# data[].attributes.headline
-Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
-Hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Pembukan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara keduanya dapat kita lihat dari penjelasan sebagai berikut:
1. Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataa proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
2. Pemukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Ha ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.
3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terpinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut.
1. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.
2. Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.
3. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpes, perda) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.
4. Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
-Arti Penting UUD 1945 yang Memuat Kaidah Fundamental (alinea 1-4)

# data[].attributes.subject
-Arti Penting UUD 1945 yang Memuat Kaidah Fundamental (alinea 1-4)

# data[].attributes.body
Arti penting UUD 1945 dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut.

1. Alinea pertama: Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.

2. Alinea kedua: Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuranadalah haI Iain yang periu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.

3. Alinea ketiga: Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata—mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

4. Alinea keempat: Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar. Para anggota sidang membahas rancangan undang-undang daasr dalam suasana penuh rasa kekeluargaan, cermat, teliti, saling menghargai antaranggota, dan tanggung jawab. Secara lengkap, Sidang Pertama PPKI menghasilkan keputusan berikut.
1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
3. Membentuk Komite National Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

# data[].attributes.body
PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Teruachi. Namun, ternyata ada 6 orang anggota yang  yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang PPKI. Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut.
1. Soekarno (Ketua)
2. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. Soepomo (anggota)
4. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
5. R. P. Soeroso (anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
7. K.H. WaHid Hasjim (anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
9. Oto Iskandar di Nata (anggota)
10. Abdoel Kadir (anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
12. Pangeran Poerbojo (anggota)
13. Mohammad Amir (anggota)
14. Abdul Maghfar (anggota)
15. Teuku Mohammad Hasan
16. G.S.S.J. Ratulangi (anggota)
17. Andi Pangerang (anggota)
18. A.H. Hamidan (anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
20. Johannes Latuharhary (anggota)
21. Yap Tjwan Bing (anggota)
Anggota tambahan:

1. Achmad Soebardjo (Penasihat)

2. Sajoeti Melik (anggota)

3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)

4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)

5. Kasman Singodimedjo (anggota)

6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

# data[].attributes.body
Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chosakai) dibubarban. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Dokuritsu Junbi Inkai. Ada dua tugas PPKI, yaitu;
a. Tugas pertama, yaitu meresmikan Pembukaan (bahasa Belanda: Preambule) dan Batang Tuuh Undang-Undang Dasar 1945.
b. Tugas kedua, yaitu melanjutakan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

# data[].attributes.body
Secara khusus, rancangan undang-undang dasar dibahas oleh BPUPKI pada sidang keduanya tanggan 10 sampai 16 Juli 1945. Pada persidangan tersebut, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil, antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonimi dan Keuangan. Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian mengelar sidang. Panitia Hukum Dasar kemudian membentuk panitia kecil lagi. Tugasnya merancang isi undang-undang dasar. Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyahwratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa. Rancangan UUD berjumlah 42 pasal, lima pasal di antaranya aturan peralihan dengan keadaan perang dan satu pasal mengenai aturan tambahan. Pada 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah Undang-Undang Dasar diterima dalam sidang BPUPKI.

# data[].attributes.body
Konstitusi adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Undang-undang dasar antara lain memberikan kita panduan tentang bagaimana pemerintahan akan dibentuk, para pemimpin dipilih, kedudukan lembaga-lembaga negara, dan hak dan kewajiban negara. Undang-undang dasar menjadai pegangan dalam penyelanggaran pemerintahan negara. Dalam sistem hukum national, peraturan-peraturan di bawah undang-undang dasar tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar.