# data[].attributes.body
- Pelaksanaan UUD RI di Sekolah
1. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan baik apabila menjadi petugas upacara bendera.
3. Menghormati dan mematuhi perintah guru di sekolah.
4. Masuk tepat waktu saat berangkat sekolah.
5. Mengerjakan tugas-tugas di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab.

- Pelaksanaan UUD RI di Masyarakat
1. Menyayangi dan bersikap hormat pada seluruh anggota keluarga di rumah.
2. Bersikap sopan dan santun pada tetangga di sekitar rumah.
3. Tidak membedakan perlakuan pada sesama tetangga.
4. Menerapkan musyawarah untuk memutuskan masalah baik dengan anggota keluarga atau tetangga sekitar.
5. Mengikuti kegiatan yang diadakan di sekitar rumah.

- Pelaksanaan UUD RI di Tempat Tinggal
1. Memberi bantuan pada orang yang membutuhkan. Misalnya, orang yang terkena musibah atau bencana alam.

2. Saling menghargai dan menghormati antarumat beragama.

3. Tidak melakukan hal yang bisa memicu perpecahan di lingkungan masyarakat.

4. Saling bahu-membahu untuk menciptakan negara yang aman dan damai.

# data[].attributes.body
1. Mewujudkan Ketertiban dalam masyarakat
Mewujudkan beragam ketertiban dalam kehidupan masyarakat sangatlah diperlukan. Tata tertib ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir penyimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bernegara, bentuk-bentuknya anekaragam. Misalnya saja ialah mengindari adanya konflik, memberikan jaminan untuk bebas berpedapat di depan umum, dan lain sebagainya.

2. Memberikan Jaminan kepastian hukum dalam hubungan sosial dalam masyarakat
Pentingnya perundang undangan yang selanjutkan diadakan dalam sebuah negara ialah untuk memberikan kepastian hukum serta mengaturnya dalam hubungan bersosial antar masyarakat. Kondisi ini memiliki relevasinya terhadap beragam bentuk penyimpangan dalam menjalankan norma hukum, misalnya hukum tebang pilih antara si misikn dan kaya, hukum tidak bersifat rasional, serta bentuk penyimpangan yang lainnya.

3. Mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat
Kebermanfaatan sangatlah diperlukan dengan adanya perundang undangan di suatu negara. Kondisi ini setidaknya terjadi dalam berbagai kajian-kajian yang dilakukan, dengan adanya UUD 1945 misalnya telah dipustukan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka mengakui Ideologi Pancasila sebagai keyakinan masyarakat. Dalam penjabaran Pancasila tersebut terlihat jelas bahwa bagian sila 1 Pancasila menyatakan ketuhan yang maha Esa. Artinya, bahwa setiap warga negara Indonesia haruslah memiliki keyakinan dalam menjalankan aktivitasnya, keyakinan inilah pada akhirnya mendatangkana manfaat untuk setiap masyarakat mengakui beragam agama-agama di Nusantara.

3. Mewujudkan keadilan dalam masyarakat
Terakhir dalam upaya memberikan penjelasan tentang urgensinya perundang undangan dilakukan dalam setiap negara ialah dapat mendatangkan keadilan bagi setiap masyarakat di dalamnya. Hal ini setidaknya memberikan penjelasan bahwa setiap sistem pemerintahan sudah seharusnya berkomitmen dalam mewujdukan keadilan dalam kehidupan.

# data[].attributes.body
1. Fungsi UUD sebagai Alat Kontrol
UUD 1945 merupakan alat kontrol terhadap hukum atau segala peraturan di bawahnya. Dengan berfungsi sebagai alat kontrol, UUD 1945 bisa menjadi alat untuk mengecek atau menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan konstitusi RI atau malah bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai contoh, saat ini, masyarakat bisa mengajukan pengujian suatu undang-undang yang berisi pasal bermasalah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian, MK akan menguji kesesuaian pasal itu dengan UUD 1945. Jika tidak sesuai, MK bisa memerintahkan pencabutan pasal itu.
2. Fungsi UUD sebagai Pengaturan
Dalam fungsi pengatur, UUD 1945 berperan mengatur kekuasaan negara, meliputi bagaimana cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Karena itu, dalam melaksanakan kekuasaannya, seluruh lembaga negara, termasuk presiden, harus selaras dengan ketentuan dalam UUD 1945.
3. Fungsi UUD sebagai Penentu
UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu atas hak dan kewajiban negara, aparat pemerintah, dan warga negara. Dengan demikian, penentuan hak maupun kewajiban lembaga negara, aparat negara/pemerintah, dan warga negara harus dirumuskan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

# data[].attributes.body
1. UUD 1945 bersifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Dalam hal ini, UUD 1945 merupakan hukum positif yang mengikat, baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara.

2. UUD 1945 bersifat singkat dan supel. Di dalamnya memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai perubahan zaman dan memuat hak asasi manusia (HAM).

3. Berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional.

4. Dalam tertib hukum Indonesia, UUD 1945 merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Konstitusi negara Republik Indonesia ini sekaligus berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

# data[].attributes.body
1. Adanya kesatuan subjek, artinya penguasa yang memerintah berdasarkan hukum.

2. Ada satu konsep spiritual yang menjadi landasan bagi semua peraturan hukum dan sumber dari segala sumber hukum.

3. Adanya kesatuan wilayah di wilayah yang memberlakukan pembatasan hukum

4. Ada kesatuan waktu di mana semua sumber hukum berlaku di sini.

# data[].attributes.headline
Makna Alinea UUD 1945 (yang berarti universal dan lestari)

# data[].attributes.subject
Makna Alinea UUD 1945 (yang berarti universal dan lestari)

# data[].attributes.body
Universal berarti bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sementara lestari artinya mampu menampung dinamika perkembangan zaman.

Makna Alinea Pertama
Alinea pertama pembukaan UUD 1945 bermakna tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menentang penjajahan. Penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, sehingga harus segera dihapuskan dari muka bumi. Ditambah lagi, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa, sehingga perlu diperjuangkan agar tidak merugikan warga negara.

Makna Alinea Kedua
Alinea kedua pembukaan UUD 1945 memiliki makna mengenai keberhasilan rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan itu diraih dengan kerja keras dan pengorbanan pahlawan serta atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, tanah air Indonesia bebas dari jajahan bangsa asing dan rakyat Indonesia kembali bersatu dan berkuasa atas Indonesia.

Makna Alinea Ketiga
Makna pembukaan UUD 1945 alinea ketiga mengandung pernyataan rakyat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Melalui alinea ketiga ini juga dijelaskan bahwa rakyat Indonesia menyadari kemerdekaan tersebut diraih atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kemerdekaan tersebut, rakyat Indonesia menjadi bangsa yang bebas dari segala bentuk penjajahan dan penindasan.

Makna Alinea Keempat
UUD 1945 alinea keempat menjelaskan tentang peran dan tujuan negara Indonesia dibentuk setelah meraih kemerdekaan. Yaitu untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan bangsa Indonesia, serta menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk mewujudkannya, kemudian dirumuskanlah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Dengan mengutamakan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.