# data[].attributes.body
https://www.aljazeera.com/news/2025/2/28/mapping-ukraines-rare-earth-and-critical-minerals

# data[].attributes.attachment_link.title
Mapping Ukraine’s rare earth and critical minerals | Russia-Ukraine war News | Al Jazeera

# data[].attributes.attachment_link.description
We use cookies and other tracking technologies to deliver and personalize content and ads, enable features, measure site performance, and enable social media sharing. You can choose to customize your preferences.Learn more about our Cookie Policy.

# data[].attributes.body
https://tirto.id/agar-mimpi-swasembada-pangan-prabowo-tak-terpuruk-g8yy

# data[].attributes.attachment_link.title
Agar Mimpi Swasembada Pangan Prabowo Tak Terpuruk

# data[].attributes.attachment_link.description
Program cetak sawah di era Prabowo janganlah mengulang kesalahan yang sama: menimbulkan konflik agraria, gagal panen, hingga merusak lingkungan.

# data[].attributes.body
Dimensi ekonomi:

Berita ini melihat segi ekonomi yang menjadi perselisian antara AS dan Ukraina adalah adanya tuntutan AS yang ingin menguasai mineral Ukraina, hal ini dilatar belakangi oleh AS yang meminta itu sebagai kompensasi atas bantuan yang telah diberikan ke Ukraina yaitu Kyiv sebesar $350 miliar lebih dan AS menuntut kompensasi sumber daya alam Ukraina sebesar $500 miliar. Sedangkan dibalik itu, Institut Kiel mengungkap bahwa bantuan AS ke Ukraina lebih sedikit yaitu sebesar 114 miliar euro ($118 miliar) atau lebih, jika dilihat dari pernyataan Departemen Pertahanan AS. Atas dasar permasalahan segi ekonomi tersebutlah kesepakatan yang dibuat (untuk sekarang) tidak ditandatangani oleh Presiden AS yaitu Donald Trump.

Dimensi politik:

Dijelaskan bahwa adanya perseteruan berupa pertukaran pendapat yang sengit antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dengan Presiden Amerika Serikat atas penggagalan rencana dan penandatanganan kesepakatan di Washington Gedung Putih yang memungkinkan bagi AS untuk mengakses cadangan mineral secara besar, termasuk mineral kritis yang ada di Ukraina. Dari segi politik permasalahan ini tidak hanya menyangkut kekuasaan akses mineral, tetapi juga pembahasan terkait perang Rusia di Ukraina yang penuh dengan ketidakpastian di mana AS menolak adanya pemberian bantuan untuk Kyiv (kota di Ukraina). Dimensi politik lainnya adalah permasalahan penguasaan wilayah. Dimana Rusia menguasai 20 persen wilayah Ukraina yaitu Luhansk, Donetsk, dan Zaporizhia padahal terdapat 40 persen sumber daya logam milik Ukraina di daerah tersebut.

Dimensi militer:

Isu yang diangkat dalam berita ini berkaitan dengan adanya perang yang telah berlangsung lama sejak 2014 antara Rusia-Ukraina. Selain militer Rusia-Ukraina, peperangan ini melibatkan adanya bantuan dari pihak militer AS ke Ukraina.

Dimensi lingkungan:

Disebutkan dalam berita ini bahwa sumber daya alam yang dimiliki Ukraina adalah Mineral yang menjadi kompensasi untuk AS atas bantuannya ke Ukraina terhadap perang Rusia-Ukraina. Terdapat juga penjelasan terkait banyaknya mineral yang dimiliki oleh ukraina yaitu dari 34 mineral, 22 diantaranya dimiliki oleh Ukraina, mineral tersebut termasuk mineral kritis, hingga dijelaskan oleh berita bahasa Rusia milik PBB bahwa deposit mineral penting ukraina tersebut pada tahun 2022 mampu menyumbang kurang lebih 5 persen dari pasokan mineral secara global dan 7 persen produksi titanium global. Mineral penting yang dimiliki Ukraina diantaranya adalah logam mulia dan non ferrous, ferroalloy, titanium, zirkonium, grafit, dan lithium. litium yang dimiliki Ukraina mencapai sekitar 500.000 ton. Tak hanya itu Ukraina juga memiliki cadangan batu bara, besi, gas, mangan, nikel, bijih, titanium, uranium terbaharui yang paling banyak di dunia.

# data[].attributes.attachment_caption
Salah satu data infografik dalam berita Al Jazeera

# data[].attributes.body
Berita in-depth tertera berhasil menjelaskan secara komprehensif dan cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sub judul berita tersebut. Pembahasan dimulai dari kronologi kasus yang terjadi dan perjanjian yang disepakati oleh Ukraina dan AS hingga membahas lebih dalam seputar logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth yang ada di dunia. Adapun detail sub judul pada berita in-depth tertera meliputi:

1. Kronologi singkat permasalahan yang terjadi dengan Ukraina - AS seputar sumber daya tambang Ukraina terhadap kebutuhan AS;

2. “What are the known deal terms?” menjelaskan apa saja yang menjadi kesepakatan antara Ukraina dan AS dalam Reconstruction Investment Fund;

3. “How much aid has the US sent to Ukraine?” menjelaskan hubungan Ukraina dengan AS selama berperang dengan Rusia dalam hal penyediaan bantuan. Namun dana AS, menurut Zelenskyy, jauh lebih sedikit daripada yang dijanjikan oleh Trump. Bagian ini didukung oleh grafik sederhana;

4. “What minerals does Ukraine have?” menjabarkan lebih rinci terkait keberagaman mineral yang dimiliki oleh Ukraina dan manfaatnya bagi pasokan global. Di sisi lain, Ukraina telah deposit 22 dari 34 mineral yang diklasifikasikan sebagai kritis oleh UE. Bagian ini didukung oleh grafik sederhana;

5. “Where exactly are these minerals?” memberikan jawaban lebih detail terkait lokasi-lokasi mineral dan tambang yang dimiliki Ukraina, termasuk daerah yang memiliki sumber daya tambang terbanyak berhasil diambil oleh Rusia. Bagian ini didukung oleh grafik sederhana;

6. “How much natural resource wealth does Ukraine have?” menjelaskan bahwa sebenarnya Ukraina memiliki kekayaan tambang senilai triliunan dolar. Namun, karena daerah dengan kekayaan sumber daya alam terbesar terletak di bagian timur Ukraina (di bawah kendali Rusia), hal ini cukup berdampak pada ekonomi negara Ukraina. Selain itu, hal tersebut juga dapat mengganggu rantai pasokan global, khususnya di sektor teknologi tinggi dan pertahanan. Bagian ini didukung dengan grafik sederhana;

7. Berita diakhiri dengan sub judul “Who has the most rare earth minerals in the world?” yang menyajikan data negara yang memiliki cadangan mineral tanah jarang (rare earth) terbanyak di dunia. Bagian ini didukung oleh grafik sederhana.

# data[].attributes.attachment_caption
Salah satu potongan data komparatif berita Al Jazeera

# data[].attributes.body
Banyak komparasi yang dilakukan dalam bentuk data infografik. Contohnya:

1. Data Global Support Ukraine yang memperlihatkan total financial, humanitarian, dan military support yang didapatkan oleh Ukraina.

2. Data lokasi tambang mineral Ukraina, termasuk yang sudah di bawah kendali Rusia.

3. Data perbandingan kekayaan yang dapat diperoleh Ukraina lewat sumber daya tambang mineralnya di tiap daerah.

4. Data negara dengan cadangan mineral tanah jarang (rare earth) terbanyak di dunia.

# data[].attributes.body
Dimensi politik:

Berita ini memotret pasca pelantikan Presiden Prabowo dan juga peluncuran Kabinet Merah Putih. Hal ini ditambahkan dengan hadirnya pandangan dari salah satu figur politik, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Pun utamanya berita ini menjelaskan tentang produk politik atau kebijakan politik terkait lumbung pangan atau Cetak Sawah atau food estate.

Dimensi agraris:

Berita ini menjelaskan terkait swasembada pangan lewat kebijakan “cetak sawah” Selain itu, pun menjelaskan dampaknya, seperti konflik agraria dan kegagalan panen.

Dimensi militer:

Berita ini menjelaskan bahwa kebijakan cetak sawah melibatkan aktor militer, yakni TNI-Polri. TNI-Polri ini terjun ke lapangan, ke wilayah politik dan publik. Mereka dikerahkan untuk mempercepat kebijakan ini terlaksana dengan baik. Pelibatan mereka pun dilegitimasi oleh arahan dari Kementerian Pertanian dan Ketua Kapolri.

Dimensi lingkungan:

Kebijakan food estate pun berdampak pada lingkungan, yakni deforestasi yang terjadi di Papua. Akibat diterapkannya kebijakan tersebut, luasan wilayah deforestasi pun turut meluas.

Dimensi ekonomi:

Memotret jumlah anggaran yang dikeluarkan negara untuk kebijakan food estate dan semacamnya. Selain itu, menjelaskan juga bagaimana kebijakan ini tidak menghasilkan atau memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan ini justru seolah-olah menghamburkan anggaran.

# data[].attributes.body
Berawal dari kesepakatan yang telah disetujui Zelenskyy, untuk membantu para pembayar pajak AS mendapatkan kembali bantuan yang dikirim ke Ukraina selama perang dengan Rusia, untuk invasi besar besaran pada Februari 2022 sebagai persyaratan awal dari kesepakatan itu menurut sudut pandang Trump.

Apabila kesepakatan ini ditandatangani, kedua pihak akan memulai negosiasi terkait Dana Investasi rekonstruksi untuk menentukan sumber daya yang akan dialokasikan, sesuai dengan rancangan yang sudah diputuskan sebelum pertemuan Jumat kemarin. Ukraina sendiri merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Mineral yang paling banyak digunakan secara global. Selama perang Rusia - Ukraina terjadi, AS menjadi mitra Ukraina dalam membantu dan mendukung dari segi pendanaan, militer, hingga kemanusiaan khususnya ke Kyiv.

# data[].attributes.body
Terdapat beberapa data yang ditampilkan dalam berita ini, diantaranya:

1. Data Global Support kepada Ukraina dalam finansial, kemanusiaan dan militer pada 24 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024 yang berasal dari buku “The Ukraine Support Tracker”

2. Data tentang mineral yang dimiliki Ukraina, seperti deposit mineral kritis yang dimiliki Ukraina sebesar 22 dari 34 mineral menurut Kementrian Ekonomi Ukraina

3. Data tentang kepemilikan Sumber Daya Mineral menurut Pusat Hubungan Internasional dan Pembangunan Berkelanjutan (CIRSD)

4. Data tentang kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Ukraina menurut Ukraine Invest, kantor promosi investasi pemerintahan Ukraina.

5. Data tentang negara yang memiliki mineral tanah langka terbanyak di dunia berdasarkan perkiraan cadangannya menurut Ringkasan Komoditas Mineral Survei Geologi AS 2025

Namun, dalam pemberitaan ini juga terdapat fakta-fakta seperti

1. Nyatanya AS memberikan bantuan kepada Ukraina lebih sedikit dari data yang dikeluarkan Departemen Pertahanan AS yang menyatakan bahwa AS telah membantu Ukraina sebesar $183 miliar sedangkan yang diterima sebesar $118 miliar. Sedangkan Trump menyatakan bahwa AS telah memberikan bantuan sebesar $350 miliar kepada Ukraina yang tidak jelas sumber nya dari mana.

2. Ukraina memiliki cadangan Sumber Daya Mineral terbanyak di dunia, tapi Rusia yang menguasai 20 persen wilayah Ukraina termasuk sebagian besar wilayah Luhansk, Donetsk, dan Zaporizhia yang sebagian besar mineral tersebar disana.

3. Sektor pertambangan tetap menjadi bagian penting dalam perekonomian dengan produksi berkelanjutan di wilayah yang lebih aman dan meningkatkan minat internasional untuk mengamankan peluang investasi jangka panjang meski perang sedang berlangsung di Ukraina. Karena Ukraina memiliki sumber daya dengan nilai triliunan dolar.

# data[].attributes.body
Benang merah dari isu yang diangkat oleh Al Jazeera ini adalah perselisihan yang memanas antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Didasari karena adanya hasil pertukaran pendapat yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat, dimana Trump tidak menandatangani proposal kesepakatan mineral yang meliputi dana investasi Ukraina untuk proyek pembangunan lebih lanjut hingga dukungan AS dalam stabilitas ekonomi jangka panjang Ukraina dan juga mendukung upaya Ukraina terkait pengamanan perdamaian abadi. Ketidakinginan Trump dalam menandatangani kesepakatan tersebut dilandaskan karena adanya tuntutan dari Trump atas hak potensi pendapatan yaitu $500 miliar untuk kompensasi atas bantuan militer AS kepada Kyiv. Kompensasi yang dituntut oleh Donald Trump sebesar $500 miliar berupa penggunaan sumber daya alam milik Ukraina.

# data[].attributes.body
Terdapat pernyataan dari Departemen Pertahanan AS yang memberikan pendapat dari adanya informasi oleh Institut Kiel yang menyatakan bahwa AS menyumbang sebanyak $118, sedangkan Departemen Pertahanan AS memperkirakan angkanya lebih tinggi yaitu hampir mencapai $183.

# data[].attributes.body
Karya in-depth oleh media Al Jazeera dalam isu ini tidak memiliki kalimat konklusif, sehingga membebaskan pembaca untuk menentukan kesimpulan berdasarkan dari fakta dan data yang dijabarkan.

# data[].attributes.body
Sayangnya, pada berita ini tidak ditemukan adanya argumen atau opini antisipatif yang dikutip oleh jurnalis. Adapun isi dalam berita lebih ke penjelasan kondisi Ukraina saat ini dan bagaimana kerja samanya dengan AS yang menyangkut mineral yang dimiliki Ukraina.

Salah satu yang mendekati adalah pernyataan paragraf keempat yang berbunyi:

"If the deal is eventually signed, both parties will begin negotiations on a Reconstruction Investment Fund to determine how resources will be allocated, under the current draft agreement that the two sides had decided on before tensions erupted on Friday."

Terjemahan:

"Jika kesepakatan akhirnya ditandatangani, kedua pihak akan memulai negosiasi mengenai Dana Investasi Rekonstruksi untuk menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, berdasarkan rancangan perjanjian saat ini yang telah diputuskan kedua belah pihak sebelum ketegangan meletus pada hari Jumat."

# data[].attributes.body
Pemberitaan ini mudah dipahami karena dilengkapi dengan sub judul yang memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi informasi dari tulisan in-depth ini, diantaranya

1. Apa saja ketentuan kesepakatan yang diketahui?

2. Berapa banyak bantuan yang telah dikirim AS ke Ukraina

3. Mineral apa yang dimiliki Ukraina

4. Di mana sebenarnya mineral-mineral ini berada?

5. Berapa banyak kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Ukraina

6. Siapa yang memiliki mineral tanah langka terbanyak di dunia?

Penulisan dalam pemberitaan juga runut sehingga tidak ada pengulangan, sayangnya tidak ada narasumber langsung dalam penulisan in-depth ini. Semua ditulis berdasar pada pertemuan Zelenskyy dengan Trump dan melihat latar belakang perselisihan keduanya yang dilandasi dengan data dan fakta, diambil dari sumber yang kredibel.

# data[].attributes.body
Aspek kedalaman terlihat dari pendalaman data dan fakta terkait dampak yang ditimbulkan oleh program lumbung pangan. Mulai dari wawancara kepada peneliti senior Sajogyo Institute, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, laporan dari LSM KSPPM, FIAN Indonesia, Indonesia Forest Watch Indonesia (FWI), Periset pangan dari Center of Reform on Economic (CORE), dan Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional. Adapun pertanyaan yang terus diulik adalah “mengapa food estate gagal” dan “bagaimana kondisi di lapangan ketika kebijakan tersebut dijalankan”.

# data[].attributes.body
Berita ini menampilkan data komparatif terkait jumlah hektar untuk optimalisasi lahan guna food estate pada tahun 2024 dan (rencana) pada tahun 2025. Selain mengkomparasikan jumlah hektaran lahannya, pun membandingkan skema kebijakannya. Pun mengkomparasikan data penggunaan anggaran untuk kebijakan ini dari tahun 2020-2025. Lalu ada juga data komparasi volume impor beras dari tahun 2020-2024 dan perbandingan produksi padi dan beras nasional dari 2018-2024.

# data[].attributes.body
Lahan yang akan digunakan untuk program Cetak Sawah beberapa di antaranya merupakan bekas lumbung pangan terdahulu, seperti bekas food estate di rezim Jokowi dan proyek lahan gambut era Soeharto. Selain itu, utamanya juga menjelaskan bahwa program ketahanan pangan lewat proyek lumbung pangan atau food estate secara historis selalu mengalami kegagalan, dari zaman OrBa, Presiden SBY, hingga Presiden Jokowi. Kegagalan ini pun terjadi karena banyak alasan yang terus diulang.

# data[].attributes.body
Terdapat beberapa data yang ada dalam berita ini.

1. Data mengenai "Sebaran dan Luasan Program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah (2024-2025)" yang diterima Tirto dari Kementerian Pertanian,

2. Data mengenai “Lokasi Food Estate era Jokowi” yang diperoleh oleh tim riset Tirto dari berbagai sumber,

3. Data mengenai “Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan 2020-2025” yang diperoleh dari Kementerian Keuangan,

4. Data mengenai “ Tren Volume Impor Beras 2020-2024 (dalam Juta Ton)” yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS),

5. Data mengenai “Perbandingan Produksi Padi dan Beras Nasional 2018-2024 (dalam Juta Ton)” yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS),

6. Data mengenai

Selain adanya data, dalam berita tersebut juga menyebutkan beberapa fakta seperti

1. Presiden Prabowo Subianto meneruskan program yang sebelumnya ada pada era Joko Widodo dan sekarang dikenal menjadi program cetak sawah dan optimalisasi lahan,

2. Adanya keterlibatan Kembali TNI-Polri dalam urusan sawah dan lahan pangan dengan membentuk konsolidasi Brigade Pangan agar bisa mempercepat upaya swasembada pangan sesuai dengan yang diharapkan oleh residen Prabowo Subianto,

3. Adanya alokasi anggaran hingga Rp15 triliun yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan,

4. Food estate di Humbang Hasundutan belum melahirkan kesejahteraan bagi petani lokal berdasarkan catatan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)-LSM di bidang agraria dan masyarakat adat yang berpusat di Sumatera Utara,

5. Indonesia Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat deforestasi di Papua Selatan meningkat lebih dari dua kali lipat ke angka 190.000 hektar pada tahun 2022-2023.

# data[].attributes.body
Benang merah dari berita ini adalah kekhawatiran program pemerintah Prabowo yang dianggap sebagai duplikat kegagalan program food estate di era Presiden Joko Widodo. Artikel ini melaporkan secara mendalam dengan satu kesatuan mengenai rencana pemerintah Prabowo dalam mencapai Swasembada Pangan melalui program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan. Target dari program ini yaitu 150 ribu hektare sawah dan 80 ribu hektare lahan dengan anggaran dana sebanyak Rp. 15 triliun. Dalam artikel ini dijelaskan langsung bagaimana permasalahan yang dibahas terkait program ini, memiliki kekhawatiran karena program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan menjadi gagal juga seperti food estate era Presiden Joko Widodo. Dapat dipahami dengan mudah juga penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan program food estate ini bisa gagal akibat tidak memperhatikan 4 pilar utama pertanian pangan, karena program pemerintah Prabowo tidak memiliki perubahan yang signifikan, hanya perubahan nama saja. Dengan melibatkan TNI-Polri juga akan menimbulkan permasalahan yang nantinya akan membuat petani semakin merasa termarjinalkan dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang semakin besar.

# data[].attributes.body
Memiliki narasumber sebagai bentuk pinjam mulut dan tidak ada pendapat maupun opini pribadi dari wartawan secara jelas tertulis di berita ini. Dalam berita mengenai Swasembada ini terdapat beberapa narasumbernya, yaitu:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Zulkifli Hasan): Menjelaskan bahwa upaya alokasi anggaran dana sebesar Rp.15 triliun untuk program cetak sawah baru dan optimalisasi lahan sebagai target swasembada pangan pada 2028-2029.

2. Peneliti senior Sajogyo Institute (Eko Cahyono): Menilai bahwa rencana Prabowo merupakan bentuk duplikat yang lebih buruk dari program food estate di era Jokowi. Alasannya, karena Eko memperoleh banyak informasi dari jejaring petani di berbagai daerah bahwa terlibatnya TNI-Polri untuk program lumbung pangan semakin masif, dikhawatirkan berdampak pada para petani yang merasa makin termarjinalkan dalam pengerjaan kerja pokok mereka.

3. Ketua Task Force Cetak Sawah Kementan (Husnain): Menjelaskan bahwa program ini menyasar lokasi yang bisa dioptimalkan untuk pertanian pangan dan akan kembali menggunakan lahan di bekas lumbung pangan proyek food estate era Jokowi.

4. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB (Dwi Andreas Santosa): Mengatakan bahwa proyek cetak sawah dan optimalisasi lahan ini akan mengalami kegagalan yang sama seperti food estate. Hal ini disebabkan karena tidak memenuhi 4 pilar utama pertanian pangan, yaitu kecocokan tanah, kelayakan infrastruktur pendukung pertanian, budidaya dan teknologi pertanian. Ia mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan selain perubahan nama antara proyek cetak sawah dengan food estate.

5. Periset Pangan Center of Reform on Economic/CORE (Eliza Mardian): Mengatakan hal yang sama bahwa proyek cetak sawah akan mengalami kegagalan seperti food estate jika masih mengabaikan kaidah ilmiah yang bisa memperluas kerusakan lingkungan.

6. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional (Uli Arta Siagian): Menjelaskan hal yang hampir mirip pendapat narasumber yang lain, lebih parahnya lagi akan mengubah 20,6 juta hektar kawasan hutan menjadi lahan pertanian untuk target swasembada pangan secara tidak transparans.

7. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan/Kemenhut (Ade Tri Ajikusumah): Mengatakan bahwa kawasan hutan bukan diubah menjadi lokasi pertanian, tetapi dioptimalisasi melalui sistem agroforestri, lokasinya menyebar di seluruh Indonesia. Namun, tidak dijelaskan secara detail lokasi hutan mana saja yang akan digunakan.

# data[].attributes.body
Karya in-depth oleh media Tirto.id dalam isu ini tidak memiliki kalimat konklusif, sehingga membebaskan pembaca untuk menentukan kesimpulan berdasarkan dari fakta dan data yang dijabarkan.

# data[].attributes.body
Disebutkan bahwa proyek lumbung pangan untuk mewujudkan swasembada ini tidak ada perbedaan yang signifikan dari era pemerintahan sebelumnya. Bahkan telah dibuktikan beberapa kali gagal dalam menjalankan proyek tersebut. Pemerintah seakan tidak memberikan evaluasi, namun masih menggunakan konsep yang sama meski dinyatakan gagal. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB, Dwi Andreas, mengamati bahwa banyak petani yang tidak mau berpartisipasi dalam proyek food estate karena berakhir gagal dan lahan menjadi terbengkalai. Andrean juga mengingatkan jika pembukaan lahan mesti dipastikan adanya petani penggarap. Maka jika tidak, hal buruk akan terjadi lagi seperti pada rezim jokowi, di mana proyek bermasalah karena tidak memperhatikan aspek sosial-ekonomi.

Saat melaksanakan proyek food estate, terjadi deforestasi yang mengancam hayati. Periset Pangan dari Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, memberikan pandangannya bahwa proyek lumbung pangan akan mengalami kegagalan yang sama saat pemerintahan Jokowi jika masih sama-sama tidak memperhatikan kaidah ilmiah. Eliza menyampaikan bahwa food estate memaksakan penggunaan lahan bekas gambut atau pembukaan hutan baru. Di mana hal tersebut mengorbankan hutan kita yang tersisa untuk pangan.

Maka, disimpulkan bahwa proyek lumbung pangan dikhawatirkan akan mengalami kegagalan seperti pada pemerintahan sebelumnya. Yang mana tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan masyarakat adat. hal tersebut menunjukan antisipasi terhadap hasil yang tidak memuaskan dan beresiko.

# data[].attributes.body
Pada berita ini memiliki beberapa sub-judul yang berguna memberikan bagian-bagian pada konteks tulisan, diantaranya:

1. Kembar Identik Food Estate dan Proyek Cetak Sawah

2. Agar Tak Mengulang Kegagalan

Dengan adanya sub-judul ini dapat lebih dapat dipahami maksud dari informasi yang disampaikan. Setiap fakta yang diberikan diperkuat oleh data yang lengkap dan terperinci. Lengkap dengan adanya kutipan langsung dari berbagai narasumber. Semua narasumber juga mampu memberikan pendapat dan memberikan wawasan yang senada, sehingga tidak adanya kontras topik yang membingungkan pembaca. Garis besarnya adalah berita ini cukup mendalam dengan bahasa yang serius namun tetap mudah dipahami.