# data[].attributes.body
1. Meningkatnya kekuatan peran Negara dalam masyarakat

2. Program pemerintah terencana dengan baiki sehingga pertumbuhan ekonomi semakin tinggi

3. Indonesia dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri (swasembada beras)

4. Menurunnya angka kemiskinan

5. Meningatkanya kesejahteraan rakyat

6. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat karena dibangunnya posyanda sampai ke desa-desa

7. Menurunnya angka kematian bayi

8. Menurunnya harga sembako dan BBM

# data[].attributes.body
1. Pemerintahan bersifat otoriter, dominatif dan sentralis.

2. Sistem perwakilan hanya bersifat semu, jadi hanya sebagai lambang saja untuk melanggengkan kekuasaan

3. Meningkatnya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme baik dalam politik maupun ekonomi

4. Adanya kesenjangan ekonomi

5. Kurangnya peran masyarakat dlam menjaga keamanan dan ketertiban negara

6. Kebebasan pers yang sangat dibatasi

7. Pemilu yang kurang demokratis

# data[].attributes.headline
Apa saja dampak dari perubahan pada masa Orde Baru?

# data[].attributes.subject
Apa saja dampak dari perubahan pada masa Orde Baru?

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru dalam rentang waktu 32 tahun memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi Indonesia masa kini.

Kegagalan ekonomi Orde Lama masa Soekarno sangat berpengaruh terhadap perencanaan program ekonomi masa Orde Baru era Soeharto.

Konsep, program, dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Orde Lama. Berikut beberapa program ekonomi masa Orde Baru:

Pelunasan hutang luar negeri Indonesia peninggalan pemerintahan Orde Lama merupakan salah satu kebijakan ekonomi prioritas dari Orde Baru.

Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru.
Baca juga: Integrasi Timor Timur ke Indonesia masa Orde Baru
Dalam buku E konomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah (2017) karya Boediono, pada awal pemerintahan Orde Baru (1966), Indonesia memiliki hutang pada Belanda sebesar 600 juta gulden sebagai ganti rugi atas nasionalisasi perusahaan Belanda masa Orde Baru.

Selain itu, Indonesia harus membayar ganti rugi kepada Inggris atas peristiwa konfrontasi Indonesia-Malaysia yang mengakibatkan pengrusakan Kedutaan Besar Inggris di Indonesia.

Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) disahkan pada tahun 1967. Pemberlakuan UU PMA bertujuan memberikan peluang bagi pemodal luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan tujuan memajukan perusahaan serta ekonomi di Indonesia.

Melalui UU PMA Orde Baru ingin menjalin kedekatan dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi. UU PMA juga menandakan dimulainya era liberalisasi dan kapitalisasi Indonesia masa Orde Baru.

Dalam Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (2005) karya M.C Ricklefs, para kreditor internasional nonkomunis Indonesia setuju untuk bertindak bersama dan membentuk Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) pada tahun 1967.
Baca juga: Terjadinya Perubahan Masyarakat Masa Orde Baru Hingga Reformasi
IGGI dicetuskan dalam pertemuan antara delegasi Indonesia dan lembaga-lembaga bantuan internasional di Amsterdam, Belanda. IGGI merupakan pembiayaan bersama proyek liberalisasi ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan luar negeri.

Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri termuat dalam UU no 6 tahun 1968. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal-pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia.

Melalui UU PMDN, industrialisasi di Indonesia diharapkan mampu bertumbuh lebih pesat di berbagai bidang usaha.

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Dinamika perkembangan ekonomi Indonesia masa Orde Baru dalam rentang waktu 32 tahun memberikan pengaruh yang besar terhadap keadaan ekonomi Indonesia masa kini. Kegagalan ekonomi Orde Lama masa Soekarno sangat berpengaruh terhadap perencanaan program ekonomi masa Orde Baru era Soeharto. Konsep, program, dan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru sangat bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi Orde Lama.

# data[].attributes.body
Kebijakan Ekonomi Dalam Negeri

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, pemerintahan telah beberapa kali berganti. Hal ini beriringan dengan sejarah UUD 1945 yang digunakan. Namun, secara umum pemerintahan dibagi menjadi tiga periode, yaitu pemerintahan demokrasi orde lama, ciri-ciri pemerintahan orde baru, dan pemerintahan reformasi.

Pemerintahan orde baru lahir setelah berakhirnya masa kepemimpinan Ir Soekarno sebagai Presiden pertama yang berkuasa selama 20 tahun. Pemerintahan yang lahir setelah pecahnya pemberontakan G30S PKI yang kemudian diikuti gelombang demontrasi rakyat. Pemerintahan ini dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa selama tiga puluh tahun. Berkuasa setelah mendapat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), 11 Maret 1966 dan kemudian secara resmi tahun 1967 setelah diadakannya pemilu.

Pemerintah orde baru ini bertekad menjalankan kekuasaan bersih dengan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Beberapa hal yang pertama kali diperbaiki adalah politik luar negeri Indonesia yang selama akhir kekuasaan sebelumnya sempat kacau. Politik luar negeri yang ikut menentukan dalam hubungan internasional dan organisasi internasional dan contoh kerjasama bilateral dengan negara lain.

Beberapa tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri, antara lain diuraikan di bawah ini.
1. Normalisasi Hubungan Dengan Negara Lain
Hubungan bilateral Indonesia dengan negara lain, khususnya negara tetangga sempat tidak baik pada pemerintahan Presiden Soekarno yang pro pada RRC. Normalisasi yang dilakukan antara lain mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia dan menjalin hubungan dengan Singapura.

Mengakhiri Konfrontasi dengan Malaysia

Indonesia memulai konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964, ketika pada tanggal 3 Mei Presiden mengeluarkan Dwikora. Pernyataan tentang perang terhadap Malaysia berkaitan dengan batas negara yang berada di wilayah Pulau Kalimantan. Dalam konfrontasi ini kemudian dikenal slogan "Ganyang Malaysi". Konfrontasi dengan Malaysia diakhiri dengan bantuan pihak ketiga dalam hal ini, Thailand, Muangthai saat itu. Pada tanggal 11 Agustus 1966, Menteri luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ada Malik menandatangai kesepakatan damai di Bangkok.

Pengakuan terhadap berdirinya diberikan dengan perantara Duta Besar Pakistan dari Republik Singapura dengan untuk Myanmar, Habibur Rachman. Pengakuan dilakukan pada tanggal 2 Juni 1966 kepada PM Lee Kuan Yew.
2. Memutuskan Hubungan dengan RRC
Pemerintahan sebelumnya berporos pada Beijing, RRC yang menyebakan tumbuh suburnya paham komunisme di Indonesia. Poros tersebut juga membuat politik Indonesia tidak lagi berjalan bebas aktif sebagaimana mestinya. Maka, salah satu hal tindakan pemerintah orde baru dalam politik luar negeri adalah memutuskan hubungan dengan RRC. Segala hal yang berbau China di Indonesia ditiadakan.
3. Ikut Membentuk ASEAN
Pada tahap selanjutnya, Indonesia mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga. Hubungan tersebut kemudian membuat Indonesia menjadi salah satu pendiri negara-negara pendiri ASEAN, di samping Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Sebuah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang ingin bekerjasama dalam semua bidang; ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan untuk kemajuan bersama.
4. Integrasi Timor Timur
Timor Timur saat Indonesia merdeka masih menjadi jajahan Bangsa Portugis, meskipun jaraknya sangat dekat dengan Indonesia. Ini sangat berpengaruh pada kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang berdekatan. Apalagi pasca kudeta di Portugis sendiri tahun 1974. Timor Timur terus bergolak. Beberapa kubu kemudian bertekad untuk bergabung dengan Indonesia. Fraksi atau kubu yang pro Indonesia menyampaikan keinginan resminya, 7 juni 1976 kepada Presiden Soeharto. Setelah 10 hari, Presiden akhirnya memutuskan integrasi Timor Timur ke Indonesia sebagai propinsi ke-27.

Meskipun setelah integrasi Timor Timur, banyak pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Namun, fraksi Fretelin yang menginginkan kemerdekaan terus berjuang puluhan tahun. Sampai akhirnya ketika masa pemerintahan orde baru berakhir, tahun 1999, melalui referendum rakyat Timor Timur memilih mendirikan negara berdaulat.
5. Kembali Menjadi Anggota PBB
Ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia, 7 Januari 1965, Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap fungsi Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia masa itu menyatakan ketidaksetujuannya dengan keluar dari keanggotaaan PBB.

Pemerintah orde baru masuk dan menjadi anggota PBB kembali secara resmi, 8 September 1966. Ini berkaitan erat dengan banyaknya peran PBB terhadap Indonesia. Salah satunya pengakuan PBB secara de facto dan de jure kepada Indonesia yang baru merdeka dan peran PBB dalam mengembalikan Irian Barat menjadi bagian Indonesia.
6. Pasukan Perdamaian
Setelah Indonesia kembali menjadi anggota PBB, peran Indonesai dalam organisasi ASEAN dan PBB semakin besar. Contohnya dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke beberapa negara. Pasukan Indonesia dengan nama Pasukan Garuda pernah bertugas di Kongo dan timur Tengah yang konflik.
7. Memediasi Konflik di Kamboja
Indonesia beberapa kali dibantu pihak ketiga dalam penyelesaian konflik hubungan bilateral dan dalam negeri. Termasuk Kamboja yang banyak membantu. Akibatnya ketika Kamboja sedang mengalami konflik antara beberapa kelompok dan meminta bantuan Indonesia, maka Indonesia memediasi konflik di Kamboja.
8. Ikut Serta dalam Berbagai Organisasi Internasional
Tindakan pemerintah orde baru yang masih dilakukan sampai sekarang adalah keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional. Selain ASEAN dan PBB, organisasi lain di antaranya adalah IGGI yang kemudian berubah menjadi CGI, APEC, OPEC, dan sebagainya.

Demikian tindakan pemerintah orde bari dalam politik luar negeri. Sebuah tindakan yang harus diakui membawa dampak positif bagi negara Indonesia terlepas dari berbagai masalah penyimpangan yang terjadi.

Semoga artikel tindakan pemerintah orde baru ini bermanfaat bagi siswa untuk memahami materi Pendidikan Kewarganegaraan. Memahami pula sejarah untuk lebih mengetahui tindakan kelebihan dan kekurangan orde baru. Agar sejarah yang buruk tidak terulang dan yang baik dapat dilanjutkan.

# data[].attributes.attachment_link.title
8 Tindakan Pemerintah Orde Baru dalam Kebijakan Politik Luar Negeri - GuruPPKN.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, pemerintahan telah beberapa kali berganti. Hal ini beriringan dengan sejarah UUD 1945 yang digunakan. Namun, secara umum pemerintahan dibagi menjadi tiga periode, yaitu pemerintahan demokrasi orde lama, ciri-ciri pemerintahan orde baru, dan pemerintahan reformasi. Pemerintahan orde baru lahir setelah berakhirnya masa kepemimpinan Ir Soekarno sebagai Presiden pertama yang berkuasa selama 20 tahun.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam Tap No.XII/ MPRS/1966. Menurut Tap MPRS tersebut bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Oleh sebab itu, maka politik luar negeri RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada.

Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa Orde Baru melakukan langkah- langkah sebagai berikut.

a. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei-1 Juni 1966). Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok.

Penandatanganan normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia

Adapun persetujuan Bangkok mengandung tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.

Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.

Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

b. Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno telah aktif menjadi anggota PBB, tepatnya pada 28 September 1950. Sering perkembangan Soekarno memutuskan Indonesia untuk keluar dari organisasi dunia tersebut pada 1 Januari 1965. Faktor utama keluarnya Indonesia dari PBB ialah diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap PBB.

Seiring peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1966, Indonesia kembali memutuskan untuk kembali ke PBB pada 28 September. Hal tersebut didasarkan atas politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Keaktifan Indonesia dalam PBB secara nyata tampak dengan terpilihnya Mentri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik menjadi ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

Pengibaran Bendera Merah Putih di depan Gedung PBB

c. Pemerkasa ASEAN

Keaktifan Indonesia dalah hubungan luar negeri juga dibuktikan dengan terbentuknya ASEAN. Association of Southeast Asia Nations atau ASEAN ialah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang didasari oleh rasa setia kawan, persahabatan dan kerja sama. Organisasi ini dibentuk pada 8 Austus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik termasuk menjadi pelopor dalam terbentuknya ASEAN dengan menandatangani Deklarasi Bangkok tersebut.

Tokoh-tokoh yang menggagas Asean. Indonesia salah satunya diwakili oleh Adam Malik

# data[].attributes.attachment_link.description
Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam Tap No.XII/ MPRS/1966. Menurut Tap MPRS tersebut bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional. Oleh sebab itu, maka politik luar negeri RI yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Orde baru adalah sebutan yang diberikan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru dimulai sejak tahun 1966 untuk menggantikan orde lama yang merupakan masa pemerintahan pimpinan Presiden Soekarno dan berlangsung sebelum Era Reformasi. Yang dimaksud dengan Orde Baru adalah suatu penataan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan kembali berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sebab pada saat akhir masa pemerintahan Orde Lama, berkembangnya ideologi komunis telah mengancam keutuhan bangsa dan ideologi Pancasila persisnya ketika terjadi peristiwa G30S PKI. Awal masa pemerintahan Orde Baru (Orba) dimulai ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Jendral Soeharto lewat Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada masa Orba banyak kebijakan yang memberi pengaruh terhadap situasi negara kita saat ini dalam berbagai bidang, dan salah satunya adalah kebijakan politik yang dilakukan di lingkup dalam negeri dan luar negeri. Berikut ini adalah beberapa kebijakan politik pada masa orde baru.

1. Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet pertama yang dibentuk pada masa peralihan kekuasaan dari Orla ke Orba adalah Kabinet Ampera. Tugas dari kabinet ini adalah menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk melakukan pembangunan nasional. Program kabinet Ampera yang dikenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yaitu:

Memperbaiki sandang dan pangan anak

Menyelenggarakan pemilu dalam batas waktu yang sudah ditetapkan yaitu pada tanggal 5 Juli 1968.

Melakukan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional

Melanjutkan perjuangan anti penjajahan dan kolonialisme dalam segala bentuk

2. Penyelenggaraan pemilu tahun 1971

Pelaksanaan pemilu ini diatur lewat sidang istimewa MPR di tahun 1967 yang hasilnya menetapkan bahwa pemilu akan dilakukan pada tahun 1971. Berbeda dengan pemilu pada masa orde lama di tahun 1955, ada satu partai politik yang selalu mendominasi kemenangan sejak tahun 1971 yaitu Golkar pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Ketahui sejarah pemilu 1955 dan pemilu pada masa orde lama.

3. Penyusutan parpol

Partai politik disederhanakan dan disusutkan jumlahnya menjadi hanya tiga yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari Nadhlatul Ulama (NU), Parmusi, Perti, PSII, dan Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI dan Parkindo. Ketahui sejarah partai Golkar, sejarah partai PPP dan sejarah partai PDIP.

4. Adanya dwifungsi ABRI

Kebijakan politik pada masa orde baru ini membuat ABRI memiliki dua fungsi atau peran ganda yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan juga kekuatan sosial politik. Dalam bidang sosial politik, ABRI diarahkan untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional, memiliki wakil di MPR pada Fraksi ABRI, sehingga kedudukan ABRI pada masa Orba sangat dominan.

5. Penyusunan P4

Kebijakan politik pada masa orde baru melibatkan penyusunan P4. P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang juga dikenal dengan istilah Ekaprasetia Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila, juga diberikan penataran P4 untuk pegawai negeri sipil.

6. Indonesia kembali masuk PBB

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan Sejarah berdirinya PBB pada 7 Agustus 1965 ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia. Pada saat itu Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga pemerintah RI tidak setuju dan keluar dari keanggotaan PBB. Keputusan ini berdampak besar sehingga Indonesia terkucil dari pergaulan dunia internasional dan mengalami kesulitan ekonomi serta kesulitan dalam berpolitik dunia.

Situasi ini melahirkan salah satu kebijakan politik pada masa orde baru untuk luar negeri dengan kembali masuk ke keanggotaan PBB sesuai dengan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966 keanggotaan Indonesia di PBB kembali aktif. Hal ini juga terjadi karena banyak peran PBB untuk Indonesia, misalnya mengakui secara de facto dan de jure kemerdekaan Indonesia dan juga mengembalikan Irian Barat kembali ke bagian RI setelah perjuangan pembebasan Irian Barat yang penuh pengorbanan.

7. Memulihkan hubungan diplomatik

Terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang dipicu oleh penerbitan Dwikora pada 3 Mei 1964 oleh Presiden Soekarno. Dwikora adalah pernyataan perang terhadap Malaysia sehubungan dengan batas negara yang ada di pulau Kalimantan. Thailand sebagai pihak ketiga yang saat itu dikenal sebagai Muangthai membantu mengakhiri konfrontasi. Untuk memulihkan hubungan diplomatik yang rusak karena konflik tersebut, penanda tanganan perjanjian antara Indonesia dengan wakil Adam Malik dan Malaysia yang diwakili Tun Abdul Razak dilakukan pada 11 Agustus 1966 di Jakarta. Begitu juga dengan pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura lewat pengakuan akan sejarah kemerdekaan Singapura yang terjadi pada tanggal 2 Juni 1966. Pengakuan tersebut dilakukan kepada Perdana Menteri Lee Kwan Yeuw.

8. Memutuskan hubungan dengan RRC

Berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang pro kepada RRC dan berporos pada Beijing sehingga menyebabkan paham komunis tumbuh subur di Indonesia, kebijakan politik masa orde baru justru memutuskan hubungan dengan RRC. Kebijakan politik Indonesia tidak lagi berjalan dengan bebas dan aktif seperti sebelumnya, maka pemerintah Orba mengambil tindakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC dan meniadakan segala hal yang berbau Cina di Indonesia.

9. Memperkuat kerjasama

Beberapa usaha kebijakan politik pada masa orde baru dalam lingkup regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah RI untuk memperkuat hubungan dengan negara - negara tetangga yaitu:

Ikut serta dalam pembentukan ASEAN sebagai salah satu negara pendiri ASEAN selain Thailand, Malaysia, Singapura dan Flipina.

Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian

Ikut ambil bagian dalam KTT non blok

Berperan serta dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Ikut serta dalam berbagai organisasi internasional seperti CGI, APEC, OPEC dan lainnya.

10. Bergabungnya Timor Timur

Ketika Indonesia merdeka, Timor Timur yang jaraknya sangat dekat dengan Indonesia masih menjadi jajahan bangsa Portugis. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi Nusa Tenggara Timur dan Barat yang letaknya dekat dengan Timor Timur. Terlebih setelah kudeta di Portugis pada 1974, pergolakan di Timor Timur terus terjadi dan menyebabkan beberapa pihak ingin bergabung dengan Indonesia. Keinginan itu disampaikan secara resmi pada tanggal 7 Juni 1976. 10 hari kemudian Presiden Soeharto memutuskan penggabungan Timor Timur ke Indonesia yang menjadi propinsi ke 27. Walaupun demikian, Fraksi Fretelin terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, hingga pada tahun 1999 ketika Orba berakhir rakyat Timor Timur melakukan referendum untuk lepas lagi dari RI dan mendirikan negara sendiri yang berdaulat.

Kebijakan politik masa orde baru ini tidak saja membawa berbagai penyimpangan, namun di balik itu semua tetap ada kelebihan yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang cukup maju di mata internasional dan pada berbagai bidang. Mengetahui apa dan bagaimana kebijakan politik pada masa orde baru sangat berguna untuk belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan dan bagaimana hal tersebut diatasi serta diperbaiki di masa depan.

# data[].attributes.attachment_link.title
10 Kebijakan Politik Pada Masa Orde Baru Lengkap - Sejarah Lengkap

# data[].attributes.attachment_link.description
Orde baru adalah sebutan yang diberikan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Masa orde baru dimulai sejak tahun 1966 untuk menggantikan orde lama yang merupakan masa pemerintahan pimpinan Presiden Soekarno dan berlangsung sebelum Era Reformasi.

# data[].attributes.headline
Apa saja Perubahan yang terjadi pada masa Orde Baru

# data[].attributes.subject
Apa saja Perubahan yang terjadi pada masa Orde Baru