# data[].attributes.body
Audry Rahma Dewayani
Farmasi 260110200034

Hukum Positif merupakan hukum yang ada di masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu, sedangkan hukum islam yaitu hukum yang mengatur tingkah laku manusia dengan Allah. Di Indonesia sendiri, digunakan hukum positif karena seperti yang diketahui Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Maka dari itu, sikap kita sebagai muslim yaitu tetap berpegang teguh pada hukum Islam walaupun di negara Indonesia diatur dengan hukum positif. Selain itu, hukum positif juga tidak semuanya berlaku tidak adil.

Contoh mengenai hukum positif yang tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran Allah yaitu kasus korupsi proyek Hambalang yang dilakukan oleh Andi Malarangeng pada tahun 2015. Indonesia saat itu mengalami kerugian lebih dari 700 miliar. Pada akhirnya, Andi Malarangeng hanya divonis 4 tahun penjara dimana hal tersebut jelas tidak adil jika dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh negara. Sementara itu, pada kasus lainnya mengenai nenek pencuri kayu, yang sebenarnya akan ia gunakan hanya untuk memasak dirumahnya, sampai dihukum 1 tahun. Terlihat jelas disini bahwa hukum positif masih belum memberikan keadilan bagi umat muslim.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, perkenalkan saya Rheza Pandya Andhikaputra dari Teknik Informatika, NPM 140810200023

Hukum yang digunakan untuk kehidupan saat ini didasari oleh kesepakatan segelintir manusia yang rentan menjadi salah karena manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang serius dan penting untuk diperhatikan karena seharusnya umat islam berpedoman oleh hukum islam. Hukum islam merupakan bagian integral ajaran islam yang tidak mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya. Selain itu, Hukum Islam juga merupakan suatu fondasi, acuan, atau pedoman untuk mewujudkan kesejahteraan umat Islam secara luas dan menyeluruh. Dalam kegiatan sehari-hari pun kita harus senantiasa menerapkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah Agama Islam yang harus kita junjung. Sebagai seorang muslim kita harus ingat bahwa tujuan kita memahami dan menerapkan kembali hukum islam adalah untuk mengembalikan kita kepada jalan Allah SWT. Serta senantiasa mengingatkan kita terhadap hari akhir atau kiamat yang pasti terjadi. Oleh sebab itu, maka diperlukanlah upaya untuk mengingatkan umat muslim agar kembali mengukuhkan iman dan berpedoman kepada hukum islam. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan banyak hal, mengingat kita hidup di era modern seperti sekarang. Ada banyak sekali resources dan platform yang dapat kita maksimalkan demi kepentingan Agama. Salah satunya dengan memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai hukum-hukum islam kepada umat muslim serta dengan berkontribusi menyebarluaskan ajaran islam yang baik dan benar. Hal itu menjadi strategi yang tepat untuk mengingatkan umat muslim agar kembali kepada hukum islam. Kemudian, kembali ke hukum islam berarti kita harus taat kepada hukum Allah SWT dengan upaya menjalankan segala amal ibadah yang diperintahkan baik itu ibadah mahdhah maupun ghairu mahdah. Tak lupa, menjauhkan hal-hal yang sudah dilarang Allah SWT yaitu maksiat dan menahan hawa nafsu.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, perkenalkan saya Ratih Devi Wulandari dari FEB dengan NPM 120104200074

Pertanyaan pertama

Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia sedangkan hukum islam adalah hukum atau syariat yang diciptakan oleh Allah dan sunnah Rasul. Sudah jelas apa yang dibuat manusia tidak akan pernah sempurna, dalam hal ini hukum positif yang mana bisa kita lihat bahwa hukum positif tidak adil dan hanya menguntungkan sebagian pihak. Namun, kita sebagai umat islam yang bermukim di negara republik Indonesia yang didalamnya memiliki keragaman agama, budaya, ras dll. Artinya kita tidak bisa memaksakan hukum islam diberlakukan di Indonesia, setidaknya kita patuh dengan peraturan/hukum yang berlaku di negara kita, tapi tidak lupa hukum islam tetap dilakukan.

Pertanyaan kedua

Adapun aturan yang bertentangan dengan hukum Islam yaitu dilarangnya polisi wanita menggunakan jilbab. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ronny Frengky Sompie mengatakan, polisi wanita (polwan) harus menggunakan seragam yang sama sehingga tidak dapat mengenakan jilbab, kecuali mereka yang bertugas di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan (SK) Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005. "Ada skep (surat keputusan) itu yang mengatur tentang seragam. Jadi, bukan melarang (pakai jilbab)," ujar Ronny di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Sumber : kompas.com

# data[].attributes.body
Asalamualaikum, saya Nada Sandvika Triyono dari Fikom ilmu komunikasi, dengan NPM 2101102000029.

Pertama, sebelum menjawab sikap saya terhadap hukum positif, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu yang dimaksud hukum positif. Hukum positif merupakan hukum yang saat ini berlaku di, misalnya, Indonesia, yang saat ini berlaku. Hukum positif yakni mencakup aturan perundangan yang berlaku umum, ataupun keputusan yang berlaku khusus, yang pelaksanaannya dikawal oleh aparatur negara. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah — hukum yang diciptakan Allah SWT dan diberlakukan untuk seluruh hamba-Nya. Untuk negara Indonesia, karena mayoritas penduduk adalah penduduk beragama Islam, kemungkinan besar bertentangnya hukum positif dengan hukum Islam tidak terlalu transparan atau telah diargumentasikan dengan adanya HAM. Contohnya adalah kasus-kasus pencurian yang dalam hukum positif paling lama 5 tahun penjara, sedangkan dalam Islam adalah sanksi potong tangan bila mengambil sesuatu yang tidak dimilikinya secara diam-diam. Lalu, bagaimana sikap saya sebagai seorang Muslim dengan keberadaan hukum positif? Tentunya, saya tidak akan meninggalkan hukum Islam. Sebaik mungkin, jika sedang menjalani hukum positif, dapat saya saring dengan hukum Islam bila ada yang bertentangan dengan hukum Islam, atau kurang lengkapnya hukum positif yang mana dapat ditambahkan dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Allah SWT dan hadis Rasulullah.

Kemudian untuk poin kedua, yaitu permasalahan adanya hukum positif yang bentruk dengan hukum Islam. Saya ingin menyinggung perihal hukum untuk perbuatan korupsi. Sewaktu itu, hampir diterapkannya hukum mati untuk para koruptor tetapi mendapat banyak kontroversi karena HAM. Secara logika, korupsi dapat disamakan dengan mencuri, yang dalam hukum Islam mendapat sanksi berupa tangan yang dipotong, hanya saja dalam hukum positif Indonesia, sanksi hanya berupa 4 tahun penjara. Dapat kita lihat sendiri kondisi Indonesia akibat kurangnya sanksi untuk para koruptor. Korupsi merajalela dan sudah mengalir dalam darah nama Indonesia — negara yang kemerdekaannya mengkrbankan banyak jiwa pahlawan sekarang menjadi negara materialistis dengan banyaknya koruptor. Jika hukum Islam diterapkan, saya rasa korupsi tidak akan sebanyak saat ini. Persoalan HAM dapat diperdebatkan karena dapat dilihat sendiri jika sanksi korupsi hanya 4 tahun penjara (bahkan ada yang keluar penjara dalam 2 tahun saja), terhentinya atau kurangnya korupsi di tanah air tidak akan terjadi.

# data[].attributes.body
CANCEL

upload

link

search_web

camera

more_horiz
POST

# data[].attributes.body
CANCEL

upload

link

search_web

camera

more_horiz
POST

# data[].attributes.body
Saya Shafa Aulia Nursani dari FISIP dengan npm 170510200003.
Hukum positif merupakan hukum yang diciptakan oleh manusia yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu. Tentunya dalam hukum positif ini tidak bisa lepas dari kepentingan kepentingan para pembuatnya. Hukum positif dibuat atas suatu kepentingan dengan maksud dan tujuan tertentu. Ssaya sendiri sebagai muslim seharusnya hidup dengan menjalankan hukum islam, yaitu hukum yang diatur dan dibuat langsung oleh allah. Namun karena penggunaan hukum positif ini tidak dapat dihindari maka alangkah lebih baiknya jika kita sebagai muslim tetap menjalankan syariat syariat yang ada.

Untuk yang kedua,
Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, hukum yang dipakai saat ini mengandung unsur unsur kepentingan para penguasa. Sehingga banyak terjadi hukum hukum yang bertentangan dengan hukum agama. Salah satunya adalah negara menormalisasi penggunaan alkohol yang pada dasarnya alkohol/khmar itu jelas jelas hukumnya haram. Hal itu sudah disebutkan pada q.s al maidah ayat 90-91. Memanglah negara melegal kan alkohol hanya di klub klub hiburan malam, hanya untuk usia yang sudah memenuhi. Namun pada implikasinya justru banyak orang orang islam yang terjerumus kesana karena mudahnya akses.

# data[].attributes.body
assalamu`alaikum, saya Fredly Herdinansyah dari FMIPA kimia, NPM 140210200082. menurut saya sikap saya sebagai muslim, kita sebagai muslim harus mengikuti peraturan yang berlaku baik itu al-quran dan peraturan perundang undangan yang berlaku baik di suatu negara maupun di suatu daerah. pasalnya peraturan tersebut sebenarnya tidak jauh dengan yang ada di dalam al-quran, karena keduanya menginginkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. indonesia sebagai negara  dengan penduduk yang beragam dari suku, ras, budaya, dan agamanya tidak bisa menetapkan hukum islam secara tetap. karena kita hidup di indonesia secara berdampingan dalam bhineka tunggal ika.

Untuk jawaban nomor 2 saya pribadi setuju akan pendapat bahwa di bumi ini masih terdapat hukum hukum yang menyimpang dari jalan allah swt. contohnya saja saat berita yang sempat heboh dullu tentang polwan menginginkan akan penggunaan jilbab di kepolisian, keingingan mereka ditolak dan petinggi polri malah meminta polwan berjilbab untuk mundur dari kepolisian. hal ini sudah bertentangan dengan agama islam, dimana seorang wanita muslim perlu menutup aurat dari yang bukan mahramnya. apakah kompromi di negeri ini sudah hilang? menurut polri hal ini disebabkan karena jika polwan diperbolehkan untuk berjilbab maka polri akan dianggap memihak kepada agama islam. hal ini saja membuat saya bertanya tanya akan hukum di negara ini yang terbilang tidak masuk diakal. oleh karena itu hukum negara sebaiknya disesuaikan dengan hukum agama agar tidak mengakibatkan perselisihan karena perbedaan pendapat, karena hukum agama islam menginginkan kesejahteraab manusia bukan untuk kehancuran umat manusia

# data[].attributes.body
Hukum yang tidak mendorong ketaatan kepada Alloh SWT. Kita ambil contoh pasal karet yang terdapat pada salah satu UU ITE, yang mana menjelaskan apabila sengaja menghina, mempermalukan kepala pemerintahan dan instansi yang terkait maka jeruji besilah hukumannya. Tapi nyatanya? Semua pihak yang malah memberikan masukan dan kritikan kepada pemerintah lah yang banyak ditangkap.  Lantas bukankah hal tersebut jauh dari kata demokrasi? Dimana dalam Alquran sudah dijelaskan bahwa seorang pemimpin harus berlaku adil pada rakyatnya sendiri? Tapi jangan sampai hal tersebut membuat kita semakin takut akan ketidakadilan yang terjadi belakangan ini. Karena dengan memerangi yang batil(tidak adil dalam konteks ini) maka ketaatan kita kepada Alloh sudah kita jalani (dengan tanpa meninggalkan seluruh perintah-Nya). Lalu kitapun dalam melihat salah satu hukum yang telah melenceng dari kata adil itu sendiri dan juga telah lalai dalam ketaatannya kepada Alloh, salah satu contohnya adalah pengurangan masa tahanan tindak pidana korupsi. Mengapa hal itu terjadi? Hal ini disebabkan karena mereka mengajukan banding ke MA dan hakim menerima atas banding tersebut. Lantas dimanakah letak lalai dalam ketaaatan kepada Alloh? Yaitu terletak pada cara pengambilan keputusan bagi koruptor tersebut. Tidaklah etis dan manusiawi apabila koruptor yang telah menyebabkan kesengsaraan terhadap rakyat mendapatkan keringanan hukuman bahkan sampai dikurangi masa tahanannya. Jika kita lihat dampak yang ia timbulkan itu akan terus berbuntut panjang dan tidak akan berhenti pada dia yang sudah dihukum, apabila hukuman yang dijatuhkan itu tidak berat dan justru meringankan dia. Karena jika kita bandingkan dengan hukuman bagi rakyat kecil seperti seorang nenek yang dituduh mencuri kayu milik tetangganya itu jauh dari kata pantas dan adik untuk dirinya. Saya harap kita dapat mendorong ketaatan kepada Alloh dengan senantiasa berbuat adil dan lantang menyuarakan keadilan. Semoga hal-hal diatas yang sudah saya paparkan dapat menjadi bahan renungan kita untuk selalu   bertumpu pada hukum Alloh dan juga senantiasa mendorong ketaatan baik pada diri sendiri maupun orang lain.

# data[].attributes.body
Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Perkenalkan nama saya Ariq Sirfa Santoso, dari Fakultas Ilmu Budaya, dengan NPM 18010420021. Hukum positif sendiri merupakan hukum yang berlaku di masa sekarang dan telah ditetapkan setara disetujui untuk diberlakukan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurut saya sebagai warga negara Republik Indonesia kita harus menjalaninya dengan sepenuh hati tanpa ada sedikitpun paksaan dari siapapun dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga ketertiban lewat menjalani hukum positif didaerah yang kita tempati. Tapi apakah kita harus menjalani kehidupan normal 100% seperti apa yang diatur oleh hukum positif? Tentu saka tidak, karena kita sebagai seorang muslim harus juga berpatokan pada Alquran dan Assunnah. Lalu jika kita menemukan kecacatan dalam hukum positif yang mana bertentangan dengan Alquran dan Hadits, haruskah sepenuhnya kita abaikan? Tidak, karena kita pun tidak dapat memaksakan hukum islam secara menyeluruh pada negara kita. Negara Indonesia menganut bentuk negara republik yang artinya tidak menonjolkan satu agamapun dalam menjalankan pemerintahannya, baik dalam menjalalankan pemerintahan maupun pembuatan hukumnya. Semua itu dijalankan dan dilaksanakan dalan rangka penyejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dan respon yang tepat bagi khak. untuk tetap dalam pegangan Alquran dan Assunnah adalah tetap mematuhi segala peraturan yang berlaku. Tetapi apabila peraturan tersebut bertentangan dengan hukum islam dan bahkan merugikan khalayak, maka kita harus bertindak karena keberatan dengan hal tersebut, dengan cara? Mengajukan hal yang memberatkan khalayak dengan disertai bukti dan memang terjadi adanya. Ya walaupun kita tahu bahwa hasilnya pasti akan jauh dari kata berpihak dan menyejahterakan rakyat, toh kita sudah dapat menyatakan hal yang batil dan berusaha untuk mengubahnya menjadi yang hak.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, saya Alfiani 'Inayah Kharisma Dewi dari FIB dengan program studi Sastra Indonesia. NPM 180110200086

1. Berdasarkan pertanyaan pertama, hukum positif merupakan hukum yang sedang berjalan saat ini serta dibuat oleh manusia untuk dipatuhi oleh masyarakat. Jadi, menurut saya hukum tersebut tidak selalu berlaku adil kepada setiap orang, karena bisa saja menurut si pembuat peraturan itu yang terbaik dan adil tetapi belum tentu bagi yang menjalankan peraturan itu adil. Karena, hukum positif merupakan hukum yang sedang berjalan di suatu negara maka sikap yang harus kita lakukan yaitu berusaha mematuhi peraturan yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi, jika kita menemukan suatu hukum yang sangat janggal dan tidak adil, kita juga harus membela keadilan, bisa dilakukan dengan cara membuat petisi, menulis komentar pada sosial media, dsb. Walaupun belum tentu ditanggapi setidaknya sebagai masyarakat kita sudah menyuarakan pendapat kita untuk menjadikan suatu  negara lebih baik lagi. Kita juga tidak dapat memaksakan hukum islam di suatu negara yang memiliki keanekaragaman, karena bisa memicu perpecahan.

2. Saat ini memang sudah banyak, pembuatan hukum yang melenceng dari agama dan hanya mementingkan duniawi saja. Salah satunya seperti saat ini adanya RUU Cipta Kerja yang dimana isinya sangat tidak diinginkan.
Karena, memuat pengaturan yang terkait erat dengan ajaran Islam dan kepentingan umat Islam, antara lain dalam materi pengaturan halal, perizinan halal terhadap UMKM, perbankan syariah. Khusus terkait perizinan halal agar lebih hati-hati dan dipertimbangkan secara seksama karena bila halal menjadi bagian dari sektor perizinan maka di samping RUU ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip agama, juga hal ini menjadi imperatif yang mengikat pelaku usaha dan dapat menjadi beban bagi pelaku usaha. Perihal ini menjadikan kontraproduktif dengan semangat RUU Cipta Kerja untuk penyederhanaan perizinan berusaha. Oleh karena itu halal seharusnya dikeluarkan dari rezim perizinan berusaha dan dikembalikan kepada ruhnya yaitu hukum agama Islam. Lalu, dihilangkannya juga perlindungan untuk buruh dan  memperbesar kekuasan pemimpin untuk membuat aturan apa saja yang masih merintangi jalannya kekuasaan. Dalam sistem Islam, penguasa adalah pemegang amanah, bukan sosok yang bisa berbuat sewenang wenang dalam menyelenggarakan kekuasaannya. Kekuasaan pemimpin dalam sistem Islam, dibatasi oleh kewajiban kewajiban untuk menjaga agama, menjaga jiwa dan badan, menjaga kehormatan dan keturunan serta menjaga harta. Pempimpin terikat untuk menjaga ketertiban umum dan menjamin keadilan sosial, melalui kebijakan kebijakannya. Pemimpin juga terikat untuk melindungi kaum mustad'afin yang terpinggirkan melalui kebijakan kebijakan yang melindungi mereka.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum wr.wb. Saya Adinda Salsabila Putri dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter 2020 dengan NPM 130110200175. sebelumnya saya izin menjawab dari kedua pertanyaan tersebut.Menurut saya dari pertanyaan nomor pertama bahwa pengertian hukum positif itu sendiri adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Disini saya sebagai seorang muslim akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hukum yang ada yaitu hukum islam dimana hukum tersebut adalah perintah dan kententuan dari Allah SWT. yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadist. Negara kita ini yaitu Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas warga negara beragama Islam. Namun, menurut saya tidak bisa hanya mementingkan hukum Islam saja karena warga negara Indonesia dibebaskan untuk mendapatkan hak dalam memilih kepercayaan atau agama. Akan tetapi, balik lagi bahwa tetap harus dipertimbangkan sebuah manfaat dan kerugiannya. Apabila telah ditentukan menurut hukum positif yang tidak pantas untuk diikuti oleh sebagai seorang muslim maka kita sebagai seorang muslim tetap mengedepankan sesuai hukum ketentuan dalam Al-Quran.

Untuk mengenai pertanyaan nomor 2 menurut saya memang benar bahwa masih terdapat beberapa aturan yang bertentangan dengan hukum Allah yang spiritnya tidak mendorong ketaatan kepada Allah SWT. Terkadang hukum yang ditentukan kurang dipertimbangkan lebih jauh dan hanya ke beberapa pihak saja. Seperti contoh pada RUU KUHP pasal 604 tentang korupsi bahwa koruptor terancam pidana 2 tahun penjara. Dimana menurut saya sanksi tersebut tidak seimbang denga napa yang dilakukannya. Di sisi negara, seorang yang koruptor merugikan banyak pihak terutama kita sebagai warga negara Indonesia dan di dalam  islam pun telah dilarang untuk ber korupsi dan merupakan salah satu dosa besar bagi seorang muslim. Dengan sanksi yang ringan tersebut dan tidak memberikan efek jera, akan terus ada kasus korupsi dan tidak mengurangi jumlah koruptor yang ada. Oleh karena itu, hukum yang berasal dari Al-Quran telah jelas manfaat serta efenya terhadap kehidupan sehari-hari yang sekiranya dapat diterapkan atau dipertimbangkan sebagai hukum yang berlaku.

# data[].attributes.body
Assalamu'alaikum, Saya Hamidah 'Alina Firdaus dari FMIPA Prodi Matematika dengan NPM 140110200045. Pandangan saya mengenai kehidupan yang diatur oleh hukum positif — hukum yang berlaku di tempat dan waktu tertentu, dalam hal ini hukum yang ada di Indonesia — harus menilik 2 aspek utama. Aspek pertama ialah sebagai seorang muslimah dan tentu manusia yang beragama islam, tentu acuan hukum dalam kehidupan saya ialah hukum islam, dan saya meyakini hukum islam adalah hukum yang paling tepat dan saya percaya sepenuhnya bahwa hukum islam membawa kemaslahatan dan keselamatan bagi umat manusia. Namun, disisi lain (aspek kedua) saya pun seorang manusia berkewarganegaraan Indonesia, sebagai seorang warga negara wajib menaati setiap hukum yang berlaku, tetapi disini saya mencamkan satu syarat dimana hukum Indonesia yang saya patuhi tidak menentang hukum islam.
Bagi saya tidak ada hukum yang salah atau buruk, karena setiap hukum yang ada pasti memiliki tujuan yang baik,

Salah satu contoh hukum yang bertentangan dengan hukum Allah ialah Pasal 284 KUHP ayat 1 dan 2 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam padal 27 KUH Perdata (BW) berlaku baginya. Ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut di atas. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP pasal 285 dan 287 ayat 1. Peraturan ini tentu sangat tidak efektif, apalagi ditilik pada pidananya. Zina merupakan perbuatan yang membawa keburukan juga kehancuran bagi kehidupan manusia, inilah mengapa zina termasuk dosa besar dalam Islam. Hukuman 9 bulan penjara ini tidak akan membuat pelaku zina jera, dan tidak akan ada rasa takut masyarakat terhadap peraturan ini, bisa kita lihat sekarang ini sejak pasal KUHP ini ditetapkan, tidak pula menekan angka perzinahan di Indonesia. Hukum Islam dengan dera dan rajam bagi pelaku zina tentu paling tepat untuk hukum perzinahan ini, dan dengan hukuman ini akan timbul rasa takut dan juga timbul kemaslahatan bagi umat manusia.
Baca selengkapnya mengenai hukum perzinahan di Indonesia di link
https://www.kompasiana.com/mahfudsosiologi/55284a136ea834c0408b4598/hukum-di-indonesia-tentang-perzinahan

# data[].attributes.body
Menjawab pertanyaan kedua
Belakangan ini hukum di indonesia serti kisah sinetron,panggung meja hijau menampilkan tangis ,dan ketikaadilan,skenario dari org yang tidak tersentuh hukum secara silih berganti.
Contohnya saja pada kasus revisi RUU KUHP dimana pemerintah merancang peraturan yang tidak masuk akal yang membuat aturan itu semakin janggal dan ragu untuk fu terapkan,dan seolah benar bahwa aturan ini untuk kepentingan beberapa kalangan saja bukan sebagai keadilan. Apalagi aturan pada kasus inu membahas tentang gelandang yang di anggap sebagai org tidak berguna dan akan di denda sebesar 1juta,pada contoh kasus di atas hukum ini tidak menitik beratkan pada aturan allah yang di buat seolah untuk mencekik org kecil dan tidak berdaya ,hukum itu dibuat untuk keadilan dan islam sudah membahas itu dalam al-quran surat an-nisa : 58.
Hukum yang mulai melenceng pada aturan yang sudah du tetapkan semakin membuat aturan bertentangan dengan sebagaimana mestinya dengan aturan islam.
Bahwa Sanya jika aturan ini dibuat dengan peraturan2 yang melenceng maka kita bjsa menentangnya. Hukum harus berlandaskan dengan landasan yang adil dan tidak memihak pada kepuasan duniawi saja.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum. Saya Putri Fajar Chaerul dari Faperta NPM 150510200099.Sebagai seorang muslim yang menjalani kehidupan yang diatur oleh hukum positif, saya bersikap patuh terhadap hukum positif di tempat saya tinggal. Karena saya memiliki tanggung jawab sebagai masyarakat di suatu negara dan individu di suatu komunitas dalam menjaga ketertiban lingkungan, yang salah satu caranya adalah dengan menaati hukum yang berlaku. Namun, sebelum kewajiban sebagai masyarakat, saya juga seorang muslim. Selama hukum positif tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam, saya akan mentaati hukum tersebut. Utamanya, Negara Indonesia merupakan negara berke-Tuhanan. Urutan pertama dalam dasar negara menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat berTuhan. Dengan penduduk mayoritas muslim, kebanyakan peraturan pasti disusun berdasarkan hukum-hukum islam, walaupun tidak sepenuhnya memakai hukum islam, karena mempertimbangkan rakyat Indonesia yang tidak hanya terdiri dari penduduk muslim saja. Salah satu contoh hukum yang digunakan yang spiritnya tidak mendorong ketaatan kepada Allah dan aturannya adalah adanya peraturan perizinan pengadaan tempat hiburan malam. Hal ini bertentangan dengan Q.S Al-Maidah : 90-91, yang memerintahkan manusia untuk menghindari khamr, berjudi. Selain itu, tempat hiburan malam rawan menjadi tempat perzinahan, yang mana juga termasuk dalam larangan Allah. Walaupun terdapat peraturan tertentu dalam tempat hiburan, tetap saja riskan menjadi tempat berbuat maksiat.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, Nama saya Raden Roro Zakiah Diva dari Ilmu Kelautan, NPM 230210200085. Menurut saya, selama hukum positif atau hukum dunia yang ditetapkan masih sesuai dengan ajaran Islam dan kepentingan bersama, saya akan menjalankannya. Indonesia adalah negara dengan ciri masyarakat yang beragam mulai dari suku dan kepercayaan/agama. Tidak semua orang di Indonesia bisa dengan sepenuh hati menjalankan atau bahkan menerima aturan-aturan Islam jika ditetapkan sebagai aturan bernegara. Memang dalam kenyataannya, hukum positif atau hukum dunia memiliki kekurangan dan ada yang didasari keserakahan manusia. Jika memang sebuah kedzaliman dalam suatu hukum terlihat atau menjauhkan saya dengan urusan keagamaan saya, saya tidak akan mengikutinya atau bahkan memprotesnya. Namun, jika hukum tersebut adalah hukum yang berlaku di negara, selama hukum itu tidak dzalim, mementingkan kepentingan rakyat, tidak menimbulkan konflik antarwarga, dan tidak menahan warganya dari beragama, saya akan tetap menjalankan hukum tersebut walaupun dibuat oleh manusia. Mengenai pertanyaan yang kedua, memang benar bahwa banyak hukum manusia yang menghasilkan pertentangan dengan syariat islam. Tidak hanya itu, banyak juga cara penegakan hukum yang tidak adil. Contohnya adalah maraknya kasus suap di kejaksaan, yang seharusnya menjadipenegak hukum yang adil dan bisa memberikan rasa keamanan bagi masyarakat. Selain itu, paham-paham yang dijadikan dasar hukum dapat menjauhkan manusia kepada tuhannya, contohnya adalah paham komunis yang melarang warganya untuk memiliki agama apapun, termasuk Islam. Bahkan, agama dilihat sebagai suatu ancaman bagi penguasa ataupun bagi negara.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, saya rizqia dari Fmipa dengan npm 140310200049. Untuk jawaban  nomor 1, diilihat dari definisi hukum positif itu sendiri merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat pada suatu waktu dalam tempat tertentu sedangkan dalam islam terdapat hukumnya sendiri dimana hukum tersebut berdasarkan wahyu wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Serta sunnah sunnah Rasul dan dijadikan umat islam sebagai pedoman hidup mereka selama di dunia. Hukum positif merupakan hukum yang dibuat manusia dan jelas memiliki banyak kekurangan karena banyak darinya dibuat berdasarkan kepentingan kepentingan dari suatu golongan. Namun, dalam kehidupan bernegara khususnya di Negara yang kita tinggali, yaitu Indonesia dimana berisi beragam suku, ras, agama, dll. Kita tidak bisa memaksakan untuk memberlakukan hukum islam sepenuhnya. Asalkan hukum itu berisi sesuatu yang baik dan tidak melenceng dari agama islam, sebaiknya kita mematuhinya dengan baik namun tetap menanamkan hukum islam setidaknya pada kehidupan pribadi ataupun berkeluarga. Untuk jawaban nomor 2 pada zaman ini banyak sekali permasalahan permasalahan yang di normalisasi oleh masyarakat contoh nya LGBT, mabuk, dll. Padahal Allah sangat membenci hal hal tersebut. Akan tetapi pada masa kini banyak sekali orang khususnya anak muda yang menormalisasi hal tersebut bahkan kaum muslim itu sendiri. Banyak dari mereka berasalan “Open Minded” dan men sah sah kan saja dan bahkan mendukung perilaku tersebut dilakukan.

# data[].attributes.body
l

# data[].attributes.body
ABBRECHEN

upload

link

search_web

camera

more_horiz
POSTEN

# data[].attributes.body
ABBRECHEN

upload

link

search_web

camera

more_horiz
POSTEN

# data[].attributes.body
BATAL

upload

link

search_web

camera

more_horiz
POSTINGAN

# data[].attributes.body
asalamualaikum wr wb. Saya Sri Lusi mulyani dari fpik npm 230110200031.

Menjawab pertanyaan pertama

Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara indonesia.

Dalam kehidupan yang di atur denan hukum positif yang sekarang berlaku itu kurang memiliki keadilan atau banyak sekali kekurangan pada setiap penerapannya karena kita sebagai muslim yang mengutamakan keadilan tanpa membeda-bedakan ras,suku,agama,status sosial,atau kekuasaan dan jabatan karena pada dasarnya hukum yang sekrang yang di jalani banyak yang melenceng dari ajaran islam karena hukum ink di buat oleh manusia yang semata-mata bisa berubah-rubah dan tidak menetap serta di buat dengan nafsu manusia,contohnya saja pada kasus yang kemarin terjadi yaitu kasus Rkuhp. Apalagi di buktikan di zaman sekrang hukum yang di buat sangat melenceng dan tajam ke atas tumpul ke bawah itu benar adanya, dan banyak aturan yang di larang oleh agama malah di terapkan.
Sayyid Qutb berpendapat bahwa agama dan negara bisa di kalakan menyatu dengan agama masuk ke ranah politik dan negara sebagai lembaga politik dan agama.
Pemerintah negara di laksanakan oleh ketularan ilahi agama dan negara berhubungan secara simbolik saling memerlukan.
Ali jum'ah (mufti mesir tahun 2010) mengatakan bahwa demokrasi apa yang ada di suatu negara merupakan hukum positif bukanlah pengganti hukum allah, hukum positif merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan selama alat ini menuntun kepada allah maka sah dalam penggunaanya tetapi jika hukum inj menyimpang dari ajaran islam maka kita wajib menentangnya dan dalam membangun negeri tidak merusak, sebagaimana tertuang dalam QS Al baqarah:11, Qs Ar-Rum :42, Qs Al Qhasas:77. Selagi hukum postitif di buat tidak melanggar aturan dan benar-benar ditegakkan bukan hanya sebagai alat kekuasaan semata apalagi sebagai nafsu manusiawi dan duniawi saja.
Islam mengajarkan kita untuk hidup demokratis maka sudah sepantasnya hukum positif juga bisa merealisasikannya dengan berlandaskan kepada keadilan dan kemakmuran bersama seperti yang di contohnya dalam hukum islam yang berlandaskan Al- Qur'an dan hadist berserta istijhad. Dan hukum itu untuk menengakan keadilan bukan untuk mainan para penguasa dalam nafsu duniawi saja.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, saya Novia Mulyani dari FEB dengan NPM 120110200016.

Jawaban dari pernyataan pertama.
Sebagai muslim harus memiliki sifat patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, terutama aturan yang ditetapkan dalam Islam. Sedangkan hukum yang mengatur pola kehidupan manusia juga sudah ada dari dahulu kala.
Oleh karena itu sebagai umat beragama Islam yang pada dasarnya harus patuh dan tunduk pada hukum Islam, sebaiknya kita terapkan juga dalam hukum positif yang ada dalam Kehidupan sehari- hari.
Hukum diciptakan untuk dapat mengatur dan memastikan segala sesuatu, agar tetap pada jalur yang tepat.
Hukum yang dibuat manusia memang tidak sepenuhnya murni, terdapat juga hawa nafsu yang terikut sertakan dalam pembuatan hukum tersebut. Jadi sebagai muslim sepatutnya untuk tetap mentaati aturan maupun hukum. Anturan hukum salah satunya hukum positif.
Pada akhirnya kembali lagi pada diri sendiri apakah hukum yang kita jalankan sudah baik atau belum.

Jawaban dari pernyataan kedua.
"Sebagai contoh, ketika banyak polwan muslimah menuntut pemakaian Jilbab, dengan pongah dan arogannya seorang Petinggi Polri mempersilahkan polwan yang menuntut berjilbab untuk mundur dari Kepolisian. Inikah buah "kompromi" yang harus ditelan umat Islam?" (Terjadi beberapa tahun lalu)

Dalam kasus tersebut sebagai aparatur negara yang memiliki kesadaran tersendiri akan nilai keagamaan yang dianutnya membuat dirinya tergerak untuk melakukan perintah agama yaitu menggunakan hijab.
Tetapi peraturan hukum saat itu belum memperbolehkan polwan menggunakan hijab, tetapi dengan usaha pada akhirnya saat ini penggunaan hijab oleh polwan sudah mendapat izin.

# data[].attributes.body
Bismillahirrahmanirrahiim. saya Rahma Aliya Salsabilla, FIB, NPM 180410200001. untuk pertanyaan pertama. sebelum saya beragumen, saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan Hukum Positif.  Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Meskipun hukum positif yang dijelaskan merupakan hukum yang berlaku pada saat ini akan tetapi tidak meninggalkan hukum yang berlaku pada masa lalu. saya sebagai muslim yang kehidupannya diatur oleh hukum positif, selama hukum tersebut tidak menyimpang dari hukum islam, saya akan berusaha taat. karena seperti yang dikatakan tadi bahwa hukum positif ini tidak meninggalkan hukum lama yang mana bahwa kita sadari, hukum positif ini banyak yang berasal dari hukum islam, dan negara kita ini mempunyai hukumnya sendiri karena bukan negara Islam, justru dengan hukum positif ini, kita dibebaskan untuk mengatur kehidupan kita sesuai dengan tempat/daerah kita, seperti tiap daerah memiliki Perda yang berbeda, Provinsi Aceh memiliki hukumnya sendiri. untuk pertanyaan kedua, contoh produk hukum positif yang tidak sejalan dengan hukum islam adalah  ditetapkannya hukum Qhishas karena penerapan hukumnya tidak cocok dengan negara kita yang heterogen. namun dalam penegakkannya sama-sama berat dan tetap mempertimbangkan keadilan antara pelaku dan korban.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, saya Farhan Nur Alam dari Faperta dengan NPM 150510200177. Hukum positif adalah hukum buatan manusia yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Menurut saya, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka saya akan menaatinya. Apabila hukum sudah menyimpang dari islam, maka boleh saja untuk memprotesnya.
Mengenai pertanyaan ke-2, saat ini memang banyak hukum yang bertentangan dan tidak mendorong ketaatan. Yang terbaru adalah beberapa pasal dalam RUU Cipta Kerja yang menghapus keharusan sebuah perusahaan untuk mendapatkan izin lingkungan dan AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan). Tentu hal ini berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jika dulu perusahaan yang tak lulus uji AMDAL tak boleh beroperasi, sekarang malah diizinkan beroperasi. Padahal, Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 11 melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka Bumi. 

# data[].attributes.body
Assalamualaikum wr. wb. Saya Novana Noer Alamsyah dari FIKOM dengan NPM 210210200049.

1. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Di negara ini, hukum positif dibuat oleh pemerintah dan pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif bisa saja dibuat karena hawa nafsu atau mempertimbangkan dari kepentingan pembuatnya, hingga di rasa tidak memiliki keadilan yang hakiki. Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang berasal langsung dari Allah Swt., sudah tidak ada yang perlu diragukan lagi. Menurut saya, karena kita hidup di negara Indonesia, kita harus mematuhi aturan atau hukum positif yang diberlakukan pemerintah, asalkan tidak menentang hukum Islam. Apabila hukum tersebut menentang hukum Islam, kita boleh saja memprotes atas hukum yang diberlakukan tersebut.

2. Banyak hukum yang tidak mendorong ketaatan kepada Allah dan menentang aturan Allah, misalnya dengan melegalkan LGBT. Banyak komunitas LGBT di Indonesia, dan tidak pernah dipermasalahkan. Padahal Allah menamakan perbuatan ini adalah perbuatan yang keji dan Allah sangat melaknat perbuatan tersebut.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum wr.wb
Nama saya Putri Rizki Utami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Bisnis Internasional NPM 120304200022. Menurut pandangan saya terkait pertanyaan nomor 1 adalah perlu kita ketahui bahwa pengertian dari Hukum Positif itu sendiri adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Maka dari itu hukum ini dibuat untuk menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, keadilan, ketertiban, ketentraman dan kebahagiaan setiap insan manusia seperti sebagaimana yang disebutkan pada Alinea ke-4 UUD RI 1945. Dan juga tertulis pada Alinea pertama UUD RI 1945 bahwa kita harus menjunjung tinggi “Tuhan” kita. Indonesia juga memiliki motto Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus saling toleransi antaragama dan suku yang beragam, seperti yang sudah dipaparkan pada surat Al-Kafirun yang mengajak kita untuk saling toleransi antar umat beragama. Maka dari itu, mari kita jalankan hidup sebagaimana tuntunan dari agama masing-masing, Hukum Positif hanyalah sebagai batu pijakan bagi kita untuk memiliki pandangan hidup di dunia ini.

Mengenai pertanyaan ke-2, permasalahan umat Islam saat ini karena dilandanya keegoisan diri. Perlu kita ketahui bahwa tahun 2019 Pemerintah Indonesia akan menegakkan hukum RUU KUHP yang didalamnya terdapat hukum tentang “Korupsi hanya dipidana selama dua tahun”, akibatnya terjadi banyak kontra pada RUU KUHP tersebut yang akhirnya menggerakkan hati Mahasiswa untuk bergerak demi mengibarkan bendera keadilan bagi masyarakat. Hukum tersebut juga melenceng dari agama Islam tentunya. Didalam agama Islam, tindakan korupsi adalah haram dan dapat jeratan yang sangat berat. Selain itu, Korupsi dalam hukum Islam adalah perbuatan yang tercela dan juga menjadi dosa besar karna perusakan massal, dan Allah pun melaknat pelakunya.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, nama saya Ghinna Aulia Rasyida dari FK dengan NPM 130210200034.

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Karena hukum tersebut dibuat oleh manusia, tentu saja hukum tersebut tidak lebih sempurna jika dibandingkan dengan hukum islam. Menurut saya, tidak apa-apa kita menjalankan hukum tersebut selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Saat ini, banyak hukum yang digunakan yang spiritnya tidak mendorong ketaatan kepada Allah dan aturannya bertentangan dengan aturan Allah, seperti di beberapa negara terdapat larangan untuk menggunakan jilbab. Tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum Islam yang mewajibkan umatnya untuk menggunakan jilbab.

# data[].attributes.body
Assalamu'alaikum, punten saya Mochamad Zidane Fahrul Irfy dari FPIK NPM 230110200027. Saya sedikit ragu pada hukum positif karena yang pertama Hukum positif tidak memiliki keadilan hakiki karena dibuat oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan, sedangkan hukum Allah memiliki keadilan hakiki karena berasal dari yang Maha Adil. lalu yang kedua Hukum manusia hanya berdasarkan pertimbangan kekinian dan berdasar pengalaman, karena manusia tidak dapat mengetahui masa depan. lalu yang ketiga Hukum positif mengabaikan aspek akhlak dan menganggap pelanggaran hukum hanya sebatas yang membahayakan individu dan masyarakat. sebagai contoh Hukum zina tidak di sanksi jika tidak ada paksaan dari satu pihak. tapi sebagai warga negara yang baik kita tetap harus taat pada hukum yang ada karna mau bagaimana pun kita juga diwajibkan taat pada para pemimpin kita. hukum positif yang ada dinegara kita juga itu hasil dari jerih payah leluhur bangsa kita yang mayoritas juga seorang ulama. maka dari itu menurut saya kita harus taat pada hukum positif yang berlaku dan juga kita harus taat pada hukum islam walaupun hukum islam tidak diterapkan dinegara ini. Terkait pernyataan kedua sebenarnya menurut saya hukum diindonesia tidak mendorong kita untuk menjauhkan kita dari ketaatan pada Allah, namun banyaknya pasal "karet" yang dimanfaatkan oleh sebagian pihak dan penegakan hukum oleh para penegak hukum yang sangat jauh dari kata adil. sebagai contoh kasus Baiq nuril,  Kasus ini bermula saat Baiq Nuril dituduh menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan atasannya, Kepala SMAN 7 Mataram, H Muslim. Muslim ditengarai melakukan pelecehan seksual secara verbal dalam percakapan itu. Tak terima tersebar rekaman percakapan itu, Muslim mempolisikan Baiq hingga berujung ke pengadilan. padahal Baiq nuril sebagai korban namun karna adanya pasal karet UU ITE, baiq nuril dilaporkan dan keadaan berbalik malah baiq nuril yang jadi tersangka

# data[].attributes.body
Assalamualaikum wr wb saya Reyhan Lazuardy Satriyo npm 120104200059, menurut saya hukum positif tersebut sangat layak karena digunakan manusia di suatu tempat atau negara untuk mengatur masyarakat setempat. Hukum tersebut sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat islam, dan takut akan Allah untuk melanggarnya.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum wr. wb. Saya Sabda Yancipta Wangsa Ghopa ; NPM 170210200094 ; FISIP-HI, ingin menjawab pertanyaan sebagai berikut.

Pertanyaan Pertama

Sebagai negara kesatuan, memang sulit bagi Indonesia untuk mengoptimalan hukum agama di dalam mengatur seluruh rakyatnya. Ketika disahkan Pancasila dan Pembukaan UUD 45, rakyat Indonesia sudah sepakat untuk mengganti sila 1, yang semula “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja. Konsekuensi dari peristiwa tersebut adalah, Indonesia harus menerapkan hukum positif yang bersifat netral tidak condong kepada salah satu agama. Menurut Manan,  hukum positif adalah suatu kaidah hukum dan asas yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau khusus serta ada proses penegakkan yang dilakukan pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia . Memang terdapat kelemahan dari diberlakukannya hukum positif ini, yaitu tidak meratanya keadilan yang diberikan karena dibentuk oleh manusia. Dimana mereka menetapkan atau mewajiban suatu tindakan kepada pihak yang di atur, dalam hal ini rakyat. Dalam proses pembuatannya pun pasti mempertimbangkan kepentingan mereka, apakah akan merugikan atau menguntungkan mereka. Subjektivitas yang tidak terlihat mempunyai andil dalam proses pembuatan hukum positif tersebut.

Namun sebagai umat muslim, tentu kita berharap akan diberlakukannya hukum Islam. Hal itu dikarenakan hukum islam berasal dari Allah sang Maha Adil yang sudah pasti adil bagi semua pihak. Dengan menerapkan hukum Islam ini pula akan mendekatkan kita pada rahmat-Nya. Hukum Islam akan terus mendorong kita untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya.

Sikap saya dalam menjalani kehidupan yang diatur dengan hukum positif adalah tetap mengikuti asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Banyak juga hukum positif yang menjadikan hukum islam sebagai sumber rujukannya. Jadi seharusnya tidak terjadi pertentangan disini. Bagir Manan mengatakan bahwa setidaknya ada tiga cara untuk menyatakan hukum agama menjadi hukum positif, yaitu :

1.    Mengakui bahwa hubungan atau peristiwa hukum tertentu berlaku hukum agama. Misalnya, pernyataan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut agamanya masing-masing ( tentang Perkawinan)

2.    Mentransformasikan asas dan ketentuan agama tertentu ke dalam ketentuan undang-undang. Misalnya, pengangkatan anak tidak memutuskan (hubungan darah dari orang tuanya).

3.    Membiarkan hukum agama tertentu berlaku sebagai hukum positif. Misalnya, ketentuan dalam perbankan syariah atau pada tingkat lokal yang berlaku di Aceh

Peran rakyat juga cukup penting dalam mengawasi jalannya proses hukum dan peradilan di Indonesia. Jika kita melihat ada penegak hukum yang semena-mena dan berlaku tidak adil, sudah hak kita untuk protes dan menuntut keadilan yang sebenarnya.

Pertanyaan Kedua

Memang masih ada hukum positif yang tidak mendorong ketaatan kepada Allah salah satu contohnya adalah kasus penistaan oleh mantan gubernur DKI Jakart, Basuki Tjahaja Purnama. Ia terbukti menistakan agama Islam ketika ia sedang berpidato di Pulau Seribu, pada hari Selasa, 27 September 2016. Ia menjadi tersangka dalam penghinaan Al-Qur’an dan penghinaan terhadap ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Ahok mengatakan bahwa “jangan mau dibodoh-bodohi atau dibohong-bohongi dengan Surat Al-Maidah ayat 51”. Akibat penistaan tersebut, Ahok menjalani proses sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terjerat pasal 156(a) KUHP Indonesia, dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

Pasal 156(a) KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran Pasal 156(a) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Namun, ketika merujuk pada Al-Qur’an dan Hadist, kasus penistaan agama bisa dijatuhi hukuman pembunuhan.

“Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudaha mereka berhenti.” (QS. At-Taubah: 12)

Pada dasarnya orang muslim harus melindungi dan tidak boleh memerangi orang non muslim sekalipun, namun ketika mereka ingkar janji dan menghina agama Islam, maka boleh dijatuhi hukuman pembunuhan baginya. (Al-Baghawy, t.t.: Jilid 2: 321)

“Ibnu Abbas berkata bahwa seorang budak laki-laki buta mempunyai Ummu Walad (budak perempuan yang dijadikan istri) menghina nabi Muhammad.. Pada suatu malam budak tersebut menghina Nabi, maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu kemudian ditusuk, dibunuh. Lalu terlahir seorang bayi yang ada di antara kaki si budak. Keesokan harinya, cerita ini sampai pada Nabi. Nabi pun mengumpulkan para sahabat dan bersabda: Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran. Laki-laki tersebut berkata  ‘Tadi malam dia mencela dan menghinamu, lantas aku mengambil pisau tajam, aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga dia mati’. Nabi pun bersabda: ketahuilah bahwa darah wanita itu sia-sia (halal)”. Dalam hadits (Dawud, t.t.: Jilid 4:129).

Dalam hadits, dapat ditarik kesimpulan bahwa menghina nabi sama saja menistakan agama Islam serta menegaskan pula hukuman bagi orang yang menistakan agama (yang dalam hal ini adalah menghina nabi) adalah dibunuh.

Jadi, terdapat perbedaan antara hukuman yang diberikan hukum positif dengan hukum islam. Hukum positif, yaitu Pasal 156(a) KUHP Indonesia menyebutkan bahwa hukumannya hanya dipenjara maksimal 5 tahun. Namun, mengacu kepada Al-Qur’an dan Hadist, hukuman bagi penista agama adalah dibunuh. Saya mengerti bahwa hukuman pembunuhan ini belum dirasa cocok untuk diimplementasikan di Indonesia yang bukan negara Islam melainkan negara yang majemuk. Namun, saya dapat mengerti dan selama masih ada tindak tegas dari KUHP, menurut saya sah saja bila terus diberlakukan.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, saya Hani Fauziah, dari FIB, NPM 180710200035
Pertanyaan pertama
Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Selama hukum itu tidak bertentangan dengan Islam, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara dan juga seorang muslim untuk menaatinya.
Pertanyaan kedua
UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, M. Insa, menilai ketentuan pembatasan poligami dalam UU tersebut telah melanggar kebebasan beragama , karena dalam hukum perkawinan Islam dikatakan poligami adalah ibadah. "Sejak UU perkawinan diberlakukan, warga negara dirugikan secara konstitusional karena hak beribadah yang berupa perkawinan poligami tidak dapat dilaksanakan," kata Insa dalam sidang uji materi UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (10/5).
Dalam permohonannya, Insa juga mendesak  MK agar menyatakan pasal yang terkait pembatasan poligami, yaitu pasal 5 ayat (1), pasal 9, pasal 15 dan pasal 24 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Menurut dia, dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap warga negara bebas untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu. "Poligami dalam Islam adalah ibadah," kata Insa.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum nama saya Nabila Harningkhairunnisa dari FTIP dengan NPM 240210200091. Untuk pertanyaan pertama. Pada dasarnya, hukum positif adalah hukum yang hanya berdasarkan pertimbangankekinian dan berdasarkan pengalaman. Selain itu, hukum positif juga hanya mengatur hubungan antarmanusia dan bersifat temporal. Akan tetapi, menurut saya, Insonesia adalah negara yang mempunyai beragam budaya dan agama. Islam sendiri mempunyai tujuan menjadi agama yang membawa kedamaian. Jika, kita memaksakan untuk mengganti hukumpositif di Indonesia menjadi hukum Islam, maka akan memperbanyak pertumpahan darah, ketidakstabilan ekonomi, politik, dan sosial. Selain itu, Islam dalam bernegaramempunyai tujuan untuk menjadikan sebuah negara yang baik dan dalam ampunan Allah. Oleh sebab itu, dalam menentukan sebuah sistem atau hukum kebangsaan seharusnya tidak boleh mengorbankan tujuan yang sudah jelas. Pancasila sebagai dasar hukum merupakan salah satu metode yang tepat untuk meraih tujuan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian. Oleh karena itu, sikap kita sebagai muslim boleh saja mengikuti aturan hukum positif yang ada di Indonesia ini selama hukum itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan selama hukum ini bisa digunakan untuk menuntun kita kepada Allah SWT. Untuk pertanyaan kedua, contoh kasus yang sangat sering terjadi adalah pencurian. Salah satunya adalah pencurian sepeda motor oleh empat orang siswa SMA di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka mencuri dua sepeda motor setelah sebelumnya dipesan oleh penadah yang sedang mencari motor matic. Keempat pelaku tersebut dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Hal ini bertentangan dengan surat Al-Maidah 38-39 yang artinya “Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri,potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri,maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya.Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Maidah: 38-39). Selain itu,  diperkuat dengan hadist-hadist shahih yang menjelaskan bahwa pada zaman terdahulu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam menjatuhi hukuman potong tangan kepada seorang pencuri.  “Wahai umat manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah hancur, karena mereka menerapkan hukuman had terhadap orang yang lemah, sedangkan yang mulia, mereka biarkan saja. Demi Dzat yang diriku berada dalam kekuasaan-Nya, seandainya Fathimah (anak Nabi) mencuri, maka pasti akan kupotong tangannya.” (HR. Bukhari).

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, Saya Alyssa Azka Rinendaputri dengan NPM 210310200084 dari FIKOM, Program Studi Hubungan Masyarakat.

1.)   Sebelum saya berargumen atas sikap saya sebagai muslim dalam menjalani kehidupan yang diatur dengan hukum positif, saya akan mencantumkan pengertian dari hukum positif dan hukum islam itu sendiri.  Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum dan ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara. Sedangkan, hukum islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Mengetahui bahwa hukum islam memiliki banyak keistimewaan dibandingkan hukum positif, yang dibuktikan pada hukum islam sudah sempurna di segala ruang dan waktu, sedangkan hukum positif memiliki prinsip yang  terbatas karena dibuat oleh manusia yang tidak dapat mengetahui masa depan. Namun, menyadari bahwa kita hidup di negara Indonesia dengan berbagai suku dan agama di dalamnya, tidak bisa memaksakan agar semua warga Indonesia mengikuti hukum islam secara menyeluruh. Maka dari itu, selama negara tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dalam perjalanannya, maka sudah selayaknya kita mendukung perjuangan negara tersebut. Mengggunakan hukum positif bukan berarti menggantikan hukum Allah, hal ini dikarenakan keduanya tidak bertentangan. Sebagaimana hukum demokrasi yang ada, contohnya pemilihan presiden, dimana memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran serta menjunjung musyawarah. Hukum positif merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan, selama tujuan ini bisa digunakan untuk menuntun kita kepada Allah SWT, sebagai warga negara yang baik, kita patut untuk mematuhi hukum yang ada.

2.)   Mengenai topik kedua, tentang banyaknya hukum saat ini yang tidak mendorong ketaatan serta aturannya bertentangan dengan aturan Allah, sebagai contoh adalah suku bunga (riba) yang terdapat pada bank konvensional saat ini, dimana telah banyak masyarakat yang menganggap hal ini adalah hal yang sudah lumrah. Pengertian riba itu sendiri adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Contoh nyatanya adalah bila seseorang berhutang uang sebesar Rp. 1.000.000 lima tahun silam, dan kala itu dengan Rp. 1.000.000 dapat membeli 5 gram emas, maka ketika melunasi orang tersebut diminta membayar sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli emas seberat 5 gram pula. Misalnya jika nilai emas saat pembayaran adalah Rp. 300.000/gram maka orang tersebut harus membayar piutang sebesar Rp. 1.500.000. Padahal kenyatannya, sudah jelas dalam Q.S An-Nisa:161, yaitu “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” Dan pada Q.S Ali ‘Imran:130. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” Dua ayat ini membuktikan bahwa secara tegas riba dilarang dalam Al-Quran, karena riba tak lain adalah mengambil harta orang lain tanpa adanya nilai imbangan apapun. Maka dari itu, kita sebagai muslim dapat menerapkan sistem yang ada pada bank syariah, dimana aturan kegiatan keuangannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, salah satunya mudhorabah yaitu sistem bagi hasil atau profit sharing.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum Wr.Wb. Perkenalkan, saya Muhammad Said Nur, dengan NPM 200110200052, dari Fakultas Peternakan

1. Sebagai seorang muslim yang tinggal di wilayah dengan menerapkan hukum positif, sudah menjadi kewajiban bagi saya untuk menaati peraturan di wilayah ini, meskipun begitu, dalam agama Islam pun sebenarnya sudah diatur segala aspeknya dengan hukum yang dibuat oleh Allah SWT, menanggapi hal tersebut, maka saya berkomitmen untuk melaksanakan hukum agama islam semampu saya di negeri ini, dan saya berharap kedepannya dapat dilaksanakan hukum agama secara kaffah(menyeluruh) Dikarenakan belum menyeluruhnya hukum islam diterapkan dalam kehidupan bernegara, saya merasa sudah sepatutnya setiap warga muslim untuk menanamkan rasa takut akan hukuman ataupun balasan yang akan diberikan Allah yang berasal dari segala perbuatan yang telah dilakukan, karena hanya dengan rasa takut itulah kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat, sehingga akan lebih tercipta kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam yang mana membawa pada kebaikan

2. Permasalahan umat Islam berkenaan hukum yang spirit dan aturannya tidak mendorong kepada ketaatan terhadap Allah sudah dianggap lumrah orientasi tersebut dihadapkan dengan argumen-argumen mengenai fleksibelitas perkembangan zaman
Contoh: mengenai sistem bunga di bank yang merupakan hal lumrah namun didalam agama sangat dikecam,
Contoh lain adalah penerapan hukuman bagi pezina,pencuri,pembunuh, yang disama ratakan dengan hukuman penjara, hanya saja kadar kuantitas nya berbeda, dan nyatanya tidak memberikan efek jera,padahal didalam Islam sudah diatur secara detail mengenai penerapan hukum tersebut. Banyak beredarnya hukum paradoks, di mana kegiatan, sistem, maupun hukuman yang  terlihat lumrah atau biasa dilakukan ataupun dijalankan padahal hal tsb adalah suatu kesalahan dan tentu saja berlawanan dengan syariat islam. Keragu-raguan Lembaga peradilan yang mengatasnamakan HAMpun perlu ditinjau ulang, karena hal tersebut bisa disalah artikan maupun disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Contoh: koruptor yang hanya dihukum beberapa tahun dan denda yg tidak sesuai dengan apa yg sudah ia 'curi' seharusnya diberi hukum yg setimpal, hal tsb bisa saja disamaratakan dengan mencuri, hukumannyapun seharusnya lebih berat seperti dipotong tangan dan lain-lain agar bisa memberikan efek jera

# data[].attributes.body
Assalamualaikum Wr.Wb. Perkenalkan, Saya Fadhillah Amanda, dengan NPM 210310200016, dari FIKOM Prodi Hubungan Masyarakat.

1) Untuk menjawab pertanyaan pertama,  saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian hukum positif terlebih dahulu Hukum Positif atau juga sering disebut sebagai ius constitutum, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau Negara. Esensi hukum positif adalah “perintah” dari penguasa yang berwenang. Dalam penerapan hukum positif sering ditemukan adanya kekosongan norma, ketidakjelasan norma, konflik norma, bahkan terdapat norma-norma yang sudah lama tidak terpakai.  Hal tersebut dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang semena-mena dan dapat memicu penyalahgunaan wewenang bagi pihak penguasa dalam pengambilan keputusan. Menurut saya jika hukum positif ini dikaitkan hubungannya dengan hukum islam, tentu saja hukum islam lebih banyak memiliki keistimewaan dalam mengatur kehidupan umat manusia. Hukum islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan hukum buatan manusia, karena hukum islam dapat menjamin kemashlatan bagi umat manusia. Hukum islam sendiri diartikan sebagai perintah/firman Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa perintah, larangan, dan hal-hal yang diperbolehkan. Hukum islam ditetapkan oleh Allah SWT, hanya Allah yang merupakan hakim maha tinggi, maha kuasa, dan maha adil. Pandangan saya terhadap hukum islam dan hukum positif, jelas hukum islam lebih banyak memiliki keistimewaan, misalnya Hukum positif hanya mengandalkan aspek hukuman sering membuat penjahat untuk mencari celah pembenaran atas perilaku buruk mereka demi terbebas dari jerat hukum. Sedangkan dalam hukum Islam, aspek keridhoan Allah dan takut akan murkaNya menjadi faktor utama ketaatan. Hukum positif mengabaikan aspek akhlak dan menganggap pelanggaran hukum hanya sebatas yang membahayakan individu dan masyarakat.

2)  Berikutnya, jawaban untuk pertanyaan kedua. Saat ini permasalahan umat islam yang sering dihadapi yaitu banyaknya hukum yang digunakan tetapi tidak mendorong ketaatan kepada allah juga aturannya bertentangan dengan ketetapan allah. Hal ini dapat kita lihat dari kasus perzinaan, LGBT, minum-minuman yang beralkohol, berjudi dll. Perbuatan maksiat seperti itu, di dalam hukum positif hanya dikenakan sanksi sesaat dan tidak membuat jera. Salah satunya, perbuatan zina. Berzina tidak di kenakan sanksi jika tidak ada paksaan dari satu pihak karena di dalam hukum positif mengabaikan aspek akhlak dan keimanan, di dalam hukum ini menganggap pelanggaran yang dikenakan sanksi jika hanya sebatas membahayakan individu dan masyarakat. MUI berpandangan, terdapat kelemahan dari norma yang diatur dalam “Pasal 284 KUHP” tentang perzinaan. Pasalnya, norma hukum pidana yang mengancam perbuatan zina hanya berlaku bagi mereka yang terikat dalam perkawinan. Sementara, pria dan perempuan yang di luar dari perkawinan melakukan perbuatan zina tidak diancam hukuman sanksi pidana. Padahal, perbuatan yang dilakukan sama-sama merusak sendi-sendi moralitas masyarakat Indonesia. Sedangkan di dalam hukum islam terdapat firman Allah dengan tegas mengatakan hukuman yang keras bagi pezina, yaitu rajam untuk al-Muhshân dan itu adalah hukuman mati yang paling mengenaskan dan sakitnya menyeluruh keseluruh badan. Juga cambukan bagi yang belum al-muhshân merupakan siksaan terhadap seluruh badan ditambah dengan pengasingan yang merupakan siksaan bati. Firman Allah SWT juga mengatakan “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman” [an-Nûr/24:2]. Bahkan di dalam islam Terlihat jelas bahwa hukum positif atau hukum yang dibuat manusia bertentangan dengan hukum islam. Dapat disimpulkan bahwa hukum islam adalah sempurna, lengkap, unggul diatas hukum buatan manusia. Kelengkapan yang terdapat dalam hukum islam dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum Buk. Perkenalkan Nama Saya Muhammad Ziyad Adrian NPM : 110110200285

Saya dari Fakultas Hukum.

1. Sebelum nya kita harus tau dulu apa itu Hukum Positif dan Hukum Islam. Hukum positif disebut juga ius constitutum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadian dalam Negara Indonesia,sedangakan  Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama,sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Seperti lazim diartikan agama adalah suasana spiritual dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum. Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut keduniaan semata.  Jadi sikap saya sebagai muslim adalah menaati Hukum yang berlaku di negara yang saya tempati dengan dasar Hukum itu tidak bertentangan dengan akidah yang saya anut.  Kalau Hukum sudah bertentangan dengan akidah yang saya anut berarti Hukum itu bisa di kata kan cacat dan tidak menjalan kan fungsi nya yang mana mesti nya tujuan Hukum adalah untuk mewujudkan kehendak tuhan dalam kehidupan bernegara.  Oleh karena itu Hukum merupakan suatu yang sakral karena bersumber dari tuhan.  Permasalahan Hukum Positif itu adil atau tidak nya adalah terletak pada para penegak Hukum yang menjalani nya. Karena menurut saya sebagus apapun Hukum itu di ciptakan kalua para penegak Hukum nya tidak memeliki sifat integritas dan moralitas yang tinggi jangan harap keadlian itu bakalan di dapat.

2. Hukum tidak pernah salah karena pada dasar nya fungsi  Hukum adalah supaya kehendak Tuhan terwujud dalam kehidupan bernegara, Hukum merupakan suatu yang sakral karena bersumber dari Tuhan.  Memang banyak kita lihat dan kita ketahui secara bersama banyak nya ketidakadilan  di negri ini karena para penegak Hukum nya tidak menjalankan fungsi Hukum yang mana mesti seharus nya. Contoh nya seorang nenek yang hanya diduga mencuri batang kayu jatih harus menekam di penjara selama 5 tahun, sedangkan para koruptor diluar sana bebas berkeliaran.

Jika kita merujuk pada pasal 28 D ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.  Namun menurut saya, pasal ini merupaka pasal yang paling sering dilanggar oleh penegak hukum. Karena masih banyak terjadi kejadian kejahatan atau kriminalitas di negara ini baik ringan maupun kategori berat, akan tetapi hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan kejahatan yang telah mereka perbuat dan jika merujuk pada  ayat Allah [QS Shaad: 26] “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.”

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, Saya Muhammad Zaky Hasry (FAPET) 200110200151. Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia sedangkan hukum islam adalah hukum atau syariat yang diciptakan oleh Allah dan sunnah Rasul. Sudah jelas apa yang dibuat manusia tidak akan pernah sempurna, dalam hal ini hukum positif yang mana bisa kita lihat bahwa hukum positif tidak adil dan hanya menguntungkan sebagian pihak. Namun, kita sebagai umat islam yang bermukim di negara republik Indonesia yang didalamnya memiliki keragaman agama, budaya, ras dll. Artinya kita tidak bisa memaksakan hukum islam diberlakukan di Indonesia, setidaknya kita patuh dengan peraturan/hukum yang berlaku di negara kita, tapi tidak lupa hukum islam tetap dilakukan cukup pada skala kecil saja minimal individual masing - masing. Lalu mengenai hukum yang bertentangan dengan Islam adalah legalnya penjualan miras, karena Allah melarang umatnya meminum alkohol Al-Maidah ayat 90 dan beberapa ayat di Alquran juga menyebutkan larangan meminum alkohol, ada hadist yang menyebutkan  "Khamr itu telah dilaknat dzatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan dan orang yang memakan harganya." (Diriwayatkan oleh Ahmad (2/25,71), Ath-Thayalisi (1134), Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Al-Manhiyaat (hal: 44,58), Abu Dawud (3674)). Sudah jelas aturan penjualan alkohol di negera ini bertentangan dengan ajaran Islam, namun kita tidak bisa menghentikan sistem ini tapi hanya bisa berusaha meghindari segala larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-Nya.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, nama saya Alda Fuadiyah dari fakultas pertanian dengan NPM 150610200100. Hukum positif merupakan hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan sedangkan hukum islam merupakan hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadits untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jika kita memakai hukum positif sebagai pedoman dalam berkehidupan, maka terdapatnya ketidakadilan di dalamnya karena hukum tersebut dibuat oleh sekolompok orang tertentu yang bisa mengakibatkan adanya ketidakadilan. Jika kita menggunakan hukum islam maka terciptalah kesejahteraan karena hukum tersebut ditetapkan oleh Allah hakim yang maha tinggi dan maha kuasa. Namun di Indonesia terdapat berbagai agama dan kita tidak bisa memaksa kehendak orang yang beragama lain untuk menjalankan hukum islam. Sehingga kita sebagai muslim harus tetap menjalankan hukum islam dan menjalankan hukum yang ada di Indonesia selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

Untuk nomor dua banyaknya hukum yang digunakan yang tidak mendorong ketaatan kepada Allah karena hukum tersebut dibuat oleh pihak tertentu yang tidak memahami keislaman sehingga hal tersebut memicu pertentangan aturan Allah seperti banyaknya perzinaan, kemudian meluasnya LGBT. Selain itu juga banyak hukum yang dilanggar tidak memiliki sanksi yang membuat jera. Adanya politik yang bermain juga membuat ketidakadilan dalam memberi hukuman terutama untuk para pemerintahan. Selain itu juga kurangnya pemahaman agama yang membuatnya tidak takut untuk melanggar aturan Allah.

# data[].attributes.body
Assalamu’alaikum, saya Aulia Putri A dari Fmipa dengan NPM 140910200012.

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Hukum mencerminkan pembuatnya, ketika pembuatnya adalah manusia, maka hal ini harus dipahami bahwa manusia penuh dengan kukurangan meskipun ada kelebihannya. Sangat berbeda dengan hukum Islam yang mencerminkan kesempurnaan dan keagungan pembuatnya. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim harus meyakini dan mentaati hukum islam. Tetapi kita tinggal di negara yang bukan merupakan negara islam, yang mana ada berbagai macam agama dan keyakinan, dan juga negeri ini didirikan dengan semangat kesepakatan bahwa dasar negaranya adalah pancasila yang berarti bukan berdasar agama walaupun pancasila tidak bertentangan dengan agama. Oleh karena itu kita sebagai warga negara yang baik tetap harus mengikuti peraturan yang ada terkecuali hukum positif yang menetapkan ketentuan perundang-undangann yang secara jelas-jelas bertentangan dengan hukum syar‟i, maka aturan tersebut tidak bisa diterima dan harus ditolak.

Contoh hukum di indonesia yang tidak mendorong untuk taat kepada Allah dan bahkan bertentangan dengan hukum Allah

Contohnya perbandingan dua kasus ini. Kasus Busrin, seorang kakek dari Proboliggo, Jatim dijebloskan ke penjara selama dua tahun gara-gara perkara tiga batang kayu mangrove yang diambilnya dari pinggir pantai. Tidak hanya itu, Busrin juga dihukum membayar denda Rp. 2 miliyar. Denda yang tidak logis karena untuk membeli tabung gas 3 kg saja Busrin tidak mampu. Sebagai tebusannya, Busrin harus meringkuk satu tahun dipenjara. Beda Busrin, beda pula yang dialami oleh PT NSP. Jaksa mendakwa PT NSP membakar hutan di lima desa di Meranti, Riau dan mengakibatkan kabut asap di Sumatera dan mampir ke Singapura dan Malaysia. Atas perbuatannya, jaksa menuntut Manajer Cabang PT NSP Erwin selama 6 tahun penjara dan manajer PT NSP Nowo selama 1,5 tahun penjara. Selain itu, dituntut juga membayar denda Rp. 2 miliyar dana pemulihan lahan Rp. 1 triliun. Apa daya, PN Bengkalis membebaskan Erwin dan Nowo dan hanya didanda Rp. 2 miliyar. Dalam kasus ini, jika Busrin yang hanya menebang pohon untuk kayu bakar dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp. 2 miliyar, mengapa perusahaan yang membakar hutan hanya didenda Rp. 2 miliyar dan bosnya dibiarkan bebas?

Tentu saja ini bertentangan dengan hukum islam yang terdapat dalam Q.S An-Nisa [4]:135. Dalam surat ini allah mewajibkan kita untuk menegakkan keadilan dalam menghadapi siapapun. Tidaklah boleh berat sebelah dalam menegakkan keadilan.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, Nama saya Yasmin Hartika Nucifera dari Fakultas Pertanain Prodi Agribisnis NPM 150610200027, disini saya akan memberikan pandangan saya tentang poin nomor 1 yaitu sikap sebagai muslim dalam menjalani kehidupan dengan hukum positif. Yang perlu kita ketahui pertama adalah pengertian terlebih dahulu dari hukum positif. Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini dan dibuat oleh manusia, sebagai hukum yang berlaku di suatu negara yang mana hukum positif ini mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakatnya. Hukum positif ini diterapkan di Indonesia untuk mengatur kehidupan masyarakatnya, meskipun hukum positif ini memiliki kekurangan diantara nya hukum positif tidak memiliki keadilan yang hakiki karena dibuat oleh manusia dengan hawa nafsu dan kepentingan, hukum positif ini juga hanya mengatur hubungan antar manusia, tanpa melihat aspek keridhoan Allah SWT hal tersebut dikarenakan di Indonesia ini sendiri adalah negara yang majemuk yang mana memiliki perbedaan suku, agama budaya, dan disini saya akan menyoroti dari aspek keagamaan nya bahwasanya Indonesia memiliki penduduk yang agama nya beragam sehingga perlu adanya aturan yang dapat mengatur kehidupan mereka dalam aspek kehidupan ketatanegaraan nya, hal tersebut diatur oleh hukum positif, menurut saya hukum positif ini sudah cukup baik diterapkan di Indonesia, tetapi saya sebagai seseorang yang beragama islam tentunya ingin menerapkan hukum islam dalam negara Indonesia ini, tetapi keadaan yang tidak memungkinkan untuk diterapkan nya hukum islam mengingat bahwa Indonesia memiliki agama yang beragam maka hukum positif sudah cukup baik diterapkan meskipun ada beberapa hal yang masih bertentangan dengan hukum islam. Menurut saya selama negara tidak melanggar prinsip prinsip syariah dalam perjalanan nya maka tidak ada salahnya kita ikut menaati peraturan yang ada yang mana hukum ini lebih bisa diterima dalam konteks ke Indonesiaan nya dan memilki maslahat yang banyak bagi umatnya. Dan pada dasarnya hukum apapun yang ada disuatu negara hanya sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang terpenting dalam hal ini adalah meskipun Indonesia tidak secara resmi , menggunakan syariat islam, tetap membolehkan syariat islam digunakan, bisa beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan nya masing masing tinggal kita sebagai masyarakatnya harus bisa meyeimbangkan hukum positif dan hukum islam sehingga tercipta kehidupan yang damai dan tetap berorientasi pada ajaran agama masing masing, islam kengan ke islaman nya yang tetap memegang teguh Al Quran di dalam kehidupan nya.

Lalu, untuk pertanyaan yang nomor 2  yaitu hukum yang digunakan yang spiritnya tidak mendorong ketaatan kepada Allah dan aturan nya bertentangan dengan aturan Allah berserta contoh nya !

Hukum yang digunakan sekarang di negara Indonesia ini hanya mengatur hubungan antar manusia. Hukum ini hanya mengandalkan aspek hukuman saja sehingga para penjahat hukum ini seringkali mecari celah pembenaran atas perilaku buruk mereka demi terbebas dari hukuman, sehingga tidak mengutamakan aspek keagamaan nya hanya pada kebebasan duniawi semata dan tidak ada nya semangat untuk terus patuh pada agamanya. Berbeda dengan hukum islam yang aspek tujuan utama nya ada pada keridhoan Allah SWT yang menjadi faktor utama ketaatan. Contohnya saja kasus hukum zina tidak di sanksi jika tidak ada paksaan dari satu pihak. Hukum di Indonesia memandang suatu perbuatan zina jika dilakukan suka sama suka (sukarela), maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, hal ini didasarkan alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu bukan masyarakat, kecuali jika terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan baru akan dikenakan pidana. Dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan syariat islam dan hukum Allah, berdasarkan hukum islam perzinaan termasuk salah satu dosa besar, seperti yang diterangkan dalam Q.S Al-Isra 17:23 “… dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” Dan menurut agama islam atau hukum islam zina itu adalah perbuatan yang salah dan buruk dan pelaku nya di hukum menurut ketentuan islam baik yang melakukan atas dasar suka sama suka atau dipaksa. Seperti yang diterangkan dalam Q.S An Nur 24:2 “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

# data[].attributes.body
Assalamu’alaikum, saya Ryan Muhfriansyah Lubis dari FEB dengan NPM 120410200019. Sikap saya terhadap hukum positif dalam kehidupan sehari-hari dengan memerhatikan dua aspek yaitu, jika hal itu bertentangan dengan hukum yang berada dalam Al-Quran dan Assunnah maka saya akan menentang hukum tersebut dan jika hal itu lebih banyak memberikan lebih banyak mafsadat daripada maslahah kepada saya maka saya juga menentangnya karena hukum tersebut tidak adil karena dapat merugikan saya dan mungkin juga orang banyak. Apabila, hukum positif tersebut menurut saya tidak merugikan dan adil serta tidak melanggar hukum islam, maka saya akan menaatinya sebagai bentuk mematuhi Ulil Amri. Demikian hukum positif yang dibuat manusia terkadang  tidak adil dan hanya menguntungkan orang tertentu saja akibat hawa nafsu manusia.

Terkait pertanyaan yang kedua mengenai hukum yang tidak mendorong ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala mungkin salah satu contohnya peristiwa yang sempat viral yaitu, Grace Natalie dari Partai Solidaritas Indonesia(PSI) yang menentang poligami dengan akan memperjuangkan revisi atas UU No. 1 Tahun 1974, sebab menurutnya poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara ini. UU itu produk hukum yang dibuat manusia, bukan datang dari Tuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 3 yang menyatakan poligami dibolehkan jika berlaku dengan adil, jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu saja. Hal tersebut sangat jelas bahwa poligami hukumnnya boleh-boleh saja, tetapi partai tersebut menentang hukum Islam. Pernyataannya yang mengatakan bahwa hukum dari Tuhan tidak boleh masuk ke dalam UU itu merupakan ajaran sekularisme yang menganggap tuhan tidak boleh ikut campur dalam kehidupan manusia.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, nama saya Faiz Muthi dari FISIP dengan NPM 170210200098. Dengan melihat arti dari hukum positif itu sendiri merupakan hukum yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk mengatur masyarakat dan berlaku di suatu tempat atau negara. Hukum Islam sendiri merupakan patokan atau pedoman yang berasal dari Islam untuk kehidupan secara menyeluruh. Kita bisa lihat bahwa memang benar jika hukum positif tidak adil karena dibuat oleh manusia jadi hanya dibuat sesuai dengan kepentingan mereka dan hawa nafsu, tepai hukum Islam memiliki keadilan yang benar karena berasal dari Allah. Hukum positif hanya mengatur hubungan antar manusia dan hanya mengandalkan aspek hukuman, sedangkan dalam hukum Islam, takut akan murka Allah menjadi faktor utama ketaatan. Indonesia merupakan negara dengan berbagai agama yang ada sehingga kita tidak bisa memaksakan untuk menerapkan hukum Islam secara sepenuhnya. Jika kita memaksakan hukum Islam diterapkan sepenuhnya akan terjadi perpecahan bangsa karena di negara kita tidak semuanya Islam. Indonesia memisahkan antara agama dan negara, dimana negara membebaskan rakyatnya untuk beragama. Selama negara tidak melanggar prinsip prinsip dalam Islam, maka sudah selayaknya kita mematuhinya. Dengan itu daripada kita memaksakannya lebih baik kita mematuhinya dan menerapkan Pancasila.

Pada pertanyan kedua menurut saya hukum saat ini hanya menguntungkan pihak pihak tertentu dan tidak adil, sebagaimana yang membuatnya adalah manusia sendiri. Selain itu hukum yang dibuat manusia mengandung nafsu yang menimbulkan kerugian, korupsi, dan semena mena. Sebagai contohnya kasus nenek Asyani 63 tahun telah dilaporkan oleh sejumlah polisi hutan ke Polsek Jatibanteng 4 Juli 2014. Nenek yang mempunyai empat anak itu kemudian ditahan 15 Desember 2014 dan diseret ke pengadilan dengan tuduhan mencuri 38 papan kayu, karena tidak mampu menunjukkan bukti bukti bahwa lahan tempat mengambil kayu jati punya almarhum suaminya. Akhirnya nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta. Selain itu ada kasus Ketua DPRD, Heru Wahyudi telah melakukan korupsi dana bansos yang divonis hanya 18 bulan penjara. Perbuatan Heru berawal Ketika Pemkab Bengkalis mengalokasikan dana Bansos sebesar 277 miliar pada tahun 2012. Dalam pengalokasiannya, ditemukan 2000 proposal lembaga sosial fiktif yang dilakukan secara bersama sama oleh para legislator dan Bupati Bengkalis saat itu. Dalam hal itu, menurut saya permasalahan umat islam adalah hukum untuk mencegah kemaksiatan, seperti zina, korupsi, berjudi, dll.

# data[].attributes.body
Kemudian, mengenai pertanyaan kedua. Mengenai hukum yang tidak mendorong ketaatan kepada Allah menurut saya mungkin pada aturan-aturan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dalam peraturan negara yang berlaku ,sebagaimana hanya mengandung nafsu yang menimbulkan keserakahan berupa korupsi dan semena-mena. Sebagai contoh kasus korupsi mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 Juta rupiah. Ratu Atut telah melakukan suap kepada mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar sebesar 1 Miliar Rupiah untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Bedakan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan mendapat hukuman 2,5 tahun penjar. Rasanya sangat tidak adil hanya karena harta dan tahta, sebagaimana seorang koruptor yang merugikan Negara sebesar 1 Miliar rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun. Kemudian, menurut saya permasalahan umat Islam mengenai hukum adalah tidak adanya hukum yang mencegah kemaksiatan, sebagaimana zina tidak di sanksi jika memang  tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak.

# data[].attributes.body
Assalamualaikum, Saya Salsabila Hana Zyria tanjung, dari fpik dengan nomer npm 230210200053. Diilihat dari definisi hukum positif itu sendiri merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat pada suatu waktu dalam tempat tertentu, sedangkan hukum Islam merupakan tolak ukur atau pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku manusia dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Faktanya benar bahwa hukum positif tidak memiliki keadilan yang hakiki karena dibuat oleh manusia berdasarkan pada hawa nafsu dan kepentingan semata, sedangkan hukum Islam adalah keadilan hakiki karena bersumber dari Allah SWT., tetapi dalam kehidupan bernegara, terutama Indonesia tidak semua memiliki keyakinan yang sama sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menerapkan hukum Islam sepenuhnya. Apabila kita berusaha untuk memperjuangkan hukum Islam yang dapat menimbulkan pertumpahan darah sesama rakyat Indonesia, ketidak stabilan ekonomi, politik, dan sosial, sebaiknya tidak untuk dipaksakan. Sepengetahuan saya, Indonesia menganut paham paradigma simbolistik, sebagaimana Indonesia harus mengatur perkembangan pemikiran dengan memasukkan nilai-nilai hukum Islam kedalam hukum positifnya.di Indonesia antara agama dan negara memiliki hubungan secara simbiotik, hubungan timbal balik yang saling memerlukan, sebagaimana agama sebagai sumber yang sah yang ditegakkan pada negara Indonesia. Daripada harus memaksakan ideologi Islam sebagai paham negara, lebih baik mematuhi dan menerapkan nilai Pancasila yang tepat untuk meraih tujuan Islam sebagai agama rahmatanlil alamin.  Jadi menurut saya, selama negara tidak melanggar syariat Islam dan tidak mengganggu hubungan manusia dengan Tuhannya, patuhilah saja hukumnya.

# data[].attributes.body
Permasalahan umat Islam saat ini adalah banyaknya hukum yang digunakan yang spiritnya tidak mendorong ketaatan kepada Allah dan aturannya bertentangan dengan aturan Allah. Berikan contohnya!

# data[].attributes.body
Bagaimana sikap anda sebagai muslim dalam menjalani kehidupan yang diatur dengan hukum positif? Berikan argumentasi anda!