# data[].attributes.headline
Perkembangan Kehidupan Politik Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Perkembangan Kehidupan Politik Masa Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
1. Terbentuknya Negara Indonesia
2. Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan pemerintahan
3. Pembentukan Provinsi di Seluruh Wiayah Indonesia
4. Perubahan Fungsi KNIP
5. Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik
6. Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
7. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Yogyakarta
8. Konflik Indonesia–Belanda hingga Pengakuan Kedaulatan
9. Berdirinya Republik Indonesia Serikat
10. Pembubaran RIS dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
11. Politik Luar Negeri

# data[].attributes.headline
Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Awal Kemerdekaan 

# data[].attributes.subject
Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Awal Kemerdekaan 

# data[].attributes.body
- Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
- Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.
- Kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
- Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
- Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
- Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

# data[].attributes.headline
Faktor-faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 

# data[].attributes.subject
Faktor-faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 

# data[].attributes.body
1. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi
2. Adanya blokade ekonomi dari Belanda
3. Kekosongan kas negara

# data[].attributes.headline
Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia 

# data[].attributes.subject
Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia 

# data[].attributes.body
1. Konferensi Ekonomi Februari 1946
Hasil konferensi tersebut :
- Masalah sandang =  Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia.
- Status dan Administrasi perkebunan = Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran.
2. Adanya pinjaman nasional
3. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
4. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948
-Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi.
5. Rencana Kasimo (KasimoPlan) :
- Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA
- Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul
- Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
- Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
- Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.
6. Terbentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi(PTE)
7. munculnya Oeang Republik Indonesia (ORI)

# data[].attributes.headline
Perkembangan Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal :

# data[].attributes.subject
Perkembangan Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal :

# data[].attributes.body
1. Pada era Demokrasi Liberal yang berlangsung dari 1950-1959 ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet.
2. Banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tumpuk kekuasaan.
3. Pada masa Demokrasi Liberal , Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik.

# data[].attributes.body
1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastramojoyo II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)
7. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli1959)

# data[].attributes.headline
Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kondisi Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak buruk pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya Gerakan Banteng, Sistem Ekonomi Ali Baba, Gerakan Asaat, dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).

# data[].attributes.body
Pada sistem ekonomi ini memiliki tujuan yaitu untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Namun, program ini tidak berjalan dengan baik karena kebiasaan konsumtif yang dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Banyak yang menggunakan dana kredit tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

# data[].attributes.body
Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba” mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha nonpribumi.

# data[].attributes.body
Gerakan Asaat yang digagas oleh Mr. Asaat bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi.

# data[].attributes.body
Ketidakstabilan politik dan ekonomi menyebabkan merosotnya ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Pada awalnya kabinet menekankan pada program pembangunan ekonomi jangka pendek kemudian dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Pada bulan Mei 1956 biro ini menyusun RPLT.

# data[].attributes.body
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yaitu, tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, yang secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensil dengan Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno.