# data[].attributes.body
Sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, bukan beralih ke kebebasan negatif. Kebebasan positif memungkinkan negara berperan sebagai fasilitator dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi tantangan berupa disinformasi, tekanan politik, dan kepemilikan media yang terpusat, peran negara dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Sementara itu, kebebasan negatif yang sepenuhnya meniadakan campur tangan negara berpotensi menimbulkan ketimpangan informasi serta melemahkan fungsi pers sebagai kontrol sosial dan penyeimbang kekuasaan.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif, karena jika tidak maka media akan bertindak tanpa aturan, seperti menciptakan hoax, fitnah, atau berita bohong yang misalnya membuat massa tiba-tiba membenci presiden, bahkan turun ke jalan rusuh karena tergiring oleh suatu opini liar. Oleh karenanya tetap dipasang "pagar" berupa tanggung jawab sosial dan etika, tidak boleh mengandung SARA, jika salah harus meminta maaf agar berita yang ada tidak hanya selalu membuat "klik" tetapi juga membantu sungguh-sungguh khalayak mengerti masalah apa yang sedang diangkat bukan malah sebaliknya. Jadi wartawan bisa tetap mengkritik pemerintah atau siapa saja selama memakai data dan tidak menyebar kebencian, lalu jika membuat suatu kerugian maka mereka harus bertanggung jawab agar "kebebasan" tidak berubah menjadi alat perusak.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial, etika, dan hukum. Dengan karakter bangsa yang majemuk, kebebasan tanpa batas atau kebebasan negatif berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disinformasi. Oleh karena itu, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tidak tanpa batas, melainkan diarahkan pada kebebasan yang bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan antara hak individu, kepentingan publik, dan stabilitas sosial. Kebebasan tanpa tanggung jawab bukanlah kebebasan sejati, melainkan potensi kekacauan.

# data[].attributes.body
Indonesia harus tetap menjalankan kebebasan pers positif karena dalam kebebasan pers positif negara menjamin fungsinya secara efektif dalam keamanan dan kebebasan pers dan mendapatkan perlindungan dari negara. Namun, kebebasan pers positif di Indonesia ini terkadang masih kurang diterapkan dikondisi tertentu. Seperti saat demo ada beberapa media pers yang dibungkam oleh aparat tidak hanya dibungkam malahan ada yang diancam oleh oknum tertentu.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang merugikan masyarakat. Kebebasan negatif tanpa campur tangan negara berisiko menimbulkan kekacauan informasi, karena tidak ada panduan etis atau hukum yang menjaga kepentingan publik. Namun, pembatasan harus jelas, transparan, dan tidak mengekang independensi pers.

# data[].attributes.body
Kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang dibarengi dengan tanggung jawab sosial dan etika. Kebebasan ini penting agar media tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan informasi yang bebas, namun tidak sembarangan menyebarkan berita yang bisa merugikan masyarakat atau memicu konflik. Tanpa batasan tersebut, kebebasan pers yang sepenuhnya negatif, tanpa campur tangan negara, rawan disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks atau konten negatif yang merusak. Jadi, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab adalah kunci agar pers bisa berkontribusi positif dalam demokrasi dan pembangunan sosial.

# data[].attributes.body
Kebebasan pers di Indonesia, seperti di banyak negara lain, merupakan bagian penting dari demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia ini sebaiknya tetap berbentuk oleh kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial, tidak perlu ada kebebasan negatif. Berikut beberapa alasan:

1. Melindungi Hak Oranglain/Masyarakat.

Kebebasan positif memungkinkan negara untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama yang rentan, dari penyebaran informasi yang tidak akurat atau berbahaya, takutnya kalo ada berita hoax, orang-orang yg kurang paham dari kemajuan teknologi.. akhirnya mempercayai berita tsb. Maka dari itu pentingnya kebebasan positif untuk meminimalisir penyebaran berita hoax/bohong.

2. Meningkatkan kualitas informasi.

Dengan adanya tanggung jawab sosial dan etika, pers diharapkan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berkualitas.

3. Mencegah tersalahgunakannya kebebasan oleh oknum-oknum yang ingin menyebarkan informasi palsu/hoax atau memecah belah masyarakat.

4. Mendorong jurnalisme yg bertanggung-jawab.

Dengan adanya tanggung jawab sosial, pers diharapkan untuk menjalankan jurnalisme yang bertanggung jawab, profesional, dan beretika.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif. Artinya, kebebasan yang dimiliki pers tetap disertai tanggung jawab sosial, etika, dan moral dalam penyampaian informasi. Karena bagaimanapun, pers memiliki pengaruh besar terhadap opini publik dan kestabilan sosial. Jika kebebasan pers dibiarkan sepenuhnya tanpa batas atau berubah menjadi kebebasan negatif, bisa saja muncul penyalahgunaan, seperti penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, atau konten yang merusak keharmonisan masyarakat. Jadi, meskipun pers harus bebas dari intervensi politik dan kepentingan pihak tertentu, tetap perlu ada batas yang sehat agar kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain dan tetap berpihak pada kebenaran serta kepentingan publik.

# data[].attributes.body
Menurut saya, Pendekatan Positif Menekankan kebebasan pers yang bertanggung jawab, dengan batasan etika dan sosial untuk mencegah hoaks dan menjaga harmoni, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Pendekatan negatif Mengutamakan kebebasan mutlak tanpa campur tangan negara, berpotensi mencegah sensor dan memaksimalkan kontrol sosial terhadap kekuasaan, namun berisiko menyebarkan disinformasi. Kesimpulannya, Sistem kebebasan pers positif yang bertanggung jawab lebih relevan untuk Indonesia, asalkan penegakannya adil, jurnalis terlindungi, dan profesionalisme pers ditingkatkan.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia harus tetap berbentuk dalam kebebasan positif karena apabila sistem kebebasan pers di Indonesia menganut sistem kebebasan negatif, maka akan ada banyak dampak yang terjadi akibat adanya kontrol bebas yang digunakan pers. Hal tersebut tentu akan melanggar banyak aturan termasuk HAM, hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas privasi, hak untuk berpendapat dan berekspresi, dll. Karena apabila pers menerapkan sistem kebebasan negatif, maka hak asasi pribadi (personal rights) akan dibabat habis oleh kebijakan dan sistem mereka sebab mereka melakukannya atas dasar kepentingan sendiri yang tentu akan mengancam demokrasi dan moral masyarakat.

# data[].attributes.body
Menurut pandangan saya, sistem pers di Indonesia dapat tetap mempertahankan kebebasan positif. Hal ini disebabkan oleh adanya kekuatan pers sebagai tombak utama pemberitaan informasi di Indonesia dan peran pers sebagai penyalur informasi yang tetap dapat bertahan untuk mempunyai tanggung jawab sosial dan etika terhadap pemberitaan media kepada publik. Di sini, pers perlu mempertahankan sistem kebebasan positif agar masyarakat yang berperan sebagai citizen jurnalisme dapat lebih aware untuk memberikan informasi dengan sensor dan bahasa yang baik.

# data[].attributes.body
Saya lebih mendukung pers menganut kebebasan yang negatif karena akan memberi ruang lebih bebas kepada para pers untuk memberitakan sesuatu. Jika ada campur tangan pihak ketiga, maka hanya akan mengaburkan isi dari berita tersebut. Seperti saat demo kemarin, ada beberapa oknum yang tidak memperbolehkan dokumentasi agar tidak tersebar.

# data[].attributes.body
Sistem pers Indonesia sebaiknya tetap menganut kebebasan positif karena kebebasan tanpa tanggung jawab bisa jadi berbahaya dan menimbulkan kekacauan. Dengan kebebasan positif, pers tetap bebas menyampaikan informasi dan kritik tanpa sensor politik, tapi tetap harus menjaga etika dan kebenaran agar tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Negara jadi pengawas supaya kebebasan ini dijalankan dengan bijak, sehingga pers bisa berperan sebagai pilar demokrasi yang sehat dan bermartabat.

# data[].attributes.headline
Mareta Sintha Nur Arina 2410414320030 (C) Menurut saya sistem kebebasan pers sebaiknya tetap menggunakan kebebasan positif, tujuannya agar sistem pers dapat berorientasi pada kebebasan namun masih terdapat regulasi yang mengatur, transparansi, dan akuntabilitas, yang mendukung demokrasi. Sistem pers positif dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam memberitakan suatu berita kepada masyarakat.

# data[].attributes.subject
Mareta Sintha Nur Arina 2410414320030 (C) Menurut saya sistem kebebasan pers sebaiknya tetap menggunakan kebebasan positif, tujuannya agar sistem pers dapat berorientasi pada kebebasan namun masih terdapat regulasi yang mengatur, transparansi, dan akuntabilitas, yang mendukung demokrasi. Sistem pers positif dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam memberitakan suatu berita kepada masyarakat.

# data[].attributes.body
menurut saya kebebasan pers di indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif, karena dalam bentuk kebebasan positif pers bisa menyampaikan informasi tanpa tekanan dari pihak manapun termasuk pemerintah atau kepentingan elit politik, yang mana hal ini sangat berbanding terbalik dari pers kebebasan negatif yang masih menekankan akan kepentingannya oleh pihak tertentu.

# data[].attributes.body
Menurut saya sistem pers di Indonesia lebih baik tetap menggunakan kebebasan positif karena sistem ini tetap dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Hak dan kemampuan pers juga aktif dalam menjalankan fungsinya dan menyampaikan informasi tanpa adanya paksaan atau hambatan dari pihak lain. Hal ini mencakup kebebasan pers untuk beropini, mencari, mengolah, dan menyalurkan informasi serta menjadi wahana aspirasi masyarakat. Sistem seperti ini tetap memberikan kebebasan namun tetap pada batasan yang ditentukan.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika (kebebasan positif).

Pers harus tetap berpegang pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial agar kebebasan yang dimiliki tidak disalahgunakan atau merugikan orang lain. Dengan adanya batasan ini, media justru dapat berperan memberikan informasi yang benar, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat.

# data[].attributes.body
Menurut saya sistem kebebasan pers di Indonesia tetap mempertahankan bentuk kebebasan positif yang bebas dalam mencari dan menyebarkan informasi namun dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Jika beralih ke kebebasan negatif dapat terjadi penyebaran disinformasi hingga resiko penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi maupun komersial.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif. Pers memang harus bebas, tapi tetap punya tanggung jawab sosial dan etika agar tidak disalahgunakan untuk menyebar hoaks atau merugikan orang lain.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sudah selaras dengan model kebebasan positif (bertanggung jawab), dan sistem inilah yang ideal untuk dipertahankan. Meskipun kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Secara eksplisit menyebutkan bahwa berekspresi dan berpendapat di publik harus dibatasi oleh hukum demi kepentingan publik. Selain itu, penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, beralih ke sistem kebebasan negatif (tanpa campur tangan negara) akan berisiko menghilangkan batasan hukum dan tanggung jawab sosial yang penting ini. Sistem saat ini yang menyeimbangkan kebebasan (tanpa penyensoran atau pembredelan) dengan akuntabilitas publik.

# data[].attributes.body
Menurut saya, tetap berbentuk kebebasan positif (dibatasi dan bertanggung jawab) karena dengan sistem pers seperti ini meminimalisir berita yang tidak valid (Hoaks) serta dengan adanya sistem pers tanggung jawab sosial ini setiap pemberitaan itu memiliki hak dan kewajiban yang dimana dapat di pertanggung jawabkan dan adanya peraturan yang mengatur.

Namun, jika menggunakan kebebasan negatif tanpa campur tangan negara sama sekali, ini akan menyebabkan kerugian cukup besar karena tidak bisa dipertanggung jawab seperti berita yang rentan kena hoaks dan tidak tervalidasi, tidak edukatif dan lain sebagainya.

# data[].attributes.headline
Gadis Setya Rianti 2410414120010 Kelas U

# data[].attributes.subject
Gadis Setya Rianti 2410414120010 Kelas U

# data[].attributes.body
Pendapat saya terhadap sistem kebebasan Pers di Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif, selalu dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Melihat kritik tajam ole Sibert di tahun 1986 terkait kebebasan negatif, bahwa sistem tersebut menjadi potensi penyalahgunaan oleh oknum-oknum eksternal yang tidak bertanggungjawab, dikhawatirkan menimbulkan ketegangan dan perselisihan diantara kelompok maupun individu dikarenakan tidak ada filterisasi informasinya, dan hal hal yang lebih banyak dirugikan untuk sistem pers Kebebasan Negatif.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia tetap berbentuk kebebasan positif karena kalau dilepas seperti kebebasan negatif, malah bikin berita hoaks menyebar kemana-mana dan konflik jadi semakin banyak. Jadi, sebaiknya tetap pada kebebasan positif biar media tetap bebas tapi tetap punya tanggung jawab sosial.

# data[].attributes.body
Iya, sistem kebebasan pers di Indonesia menurut saya memang seharusnya tetap berbentuk kebebasan positif yang dibatasi tanggung jawab sosial dan etika. Salah satunya karena hal itu sejalan dengan faktor budaya di masyarakat Indonesia yang memang mengedepankan kepentingan kelompok daripada individu. Selain itu kebebasan positif juga meminimalisir pelanggaran HAM yang merupakan hak yang harus di jaga dan meminimalisir bentuk pers yang terlalu semena-mena. Pers di Indonesia juga seharusnya memang memberikan dampak positif bagi banyak orang demi kepentingan, kebaikan dan kenyamanan bersama. Masyarakat Indonesia pun punya norma kesopanan maupun etikanya sendiri yang terbilang baik dan perlu di pertahankan dan patut untuk dihargai oleh pers.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya, kebebasan pers di Indonesia perlu dipertahankan dengan bentuk kebebasan positif. Karena dengan adanya batasan-batasan tanggung jawab sosial serta etika, pers memiliki regulasi jelas dalam beroperasi. Sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan seperti penyampaian berita hoaks, informasi yang menyerang pihak tak bersalah, dan lain sebagainya. Regulasi sangat diperlukan dalam kebebasan pers untuk menghindari hal-hal yang tidak sejalur dengan tujuan serta peran dari pers itu sendiri.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya,sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif. Indonesia memiliki masyarakat yang sangat beragam, sehingga kebebasan pers tanpa batas berpotensi memicu konflik horizontal. Kebebasan positif, yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan etika, penting karena media harus berfungsi sebagai pengawas dan memberikan informasi yang akurat untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan adanya batasan-batasan ini, upaya untuk mencegah penyebaran informasi yang merugikan, seperti berita palsu atau fitnah, dapat dilakukan, sehingga kepentingan umum tetap terjaga. Kebebasan pers yang sehat harus melindungi hak untuk berekspresi sambil memastikan bahwa tanggung jawab sosial tetap dipegang.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di indonesia lebih baik tetap berbentuk kebebasan positif, kenapa? Karna seperti yang kita ketahui walau sistem pers indonesia berbentuk positif yang dimana tanggung jawab ditanggung oleh sosial atau masyarakat itu saja sudah banyak "oknum" yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan, nah jika sistem pers indonesia di rubah menjadi berbentuk negatif menurut saya akan semakin banyak orang yang tidak bertanggung jawab atau lalai dengan kewajibannya terhadap tindakannya.

# data[].attributes.body
menurut saya kebebasan pres di indonesia harusnya seimbang antara hak untuk berekspresi dan tanggung jawab sosial (kebebasan positif). pers harus bebas untuk menyajikan informasi yang akurat dan kritis, tetapi juga harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak menyebarkan informasi palsu atau berbahaya. tetapi kebebasan pres juga harus berisi informasi yang jujur dan objektif.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif. Hal ini karena pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga diperlukan batasan berupa tanggung jawab sosial dan etika agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Apabila kebebasan pers dibiarkan tanpa batas atau berbentuk kebebasan negatif, dikhawatirkan akan menimbulkan penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, hingga potensi konflik sosial. dengan kebebasan positif, pers tetap dapat mengkritik dan menyampaikan pendapat, namun tetap terarah serta menjaga kepentingan publik.

# data[].attributes.body
Iya, sistem kebebasan pers di Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif, karena untuk melindungi hak-hak warga negara dari hoax dan pelanggaran privasi, serta untuk mencegah anarki informasi dan disrupsi sosial akibat ujaran kebencian atau disinformasi yang tidak terkendali. Dengan berbentuk kebebasan positif, dapat mendorong jurnalisme yang bertanggungjawab dan menciptakan keseimbangan yang oenting.

# data[].attributes.headline
Syaira Annaba Radhwa Islami 2410414220030

# data[].attributes.subject
Syaira Annaba Radhwa Islami 2410414220030

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di indonesia lebih baik tetap berbentuk kebebasan positif atau dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika karena agar menjaga keakuratan informasi dan mencegah penyalahgunaan media demi kepentingan masyarakat, sehingga hak sebagai masyarakat untuk bersuara tidak diambil kemudian juga hal itu tidak berdampak buruk kepada masyarakat itu sendiri.

# data[].attributes.headline
Jawaban Kuis Kebebasan Pers di Indonesia

# data[].attributes.subject
Jawaban Kuis Kebebasan Pers di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama: Febriani Novitasari

NIM: 2410414220023

Kelas: A

Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia harus tetap menganut kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan tetap memiliki batasan-batasan etika. Karena kebebasan tanpa restriksi dapat menimbulkan dampak negatif mulai dari publikasi tanpa penyensoran seperti pornografi dan kekerasan, penyebaran kritik tidak bermoral, dan lain-lain. Hal-hal tersebut perlu diberikan batasan-batasan agar tidak melampaui batasan etika. Jika Indonesia menggunakan kebebasan negatif, terlalu berisiko dan terkesan egois demi kepentingan kelompok tertentu, sehingga posisi pers tidak lagi netral. Namun Indonesia yang digadang menganut sistem pers tanggung jawab sosial yang bebas tetapi tetap beretika saat ini terasa tidak bebas. Mulai muncul tindakan-tindakan represif baik dari pemerintah maupun oknum individu terkait yang melanggar kebebasan pers. Contohnya banyak jurnalis yang mengalami ancaman, pencabutan izin wawancara, terror, kekerasan, hingga kematian karena menjalankan tugasnya. Ini menunjukkan Indonesia belum sepenuhnya bebas bertanggungjawab.

# data[].attributes.body
Menurut saya, di Indonesia sebaiknya tetap menganut sistem kebebasan pers positif yang disertai dengan tanggung jawab sosial, etika, dan regulasi dari negara. Karena konteks sosial politik Indonesia masih membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Jika kebebasan pers dilepaskan sepenuhnya menjadi kebebasan negatif tanpa campur tangan negara risikonya adalah munculnya penyalahgunaan informasi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kepentingan ekonomi politik media yang bisa menggeser nilai kebenaran. Namun, negara juga tidak boleh bersifat terlalu menekan dan membatasi. Negara seharusnya hanya berperan sebagai pengawas etik dan penjamin keberagaman informasi, bukan sebagai pengendali isi pemberitaan. Dengan sistem kebebasan positif, pers tetap bebas mengkritik pemerintah dan menyuarakan kepentingan publik, tetapi tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan prinsip verifikasi. Sistem ini memungkinkan keseimbangan antara hak masyarakat untuk mengetahui dan kewajiban media untuk menyampaikan kebenaran secara bertanggung jawab.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia seharusnya tetap berada dalam kebebasan positif. Sistem ini paling sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam dan masih membutuhkan pengawasan agar kebebasan tidak disalahgunakan. Dengan kebebasan positif, pers dapat tetap menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial dan penyampai informasi publik, namun tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan umum.

# data[].attributes.body
menurut saya, kebebasan pers di indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif (dibatasi oleh tanggung jawab dan etika), karena indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai moral keagamaan dan norma sosial, hal ini juga melihat dari pola masyarakat indonesia yang masih banyak belum terlalu paham mengenai bagaimana mengutarakan pendapat dengan benar dan masih banyak juga yang belum bisa memilah berita atau informasi yang diterima apakah itu hoax atau berita asli.

kebebasan positif ini juga dapat mencegah masyarakat menyebarkan berita bohong dan dapat mempertanggung jawabkan informasi yang diterimanya.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia dapat beralih ke kebebasan negatif agar tidak adanya campur tangan negara terkait dengan pers. Dengan begitu, pers lebih bebas dalam menyebarkan informasi terkait negara dan pemerintahan. Namun, dalam pemberitaan harus tetap dibatasi dengan etika dalam mengungkap kritik, saran, pendapat, dan opini.

# data[].attributes.body
Sistem kebebasan pers yang ada di Indonesia, yaitu kebebasan positif (freedom with responsibility), adalah model yang paling sesuai untuk konteks sosial, politik, dan hukum negara Indonesia. Kebebasan positif memberikan kebebasan bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosialnya sambil tetap terikat pada tanggung jawab sosial dan etika. Mengganti model ini dengan kebebasan negatif, sebuah sistem yang menuntut kebebasan mutlak tanpa intervensi negara, justru akan membawa risiko yang jauh lebih besar bagi integritas informasi publik dan stabilitas sosial. Landasan utama pertahanan kebebasan positif terletak pada karakteristik unik masyarakat Indonesia yang multikultural. Dari sudut pandang saya, pers memiliki peran ganda: sebagai saluran informasi dan sebagai agen sosialisasi. Jika kebebasan negatif diterapkan, fungsi sebagai agen sosialisasi yang bertanggung jawab akan terancam. Kebebasan tanpa batas akan membuka pintu lebar bagi konten yang memecah belah SARA, hoaks dimana-mana, atau propaganda politik yang merugikan publik. Pembatasan etika yang ada saat ini berfungsi sebagai filter noise yang esensial, menjaga agar ruang publik tetap kondusif dan menjamin hak-hak individu lain, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Lalu, kebebasan negatif cenderung mengarah pada mendominasi pasar. Nilai berita ditentukan oleh seberapa besar potensi viralitas atau sensasionalismenya, bukan oleh urgensi faktual atau kepentingan publik. Hal ini dapat menyebabkan bias media yang parah, di mana media yang didukung oleh modal besar atau kepentingan politik akan memiliki kekuatan persuasi tak terfilter. Kebebasan positif, melalui keberadaan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, berfungsi untuk memastikan pers menjalankan peran sebagai pengawas kekuasaan, bukan sebagai alat kekuasaan. Tantangannya bukan pada model kebebasannya, melainkan pada penegakan etika yang lebih tegas agar pers dapat menjadi pilar demokrasi yang bebas dan berintegritas.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif yang diiringi dengan tanggung jawab sosial dan etika, bukan beralih ke kebebasan negatif tanpa adanya campur tangan negara. Kebebasan positif memandang pers bukan hanya bebas dari intervensi atau sensor, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga etika, keadilan, dan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam praktiknya, pers harus berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kesatuan bangsa dengan menjunjung tinggi standar etika jurnalistik. Dan kebebasan ini, pers dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah dan lembaga kekuasaan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Dengan demikian, Kebebasan pers memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi karena berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan, memastikan bahwa publik memperoleh informasi yang akurat dan seimbang.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia seharusnya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak kebebasan pers dan kewajiban untuk menghormati kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik, serta mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat merugikan masyarakat, terutama di era digital yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat. Contohnya penyebaran hoax ataupun hal lain yang bisa berdampak buruk jika tidak dilakukan kontrol.

# data[].attributes.body
menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia seharusnya tetap berbentuk kebebasan positif karena Indonesia sendiri adalah negara demokrasi. Dimana nilai-nilai pancasila dan bhinneka dijunjung tinggi, dan kepercayaan publik adalah tujuan utama, melalui pencegahan polarisasi, menjaga stabilitas dan ketertiban, tujuannya agar pers tetap memiliki etika dan profesionalisme untuk membangun kepercayaan publik.

# data[].attributes.body
Menurut saya tetap berbentuk kebebasan positif, karena pers memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, sehingga kebebasan yang diberikan tidak bersifat mutlak namun dibatasi oleh rambu-rambu hukum. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat memicu konflik sosial. Jika menggunakan kebebasan negatif kondisi Indonesia akan sangat berisiko. Kebebasan negatif, yang berarti pers bebas sepenuhnya tanpa batas. Tanpa adanya mekanisme tanggung jawab dan etika yang kuat dan diatur, pers dapat dengan mudah menjadi alat propaganda, penyebar kebencian, atau platform untuk disinformasi massal, yang pada akhirnya justru merusak demokrasi dan hak-hak asasi warga negara. Oleh karena itu, mempertahankan sistem kebebasan pers positif adalah pendekatan yang lebih baik dan bertanggung jawab karena menyeimbangkan hak asasi dengan kewajiban publik.

# data[].attributes.body
Kebebasan pers memang penting supaya media bisa mengawasi kekuasaan dan menyuarakan kepentingan publik. Tapi kalau kebebasan itu dilepaskan sepenuhnya (kebebasan negatif, tanpa campur tangan negara sama sekali). risikonya besar, media bisa disalahgunakan untuk menyebar hoaks, ujaran kebencian, atau kepentingan politik dan bisnis tertentu tanpa kontrol. Indonesia masih punya tantangan serius dalam hal literasi media dan profesionalitas jurnalis. Banyak media yang belum sepenuhnya independen dari kepentingan pemilik modal atau partai politik. Jadi, kalau kebebasan pers dibiarkan “tanpa batas”, justru bisa memperparah penyimpangan informasi, bukan memperkuat demokrasi. Dengan sistem kebebasan positif, pers tetap bebas mengkritik, mengungkap kebenaran, dan menyuarakan rakyat, tapi tetap harus memegang etika jurnalistik dan tunduk pada mekanisme tanggung jawab sosial. Negara tidak boleh membungkam, tapi boleh mengatur batas minimal supaya kebebasan itu tidak merugikan publik.

# data[].attributes.headline
Menurut saya sebaiknya kebebasan pers di Indonesia tetap berbentuk kebebasan positif, artinya pers tetap bebas tapi juga punya tanggung jawab sosial dan etika. Karena, kalau kebebasan pers dibiarkan sepenuhnya tanpa batas (kebebasan negatif), bisa saja malah disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, atau isu yang memecah belah masyarakat. Jadi menurut saya, kebebasan dan tanggung jawab harus berjalan berdampingan sebagai pengawas pemerintah sekaligus penjaga moral publik.

# data[].attributes.subject
Menurut saya sebaiknya kebebasan pers di Indonesia tetap berbentuk kebebasan positif, artinya pers tetap bebas tapi juga punya tanggung jawab sosial dan etika. Karena, kalau kebebasan pers dibiarkan sepenuhnya tanpa batas (kebebasan negatif), bisa saja malah disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, atau isu yang memecah belah masyarakat. Jadi menurut saya, kebebasan dan tanggung jawab harus berjalan berdampingan sebagai pengawas pemerintah sekaligus penjaga moral publik.

# data[].attributes.body
Menurut saya sistem kebebasan pers harus tetap berbentuk kebebasan positif, agar disertai tanggung jawab sosial dan berita-berita diluar sana akan lebih dikontrol. Jika sistem kebebasan pers berbentuk negatif, akan banyak berita hoaks yang hanya akan memperburuk keadaan. Banyaknya penyebaran berita palsu, provokasi, atau konflik antar kelompok.

# data[].attributes.body
Menurut Anda, apakah sistem kebebasan pers di Indonesia seharusnya tetap berbentuk kebebasan positif (dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika), ataukah dapat beralih ke kebebasan negatif (tanpa campur tangan negara sama sekali)?

Jawaban: Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia tetap berbentuk kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Karena kebebasan negatif atau tanpa batas dapat mengarah ke hal-hal yang negatif, seperti misinformasi, manipulasi, hoax, hingga ujaran kebencian yang dapat menimbulkan konflik.

Tetapi, dengan adanya keseimbangan antara kebebasan dengan tanggung jawab, pers dapat menjadi media yang dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menyebarkan informasi yang terpercaya tanpa adanya penyalahgunaan kuasa atau jabatan untuk memanipulasi opini publik.

# data[].attributes.body
Menurut saya sistem kebebasan pers di Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif (dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika), tanpa beralih ke kebebasan negatif (tanpa campur tangan negara sama sekali). Hal ini dikarenakan hal yang dipertahankan tersebut dapat mengatur pers agar lebih terarah dan teratur. Karnajika tidak adanya yang membatasi maka pers dapat mengunggah berita semena-mena, tanpa memilah berita yang mana bisa di publish yang mana tidak karna mengabaikan nilai etika dan tanggung jawab sosial. Pembatasanyang dimaksud oleh pemerintah bukan bermaksud untuk membatasi keseluruhan, melainkan menciptakan lingkup pers yang nyaman untuk masyarakat maupun pers itu sendiri. Selain itu, dengan kebebasan positif ini masyarakat juga akan menerima informasi yang memang patut didengar, bukan yang sembarangan.

Namun, kenyataannya di Indonesia sendiri kebebasan pers mengarah ke negatif, pemerintah mulai mengatur segala hal di dalam pers walau tidak terlihat secara kasat mata, karena hanya permainan belakang layar. Sehingga harapannya pers Indonesia bisa mengurangi bahkan menghilangkan peristiwa ini.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif. Negara memang perlu memberi ruang seluas-luasnya bagi pers untuk menyampaikan informasi, tetapi juga harus ada batas etika dan tanggung jawab sosial agar tidak disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang proporsional, kebebasan negatif justru bisa menimbulkan penyebaran hoaks dan manipulasi opini publik yang merugikan masyarakat.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berada dalam bentuk kebebasan positif, agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung namun tetap pada batasan dan etika pers. Dengan demikian, kebebasan pers di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab.

# data[].attributes.body
Menurut saya kebebasan pers di Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif karena dalam tanggung jawab sosial menekankan pertanggung jawaban moral, dalam hal ini berarti pers digunakan tidak hanya untuk bebas berekspresi tetapi juga berperan sebagai media informasi untuk masyarakat luas dengan tidak melebih-lebihkan berita dan dapat membantu masyarakat mengikuti pemberitaan yang mereka keluarkan. Kalau untuk beralih ke kebebasan negatif menurut saya sih agak susah ya, karena peran pers disini kan memang sebagai media informasi masyarakat agar tidak menyesatkan, apabila dialihkan ke kebebasan negatif ini pers bisa saja mengeluarkan informasi yang palsu atau tidak sesuai dengan etika penyiaran. Dalam hal ini pers pasti akan menjadi tidak dipercaya masyarakat, dan berita yang dikeluarkan pun akan memihak kepada mereka yang memberikan bayaran.

# data[].attributes.body
Iya, pers Indonesia harus tetap menganut kebebasan postif. karena jika menganut kebebasan negatif, tanpa adanya peraturan dan kode etik dalam penyiaran, potensi hoax, misinformasi bahkan ujaran kebencian (hate speech) akan sangat besar yang dapat mengancam kestabilan nasional.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia lebih baik dipertahankan dalam bentuk kebebasan positif. Hal ini dikarenakan pers memiliki peran penting bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tapi juga sebagai pengawas, pendidik publik, dan menjaga stabilitas demokrasi. Jika kebebasan pers dilepaskan sepenuhnya menjadi kebebasan negatif tanpa campur tangan negara, risikonya mungkin akan memunculkan penyalahgunaan seperti hoaks, provokasi, hingga praktik jurnalistik yang tidak profesional. Oleh karena itu, sebaiknya aturan yang sudah ada dilihat sebagai upaya untuk memastikan pers tetap bekerja secara sehat, etis, dan bermanfaat bagi masyarakat.

# data[].attributes.body
menurut saya, kebebasan pers di indonesia harus dibatasi oleh tanggung jawab dan etika. jika pers bebas tanpa aturan, akan ada banyak berita bohong atau ujaran kebencian yang dapat memecah masyarakat. oleh karena itu, harus ada batasan agar kebebasan pers digunakan dengan bijak dan dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

# data[].attributes.body
baiknya sistem pers di indonesia tetap berbentuk kebebasan positif agar tetap bertanggung jawab sosial dan beretika karena apabila menggunakan sistem pers kebebasan negatif tanpa campur tangan negara sama sekali maka tidak akan terkontrol dengan baik.

# data[].attributes.body
Sistem kebebasan pers di Indonesia akan lebih tepat jika tetap diposisikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Pers memang harus punya ruang yang lebih luas untuk menyampaikan informasi dan mengkritik kebijakan, tetapi kebebasan itu tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari aturan dasar. Tanpa adanya pengdalian berbasis etika, media berisiko menjadi tempat penyebar isu yang menyesatkan untuk masyarakat. Negara tidak perlu mendikte isi pemberitaan, namun tetap penting hadir sebagai penjaga agar praktik jurnalisme keluar dari jalurnya.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial dan etika. Jika pers dibiarkan bebas tanpa batasan seperti dalam kebebasan negatif, bisa terjadi penyebaran berita palsu, fitnah, atau penyalahgunaan media. Dengan kebebasan positif, pers tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan informasi kepada publik, tetapi tetap menjaga kebenaran, moral, dan kepentingan masyarakat.

# data[].attributes.headline
Fitri Atia Ramadhani - 2410414120021 - U/Utama

# data[].attributes.subject
Fitri Atia Ramadhani - 2410414120021 - U/Utama

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia perlu untuk tetap berbentuk kebebasan positif (dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika).

Karena dapat dilihat pada kasus Mahasiswi ITB yang dijerat pasal UU ITE karena unggahan meme yang dibuatnya melalui AI yang menggambarkan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo "berciuman" lalu di uplod melalui akun media sosial X. Hal tersebut memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat mengganggap hal tersebut sebagai kebebasan berpendapat (kritik), namun aparat hukum menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran hukum karena dianggap menurunkan martabat pejabat publik dan mengandung unsur vulgar.

Menanggapi contoh kasus tersebut, menurut saya ketika kita ingin menyampaikan sebuah kritik, kita tetap harus mengedepankan etika. Oleh karena itu, menurut saya hal ini sama halnya dengan kebebasan pers di Indonesia yang mana harus lebih mengedepankan tanggung jawab sosial dan etika ketika ingin menerbitkan sebuah berita.

# data[].attributes.body
menurut saya sistem kebebasan pers di Indonesia lebih baik tetap dengan kebebasan positif karena tetap bisa dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika dan norma hukum karena tanpa tanggung jawab kebebasan dapat menyebabkan disinformasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

# data[].attributes.body
Sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika, bukan kebebasan negatif tanpa campur tangan negara sama sekali. Sistem kebebasan pers di Indonesia idealnya mengedepankan kebebasan positif yang seimbang antara kemerdekaan dan tanggung jawab sosial, serta pengawasan yang sesuai, daripada kebebasan negatif tanpa batas dan tanpa campur tangan negara sama sekali. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial, demokrasi yang sehat, dan mencegah penyalahgunaan kebebasan pers.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, kebebasan tanpa batas justru berisiko menimbulkan penyalahgunaan informasi dan kepentingan politik tertentu. Kebebasan positif memastikan media tetap independen, namun tetap menjunjung nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik. Dengan begitu, pers dapat berfungsi sebagai pengawas kekuasaan sekaligus sarana pendidikan masyarakat secara bertanggung jawab.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berupa kebebasan positif yang mana kebebasan itu disertai dengan tanggung jawab sosial dan etika. Dengan begitu, media tetap punya ruang untuk menyampaikan informasi secara bebas, tapi juga harus menjaga agar tidak menyebarkan berita yang bisa merugikan atau memecah belah masyarakat. Jika pers benar-benar bebas tanpa ada pengawasan dan aturan, justru berpotensi menimbulkan masalah seperti penyebaran hoaks dan kekacauan sosial. Sehingga, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab agar pers bisa berfungsi dengan baik.

# data[].attributes.body
menurut saya sudah bagus sih dengan adanya kebebasan pers positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika yang mana pers dapat menjalankan fungsi kontrol,kritik, koreksi yang konstuktif dan penyebarluasan berita. jikalau kebebasan pers beralih ke negatif tanpa adanya campur tangan dari negara sama sekali maka akan mendapat kritik tajam dan mudah disalahgunakan kekuatannya untuk kepentingan sendiri, selain itu pers negatif juga berbahaya bagi moral masyarakat dan bisa melanggar privasi. serta pers dapat menjadi alat pemuas bisnis raksasa.

# data[].attributes.body
Kedua bentuk kebebasan pers, baik kebebasan positif maupun kebebasan negatif, memiliki kelebihan serta tantangan tersendiri dalam penerapannya. Dalam konteks Indonesia, idealnya sistem kebebasan pers perlu berada di posisi yang seimbang antara keduanya. Pers harus memiliki ruang yang cukup luas untuk beroperasi secara independen tanpa adanya tekanan politik maupun ekonomi, namun tetap diiringi dengan rasa tanggung jawab sosial, etika profesi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi, penyebaran hoaks, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap media.

Namun menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang disertai tanggung jawab sosial dan etika. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, batas etika dan tanggung jawab diperlukan agar kebebasan pers tidak menimbulkan penyalahgunaan informasi, provokasi, atau kepentingan tertentu. Kebebasan positif memastikan pers tetap independen namun tetap menghormati nilai-nilai sosial, moral, dan hukum, sehingga fungsi pers sebagai pengawas dan penyampai informasi publik dapat berjalan secara sehat dan bertanggung jawab.

# data[].attributes.body
saya berpendapat bahwa sistem pers di Indonesia baiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu masih dibatasi oleh adanya etika jurnalistik, karena melalui kebebasan yang bertanggung jawab, pers tetap bisa menjalankan fungsi kontrol sosial dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, tanpa melanggar norma dan hukum berlaku.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, bukan beralih ke kebebasan negatif karena kebebasan positif disertai dengan tanggung jawab sosial dan etika, jika beralih ke kebebasan negatif tanpa camput tangan negara sama sekali justru dapat menimbulkan kekacauan informasi dan dominasi oleh kelompok tertentu.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial, etika, dan hukum. Dilihat dari kondisi Indonesia yang memiliki banyak keberagaman suku, agama, dan budaya, kebebasan negatif tanpa campur tangan negara justru akan berisiko menimbulkan konflik sosial, dimana jika ada berita hoax menyebar, akan terjadi provokasi yang berakhir konflik. Maka dari itu adanya Kebebasan pers memang penting untuk mengawasi kekuasaan, tetapi harus dijalankan secara profesional agar tidak merugikan pihak lain atau mengabaikan kebenaran. Dengan adanya batasan berupa kode etik jurnalistik akan membantu menjaga agar kebebasan pers tetap berjalan seimbang dengan tanggung jawab serta melindungi jurnalis dari tekanan politik maupun ekonomi. Karena itu, kebebasan positif merupakan bentuk yang paling pas bagi Indonesia saat ini agar pers tetap bebas namun tetap menjunjung etika, akurasi, dan kepentingan publik.

# data[].attributes.headline
Meytita Nayla Azzahra Rahadi (2410414220007)

# data[].attributes.subject
Meytita Nayla Azzahra Rahadi (2410414220007)

# data[].attributes.body
Menurut saya, Indonesia sebaiknya tetap mempertahankan model kebebasan positif.

Soalnya konteks Indonesia itu unik, kita punya masyarakat yang sangat beragam dari segi suku, agama, dan budaya. Kalau pers benar-benar tanpa batasan sama sekali, risiko konflik horizontal bisa meningkat. Kita sudah pernah lihat bagaimana berita atau informasi yang tidak bertanggung jawab bisa memicu ketegangan sosial.

Tapi memang, "tanggung jawab sosial" ini jangan sampai dijadikan alat untuk membungkam kritik atau mengekang investigasi jurnalistik yang legitimate. Di sinilah yang tricky, batasan itu harus jelas dan transparan, bukan rubber stamp buat otoritas yang sedang berkuasa.

Jadi ideal menurut saya: kebebasan positif, tapi dengan pengawasan yang datang lebih dari internal industri pers sendiri (seperti Dewan Pers yang kuat dan independen), bukan dari intervensi pemerintah yang berlebihan. Semacam self-regulation yang ketat, dengan peran negara seminimal mungkin cuma di area yang benar-benar krusial seperti mencegah hate speech atau disinformasi berbahaya.

Kebebasan negatif total kayaknya terlalu idealis untuk kondisi Indonesia saat ini.

# data[].attributes.body
1910414210039

menurut saya Idealnya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berada dalam kerangka kebebasan positif. Negara tidak hanya harus menahan diri untuk tidak membatasi pers, tetapi juga harus aktif menciptakan kondisi di mana pers bisa benar-benar bebas, aman, dan berdaya

Namun, kebebasan positif ini harus diawasi secara ketat dan akuntabel agar tidak berubah menjadi alat kontrol negara terhadap media.

Kondisi kebebasan pers di Indonesia masih rapuh, sehingga butuh negara yang aktif melindungi dan memfasilitasi (kebebasan positif)

Pers belum sepenuhnya aman dari kekerasan, tekanan oligarki, dan sensor tidak langsung

Campur tangan asing justru bisa membuat sistem informasi makin tidak independen

maka dari itu idealnya sistem kebebasan pera di indonesia sebaiknya tetap berada dalam kerangka kebebasan positif

# data[].attributes.headline
Zunnur Raudhah El-Zahra 2410414220058 kelas B

# data[].attributes.subject
Zunnur Raudhah El-Zahra 2410414220058 kelas B

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan sistem pers di Indonesia tetap harus menerapkan kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Hal ini penting karena masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, penghindaran terhadap hal-hal yang bersifat immoral dan tidak pantas untuk disebarluaskan, serta pemilahan berita yang berbobot, masih sangat diperlukan. Pembatasan ini juga bertujuan agar pers tidak menjadi alat kepentingan pihak tertentu dan tetap mampu menjaga tatanan masyarakat yang beretika. Dengan menjunjung tanggung jawab sosial, pers diharapkan dapat menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan tidak menyesatkan masyarakat.

# data[].attributes.body
pers sebaiknya tetap pada kebebasan positif, yaitu dikontrol pemerintah dan masyarakat, hal ini agar pers tetap menjalankan fungsi nya sebagai penyeimbang pemerintah/politik dan masyarakat. Dengan kebebasan positif, informasi bisa disaring dari hal hal berbau negatif yang dibuat oleh citizen jurnalism yang semena mena dalam mengolah dan menyebarkan informasi seperti hal yang berbau pornografi ataupun hal yang mencemari nama seseorang.

# data[].attributes.body
Menurut Saya, Iya, sistem kebebasan pers di Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Menurut opini pribadi saya, penegakan hukum di Indonesia saat ini saja belum benar² ditegakkan dengan jujur dan adil. Masih banyak kasus korupsi dan pelanggaran lainnya yang jelas ada hukumnya, namun masih bisa dipatahkan oleh materi (uang) sebagai sogokan.

Dengan penegakan hukum yang lemah dan tidak jujur adil oleh para otoritas dalam pemerintahannya, setidaknya rakyat Indonesia masih bisa menahan diri dengan etika yang dibuat oleh otoritas itu sendiri. Setidaknya, rasa takut dan segan oleh hukum yang mengatur moral itulah yang masih menahan rakyat Indonesia untuk tidak kebablasan bebas secara negative.

Jika sistem kebebasan pers diubah ke arah bebas negatif, maka pasti akan terjadi chaos pada negara. Karena pemerintah akan kewalahan sendiri dengan tuntutan rakyat, baik perihal kebebasan berpendapat maupun keluhan dari dampak kebebasan negatif itu sendiri. Dikarenakan oleh terbiasa lemahnya penegakan hukum di Indonesia oleh orang-orang yang berwenang dan seharusnya jujur dan adil dalam hukum.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang diiringi tanggung jawab sosial dan etika. Pers benar-benar dibiarkan bebas tanpa campur tangan negara sama sekali, ada risiko informasi yang beredar justru tidak terkendali, misalnya hoaks, fitnah, atau berita yang menimbulkan konflik. Pers memang harus independen, tapi tetap ada aturan dasar supaya tidak merugikan masyarakat. Negara di sini perannya bukan untuk membatasi secara berlebihan, melainkan memastikan pers berjalan sesuai kode etik. Dengan begitu, kebebasan pers bisa tetap terjaga, tapi tetap memberi manfaat bagi publik dan tidak menimbulkan dampak negatif.

# data[].attributes.body
saya lebih memilih kebebasan positif karena penting ada batasan etika dan tanggung jawab sosial agar pers tidak sembarangan menyebarkan berita yang bisa merugikan atau memicu kekacauan. Jadi, kebebasan tetap terjaga tapi tetap bertanggung jawab demi kebaikan bersama.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap mengarah pada kebebasan positif, di mana kebebasan itu dijalankan dengan tanggung jawab sosial dan etika. Jika pers dibiarkan bebas tanpa batas, risikonya bisa muncul penyalahgunaan informasi dan penyebaran berita yang menyesatkan. Dengan tetap berpegang pada kebebasan positif, media bisa menjalankan fungsinya secara kritis dan independen, namun tetap menghormati nilai moral serta kepentingan masyarakat luas.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sebaiknya Indonesia mulai mencoba menganut sistem pers bebas negatif karena dengan adanya pemerintah diatas, kita bisa lihat bahwa kebanyakan berita yang kritis dan menyinggung pemerintah akan disensor dan dihilangkan, sehingga kebebasan pers sebenarnya tidak terlalu berjalan. Jika kita menggunakan pers bebas negatif, tentunya kita dapat menyuarakan suara dan kepentingan kita tanpa adanya campur tangan pemerintah

# data[].attributes.body
menurut saya sistem pers indonesia harus tetap berbentuk positif agar setiap berita yang ada tetap sesuai dengan norma dan budaya di indonesia serta dapat menghindari kekacauan dan perpecahan antar masyarakat karena adanya pengawasan pemerintah, jika sistem pers berbentuk negatif di khawatirkan akan mengganggu stabilitas masyarakat karena heterogenitas berita yang ada serta berita yang muncul akan cenderung ke arah kapitalisme.

# data[].attributes.body
sistem kebebasan pers seharusnya tetap berbentuk positif yakni dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika sebab apabila tidak dibatasi, maka kebebasan pers akan kembali ke masa awal reformasi dimana banyak kebablasan atau penyalahgunaan kebebasan pers. Apabila pers di Indonesia menganut pers negatif, maka akan lebih banyak dampak negatif pula yang di timbulkan, karena di Indonesia seperti yang kita tau, memiliki banyak penduduk yang menyebkan keberagaman pola pikir yang apabila di terapkan kebebasan pers negatif maka pemerintah yang tidak ikut campur tangan tidak dapat mengontrol atau mengendalikan pemahaman yang bersayap kiri atau melenceng di dalam pers di Indonesia.

# data[].attributes.body
NIM: 2410414220053

Kelas: B

Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia lebih baik tetap berbentuk kebebasan positif. Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi dan juga masih kental dengan budaya timur seperti sopan santun dan etikanya.

Namun jika Indonesia menganut kebebasan negatif, pers akan sangat sulit dikontrol dan takutnya tidak ada batasan. Seperti yang pernah terjadi di era reformasi, walaupun konotasi bebas adalah bebas mengkritik bukan bebas melepas tanggung jawab, tapi di saat itu isi berita, majalah, koran dan tabloid sangat bebas dan banyak memuat unsur yang kurang bermoral. Sehingga kebebasan positif seperti tanggung jawab sosial adalah solusinya. Pemerintah tetap berperan dalam mengontrol pers agar tetap sesuai aturan.

Namun faktanya, di zaman sekarang tidak sedikit para anggota pers yang menerima tekanan atau teror dari berbagai pihak akibat memberitakan suatu itu. Padahal pers telah dilindungi di UU secara resmi. Jadi semuanya harus tetap sesuai batasan, baik pihak pemerintah maupun pers

# data[].attributes.body
menurut saya pribadi, sudah pasti lebih tepat sistem kebebasan pers di indonesia tetap berbentuk kebebasan positif atau kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial, etika, dan hukum. Karena kebebasan tanpa tanggung jawab hanya melahirkan sebuah kekacauan, sedangkan tanggung jawab tanpa kebebasan melahirkan suatu penindasan. Jadi indonesia perlu menjaga keseimbangan di antara keduanya melalui kebebasan positif yang beretika.

# data[].attributes.body
Sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya menurut saya baiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Alasannya dikarenakan Indonesia memiliki masyarakat yang beragam, selain itu tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Sehingga jika kebebasan pers di Indonesia berubah menjadi kebebasan pers berbentuk negatif dan tanpa ada campur tangan sama sekali dari negara, bisa berpotensi menimbulkan berbagai macam dampak negatif, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan lain-lain.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif. Maksud saya, pers tetap bebas menyampaikan informasi dan kritik, hanya saja dibatasi oleh tanggung jawab sosial, etika jurnalistik, dan hukum yang berlaku. Kebebasan tanpa batas (kebebasan negatif) berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau pelanggaran privasi.Dalam konteks Indonesia yang beragam, keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab menjadi penting agar pers tidak hanya menjadi alat kepentingan tertentu, tetapi juga berperan sebagai pengontrol kekuasaan yang beretika, seimbang, dan berpihak pada kepentingan publik.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers sebaiknya tetap berlandaskan pada kebebasan positif. Hal ini karena dalam konsep Pers Pancasila, kebebasan diwujudkan untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan umum. Selain itu, kebebasan pers di Indonesia juga diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 yang menegaskan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Konsep ini sejalan dengan teori tanggung jawab sosial, yang menekankan bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kesadaran moral serta tanggung jawab terhadap masyarakat.

# data[].attributes.body
Kebebasan pers itu penting untuk demokrasi, tapi bentuknya harus disesuaikan dengan kondisi negara. Di Indonesia, dan menurut saya kebebasan pers sebaiknya tetap dalam bentuk kebebasan positif—artinya bebas, tapi tetap dibatasi oleh etika, hukum, dan tanggung jawab sosial.

Alasannya :

pertama, karena masyarakat kita sangat beragam. Kalau media terlalu bebas tanpa batas, kedepan nya akan memicu konflik dan perpecahan.

Kedua, literasi media masyarakat masih rendah, jadi mudah terpengaruh hoaks atau berita provokatif. Kalau tidak ada aturan, media bisa seenaknya membuat berita yang akan sangat merugikan publik.

Selain itu, tanpa pengawasan, media abal-abal makin berkembang. Kita butuh aturan dan lembaga seperti Dewan Pers untuk menjaga kualitas dan etika jurnalisme. Tapi ingat, pengawasan itu harus independen, bukan alat pemerintah untuk bungkam kritik.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif. Artinya, pers memang harus bebas menyampaikan informasi dan mengkritik pemerintah, tapi tetap dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik. Kalau kebebasannya tanpa batas, bisa saja muncul berita hoax, fitnah, atau penyalahgunaan informasi. Jadi, kebebasan yang disertai tanggung jawab justru membuat pers lebih dipercaya dan berfungsi dengan baik untuk masyarakat.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem pers di Indonesia saat ini harus tetap menggunakan prinsip kebebasan pers positif.

Kenapa?

Karena melalui kebebasan pers yang positif, pers memang memiliki kebebasan, namun tetap berada dalam pengawasan dan koridor hukum yang ditetapkan negara. Sebab, apabila kebebasan ini tidak diatur oleh negara, kita akan dihadapkan pada risiko beredarnya informasi tak terbatas dari sumber-sumber anonim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan sistem ini, setidaknya tercipta sebuah keseimbangan antara sudut pandang negara dan sudut pandang warga. Beragam informasi yang tersaji dari kedua belah pihak ini memungkinkan masyarakat untuk menganalisisnya secara lebih mendalam, tanpa ada keberpihakan atau kecenderungan pada satu narasi tunggal saja. Pada akhirnya, ini mendorong lahirnya analisis informasi yang lebih objektif dan berimbang.

# data[].attributes.body
Menurut saya Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif, dikarenakan pers merupakan hal penting karena ia tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga pendidik bagi masyarakat agar kita tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia, kemudian ia juga menjadi pengawas terhadap kebijakan pemerintah. Maka dari itu, jika kebebasan pers tidak dibatasi oleh etika dan tanggung jawab sosial dan tanpa campur tangan negara, dikhawatirkan media justru akan menjadi alat penyebar provokasi, pembodohan atau bahkan menjadi alat oleh kepentingan politik tertentu.

# data[].attributes.body
Sistem pers di Indonesia seharusnya berbentuk kebebasan positif karena dengan dibatasi oleh tanggung jawab sosial, berita yang tersebar akan lebih terkontrol.

Sedangkan jika seandainya sistem pers di Indonesia berbentuk kebebasan negatif, akan memperburuk penyebaran berita-berita yang tak pantas atau pun hoaks yang hanya akan membuat kondisi Indonesia semakin ricuh seperti yang terjadi beberapa waktu kebelakang.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, kebebasan yang tetap disertai tanggung jawab sosial dan etika profesi. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, kebebasan pers tanpa batas bisa menimbulkan masalah seperti penyebaran berita palsu, provokasi, atau konflik antar kelompok. Oleh karena itu, kebebasan pers perlu dijalankan dengan kesadaran dan tanggung jawab agar informasi yang disampaikan tetap bermanfaat bagi publik. Pengalaman masa lalu juga menunjukkan bahwa ketika pers terlalu dikekang, suara masyarakat jadi terbatas, sedangkan kalau terlalu bebas tanpa aturan, justru bisa disalahgunakan. Jadi, kebebasan yang ideal adalah kebebasan yang tetap bertanggung jawab, supaya pers bisa menjalankan fungsinya dengan baik tanpa merugikan pihak lain.

# data[].attributes.body
Menurut saya, Kebebasan pers di indonesia sebaiknya tetap berbentuk positif, Kebebasan bukan sekedar bebas yang mana pers tetapi harus diiringi dengan tanggung jawab agar menjadi sebuah kekuatan untuk memajukan sebuah bangsa bukan untuk merusak

# data[].attributes.body
Nama: Catur Rahmad Yudha Asy'ari

NIM: 2410414210012

Menurut saya Kebebasan pers di Indonesia harus tetap berbentuk kebebasan positif

Karena pers harus dibatasi tanggung jawab sosial dan etika dan kode etik jurnalistik menjadi.

Kebebasan pers positif cocok dengan Indonesia karena pers berperan dalam mencerdaskan, mengontrol kekuasaan dan menyuarakan kepentingan publik. Kebebasan positif ini membuat pers tidak hanya bebas tetapi juga bertanggung jawab sehingga menjaga profesionalisme dan menghindari penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian

# data[].attributes.body
menurut saya kebebasan pers di Indonesia sudah seharusnya tetap berlandaskan sistem kebebasan positif (yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika) dikarenakan semua orang diberi hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka secara bebas tanpa intervensi, serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat karena isu yang diangkat pers mempengaruhi opini publik

salsabila (2410414220029)

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu bebas tapi tetap dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika. Kalau tanpa campur tangan negara sama sekali (kebebasan negatif), risiko penyebaran berita palsu, hoaks, dan konten yang merugikan masyarakat bisa meningkat. Jadi, kebebasan pers yang bertanggung jawab lebih cocok untuk menjaga kestabilan dan kepercayaan publik di Indonesia yang beragam.

# data[].attributes.body
menurut saya Indonesia sebaiknya tetap mempertahankan sistem kebebasan pers positif bebas, tapi bertanggung jawab alih-alih beralih ke kebebasan negatif. Sistem positif ini krusial karena ia menyeimbangkan kebebasan pers sebagai pengawas dengan tanggung jawab sosial dan etika jurnalistik untuk mencegah misinformasi, hoaks, dan perpecahan sosial, yang mana risiko ini sangat tinggi di era digital jika kebebasan diberikan secara mutlak (negatif). Namun, untuk mengoptimalkan sistem ini, fokus utamanya harus pada penguatan self-regulation melalui Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sementara pada saat yang sama, mereformasi regulasi hukum yang ada agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak berwenang untuk membungkam kritik, sehingga pers dapat benar-benar bebas tanpa menjadi anarki.

# data[].attributes.body
menurut saya kebebasan pers indonesia tetap berbentuk tanggung jawab sosial karena jika pers di Indonesia bebas tanpa aturan justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Potensi penyalahgunaan informasi akan meningkat seperti penyebaran berita palsu (hoaks), fitnah, atau konten yang menimbulkan kebencian dan perpecahan di masyarakat.

# data[].attributes.body
Menurut saya, kebebasan pers indonesia masih dan harus berbentuk kebebasan positif dikarenakan negara indonesia masih dan tetap akan menjujung etika, Etika manusia harus dipantau tak semua bisa diluapkan ke khalayak. Hal ini tidak hanya dalam kehidupan saling tatap muka namun juga penyampaian informasi secara online atau cyber. ini untuk mencegah penyebaran lingkungan terhadap sifat buruk dan kepribadian tak beretika manusia.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya, kebebasan pers di indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial dan etika. Apabila tidak ada batasan, kebebasan negatif dapat menimbulkan penyalahgunaan informasi dan sebagainya. Negara harus tetap berperan untuk mengawasi agar kebebasan pers berjalan dengan baik.

# data[].attributes.body
menurut saya, kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif dan tetap bisa bebas menyuarakan kebenarannya tetapi tetap bertanggung jawab dan etika, pers bisa tetap kritis tapi tetap menjaga kepercayaan publik.

# data[].attributes.body
Menurut saya tetap dalam berbentuk kebebasan positif, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika.

Karena sesuatu hal yang bebas dan di berikan kebebasan kita dalam meng eksplor dan ber ekspresi. Hal ini justru membuat media semakin kacau akan banyak berita hoax yang beredar. Hal ini justru membuat hal ini lebih berisko terutama di era digital sekarang di mana informasi sangat cepat tersebar.

# data[].attributes.body
menurut saya, kebebasan pers seharusnya tetap dengan kebebasan positif sesuai dengan etika sosial dan tetap diatur oleh dewan pers untuk menghindari berita atau konten yang terlalu bebas atau kebablasan, menggunakan kekuatan untuk kepentingan pribadi/instansi, menyinggung beberapa pihak dan sebagainya. Jika di atur oleh pemerintah, akan ada kemungkinan kebebasan pers menjadi terbatas dan berita/informasi yang dikeluarkan pers hanya untuk menguntungkan pemerintah.

# data[].attributes.body
Nama: Muhammad Raindya Randy

NIM: 2410414210057

Kelas: A

Menurut saya sistem kebebasan pers di Indonesia tetap berbentuk kebebasan positif saja. Kenapa? karena jika ke kebebasan negatif, justru bisa menimbulkan masalah seperti bisa digunakan untuk menyebarkan berita hoax/bohong, pelanggaran privasi orang-orang dan penyalahgunaan informasi. Selain itu, jika menerapkan kebebasan negatif, media bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat luas.

Karena itu, menurut saya tetap kebebasan positif agar kebebasan pers tidak disalahgunakan. Bukan berarti negara harus membatasi, tapi lebih kepada mengawasi dan menjaga supaya kebebasan yang ada digunakan dengan bijak dan tetap berpihak pada kebenaran.

# data[].attributes.body
Menurut saya, sistem kebebasan pers di Indonesia sebaiknya tetap berbentuk kebebasan positif yang dibatasi oleh tanggung jawab sosial dan etika, karena meskipun kebebasan pers sangat penting untuk memastikan media dapat menyampaikan informasi secara jujur dan transparan, tanpa batasan ini kebebasan tersebut bisa disalahgunakan sehingga menimbulkan hoaks atau ujaran kebencian yang merugikan masyarakat; saya percaya bahwa kebebasan negatif tanpa campur tangan negara sama sekali justru berisiko membuat media terjebak pada kepentingan komersial atau politik tanpa kontrol, sehingga regulasi yang bijak dan peran negara tetap diperlukan untuk menjaga pers agar bertanggung jawab, menjalankan fungsi kontrol sosial, dan memberikan informasi yang akurat serta berimbang demi kepentingan publik dan demokrasi yang sehat.