# data[].attributes.headline
Kerusakan Hutan Lindung di Gunung Slamet Banyumas [KELOMPOK 7]

# data[].attributes.subject
Kerusakan Hutan Lindung di Gunung Slamet Banyumas [KELOMPOK 7]

# data[].attributes.body
https://tinyurl.com/mv73w3mm

Anggota Kelompok :
1. Annisa Nur Fitria
2. Enggar Dwi Prasetyo
3. M. Rifky Andika
4. Saiful Islam
5. Ziddan Maulana

Penyebab :
1. Pelaksanaan proyek pemasangan pipa air bersih di daerah Gunung Slamet, tanpa ada nya izin dari pemerintah setempat.
2.  Pemasangan pipa sepanjang 20 kilometer dari Pulosari, Pemalang, melewati Gunung Slamet di Banyumas dan Purbalingga.

Dampak :
1. Terjadi longsor di dua titik, yaitu di Igir Duwur dan Igir Pakis.
2. Kerusakan hutan lindung di lereng Gunung Slamet.
3. Terjadi kerusakan di tiga sumber mata air di tengah hutan Rima Gunung Slamet, dengan ketinggian di atas 1.800 Mdpl.

Solusi :
Pihak Humas Perhutani KPH Banyumas Timur bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan setempat bakal melakukan pengecekan ke hutan Gunung Slamet yang mengalami kerusakan.

# data[].attributes.headline
                      HASIL DISKUSI  KELOMPOK 6

# data[].attributes.subject
                      HASIL DISKUSI  KELOMPOK 6

# data[].attributes.body
1.penyebab dari permasalahan lingkungan yang terjadi di permukiman kumuh di perkotaan Purbalingga adalah dikarenakan Jumlah penduduk yang bertambah dan laju urbanisasi yang terus meningkat mengakibatkan melonjaknya kebutuhan tempat tinggal penduduk di perkotaan Kabupaten Purbalingga dan Sayangnya, penduduk yang membuka lahan, sebagian tidak memahami prinsip ekologi dan tata ruang, sehingga pembangunan berpotensi menganggu ekosistem alami2.dampak dari persoalan permukiman yang kumuh di daerah perkotaan di Purbalingga yaitu mengakibatkan masalah-masalah lanjutan seperti permukiman kumuh, bencana alam banjir dan longsor, pencemaran dan menurunnya kualitas air sungai, berkurangnya keanekaragaman hayati pada ekosistem sungai, serta menurunnya jaminan keamanan lingkungan. Dampak tersebut tidak hanya berpengaruh pada fisik lingkungan, namun juga pada aspek sosial dan budaya penduduk 3 Solusi dari permasalahan lingkungan yang terjadi di permukiman kumuh di daerah Purbalingga tersebut terdapat 2 jenis penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara represif, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan melalui luar pengadilan (non-litigasi). Sedangkan secara preventif yaitu melalui hukum lingkungan administrasi, misalnya melalui persyaratan-persyaratan dalam perizinan, penyuluhan, leaflet, maupun cara-cara lainnya yang dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dan atau perusakkan lingkungan. Pelaku pencemaran air sungai dapat dikenakan denda administrasi, dengan syarat kasus tersebut masih dapat dipulihkan. Jika yang menjadi korban dan pelaku pencemaran air sungai akibat permukiman informal dapat menyelesaikan sengketa LH di luar pengadilan, tetapi hasil menunjukkan ada yang tidak puas, maka dapat menyelesaikan di dalam pengadilan adapun dengan cara memberikan arahan kepada masyarakat tentang permasalahan lingkungan kumuh tersebut agar masyarakat bisa sadar tentang pentingnya pembukaan lahan yang mengakibatkan masalah masalah tersebut dengan harapan agar warga bisa lebih bijak dalam pembangunan rumah rumah mereka
ANGGOTA KELOMPOK 6
Bernadito satria brilian (6)
Bilqis Azzahra (7)
Ghaisan Langit Ramadhan (15)
Khaerul Dwi Pratama (18)
Nur Fadhillah Ramadani (27)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jumlah penduduk yang bertambah dan laju urbanisasi yang terus meningkat mengakibatkan melonjaknya kebutuhan tempat tinggal penduduk di perkotaan Kabupaten Purbalingga. Pertambahan populasi ini juga mempengaruhi kemampuan lingkungan (daya dukung lingkungan/ carrying capacity) dalam mendukung sistem kehidupan perkotaan.

Sayangnya, penduduk yang membuka lahan, sebagian tidak memahami prinsip ekologi dan tata ruang, sehingga pembangunan berpotensi menganggu ekosistem alami. Ekosistem alami yang kian terganggu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, sehingga tidak mampu lagi mendukung penyediaan hunian yang layak.

Ketersediaan lahan dengan kualitas lingkungan yang baik mengalami kelangkaan, sehingga menyebabkan peningkatan harga beli. Penduduk dengan daya beli rendah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta masyarakat pendatang kesulitan memperoleh hunian yang layak dan terjangkau di pusat kota. Akibatnya, mereka mulai membangun hunian secara ilegal pada sempadan Sungai Gringsing dan Sungai Gemuruh.

Lebih lanjut, dampak penurunan kualitas air pada sungai akibat nutrien yang masuk ke badan sungai telah memicu eutrofikasi. Hal ini mengakibatkan pengendapan partikel yang mampu menghambat laju aliran air sungai. Praktik normalisasi sungai dengan semen di beberapa titik lokasi mempercepat aliran air sungai karena sempadan tidak mampu menyerap air. Selain itu, sumber daya alam hayati tidak bisa hidup di ekosistem sungai yang rusak. Lama-kelamaan satwa dan tumbuhan endemik pun punah.

Ketidakpatuhan hunian ilegal pada aturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Luas Bangunan (KLB) pada pedoman pengendalian tata ruang merupakan sebab utama yang perlu kita tanggapi dan kaji lebih lanjut. Dampak ketidakpatuhan pada aturan KDB dan KLB dalam jangka waktu yang lama mengakibatkan jarak rumah di perkotaan menjadi semu, tertutupnya sirkulasi dan pencahayaan lingkungan, serta banyak jalan sempit/gang yang gelap di area kumuh permukiman informal ( slum area) yang dapat memicu tingginya angka kriminalitas. Tulisan opini ini bertujuan untuk mengulas bagaimana isu permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga menurut kacamata kebijakan dan hukum lingkungan. Melalui tulisan ini pula, kita diharapkan menemukan sebab dan solusi kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan hunian informal dan kekumuhan.

Basis data kawasan kumuh di Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu dari seluruh daerah baseline perencanaan pembangunan nasional (Visium Cipta Karya 2030) menuju target universal akses 100-0-100 (100% akses air minum, 0 ha permukiman kumuh, dan 100% sanitasi). Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI menginstruksikan Pemerintah Daerah untuk menyusun RPIJM Bidang Cipta Karya melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik kebijakan spasial maupun sektoral. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah, Bidang Cipta Karya Indonesia dapat merencanakan ruang secara rasional, inklusif, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022, terdapat 5 kelurahan di Kabupaten Purbalingga yang tergolong lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh menurut Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 643/351 Tahun 2014. Kelima lokasi kelurahan berada di Kecamatan Purbalingga. RPIJM ini yang kemudian menjadi pedoman teknis penyelenggaraan program peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di Kabupaten Purbalingga. Implementasi pelaksanaan program RPIJM yang salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh perkotaan tersebut perlu diintegrasikan dengan instrumen pengendalian tata ruang yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Menurut Penalba dan Elazegui (2011), dalam menilai kapasitas adaptif suatu wilayah dapat dilihat dari tiga stakeholders (pemangku kepentingan), yaitu pemerintah daerah, organisasi atau komunitas lokal, dan rumah tangga (kosumen hunian). Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki peran strategis yang mutlak diperlukan dalam upaya penanganan masalah permukiman kumuh perkotaan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sebagai institusi lokal memiliki kontribusi yang besar dalam ranah implementasi kebijakan di wilayahnya sendiri. Pemerintah daerah adalah aktor penting untuk menyebarkan informasi mengenai dampak permukiman kumuh pada lingkungan, serta memainkan peran yang sangat penting dalam menetapkan kebijakan penyediaan hunian/perumahan yang berkelanjutan sesuai prinsip tata ruang dan ekologi.

Penulis memiliki latar belakang pendidikan S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, dan sedang memperdalam paradigma lingkungan di S2 Ilmu Lingkungan. Penulis mencoba memberi opini terkait problematika kebijakan dan hukum lingkungan sesuai paradigma yang sudah dipelajari, yaitu dari perencanaan dan ilmu lingkungan. Berikut merupakan penjelasan mengenai asas ilmu lingkungan, kaitannya dengan penerapan hukum lingkungan, serta problematika kebijakan lingkungan terhadap permukiman kumuh perkotaan.

Asas Ilmu Lingkungan

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
permukiman kumuh perkotaan di kabupaten purbalingga

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
opini isu kebijakan lingkungan terhadap permukiman kumuh perkotaan

# data[].attributes.attachment_link.title
Opini Isu Kebijakan Lingkungan terhadap Persoalan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Purbalingga

# data[].attributes.attachment_link.description
Jumlah penduduk yang bertambah dan laju urbanisasi yang terus meningkat mengakibatkan melonjaknya kebutuhan tempat tinggal penduduk di perkotaan Kabupaten Purbalingga. Pertambahan populasi ini juga mempengaruhi kemampuan lingkungan (daya dukung lingkungan/ carrying capacity) dalam mendukung sistem kehidupan perkotaan. Sayangnya, penduduk yang membuka lahan, sebagian tidak memahami prinsip ekologi dan tata ruang, sehingga pembangunan berpotensi menganggu ekosistem alami.

# data[].attributes.body
Link 8 :
https://tinyurl.com/4m4are5t

Anggota kelompok :
1.Achmad Chairun Ilham
2.Hanifah Dinar Istiqomah
3.M Fildan Solahudin
4.Renof Arya Praditya
5.Windi Wulandari

Penyebab :
1.Pencemaran lingkungan
2.Para warga telah beberapa kali menuntut agar masalah pencemaran tersebut segera ditanggulangi akantetapi tuntutan warga tidak segera direalisasi oleh cv Purbayasa, karna itu warga kembali menggelar unjuk rasa.

Dampak:
1.Pencemaran lingkungan melalui pencemaran asap, debu, dan limbah cair

Solusi:
1.Perusahaan diminta mentaati peraturan yang ada, terutama pemindahan cerobonh asap yang terlalu berdekatandengan pemukiman.

# data[].attributes.attachment_caption
Tumpukan Sampah di Purbalingga Melebihi Candi Borobudur

# data[].attributes.body
LINK 1: https://tinyurl.com/3aerr8sd

°Penyebab :
1. Volume sampah di kabupaten Purbalingga melibihu volume candi Borobudur. Kondisi darurat itu dipicu penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjaran, Bojongsari pada Februari lalu.
2.TPA itu di tutup katanya sudah overload.
3. Warga enggan jika sampah yang masuk hanya menumpuk tanpa diolah.

°Dampak
1. Bau dan air limbah sampah merembes ke sumur
2. Kini sampah menggunung melebihi volume candi Borobudur yang hanya sekitar 55.000 meter kubik.
3. Warga protes karena tumpukan sampah di TPA mencemari resapan air.

°solusi
1. Mengurangi limbah plastik agar tidak menjadi sampah
2. Kepala daerah Purbalingga Sigit Subroto berjanji pembangunan akan sesuai dengan harapan masyarakat. Saat ini ,Pemkab telah membeli 12 mesin pemilah sampah untuk ditempatkan di TPA Bedagas dan DLH juga tengah mengebut pengerasan jalan masuk sejauh 500 meter.
3. Di samping itu, iya bahkan menyiapkan lapangan badminton di kompleks rumah dinas Bupati untuk dijadikan cadangan tempat penampungan sampah.

ANGGOTA KELOMPOK 1 :
1. keisya nur safira (17)
2. nayla zahro camalia (26)
3. cacar Ilham gilfani (8)
4. Muhammad Faiz Kamal (20)

# data[].attributes.body
Kualitas Udara di Purbalingga Tak Sehat

link 6 https://radarbanyumas.disway.id/read/22874/kualitas-udara-di-purbalingga-tak-sehat

1.wildan
2.Danstra
3.Diaz
4.Nasya

•Sebab:
Kualitas udara di Kabupaten Purbalingga terpantau berada pada level merah pada jam-jam tertentu. Berdasarkan data yang diambil dari website pengukur kualitas udara airvisual.com, pada Rabu (14/8) pukul 01.00, indeks kualitas udara di Purbalingga berada di angka 164 atau dapat dikategorikan 'unhealthy’ yang dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan pernafasan. Sementara dalam rekaman beberapa hari terakhir, level merah berlangsung pada pukul 07.00 dan 22.00 pada selasa (13/8), pukul 10.00 pada Senin (12/8), dan pukul 07.00 pada Minggu (11/8). Menanggapi hal tersebut, Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purbalingga Nuruddin mengungkapkan, secara umum indeks kualitas udara Kabupaten Purbalingga masih berada dalam kategori moderate atau sedang. Hasil tersebut didasarkan atas pengukuran udara passive sampler yang diselenggarakan Kementerian LH. "Mungkin disebabkan akibat jam-jam sibuk berangkat kantor. Berdasarkan data terakhir tahun 2018, indeks kualitas udara berada di angka 88,6. Saat ini sendiri tengah dilakukan pengukuran tahap II sejak 2 Agustus lalu,” ujarnya. Pada saat ini sendiri pengukuran dilakukan di empat titik, yakni di kawasan industri (Bojong), transportasi (area Tugu Jenderal Soedirman), pemukiman (Perum Bojanegara), dan perkantoran (Jalan S. Parman). “Tahun ini pengukuran hanya meliputi SO2 dan NO2. Untuk parameter PM atau partikulat mungkin baru bisa tahun depan,” imbuhnya. Pada airvisual.com sendiri, indeks kualitas udara Purbalingga memang rata-rata masih dalam rentang 50-100 aatau level kuning (moderate), yang walau masih dalam batas wajar, masih dapat menimbulkan sedikit risiko kesehatan bagi sebagian kelompok masyarakat.
•Dampak:
Mengakibatkan gangguan pada kesehatan pernapasan
•Solusi:
Sebaiknya mengurangi ke daraan bermotor saat beraktifitas  dans ebaiknya mengguanakan kendaraan umum untuk mengurangi pencemaran udara

# data[].attributes.attachment_caption
Diduga Tercemar Limbah Pabrik Wig Palsu, Irigasi di Purbalingga Jadi Hitam

# data[].attributes.body
link 5 : https://tinyurl.com/24d86h7z
Kelompok 05
-Ardi Saputra
-Fiat Alfiansa
-Nayla Nuru S. P
-Rayhan Aldika P
-Titis Nadya Aulia S

Penyebab:berasal dari dua pabrik rambut palsu antara PT        BOYANG INDUSTRIAL dan PT INDOKORES SAHABAT, limbah rumah tangga dan bahan kimia pertanian

Dampak: kualitas air rusak, ikan pada kolam kolam di aliran itu mati, pencemaran sungai irigasi di wilayah RT 05 RW 03 kelurahan karang manyar

Solusi: Melakukan pengolahan limbah dengan benar.
Menggunakan bahan - bahan yang ramah lingkungan.
Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya.
Menggunakan detergen yang ramah lingkungan.
Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air.
Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. mengurangi pemakaian bahan kimia pertanian yg terlalu banyak

# data[].attributes.headline
KERUSAKAN TERMINAL PURBALINGGA BELUM DIKENALI (KELOMPOK 3 XJ

# data[].attributes.subject
KERUSAKAN TERMINAL PURBALINGGA BELUM DIKENALI (KELOMPOK 3 XJ

# data[].attributes.body
LINK 3
https://tinyurl.com/ycx7fy5w
Anggota:
1 Arya rakha zain
2 Evan rahsya febrian
3 Nathan ziven anderrasya
4 Rafka surya herdias

Penyebab masalah
1 Di area terminal Purbalingga terdapat dua buah tanaman air dengan ukuran yang besar
2 kondisi infrastruktur dianggap kurang melengkapi,
3 Landasan terminal juga belum diperbaiki,
4 Banyak lapisan aspal yang mengelupas
5 banyak fasilitas rusak

DAMPAK MASALAH
1 Pengguna terminal mendapatkan fasilitas yang kurang layak
2 Tampilan terminal yang kurang menarik

SOLUSI
1untuk tiang air sudah dikordinasikan dengan DPU untuk penangananya
2 telah disiapkan tempat istirahat dan rest area di terminal Purbalingga
3 secara umum juga fasilitas angkutan dan terminal telah siap menyambut para pemudik melakukan pembenahan terhadap sejumlah fasilitas yang masih dikeuhkan

# data[].attributes.body
Diduga Tercemar Limbah Pabrik Wig Palsu, Irigasi di Purbalingga Jadi Hitam.

LINK 2 :
https://tinyurl.com/24d86h7z

Anggota : 1.Aqilla Dhia Sabinna (3)
2.Faishal Daru (12)
3.M Danish Raqilla (22)
4.Reza Fauzan (31)

Penyebab :
1.Limbah yang diduga bersumber dari saluran pembuangan milik PT Boyang Industrial dan PT Indokores.

Dampak :
1.Aliran air irigasi di wilayah RT 05 RW 03 Kelurahan Karangmanyar, Kabupaten Purbalingga mendadak berwarna hitam pekat akibat pencemaran limbah.

Solusi :
1.Perwakilan PT Boyang Industrial, Rocky Djundjunan memastikan, air buangan IPAL PT Boyang aman bagi lingkungan. Limbah pabriknya, sudah diproses untuk menormalkan kadar Chemical Oxygen Demand (COD) dan Biologycal Oxygen Demand (BOD) dalam air buangan.
2.mempersilahkan warga terdampak, untuk bersama-sama mengecek langsung IPAL di PT Indokores guna pembuktiannya.
3.mencoba mengecek ulang barangkali ada suatu kebocoran yang menyebabkan pencemaran.