# data[].attributes.body
penghasilan neto adalah seluruh penghasilan yang diterima (penghasilan bruto) setelah dikurangi biaya jabatan dan pengurang lainnya

# data[].attributes.body
Penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tetap termasuk penghasilan yang teratur maupun tidak teratur (tunjangan hari raya, bonus, jasa produksi, dll) yang diberikan oleh pemberi kerja selain tunjangan hari tua dan iuran pensiun.

# data[].attributes.body
penghasilan teratur yang diberikan oleh pemberi kerja merupakan salah satu penghasilan bruto seperti gaji, tunjangan, asuransi, upah lembur, dll.

# data[].attributes.body
Seluruh penghasilan yang diterima dari pemberi kerja disebut penghasilan bruto yang nantinya akan dikurangkan dengan biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto maksimal Rp500.000), jaminan hari tua, dan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai sehingga nantinya akan menjadi penghasilan neto.

# data[].attributes.headline
5. Tarif Efektif dan Kategori dalam PPh 21 Perbulan

# data[].attributes.subject
5. Tarif Efektif dan Kategori dalam PPh 21 Perbulan

# data[].attributes.headline
6. Status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

# data[].attributes.subject
6. Status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

# data[].attributes.body
TK = Tidak Kawin (Belum menikah, tidak memiliki suami / istri (janda/ duda), memilih pisah harta antara suami dan istri, istri yang bekerja meskipun suami memiliki penghasilan)

K = Kawin (Sudah menikah, memiliki suami/ istri, harta suami dan istri digabung)

tanggungan = sedarah (ayah, ibu, dan anak kandung), semenda (mertua dan anak tiri), anak angkat. Jumlah maksimal adalah 3 dan diperhitungkan dari awal tahun.

# data[].attributes.headline
8. Penerapan Tarif Efektif dan Kategori PPh 21 Perbulan

# data[].attributes.subject
8. Penerapan Tarif Efektif dan Kategori PPh 21 Perbulan

# data[].attributes.body
Tn. A adalah pegawai tetap yang telah menikah dan dikaruniai 1 orang anak kandung dan pada Februari 2024 mengangkat seorang anak. Selama bulan Februari 2024 penghasilan bruto yang diterima oleh Tuan Aldi sebesar Rp10.000.000,00. Dengan demikian status PTKP Tn. A adalah K/1 karena memiliki anak kandung pasti telah menikah dan tanggungan diperhitungkan mulai awal tahun masih memiliki 1 anak meskipun penghasilannya bulan Februari. Kategori untuk K/1 adalah Kategori B

# data[].attributes.headline
7. Penerapan Tarif Efektif dan Kategori PPh 21 Perbulan

# data[].attributes.subject
7. Penerapan Tarif Efektif dan Kategori PPh 21 Perbulan

# data[].attributes.body
Apabila seorang istri yang memiliki 2 orang anak namun bekerja sebagai pegawai tetap dan memiliki penghasilan bruto sebesar Rp9.250.000,00 maka termasuk status PTKP TK/0 karena istri yang bekerja meskipun suami memiliki penghasilan termasuk TK dan tanggungan telah diperhitungkan pada suaminya. Kategori untuk TK/0 adalah Kategori A

# data[].attributes.body
Penghasilan neto disetahunkan Tn. R sebesar Rp255.000.000 dengan status PTKP K/3. Tarif PPh Pasal 21 Pertahun berdasarkan PKP (Penghasilan Kena Pajak) yaitu penghasilan neto dikurangkan PTKP. Dengan demikian PTKP untuk K/3 adalah Rp72.000.000,00 dan PKP adalah Rp255.000.000 - Rp72.000.000 = Rp183.000.000 menggunakan tarif lapisan kedua (sampai dengan 250jt) yaitu 5% dan 15%

# data[].attributes.body
Tn. S adalah pegawai tetap dengan status PTKP K/2. PKP adalah penghasilan neto disetahunkan - PTKP. Penghasilan neto disetahunkan = (gaji pokok + tunjangan - biaya jabatan maks. Rp500.000 - JHT dibayar sendiri) = Rp117.000.000

PTKP K/2 Rp67.500.000 sehingga PKP = Rp49.500.000

# data[].attributes.body
Ny. B adalah seorang istri yang bekerja bersama suaminya dan memiliki 1 orang anak. Dengan demikian status PTKP adalah TK/0 (ingat seorang istri yang bekerja meskipun suami memiliki penghasilan). Penghasilan neto disetahunkan = gaji dan asuransi - biaya jabatan - iuran pensiun dibayar sendiri = Rp84.300.000

PTKP TK/0 Rp54.000.000 sehingga PKP = Rp30.300.000

# data[].attributes.body
Tn. N yang merupakan seorang supervisor di perusahaan berstatus K/1. PPh 21 yang dipotong pertahun adalah PKP dikalikan tarif. PKP Pertahun = Penghasilan neto tahunan - PTKP = Rp90.000.000 - Rp63.000.000 = Rp27.000.000

Tarif yang digunakan untuk PKP dibawah 60jt adalah 5%

Dengan demikian PPh 21 = 5% x Rp27.000.000 = Rp1.350.000

# data[].attributes.body
Ny. B yang merupakan seorang manaajer di perusahaan berstatus K/1 namun suami Bu Astri juga memiliki penghasilan sebagai pengusaha. PTKP Ny. B adalah TK/0. Dengan demikian PKP = Penghasilan neto tahunan - PTKP = Rp207.000.000 - Rp54.000.000 = Rp153.000.000. PKP sampai dengan 250jt dikenakan tarif lapisan 2 maka:

5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000

15% x Rp93.000.000 = Rp13.950.000

Total Rp16.950.000

# data[].attributes.body
Ny. M adalah pegawai tetap yang memiliki 1 orang anak dan suami yang telah meninggal dunia. Berdasarkan tabel data di atas, besarnya PPh 21 perbulan yang dipotong atas penghasilan adalah mengikuti tarif pada kategorinya sehingga langkah pertama adalah tentukan kategori. Kategori untuk status PTKP TK/1 adalah Kategori A dan memiliki penghasilan bruto sebesar gaji pokok dan tunjangan yaitu Rp8.500.000 sehingga PPh 21 perbulan adalah 1,5% x Rp8.500.000 = Rp127.500

# data[].attributes.body
Tn. D adalah pegawai tetap yang memiliki 1 orang anak dan saat ini istrinya sedang mengandung anak keduanya. Berdasarkan tabel data di atas, besarnya PPh 21 perbulan yang dipotong atas penghasilan Tn. D mengikuti tarif pada kategorinya sehingga langkah pertama adalah tentukan kategori. Kategori untuk status PTKP K/1 adalah Kategori B dan memiliki penghasilan bruto sebesar gaji dan asuransi yaitu Rp9.300.000 sehingga PPh 21 perbulan adalah 1,5% x Rp9.300.000 = Rp139.500

# data[].attributes.body
Satria pegawai pada perusahaan PT Adhii, menikah pada tahun 2020 dan memiliki 1 orang anak yang lahir pada tahun 2022. Setiap bulan ia memperoleh gaji pokok Rp8.500.000,00 dan tunjangan Rp1.500.000,00. Perusahaan mengikuti program asuransi BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja sebesar 0,4% dari gaji. PT Adhii menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3% dari gaji sedangkan Tuan Satria membayar JHT sendiri 2,5% dari gaji setiap bulan.

Hitunglah :

1. PPh Pasal 21 pertahun

2. PPh Pasal 21 perbulan (masa Maret 2023).