPANG, KOMPAS.com - Ratusan titik di wilayah Nusa Tenggara Timur ( NTT), hingga saat ini belum ada sinyal telekomunikasi dari operator seluler.

"Sampai saat ini masih ada 645 titik di wilayah NTT tidak ada sinyal atau masuk dalam area blank spot," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT Abraham Maulaka, kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Senin (12/10/2020).

Abraham menuturkan, 645 titik itu tersebar di 21 kabupaten di seluruh NTT, kecuali Kota Kupang.

Tidak ada jaringan di ratusan titik tersebut karena adanya wilayah topografi NTT yang terdiri atas perbukitan.
Baca juga: Malam Hari Anak-anak Pedalaman Flores Jalan Kaki 3 Km Cari Sinyal demi Kerjakan Tugas
Termasuk juga, kata Abraham, NTT merupakan daerah kepulauan sehingga menjadi kendala tersendiri dalam penyebaran pemancar atau pun BTS.

"Kenapa perlu cepat untuk penyediaan layanan sinyal telekomunikasi, karena memang dalam hubungan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi NTT yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dalam mendongkrak sektor lain, maka infrastruktur penting dan vital adalah penyediaan layanan telepon dan internet," ujar dia.

Untuk pembangunan tower dan BTS, merupakan kewenangan di pemerintah pusat dan direncanakan pada tahun 2020 ini akan dibangun 121 BTS.

Selanjutnya, pada tahun 2021 dibangun 421 BTS.

"Dan itu sangat tergantung pada kondisi keuangan negara. Kita doakan semuanya bisa terakomodir," kata dia.

Abraham menyebut, meski telah ada anggaran, namun perlu ada partisipasi dari masyarakat dengan menyediakan lahan seluas 20x20 meter untuk pembangunan satu tower.
Baca juga: 400 Anggota Brimob Polda NTT dan Maluku Dikirim ke Jakarta, Bantu Amankan Ibu Kota
Itu harus disiapkan oleh pemerintah daerah.

"Kami sudah rapat koordinasi dan oleh masing-masing kabupaten sudah menyatakan kesanggupan untuk menyediakan lahan itu," tutup dia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Ada 645 Lokasi di NTT Masih Blank Spot Sinyal Ponsel Halaman all - Kompas.com

# data[].attributes.attachment_link.description
KUPANG, KOMPAS.com - Ratusan titik di wilayah Nusa Tenggara Timur ( NTT), hingga saat ini belum ada sinyal telekomunikasi dari operator seluler. "Sampai saat ini masih ada 645 titik di wilayah NTT tidak ada sinyal atau masuk dalam area blank spot," ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT Abraham Maulaka, kepada Kompas.com, melalui sambungan telepon, Senin (12/10/2020).

# data[].attributes.body
solusi: pemerintah harus lebih memperhatikan pembangunan di luar pulau Jawa agar lebih merata. dalam kasus ini, pemerintah dapat segara membangun Base Transceiver Station (BTS) atau stasiun pemancar sesegera mungkin, agar penduduk daerah setempat tidak akan tertinggal terlalu jauh dan dapat mendapatkan hak atas hidup yang lebih layak di era yang modern ini.

# data[].attributes.headline
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan

# data[].attributes.subject
Hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan

# data[].attributes.body
solusi: berdasarkan berita, kejadian tersebut sudah berulang kali terjadi, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah tersebut sangat rawan dan seharusnya pemerintah daerah setempat dapat meningkatkan keamanan, dengan salah satu caranya yaitu memasang cctv di tempat yg rawan tersebut dan menindaklanjutkan laporan-laporan mengenai pelecehan seksual juga.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
NUNUKAN, KOMPAS.com - Kepolisian Sektor Nunukan, Kalimantan Utara dibuat kewalahan terhadap laporan kasus pencurian yang dilakukan bocah berusia 8 tahun.

Hampir setiap minggu, selalu saja ada laporan masyarakat yang kehilangan akibat ulah anak bernama B. Bahkan tercatat ada puluhan kasus pencurian selama 2 tahun yang melibatkan B.

"Kita pakai nurani ya, apa yang bisa kita lakukan terhadap anak berusia 8 tahun? Ini fenomena yang butuh solusi bersama, ini bisa dikatakan simalakama karena tidak mungkin kita menahan anak 8 tahun, tapi kalau kita lepaskan dia , paling lama dua hari kemudian ada lagi laporan pencurian masuk dan dia pelakunya,''ujar Kapolsek Nunukan Iptu Randya Shaktika, Kamis (19/11/2020).
Baca juga: Jadi Otak Pencurian Modus Pecah Kaca, Oknum ASN di Sumsel Ditembak Polisi
Dalam catatan laporan masyarakat yang dibukukan petugas Polsek Nunukan Kota, ada sekitar 23 kasus pencurian dengan nominal di bawah Rp 10 juta. Kebanyakan korbannya adalah pemilik toko.

Sementara itu, ada banyak lagi laporan lain yang berhasil dimediasi pihak Polsek.

Dijelaskan, B biasanya beraksi ketika pemilik rumah atau pemilik toko lengah.

Terakhir kali aksinya terjadi pada Selasa, 16 November 2020.

B masuk ke rumah salah satu warga, memecahkan celengan berisi uang sebesar Rp. 3.350.000. B menyisakan uang Rp350.000 lalu pergi begitu saja.

Saat diamankan petugas, B juga tidak pernah menyangkal apa yang dilakukannya. Di hadapan petugas, ia mengakui jika uang yang diambilnya dibagikan ke teman teman sebayanya dan dipakai untuk beli rokok, dan terkadang untuk membeli barang terlarang seperti sintek atau tembakau Gorilla.

''Dia enggak pernah bohong, semua dia jawab jujur, cuma memang dia kleptomania dan tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya itu. Ini menjadi kebingungan kami, di satu sisi tidak mungkin kita masukkan ke tahanan, di sisi lain kalau kita biarkan bebas, masyarakat resah, kita bingung harus bagaimana?''katanya.

Untuk sementara waktu, polisi memberi ruang khusus untuk B dan menjamin semua kebutuhan B layaknya anak angkat.

Iptu Randya mengatakan, tentu butuh tindakan khusus selain sekedar memberinya tempat tinggal di Mapolsek Nunukan,

# data[].attributes.attachment_link.title
Kleptomania, Bocah 8 Tahun Buat Polisi Kewalahan, Lakukan Puluhan Pencurian, Sejak Bayi Dicekoki Narkoba

# data[].attributes.attachment_link.description
NUNUKAN, KOMPAS.com - Kepolisian Sektor Nunukan, Kalimantan Utara dibuat kewalahan terhadap laporan kasus pencurian yang dilakukan bocah berusia 8 tahun. Hampir setiap minggu, selalu saja ada laporan masyarakat yang kehilangan akibat ulah anak bernama B. Bahkan tercatat ada puluhan kasus pencurian selama 2 tahun yang melibatkan B.

# data[].attributes.headline
Kleptomani, Bocah 8 Tahun Buat Polisi Kewalahan

# data[].attributes.subject
Kleptomani, Bocah 8 Tahun Buat Polisi Kewalahan

# data[].attributes.body
seorang anak berumur 8 tahun, memiliki gangguan kleptomania, tidak bersekolah, bahkan telah dicekoki narkoba sejak bayi. ia dididik di keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang, ibu yang sibuk bekerja, dan ayah yang merupakan pecandu narkoba dan menjadi tahanan Lapas. Ia ditangkap karena telah melakukan pencurian, namun ia tidak pernah berbohong, ia mengakui semua perbuatannya selama ini. Lalu ia dikirim ke Balai Rehabilitasi Sosial di Bambu Apus, Jakarta. Namun, belum sampai 6 bulan (standar) masa rehabilitasi, ia dipulangkan dengan alasan tidak sanggup membina B yang dikatakan memiliki kenakalan di luar nalar.

# data[].attributes.headline
Hak atas kesehatan, perlindungan, penghidupan yang layak, mengembangkan diri,  dan memperjuangkan hak

# data[].attributes.subject
Hak atas kesehatan, perlindungan, penghidupan yang layak, mengembangkan diri,  dan memperjuangkan hak

# data[].attributes.body
solusi: tidak seharusnya suatu balai rehabilitasi angkat tangan dalam menangani seorang pasien, mau seberat apapun dan sesusah apapun itu penanganannya. sehingga seharusnya anak tersebut bukan dipulangkan, melaikan dipindahkan atau ditangani oleh pihak yang lebih ahli. Ia juga layak untuk terus dibimbing, dididik, dan didukung untuk berkembang dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. pemerintah seharusnya dapat menyediakan penanganan yang lebih baik lagi, mengingat negara kita memiliki banyak pecandu narkoba, agar kedepannya kesalahan ini tidak akan terulang. pemerintah juga dapat semakin mensosialisasikan mengenai bahaya narkoba, cara mendidik anak, serta penanganan anak-anak dengan kelainan tertentu, untuk kasus ini kleptomania. pemerintah seharusnya bisa lebih fokus terhadap masalah-masalah seperti ini, agar generasi penerus bangsa kita dapat menjadi lebih baik, bukannya malah bermasalah/terbelakang ketika di masa depan nanti dunia sudah menjadi lebih asing dan keras.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona ( Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di Tanah Air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat.

Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020) kemarin.

Berikut fakta lengkapnya:

Menurut Jokowi, dua WNI itu merupakan seorang ibu (64 tahun) dan putrinya (31 tahun). Keduanya diduga tertular virus corona karena kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Warga Jepang itu terdeteksi Corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

Tim Kemenkes pun melakukan penelusuran dengan siapa WN Jepang itu melakukan kontak selama di Indonesia.

"Orang Jepang ke Indonesia bertamu siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun," kata Jokowi.
Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona
"Dicek, dan tadi pagi saya dapat laporan dari Pak Menkes, bahwa ibu ini dan putrinya positif corona," sambung Jokowi.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebutkan, ibu dan anak yang positif corona itu tinggal di wilayah Depok, Jawa Barat.

"Daerah Depok," kata Terawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Menurut Terawan, rumah yang ditinggali ibu dan anak itu sudah diisolasi.

"Sesuai prosedur dinas kesehatan setempat langsung melakukan pemantauan juga melakukan isolasi rumah dan sebagainya," kata dia.
Baca juga: Dua WNI yang Positif Virus Corona Tinggal di Depok
Seorang ibu dan anak itu menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

# data[].attributes.attachment_link.title
Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona ( Covid-19). Kasus pertama yang terjadi di Tanah Air menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Hal ini diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020) kemarin. Berikut fakta lengkapnya: Menurut Jokowi, dua WNI itu merupakan seorang ibu (64 tahun) dan putrinya (31 tahun).

# data[].attributes.body
Hak untuk hidup sehat dan lingkungan sehat, dimana setiap manusia memiliki hak untuk hidup sehat dan hidup di lingkungan yang sehat. Namun, karena pandemi ini menyebar hingga kedalam negara, semua masyarakat harus hidup dengan waspada dan dalam norma - norma baru didalam new-normal.

# data[].attributes.body
Menurut saya, salah satu solusi yang paling cepat dan mudah sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Setiap warga harus menjaga jarak yang tertentu dengan satu sama lain, menggunakan masker saat keluar rumah, dan mengisolasi diri jika sempat berkontak dengan orang yang terinfeksi atau jika diri anda sendiri terinfeksi. Semua upaya ini dilakukan agar penyebaran COVID ini dapat dikurangi sedikit demi sedikit dan akan membuat kondisi negara menjadi kondusif kembali.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Nasib naas dialami AW (46), warga Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Pasalnya, ia tewas setelah dikeroyok oleh tetangganya sendiri berinisial TR dan SL, pada Kamis (7/5/2020).

Peristiwa naas itu bermula saat AW mendatangi rumah TR dan SL yang hendak menanyakan pelaku yang melakukan pelemparan batu terhadap rumah adiknya.

Namun, TR dan SL tidak terima dan menganggap AW menuduhnya sebagai pelaku.

TR dan SL yang gelap mata kemudian keluar rumah dengan membawa kayu dan parang.
Baca juga: Karena Salah Paham, Dua Warga Aniaya Tetangganya hingga Tewas
Saat itu juga, korban dianiaya hingga mengalami luka parah di sekujur tubuhnya.

AW yang kena sabetan parang pada lengannya kemudian jatuh tersungkur dan tak sadarkan diri.

"Semuanya karena salah paham. AW dikeroyok TR dan SL hingga terluka parah dan akhirnya meninggal di RSUD Tc Hillers Maumere," kata Kapolres Sikka AKBP Sajimin kepada Kompas.com melalui pesan singkat, Jumat (8/5/2020).

Dari informasi yang dihimpun, pelaku dan korban selama ini memang memiliki masalah soal batas tanah pekarangan.

Tapi ironisnya, antara pelaku dan korban diketahui masih memiliki hubungan keluarga.
Penulis : Kontributor Maumere, Nansianus Taris | Editor : Dheri Agriesta

# data[].attributes.attachment_link.title
Detik-detik Seorang Warga Tewas Dianiaya Tetangganya, Berawal dari Salah Paham

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Nasib naas dialami AW (46), warga Desa Mbengu, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur ( NTT). Pasalnya, ia tewas setelah dikeroyok oleh tetangganya sendiri berinisial TR dan SL, pada Kamis (7/5/2020). Peristiwa naas itu bermula saat AW mendatangi rumah TR dan SL yang hendak menanyakan pelaku yang melakukan pelemparan batu terhadap rumah adiknya.

# data[].attributes.body
Menurut saya, HAM yang dilanggar adalah hak untuk hidup karena didalam kasus ini, orang tersebut dianiaya dan dibunuh karena sekedar menuduh atas hal yang belum diklarifikasikan.

# data[].attributes.body
menurut saya, solusi dari kasus ini adalah untuk menghukum para pelaku., dan memberikan rehabilitasi kepada para pembunuh dan menyampaikan berita kematian orang terebut kepada keluarganya.

# data[].attributes.body
Menurut saya agar tidak terjadi suatu mieskomunikasi seperti ini lagi, ada baiknya bahwa setiap personel yang memiliki akses kedalam tempat tersebut menggunakan kertu atau badge yang bisa terlihat dari luar dari jarak yang jauh sehingga para penjaga tidak akan kesulitan untuk mengidentifikasikan seseorang lagi di kawasan tersebut. Dan dengan itu tidak akan ada miskomunikasi lagi terkait dengan kasus ini.