# data[].attributes.body
saya setuju di hukum mati kakrena mambahayakan nywa syekh ali jaber,da

# data[].attributes.body
gimana kita bikin kapok itu pelaku dengan hukum mati , denda , penjara bertahun2 / mungkin tua di penjara dalam arti seumur hidup

# data[].attributes.body
saiya SANGAT setuju bila dia di hukum mati karena tindakan itu SANGAT HINAA

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Rabu, 21 Oktober 2020 | 20:36 WIB
Oleh : Yustinus Paat / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Warga DKI Jakarta atau yang beraktivitas di Jakarta wajib menggunakan masker sesuai dengan standar dalam rangka melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 di Jakarta.

Pasal 8 ayat (1) huruf a menyebutkan setiap orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan perlindungan kesehatan individu, yang meliputi menggunakan masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya.

Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf a dinyatakan, yang dimaksud dengan "masker sesuai dengan standar kesehatan" mencakup masker bedah dan masker kain. Standar masker bedah dengan kriteria adalah Bacterial Filtration Efficiency ≥ 98; Particle Filtration Efficiency ≥ 98; dan Fluid Resistance Minimal 120 mmHg.

Sementara standar masker kain dengan kriteria menggunakan kain katun berlapis (minimal 2 lapis); mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran; kedua sisinya berbeda warna agar dapat mana bagian dalam dan bagian luar; dan mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini Perda Covid-19 menjadi regulasi yang komprehensif untuk menanggulangi dan mencegah penyebaran Covid-19 dan serta memberikan solusi atas dampak Covid-19. Ariza, sapaan akrabnya, meminta semua pihak membantu DPRD dan Pemprov DKI untuk segera mensosialisasi Perda Covid-19 kepada masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan adanya Perda yang baru ini, segera nanti para pihak, DPRD melakukan sosialisasi, kami dari Pemprov juga dengan sumber daya yang kita miliki. Tentu butuh dukungan teman-teman dari media untuk bantu, dari semuanya ormas, instansi, bahkan masyarakat juga kita minta bisa membantu sosialisasikan Perda Covid-19 ini," ujar Ariza di Balai Kota Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Perda Covid-19 ini memiliki sejumlah tujuan, yakni pertama, memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19. Kedua, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan. Ketiga, memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19. Keempat, memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat.

Kelima, membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain. Keenam, meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen penanggulangan Covid19. Ketujuh, mensinergikan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi tanggung jawab dan wewenang Pemprov DKI; hak, kewajiban, dan larangan; pelaksanaan PSBB; pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi; kemitraan dan kolaborasi; pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial; dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

"Perda ini dibuat untuk tujuan baik agar pemerintah DPRD sama-sama memiliki regulasi yang komprehensif, holistik, lengkap, dan nanti kami Pemprov akan juga mengeluarkan Pergub-Pergub untuk menjabarkan/menurunkan dari perda yang ada," pungkas Ariza.

Sumber:BeritaSatu.com

# data[].attributes.attachment_link.title
Perda Covid-19, Warga DKI Wajib Gunakan Masker Sesuai Standar

# data[].attributes.attachment_link.description
Rabu, 21 Oktober 2020 | 20:36 WIB Oleh : Yustinus Paat / YUD Jakarta, Beritasatu.com - Warga DKI Jakarta atau yang beraktivitas di Jakarta wajib menggunakan masker sesuai dengan standar dalam rangka melindungi diri dari penyebaran Covid-19. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 di Jakarta.

# data[].attributes.body
Pengunaan fasilitas umum / negara
(ZHAFA)

# data[].attributes.body
Wildan Mubarok
Tak pakai masker bisa terkena pidana

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNBC Indonesia- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33/2020 sebagai dasar hukum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di ibu kota.

Dalam aturan tersebut, Anies menegaskan, setiap orang wajib untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker di luar rumah.

"Setiap orang wajib memakai masker apabila ke luar rumah," ujar Anies dalam konferensi pers, Kamis (9/4/2020).

Anies Baswedan mengatakan peraturan gubernur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terbit dan berlaku mulai pukul 00.00 atau dini hari nanti.

Aturan PSBB dituangkan dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020. "Peraturan ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait dengan kegiatan di kota Jakarta, baik kegiatan perekonomian, sosial, budaya, keagamaan, dan pendidikan," ujar Anies.

Sanksi diatur dalam pasal 27, jika melanggar akan dikenakan sanksi pidana. Mulai dari ringan, sampai berat jika berulang. Prosesnya akan dikerjakan bersama dengan aparat penegak hukum dan memastikan ketentuan ini dilaksakan termasuk ketentuan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

"Yakni pidana 1 tahun dan denda Rp 100 juta," kata Anies.
[Gambas:Video CNBC]

# data[].attributes.attachment_link.title
PSBB Jakarta, Tak Pakai Masker Bisa Kena Pidana

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta, CNBC Indonesia- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, telah menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33/2020 sebagai dasar hukum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di ibu kota. Dalam aturan tersebut, Anies menegaskan, setiap orang wajib untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker di luar rumah.

# data[].attributes.body
pelagar tidak gunakan Masker

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
PAGARALAM POS, Pagaralam - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pagaralam bersama anggota TNI dan Polres Pagaralam, menggelar operasi yustisi Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, terhadap masyarakat yang kedapatan tidak mengenakan masker.

Dalam 2 jam berjalan, operasi yustisi berlangsung di kawasan Pasar Dempo Permai, berhasil menjaring 42 pelanggaran dari masyarakat, yang tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.

Sebagai efek jera, pelanggar di hukum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, petugas gabungan TNI, Polri dan Sat Pol PP Kota Pagaralam juga menahan e-KTP pelanggar aturan, yang kemudian untuk dicatat dan didata sesuai dengan alamat pelanggar.

"Dasar giat yustisi ini, ialah Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 30 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman, pada situasi Covid-19 di Kota Pagaralam," jelas Kasat Pol PP Kota Pagaralam Mastullah SPd MSi.

Dikatakan Mastullah, dalam Perwako Nomor 30 tahun 2020 ini, sanksi yang diberikan begitu jelas, terdiri dari sanksi administrasi, daya polisional bisa dari pemberian hukuman menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan Pancasila, push up dan sanksi sosial, berupa teguran lisan dan tertulis.

"Terakhir, ada sanksi denda yang diberlakukan, meliputi per orangan Rp50 ribu dan untuk Badan Usaha Rp250 ribu, pada Senin (17/11) kita tetapkan menerapkan sanksi-sanksi tersebut, dengan sanksi terakhir denda menjadi alternatif pilihan terakhir," imbuhnya.

Mastullah mengakui, bahwa sebenarnya bukan sanksi dendanya itu menjadi pilihan, tetapi paling tidak masyarakat kembali disiplin dan sadar, bahwa Covid-19 adalah musuh bersama, dan akan berhasil apabila masyarakat sendiri ikut bersama-sama, baik itu dari pemerintah, TNI, Polri maupun institusi lainnya, dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Pagaralam.

"Karena ada anggapan dari masyarakat, bahwa Covid-19 di Kota Pagaralam sudah tidak ada lagi atau berakhir, padahal justru sebaliknya ada tahapan, sebab di bebebara Negara termasuk di Indonesia sendiri, beberapa daerah ada peningkatan Covid-19, tapi di daerah lainnya juga justru menurun," katanya.

Untuk itulah, sambung Mastullah, Pagaralam melakukan giat yustisi, untuk menakan supaya pandemi Covid-19 bisa menurun dan habis, bahkan tidak ada lagi. "Karena selama ini, kita sudah tertekan oleh Covid-19, yang dikhawatirkan pula nanti perekonomian kita menjadi terganggu, yang pada akhirnya pula masyarakat dan kita semua juga yang akan rugi, jadi giat ini akan diadakan 10 hari kedepan, untuk mengajak masyarakat menerapkan disiplin Prokes Covid-19," ungkapnya.

Di hari pertama giat yustisi sendiri, tambah Mastullah, setidaknya tercatat ada 42 orang yang terjaring, dengan pelanggaran tidak menggunakan masker. "Yang masuk ke dalam catatan kita itu, ada sekitar 42 orang yang semuanya sudah tercatat. Dan telah kita berikan sanksi. Harapannya, agar masyarakat kembali sadar bahwa giat ini, adalah salahsatu cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dengan tetap wajib menggunakan masker dimana pun berada. Utamanya, pada tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian," harapnya. (Cg09)

# data[].attributes.attachment_link.title
Jaring 42 Pelanggar Tidak Gunakan Masker

# data[].attributes.attachment_link.description
PAGARALAM POS, Pagaralam - Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaralam melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Pagaralam bersama anggota TNI dan Polres Pagaralam, menggelar operasi yustisi Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, terhadap masyarakat yang kedapatan tidak mengenakan masker.

# data[].attributes.body
Fabian 8C

# data[].attributes.attachment_link.title
Berita Terkini Hari Ini, Data Covid-19 Di Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Kumpulan Berita Terkini Hari Ini, Data Covid-19 Di Indonesia

# data[].attributes.body
Ahmad Rafi 8C

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta akan segera disahkan di DPR. RUU Cipta Kerja akan berdampak pada banyak sendi pelaku usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM yang selama ini menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19, diharapkan akan segera bangkit dengan disahkannya RUU Cipta Kerja.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan, melalui RUU Cipta kerja diharapkan akan mendongkrak keberadaan UMKM sehingga menjadi lebih eksis dalam perekonomian nasional terutama di masa pandemic seperti sekarang.

"RUU Cipta Kerja memberikan berbagai insentif dan kemudahan atau stimulus sehingga membuka peluang bagi sektor UMKM untuk lebih berkembang," kata anggota Panja yang juga anggota Komisi XI ini, Kamis (1/10).

Dengan berkembangnya UMKM diharapkan peran sektor ini sebagai penyangga utama perekonomian nasional semakin kuat sehingga dampak lebih dalam ancaman resesi yang diprediksi akan terjadi di Indonesia dapat diminimalisasi.

Beberapa stimulus bagi UMKM yang tertuang di RUU Cipta Kerja misalnya memberikan kesempatan sektor usaha tumbuh lebih cepat melalui kemudahan perizinan. Pengembangan sektor UMKM melalui RUU Cipta Kerja ini akan mengarahkan pada penyederhanaan perizinan bagi UMKM, misalnya kegiatan UMKM yang berdampak lingkungan juga akan dibantu pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

RUU Cipta Kerja diyakini bisa memberi manfaat bagi sektor usaha yang selama ini mengalami kendala. Antara lain izin yang berbelit-belit, izin yang terlalu banyak, proses terlalu lama dan biaya tinggi.

RUU Cipta memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendirikan PT. Caranya, dengan menghapuskan persyaratan modal Rp50 juta. Cukup satu orang pelaku sudah bisa mendirikan UMKM berbadan hukum PT. Selain itu, dalam mendirikan PT tidak memerlukan akta notaris pendirian perusahaan, hanya membutuhkan pernyataan perseroan yang dilakukan secara elektronik dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Pendekatan RUU Cipta Kerja dalam izin berusaha adalah "risk based approach" (pendekatan berbasis risiko). Sedangkan selama ini pendekatannya adalah "lisence based approache" (pendekatan berbasis izin) yang berlapis-lapis, baik tingkat kantor administrasi maupun tingkat regulasi.

"Dengan semakin mudahnya izin serta semakin murahnya biaya-biaya untuk mengurus izin itu membuat sektor usaha kembali bergairah," kata Andreas

RUU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan perizinan tunggal. NIB ini berlaku untuk beberapa kegiatan seperti perizinan usaha, izin edar, SNI dan sertifikasi jaminan produk halal.

Secara spesifik RUU Cipta Kerja juga mengatur agar investasi yang masuk pada sektor UMKM diarahkan melalui kemitraan, sehingga keberadaan usaha skala besar bersinergi dengan pelaku UMKM. Efek lebih luas adalah meningkatkan daya saing UMKM sehingga kompetitif di pasar yang lebih luas.

Realisasi konkret kemitraan dengan UMKM ini antara lain m program pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, di bidang produksi hingga pemasaran. Melalui RUU Cipta Kerja tersebut, sektor UMKM juga akan mendapat kepastian lokasi usaha di tempat fasilitas publik seperti rest area jalan tol yang selama ini didominasi usaha besar.

Akses pembiayaan yang selama ini menjadi kendala utama pelaku UMKM juga tak luput dari misi RUU ini, di antaranya fasilitas kemudahan pada akses pembiayaan.

"Kebijakan diarahkan agar usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit sehingga lembaga pembiayaan akan melihat aspek kelayakan usahanya, tidak lagi lagi sekedar berorientasi jaminan.Bahkan akan disediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK," papar Andreas.

Pada RUU ini juga menyiapkan insentif di bidang perpajakan bagi UMKM berupa kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan. "Selain itu, kendala pemasaran yang selama ini menjadi salah satu hambatan UMKM juga menjadi perhatian khusus melalui perluasan akses pasar. UMKM akan diupayaklan mendapat akses pasar yang pasti untuk pemasaran produk dan jasa mereka misalnya akses ke bagian pengadaan barang dan jasa pemerintah, kementerian dan lembaga, serta BUMN.

"Berbagai insentif serta fasilitas kemudahan bagi UMKM dalam RUU Cipta Kerja tersebut menunjukkan keberpihakan penuh pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia," katanya.

Ia menambahkan tentang perlakuan yang setara bagi koperasi, yakni, pengecualian SHU (Sisa Hasil Usaha) koperasi sebagai obyek pajak.

"Dengan demikian dapat mendorong koperasi untuk lebih berperan aktif pada kinerja perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan anggota," ungkap fungsionaris Partai Banteng itu.

Menurutnya beberapa hal terkait penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, penguatan dan pemberdayaan terhadap UMKM dan koperasi.

Ia mengatakan tentang pemuatan pengaturan, yakni kriteria UMKM, pentingnya basis data tunggal UMKM, pengelolaan terpadu UMKM dan pembinaan, kemudahan persiapan usaha UMKM, kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi. Selain itu, ada kebijakan untuk alokasi UMKM, perlakuan khusus kepada infrastruktur publik, yaitu jalan tol, area, rest-area, pelabuhan, dan lain-lain.

# data[].attributes.attachment_link.title
RUU Cipta Kerja Segera Disahkan, Ini Dampaknya Buat UMKM

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta akan segera disahkan di DPR. RUU Cipta Kerja akan berdampak pada banyak sendi pelaku usaha termasuk kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM yang selama ini menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19, diharapkan akan segera bangkit dengan disahkannya RUU Cipta Kerja.

# data[].attributes.body
Tiara zahsy 8B
Cara hindari covid pada saat Berpergian Menggunakan pesawat

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Liputan6.com, Jakarta - Aktivitas penerbangan berangsur pulih seiring masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19. Kendati masih ada sejumlah pembatasan, sebagian orang mulai bepergian menggunakan pesawat.

Sejumlah bandara mulai sibuk setelah beberapa bulan terdampak pandemi Covid-19. Namun, protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat.

Upaya pencegahan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 diterapkan di lingkungan bandara, termasuk di dalam pesawat. Semua harus mengikuti protokol kesehatan tanpa terkecuali.

Berikut tips menghindari Covid-19 saat Anda bepergian dengan pesawat. Simak dalam Infografis berikut ini:

# data[].attributes.attachment_link.title
INFOGRAFIS: 6 Cara Hindari Covid-19 Saat Bepergian dengan Pesawat

# data[].attributes.attachment_link.description
Liputan6.com, Jakarta - Aktivitas penerbangan berangsur pulih seiring masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19. Kendati masih ada sejumlah pembatasan, sebagian orang mulai bepergian menggunakan pesawat. Sejumlah bandara mulai sibuk setelah beberapa bulan terdampak pandemi Covid-19. Namun, protokol kesehatan tetap diberlakukan secara ketat.

# data[].attributes.headline
Kapan vaksin untuk virus corona ada dan diedarkan

# data[].attributes.subject
Kapan vaksin untuk virus corona ada dan diedarkan

# data[].attributes.body
Nusaibatul Hima kelas 8B

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit Covid-19 mewabah dengan sangat cepat. Semenjak World Health Organization (WHO) mendeklarasikan Covid-19 sebagai pandemi, semua mata tertuju pada pengembangan vaksin.

Sebab, hanya vaksin yang bisa mencegah seseorang terhindar dari sebuah penyakit.

WHO menyebutkan saat ini terdapat 20 perusahaan yang berlomba menciptakan vaksin Covid-19. Empat di antaranya menjadi kandidat kuat karena telah dites pada hewan.
Baca juga: Sejauh Mana Perkembangan Obat dan Vaksin Covid-19? Ini Detailnya
Satu di antara empat calon vaksin tersebut dibuat oleh Moderna, perusahaan bioteknologi berbasis di Boston, AS. Calon vaksin ini akan segera diuji pada manusia dalam waktu dekat.

Percepatan pembuatan vaksin ini sebagian besar bisa terwujud karena China yang cepat menemukan materi genetik virus SARS-CoV-2. China menyebarkan runutan materi genetik ini pada Januari.

Tak ada yang menyangka pandemi saat ini disebabkan oleh salah satu jenis virus corona. Para ahli memprediksikan pandemi akan lebih mengarah pada flu sebagai sumber penyakitnya.

"Waktu pengembangan kandidat virus ini banyak dihabiskan untuk mempelajari bagaimana cara mengembangkan vaksin untuk virus corona yang lain," tutur Richard Hatchett, CEO dari Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi) yang berbasis di Oslo, Norwegia.
Baca juga: Pembuatan Vaksin atau Obat Covid-19, Mana yang Akan Selesai Duluan?
Virus corona yang lain mengacu pada SARS-CoV-2. Sementara dua virus corona sebelumnya yang juga dikenal adalah MERS dan SARS.

Melansir The Guardian, Minggu (29/3/2020), dalam dua kasus virus corona sebelumnya, vaksin dikembangkan usai outbreak berakhir. Perusahaan Moderna sendiri meneliti vaksin untuk MERS lebih dulu lewat US National Institute of Allergy and Infectious Diseases di Bethesda, Maryland.

"Akselerasi dalam proses ini sangat dramatis. Dimulaid ari SARS, kemudian MERS, kemudian digunakan untuk Covid-19," tutur Dr Maria Van Kerkhove, Techical Lead dari WHO Emergencies Program seperti dikutip dari CNBC.
Baca juga: Harapan Baru, AS Mulai Uji Coba Vaksin Corona Covid-19 pada Manusia
Namun, WHO mengingatkan butuh waktu lama untuk vaksin tersedia untuk keperluan publik. Para ilmuwan mengatakan uji klinis dan keamanan membutuhkan waktu sedikitnya 18 bulan.

Prinsip dasar vaksin

Semua vaksin memiliki prinsip dasar yang sama. Vaksin memasukkan bakteri patogen ke dalam sistem imun manusia (biasanya dalam bentuk suntikan atau dosis rendah), kemudian mengambil antibodi akibat patogen tersebut. Antibodi tersebut yang akan menangkal virus untuk kembali masuk.

Secara tradisional, imunisasi dilakukan dengan cara memasukkan virus yang sudah dilemahkan melalui proses kimia. Dosis yang tinggi atau beberapa kali injeksi memungkinkan seseorang mendapatkan proteksi tinggi terhadap sebuah virus.

Pixabay Ilustrasi pemberian vaksin.

Tes klinis, yang merupakan bagian paling vital dari pengembangan vaksin, melewati tiga tahapan. Pertama adalah memberikannya kepada beberapa lusin relawan yang sehat untuk mengetes keamanan vaksin tersebut.

Tahap kedua menggunakan ratusan relawan yang terkena penyakit bersangkutan, untuk membuktikan seberapa efektif vaksin tersebut. Sementara tahap ketiga, vaksin disuntikkan kepada beberapa ribu orang yang mengidap penyakit bersangkutan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kapan Vaksin Corona atau Covid-19 Siap Diedarkan?

# data[].attributes.attachment_link.description
Percobaan pada manusia akan segera dimulai. Namun, masih ada beberapa kendala sebelum vaksin diedarkan dalam skala global.

# data[].attributes.body
nusaibatul hima 8B,setuju dengan hal hal tersebut,pelaku harus melakukan hukuman tersebut karena hal yg dilakukan sangat berbahaya kepada syekh Ali Jabber

# data[].attributes.body
Setuju, karena ia mencoba melakukan kekerasan dan hal tersebut bisa mengancam nyawa syekh ali jabber