# data[].attributes.body
Adanya perbedaan standar akuntansi di tiap negara sehingga dibutuhkannya standar internasional atau penyama rataan standar akuntansi secara global

# data[].attributes.body
Financial reporting mencakupp tidak hanya laporan keuangan tetapi juga informasi disediakan oleh sistem akuntansi

Tujuan financial reporting untuk pengambilan keputusan oleh investor kreditur dan  lain2 atau memberikan informasi yg bermanfaat ttg hasil usaha suatu perusahaan selama periode tertentu, entity perspective, decision usefulness

Setelah tujuannya laporan keuangan jugamemiliki kualitas dan standar internasional (iasb,ifrs,iasc,fasb)

Dalama proses pembuatan IFRS ada tahapan yg dilakukan iasb, yaitu
1. Melakukan riset
2. Mendengarkan pendapat dri para pelaku usaha, investor dll
3.mengindentifikasi topik yg dirasa penting
4.mengevaluasi respon terkair hasil riset dan mengevaluasi respom terkait draft yg dikeluarkan

# data[].attributes.body
Pada sesi 1 saya belajar mengenai financial reporting. Dimana financial reporting dibutuhkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan bagi pengguna laporan keuangan (investor, kreditur, dll) dengan tujuan untuk pengambilan keputusan.
Selain itu, dalam pelaporan keuangan terdapat globalisasi standar akuntansi, dimana IASB sebagai penyusun standar akuntansi internasional. Sehingga pelaporan keuangan setiap negara memiliki standar untuk dijadikan acuan.

# data[].attributes.headline
Integrated Reporting Theories - Farhan Satria Akbar - 2301977782

# data[].attributes.subject
Integrated Reporting Theories - Farhan Satria Akbar - 2301977782

# data[].attributes.body
Farhan Satria Akbar
2301977782

Karakteristik Akutansi terbagi menjadi 3 untuk mencapai standarnya, yaitu :
1. Identifikasi
2. Dapat Diukur dan,
3. Komunikasi

Capital Allocation Process
1. Financial Reporting ,
User dapat melihat keputusan dan memenuhi informasi bagi penyandang dana
2. User ( Present & Potential)
3. Capital Allocation,
Alokasi modal adalah tentang di mana dan bagaimana chief executive officer (CEO) perusahaan memutuskan untuk membelanjakan uang yang diperoleh perusahaan. Alokasi modal berarti mendistribusikan dan menginvestasikan sumber daya keuangan perusahaan dengan cara yang akan meningkatkan efisiensinya, dan memaksimalkan keuntungannya.

Contoh Alokasi Modal
Pemenang hadiah Nobel Franco Modigliani dan Merton Miller mengidentifikasi laba atas investasi (ROI) sebagai kontributor signifikan terhadap nilai pemegang saham. Sebuah perusahaan dapat meningkatkan ROI dengan membuat peningkatan profitabilitas dan memilih untuk menginvestasikan dananya dengan hati-hati. Untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengubah modal menjadi laba, orang akan melihat pengembalian modal yang diinvestasikan (ROIC).

High Qualitus Standard harus memenuhi syarat dibawah ini :
1. Kualitas standar akuntansi yang tinggi sama dengan Standard Setting Body yang tinggi
2. Konsistensi dan Intepretasi
3. Common Disclosure
4. Quality Auditing Standard dan Practices yang meningkat
5. Meninjau regulasi dan Enformcent
6. Edukasi dan Pelatihan partisipan pasar
7. Ekesitensi Reporting Business Language (XBRL)
8. GCG dan Legal Framework

Identifikasi Major Policy dan Standard setting Process
1. IFRS
2. Digunakan bagi Foreign Exchange
3. digunakan oleh 149 Negara
4. Terdapat Bagan mulai dari IFRS Foundation hingga ke IFRS

# data[].attributes.body
Dalam sesi 1 ini saya mempelajari tentang pentingnya Financial reporting; adanya standar internasional pelaporan keuangan (IFRS), history of accounting, karakteristik-karakteristik akuntansi (cara identifikasi, record, sampai dengan mengkomunikasikan laporan keuangan), conceptual framework. perlu adanya Standar akuntansi keuangan yang digunakan di setiap negara dengan acuan atau standar internasional

# data[].attributes.body
Dalam sesi 1 ini saya mempelajari terkait IFRS, Financial reporting challenges, Bursa Global, Karakteristik Akuntansi, Perkembangan Accounting.

# data[].attributes.body
karakteristik akuntansi, capital allocation proses, standar Akuntansi yang berbeda-beda disetiap negara, bursa global,  financial reporting challenges.

# data[].attributes.body
Perkembangan accounting, Bursa global (financial market), proses dan teori akuntansi yang dipakai saat ini, IFRS, Financial reporting challanges

# data[].attributes.body
Dalam sesi 1 ini saya mempelajari tentang capital allocation process, karakteristik akuntansi, IFRS, bursa global, standar internasional dalam pelaporan keuangan serta financial reporting challenges.

# data[].attributes.body
Dari pelajaran hari ini, saya menjadi tahu bahwa standar dan ketentuan yang ada pada tiap negara berbeda-beda, oleh karena itu, diperlukan adanya basis standar yang secara internasional dapat dijadikan acuan.

Selain itu, fungsi financial reporting yakni "decision-usefulness" juga terhighlight pada sesi ini, dimana tujuan utama pelaporan keuangan adalah agar dapat dijadikan input atau bahan pertimbangan oleh penyedia dana (lender, investor, creditor).

Globalisasi standar akuntansi juga diperlukan agar terciptanya interpretasi yang konsisten atas laporan keuangan yang diprovide perusahan (agar financial reporting dapat dipahami oleh berbagai pihak secara global).

Proses pencetusan standar dilakukan dengan berbagai proses identifikasi, analisa serta diskusi dari pembuat standar (IASB).

# data[].attributes.body
Pada sesi ini mempelajari mengenai unsur dan kegunaan dari laporan keuangan kepada para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan pihak lainnya, dimana berisi mengenai informasi yang relevan dan memadai sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan, khususnya dalam mengalokasikan penggunaan dana dengan efektif (capital allocation).
Tentunya dalam penyusunan laporan keuangan, para akuntan membuatnya berdasarkan pada standar akuntansi, dimana di Indonesia sendiri menggunakan PSAK yang terkonvergensi ke aturan IFRS.
Membahas lebih lanjut, proses penyusunan SAK tersebut tentu membutuhkan waktu agar dapat menjadi pedoman yang transparan serta memikirkan seluruh pihak dalam dunia industri seperti praktisi, akademisi, hingga pasar keuangan. PSAK disusun dan disahkan oleh DSAK IAI, dimana dalam badan organisasi profesi tersebut terdiri dari berbagai pihak professional yang beragam agar dapat memberikan berbagai perspektif yang menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak.
Adapun, pada awalnya Indonesia menggunakan ketentuan PAI berbasis GAAP (1973), dimana pada waktu tersebut juga lahirlah IASC yang berubah menjadi IASB sebagai badan yang menghasilkan standar akuntansi internasional.

# data[].attributes.body
Bursa global, karakteristik akuntansi, standard internasional dari pelaporan keuangan, IFRS, dan financial reporting challanges.

# data[].attributes.body
Saya mempelajari mengenai :
- Global market bagaimana setiap bursa memiliki peraturan tersendiri berdasarkan negaranya masing-masing.
- Karakteristik akuntansi (identification, measurement, communication).
- Kegunaan Financial reporting agar terjadinya capital allocation proses dimana suatu perusahaan dapat menginvestasikan dana lebihnya ke perusahaan yang benar.
- History of Accounting.
- High.quality standards.
- Kegunaan IFRS (Objective).
- Financial Reporting Challanges.

# data[].attributes.body
Diperlukannya standar dalam pelaporan keuangan, untuk mencapai tujuan LK sendiri yaitu pengambilan keputusan dalam proses Capital Allocation.

Capital Allocation terjadi dikarenakan terdapat orang yang memiliki dana yang lebih yang perlu dialokasikan, serta orang yang membutuhkan dana tersebut.

Pasar Kuangan adalah tempat dimana instrument keuangan seperti saham, obligasi diperdagangkan.
I=
IFRS adalah suatu standar yang diadopsi oleh lebih dari 140 negara. Terkecuali USA, karena USA sudah memiliki standar mereka sendiri yang dianggap lebih mewaliki kepentingan mereka.

# data[].attributes.body
Beberapa variabel yang mempengaruhi nilai CSP (Corporate Social Performance) adalah sistem politik, hukum (perlindungan shareholder, tingkat korupsi, pandangan negara baik itu sayap kiri atau kanan), sumber daya manusia, ekonomi, sistem budaya, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat sistem institusional merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi variasi CSP dengan sistem politik menjadi faktor paling penting dan sistem keuangan menjadi yang paling tidak penting dalam hal perkiraan efek ekonomi.

# data[].attributes.body
Korporasi semakin dihadapkan dengan masa lalu mereka sendiri yang terkadang tidak nyaman terkait kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam artikel ini penulis memperkenalkan teori sejarah untuk analisis insiden masa lalu dari pelanggaran korporasi dan mengusulkan kriteria untuk mengevaluasi wacana semacam itu berdasarkan legitimasi klaim dan tingkat keterlibatan perusahaan, dan dibahas konsekuensi yang berbeda pada legitimasi perusahaan dan intensitas kontes narasi.
Pemahaman historis tentang CSR dapat memandu perusahaan dalam memikirkan warisan mereka—yaitu, narasi yang mereka tinggalkan untuk penerus mereka dan masyarakat pada umumnya. Masa kini akan menjadi masa lalu dan mungkin memicu pertanyaan yang sama yang diajukan hari ini tentang masa lalu kita sendiri. Masa lalu bisa menjadi guru yang hebat bagi mereka yang mau menjadi muridnya.

# data[].attributes.body
Pada awalnya, CSR report bukanlah suatu hal yang diwajibkan pemerintah atau bersifat sukarela. Tetapi, adanya peningkatan tekanan dari masyarakat supaya perusahaan dapat bertanggung jawab secara sosial dengan melaporkan aktivitas bisnisnya membuat mandatory CSR ini muncul. Meskipun sudah menjadi hal yang diwajibkan, tetap saja ada perusahaan yang tidak melaporkan CSR nya karena alasan biaya yang tinggi (baik dalam pengungkapan maupun untuk memperbaiki peralatan perusahaan yang sudah kurang layak pakai), sanksi yang masih belum tegas apabila tidak membuat pelaporan, dan adanya pilihan dari pemerintah agar perusahaan tidak membuat laporan CSR dan bisa diganti dengan memberikan penjelasan kenapa pihak manajemen tidak melakukan pelaporan. Mandatory CSR membuat perusahaan melaporkan kondisi keberlanjutan (sustainability) dari perusahaan. Tetapi, pengungkapan ini membutuhkan biaya besar sehingga dapat mempengaruhi anggaran perusahaan juga dan nantinya mempengaruhi value pemegang saham juga.

Penetapan mandatory CSR ini menyebabkan 2 kemungkinan skenario, yaitu pada perusahaan yang awalnya melaporkan ESG pada tingkat yang minim akan meningkat dan perusahaan yang sudah mengungkapkan dengan baik maka akan terus meningkatkan pengungkapannya.

# data[].attributes.body
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Corporate Social Performance dari suatu perusahaan. Menurut saya sangat menarik untuk mempelajari detail dari setiap poin-poin faktor tersebut.

# data[].attributes.body
Menurut saya sangat menarik mempelajari pengaruh sejarah terhadap tindakan CSR dari perusahaan. Memang sejatinya masyarakat itu kejam, sehingga hal-hal yang sudah lalu pun sangat bisa mempengaruhi langkah perusahaan kedepannya.

# data[].attributes.body
Journal ini membahas mengenai penemuan bahwa variasi dalam lembaga-lembaga tingkat nasional bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi CSP (Corporate Social Performance). Ada faktor lain yang dilihat dari penentu seperti tingkat perusahaan dan industri. Contoh faktor-faktor tersebut adalah : tingkat korupsi, tingkat politik, tingkat perlindungan shareholder.

# data[].attributes.body
Journal yang telah dipresentasikan ini membahas mengenai pengaruh masa lalu perusahaan, respons perusahaan terhadap hal tersebut, dan legitimasi mereka di masa lalu. Legitimasi klaim atas narasi historis perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti  besar pengaruh dan seberapa lama dampak negatif dari peristiwa tersebut bertahan di masyarakat, tekanan institusional (contohnya lembaga pemerintah) di masa lalu ketika peristiwa tersebut terjadi, serta apakah klaim tersebut masu akal dan dapat dibuktikan.

# data[].attributes.body
Artikel ini membahas mengenai Corporate Social Performance (CSP) dan faktor apa saja yang mendorong perusahaan untuk melakukannya serta membahas juga peran serta dari lembaga negara yang diselidiki secara empiris mengenai dampak lembaga negara pada kinerja sosial perusahaan (CSP) yang didasari oleh penelitian “National Business Systems” yang ditulis oleh Whitley pada 1997.

Hasilnya pun menunjukkan bahwa sistem politik, diikuti oleh sistem tenaga kerja dan pendidikan, dan sistem budaya adalah kategori lembaga NBS yang paling penting yang berdampak atau memiliki pengaruh signifikan pada CSP. Menariknya, sistem keuangan tampaknya memiliki dampak yang relatif kurang signifikan. Artikel ini juga akan membahas implikasi untuk penelitian, praktik, dan pembuatan kebijakan.

# data[].attributes.body
Berdasarkan jurnal ini, terdapat beberapa variable yang mempengaruhi Corporate Social Performance (CSP) yaitu sistem politik, hukum, education dan labor system (SDM), ekonomi, cultural system, dan sebagainya. Hasil dari jurnal ini yaitu sistem politik dengan undang-undang yang mendorong persaingan pasar memiliki CSP yang lebih rendah; tingkat perlindungan pemegang saham tinggi memiliki CSP yang lebih rendah; negara dengan tingkat korupsi rendah memiliki CSP tinggi; negara dengan ideologi politik kiri memiliki CSP lebih rendah. Selanjutnya education and labor system, negara dengan United Labor Density lebih tinggi memiliki CSP lebih tinggi dan negara dengan ketersediaan SDM tinggi memiliki CSP lebih rendah. Selanjutnya, financial system berbasis pasar memiliki CSP lebih tinggi. Kemudian, cultural system, negara dengan tingkat individualisme tinggi dan power distance tinggi memiliki CSP lebih tinggi. Ditemukan bahwa keempat sistem institusional merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi variasi CSP dengan sistem politik menjadi yang paling penting dan sistem keuangan menjadi yang paling tidak penting dalam hal perkiraan efek ekonomi.

# data[].attributes.body
Historis mulai dari operasional hingga CSR perusahaan sangat penting baik untuk diketahui dan dipelajari maupun dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam mengambil berbagai kebijakan CSR di masa kini sehingga hal ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya khususnya dalam CSR, hal ini juga menjadi pelajaran bagi perusahaan untuk semakin berhati-hati dalam bertindak.

Selain itu, CSR dan historis penting karena hal ini menunjukkan sejauh mana perushaaan mampu memenuhi dan juga menjalankan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan juga sebesar apa legitimasi perusahaan di mata masyarakat juga didapat dari hasil CSR tersebut yang dilakukan secara sustainable pada semua pemangku kepentingan secara transparan dan adil.  Lalu dalam jurnal juga dibahas mengenai corporate engagement dalam menghadapi situasi dan kondisi di masa lalu dan contoh terkait hingga implikasi, batasan dan penelitian-penelitian terkait maupun penelitian di masa depan yang perlu diperhatikan.

# data[].attributes.body
Korporasi semakin dihadapkan dengan masa lalu mereka sendiri yang terkadang tidak nyaman terkait kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Di mana hukum berakhir, cerita tentang tindakan yang merugikan akan berlanjut di pengadilan opini publik. Tidak ada satu solusi tunggal secara keseluruhan tentang bagaimana perusahaan terlibat dalam kontes narasi atas masa lalu mereka. Contohnya, penulis menyoroti berbagai skenario dan menggambarkan bahwa jenis keterlibatan yang sama dapat memiliki efek yang berlawanan pada legitimasi perusahaan dan intensitas kontes naratif. Dalam artikel ini, penulis memperkenalkan teori sejarah untuk analisis insiden masa lalu dari pelanggaran korporasi dan mengusulkan kriteria untuk mengevaluasi wacana semacam itu berdasarkan legitimasi klaim dan tingkat keterlibatan perusahaan, dan penulis membahas konsekuensi yang berbeda pada legitimasi perusahaan dan intensitas kontes narasi.

Pemahaman historis tentang CSR dapat memandu perusahaan dalam memikirkan warisan mereka—yaitu, narasi yang mereka tinggalkan untuk penerus mereka dan masyarakat pada umumnya. Masa kini akan menjadi masa lalu dan mungkin memicu pertanyaan yang sama yang kita ajukan hari ini tentang masa lalu kita sendiri. Masa lalu bisa menjadi guru yang hebat bagi mereka yang mau menjadi muridnya.

# data[].attributes.body
Dalam jurnal ini, penulis ingin mencari tau apakah peningkatan jumlah perusahaan yang mengembangkan ESG semata-mata karena dorongan sukarela atau adanya pengaruh dari regulasi yang mewajibkan. Awalnya, sustainability report hanya bersifat voluntary. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan publik menurun dan tekanan sosial semakin meningkat sehingga terbentuklah kerangka kerja laporan keberlanjutan Global Reporting Initiative (GRI). Hasil penelitian menemukan bahwa negara yang menjadi objek penelitian tidak hanya meningkatkan level pengungkapan sustainability ketika aturan diberlakukan, namun berusaha untuk meningkatkan kredibilitas dan komparabilitas dari pengungkapan yang mengacu pada Global Reporting Initiative (GRI). Berdasarkan hasil penelitian, penerapan regulasi berdampak pada pengungkapan ESG pada treated firm; regulasi berdampak pada kredibilitas perusahaan terkait pengungkapan SR; Disclosure SR juga dapat meningkatkan dampak positif terhadap manajerial perusahaan; Pengungkapan ESG berdampak pada nilai perusahaan.

# data[].attributes.body
Dalam makalah ini, penulis memberikan bukti empiris tentang peran mendalam yang dimainkan lembaga tingkat negara dalam menjelaskan variasi CSP ini yang diukur dengan Indeks CSP yang kami buat. Dengan makalah ini, penulis memberikan kontribusi baik untuk literatur teoritis maupun empiris tentang CSP. Pertama, penulis menjawab panggilan untuk penelitian yang lebih sistematis untuk memahami spektrum yang lebih luas dari faktor-faktor yang mempengaruhi variasi CSP, serta panggilan untuk menyelidiki pengaruh variasi di lembaga tingkat nasional pada variasi CSP. Bagian teoritis dari makalah ini menarik secara ekstensif dari tetapi juga mengintegrasikan seluruh untaian teori institusional, penelitian budaya, ekonomi, dan ilmu politik untuk menyarankan mekanisme kausal spesifik melalui struktur makro, seperti institusi, berkontribusi terhadap heterogenitas CSP yang diamati di seluruh perusahaan. Penulis juga berkontribusi pada literatur yang berkembang dalam bisnis internasional (IB) yang berupaya memahami masalah keragaman institusional yang lebih luas dan implikasinya terhadap studi IB. Penulis juga mencatat bahwa perusahaan mungkin berada dalam posisi untuk mempermainkan skor CSP mereka sehingga menghasilkan hasil organisasi yang menguntungkan (misalnya legitimasi atau reputasi).

# data[].attributes.body
Perusahaan perlu memahami CSR secara historis untuk menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mencapai sustainability di masa sekarang dan masa depan. Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya di masa sekarang dapat menjadi pedoman tindakan perusahaan di masa depan karena masa sekarang akan menjadi masa lalu (historis).
Selain itu, tindakan perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya juga berfungsi agar perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, dimana legitimasi tersebut akan didapat perusahaan jika perusahaan terus bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan kepentingan stakholdernya dari waktu ke waktu.

# data[].attributes.body
Corporate Social Responsibility merupakan salah satu fokus perusahaan yang dapat mengubah pola pikir perusahaan karena berhubungan dengan stakeholder dan lingkungan. CSR dapat dinilai oleh lembaga independen seperti Kinder, Thomson Reuters Asset4, dan lainnya untuk kemudian diurutkan berdasarkan kinerja sosial perusahaan atau berdasarkan CSP (Corporate Social Performance).

Diketahui bahwa meski perusahaan beroperasi di industri yang sama, namun tergabung dalam tingkat negara berbeda dapat memiliki CSP berbeda. Contohnya, Daihatsu (Jepang) memiliki CSP yang jauh lebih rendah daripada Daimler (Jerman). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam hal seperti institusi politik, tenaga kerja dan pendidikan, keuangan, dan budaya yang berbeda.

Dari informasi di atas, ditemukan bahwa keempat sistem institusional merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi variasi CSP dengan sistem politik menjadi yang paling penting dan sistem keuangan menjadi yang paling tidak penting dalam hal perkiraan efek ekonomi.

# data[].attributes.body
Dalam artikel ini, ditemukan bahwa perusahaan yang diperlakukan secara signifikan meningkatkan pengungkapan dibandingkan dengan perusahaan kontrol. Selain itu, penulis melengkapi peningkatan pengungkapan dengan upaya untuk meningkatkan komparabilitas dan kredibilitas informasi yang diungkapkan. Efek ekonomi dari peraturan pengungkapan tampaknya positif. Menginstrumentasikan peningkatan pengungkapan karena peraturan mengungkapkan korelasi positif antara pengungkapan terinstrumentasi dan Tobin's Q. Hasilnya kuat di sejumlah besar spesifikasi dan pemeriksaan ketahanan. Sementara peraturan mungkin telah membebankan biaya pada beberapa perusahaan, perkiraan penulis menunjukkan bahwa rata-rata, efek peraturan pada perusahaan telah meningkatkan nilai daripada merusak nilai.

# data[].attributes.body
Adanya mandatory menimbulkan konsekuensi bagi perusahaan, misalnya :
Pengeluaran CSR wajib bertindak sebagai beban atas kegiatan perusahaan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, kegiatan CSR harus diintegrasikan dengan keahlian yang ada di perusahaan. Kedua, pemerintah dapat mendorong kegiatan CSR dengan membuat pengurangan pajak pengeluaran.

# data[].attributes.body
Ketika perusahaan telah memahami CSR melalui historis, maka perusahaan dapat menjadikan historis tersebut sebagai panduan bagi perusahaan dalam mencapai sustainability. Hal yang dilakukan oleh perusahaan saat ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam pemenuhan tanggung jawabnya terhadap sosial di masa depan.

# data[].attributes.body
Suatu perusahaan memiliki tanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitas yang berada dalam value chain mereka tetapi berada
di luar batasan tanggung jawab tradisional mereka.

Oleh karena itu, perusahaan harus memahami aktivitas Corporate Social Responsibility secara historis dalam aktivitas yang dilakukan dalam value chainnya, supaya perusahaan dapat lebih terarah dan memiliki acuan atau pedoman dalam mencapai sustainability serta menjadi salah satu pedoman bagi perusahaan-perusahaan lain di masa depan, karena masa kini ke depannya akan menjadi masa lalu. Oleh karena itu, perlu bagi perusahaan untuk mempelajari masa lalu untuk menerapkan sustainability supaya perusahaan lain di masa depan dapat menjadikan tindakan sustainability yang dilaksanakan perusahaan di masa sekarang sebagai pedoman di masa depan.

# data[].attributes.body
Legitimasi digambarkan secara umum sebagai persepsi atas hal yang diinginkan, pantas, bersesuaian dengan sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang terbentuk secara sosial. Legitimasi dipertanyakan ketika perilaku perusahaan menyimpang dari peraturan yang berlaku. Dalam perdebatan terkait CSR, perusahaan sering dipandang sebagai pelanggar hak asasi manusia dalam rantai pasokan global, kaki tangan rezim represif, serta penyebab bencana alam. Di sisi lain, perusahaan juga dipandang sebagai pelindung hak asasi manusia beserta hak-hak lingkungan. Meningkatnya ekspektasi terhadap keputusan perusahaan menyebabkan reaksi perusahaan terhadap kritik yang dituai mampu memengaruhi legitimasi perusahaan.
Berdasarkan jurnal ini, perusahaan perlu mengetahui dan memahami CSR secara historis untuk dapat memandu perusahaan dalam mencapai sustainability untuk penerus dan masyarakat karena masa kini akan menjadi masa lalu. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh perusahaan kini terkait dengan memenuhi tanggung jawabnya terhadap sosial bisa menjadi acuan bagi perusahaan sebagai pelajaran untuk bertindak di masa depan.

# data[].attributes.body
Penting bagi perusahaan untuk memahami CSR perusahaan secara historis untuk dapat menjadi pedoman yang memandu perusahaan dalam mencapai sustainability kedepannya, dimana apa yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya saat ini akan dapat menjadi acuan bagaimana tindakan perusahaan kedepannya. Bagaimana perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya juga berhubungan dengan legitimasi perusahaan dimana legitimasi perusahaan akan dipertanyakan ketika perilaku/tindakan perusahaan menyimpang dari aturan yang berlaku.

# data[].attributes.body
Corporate Social Performance (CSP) merupakan hasil dari pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. CSP perusahaan dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti political system, education and labor system, financial system, dan cultural system. Dalam jurnal ini, disebutkan bahwa keempat sistem ini berpengaruh secara signifikan terhadap CSP yang dilakukan oleh perusahaan. Pada political system, perusahaan akan cenderung melakukan CSP pada negara dengan tingkat korupsi dan kondisi politik yang stabil. Pada aspek education and labor system perusahaan akan cenderung melakukan CSP di negara yang memiliki serikat pekerja yang relatif banyak dan padat. Namun, CSP perusahaan akan cenderung berkurang jika negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang terampil. Pada aspek ketiga yaitu financial system, perusahaan akan cenderung melakukan CSP di negara yang memiliki sistem keuangan yang bersifat market based. Sementara itu, pada aspek terakhir yaitu cultural system, perusahaan akan cenderung melakukan CSP di negara yang memiliki tingkat individualisme yang tinggi.

# data[].attributes.body
Seiring perkembangan zaman, semakin banyak perusahaan yang menerapkan ESG (Environmental, Social, dan Governance) dalam operasional perusahaannya sebagaimana terbukti dari perusahaan di S&P 500 yang telah memiliki Board-Level Sustainability Committee dari semula hanya 5% menjadi 24% hanya dalam 5 tahun.

Berdasarkan penelitian, hal ini dikarenakan karena adanya effort untuk menghasilkan disclosure yang kredibel dan dapat dibandingkan serta karena kebijakan ESG ini menghasilkan efek ekonomis yang positif yang dinilai dari hubungan antara disclosure dengan TobinsQ yang menunjukkan regulasi ini lebih meningkatkan nilai perusahaan meski ada perusahaan tertentu yang costnya meningkat signifikan untuk memenuhi hal ini

# data[].attributes.body
Dari presentasi kelompok ini saya mendapati berbagai macam faktor yang mempengaruhi index CSP perusahaan yang dimana faktor-faktor tersebut adalah faktor seperti financial, cultural, tenaga kerja dll. Perbedaan pada faktor-faktor tersebut membuat index CSP dalam suatu negara memiliki kecenderungan yang berbeda dengan negara lainnya.

# data[].attributes.body
Sustainability Report merupakan sesuatu yang tidak wajib dan tidak bersifat mandatory, karena sifat awalnya yang dianggap voluntary. Namun seiring perkembangan teknologi, zaman dan juga meningkatnya awareness dari masyarakat global menyebabkan adanya berbagai tekanan dan juga desakan dari berbagai pihak maupun stakeholder seperti masyarakat, komunitas, pemerintah dan bahkan konsumen sekalipun, yang pada akhirnya bertujuan agar perusahaan merancang dan melaporkan sustainability report dan seiring berkembangnya waktu maka disusunlah suatu peraturan dan framework dari sustainability report yang diakui secara global melalui GRI (Global Reporting Initiative)

Selain itu adanya penelitian yang menunjukkan adanya sisi positif bagi perusahaan yang melakukan CSR dan merancang pengungkapan yaitu meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan meskipun ada beberapa perusahaan yang terdampak sisi negatifnya misalnya meningkatnya cost bagi perusahaan sejak CSR dan GRI diwajibkan.

# data[].attributes.headline
Agata Laras Permana Gita Prastiwi - 2301937431

# data[].attributes.subject
Agata Laras Permana Gita Prastiwi - 2301937431

# data[].attributes.body
Menurut saya, historis dari CSR sangat penting untuk diketahui, dipelajari, dan juga disertakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan CSR masa kini. Dengan pertimbangan bahwa peristiwa saat ini, akan menjadi masa lalu di beberapa waktu mendatang, maka penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan memahami CSR secara historis untuk dapat memandu perusahaan dalam mencapai sustainability bagi penerus mereka dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan perusahaan saat ini dengan berkaca pada CSR yang dilakukan di masa pendahulu terkait bagaimana perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya dapat menjadi acuan bagi generasi penerus yang akan mengelola perusahaan di masa mendatang dan dapat dijadikan pelajaran serta pedoman dalam pengambilan keputusan dan bertindak di masa depan.

# data[].attributes.body
Penelitian dalam jurnal ini berfokus pada apa saja yang mempengaruhi tingkat Corporate Social Performance perusahaan dan peran dari nation-level institution terhadap CSP perusahaan. Perusahaan yang berada dalam tingkat negara yang berbeda tapi beroperasi di industri yang sama dapat memiliki CSP yang sangat berbeda karena adanya perbedaan dalam berbagai faktor (sistem politik, tenaga kerja&pendidikan. sistem keuangan dan budaya) dari masing-masing negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat sistem institusional tersebut merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi variasi CSP dengan sistem politik menjadi yang paling penting dan sistem keuangan menjadi yang paling tidak penting dalam hal perkiraan efek ekonomi. Selain itu faktor-faktor lain, termasuk faktor-faktor institusional di tingkat perusahaan atau industri juga dimasukkan sebagai variabel kontrol independen dalam model empiris, yang terdiri dikategorikan dalam country controls, industry controls, dan firm controls. Untuk mencapai tingkat CSP tertentu, perusahaan harus terlebih dahulu mengadopsi berbagai praktik dan strategi CSR. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada dampak dari lembaga tingkat nasional terhadap CSP. Penelitian selanjutnya dapat berusaha untuk memahami hubungan/dampak dari lembaga tingkat nasional terhadap adopsi/implementasi praktik dan strategi CSR.

# data[].attributes.body
Saya mempelajari bahwa terdapat berbagai dampak (baik positif maupun negatif) bagi perusahaan di berbagai negara semenjak adanya pemberlakuan CSR sebagai kewajiban

# data[].attributes.body
Saya mempelajari bahwa perusahaan perlu mempelajari sejarah CSR untuk menjadi acuan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial di masa mendatang

# data[].attributes.body
Pada intinya, jurnal ini membahas mengenai bagaimana pengaruh antara masa lalu perusahaan, respons mereka terhadap masa lalu tersebut, dan legitimasi perusahaan di masa lalu. Adapun legitimasi terhadap klaim mengenai narasi historis perusahaan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tekanan institusional (lembaga pemerintah) di masa lalu ketika peristiwa tersebut terjadi, kekuatan dan seberapa lama dampak negatif dari peristiwa tersebut bertahan di masyarakat, serta apakah klaim tersebut masu akal dan dapat dibuktikan atau tidak.

Sementara itu, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap narasi historis itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, latent contest. Pada kondisi ini, perusahaan dapat mengabaikan narasi historis mereka sebab legitimasi terhadap klaim tersebut bersifat terbatas. Misalnya, terdapat tekanan institusional yang sangat kuat di masa lalu yang membatasi tindakan dan keputusan perusahaan. Kedua, communicative context. Pada kasus ini, terdapat informasi baru dan perubahan yang terjadi pada norma yang ada di masyarakat. Keberadaan kedua hal tersebut akhirnya menyebabkan legitimasi terhadap klaim historis perusahaan menjadi meningkat dan membuat perusahaan menjadi cenderung lebih sulit untuk mengelak dari masa lalunya tersebut. Ketiga, hostile contest. Pada kasus ini, legitimasi atas klaim masa lalu perusahaan relatif tinggi, sehingga perusahaan tidak dapat menolak atau melakukan konfrontasi terhadap klaiam tersebut. Sebaliknya, perusahaan harus bertindak secara aktif dan melakukan engagement yang tinggi untuk dapat mengatasi masa lalunya tersebut dan mempertahankan legitimasinya di mata masyarakat pada saat ini. Terakhir, open contest. Pada kasus ini, legitimasi atas klaim mengenai narasi historis perusahaan tidak terlalu tinggi. Namun, perusahaan berusaha untum mengantisipasi hal tersebut dengan cara, misalnya, meningkatkan transparansi pada CSR mereka. Tujuannya adalah untuk menjaga legitimasi mereka di mata masyarakat dan juga untuk mengurangi kritik yang diberikan kepada mereka yang tentunya dapat mengancam legitimasi yang dimiliki oleh perusahaan di masa kini.

Dalam jurnal ini dikatakan pula bahwa hubungan antara legitimasi klaim historis dan tingkat engagement perusahaan akan berpengaruh terhadap legitimasi perusahaan di masa sekarang dan intensitas mengenai perdebatan mengenai narasi historis tersebut. Jika perusahaan cederung menyangkal masa lalunya serta berkonfrontasi terhadap masa lalu mereka dan menolak tanggung jawab sosial yang muncul akibat masa lalu tersebut, maka hal ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan yang memiliki riwayat yang cenderung bermasalah serta menutup-nutupi masa lalu mereka akan cenderung dipandang negatif oleh publik.

# data[].attributes.body
Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Corporate Social Performance (CSP), yakni:
1. Political system: dilihat dari pengaruh tingkat persaingan, perlindungan shareholder, korupsi, dan posisi politik
2. Education and labor system: dilihat dari pengaruh tingkat pekerja dan ketersediaan SDM berkualitas
3. Financial system: dilihat dari basis sistem keuangan dan tingkat SRI
4. Cultural system: dilihat dari tingkat individualisme dan power distance

# data[].attributes.body
Sustainability merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan yang sudah tertanam dalam strategi dan operasi perusahaan. Biasanya, untuk mencapai sustainability perusahaan mulai terfokus pada tanggung jawab sosialnya (CSR) .

Sejumlah lembaga independen (Kinder, Thomson Reuters Asset4, dsb) menilai dan mengurutkan perusahaan berdasarkan kinerja sosial mereka (Corporate Social Performance / CSP). Singkatnya, Corporate Social Performance merupakan hasil kinerja sosial dari pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility perusahaan.

# data[].attributes.body
Terdapat beberapa faktor yang dinilai dapat memengaruhi kualitas dari Corporate Social Performance (CSP) atau Performa Sosial Perusahaan, yakni tingkat politik, tingkat perlindungan shareholder atau pemegang saham, tingkat ekonomi, tingkat sosial, serta tingkat korupsi.

# data[].attributes.body
Corporate Past bahwa kejadian masa lalu memiliki sifat interpretatif. Subjektivitas yang dianggap baik apabila masuk akan dan sejarawan saling menguatkan argumen satu sama lain. Akan tetapi karena kejadian di masa lalu tidak bersifat objektif dikarenakan kurangnya analisis ilmiah yang dalam, maka penerimaannya masih tidak kuat serta masih  bisa ditentang, diperiksa, bahkan digantikan oleh interpetasi baru. Oleh karena itu analisis historis merupakan proses yang berkesinambungan dan kolektif.

# data[].attributes.body
Perusahaan kini perlu mengetahui dan memahami CSR secara historis untuk dapat memandu perusahaan dalam mencapai sustainability untuk penerus mereka dan masyarakat pada umumnya karena masa kini akan menjadi masa lalu. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan akan berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawabnya secara sosial sehingga dapat menjadi acuan bagi perusahaan sebagai pelajaran untuk bertindak di masa yang akan datang.

# data[].attributes.body
Sebelumnya sustainability report tidak wajib dibuat oleh perusahaan namun seiring berjalannya sustainability report menjadi salah satu pertimbangan investasi stakeholder yang akhirnya menjadi tekanan bagi perusahaan untuk membuat sustainability report. Hal ini juga melatarbelakangi munculnya GRI (Global Reporting Standard) sebagai pedoman untuk menyusun sustainability report yang dilaporkan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana implikasi dari regulasi terhadap tingkat disclosure perusahaan, dengan fokus pada 4 negara yaitu Denmark, Afrika Selatan, China, dan Malaysia. Hasil yang didapatkan yaitu penerapan regulasi membawa efek terhadap tingkat disclosure khususnya bagi treated firms dimana regulasi ini juga meningkatkan kredibilitas dan kompabilitas perusahaan. Kemudian ditemukan juga bahwa perusahaan yang sudah memiliki high level ESG sdisclosure sebelum regulasi akan cenderung lebih menjamin informasinya dan mengadopsi pedoman pelaporan seiring diterapkannya regulasi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki low level ESG disclosure sebelum regulasi.

# data[].attributes.body
Sustainability merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan yang sudah tertanam dalam strategi dan operasi perusahaan. Biasanya, untuk mencapai sustainability perusahaan mulai terfokus pada tanggung jawab sosialnya (CSR) .

Sejumlah lembaga independen (Kinder, Thomson Reuters Asset4, dsb) menilai dan mengurutkan perusahaan berdasarkan kinerja sosial mereka (Corporate Social Performance / CSP). Singkatnya, Corporate Social Performance merupakan hasil kinerja sosial dari pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan.

Corporate Social Performance memiliki variasi cross sectional (variasi lintas lembaga tingkat negara) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya (teori kapitalisme), heterogenitas lembaga tingkat negara (nation-level institutions)  mengarah pada perbandingan keunggulan lembaga yang beroperasi di negara yang berbeda.

Kemudian, (Jones, 1999; Campbell, 2007; Matten & Moon, 2008) membuat konsep bahwa lembaga-lembaga tersebut merupakan “Sistem Bisnis Nasional / NBS” yang berbeda.

# data[].attributes.body
Pada mulanya, sustainability report tidak diwajibkan dan tidak bersifat mandatory, melainkan voluntary atau sukarela. Namun, seiring dengan berjalannya waku dan berkembangnya zaman, timbullah tekanan sosial dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder terhadap perusahaan untuk merancang dan melaporkan sustainability report atau laporan keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, dirancanglah peraturan terkait sustainability disclosure dan kerangka kerja laporan keberlanjutan yang didasarkan pada GRI atau Global Reporting Initiative.

# data[].attributes.body
Pada awalnya, pelaporan CSR bukan merupakan hal yang diwajibkan oleh regulator. Dengan kata lain, pelaporan tersebut pada awalnya bersifat voluntary. Namun, karena adanya peningkatan tekanan dari masyarakat agar perusahaan dapat bertanggung jawab secara sosial, salah satunya dengan melaporkan aktivitas bisnisnya yang berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, maka akhirnya pelaporan CSR dan sustainability menjadi hal yang diwajibkan. Hingga jurnal tersebut ditulis, terdapat 4 negara yang mewajibkan pelaporan sustainability dan SCR, yaitu China, Denmark, Afrika Selatan, dan Malaysia.

Dengan adanya mandatory CSR, secara otomatis perusahaan dipaksa untuk melaporkan kondisi sustainability perusahaan. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa perusahaan yang masih enggan untuk melaporkan hal ini, antara lain disebabkan karena biaya yang mahal (misalnya untuk mengganti mesin yang digunakan dengan mesin yang lebih ramah lingkungan); adanya sanksi yang tidak tegas; serta adanya pilihan yang diberikan oleh pemerintah agar perusahaan tidak melaporkan CSR yang dilakukan, melainkan cukup memberikan penjelasan saja mengapa manajemen tidak melaporkan hal tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa adanya regulasi berupa mandatory CSR memberikan dampak positif terhadap kualitas ESG disclosure pada treated firms. Selain itu, keberadaan mandatory disclosure ini juga terbukti membuat para perusahaan tersebut untuk akhirnya meningkatkan kredibilitas dan kompabilitas dalam laporan atau pengungkapan yang dilakukan. Melalui regulasi mandatory disclosure ini, perusahaan juga dapat memberikan informasi mengenai aktivitas CSR dan sustainability-nya sehingga menjadi lebih sesuai terhadap GRI yang merupakan guidance dalam pelaporan tersebut.

Dalam jurnal ini, mandatory CSR juga menimbulkan 2 skenario pelaporan. Pertama, perusahaan yang awalnya melakukan low level ESG disclosure akan meningkatkan penungkapan mereka. Sementara itu, bagi perusahaan yang sudah mengungkapkan ESG dengan baik sebelum adanya regulasi tersebut akan terus meningkatkan kualitas pengungkapannya sehingga menjadi semakin baik lagi. Namun demikian, aturan mengenai mandatory CSR ini dapat berdampak negatif terhadap perusahaan berupa pengeluaran biaya yang menjadi lebih tinggi. Namun, adanya mandatory CSR ini sendiri juga berdampak positif kepada perusahaan yakni berupa peningkatan reputasi dan nilai perusahaan tersebut.

# data[].attributes.body
Corporate Social Performance (CSP) perusahaan dapat diperngaruhi oleh berbagai aspek, yaitu political system, education and labor system, financial system, dan cultural system.

Dari aspek political system, CSP perusahaan lebih tnggi di negara dengan tingkat korupsi yang rendah, sedangkan CSP perusahaan lebih rendah di negara dengan peraturan yang mendorong persaingan pasar, di negara dengan peraturan yang mendorong tingkat perlindungan shareholder, dan di dengan dengan ideologi politik kiri.

Dari aspek education and labor system, CSP perusahaan lebih tinggi di negara dengan union labor density yang tinggi, sedangkan CSP perusahaan lebih rendah di negara dengan ketersediaan SDM yang terlatih dan terampil.

Dari aspek financial system, CSP perusahaan lebih tinggi di negara dengan market-based financial system, sedangkan Social Responsible Index (SRI) tidak berpengaruh pada CSP perusahaan.

Dari aspek cultural system, CSP perusahaan lebih tinggi di negara dengan tingkat individualism yang tinggi dan di negara dengan power distance yang tinggi.

# data[].attributes.body
Tujuan adanya regulator mengenai disclosure untuk meningkatkan ketersediaan informasi. Ada perusahaan menaati peraturan disclosure agar terlihat menjadi "good corporate citizens". Akan tetapi jika peraturan meningkatkan persepsi tentang isu isu ESG, maka perusahaan dapat meningkatkan komitmen terhadap transparansi, bertanggung jawab, akuntabel, dan menyesuaikan diri dengan norma dan ekspetasi masyarakat. Faktanya, Perusahaan yang mengungkapkan mengenai ESG memiliki manfaat yang lebih tinggi dalam hal produk dan reputasi dan akses keuangan. Alasan perusahaan tidak mengungkapkan informasi lebih banyak setelah peraturan diberlakukan adalah:

Peraturan > "patuhi/jelaskan" > nyatanya perusahaan memilih tidak mengungkapkan, dan yang diungkapkan hanya alasan merka tidak mengungkap data ESG

Sanksi yang tidak jelas bagi non-pengungkap dan ketidakjelasan pemantauan dan penegakan apa yang mendorong perusahaan harus meningkatkan penyingkapan ESG

Perusahaan menganggap dislosure membutuhkan biaya yang besar, sehingga memilih untuk tidak mengungkap/men-disclosure.

Tidak ada panduan jelas tentang metrik dan pengungkapan yang perlu diukur dan diungkap oleh perusahaan.

# data[].attributes.body
Ketika perusahaan telah memahami CSR melalui historis, maka perusahaan dapat menjadikan historis tersebut sebagai panduan bagi perusahaan dalam mencapai sustainability. Hal yang dilakukan oleh perusahaan saat ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam pemenuhan tanggung jawabnya terhadap sosial di masa depan.

# data[].attributes.body
Penelitian lebih fokus pada lembaga tingkat nasional karena relatif kurangnya penelitian empiris tentang masalah ini dan karena lembaga tingkat negara menjelaskan porsi yang signifikan dari total variasi dalam Indeks CSP. Sehingga, penelitian selanjutnya harus berusaha untuk memahami lebih jauh lagi bagaimana evolusi institusi tidak hanya mempengaruhi kinerja ekonomi dan sosial di tingkat perusahaan, tetapi juga dampak dari peningkatan kinerja sosial dan ekonomi di tingkat negara, dalam hal daya saing, kohesi sosial, dan keberlanjutan.

# data[].attributes.body
Legitimasi digambarkan sebagai persepsi atas hal yang diinginkan, pantas, bersesuaian dengan sistem norma, keyakinan, dan definisi yang terbentuk secara sosial.

Pada umumnya ketika perusahaan tidak melakukan tindakan seusia dengan peraturan atau tidak sustain misalnya, maka legitimasi perusahaan dipertanyakan. Ancaman legitimasi muncul dari insiden, isu, atau bahkan tingkah laku perusahaan.

2 Pandangan Etika Bisnis Perusahaan:
1. Tanggung jawab sosial bukan tanggung jawab perusahaan, tetapi tanggung jawab orang yang mendirikan perusahaan.

2. Perusahaan dianggap sebagai entitas yang terbentuk dari kesatuan anggota yang punya moral agency sehingga bisa memenuhi tanggung jawab atas tindakannya.

# data[].attributes.body
Perusahaan cenderung memiliki dorongan untuk bertanggungjawab atas social responsibility dari masa lampau, namun tetap harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam melakukannya.

# data[].attributes.body
Legitimasi itu dibangun secara sosial dan berlandaskan pada CSR politik. Legitimasi juga memiliki berbagai jenis berdasarkan pada tindakan perusahaan dari waktu ke waktu. Sehingga, tindakan perusahaan di masa lalu dapat mempengaruhi legitimasi perusahaan di masa sekarang.

Konsep legitimasi normatif adalah konsep yang tidak berlandaskan pada penilaian tentang bagaimana suatu tindakan dapat bermanfaat bagi penilai. Melainkan, cenderung mengarah pada apakah tindakan tersebut merupakan hal yang benar untuk dilakukan serta mencerminkan keyakinan tentang apakah tindakan tersebut dapat mempromosikan kesejahteraan masyarakat.

# data[].attributes.headline
Agata Laras Permana Gita Prastiwi - 2301937431

# data[].attributes.subject
Agata Laras Permana Gita Prastiwi - 2301937431

# data[].attributes.body
Peneliti meneliti kualitas Corporate Social Performance (CSP) atas beberapa faktor, seperti tingkat politik, hukum, SDM, tingkat ekonomi, tingkat sosial, cultural system, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menemukan bahwa keempat sistem institusional merupakan faktor signifikan yang mempengaruhi variasi CSP dengan sistem politik menjadi faktor paling penting dan sistem keuangan menjadi yang paling tidak penting dalam hal perkiraan efek ekonomi. Kemudian, dari hasil penelitian, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan pendekatan yang lebih dinamis agar dapat berupaya memahami bagaimana sistem lembaga yang berbeda ini berinteraksi atau berevolusi seiring berjalannya waktu sekaligus mengetahui bagaimana proses evolusi dan interaksi tersebut dapat mempengaruhi variasi CSP.

Sehingga, berdasarkan pembahasan atas artikel yang berkaitan dengan Corporate Social Performance ini saya memahami bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi CSP suatu perusahaan.

# data[].attributes.body
Negara dengan Union Labor Density yang lebih tinggi memiliki perusahaan dengan CSP Index lebih tinggi pula. Kemudian negara dengan ketersediaan SDM terlatih dan terampil yang lebih tinggi memiliki perusahaan dengan CSP Index lebih rendah. Di negara dengan sistem keuangan berbasis pasar, perusahaan yang ada di dalamnya memiliki CSP Index lebih tinggi. Social Responsible Index (SRI) tidak memiliki hubungan dengan CSP. Di negara dengan tingkat individualisme yang tinggi memiliki perusahaan dengan CSP Index lebih tinggi pula. Sedangkan negara dengan power distance lbih tinggi memiliki perusahaan dengan CSP Index lebih tinggi pula.

# data[].attributes.body
Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi nilai CSP tiap negara seperti sistem politik, hukum (perlindungan shareholder, tingkat korupsi, pandangan negara - sayap kiri atau sayap kanan), education and labor system (SDM), ekonomi (investasi tanggung jawab sosial), cultural system (tingkat individualisme, power distance), dan lain-lainnya.

Sampel, Data, Method yang diteliti. Data didapatkan dari berbagai sumber seperti Worldscope, IBES, Thomson Reuters Asset4, dan lain-lain. Sampel perusahaan di negara Jepang, AS, Inggris, Eropa, Australia, Hongkong, dan Singapura.

Result :
- Regulasi yang mendorong kompetisi, CSP lebih rendah
- Negara memiliki perlindungan shareholder, CSP lebih rendah
- Tingkat korupsi rendah, CSP tinggi
- Negara dengan Ideologi kiri, CSP rendah
- Negara yang memiliki Union labor density, CSP tinggi
- SDM yang terlatih, CSP rendah
- Negara dengan sistem keuangan basis pasar, CSP lebih tinggi
- SRI tidak ada hubungan dengan CSP
- Tingkat individual tinggi, CSP tinggi
- Power distance tinggi, CSP tinggi
- Negara yang mengalami defisit neraca, CSP tinggi
- Konsentrasi industri, CSP tinggi
- Kinerja lebih baik dan memiliki tanggung jawab sosial, CSP tinggi
- MNC tidak mempengaruhi hasil penelitian

# data[].attributes.body
Peneliti menyadari bahwa variasi dalam lembaga-lembaga tingkat nasional bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi CSP (Corporate Social Performance), melainkan terdapat faktor lain yaitu dilihat dari penentu tingkat perusahaan dan industri, diantaranya: tingkat politik, tingkat perlindungan shareholder, tingkat korupsi.

# data[].attributes.body
Faktor Yang Mempengaruhi Variasi Lintas Negara Tentang CSP:
1. Maignan dan Raltson (2002)
Mempelajari perbandingan CSP di 100 negara.

2. Aguilera et al. (2007)
Organisasi yang mempunyai sistem bisnis yang berbeda akan mengalami tingkat tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial

3. Chapple dan Moon (2005)
Menganalisis laporan CSR 50 perusahaan pada 7 negara.

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat CSP perusahaan, seperti tingkat politik, perlindungan pemegang saham, tingkat sosial dan korupsi.

# data[].attributes.body
Awalnya, laporan keberlanjutan tidak bersifat waib bagi perusahaan. Namun lama kelamaan banyak dari stakeholder merasa memerlukan laporan keberlanjutan sebagai bahan pertimbangan untuk investasi atau hal lainnya. Hal ini lah yang melatarbelakangi adanya GRI (Global Reporting Standard). Hasil penelitian terhadap 4 negara sampel adalah regulasi tidak hanya membuat treated firms meningkatkan disclosure mereka ttp jg membuat mereka berusaha untuk meningkatka kredibilitas dan komparabilitasnya.

# data[].attributes.body
terlihat bahwa treated firms atau perusahaan di keempat negara terpilih secara signifikan meningkatkan disclosurenya. peningkatan ini juga disertai dengan effort dalam menghasilkan disclosure yang kredible.

# data[].attributes.body
Dari presentasi yang diberikan, dapat dipahami bahwa kualitas Corporate Social Performance (CSP) dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat politik, tingkat perlindungan shareholder, tingkat ekonomi, tingkat sosial dan tingkat korupsi.

# data[].attributes.body
Dalam perdebatan mengenai CSR, perusahaan dipandang sebagai sumber pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan namun juga sebagai pelindung dan promotor hak asasi manusia dan lingkungan (Phillips, 2010; Schrempf-Stirling & Palazzo, 2016).
Perusahaan dihadapkan dengan peningkatan ekspektasi terkait dengan efek dari keputusan yang mereka ambil (Palazzo & Scherer, 2006).
Reaksi perusahaan terhadap kritik ini akan berpengaruh terhadap legitimasi mereka (Scherer, Palazzo, & Seidl, 2013).
Legitimasi adalah persepsi umum mengenai sesuatu sebagai hal yang “diinginkan, dianggap layak, atau sesuai dengan sistem norma, keyakinan, dan definisi yang dibangun secara sosial (Suchman, 1995: 574).

# data[].attributes.body
Intro :
- Perusahaan memiliki tanggung jawab penuh dalam menjadi target kritik atas aktivitas yang berada dalam value chain mereka tetapi berada di luar batasan tanggung jawab tradisional. Seperti Volkswagen yang mengalami kritik tersebut
CSR dan Legitimasi
- persepsi atas hal yang sesuai dengan sistem norma, nilai, keyakinan
- Dipertanyakan ketika perusahaan menyimpang dari peraturan
- Legitimasi menurun
- Perusahaan dianggap negatif karena pelanggar HAM, tapi disisi lainnya dianggap pelindung HAM. Sehingga ada ekspektasi terhadap keputusan perusahaan.
Status Moral Perusahaan
- Tanggung jawab sosial bukan tanggung jawab perusahaan
- Dianggap entitas yang moral agency

CSR dan legitimasi
- Perusahaan tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakannya masa lalu perusahaan tetapi hal tersebut mempengaruhi legitimasi perusahaan saat ini.

Contesting the Corporate Past
- Perusahaan membuat masa lalu yang bagus dimana dijadikan strategi untuk menjangkau stakeholder
- Kejadian masa lalu dianggap subjektif dan interpretatif.
- Proses yang berkesinambungan
- Kejadian masa lalu memunculkan probelmatisasi karena dipertanyakan melalui wawasan baru
- Konsep legitimasi normatif, tindakan perusahaan mencerminkan hal yang benar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Typology of narative contest
- Organisasi mencari hubungan social value yang dilakukan dengan norma yang berlaku
- Masa lalu perusahaan berpengaruh pada legitimasi perusahaan dimana diukur dengan dimensi claim legitimacy dan corporate engagement.

Claim legitimacy - masalah perusahaan menyebabkan perhatian publik dimana mengancam legitimasi perusahaan. Dibagi menjadi beberapa elemen. 1) the past institutional pressure (tekanan dari segi politik ?), 2) available knowledge of past actors (kurangnya pengetahuan CSR dan legitimasi), 3) magnitude and durability of harm, 4) receptivity within the current context (konteks masa sekarang memiliki perspektif yang berbeda), 5) history and reputation (reputasi mempengaruhi klaim), 6) plausibility of the narative (narasi perlu dianalisis secara terpercaya).

Corporate Engagement
- Berbagai engagement dilakukan untuk menanggapi masalah.
4 Narasi contestesi
- Latent contest (limited claim legitimacy, limited corporate engagement). Contoh : IBM
- Communicative contest (high claim legitimacy dan high corporate engagement). Contoh : Volkswagen
- Hostile contest (High claim legitimacy, limited corporate engagement). Contoh : Monsato.
- Open contest (Limited claim legitimacy, high corporate engagement). Contoh : Chiquita.

Implikasi Historic CSR
- Critical Historiography. Contohnya IBM (informasi kurang, argumen kurang kuat, legitimasi kurang), Volkswagen dan Chiquita (high engagement tapi transparansi parsial karena menyembunyikan beberapa informasi, kalau ketahuan bohong bakal pengaruh ke legitimasi), Monsato

- Sensitivity and historical awareness. Low engagement meningkatkan sensitivitas publik. High enangement meningkatkan sensitivitas perusahaan (memiliki kesadaran tinggi dari kesalahan masa lalu, ada pertimbangan dari eksekutif)

Limitiations
- Terdapat survivor bias - terdapat subjektivitas pada narasi sejarah
- teknik rebranding dan merger akuisisi
- Peran sejarawan dalam investigasi sejarah organisasi

Future Research
- Asimetri informasi antara sejarawan dengan organisasi sehingga perlu media untuk melihat pengaruh media terhadap legitimasi.
- Evaluasi ulang di beberapa industri terkait lingkungan dan HAM

Kesimpulan
- Memahami CSR secara historis.

# data[].attributes.headline
Agata Laras Permana Gita Prastiwi - 2301937431

# data[].attributes.subject
Agata Laras Permana Gita Prastiwi - 2301937431

# data[].attributes.body
Dengan adanya mandatory CSR, perusahaan secara tidak langsung dipaksa untuk melaporkan kondisi sustainability perusahaan. Namun pada kenyataannya, pengungkapan sustainibility ini merupakan aktivitas yang costly sehingga berpotensi untuk mempengaruhi anggaran operasional perusahaan yang pada akhirnya mempengaruhi value pemegang saham juga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan regulasi membawa dampak positif signifikan terhadap level ESG disclosure dari treated firms. Selain itu, regulasi tidak hanya membuat treated firms meningkatkan disclosure mereka tetapi juga membuat mereka berusaha untuk meningkatkan kredibilitas dan kompabilitasnya. Dengan adanya penerapan peraturan mandatory CSR pun perusahaan dapat memberikan informasi ESG yang lebih terjamin dan juga lebih taat kepada pedoman GRI.

Pada akhirnya jika mandatory CSR ini ditetapkan maka akan ada 2 kemungkinan skenario yang dapat terjadi. Pada perusahaan yang awalnya melaporkan ESG pada tingkat yang minim (low level ESG disclosure firm), mengalami peningkatan pengungkapan yang tinggi setelah peraturan ditetapkan karena memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan disclosurenya. Tapi bagi perusahaan yang sudah men-disclose ESG dengan baik sebelum peraturan ditetapkan, maka perusahaan ini akan terus meningkatkan pengungkapannya dan menyatakan diri sebagai perusahaan yang berkualitas tinggi kepada pihak eksternal. Namun, dampak negatif yang mungkin timbul adalah bahwa biaya untuk melakukan disclosure ESG menjadi sangat tinggi.

Sebagai kesimpulan, menurut saya mandatory CSR ini akan lebih membawa banyak benefit bagi perusahaan maupun seluruh stakeholdersnya dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Sehingga keputusan untuk menerapkan peraturan mandatory CSR merupakan keputusan yang bijaksana untuk membuat perusahaan lebih bertanggung jawab atas CSR nya.

# data[].attributes.body
Penerapan ESG meningkat drastis dan regulasi mengenai pengungkapan ESG juga mulai ada. Penelitian ini mencari tahu motif perusahaan disebabkan oleh dorongan sukarela atau pengaruh regulasi. Hal ini dikarenakan regulasi yang digunakan sebatas patuhi atau jelaskan.Hal ini menyebabkan perusahaan tidak perlu mematuhi karena perusahaan bisa menjelaskan alasan tidak melakukan hal tersebut sehingga perusahaan tidak dikenakan sanksi.

Perusahaan di negara China, Denmark, Malaysia, Afsel tidak hanya meningkatkan level sustainability dari regulasi tapi melakukan improvement berdasarkan GRI. Peneliti menilai estimasi dampak regulasi dan dampak pengungkapan ESG dari tobinsQ. Penelitian ini menimbulkan tantangan, kritik, dan dukungan. Tantangan : menguraikan variable regulasi dengan disclosure SR. Kritik : perusahaan secara tidak langsung dipaksa SR menanggung biaya yang cukup signifikan dan  menghancurkan shareholder value. Dukungan : termotivasi untuk melakukan sustainbility.

Sejarah dari pengungkapan SR. Pada tahun 60-70an, pengungkapan ESG masih bersifat voluntary  karena perusahaan sadar punya tanggung jawab lebih terhadap social dan lingkungan dimana belum ada regulasi. Pada 80s, kondisi ekonomi yang buruk, jadi ada standar CERES, merupakan standar yang dihasilkan forum. Pada tahun 90an, mulai ada isu terkait sustainability report. Pada tahun 97, CERES mulai mengembangkan GRI, untuk menerapkan report yang sejalan lapkeu itu sendiri, jadi SR lebih kredibel dan dapat dibandingkan.

Kondisi saat ini

1 adanya tekanan social dari stakeholder mengenai risk management dan sustainability report.

2 Adanya skandal menyebabkan kepercayaan public menurun

3 Penggunaan informasi ESG yang tadinya hanya memberikan info ke stakeholder, sekarang digunakan untuk valuasi oleh regulator.

4 negara yang diteliti memiliki regulasi terkait pengungkapan ESG. Di Denmark terdapat Danish Financial Statement act dimana regulasi tersebut mengatur penerapan SR dengan kriteria perusahaan tertentu dari jumlah asset, revenue, dan pegawai tetap. Di afrika selatan, peraturan terkait SR diatur oleh Bursa dimana perusahaan wajib integrasi FS dengan SR. Perusahaan wajib tahu kondisi lingkungan dan dampak aktivitas terhadap lingkungan dan menggunakan sistem apply or explain : wajib membuat terkait Sustainbility, jika tidak memiliki kebijakan terkait SR maka wajib memberikan alas an mengapa tidak memiliki aktivitas terkait hal tersebut. Di china juga regulasi dibuat bursa bahwa ada kriteria tertentu seperti termasuk SHSE index, listing di luar negari, dan berada di industry keuangan. di Malaysia Regulasi dibuat Bursa dimana perusahaan melakukan pengungkapan dari tahun 2007, wajib membuat atau melakukan CSR, jika tidak punya, disuruh menjelaskan alasannya.
-

Faktor dalam penelitian ini

H1 : Ada celah terhadap regulasi jadi perusahaan tidak perlu mematuhi regulasi (comply or explain)

Unclear sanction – sanksi kurang tegas

Biaya yang cukup tinggi

Tidak ada panduan spesifik terkait sustainability report

H2 – kredibilitas, komparabilitas, dan assurance (regulasi meningkatkan probabilitas mengadopsi ESG yang memastikan laporan yang diungkapkan)

H3 – Sistem manajerial berdampak pada kinerja perusahaan dan biaya

Data dan sampel yang digunakan Sustainbility Report dan Annual Report perusahaan di negara China, Denmark, Afrika Selatan, Malaysia dalam situs Bloomberg.

Pendekatan difference in difference – membandingkan sebelum dan sesudah regulasi dan menggunakan teknik propensity score matching. Variabel yang digunakan penelitian : ukuran perusahaan, profitibilitas, leverage, ekspektasi pasar terhadap peluang pertumbuhan, tingkat pengungkapan ESG, dan tipe industri.

Result :
-Effects on Corporate reporting and Value (penerapan regulasi berdampak pada pengungkapan ESG pada treated firm)
-Regulasi berdampak pada kredibilitas dan komparabilitas perusahaan terkait pengungkapan SR.
-Perusahaan yang meningkatkan disclosure terkait ESG juga dapat meningkatkan dampak positif terhadap manajerial perusahaan.
-Perusahaan yang belum maksimal pengungkapan SR menguntungkan perusahaan dari segi cost and benefit
-Low level lebih fokus ke peningkatan disclosure mengenai sosial dan tata kelola, high level fokus ke sosial dan environmental.
-Pengungkapan ESG berdampak pada nilai perusahaan

# data[].attributes.body
Excellent

# data[].attributes.body
Good

# data[].attributes.body
Awesome

# data[].attributes.body
Awalnya sustainability report hanya bersifat voluntary dan tidak diwajibkan. Seiring berjalannya waktu, muncul tekanan sosial dari stakeholder agar perusahaan melaporkan  sustainability report nya. Oleh karena itu, dibentuk peraturan tetang sustainability disclosure dan framework sustainability report berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI).
Penerapan regulasi meningkatkan level disclosure perusahaan serta membuat perusahaan meningkatkan kredibilitas dan komparabilitas sustainability report nya sesuai dengan pedoman pelaporan GRI.  Perusahaan sebenarnya mendapatkan dampak positif setelah mengungkapkan sustainability reportnya, seperti meningkatkan reputasi perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan, menarik dan mempertahankan karyawannya yang berkualitas, meningkatkan permintaan produk dan layanan perusahaan, mengurangi sensitivitas harga konsumen. Namun di sisi lain, regulasi tersebut juga menjadi cost bagi perusahaan karena perusahaan harus memperbaiki aktivitasnya agar dapat selaras dengan peraturan sustainability.

# data[].attributes.body
Terdapat beberapa faktor yang diteliti dalam artikel ini terkait dengan penggambaran Good Corporate Governance (GCG). Adapun faktor-faktor tersebut yang meliputi ukuran kompensasi CEO, struktur dewan direksi, serta determinan ekonomi seperti sales, investment opportunities, ROA, annual stock market, dan lain-lain.

# data[].attributes.body
Terdapat 2 faktor utama yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan CSR, yakni tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat serta tingkat kompetisi yang dialami oleh perusahaan. Adapun faktor-faktor lain yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan CSR, yakni tekanan hukum atau regulator, tekanan dari pihak eksternal seperti social activist, supplier, masyarakat, dan konsumen, tekanan dari pihak internal seperti karyawan, investor, manajemen, dan lain sebagainya.

# data[].attributes.body
Tantangan Penelitian:
Tantangannya adalah penguraian variabel "regulasi" dengan variabel lain yang mempengaruhi laporan sustainability. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan cara score matching procedure.

Kritik:
Perusahaan secara tidak langsung dipaksa untuk mengungkapkan sustainability, maka hal ini akan menambah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas pengungkapan atau kegiatan mengubah operational perusahaan. Biaya ini akan mengurangi kekayaan pemegang saham.

Dukungan:
Jika perusahaan mau untuk melakukan pengungkapan sustainbility, maka reputasi perusahaan bisa meningkat, selain itu bisa menambah semangat perusahaan.

# data[].attributes.body
Kondisi saat ini sudah mulai terjadi peningkatan tekanan sosial yang membuat stakeholder meminta perusahaan untuk mengungkapkan apakah perusahaan dapat mempertahankan keberlanjutannya. Permintaan terkait informasi sustainability semakin ini meningkat, sehingga peneliti pada jurnal ini mencoba untuk menguji 4 negara yaitu China, Denmark, Malaysia, Afrika Selatan, yang mana keempat negara ini sudah mewajibkan adanya Sustainability Disclosure sebelum 2011. Keempat negara ini tidak hanya meningkatkan level pengungkapan sustainabilitynya, namun juga mengimprove kredibilitas agar semakin dipercaya. Keempat negara juga melakukan komparabilitas dari pengungkapan tersebut dengan mengacu pada Global Reporting Initiative yang sifatnya lebih umum dan luas untuk meningkatkan kredibilitas dan komparabilitas antar report.

# data[].attributes.body
Pada tahun 1960 sampai 1970an, pelaporan sustainability report bukanlah suatu mandatory dan bersifat voluntary selama perusahaan mampu mempertanggungjawabkan alasan mengapa mereka tidak mengeluarkan laporan keberlanjutan. Namun, dibentuklah aturan terkait sustainability disclosure berdasarkan dengan Global Reporting Initiative (GRI) sebagai sebuah regulasi untuk mengungkapkan sustainability report yang tentunya mengundang pro dan kontra. Regulasi ini dapat dianggap sebagai upaya perbaikan dan peningkatan reputasi perusahaan yang dapat meningkatkan value dari perusahaan serta secara bersamaan meningkatkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Namun, tidak sedikit yang menganggap bahwa regulasi yang diciptakan sama saja dengan mendorong perusahaan untuk 'terpaksa' mengeluarkan sustainability report yang tentunya memerlukan biaya yang lebih terkait perbaikan standar terkait kinerja perusahaan ataupun biaya yang harus dikeluarkan untuk mengeluarkan laporan itu sendiri.

# data[].attributes.body
Latar belakang dari jurnal ini, didasarkan pada adanya kritik atas pemberian kompensansi terhadap CEO yang tidak berjalan baik, yang dimana akar permasalahan ini disebabkan oleh dewan dan struktur kepemilikan pada gaji eksekutif dan kinerja perusahaan yang berjalan tidak searah atau cross-sectional karena dari agency problem. Dari pembahasan ini menunjukkan adanya hubungan dan tingkat kualitas atas kompensasi berhubungan dengan variable tata kelola perusahaan, serta kinerja perusahaan di masa depan. Pada proses pemberian kompensensasi ini dijalankan dengan 3 metode yaitu pemberian kompensasi gaji, tunai, dan total.

Dari pengujian berdasarkan pada data survey selama 3 tahun dengan 495 pengamatan, dengan pendekatan methodologicalnya yaitu diperlukan pengujian dari variable-variable determinan ekonomi, ukuran kompensasi, struktur kepemilikan, dan struktur direksi, sert masih memerlukan bukti valid untuk menunjukkan hubungan kompensasi dengan variable struktur direksi dan kepemilikan berkaitan dengan efektivitas CG menghasilkan kalau dewan dan struktur kepemilikan atas pemberian gaji dan kompensansi itu menunjukkan pengaruh negative terhadap kinerja perusahaan karena masih adanya agency problem dari pengaruh CEO terhadap BoD, sehingga apabila agency problem belum bisa terselesaikan maka bisa menyebabkan pemaksimalan value perusahaan dari direksi serta proses mitigasi dengan kompensasi masih tidak berjalan dengan baik.

# data[].attributes.body
Pada kenyataannya, terbukti bahwa kompensasi yang diberikan perusahaan kepada CEO mereka akan mempengaruhi berbagai indikator seperti ROA, ROE, dan berbagai indikator lainnya. Dengan adanya pengaruh ini, perusahaan, terutama Board of Director (BOD) harus lebih memperhatikan kompensasi jenis apa yang akan mereka berikan kepada CEO dan berapa jumlah kompensasi tersebut. Pemberian kompensasi ini juga harus bisa disiasati oleh BOD untuk tidak hanya meningkatkan kinerja CEO, melainkan juga bisa membantu perusahaan untuk mengurangi agency problem mereka.

# data[].attributes.body
Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Dalam Melakukan CSR
1. Hukum yang berlaku
2. Regulasi Perusahaan
3. Monitoring
4. Tergabung di dalam asosiasi
5. Budaya Perusahaan
6. Dialog

# data[].attributes.body
Jurnal ini membahas mengenai Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut Campbell (2007), CSR lebih dari sekadar tindakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi bagaimana perusahaan memenuhi standar minimal perilaku tanggung jawab sosial perusahaan. Faktor yang mempengaruhi perusahan mengenai tanggung jawab sosialnya yaitu hukum negara yang kuat, regulasi perusahaan, monitoring, budaya perusahaan, bergabung di asosiasi, dan terlibat dalam dialog institusional dengan stakeholder. Hal yang paling mempengaruhi CSR yaitu tingkat kesehatan relative perusahaan dan perekonomian, serta tingkat kompetisi yang sedang dialami perusahaan.

# data[].attributes.body
Jurnal ini membicarakan yang terkait dengan hubungan antara kompensasi CEO dengan kualitas corporate governance dan kinerja perusahaan, dimana struktur tata kelola yang lebih lemah memiliki agency problem yang lebih besar dan CEO di perusahaan dengan agency problem yang lebih besar maka perusahaan pun akan menghasilkan kinerja yang buruk. Maka sebaiknya perusahaan memisahkan peran Chairman dan CEO, mengandalkan board yang lebih kecil, menekankan batasan umur pensiun, menghilangkan gray director, dan mengurangi member yang merangkap pada banyak board untuk meminimalisir terjadinya agency problem yang dapat mengganggu kualitas kinerja perusahaan.

# data[].attributes.body
Dari artikel tersebut, saya mempelajari bahwa ada beberapa kriteria sebuah perusahaan dinilai sebagai 'Socially Responsible', seperti memberikan karyawan upah hidup yang layak relatif terhadap biaya hidup lokal, tidak merusak lingkungan setempat dan membahayakan masyarakat, memenuhi harapan stakeholder mengenai perilaku perusahaan yang sesuai dan dapat diterima, dan lain sebagainya. Beberapa dimensi untuk mengidentifikasi aspek penting perilaku 'Socially Responsible' perusahaan meliputi ukuran bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya, pelanggannya, pemasoknya, pemerintah, dan komunitas. Faktor yang mempengaruhi perusahaan mengenai tanggung jawab sosialnya adalah hukum negara yang kuat, regulasi perusahaan, monitoring, budaya perusahaan, asosiasi, dan lain sebagainya.

# data[].attributes.body
Jurnal ini mengidentifikasi mengenai hubungan antara kompensasi CEO, kualitas corporate governance, dan kinerja perusahaan. Jurnal ini menemukan bahwa ukuran dewan dan struktur kepemilikan dapat menjelaskan secara signifikan variasi cross-sectional dalam kompensasi CEO. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang lebih lemah memiliki agency problem yang lebih besar. Kemudian, CEO di perusahaan dengan agency problem yang lebih besar menerima kompensasi yang lebih besar dan perusahaan dengan agency problem yang lebih besar memiliki kinerja yang lebih buruk.

# data[].attributes.body
Peningkatan kinerja keuangan perusahaan dikaitkan secara positif dengan peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran perusahaan, toleransi risiko manajemen, dan jenis industri juga berhubungan positif dengan peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun selain itu faktor seperti tax law, normative/cultural institutions, public commitment to responsible behavior, dan stakeholder theory juga menjadi pendorong suatu perusahaan melakukan CSR.

# data[].attributes.body
Jurnal ini mengacu pada Agency Theory, dimana ada permasalahan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan yang menjalankan perusahaan tersebut. CEO perusahaan yang menjalankan perusahaan tersebut dinilai harus diberik kompensasi berdasarkan kinerja tata kelola perusahaan. Maka, kompensasi atas CEO ini dinilai dari variabel-variabel seperti struktur dewan dan struktur kepemilikan, serta variabel lainnya. Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, perusahaan perlu meningkatkan corporate governance nya, dengan beberapa cara yaitu memisahkan Chairman dan CEO, mengandalkan struktur dewan yang lebih sedikit, memiliki batasan umur wajib pensiun, menmbatasi jumlah dewan, dan cara-cara lainnya. Selain itu, adanya outside directors tidak menjadi penentu corporate governance yang baik, bahkan inside directors bisa menjadi lebih unggul dari outside directors.

# data[].attributes.body
Struktur kepemilikan berpengaruh pada kompensasi CEO dimana hal ini kurang efektif jika pemberian kompensasi CEO lebih besar. Hasil penelitian kuantitatif ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan GCG yang lemah akan menyebabkan agency problem yang lebih besar sehingga CEO yang berada di perusahaan tersebut menerima kompensasi yang lebih besar tetapi perusahaan tersebut biasanya memiliki kinerja yang buruk.

# data[].attributes.body
Terdapat hubungan antara tingkat kompensasi CEO, kualitas tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan. Hasil penelitian di jurnal ini menunjukkan agency problem akan muncul apabila perusahaan memiliki struktur tata kelola yang lemah. CEO dari perusahaan yang agency problem nya tinggi menerima kompensasi yang lebih besar pula, dan kinerja perusahaan ini lebih buruk. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bahwa struktur tata kelola secara yang baik akan secara efektif mengontrol agency problem, yang mana akhirnya akan berpengaruh pada tingkat kompensasi CEO dan juga kinerja perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa struktur board dan ownership mempengaruhi tingkat kompensasi yang diterima oleh CEO.

# data[].attributes.body
Hal yang didapat:
-  Struktur board dan ownership berhubungan dengan tingkat kompensasi CEO
-  Predicted component of compensation dari variable board dan ownership memiliki korelasi negatif dengan subsequent firm operating dan stock return performance. Hal ini menunjukkan bahwa struktur governance cukup efektif dalam mengontrol agency problem. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur board dan ownership mempengaruhi sejauh mana CEO mendapat kelebihan kompensasi , yang penulis prediksi akan membuat performa perusahaan semakin buruk
-  Perusahaan sebaiknya memisahkan Chairman dan CEO, mengandalkan board yang lebih kecil, menekankan batasan umur pensiun, menghilangkan gray director, dan mengurangi member yang merangkap pada banyak board, untuk meningkatkan corporate governance perusahaan agar lebih efektif

# data[].attributes.body
Latar belakang artikel tersebut adalah adanya kritik terhadap praktik pemberian kompensasi CEO bahwa dewan direksi dipengaruhi oleh CEO, sehingga direksi tidak menyusun kompensasi CEO untuk memaksimalkan nilai bagi outside shareholder.

Studi ini mendokumentasikan bahwa dewan direksi dan struktur kepemilikan terkait dengan tingkat kompensasi CEO, setelah mengendalikan determinan ekonomi standar kompensasi. Sehubungan dengan struktur dewan direksi, kami menemukan bahwa kompensasi CEO adalah fungsi penurunan persentase dewan yang terdiri dari inside director, dan merupakan fungsi peningkatan ukuran dewan, persentase dewan yang merupakan direktur luar yang ditunjuk oleh CEO, persentase dewan direksi yang merupakan gray outside directors, persentase direktur luar yang berusia di atas 69 tahun, persentase direktur luar yang menjabat tiga dewan atau lebih, dan apakah CEO juga adalah ketua dewan. Sehubungan dengan struktur kepemilikan, kami menemukan bahwa kompensasi CEO adalah fungsi penurunan kepemilikan saham CEO. Selain itu, kompensasi CEO lebih rendah bila ada anggota dewan internal non-CEO atau dan pemegang blok eksternal yang memiliki setidaknya 5% saham. Secara keseluruhan, baik karakteristik dewan maupun struktur kepemilikan memiliki hubungan cross-sectional yang substantif dengan tingkat kompensasi CEO, meskipun hasil karakteristik dewan lebih kuat dibandingkan spesifikasi alternatif.

Komponen prediksi kompensasi yang timbul dari dewan dan variabel kepemilikan menunjukkan korelasi negatif dengan operasi perusahaan berikutnya (subsequent firm operation) dan kinerja pengembalian saham. Hasil ini menunjukkan bahwa estimasi koefisien pada variabel dewan direksi dan struktur kepemilikan dari regresi kompensasi mencerminkan efektivitas relatif dari berbagai struktur tata kelola dalam mengendalikan masalah keagenan, yang bertentangan dengan penjelasan bahwa variabel-variabel ini merupakan proksi tambahan untuk permintaan perusahaan untuk CEO berkualitas tinggi. Dewan dan struktur kepemilikan mempengaruhi sejauh mana CEO mendapatkan kompensasi melebihi tingkat yang tersirat oleh faktor penentu ekonomi, yang kami duga memprediksi manifestasi inefisiensi kontrak lainnya dalam perusahaan yang mengarah pada kinerja selanjutnya yang lebih buruk. Selain itu, pemeriksaan ketahanan (robustness checks) kami menunjukkan bahwa dewan dan struktur kepemilikan lebih konsisten memprediksi kinerja operasi akuntansi masa depan daripada kinerja pasar saham masa depan.

Sementara hasil kami menunjukkan bahwa, rata-rata, pedoman ini telah mengidentifikasi masalah substantif dalam penciptaan mekanisme tata kelola yang efektif, bukti kami tidak menyiratkan bahwa adalah tepat untuk mengadopsi aturan ketat untuk komposisi dewan atau struktur kepemilikan. Bertentangan dengan banyak pedoman untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, kami tidak menemukan bukti bahwa direktur luar yang independen menciptakan dewan yang lebih efektif daripada direktur dalam, kami juga tidak menemukan bahwa kepemilikan ekuitas yang lebih besar oleh direktur luar menghasilkan sistem tata kelola yang lebih baik. Mengingat bukti campuran sebelumnya tentang pentingnya direktur luar dan bukti kami bahwa direktur dalam mungkin lebih unggul daripada direktur luar, perhatian yang terfokus pada pentingnya direktur luar dan kepemilikan mereka tampaknya salah tempat.

# data[].attributes.body
Kesimpulan yang saya tangkap adalah semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin besar investment opportunity perusahaan tersebut. Dengan begitu, semakin besar pula kompensasi yang dapat perusahaan berikan kepada CEO nya. Selain itu tingkat efektivitas yang ada dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi besar kecilnya pemberian kompensasi perusahaan. Kemudian, mix of pay atau pencampuran gaji dijadikan sebagai determinant of compensation. Artinya dengan mix of pay, diasumsikan bahwa dewan direksi ingin memaksimalkan value perusahaan dengan cara mencampur gaji. Namun yang perlu diperhatikan adalah apabila agency problem masih belum terselesaikan, maka mix of pay justru mencerminkan GCG yang belum maksimal.

# data[].attributes.body
Kompensasi CEO merupakan salah satu hal yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas tata kelola perusahaan. Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa kompensasi yang diterima oleh seorang CEO dipengaruhi oleh 3 hal. Pertama, determinan ekonomi. Faktor ini diukur menggunakan beberapa variabel seperti sales, investment opportunity, kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA dan annual stock return, serta firm risk yang diukur dengan menggunakan standar deviasi RA dan stock return. Pada faktor pertama ini, dinyatakan bahwa kompensasi yang diterima CEO berhubungan dengan positif dengan berbagai variabel yang mengukur determinan ekonomi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar yang memiliki kinerja perusahaan yang baik akan membayar CEO mereka lebih tinggi, sebab terdapat permintaan perusahaan akan CEO yang lebih berkualitas.

Faktor kedua, struktur dewan. Terdapat beberapa variabel dalam faktor ini yang juga berpengaruh terhadap kompensasi CEO. Pertama, CEO duality (CEO yang juga menjabat sebagai anggota dewan) yang berpengaruh positif terhadap kompensasi perusahaan. Kedua, ukuran dewan yang mempengaruhi efektivitas monitoring. Semakin besar ukurannya, maka hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kompensasi CEO. Ketiga, inside directors yang berhubungan negatif signifikan terhadap kompensasi CEO. Hal ini mengindikasikan bahwa inside directors justru mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap kinerja CEO. Hal ini terjadi karena outside directors yang ada di perusahaan justru kurang independen karena adanya beberapa faktor, misalnya outside directors yang direkrut oleh CEO tersebut. Keempat, outside directors yang berpengaruh positif terhadap kompensasi CEO sehingga mengindikasikan kurangnya independensi dari outside directors yang salah satunya disebabkan oleh faktor yang telah dijelaskan sebelum ini.

Ketiga, struktur kepemilikan dan pengaruhnya terhadap kompensasi CEO. Faktor ini diukur dengan menggunakan 4 variabel. Pertama, kepemilikan CEO yang berpengaruh negatif terhadap kompensasi CEO. Hal ini mengindikasikan bahwa agency problem akan dapat dikurangi jika CEO memiliki kepentingan yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham, yang salah satu caranya dapat dilakukan dengan cara memberikan kompensasi atau bonus berupa saham. Kedua, faktor kepemilikan 5% saham oleh anggota eksekutif lainnya yang akan berpengaruh negatif terhadap kompensasi CEO. Ketiga, kepemilikan pihak eksternal atas 5% saham perusahaan juga berpengaruh negatif terhadap kompensasi CEO. Kedua variabel ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan pihak-pihak selain CEO, maka hal ini akan menyebabkan monitoring menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi adanya agency problem yang salah satunya terindikasi melalui kompensasi CEO yang tinggi. Keempat, proporsi kepemilikan outside directors tidak berpengaruh signifikan terhadap kompensasi CEO. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya outside directors yang memang tidak independen, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh CEO.

Pada bagian akhir, jurnal ini memberikan cara untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, yaitu:
a. Memisahkan fungsi antara CEO dan ketua dewan.
b. Anggota dewan sebaiknya berukuran tidak terlalu besar.
c. Mengharuskan adanya usia pensiun atau jangka waktu menjabat sebagai dewan.
d. Menghilangkan gray directors, yaitu director yang menerima pembayaran dari pihak lain yang juga memberikan jasa kepada perusahaan.
e. Membatasi jumlah dewan dimana seorang anggota dewan atau directors dapat menjabat.

# data[].attributes.body
Pada artikel ini dilakukan penelitian atas faktor-faktor yang dapat menggambarkan Good Corporate Governance (GCG). Faktor-faktor tersebut mencakup : ukuran kompensasi CEO, determinan ekonomi (sales, investment opportunities, ROA, annual stock market, dst.), struktur dewan direksi.

# data[].attributes.body
Perusahaan dengan ukuran lebih besar tentunya memiliki tanggung jawab lebih besar. Oleh karena itu, sudah menjadi hal umum bagi CEO di dalam lingkup sebuah perusahaan yang relatif besar, untuk menerima kompensasi atas kontribusinya terhadap perjalanan bisnis perusahaan tersebut. Kompensasi ini juga diberikan untuk meminimalisir terjadinya Agency Cost yang mungkin timbul antara pemilik perusahaan dengan jajaran direksi.

# data[].attributes.body
Gaji maupun Kompensasi dari CEO dipengaruhi oleh efektivitas kinerjanya dan peforma perusahaan secara keseluruhan dan juga ukuran dari perusahaan. Semakin tinggi efektivitas dan semakin baik peforma perusahaan yang umumnya ditandai dengan profitabilitas yang meningkat maka tentu saja gaji dan khusunya kompensasi atau insentif bagi CEO akan semakin tinggi dan sebaliknya, selain itu ukuran perusahaan juga berpengaruh karena semakin besar perusahaan maka tanggung jawab yang diampu oleh seorang CEO akan semakin besar sehingga gaji dan kompensasi yang diberikan tentu semakin besar pula. Lalu dalam artikel juga dibahas terkait hubungan atas faktor-faktor yang mempengaruhi GCG (Tata Kelola Perusahaan) yang disebabkan dan mengacu pada 3 faktor yakni ukuran kompensasi, determinan ekonomi seperti ROA, Sales dan sebagainya dan struktur dewan direksi. Lalu juga membahas adanya kritik mengenai CEO compensation yang dimana adanya pro dan kontra mengenai pengaruh kompensasi CEO terhadap tata kelola perusahaan dan juga disimpulkan bahwa dampak dewan dan struktur kepemilikan pada gaji eksekutif dan kinerja perusahaan masih tidak jelas.