# data[].attributes.body
Masalah utama

yaitu tentang bagaimana seharusnya pancasila menjadi "rumah" atau dasar filosofis yang mempersatukan dan mewujudkan keadilan sosial untuk semua warga negara Indonesia, justru seringkali di salahgunakan oleh pihak yang berkuasa untuk kepentingan mereka sendiri dan menyingkirkan orang orang yang kritis atau berbeda. masalah ini terlihat jelas dari tiga kasus yang di angkat dalam video tersebut yakni :

. Pancasila sebagai alat pemecat (kasus KPK)

Pemerintah mewajibkan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). namun yang terjadi malah sejumlah pegawai senior yang dikenal vokal dan berintegritas dalam memberantas korupsi justru dinyatakan tidak lulus dan dipecat. Mereka dicap "tidak Pancasilais" atau bahkan dituduh punya ideologi radikal ("Taliban").

Aturan Pemerintah Melawan Semangat Rakyat

Credit Union (CU) atau koperasi simpan pinjam membantu masyarakat kecil, petani, dan pengusaha mikro untuk maju bersama secara gotong royong (Ekonomi Kerakyatan). Konsep ini sangat sesuai dengan sila Keadilan Sosial. Namun, CU malah dianggap melanggar aturan yang dibuat berdasarkan sistem perbankan konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan besar.

pembungkaman kritik

Sepanjang sejarah Indonesia, mulai dari era Orde Lama hingga Orde Baru, pihak yang berkuasa seringkali mengaku sebagai satu-satunya pihak yang paling Pancasilais. Pancasila ditafsirkan secara tunggal oleh penguasa. Siapa pun yang berani mengkritik atau memiliki pandangan berbeda (misalnya aktivis, mahasiswa, atau oposisi) akan langsung dicap tidak Pancasilais, radikal, atau anti-negara. Ini adalah bahaya terbesar: Pancasila dijadikan alat legitimasi untuk mengamankan kekuasaan dan membungkam suara rakyat.

solusi yang dapat di berikan

Meskipun video tidak secara eksplisit menawarkan "solusi" formal, pendapat utamanya adalah pentingnya mempraktikkan nilai-nilai luhur Pancasila di tingkat akar rumput dan warga negara agar tidak didominasi oleh kekuasaan.

Praktik Nyata Ekonomi Berkeadilan: Solusi nyata ditunjukkan oleh Credit Union, yaitu menjalankan ekonomi demokrasi/kerakyatan di mana anggota adalah subjek, terlibat dalam pengambilan keputusan (satu anggota satu suara), dan manfaat didistribusikan untuk kesejahteraan bersama.

Kritis terhadap Kekuasaan: Warga negara harus selalu kritis terhadap tindakan negara dan tidak semua undang-undang sesuai dengan Pancasila. Pancasila harus digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk menilai absah atau tidaknya kepentingan dalam pembuatan hukum.

Pewujudan Nilai di Kehidupan Sehari-hari: Praktik keadilan dan persatuan harus diwujudkan oleh warga negara secara kolektif (seperti yang dilakukan mantan pegawai KPK dan pasangan beda agama) sebagai wujud dari "mematerialkan nilai-nilai Pancasila" dalam kehidupan sehari-hari.

menurut saya video tersebut sudah meyakin kan sebab

Didukung Bukti Kasus Nyata dan Kontras: Video ini tidak hanya berteori tetapi menyajikan kasus konkret (mantan pegawai KPK, Credit Union, pasangan beda agama) yang secara dramatis membuktikan bahwa tindakan negara sering kali bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Kontras antara praktik CU yang pro-rakyat dengan regulasi perbankan yang pro-modal besar sangat menohok.

Rasional dan Filosofis: Argumentasi bahwa Pancasila adalah nilai luhur yang harus diinterpretasikan, didiskusikan, dan dikembangkan secara terus-menerus oleh warga negara (bukan dimonopoli oleh kekuasaan) adalah pendekatan yang sehat secara filosofis dan demokratis.

Menganalisis Akar Sejarah: Video ini menunjukkan pola berulang dari Orde Lama hingga Reformasi, di mana narasi Pancasila digunakan untuk menyingkirkan lawan politik atau membungkam kritik. Ini menunjukkan bahwa masalahnya adalah sistematis dan bukan insidental.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya, masalah utama yang disoroti dalam video tersebut adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila disalahgunakan oleh negara atau penguasa sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai dasar keadilan dan persatuan bangsa. Contoh paling jelas adalah pemecatan 57 pegawai KPK, termasuk Praswad, melalui tes wawasan kebangsaan yang dianggap tidak objektif dan diskriminatif. Tes ini digunakan bukan untuk mengukur kompetensi, tetapi untuk menyingkirkan orang-orang yang dinilai berintegritas dan sulit dikendalikan. Selain itu, video ini menyoroti kesenjangan ekonomi yang diperparah oleh sistem keuangan konvensional yang berpihak pada pemodal besar, berbanding terbalik dengan sistem koperasi seperti Credit Union yang lebih berkeadilan dan sesuai nilai-nilai Pancasila. Kasus Kukuh dan Atika, pasangan beda agama, juga menunjukkan bagaimana aturan negara tidak selaras dengan realitas sosial dan semangat toleransi yang seharusnya dijunjung dalam Pancasila. Pendapat dan solusi yang disajikan dalam video menekankan perlunya mengembalikan Pancasila ke makna sejatinya sebagai dasar hidup bersama yang menjunjung keadilan, gotong royong, dan keberagaman, bukan sekadar alat politik. Argumen yang disampaikan cukup meyakinkan karena disusun dengan narasi yang kuat, menyentuh, dan dilengkapi data serta pengalaman nyata dari berbagai tokoh. Meski demikian, argumennya bisa dianggap kurang berimbang karena minimnya sudut pandang dari pihak pemerintah atau pembuat kebijakan. Namun secara keseluruhan, video ini berhasil membuka mata tentang bagaimana Pancasila telah berubah fungsi dan mendesak perlunya refleksi ulang dalam penerapannya di Indonesia.

# data[].attributes.body
1. Menurut Saya, masalah utama yang disoroti dalam video tersebut bukan hanya soal pelemahan terhadap KPK, tetapi lebih luas lagi yaitu tentang penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video ini menjelaskan bagaimana Pancasila yang seharusnya menjadi dasar moral, pedoman ideologis, dan pemersatu bangsa, justru sering digunakan sebagai alat politik untuk menyerang pihak lain atau membenarkan kebijakan tertentu yang sesungguhnya bertentangan dengan semangat Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan mulai kehilangan makna karena ditafsirkan secara sepihak oleh kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, KPK memang menjadi contoh nyata bagaimana penyalahgunaan tafsir Pancasila berdampak langsung pada lembaga negara. Sejak revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, lembaga tersebut kehilangan sebagian besar independensinya karena berada di bawah kendali eksekutif dan pegawainya diubah menjadi ASN. Situasi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila mulai tergeser oleh kepentingan politik. Namun, video tersebut juga menyinggung fenomena serupa yang terjadi di berbagai sektor, seperti dunia pendidikan dan kehidupan sosial, di mana Pancasila sering kali hanya dijadikan simbol formal tanpa penerapan nyata dalam tindakan.

2. Pendapat dan solusi yang disoroti dalam video ini adalah perlunya kesadaran bersama untuk mempelajari dan menghayati kembali nilai-nilai Pancasila secara mendalam, bukan hanya sebatas hafalan. Pancasila seharusnya menjadi dasar pembentukan karakter bangsa, bukan alat untuk membenarkan kekuasaan atau menyingkirkan pihak yang berbeda pandangan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk kritis terhadap setiap narasi yang mengatasnamakan Pancasila namun justru menimbulkan perpecahan atau ketidakadilan. Pendidikan moral dan ideologis tentang Pancasila juga harus diperkuat sejak dini agar generasi muda mampu memahami makna sejati dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

3. Menurut pandangan Saya, argumen dalam video tersebut sangat meyakinkan karena disampaikan dengan alur logis, dilengkapi fakta sejarah, dan menunjukkan contoh konkret dari penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila di berbagai bidang. Video ini tidak hanya mengkritik pemerintah atau lembaga tertentu, tetapi juga mengajak masyarakat untuk introspeksi, bahwa menjaga kemurnian Pancasila adalah tanggung jawab bersama. Jika nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan secara utuh dan tidak dipelintir untuk kepentingan politik, maka lembaga-lembaga negara seperti KPK, dunia pendidikan, maupun masyarakat sipil akan mampu berfungsi dengan lebih baik demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

# data[].attributes.body
menurut saya masalah utama yang dibahas dalam vidio “pancasila is Me: Antara Warga Kuasa” yang disoroti yaitu mengenai bagaimana nilai/ arti pancasila seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk kepentingan politik dan kekuasaan yang menyebabkan kerugian warga sipil. yang dimana seharusnya pancasila berfungsi untuk dijadikan sebuah pedoman hidup dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat, tetapi dalam kenyataannya justru pancasila kerap dijadikan alat untuk membenarkan tindakan penguasa/pemerintah, membungkam orang yang berpendapat, dan membatasi kebebasan warga hingga melengserkan kelompok masyarakat yang memiliki suatu pontensi atau memiliki pandangan yang berbed. dalam vidio tersebut menunjukan beberapa contoh nyatanya yaitu pemecatan 57 pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), termasuk penyidik Praswat Nugraha yang dianggap memiliki integritas tinggi. yang dimana alih-alih menyatakan bahwasanya tes ini demi menegakkan nilai kebangsaan, namun pada sisi lain terlihat seperti sebuah upaya untuk menyingkirkan orang orang yang jujur dan kritis seperti salah satu tokoh pegawai tang dipecat tersebut. selain itu, pancasila juga sering dijadikan label politik, diaman orang yang tidak sejalan dengan pandangan nya maka dianggap “tidak pancasilais” atau dianggap sebuah “musuh” padahal mereka hanya menjalankan hak mereka debgan cara bebas berpendapat dan berbicara. hal inilah menunjukan bahwasanya makna sejati dari sebuah Pancasila mulai bergeser dari semangat rakyat menjadi alat pembenaran bagi penguasa.

pendapat dan solusi yang disampaikan dalam vidio “pancasila is Me: Antara Warga Kuasa” yaitu mengajak kita bahwasanya pancasila seharusnya dikembalikan kepada rakyat, bukan dijadikan sebagai alat politik oleh pemerintah. yang dimana kita sebagai warga indonesia harus bersatu, mendukung  tanpa rasa takut dalam menyuarakan kebenaran ketika terjadinya ketidakadilan.  dalam vidio ini juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial karna nilai asli pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, kemanusiaan, dan toleransi sebenarnya sudah lama hidup di tengah masyarakat sepeti contoh yang ditunjukan pada vidio tersebut lewat Credit Union (CU) Keling Kumang, sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong, yang dimana di CU ini saling membantu tanpa pamrih untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, dengan cara memiliki hak suara yang smaa, dan hal inilah dapat dikatakan bahwasanya prinsip keadilan sosial diterapkan secara nyata. jadi, solusinya bukan dengan menambahkan aturan atau membuat lembaga baru, tetapi dengan menghidupkan kembali semangat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, saling membantu, menghargai perbedaan dan pendapat, dan berani menegakkan keadilan. Pemerintah juga diharapkan bisa memberikan contoh yang baik dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila secara nyata bukan hanya dijadikan slogan atau alasan untuk mempertahankan kekuasaan. jadi secara keseluruhan pancasila harus menjadi sebuah pedoman tindakan yang berpihak pada rakyat, bukan sekedar alat pembenaran kebijakan penguasa.

menurut saya Argumen dalam vidio “pancasila is Me: Antara Warga Kuasa” ini sudah cukup meyakinkan karena disajikan dengan cara yang jelas, logis, dan dekat dengan kehidupan nyata di kehidupan masyarakat. Video ini tidak hanya berisi pendapat kosong, tapi juga menunjukkan ternyata seperti kisah pegawai KPK yang dipecat lewat TWK, kisah Credit Union yang menggambarkan semangat gotong royong, dan cerita pasangan beda agama yang berjuang melawan diskriminasi. semua contoh itu memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Pancasila sebenarnya masih hidup dan dijalankan oleh rakyat kecil, bukan oleh mereka yang berkuasa.

ini tuh video ini juga menghadirkan narasumber yang beragam ada aktivis, tokoh masyarakat, dan warga biasa yang membuat terasa lebih nyata dan bisa dipercaya. Cara penyampaiannya juga seimbang antara logika dan emosi jadi penonton tidak hanya diajak berpikir tetapi juga ikut merasakan ketidakadilan yang terjadi. selain itu kritik yang disampaikan juga tidak asal menuduh melainkan disertai harapan dan solusi seperti mengajak semua pihak untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila dalam tindakan sehari-hari.

jadi secara keseluruhan video ini sangat kuat pesannya bahwa masalah bangsa kita bukan karena Pancasila nya yang salah, tetapi karena cara sebagian orang menggunakan Pancasila untuk kepentingan kekuasaan. argumen tersebut terasa meyakinkan didukung bukti nyata disampaikan dengan bahasa yang jujur, dan menegaskan bahwa Pancasila harus ada dipihak rakyat bukan dijadikan alat politik.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti adalah bagaimana Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, sering kali dijadikan alat politik oleh rezim penguasa untuk melegitimasi kekuasaan dan menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan penguasa, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi di KPK.

1. Pemecatan Pegawai KPK

• Sebanyak 57 pegawai KPK dipecat karena gagal lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diterapkan untuk menjadikan pegawai KPK sebagai ASN.

• Tes ini dianggap tidak objektif dan dimanfaatkan untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas dan independen dalam pekerjaan mereka.

• Pegawai yang dipecat dituduh tidak Pancasilais dan berafiliasi dengan kelompok radikal, stigma ini memicu polarisasi dan kontroversi di masyarakat.

2. Pelemahan KPK

• Sejak revisi Undang-Undang KPK pada 2019, lembaga ini kehilangan independensinya dan posisinya berada di bawah kewenangan Presiden.

• Jumlah kasus korupsi yang ditangani dan operasi tangkap tangan menurun, menunjukkan turunnya efektivitas KPK.

• Dugaan adanya intervensi dari penguasa untuk mengendalikan kerja pemberantasan korupsi demi melanggengkan kekuasaan.

3. Penggunaan Pancasila sebagai Alat Legitimasi Politik

• Pancasila sering kali disalahgunakan oleh penguasa sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan menyingkirkan oposisi.

• Penguasa mengontrol tafsir dan penerapan Pancasila sehingga menimbulkan polarisasi dan pertentangan sosial.

• Contoh lainnya adalah pembubaran organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa proses pengadilan yang fair.

4. Ketimpangan Ekonomi dan Kegagalan Sistem Keuangan Konvensional

• Dikisahkan tentang perjuangan anggota Credit Union (CU) yang mempraktikkan ekonomi kerakyatan yang inklusif, berbeda dengan bank konvensional yang lebih berorientasi pada keuntungan elit.

• Bank konvensional membawa risiko persaingan tidak sehat yang dapat menjatuhkan usaha kecil, sementara CU membantu pertumbuhan usaha kecil dengan sistem gotong royong dan demokrasi ekonomi.

5. Masalah Pernikahan Beda Agama

• Undang-undang pernikahan di Indonesia membatasi pasangan beda agama untuk dapat menikah resmi.

• Pasangan beda agama tidak difasilitasi oleh pemerintah sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di catatan sipil, yang menimbulkan kerentanan hukum.

• Meskipun ada penolakan dari Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan larangan ini, kehidupan pasangan beda agama tetap eksis dan diakui secara sosial di komunitasnya.

6. Polarisasi Sosial dan Konflik atas Identitas Keagamaan dan Politik

• Stigma dan tekanan terhadap individu atau kelompok yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi penguasa.

• Contohnya, penggunaan pertanyaan terkait pilihan antara Al-Qur'an dan Pancasila sebagai alat pengujian apakah seseorang dianggap Pancasilais atau tidak.

• Kasus keluarga dengan perbedaan agama yang harus menghadapi aturan yang membatasi dan diskriminasi hukum.

Solusi atau pandangan yang disajikan dalam video menekankan pentingnya memahami Pancasila sebagai nilai luhur yang harus menjadi landasan keadilan sosial dan persatuan bangsa. Ekonomi kerakyatan, demokrasi ekonomi, dan keterlibatan masyarakat sebagai subjek ekonomi juga diangkat sebagai pendekatan yang lebih sesuai dengan nilai Pancasila. Video mengkritik penerapan aturan dan regulasi yang lebih menguntungkan elit dan merugikan rakyat kecil, menyerukan supaya Pancasila digunakan secara jujur sebagai alat pemersatu dan pemberdayaan rakyat, bukan alat kekuasaan sempit.

Mengenai apakah argumen dalam video ini meyakinkan, menurut saya argumen tersebut tampak kuat karena didukung oleh contoh nyata seperti perjuangan para pegawai KPK yang dipecat dan penjelasan rinci tentang bagaimana Pancasila digunakan secara politis untuk menyingkirkan lawan. Selain itu, video ini juga menyajikan pandangan kritis terhadap ekonomi konvensional dan memperkenalkan konsep ekonomi berdasarkan nilai Pancasila yang inklusif dan demokratis.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya, masalah utama yang disoroti dalam video “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” adalah tentang bagaimana Pancasila sering dijadikan alat atau patokan oleh pihak yang berkuasa, dan kadang disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini membuat warga biasa dirugikan, karena nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dijunjung tinggi malah tidak dijalankan dengan adil. Dalam video ini, diperlihatkan beberapa kasus nyata yang menggambarkan ketimpangan ini, seperti pemberhentian pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dianggap kontroversial, pembatasan hak-hak warga, termasuk pembubaran organisasi tertentu dan tantangan yang dihadapi pasangan beda agama dalam urusan pernikahan. Semua kasus tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan tajam antara warga dan penguasa dalam penerapan Pancasila, dan bagaimana interpretasi penguasa kadang mengesampingkan kepentingan rakyat.

Solusi yang ditunjukkan dalam video ini adalah kembali pada nilai-nilai asli Pancasila. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap bersatu, saling mendukung, dan berani menyuarakan kebenaran ketika terjadi ketidakadilan. Film ini juga menekankan pentingnya partisipasi warga dalam kehidupan sosial dan ekonomi, seperti contoh Credit Union (CU) Keling Kumang, sebuah sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis gotong royong. Di CU ini, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, keuntungan dibagi untuk kesejahteraan anggota, dan prinsip keadilan sosial diterapkan secara nyata. Hal ini menjadi bukti bahwa nilai Pancasila bisa dihidupkan oleh warga biasa, meski kadang berbeda dengan kebijakan penguasa.

Selain itu, video ini juga menekankan bahwa penguasa tidak boleh bertindak semaunya sendiri tanpa mendengar aspirasi rakyat. Pancasila mengajarkan musyawarah dan keadilan sosial, jadi setiap keputusan harus mempertimbangkan kepentingan warga. Penghargaan terhadap kesetaraan, tanpa membedakan antara yang atas dan yang bawah, juga sangat penting supaya nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut saya, argumen dalam video ini sangat meyakinkan karena disajikan dengan fakta-fakta nyata dan kisah langsung dari orang-orang yang terlibat. Cuplikan dan penjelasan dalam film berhasil menunjukkan kontras antara Pancasila versi penguasa yang kadang dipakai untuk menekan, dan Pancasila versi warga yang dijalankan dengan tulus lewat kerja nyata, solidaritas, dan gotong royong. Film ini membuat penonton sadar bahwa Pancasila bukan sekadar slogan atau simbol negara, tetapi nilai hidup yang harus dijalankan bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia.

Secara keseluruhan, video ini bukan hanya memberikan informasi, tapi juga mengajak penonton untuk berpikir kritis dan bertindak sesuai nilai Pancasila. Pesannya jelas: kita sebagai warga negara harus aktif menjaga dan menghidupi Pancasila, supaya keadilan, persatuan, dan kemanusiaan bisa benar-benar tercapai.

# data[].attributes.body
Masalah utama: Video ini ngebahas soal gimana Pancasila sering disalah gunakan buat kepentingan politik. Jadi bukan lagi jadi dasar moral dan keadilan, tapi malah dijadikan alat buat nunjuk siapa yang “pancasilais” dan siapa yang nggak.

Ada tiga contoh nyata yang ditunjukin:

1.Kasus KPK dan TWK: Tes Wawasan Kebangsaan dijadiin alasan buat pecat 57 pegawai KPK yang justru berintegritas. Tesnya dianggap cuma akal-akalan politik buat melemahkan lembaga anti-korupsi.

2.Kasus ekonomi rakyat (CU Keling Kumang):Sistem ekonomi kerakyatan kayak Credit Union yang harusnya sejalan sama Pancasila malah dianggap melanggar aturan bank. Padahal tujuannya buat bantu kesejahteraan anggota.

3.Kasus pernikahan beda agama: Negara ngebatasi hak warga buat nikah beda agama, padahal itu bagian dari kebebasan individu.

Solusi atau pandangan yang ditawarin:

Video ini ngajak kita buat balik ke makna asli Pancasila bukan yang dipakai buat kepentingan politik, tapi yang bener-bener hidup di masyarakat. Dorong ekonomi demokratis yang berpihak ke rakyat, kayak model CU tadi. Jaga integritas dan sikap kritis warga negara, karena justru rakyat biasa yang bisa nunjukin nilai-nilai Pancasila lewat tindakan nyata. Anggep Pancasila itu dinamis, artinya harus terus ditafsir dan dikembangkan sesuai zaman, bukan cuma dihafalin atau dipakai buat ngatur orang.

Apakah Argumennya Meyakinkan?

Menurut saya, iya argumen di video ini cukup meyakinkan. Karena, Ngasih contoh nyata. Jadi nggak cuma teori doang. Kasus KPK, CU Keling Kumang, dan pernikahan beda agama itu bukti konkret gimana nilai Pancasila sering disalahgunakan, Ada perbandingan yang jelas. Kita bisa liat bedanya antara Pancasila yang “asli” (keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan) sama versi penguasa yang sering dipakai buat kepentingan sendiri, Ada konteks sejarah juga. Video ini nyambungin ke masa Orde Lama dan Orde Baru, di mana hal yang sama juga pernah kejadian. Jadi kelihatan kalau masalah ini udah lama banget dan masih berulang.

# data[].attributes.body
Nama : Ayu Dhini Audina

NIM : 2225250014

KELAS : 1A

1. Masalah utama yang dibahas dalam video ini adalah adanya kelompok kecil di dalam lembaga yang memiliki pengaruh besar serta campur tangan politik yang membuat KPK kehilangan independensinya. Hal ini terlihat dari munculnya tes wawasan kebangsaan yang kontroversial dan berujung pada pemberhentian sejumlah pegawai KPK yang dikenal berintegritas. Selain itu, video ini juga menyoroti penyalahgunaan Pancasila, dimana Pancasila yang seharusnya menjadi dasar pemersatu bangsa justru sering digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan.

2. Solusi yang disajikan pada video ini menekankan pentingnya menjaga KPK agar tetap mandiri dan kuat, supaya dapat bekerja memberantas korupsi tanpa tekanan dari pihak mana pun. Video ini juga menegaskan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai nilai bersama yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, bukan dijadikan alat politik. Sebagai contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, video ini menampilkan model ekonomi kerakyatan seperti Credit Union, yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan inklusif.

3. menurut saya, pesan yang disampaikan dalam video ini cukup meyakinkan karena adanya pengalaman nyata para pegawai KPK, kondisi politik yang rumit, dan contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dokumentasinya yang langsung dari lapangan membuat pesan terasa kuat dan relevan. Meski begitu, kita yang menonton video ini tetap perlu bersikap kritis dan mencari informasi dari berbagai sumber agar mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang isu yang dibahas.

# data[].attributes.body
menurut saya, masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu tentang pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) setelah perubahan Undang-Undang KPK yang mewajibkan pegawai menjadi ASN. Tes tersebut menuai kritik karena dianggap digunakan untuk menyingkirkan pegawai berintegritas dan melemahkan KPK dengan alasan membela nilai Pancasila.Dokumenter ini juga menyoroti bagaimana Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang menimbulkan stigma “radikal” terhadap sebagian pegawai serta memicu polarisasi sosial di masyarakat. Selain itu, dokumenter ini menampilkan perjuangan ekonomi rakyat berbasis nilai-nilai Pancasila melalui gerakan Credit Union dan tantangan hukum yang dihadapi.

Solusi dan pandangan yang ditawarkan meliputi kritik terhadap penyalahgunaan Pancasila sebagai alat politik, pentingnya memahami kembali makna Pancasila secara utuh, dukungan terhadap ekonomi kerakyatan berbasis koperasi, serta perlunya menjaga independensi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. Dokumenter ini juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif menentukan arah kebijakan publik.

Secara keseluruhan, dokumenter ini berhasil menyampaikan kritik yang tajam dan meyakinkan terhadap penyalahgunaan Pancasila dan pelemahan KPK. Narasi yang disajikan terasa kuat dan autentik karena didukung kisah nyata para pegawai dan dampak sosial yang mereka alami, meski sudut pandangnya lebih berpihak pada warga dan korban keterpinggiran.

# data[].attributes.body
Video “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” menyoroti persoalan mendalam tentang makna dan praktik Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Meskipun Pancasila disebut sebagai dasar dan milik seluruh rakyat Indonesia, video ini mempertanyakan siapa yang benar-benar memegang kendali atas tafsir dan penerapannya. Apakah nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup di tengah masyarakat, atau justru dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik?

Permasalahan utama yang diangkat adalah jarak antara idealisme Pancasila dan kenyataan sosial-politik yang terjadi. Dalam berbagai cuplikan, terlihat bagaimana masyarakat kecil sering kali menjadi korban kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pemerintah kerap menjadikan Pancasila sebagai pembenaran untuk menjaga stabilitas, namun praktiknya justru mengabaikan suara rakyat. Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar persatuan dan kesejahteraan, akhirnya tampak seperti alat legitimasi kekuasaan.

Video ini menegaskan bahwa Pancasila semestinya menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi warga, bukan sekadar simbol kekuasaan. Alih-alih menawarkan solusi dalam bentuk kebijakan, video ini mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama, memperjuangkan keadilan, dan menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan serta gotong royong. Pesan moralnya jelas: Pancasila akan bermakna jika dihidupi, bukan hanya dihafal.

Menurut saya, pesan yang disampaikan cukup kuat dan menggugah. Narasi dan visual yang digunakan berhasil menampilkan ketimpangan antara cita-cita dan kenyataan, sehingga penonton diajak berpikir kritis dan merenung. Video ini bukan sekadar tontonan, tetapi juga ajakan untuk melihat diri sendiri—apakah kita benar-benar menjalankan nilai Pancasila, atau hanya membiarkannya menjadi slogan kosong yang digunakan pihak berkuasa?

Meski demikian, ada sisi yang bisa diperkuat. Video ini lebih menonjolkan sudut pandang masyarakat tanpa menampilkan data empiris atau argumen dari pihak pemerintah. Akibatnya, kesan yang muncul lebih sebagai kritik moral dibandingkan analisis sosial yang menyeluruh. Jika ditambah dengan fakta dan data konkret, pesan yang disampaikan tentu akan lebih meyakinkan dan berdampak luas.

Secara keseluruhan, “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” adalah refleksi tajam tentang hubungan antara rakyat dan kekuasaan dalam bingkai ideologi Pancasila. Video ini mengingatkan bahwa Pancasila bukan milik penguasa, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilainya hanya akan hidup ketika diwujudkan dalam tindakan nyata—saat keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong benar-benar menjadi napas kehidupan

bersama.

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam video "Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa" yaitu mengenai tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila seringkali hanya dijadikan sebagai alat oleh pihak yang berkuasa, sementara rakyat biasa atau warga kurang terlibat dalam penerapannya. Meskipun Pancasila seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, para penguasa sering menggunakan maknanya untuk kepentingan politik atau kekuasaan mereka sendiri. Akibatnya, warga merasa jauh dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak memiliki ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam menentukan jalan bangsa sesuai dengan semangat gotong royong dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya.

Video ini menyarankan agar Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata, adapun solusi yang disajikan yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperkuat pendidikan Pancasila dengan cara yang lebih kritis dan ikut terlibat, dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan kebijakannya dengan cara yang lebih transparan dan adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut saya, argumen dalam video ini sangat meyakinkan karena dilampirkan dengan bukti nyata terkait kekeliruan dan keterangan dari para korban tentang pelemahan KPK, dari beberapa argumen didalam video ini juga menyadarkan kita bahwa Pancasila seharusnya hidup dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam ucapan.

# data[].attributes.body
Dalam video tersebut membahas tentang pemecatan 57 pegawai KPK, termasuk penyidik Praswat Nugraha, yang dianggap memiliki integritas tinggi. Pemecatan ini terjadi setelah mereka gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diwajibkan sebagai bagian dari proses pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Undang-Undang KPK yang direvisi pada tahun 2019. Banyak yang menilai bahwa tes ini digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan pegawai yang tidak sejalan dengan kepentingan tertentu di KPK.

Selain itu, di dalam video juga menyinggung tentang tuduhan adanya kelompok "polisi Taliban" di KPK yang menimbulkan stigma dan konflik internal. Pelemahan independensi KPK setelah revisi UU KPK juga menjadi perhatian, karena KPK kini berada di bawah kendali presiden dan memiliki kewenangan yang lebih terbatas. Video ini juga menyoroti bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai alat politik untuk melegitimasi kekuasaan dan melemahkan KPK.

Pendapat yang disampaikan dalam video menyatakan bahwa tes wawasan kebangsaan tidak objektif dan lebih digunakan untuk mengeliminasi pegawai KPK yang berintegritas. Hal ini menyebabkan penurunan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Video juga menyebut bahwa stigma "polisi Taliban" adalah upaya pelemahan yang bertujuan memecah-belah pegawai KPK yang sebenarnya bekerja dengan integritas dan independen.

Video ini menyoroti pentingnya peran Credit Union dan ekonomi kerakyatan sebagai solusi ekonomi yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Argumen dalam video cukup meyakinkan dalam menunjukkan bahwa tes wawasan kebangsaan menjadi alat politik yang menghambat pemberantasan korupsi dan melemahkan KPK sebagai lembaga independen. Argumen ini didukung oleh fakta pemecatan pegawai berintegritas, kritik dari berbagai pihak, serta penurunan kinerja KPK pasca revisi UU 2019. Namun, karena isu ini sangat politis, interpretasi dan penilaian terhadap tes TWK dan perubahan UU KPK juga memiliki sudut pandang berbeda dari pejabat dan pemerintah.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti pada video tersebut adalah tentang bagaimana Pancasila telah diambil alih dan dimonopoli oleh pihak yang berkuasa atau pemerintah. Pemerintah merasa paling benar dalam menafsirkan Pancasila. Video ini juga menunjukkan bahwa Pancasila yang seharusnya menjadi dasar filosofi bangsa, sering kali diangkat sebagai alat kekuasaan atau tameng politik. Akibatnya, Pancasila sering dijadikan alat untuk membungkam kritik, membatasi ruang demokrasi, dan bahkan merepresi atau meminggirkan kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda. Jika ada rakyat yang menyampaikan pendapat berbeda atau mengkritik kebijakan negara, mereka mudah sekali dicap "tidak Pancasilalis" atau "musuh", padahal itu hanyalah cara untuk menekan kebebasan bicara.

Solusi utama yang disajikan adalah Pancasila harus dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Ini berarti mengakhiri monopoli oleh negara. Setiap warga negara harus diizinkan untuk menghayati dan memaknai nilai-nilai Pancasila secara bebas. Pancasila seharusnya berfungsi sebagai alat moral dan cermin yang digunakan rakyat untuk mengkritik ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, bukan sebaliknya.

Menurut saya, argumen dalam video tersebut sudah meyakinkan. Karena dalam video tersebut ada bukti nyata dan cerita-cerita dari sejarah, terutama tentang bagaimana label "anti-Pancasila" digunakan secara sistematis untuk menindas rakyat. Video ini tidak bermaksud menghilangkan Pancasila, tetapi justru memurnikan dan membebaskan ideologi tersebut dari kepentingan politik, sehingga pesannya terasa kuat dan masuk akal.

# data[].attributes.headline
Nurul Aisyah Wulan Dela P_2225250087 _1C

# data[].attributes.subject
Nurul Aisyah Wulan Dela P_2225250087 _1C

# data[].attributes.body
Masalah utama pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal lolos seleksi tes wawasan kebangsaan akibat perubahan Undang-Undang KPK yang memaksa pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN). Tes wawasan kebangsaan ini dipertanyakan sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas dan dianggap sebagai cara sistematis untuk melemahkan KPK dengan dalih Pancasila. Dokumenter juga mengangkat polarisasi dan penggunaan Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan yang memunculkan stigma radikal terhadap sebagian pegawai KPK serta menimbulkan ketegangan di masyarakat. Selain itu, dokumenter membahas pengalaman berbagai pihak yang terkait dengan perjuangan ekonomi berbasis nilai Pancasila melalui Credit Union dan tantangan hukum yang dihadapi.

Solusi atau pendapat yang dapat kita berikan antara lain:

• Perlunya interpretasi ulang dan pemahaman yang lebih mendalam tentang Pancasila agar tidak disalahgunakan atau memecah belah.

• Dukungan pada ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi berbasis koperasi yang dianggap lebih adil dan sesuai nilai Pancasila.

• Pentingnya menjaga KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi demi keadilan sosial.

• Dorongan agar masyarakat dan warga negara aktif menentukan arah kebijakan dan tidak pasif.

•Mengajak warga untuk lebih aktif memahami dan menghidupi nilai-nilai Pancasila secara personal dan sosial, bukan sekadar seremonial atau administratif.

•Meminta institusi atau kekuasaan agar lebih transparan, demokratis, dan partisipatif dalam penerapan nilai Pancasila agar tidak hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan.

• Mendorong dialog antarwarga, serta antara warga dan institusi, supaya makna Pancasila bersama tidak teralienasi atau terdistorsi oleh kepentingan tertentu.

Dengan kata lain, memperkuat posisi warga sebagai subjek aktif dalam kajian dan penerapan Pancasila, bukan hanya objek pelaksanaan dari kekuasaan.

Menurut saya Argumen dalam video tersebut sangat meyakinkan dalam menyampaikan kritik terhadap penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan dan pelemahan KPK. Mereka menggunakan bukti nyata dari kehidupan para pegawai serta gambaran dampak sosial-ekonomi yang lebih luas, sehingga narasi terasa autentik, kuat, dan mendalam. Namun, bagi yang mencari sisi resmi pemerintah atau pimpinan KPK, dokumenter ini lebih bersifat advokasi dan kritik tajam dari perspektif warga dan korban keterpinggiran yang perlu dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas. Serta, tingkat keyakinan saya terhadap efektivitas solusi yang ditawarkan adalah tergantung pada kualitas dokumenternya (berapa banyak fakta, seberapa konkret, seberapa kritis). Jika dokumenter tersebut menghadirkan cerita nyata dan analisis mendalam, maka sangat meyakinkan. Kalau tidak, maka hanya akan menjadi pengingat penting, namun kurang membekas sebagai tuntutan aksi.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya, masalah utama yang di soroti dalam video ini adalah sebuah permasalahan pancasila yang selalu menjadikan sebuah pacuan atau patokan oleh yang berkuasa dan dapat di salah gunakan oleh pihak penguasa yang dapat menyebabkan merugikan warga sipil yang dimana itu membuat ketimpangan dalam nilai-nilai pancasila dan terjadilah seperti kasus-kasus yang terdapat di dalam video di atas.

Solusi yang di tegakkan adalah tetap pada nilai-nilai pancasila yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa tetap bersatu untuk menuntut permasalahan-permasalahan yang membuat warga menjadi rugi. Penguasa tidak boleh untuk sekehendaknya dalam mengambil sebuah keputusan karena bagaimanapun warga sipil harus ikut adil dalam sebuah keputusan yang akan di resmikan dan jika penguasa tidak mendengar aspirasi-aspirasi atau suara oleh warga sipil itu akan membuat nilai-nilai pancasila menjadi tidak terlaksana dan memudar. Penguasapun tidak boleh membedakan antara yang atas dengan yang bawah karena itu tidak mencerminkan nilai-nilai pancasila. Kesimpulannya kita harus tetap bersatu bagaimanapun keadaanya dan tidak boleh merenggang.

Dalam argumen di dalam video tersebut sudah sangat menyakinkan dikarenakan di sajikan dalam berupa fakta-fakta dengan sebenarnya dan oleh cuplikan-cuplikan yang di sajikan yang benar-benar sangat mendukung dalam permasalahan di atas.

# data[].attributes.body
Masalah yang disoroti atau isi pokok yang ditekankan pada video tersebut yaitu mengenai penguasaan tunggal atas penjelasan Pancasila oleh otoritas, yang menciptakan benturan dengan kemerdekaan masyarakat untuk mengartikan dan memperdebatkan ideologi tersebut secara mendalam. Film ini mengangkat tema sentral tentang Pancasila yang sering diagung-agungkan, tetapi juga menjadi alat politik. Pancasila yang seharusnya menjadi pemersatu bangsa, sering digunakan sebagai alat politik untuk membenarkan represi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan penindasan oposisi. Pada kenyataannya, masyarakat seringkali tidak memiliki cukup ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, sementara itu para aparat atau pejabat yang berwenang bersikap sewenang wenang dan hanya menjadikan Pancasila sebagai simbol formalitas tanpa memaknainya ataupun mengimplementasikannya. Contohnya, pandangan resmi negara (misalnya, melalui regulasi atau kampanye anti-ekstrem) dianggap sebagai doktrin tak tergoyahkan, sedangkan suara rakyat seperti dari aktivis, mahasiswa, atau komunitas terpinggirkan, seringkali diskriminalisasi jika menyimpang dari versi standar. Hal ini menciptakan tantangan dalam lanskap demokrasi Indonesia, dimana Pancasila berpotensi sebagai “pedang bermata dua” : lambang kebangsaan menyatukan, namun juga alat kendali bagi kelas elit.

Pendapat atau solusi yang terdapat dalam video tersebut yaitu mendorong masyarakat untuk aktif dalam menjalankan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Memaknai Pancasila bukan hanya sebagai slogan, tetapi dipraktikan dalam kehidupan. Maka dari itu, pentingnya kesadaran kritis warga dalam memaknai nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa.

Menurut saya, ya, argument dalam video terbukti cukup kuat, terutama untuk penonton yang tertarik pada dinamika sosial-politik Indonesia.

·         Adanya dasar bukti konkret

Film ini menayangkan percakapan dengan berbagai tokoh (pakar akademik, pejuang hak, korban penindasan, dan pejabat negara), arsip lama seperti pidato Soekarno atau insiden 1965, serta contoh faktual seperti penangkapan pegiat karena tuduhan “menolak Pancasila”.  Ini memberikan landasan factual yang kuat, bukan sekedar pandangan pribadi. Misalnya, uraian tentang pemanfaatan Pancasila untuk menekan kritik atas korupsi atau hak minoritas didasarkan pada kenyataan, sehingga argument terasa kokoh dan bukan spekulasi.

·         Pendekatan impartial dan berimbang

Documenter menyajikan dua sudut pandang- visi kuasa (yang menjunjung Pancasila sebagai tiang negara) dan Masyarakat (yang menentang monopoli tersebut). Pendekatan ini menghindari kecenderungan satu pihak, membuat argument tampak adil dan merangsang refleksi kritis. Pesan penutup tentang pentingnya diskusi terbuka juga menarik, mendorong pemirsa untuk terlibat aktif.

# data[].attributes.body
Menurut saya, film dokumenter Watchdoc berjudul “Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa” menyoroti persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa saat ini, yaitu bahwa Pancasila telah dimanfaatkan dan dimonopoli oleh pihak yang berkuasa.

Masalah utama yang ditampilkan bukanlah Pancasila sebagai ideologi, melainkan penyalahgunaannya oleh penguasa untuk kepentingan politik. Nilai-nilai luhur Pancasila sering dipelintir menjadi alat pembenaran tindakan yang justru bertentangan dengan semangat keadilan dan integritas. Contohnya terlihat pada kasus pemecatan 57 pegawai KPK lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang diklaim sebagai langkah untuk memperkuat ideologi kebangsaan, padahal sejatinya merupakan cara sistematis untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas yang menghambat kepentingan tertentu. Pola seperti ini menunjukkan bagaimana kekuasaan berulang kali memakai Pancasila sebagai tameng bagi praktik tidak adil.

Film ini menawarkan solusi yang cukup kuat dan realistis, yaitu mengembalikan Pancasila kepada rakyat melalui tindakan nyata di tingkat masyarakat. Salah satu contohnya adalah gerakan Credit Union (CU) Keling Kumang, yang menjadi simbol penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ekonomi rakyat. Dengan prinsip “satu anggota, satu suara” dan berfokus pada kesejahteraan bersama—seperti bantuan sosial dan pendidikan—CU menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dapat diwujudkan tanpa menunggu kebijakan pemerintah, melainkan lewat gotong royong dan kesadaran kolektif warga. Secara keseluruhan, saya menilai argumen dalam film ini sangat kuat dan menyentuh. Watchdoc berhasil memperlihatkan bahwa semangat sejati Pancasila justru tumbuh di kalangan rakyat biasa yang berjuang dengan integritas dan keadilan, bukan di balik retorika kekuasaan. Film ini menjadi seruan moral agar masyarakat tidak lagi pasif menerima tafsir tunggal penguasa, melainkan aktif menafsirkan dan menghidupkan Pancasila sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi kebijakan negara demi terciptanya keadilan sosial bagi semua.

# data[].attributes.body
Menurut saya masalah utama yang tersirat dari pandangan saya sendiri adalah nama Pancasila yang disalahgunakan, yang tidak di terapkan, dan banyak campur tangan di UUD, sehingga membuat Pancasila itu sendiri tidak efektif terhadap Indonesia

Sebenarnya ini adalah kasus yang beriringan dan bisa juga satu suara namun berbeda jenisnya. Pada kasus mantan penyidik kpk pendapat saya adalah seharusnya pemimpin bisa lebih tegas untuk memperkerjakan pegawai pegawai yang lebih pantas menduduki posisi tersebut, karena KPK adalah lembaga yang melakukan penyelidikan, pemberantasan terhadap korupsi itu harus bisa tegas + bertanggungjawab, untuk apa? Untuk bisa menghukum oknum oknum yang sudah mengambil hak gaji karyawannya. Dalam argumen tentang tes wawasan kebangsaan untuk kedua kalinya ini tidak terlalu efektif, mengapa? Karena dari pernyataan mantan karyawan nya sendiri ada pertanyaan memilih bendera merah putih atau Pancasila, Al-Qur'an atau Pancasila, ini jelas menentang. Mereka seharusnya berdampingan bukan di jadikan sebuah pilihan. Solusi dan harapan saya adalah mungkin kedepannya bisa lebih di tegaskan lagi, bisa lebih bertanggungjawab lagi, dan untuk orang orang yang diberhentikan oleh kpk pada saat itu, mungkin bisa terus bekerja dengan tanggung jawab yang tegas, disiplin meskipun bukan di kpk lagi

Pada kasus CU sebenernya ini bagus untuk keuntungan dari pihak cu dan anggota nya, menurut saya Ia memanusiakan anggota nya, yang dimana para anggotanya di bantu 50% dan ini sudah hampir sempurna untuk kata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kenapa? karena keduanya saling menguntungkan satu sama lainnya meskipun ada segelintir orang yang menganggap bahwa ini menentang undang-undang perasuransian, tetapi menurut saya jika memang ini membuat masyarakat lebih sejahtera dan stabil dalam ekonomi, kenapa tidak di coba? Untuk argumen tentang pembelaan pihak CU kepada kepolisian ini sudah sedikit jelas menggambarkan bahwa mereka tetap pada pendiriannya, dan argumen ini efektif, karena setelahh hampir satu tahun mereka menjalani proses itu dan kesimpulannya adalah CU Keling Kumang tidak melakukan pelanggaran, solusi dan harapan saya, semoga untuk kedepannya bisa lebih menaati aturan aturan karena sejatinya masyarakat yang baik dan bertanggung jawab adalah masyarakat yang menaati aturan, norman, undang undang, dan bertanggung jawab atas apa yang sudah Ia lakukan, tidak apa apa untuk CU Keling Kumang melanjutkan bisnisnya tetapi kedepannya harus bisa menaati aturan yang ada

Dan pada kasus pernikahan berbeda agama menurut saya ini sangat bertentangan dengan undang-undang yang sudah di sahkan, bahkan undang-undang agama pun ini melanggar sebenarnya, karena dalam rumah tangga itu bukan hanya soal rasa suka, ataupun rasa cinta, tetapi rasa tanggungjawab untuk masa depan anaknya bagaimana. Argumen yang dilantunkan menurut saya kurang efektif dan kurang meyakinkan, mengapa? Pernikahan beda agama bukanlah hal yang mudah, yang dimana akan di pertanggung jawabkan di akhirat, menikah adalah ibadah terpanjang dan termulia di masing masing agama, Ia beruntung karena tercatat secara sipil dan di bantu dengan gerejanya, namun, apakah anak anaknya akan merasakan hal yang sama dengannya atau tidak? Jelas, saya tidak menormalisasikan hubungan berbeda agama ini, semua agama baik, sangat baik, tetapi apakah menikah berbeda keyakinan baik? Tidak sepenuhnya ya menurut saya, karena ini akan berdampak untuk masa depan anak anaknya nanti. Solusi dan harapan saya, sebaiknya carilah yang seagama dengan kita, dan saya harap masyarakat paham bahwa dunia ini hanya sementara

Semua kasus tersebut menunjukkan bahwa Pancasila belum sepenuhnya diterapkan secara utuh dalam berbagai aspek kehidupan — baik dalam pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Diperlukan ketegasan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila serta hukum negara agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan berbangsa yang lebih harmonis.

# data[].attributes.body
1. Masalah utama yang disoroti dalam video tersebut yaitu kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hubungan antara rakyat dan penguasa. Banyak kebijakan dan perilaku yang menunjukkan ketimpangan sosial, keadilan yang belum merata, serta kepentingan pribadi yang mengalahkan semangat gotong royong dan keadilan sosial.Salah satu contoh nyata dalam video tersebut adalah kasus pemecatan 57 pegawai KPK karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).Ironisnya, tes yang katanya buat menilai pemahaman Pancasila justru dipakai buat menyingkirkan orang-orang yang berjuang melawan korupsi. Hal ini jelas menunjukkan bagaimana Pancasila diselewengkan oleh kekuasaan, bukan dijalankan untuk kepentingan rakyat.Selain itu, video juga menampilkan kisah gerakan ekonomi rakyat melalui Credit Union (CU) yang berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. CU ini menjadi contoh bagaimana warga bisa menghidupkan kembali semangat Pancasila secara nyata tanpa bergantung pada kekuasaan.

2. Pendapat atau solusi yang di sajikan.

Solusi utamanya itu adalah mengembalikan Pancasila sebagai pedoman moral nyata, bukan cuma jadi kata-kata di pidato. Pemerintah harus lebih jujur,adil dan mendengarkan suara rakyat.sementara rakyat harus berani mengawasi dan menyuarakan kebenaran.menghidupkan kembali Pancasila bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama. Pemerintah harus jujur, adil, dan berpihak pada rakyat, sedangkan warga perlu berani bersuara, saling bantu, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan serta persatuan dalam kehidupan nyata.Contohnya dari kisah Rohmat yang lewat Kredit Union (CU) berhasil membangun ekonomi kerakyatan dengan prinsip gotong royong.kita bisa lihat kalau Pancasila bisa diterapkan lewat tindakan kecil tapi nyata.nggak cuma ngajak kita buat ngomong soal Pancasila, tapi bener-bener ngelakuin nilai-nilainya seperti:gotong royong, adil, manusiawi, dan berani membela yang benar. Kalau semua orang bisa mulai dari hal-hal kecil saya yakin nilai Pancasila bisa hidup lagi di masyarakat.Dengan begitu, Pancasila bisa kembali menjadi pedoman hidup bangsa, bukan hanya sekadar slogan atau simbol.

3. Menurut saya, argumen dalam video tersebut cukup meyakinkan, karena disampaikan dengan contoh nyata dan refleksi terhadap kondisi sosial-politik saat ini.serta menggugah kesadaran kita bahwa Pancasila harus diterapkan dalam tindakan, bukan hanya dijadikan slogan.

# data[].attributes.body
Video yang berjudul “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” mengangkat persoalan yang mendasar tentang bagaimana Pancasila dijalankan dan dimaknai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun Pancasila sering disebut sebagai ideologi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, dalam video tersebut mempertanyakan siapa sebenarnya yang memiliki kuasa atas pengertian dan penerapannya apakah benar milik warga, atau justru dimainkan oleh pihak yang berkuasa.

Dalam video tersebut, masalah utama yang disoroti adalah adanya kesenjangan antara nilai seharusnya Pancasila dengan praktik kekuasaan pada realitanya. Dalam banyak kasus yang ditampilkan, warga kecil atau masyarakat sering menjadi korban kebijakan yang justru bertentangan dengan semangat Pancasila. Mereka sering dikesampingkan oleh keputusan negara yang menggunakan dalih untuk meningkatkan stabilitas negara. Akibatnya, Pancasila hanya dijadikan tameng politik untuk membenarkan kepentingan kuasa, bukan sebagai pedoman hidup untuk melindungi semua warga negara secara merata tanpa terkecuali.

Video tersebut menyajikan pandangan bahwa Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk melindungi kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang atau wadah untuk warga sebagai tempat mengekspresikan hak, keyakinan, dan kepentingannya secara setara. Solusi yang ditawarkan tidak disajikan dalam bentuk kebijakan formal, melainkan ajakan moral dan sosial yang membuka ruang pasrtisipasi warga, menumbuhkan kesadaran, serta menuntut pemerintah agar menegakkan hukum yang konsisten dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya, yaitu keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong. Dalam video ini juga menekankan pentingnya meresapi dan menerapkan Pancasila sesuai dengan nilainya dalam kehidupan nyata, bukan hanya sebagai hafalan saja.

Menurut saya, argumen dalam video tersebut cukup meyakinkan karena berhasil menggambarkan masalah yang nyata antara semangat Pancasila dan pelaksanaanya. Narasi dan visualnya kuat sehingga membuat penonton keluar sisi emosionalnya dan menggugah kesadaran kritis dari penonton tersebut. Dalam video ini tidak hanya mengajak untuk berpikir, tetapi juga mengajak untuk introspeksi diri apakah kita benar-benar menjadi bagian dari Pancasila atau hanya sekadar penonton dari orang atau dari pihak yang menggunakan namanya?

Namun, di sisi lain, ada kelemahan yang membuat argumennya belum sepenuhnya kuat. Video ini banyak menampilkan contoh yang menggugah, tetapi kurang memperlihatkan data yang pasti atau analisis yang dapat diukur sejauh mana dalam bentuk angka untuk menunjukkan sejauh mana fenomena dominasi pandangan Pancasila oleh kekuasaan. Selain itu, perspektif yang digunakan cenderung berpihak pada warga tanpa menggali lebih dalam perspektif lain dari pihak pemerintah. Akibatnya, video tersebut terasa lebih sebagai kritik sosial dan ajakan moral daripada pembahasan struktur secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” merupakan evaluasi penting tentang hubungan antara ideologi dan kekuasaan di Indonesia. Video ini berhasil membangkitkan kembali persoalan tentang siapa yang seharusnya menjadi pemiliki Pancasila, apakah rakyat atau penguasa. Walaupun argumennya masih bisa dikuatkan lagi secara akademis, pesan moral dan kesadaran kritis yang disampaikan sangat relevan yang menunjukkan bahwa Pancasila hanya akan bermakna jika benar-benar dihidupi oleh warga, bukan hanya sekadar menjadi tameng oleh si yang berkuasa.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti berdasarkan video tersebut adalah penyalahgunaan nilai nilai Pancasila oleh pemegang kekuasaan tak bermoral sebagai alat untuk melemahkan lembaga negara serta membatasi hak hak warga negara terhadap hubungan dengan nilai nilai Pancasila.

Dapat dilihat melalui kasus pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digunakan alih alih untuk menyingkirkan pegawai berintegritas dengan alasan pelaksanaan tes tersebut sebagai standar bahwa pegawai dikatakan relevan dengan kinerja kerja mereka namun tidak melihat keterlibatan langsung para pegawai di lapangan. Pemecatan ini dikatakan sebagai upaya untuk melemahkan kinerja KPK.

Kemudian penindasan terhadap lembaga keuangan Credit Union (CU) sebagai lembaga keuangan yang mampu memberdayakan perekonomian masyarakat menengah kebawah. CU dianggap bertentangan dengan regulasi keuangan negara yang justru dianggap bertentangan dengan nilai nilai pancasila. Hal ini dapat dilihat bahwa hukum digunakan untuk memuaskan kepentingan para petinggi bukan untuk kemakmuran rakyat.

Pendapat atau solusi yang dapat disajikan yaitu menciptakan wadah demokrasi bagi warga negara, bahwa pancasila sebagai nilai nilai negara tidak hanya untuk pemilik kekuasaan tertentu. Warga negara pun harus kritis dalam menyikapi kebijakan dan jalannya kekuasaan oleh praktik para pemegang kekuasaan.

Menurut saya iya karena didukung narasi dan sumber berbagai tokoh tokoh masyarakat dengan latar belakang sosial yang berbeda melalui kisah nyata dengan penyampaian pengalaman langsung secara detail.

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam video ini adalah praktik penggunaan Pancasila oleh kekuasaan yang menyebabkan kontradiksi antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan penerapannya dalam regulasi dan kebijakan negara. Dalam video ini ada beberapa kasus nya:

1. Pelemahan KPK dan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan): Pemecatan 57 pegawai KPK (termasuk penyidik seperti Praswat Nugraha) karena dianggap tidak lulus TWK sebagai konsekuensi perubahan status menjadi ASN. TWK dilihat sebagai tes "mengada-ada" yang sengaja dibuat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas dan menghancurkan KPK dari dalam, dengan menggunakan label "tidak Pancasilais" atau "Taliban" sebagai cap politik.

2. Ketidakadilan Ekonomi dan Regulasi: Kontras antara sistem bank konvensional yang berorientasi pada keuntungan (dan dikendalikan oleh segelintir elit pemegang saham) dengan Credit Union (CU) Keling Kumang yang berlandaskan ekonomi kerakyatan, gotong royong, dan kesejahteraan anggota. Meskipun CU mempraktikkan sila kelima (Keadilan Sosial), mereka justru kerap dituduh melanggar regulasi perbankan dan asuransi konvensional.

3. Hambatan Pernikahan Beda Agama: Undang-undang perkawinan dan peraturan di Indonesia yang membatasi atau tidak memfasilitasi pernikahan beda agama (kasus Kukuh dan Atika), menunjukkan bahwa aturan negara membatasi kebebasan fundamental individu atas nama kepentingan.

Solusinya

Penerapan Ekonomi Kerakyatan: CU Keling Kumang menjadi contoh solusi praktis di mana demokrasi ekonomi dijalankan secara konsisten, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, memastikan kesejahteraan anggota melalui kepemilikan suara yang setara dan distribusi manfaat sosial.

Kritik dan Pengujian Kritis terhadap Kekuasaan: Video menyarankan agar warga negara harus selalu kritis terhadap tindakan negara dan tidak semua undang-undang sesuai dengan Pancasila. Dengan Pancasila sebagai pisau analisis, warga dapat menilai apakah suatu kepentingan absah atau tidak.

Pancasila sebagai Nilai yang Terus Dikembangkan: Pancasila harus dipandang sebagai nilai yang hidup, yang dapat "dipahami, diinterpretasikan, didiskusikan, dan diolah terus-menerus sebagai generasi baru". Pegawai KPK yang dipecat pun tetap bertekad mematerialkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui advokasi publik.

Menurut saya ya, sudah sangat meyakinkan,Alasannya

Berdasarkan Bukti Kasus Nyata (Faktual): Video ini tidak hanya berbicara dalam tataran teori, tetapi menggunakan kasus-kasus nyata dan berdampak besar (KPK, CU Keling Kumang, Pernikahan Beda Agama) yang menunjukkan adanya pola konsisten di mana kekuasaan menggunakan tafsir Pancasila untuk tujuan politis,mengendalikan pihak-pihak yang dianggap berseberangan atau merugikan kepentingan elit.

Kontras yang Kuat (Teori vs. Praktek): Video berhasil menonjolkan kontradiksi yang mendasar:

Semangat vs. Alat: Pancasila lahir untuk keadilan sosial dan persatuan, tetapi kini dijadikan tools (alat) untuk menstigmatisasi dan memecah belah.

Kesejahteraan vs. Keuntungan: Praktik ekonomi kerakyatan Credit Union, yang sesuai dengan cita-cita sila kelima, justru dipertentangkan dengan regulasi perbankan konvensional yang hanya mementingkan keuntungan segelintir elit.

Perspektif Warga: Dengan menampilkan perspektif dan pengalaman pribadi dari warga biasa (mantan penyidik KPK, petani anggota CU, pasangan beda agama), video ini berhasil membuktikan bahwa Pancasila yang sesungguhnya sedang diperjuangkan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga yang "dicap" tidak Pancasilais oleh kekuasaan.

Inti argumen video adalah bahwa bahaya bukanlah pada nilai Pancasila itu sendiri, melainkan pada monopoli tafsir Pancasila oleh negara, yang secara historis terbukti digunakan untuk melanggengkan kekuasaan (seperti pada Orde Lama dan Orde Baru), dan gejala ini kembali terulang pada era reformasi.

# data[].attributes.body
1.Menurut video di atas apa masalah utama yang di soroti?

Masalah utama yang di soroti yaitu dimana Pancasila kerap dijadikan legitimasi kekuasaan, nilai Pancasila yang seharusnya menjadi dasar moral bagi penguasa dan rakyat tetapi negara memonopoli tafsir Pancasila untuk membungkam kritik, dan masyarakat yang berbeda pandangan sering diberi label anti-pancasila,sehingga terdapat kesenjangan antara nilai ideal Pancasila dengan realita penerapannya dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia.

2.Bagaimana pendapat atau solusi yang disajikan?

Pancasila bukan hanya milik penguasa atau lembaga tertentu melainkan milik seluruh rakyat Indonesia, penguasa harus berkuasa dengan adil, jujur, dan berpihak kepada rakyat , sehingga Pancasila akan bermakna jika diterapkan oleh setiap warga negara,bukan hanya dijadikan alat kuasa.

3.Apakah menurutmu argumen dalam video tersebut sudah meyakinkan?

Menurut saya argumen dalam video tersebut sudah tergolong meyakinkan karena relevan dengan kondisi bangsa, video tersebut diperkuat oleh beberapa argumen warga langsung dan didasari pada pengalaman nyata warga yang disampaikan secara logis dan mudah dipahami.

# data[].attributes.body
Dalam video tersebut, masalah utama yang dibahas adalah mengenai penyalahgunaan arti Pancasila sebagai dasar negara untuk kepentingan sebuah politik di Indonesia. seharusnya Pancasila digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat di Indonesia, hal itu juga menjadikan masalah dan kesenjangan antara warga dan pemerintah.

pendapat dan solusi untuk permasalahan tersebut:

perlunya pemahaman dan penguatan tentang nilai-nilai Pancasila, agar pemerintah tidak seenaknya menyalahgunakan Pancasila, yang dimana seharusnya Pancasila itu sebagai dasar negara. solusi yang ditawarkan dalam video tersebut juga cukup menarik perhatian, dimana mereka mendorong partisipasi masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan. seperti dalam video, mereka mewawancarai para aktivis, akademisi, dan masyarakat umum yang berbagi pengalaman pribadi. Hal itu mendorong Pancasila agar lebih dipahami lagi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Argumen pada video tersebut menurut saya sangat meyakinkan, karena dalam video tersebut terdapat sanksi secara langsung dari prasawat nugraha sebagai korban pemecatan. video tersebut juga didukung oleh wawancara dari berbagai masyarakat, ada dari akademisi, para aktivis, dan masyarakat sekitar. video menunjukkan gaya dokumenter yang netral, menyediakan sudut pandang dari berbagai pihak (yang mendukung dan yang menentang), sehingga memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai permasalahan tersebut. hal tersebut lah yang membuat argumen itu sangat meyakinkan.

# data[].attributes.body
Masalah Utama yang Disoroti pada vidio tersebut.

Video ini menyoroti masalah utama terkait monopoli interpretasi Pancasila oleh penguasa negara dan erosi nilai-nilai Pancasila dalam praktik sehari-hari. Dokumenter mengkritik bagaimana Pancasila sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan oleh elite politik dan pemerintah, sementara warga biasa merasa terpinggirkan. Ada ketegangan antara "warga" (rakyat biasa) yang ingin Pancasila sebagai panduan hidup sehari-hari, versus "kuasa" (penguasa) yang menggunakannya untuk mempertahankan status quo. Masalah lain yang disinggung termasuk globalisasi, polarisasi sosial, dan generasi muda yang kurang paham atau skeptis terhadap Pancasila karena implementasinya yang tidak konsisten. pendapat saya Pancasila bukanlah dogma statis yang hanya dimiliki negara, melainkan nilai hidup yang harus dihidupkan oleh semua warga. Penguasa sering kali menafsirkan Pancasila secara sempit untuk kepentingan politik, sementara warga perlu "mengklaim kembali" Pancasila sebagai alat untuk keadilan dan persatuan. Dokumenter ini mendorong pandangan bahwa Pancasila harus adaptif terhadap tantangan modern, seperti demokrasi digital atau isu lingkungan. solusi yang saya dapat Pendidikan dan kesadaran warga: Mendorong pendidikan Pancasila yang lebih kritis dan interaktif di sekolah serta masyarakat, agar generasi muda tidak hanya menghafal sila-sila tetapi memahami aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. artisipasi aktif warga: Warga harus terlibat dalam reinterpretasi Pancasila, seperti melalui gerakan sipil, media sosial, atau dialog publik, untuk mencegah monopoli oleh penguasa. Argumen ini Secara keseluruhan, ya, argumen dalam video ini cukup meyakinkan, terutama bagi penonton yang peduli dengan isu sosial-politik Indonesia. Didukung bukti dan narasi kuat: Video menggunakan wawancara dengan tokoh-tokoh seperti akademisi, aktivis, dan warga biasa (misalnya, dari berbagai latar belakang sosial), serta contoh nyata seperti kasus korupsi atau ketimpangan yang bertentangan dengan Pancasila. Ini membuat argumen tidak sekadar opini, melainkan didasarkan pada pengalaman empiris. Kurangnya data kuantitatif: Video lebih mengandalkan narasi kualitatif daripada statistik atau studi empiris yang ketat (misalnya, survei nasional tentang pemahaman Pancasila).

# data[].attributes.headline
Airin Erlikasna Br Perangin Angin_2225250196_1B

# data[].attributes.subject
Airin Erlikasna Br Perangin Angin_2225250196_1B

# data[].attributes.body
Masalah utama yang di soroti dalam cuplikan vidio tersebut yaitu ketimpangan antara warga dan penguasa dalam mengartikan Pancasila. Pihak berkuasa sering kali menggunakan Pancasila sebagai alat pembenaran atau kontrol politik, sementara masyarakat biasa justru kehilangan ruang untuk menghidupi nilai nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Akibatnya, pancasila lebih sering dijadikan sebagai simbol formal dari pada pedoman moral dan sosial yang kita terapkan dalam kehidupan.

Pendapat atau solusi yang di sajikan dalam vidio tersebut mendorong agar warga menjadi subjek yang aktif dalam memakai Pancasila, bukan hanya menjadi penerima teori negara. Nilai- nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan dan persatuan harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui berbagai cara contohnya dialog, partisipasi publik dan penghormatan terhadap perbedaan. Vidio tersebut juga memberi tahu pentingnya akan membangun kesadaran kritis agar Pancasila tidak ahanya menjadi slogan, tetapi benar-benar ada dan nyata di tengah masyarakat.

Menurut saya, argumen yang ada di dalam vidio tersebut cukup meyakinkan karen di dalamnya didukung oleh kisah nyata warga dan situasi sosial yang relevan. Vidio tersebut bisa membuka mata masyarakat yang menonton bahwa Pancasial sering dijadikan alat kekuasaan bukan menjadi alat keadilan. Namun, di sisi lain solusi yang ditawarkan masih bersifat umum dan belum menggambarkan langkah yang berwujud untuk memperbaiki relasi antar warga dan negara. Meskipun begitu, pesan moral yang ada di dalamnya sangat kuat.

# data[].attributes.body
Menurut saya, Video ini menyoroti masalah monopoli interpretasi Pancasila oleh penguasa atau elite politik di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, sering diagungkan secara resmi, tetapi video ini menunjukkan bahwa interpretasi resmi ini sering kali digunakan untuk membungkam kritik atau pendapat alternatif dari warga biasa. Masalah utamanya adalah ketidaksetaraan akses: siapa yang berhak menafsirkan Pancasila? Apakah hanya penguasa, atau warga juga memiliki hak untuk berpartisipasi? Dalam video tersebut menggambarkan bagaimana interpretasi resmi bisa menjadi alat kontrol sosial, membatasi kebebasan berpendapat, dan menimbulkan ketegangan antara ideologi negara dengan realitas kehidupan sehari-hari warga.

Sebagaimana yang saya lihat dari video tersebut Pancasila seharusnya menjadi milik bersama, bukan monopoli penguasa. Melalui wawancara dengan berbagai tokoh, aktivis, dan warga, ini seharusnya bisa mendorong dialog terbuka dan partisipasi aktif masyarakat dalam menafsirkan Pancasila sesuai konteks modern. Solusi yang dapat diusulkan seperti:

- Mendorong pendidikan kritis tentang Pancasila agar warga bisa memahami dan mengkritiknya tanpa takut.

- Mengadvokasi kebebasan berekspresi, di mana warga boleh "bicara" dan menafsirkan Pancasila tanpa intervensi berlebihan dari kekuasaan.

- Menekankan bahwa Pancasila bukan dogma mati, melainkan nilai-nilai hidup yang bisa berkembang melalui diskusi publik.

Lalu menurut saya, argumen dalam video juga cukup meyakinkan secara keseluruhan, karena ada testimoni nyata dari berbagai orang yang membuat argumen itu nyata. Logikanya kuat, yang menghubungkan sejarah dengan isu sekarang.

Secara keseluruhan, video ini efektif dalam memprovokasi pemikiran kritis tentang Pancasila, tetapi meyakinkan atau tidaknya kembali ke pandangan masing-masing yang menonton, jika lebih suka pluralisme, iya; tapi jika lebih suka persatuan ala pemerintah mungkin kurang.

# data[].attributes.body
Masalah utama :

kasus yang terjadi adanya tuduhan anti pancasila kepada masyarakat dari sekelompok pemerintah yang berkuasa dengan kasus nyata pemecatan pegawai KPK setelah ada nya tes wawasan kebangsaan yang mengilustrasikan bahwasannya pegawai tersebut tidak berintegritas sehingga pihak yang berkuasa dapat mendominasi dalam sebuah ruang integritas untuk tujuan politik. Dan adanya penentangan kepada koperasi masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan dasar nilai nilai Pancasila

‎

‎solusi yang disajikan :

‎• mendorong warga untuk aktif menafsirkan Pancasila sendiri, bukan hanya menerima versi resmi. dengan menyediakan forum-forum diskusi publik, seperti komunitas online atau lokakarya, di mana orang biasa bisa berbagi pengalaman

‎• membangun solidaritas antar-warga melalui nilai Pancasila, seperti gotong royong untuk mengatasi ketimpangan.

‎• mengusulkan agar Pancasila dilihat sebagai kerangka fleksibel untuk keadilan sosial, bukan dogma kaku. Solusi yang termasuk reformasi pendidikan untuk mengintegrasikan diskusi kritis, dan kampanye media untuk mempromosikan toleransi

apakah argumen tersebut sudah meyakinkan?

menurut saya sudah sangat meyakinkan karena adanya sebuah bukti nyata yang mengilustrasikan adanya pihak-pihak yang berkuasa yang memperalat nilai nilai Pancasila untuk mengintimidasi masyarakat yang dianggap tidak berintegritas dan memperlihatkan bukti nyata kasus-kasus aktivitas masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan nilai Pancasila oleh pihak-pihak berkuasa demi kepentingan politik dan juga memberikan solusi terkait masalah dalam video

# data[].attributes.body
1. Masalah utama yang di soroti pada video ini ialah bagaimana Pancasila sering di tafsirkan untuk kepentingan beberapa kelompok dan Pancasila di jadikan alat letimigasi politik berupa kekuasaan bukan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum.

2. Solusi dan pendapat untuk kasus seperti dalam video ini kita sebagai warga negara dan generasi muda harus berpikir kritis dan ikut berpartisipasi mengawasi segala bentuk politik kekuasaan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar di terapkan sesuai dengan maknanya.

3. Menurut saya argumen yang ada di dalam video tersebut sudah cukup meyakinkan, mengapa? Karena video tersebut menyajikan berita yang relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia saat ini. Dan dalam video ini disajikan beberapa narasumber yang memang sudah mengetahui atau merasakan dampak dari penafsiran Pancasila yang di jadikan sebagai alat kekuasaan.

# data[].attributes.headline
Anisa Syeha Febrianti - 2225250040 - Kelas 1B

# data[].attributes.subject
Anisa Syeha Febrianti - 2225250040 - Kelas 1B

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam video tersebut adalah Pancasila yang seharusnya milik seluruh rakyat namun di salahgunakan oleh pihak penguasa. Pancasila pun disalahgunakan sebagai alat politik oleh negara untuk membungkam kritik. Padahal, kritik terhadap pemerintah bukan berarti menolak pancasila. Pancasila juga sering dipakai untuk menstigma orang-orang yang berbeda pandangan politik, bukan untuk melindungi hak masyarakat.

Penting untuk menciptakan ruang demokrasi yang adil, supaya warga bisa menyuarakan pendapat tanpa merasa takut dilabeli "anti-Pancasila". Penting juga untuk mengembalikan semangat Pancasila yang membela hak rakyat, bukan membatasi kebebasan mereka.

Argumen dalam video tersebut cukup menyakinkan. Karena, didukung oleh pengalaman nyata bagaimana pancasila digunakan sebagai alat kekuasaan. Argumen yang disampaikan menyadarkan kita bahwa Pancasila seharusnya membebaskan, bukan menindas. Argumennya logis dan berdasarkan kenyataan, misalnya bagaimana kritik kepada pemerintah sering dianggap bertentangan dengan Pancasila, padahal sebenarnya memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

# data[].attributes.body
Masalah utama : nilai nilai bangsa indonesia, yaitu Pancasila, sering kali diagungkan dalam wacana publik, tapi pada praktiknya masih banyak ketimpangan antara warga biasa dan mereka yang berkuasa.

ada kesenjangan antara warga (rakyat) dengan kuasa (penguasa elite) dalam hal akses, keadilan, dan hak hak.

Pancasila sebagai semboyan resmi negara, tetapi implementasinya sering hanya simbolik.

Solusi :

mendesak agar nilai nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan tapi benar - benar hidup di masyarakat : keadilan sosial, persatuan, kemanusiaan, dll.

mengajak warga biasa untuk lebih kritis terhadap kebijakan dan jalannya kekuasaan. Tidak asal percaya bahwa "kami semua satu" kalau praktiknya tetap berbeda perlakuannya.

menyoroti bahwa institusi dan struktur kekuasaan harus lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif agar nilai Pancasila bisa dirasakan semuanya, bukan hanya sebagian kecil.

Argumen :

Menurut saya cendrung yakin bahwa argumennya punya nilai penting dan bisa membuka mata banyak orang. Tapi saya juga berpendapat bahwa untuk benar - benar meyakinkan, dokumenter seperti ini harus dilengkapi dengan bukti yang kuat dan menawarkan solusi yang realistis, bukan hanya mengkritik. Jadi kalau saya hanya menonton dan merasa dokumenter ini hanya "menyampaikan persoalan" tanpa "bagaimana solusinya jalan" maka saya akan merasa "ya bagus" tapi kurang tergerak.

# data[].attributes.body
1.menurut pendapat saya masalah utama dalam vidio tersebut yaitu pudarnya nilai -nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari/ dalam masyarakat.artinya ,ada jarak antara warga biasaa dengan pihak berkuasa, Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman untuk nmengambil keputusan justru di jadikan alat kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Padahal dalam sila ke 4 Pancasila sudah di jelaskan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya untuk kelompok penting saja . Pancasila haruss bisa di jadikeun dasar negara yang mengahasilkan bhineka tunggal Ika ( berbeda beda tetapi satu tujuan).

2.Solusinya Meningkatkan kesadaran warga bahwa Pancasila adalah milik bersama, bukan hanya jargon atau alat legitimasi pihak berkuasa.

Penegakan hukum yang adil bagi pelaku kekuasan agar semua pihak tunduk dengan aturan

3.menurut pendapat saya argumen tersebut menyakinkan karna vidio tersebut menjelaskan bahwa ada 57 pegawai KPK yang di pecat dengan alasan yang tidak wajar , ketidakadilan yang ada dalam vdio tersebut terlihat jelas akibat dengan adanya wawancara dalam vidio tersebut . Video teruss memberikan penjelasan bahwanya pelaku kekuasan sering menggunakan nilai Pancasila dengan tidak adil.

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam video ini menyoroti adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pokok persoalan yang diangkat adalah bagaimana Pancasila sering digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan politik, bukan dijadikan pedoman moral yang menyatukan rakyat. Dalam film tersebut digambarkan bahwa masyarakat yang berani mengkritik ketidakadilan justru kerap diberi label negatif oleh pihak berkuasa. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam kekuasaan dan penafsiran ideologi, di mana makna Pancasila seolah dimiliki oleh pihak tertentu, bukan menjadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Akibatnya, nilai-nilai fundamental seperti kemanusiaan dan keadilan sosial kehilangan makna dan penerapan nyatanya dalam kehidupan masyarakat.

Dokumenter ini menegaskan bahwa Pancasila seharusnya dimiliki oleh semua warga negara, bukan dijadikan alat politik oleh pemerintah. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah perlu diwujudkan dalam tindakan konkret, bukan hanya dijadikan slogan. Solusi yang ditawarkan adalah mengembalikan makna Pancasila kepada rakyat melalui dialog terbuka, pendidikan kritis, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menafsirkan dan menerapkannya. Pemerintah juga diingatkan agar tidak menggunakan Pancasila untuk membungkam perbedaan pendapat, melainkan menjadikannya dasar dalam menjamin kebebasan berpikir dan berpendapat. Dengan begitu, Pancasila dapat kembali berfungsi sebagai landasan moral dan sosial yang benar-benar menyatukan bangsa.

Menurut saya, gagasan yang disampaikan dalam dokumenter ini kuat dan meyakinkan. Film tersebut menggunakan pendekatan jurnalistik dengan menampilkan fakta dan kesaksian masyarakat yang memperlihatkan bagaimana Pancasila sering dijadikan alat kekuasaan. Narasinya kritis namun tetap mudah dipahami, sehingga penonton dapat melihat dengan jelas ketimpangan yang terjadi. Pesan moralnya juga tersampaikan dengan baik, Pancasila hanya akan bermakna jika diterapkan secara adil dan terbuka untuk semua pihak. Walaupun dokumenter ini lebih berpihak kepada masyarakat dan kurang menampilkan sudut pandang pemerintah, hal itu dapat dimaklumi karena tujuannya adalah menggugah kesadaran publik agar nilai-nilai Pancasila tidak disalahgunakan. Secara keseluruhan, film ini berhasil menyampaikan pesan penting bahwa Pancasila harus dihidupkan kembali dalam tindakan nyata, bukan hanya dalam wacana politik.

# data[].attributes.body
Menurut saya dari video tersebut adalah penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila oleh pejabat berwenang.

Perkara seputar pemberhentian sejumlah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi salah satu kasus utama yang sedang dikaji. TWK ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, yang menarik perhatian adalah sejumlah pegawai yang dikenal bermoral kuat dan anti korupsi justru ditolak karena dianggap kurang "pemahaman kebangsaan" atau bertentangan dengan doktrin negara. Kenyataannya, beberapa dari mereka secara sepihak digolongkan sebagai anggota "kelompok Taliban", sebuah sebutan yang berimplikasi negatif, dalam kisah yang terungkap dalam film tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah wawasan kebangsaan digunakan sebagai alat seleksi objektif atau sebagai instrumen politik untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa.

Penindasan terhadap Koperasi Kredit (KC), sebuah bank berbasis komunitas yang telah terbukti mendukung perekonomian lokal, khususnya kelas menengah ke bawah, merupakan isu lain yang ditampilkan dalam video ini.

Koperasi simpan pinjam (KSP) masih diatur oleh aturan sistem keuangan tradisional, meskipun memiliki pengaruh positif yang besar terhadap pemberdayaan warga negara. Lebih lanjut, video ini menyoroti variasi dalam implementasi historis Pancasila. Misalnya, gagasan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) berkembang pada masa Orde Lama (era Sukarno) dan ditegakkan sebagai simbol Pancasila. Kenyataannya, filosofi komunis Nasakom bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Pada masa itu, konflik politik dan ideologis bahkan menyebabkan Pancasila lebih dipandang sebagai instrumen politik daripada landasan moral negara.

Sementara itu, Pancasila juga disalahgunakan sebagai sarana indoktrinasi resmi selama era Orde Baru (di bawah Soeharto). Penekanannya adalah pada kebebasan dan keberagaman atas nama "persatuan" dan stabilitas nasional. Meskipun doktrin Pancasila dinyatakan mengikat secara hukum, hal itu tidak menciptakan lingkungan yang kritis atau ramah terhadap berbagai interpretasi. Akibatnya, Pancasila telah berubah menjadi instrumen kekuasaan yang mengekang. Ketimpangan dalam sistem hukum, aturan yang mengatur sistem perbankan koperasi, dan polemik di dalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanyalah beberapa contoh bagaimana hal ini terwujud. Alur cerita dalam video ini secara halus menyampaikan perlunya perubahan legislatif dan reformasi kebijakan yang akan membuat hukum lebih adil dan inklusif sekaligus menghormati keberagaman masyarakat tanpa pembatasan yang tidak semestinya. Argumen dalam video ini tergolong kuat. Hal ini ditunjukkan melalui cara penyampaian informasi yang tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga berbasis data, dokumentasi yang aktual, dan narasi personal dari pihak-pihak yang terdampak langsung. Misalnya, pendapat dari tokoh-tokoh yang terlibat langsung, wawancara dengan pegawai KPK, dan penjelasan dari pelaku Credit Union, memberikan argumentasi yang kuat.

# data[].attributes.body
Masalah Utama

Video ini menyoroti bagaimana nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, seringkali diagung-agungkan secara simbolik, namun dalam kenyataannya muncul pertanyaan kritis: siapa yang “berhak” menafsirkan Pancasila, siapa yang boleh berbicara atas nama Pancasila, dan bagaimana relasi antara warga biasa (“warga”) dengan kekuasaan (“kuasa”).

Beberapa poin spesifik masalah yang muncul dalam video:

Interpretasi Pancasila tampak monopoli oleh pihak berkuasa atau negara, sehingga warga biasa seringkali tidak punya ruang untuk menafsirkan atau mengevaluasi bagaimana Pancasila dijalankan.

Pancasila digunakan sebagai legitimasi atau tameng untuk membungkam kritik, meminggirkan kelompok yang dianggap berbeda, atau mempersempit ruang demokrasi.

Ada kesenjangan antara nilai formal (Pancasila sebagai ideologi bangsa) dan praktik sosial-politik yang riil: misalnya pelanggaran hak warga adat, kriminalisasi komunitas, ataupun penggunaan narasi “anti-Pancasila” sebagai justifikasi tindakan negara atau aparat.

Jadi, inti masalahnya: Pancasila sebagai nilai bersama tampak menjadi instrumen kekuasaan daripada ruang partisipasi warga, dan warga kecil seringkali tidak punya akses yang setara dalam “membaca” dan “menggunakan” nilai itu dalam kehidupan sehari-hari.

Pendapat / Solusi yang Disajikan

Video ini menawarkan beberapa gagasan solusi atau arah pemikiran sebagai tanggapan terhadap masalah tersebut:

Memperluas ruang bagi warga biasa (termasuk kelompok marjinal) untuk berpartisipasi dalam pemaknaan Pancasila — bukan hanya sebagai penerima interpretasi dari atas, tetapi juga sebagai subjek yang bisa berbicara dan menuntut agar nilai itu benar-benar dijalankan.

Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan nilai-Pancasila oleh negara, pemerintah atau aparat; agar nilai tersebut tidak hanya menjadi slogan tetapi mewujud dalam praktik keadilan sosial, penghormatan hak, dan kesetaraan. (ditunjukkan dalam rangkaian diskusi “dari pembungkam jadi pahlawan” dalam dokumen turn0search3)

Menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi milik para elite atau penguasa — sebaliknya nilai itu harus “milik warga”, artinya warga punya hak menyuarakan, memaknai, dan memeriksa implementasinya. (dalam teaser/promosi video)

Jadi, solusi yang diusulkan lebih bersifat perubahan struktural dan budaya: membuka ruang kritik, memperkuat partisipasi warga, serta memastikan bahwa implementasi nilai Pancasila melekat dalam kehidupan sosial politis — bukan hanya dalam simbol-retorika.

Pendapat saya: ya, dalam banyak hal argumen dalam video ini cukup meyakinkan — namun ada juga aspek yang membuat saya merasa bahwa kekuatan argumentasi masih bisa dipertanyakan.

# data[].attributes.body
Masalah Utama yang Disoroti dalam video ini adalah adanya monopoli tafsir Pancasila dan bagaimana nilai-nilai Pancasila sering dijadikan alat politik oleh penguasa. Akibatnya, Pancasila tidak lagi menjadi pedoman moral bangsa, tetapi berubah menjadi instrumen kekuasaan untuk melemahkan lembaga independen dan membatasi hak-hak warga negara.

Hal ini terlihat jelas melalui dua kasus utama.
Pertama, kasus pelemahan KPK dan stigmatisasi. Sebanyak 57 pegawai KPK dipecat karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes ini justru dijadikan alat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas. Pancasila dalam hal ini dipakai sebagai alat ukur yang tidak relevan untuk menilai seseorang “radikal” atau “tidak Pancasilais”.

Kedua, benturan antara ekonomi rakyat dan regulasi. Contohnya adalah Credit Union (CU) Keling Kumang, yang sebenarnya menerapkan prinsip ekonomi Pancasila: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, sistem seperti ini justru sering dianggap bertentangan dengan regulasi perbankan konvensional. Ini menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan sering dibuat untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan rakyat banyak.

2. Pendapat atau Solusi yang Disajikan

Video ini, bahwa Pancasila seharusnya dipraktikkan oleh rakyat, bukan dijadikan alat politik oleh penguasa.

Salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang nyata adalah ekonomi demokrasi, seperti yang dilakukan CU Keling Kumang. Di sana, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, dan keuntungan digunakan untuk kesejahteraan bersama. Ini mencerminkan praktik ekonomi yang berkeadilan dan gotong royong—inti dari ekonomi Pancasila.

Selain itu, mantan pegawai KPK seperti Praswat Nugraha, menunjukkan bahwa perjuangan melawan korupsi tidak berhenti hanya karena dicap “tidak Pancasilais”. Mereka tetap berjuang menegakkan keadilan melalui advokasi publik, sebagai bentuk nyata pengamalan Pancasila.

Kisah pasangan beda agama, Kukuh dan Atika, juga menunjukkan bahwa masyarakat mampu menerima perbedaan dengan lapang dada, meskipun negara tidak memfasilitasi pernikahan mereka. Sikap masyarakat ini justru mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan yang sejati.

Pada akhirnya, video ini menegaskan bahwa Pancasila adalah nilai yang hidup, yang harus terus dikembangkan dan ditafsirkan oleh setiap generasi.

3. Argumen yang disampaikan dalam video ini sangat meyakinkan.

Alasannya, video tidak hanya berbicara dalam tataran teori, tetapi juga menghadirkan kasus nyata yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga kasus utama yaitu, pemecatan pegawai KPK, praktik CU Keling Kumang, dan perjuangan pasangan beda agama ini menjadi contoh konkret bagaimana rakyat justru mempraktikkan Pancasila dengan lebih murni daripada para penguasa.

Video ini juga menampilkan kontras yang tajam antara “Pancasila Kekuasaan” (yang digunakan untuk mempertahankan kepentingan politik) dan “Pancasila Rakyat” (yang hidup dalam praktik gotong royong, solidaritas, dan toleransi di masyarakat).

Ditambah lagi, narasumber dalam video seperti mantan pegawai KPK maupun akademisi ini memberikan kesaksian dan analisis yang baik. Pendekatan ini membuat pesan video terasa jujur, menyentuh, dan bernas (berisi penuh dan padat).

Kesimpulannya, video ini berhasil menunjukkan bahwa semangat sejati Pancasila bukanlah jargon politik, melainkan tindakan nyata dalam kehidupan rakyat seperti, memperjuangkan keadilan sosial, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti dalam video ini adalah bagaimana Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan. Seperti yang disebutkan dalam video, ada ungkapan “Mengkritik saya berarti mengkritik Pancasila.” Hal seperti ini membuat masyarakat biasa merasa takut untuk berbicara, karena khawatir dianggap menyinggung Pancasila atau dicap anti-Pancasila. Akibatnya, ruang untuk berdiskusi secara terbuka jadi terhambat.

Solusi yang ditawarkan dalam video cukup menarik. Semua orang, terutama mereka yang merasa terpinggirkan, seharusnya diberi ruang untuk menafsirkan dan membahas Pancasila tanpa rasa takut. Video ini juga menyarankan agar Pancasila diajarkan dengan lebih menekankan nilai-nilai kebhinekaan, bukan sekadar dijadikan alat politik. Selain itu, kontrol negara terhadap narasi Pancasila juga perlu dikurangi supaya Pancasila bisa berkembang secara alami dan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, bukan hanya kepentingan penguasa.

Menurut saya, argumen dalam video tersebut cukup meyakinkan. Soalnya, penjelasannya didukung oleh fakta sejarah dan wawancara yang menunjukkan bahwa masalah ini memang nyata, misalnya kasus ketika seseorang dianggap anti-Pancasila hanya karena mengkritik pemerintah.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang diangkat dalam video dokumenter Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa adalah ketegangan antara nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa dan praktik kekuasaan yang kerap kali bertentangan dengan semangat tersebut.

Adapun pokok-pokok sorotan dalam film ini meliputi:

1. Hubungan antara warga dan negara

Film ini menyoroti bagaimana posisi warga negara sering kali berada di bawah dominasi kekuasaan. Padahal, Pancasila sebagai dasar negara menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan demokrasi yang seharusnya melindungi hak-hak warga secara setara.

2.Penyalahgunaan ideologi Pancasila

Pancasila kerap digunakan oleh penguasa sebagai alat pembenaran politik, bukan sebagai pedoman etis untuk melayani kepentingan rakyat. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila kehilangan makna sejatinya sebagai fondasi moral dan sosial bangsa.

3.Kritik terhadap praktik otoriter

Film ini juga memberikan refleksi kritis terhadap cara kekuasaan dijalankan secara represif. Praktik semacam ini justru mengaburkan makna asli Pancasila sebagai ideologi yang inklusif, humanis, dan berpihak pada kemanusiaan.

Video tersebut menyampaikan pendapat dan solusi yang cukup meyakinkan melalui pendekatan reflektif dan berbasis pengalaman warga, bukan hanya sekadar retorika politik. Narasi utamanya menekankan bahwa Pancasila seharusnya menjadi milik warga dan dijadikan pedoman hidup dalam membangun solidaritas sosial, bukan dimanfaatkan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang represif. Kritik dalam video ini diarahkan pada praktik manipulatif di mana Pancasila digunakan untuk membungkam kritik, padahal nilai-nilainya justru mendukung kebebasan berpendapat dan keadilan sosial. Solusi yang ditawarkan mencakup upaya mengembalikan makna Pancasila ke tangan rakyat melalui pendidikan kritis, partisipasi aktif, dan pemaknaan ulang terhadap nilai-nilai dasar seperti kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan.

Argumen yang disampaikan terasa kuat karena didasarkan pada pengalaman nyata warga dan aktivis, disusun secara logis, serta diperkuat oleh pendekatan visual dan naratif yang menyentuh. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama karena solusi yang ditawarkan bersifat jangka panjang dan memerlukan dukungan struktural yang kuat, serta berpotensi menghadapi resistensi dari pihak berkuasa yang merasa terancam oleh gerakan pemaknaan ulang tersebut.

# data[].attributes.body
Menurut saya video tersebut membahas adanya masalah ketimpangan sosial dan bagaimana Pancasila itu di gunakan sebagai alat politik para penguasa yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sejumlah kasus yang di soroti yaitu adanya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk membenarkan suatu tindakan tertentu. Contohnya yaitu adanya pemecatan pada 57 pegawai kpk lewat penggunaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai yang berintegritas. Padahal dilihat dari kasus tersebut mereka bekerja dengan cara jujur dan memiliki semangat integritas yang tinggi.

Pendapat atau solusi

Menurut pendapat saya video yang di sajikan itu sebenarnya nilai-nilai Pancasilanya sudah hidup dan di terapkan dalam masyarakat tersebut. Seperti adanya gerakan credit union yang menerapkan nilai gotong royong, dan keadilan dalam ekonomi. Jadi sebenarnya adanya penyalahgunaan kekuasaan itu ketika pihak pemerintah atau pejabat menggunakan wewenangnya tidak sesuai hukum dan moral, misalnya untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau menekan masyarakat. hal ini menciptakan ketidakadilan sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan merusak prinsip demokrasi serta keadilan.

Solusinya adalah harus adanya yang pertama penegakan hukum yang tegas dan adil, jadi para pejabat atau penguasa harus tunduk pada hukum yang berlaku, Tidak boleh ada yang melanggar. yang kedua yaitu tanamkan pendidikan dan moral bagi para penguasa atau pejabat, jadi para penguasa perlu dibekali nilai moral, tanggung jawab dan integritas. Dan yang ketiga yaitu kembalikan nilai nilai Pancasila sebagaimana nilai Pancasila itu lahir dan hidup di dalam masyarakat.

menurut saya argumen pada video tersebut meyakinkan karena argumen tersebut di angkat berdasarkan kehidupan nyata yang dialami dan terjadi dalam masyarakat.yang masyarakat itu nya menyampaikan suara atau argumen kepada pemerintah, Karena suara dan argumen mereka ingin di dengar oleh pemerintah, mangkanya mereka menyampaikannya kepada pemerintah. Karena adanya ketimpangan sosial yang terjadi dan adanya politik dan kekuasaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. jadi disini peran pemerintah sangat penting untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan solusi dan pencerahan yang masyarakat.

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam video tersebut bertentangan antara nilai-nilai luhur Pancasila (khususnya keadilan sosial) dengan praktik kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk penyidik praswat nugraha. Penggunaan Pancasila sebagai Alat Politik, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digunakan untuk menyingkirkan pegawai berintegritas dengan alasan bertentangan dengan nilai nilai pancasila meskipun tes tersebut tidak relevan dengan kinerja profesional mereka. Pemecatan ini dianggap sebagai puncak dari serangkaian upaya sistematis untuk melemahkan independensi dan kinerja KPK pasca revisi Undang-Undang KPK 2019. dan Kisah Mantan Pegawai KPK (Rohmat) yang sukses berwirausaha dengan model Credit Union (CU).

solusinya, Mengembalikan integritas dan independensi KPK dengan cara menghapus atau membatalkan penggunaan tes wawancara kebangsaan (TWK), pegawai seharusnya didasarkan pada kinerja, profesionalisme, dan prestasi mereka dalam memberantas korupsi, bukan pada tafsir ideologis yang subjektif dan politis, Menghentikan segala bentuk intervensi kekuasaan agar pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif. Model Ekonomi Berkeadilan melalui Credit Union (CU) atau Ekonomi Kerakyatan. Ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

argumen dalam video tersebut cukup meyakinkan karena Kesaksian langsung dari Praswat Nugraha sebagai korban pemecatan memberikan sentuhan emosional mengenai TWK yang dianggap hanya bermuatan politik. Kisah sukses Rohmat memberikan bukti nyata bahwa model ekonomi CU berhasil meningkatkan kesejahteraan individu. Narasinya menghubungkan isu filosofis dan dasar negara (Pancasila) dengan praktik politik, kinerja KPK yang kuat sebelum revisi dengan penurunan kinerja yang dikesankan setelahnya, argumennya meyakinkan dengan adanya fakta dan data dalam video tersebut.

# data[].attributes.body
Berdasarkan video dokumenter "Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa", masalah utama yang diangkat adalah bagaimana pihak berkuasa menafsirkan Pancasila, yang sering digunakan untuk melarang masyarakat untuk membahas, membicarakan, atau mengkritik nilai-nilainya. Video menunjukkan bahwa, meskipun Pancasila sebagai fondasi negara Indonesia selalu dipuji secara resmi, kelompok elit politik atau pemerintah sering mengaturnya, membuat masyarakat umum merasa tersisihkan atau bahkan disenyapkan jika mereka berpendapat berbeda. Ini tercermin dalam narasi yang menyakan, "Siapa yang berhak menafsirkan?Siapa yang boleh bicara?". Video ini menggambarkan bagaimana Pancasila digunakan untuk mendukung pemerintahan yang otoriter atau menghalangi oposisi. Mereka juga memasukkan wawancara dengan orang-orang dalam masyarakat yang percaya bahwa Pancasila telah digunakan sebagai alat kekuasaan daripada nilai-nilai bersama.

Pendapat atau Solusi yang Disajikan Video menyajikan pendapat bahwa Pancasila seharusnya menjadi milik bersama warga, bukan monopoli penguasa. Solusi yang diusulkan secara tersirat dalam vidio tersebut yaitu mendorong partisipasi aktif warga dalam mengartikan dan membahas Pancasila secara bebas, melalui dialog, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat sipil. Misalnya, video menampilkan wawancara dengan aktivis, akademisi, dan masyarakat umum yang berbagi pengalaman pribadi, mendorong agar Pancasila dipahami sebagai nilai dinamis yang bisa diinterpretasikan oleh semua orang, bukan hanya oleh pemerintah. Ini bertujuan untuk mengembalikan Pancasila sebagai "Pancasila is Me" (Pancasila adalah aku), di mana setiap warga bisa berkontribusi tanpa takut hukuman.

Menurut saya, argumen dalam video ini cukup meyakinkan, karena didukung oleh wawancara yang beragam, contoh sejarah (seperti pemanfaatan Pancasila pada masa Orde Baru), dan narasi yang emosional namun berbasis fakta. Video menerapkan gaya dokumenter yang netral, menyajikan sudut pandang dari berbagai sisi (termasuk yang mendukung dan menentang), sehingga memberikan gambaran yang seimbang tentang kerumitan masalah. Ini membuat argumennya kuat secara logis, karena menunjukkan bukti nyata seperti insiden pembungkaman kritik atas nama Pancasila, yang sering terjadi di Indonesia.

# data[].attributes.body
Dalam video dokumenter "Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa," masalah utama yang dibahas adalah bagaimana Pancasila, yang layaknya menjadi dasar negara dan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial serta persatuan bangsa, justru dipolitisasi dan digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menyingkirkan pihak-pihak tertentu, seperti dalam vidio,  dimana pegawai KPK yang dianggap berintegritas justru di berhentikan dengan motif 'tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan'. Revisi UU KPK dan Tes wawasan kebangsaan justru dipakai sebagai alat melemahkan KPK, yang pada akhirnya menghambat kinerja pemberantasan korupsi dan menyebabkan polarisasi sosial. Selain itu, ditunjukkan juga peran ekonomi kerakyatan melalui Credit Union sebagai solusi nyata dalam menghadirkan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, meskipun lembaga ini sempat mendapat tekanan hukum.

Pendapat dan solusi yang ditampilkan pada video ini menekankan perlunya penguatan nilai-nilai Pancasila yang murni sebagai nilai luhur untuk keadilan sosial dan demokrasi ekonomi, bukan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang dapat menimbulkan diskriminasi. Contoh nyatanya adalah dukungan terhadap Credit Union yang bisa mengaplikasikan ekonomi kerakyatan dan perjuangan Praswat bersama kawan-kawan yang tetap berpegang pada nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meskipun menghadapi stigma.

menurut saya, video ini cukup meyakinkan karena menyajikan fakta dan kisah nyata yang konkret, seperti kasus pemecatan 57 pegawai KPK, pengalaman pak Rohmat dengan Credit Union, serta cerita pasangan beda agama yang menghadapi regulasi diskriminatif. Narasi yang kuat dan beragam perspektif masyarakat menunjukkan bahwa penerapan Pancasila sebagai legitimasi kekuasaan bukan solusi yang adil dan justru menciptakan masalah baru. Namun, argumen ini memang lebih condong ke perspektif kritis terhadap rezim dan penggunaan Pancasila, jadi bagi sebagian penonton yang mencari narasi lebih seimbang mungkin akan merasa argumen tersebut kurang mewakili semua sisi.

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam video ini adalah penyalahgunaan ideologi Pancasila sebagai alat kekuasaan. Penguasa menggunakan tafsir tunggal Pancasila untuk

Menyingkirkan Kritik dan Integritas: Hal ini paling jelas ditunjukkan melalui kasus pemecatan 57 pegawai KPK (termasuk Praswat Nugraha) melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dianggap sebagai cara sistematis untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan melumpuhkan lembaga pemberantasan korupsi.

Pancasila juga dijadikan "alat untuk melegitimasi kekuasaan" dan menstigma kelompok tertentu sebagai "radikal" atau "tidak Pancasilais".Adanya regulasi yang tidak pro-rakyat (seperti hukum perbankan konvensional yang berorientasi keuntungan) dan regulasi yang membatasi hak sipil (isu pernikahan beda agama) yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya universal.

Pendapat atau Solusi yang Disajikan

Video ini menyajikan Pancasila yang otentik melalui praktik sehari-hari warga negara, yang sekaligus menjadi solusi:

Ekonomi Kerakyatan (Credit Union/CU): Solusi ekonomi disajikan melalui model Credit Union, yang merupakan praktik ekonomi demokrasi berdasarkan prinsip kolektif dan kesejahteraan anggota (satu anggota, satu suara). Model ini dianggap lebih merepresentasikan Sila Kelima (Keadilan Sosial) dibandingkan sistem perbankan konvensional.

Solusi lain adalah pentingnya sikap kritis dan advokasi dari warga negara. Para mantan pegawai KPK, misalnya, tetap mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dengan terus bekerja untuk keadilan di luar institusi. Selain itu, adanya pandangan bahwa warga harus selalu mengkritisi aturan negara karena "tidak semua undang-undang di Indonesia itu sesuai dengan Pancasila".

Apakah Argumen dalam Video Meyakinkan?

Argumen dalam video ini sangat meyakinkan karena Didukung oleh bukti yang kuat seperti study kasus nyata :

video ini menggunakan kisah nyata pemecatan pegawai kpk dan keberhasilan gerakan credit union untuk secara langsung mengontraskan pancasila sebagai alat kekuasaan ( yang menyingkirkan orang berintegritas dan membatasi hak ) dengan pancasila sebagai nilai otentik rakyat ( yang mendorong keadilan ekonomi dan toleransi ).Secara efektif membuktikan bahwa Masalah nya bukan pada pancasila ,tetapi pada rezim yang menggunakan label pancasila untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan nilai nilai kemanusiaan dan keadilan seperri yang tercantum dalam pancasila itu sendiri .

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam video “Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa” mengangkat isu utama seputar penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, dengan menyoroti sejumlah peristiwa yang terjadi di Indonesia.

Salah satu kasus utama yang dikupas adalah kontroversi pemberhentian sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui mekanisme Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK ini diselenggarakan dalam rangka proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, yang menjadi sorotan adalah kenyataan bahwa beberapa pegawai yang dikenal berintegritas tinggi dan kritis terhadap korupsi, justru dinyatakan tidak lolos karena dianggap tidak memiliki “wawasan kebangsaan” atau tidak sejalan dengan ideologi negara. Bahkan, dalam narasi yang berkembang pada video, sebagian dari mereka secara sepihak dicap sebagai bagian dari "kelompok Taliban", sebuah label yang berkonotasi negatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah wawasan kebangsaan digunakan sebagai alat seleksi objektif, atau justru sebagai kepentingan politik untuk menyingkirkan individu-individu yang tidak sesuai dengan kepentingan para penguasa?

Selain itu, video ini juga menyoroti kasus lain, yaitu mengenai penindasan terhadap keberadaan Credit Union (CU), sebuah lembaga keuangan berbasis komunitas yang telah terbukti membantu perekonomian masyarakat, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah. Meskipun memiliki dampak positif yang nyata dalam memberdayakan warga, CU tetap harus tunduk pada peraturan sistem keuangan konvensionl yang sejatinya berbeda tujuan.

Video ini juga menyinggung tentang penyimpangan historis dalam implementasi Pancasila di masa lalu. Pada era Orde Lama (masa Soekarno), misalnya, muncul konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang dipaksakan sebagai representasi Pancasila. Padahal, secara substansi, ideologi Komunisme dalam Nasakom justru bertentangan dengan nilai-nilai inti Pancasila. Ketegangan politik dan ideologis saat itu bahkan membuat Pancasila duanggap menjadi alat politik, bukan lagi sebagai fondasi etika berbangsa.

Sementara itu, pada masa Orde Baru (di bawah Soeharto), Pancasila juga disalahgunakan sebagai alat doktrinasi negara. Keberagaman dan kebebasan berpendapat ditekan atas nama stabilitas nasional dan “persatuan”. Doktrin Pancasila dijadikan kewajiban formal, namun tidak membuka ruang kritis atau inklusif bagi keragaman tafsir dari masyarakat. Akibatnya, Pancasila menjadi alat kekuasaan yang mengekang.

Solusi yang ditawarkan dalam video ini adalah sebuah kritik terhadap praktik diskriminatif dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah membatasi kebebasan serta mengabaikan prinsip keadilan. Hal ini tercermin dalam berbagai kasus, mulai dari polemik di tubuh KPK, regulasi sistem keuangan koperasi, hingga ketimpangan dalam sistem hukum. Melalui narasi yang dibangun, video ini secara implisit menyerukan perlunya reformasi kebijakan dan penerapan hukum yang lebih adil dan inklusif, serta menghormati keberagaman masyarakat tanpa disertai pengekangan yang berlebihan maupun doktrin yang memihak.

Argumen dalam video ini tergolong kuat dan cukup meyakinkan. Hal ini ditunjukkan melalui cara penyampaian informasi yang tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga berbasis data, dokumentasi yang aktual, dan narasi personal dari pihak-pihak yang terdampak langsung. Misalnya, pendapat dari tokoh-tokoh yang terlibat langsung, wawancara dengan pegawai KPK, dan penjelasan dari pelaku Credit Union, memberikan argumentasi yang kuat.

# data[].attributes.body
Dalam video “Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa” karya Watchdoc menggambarkan ketimpangan tafsir dan penerapan Pancasila antara rakyat dan penguasa. Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman moral dan dasar persatuan justru sering digunakan untuk memperkuat legitimasi kekuasaan, sementara suara rakyat yang kritis terhadap ketidakadilan sering diabaikan. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila kehilangan makna dalam kehidupan nyata, dan rakyat tidak memiliki ruang untuk ikut menafsirkan serta menerapkannya.

Film ini berpendapat bahwa Pancasila harus dikembalikan sebagai nilai bersama seluruh rakyat Indonesia, bukan alat politik penguasa. Solusinya adalah membuka ruang dialog yang adil antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat pendidikan kritis tentang Pancasila, serta mendorong partisipasi rakyat dalam kehidupan demokratis. Dengan begitu, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan musyawarah benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik, bukan hanya menjadi slogan.

Menurut saya argumen yang disampaikan pada video sudah kuat dan relevan karena didukung oleh bukti nyata dan kesaksian masyarakat yang mengalami langsung ketimpangan tersebut. Narasinya bersifat reflektif dan menggugah kesadaran penonton untuk menilai kembali pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meski film ini lebih menonjolkan perspektif warga daripada pemerintah, hal itu dapat dimaklumi karena tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran agar Pancasila tidak disalahgunakan oleh kekuasaan.

Situasi yang digambarkan juga mencerminkan pelanggaran terhadap beberapa sila, seperti sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila keempat tentang Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan sila kelima tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, film ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak boleh sekadar dijadikan simbol politik, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa yang menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan.

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam video tersebut adalah ketimpangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas penerapannya di masyarakat. Dalam video tersebut digambarkan bahwa Pancasila sering kali digunakan sebagai alat legitimasi oleh pihak berkuasa, bukan sebagai pedoman hidup bersama seluruh rakyat. Akibatnya, masyarakat merasa nilai-nilai seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab hanya menjadi slogan, bukan sesuatu yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar diucapkan dalam seremonial. Maka solusi yang disajikan yaitu lebih menekankan pada pentingnya kesadaran kritis warga, pendidikan yang membebaskan, dan peran negara yang memberi teladan dalam menegakkan keadilan sosial.

Menurut saya, argumen dalam video

tersebut cukup meyakinkan karena disertai dengan fakta dan kisah nyata yang memperlihatkan bagaimana ketimpangan itu terjadi.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti nya yaitu pudarnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia.

Film ini menyoroti bagaimana banyak orang hafal lima sila Pancasila, tapi belum benar-benar mengamalkan maknanya dalam tindakan sehari-hari, terutama di tengah perpecahan sosial, intoleransi, ego kelompok, dan menurunnya semangat gotong royong.

Pendapat atau solusi yang disajikan

Video ini memberikan solusi lewat contoh nyata dari masyarakat di berbagai daerah yang masih mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dengan tulus.

Seperti menumbuhkan kesadaran bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara, tapi pedoman hidup bersama. menghidupkan kembali nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial melalui tindakan kecil di lingkungan sekitar. mengajak generasi muda untuk aktif menerapkan nilai Pancasila, bukan sekadar menghafalnya. juga menekankan bahwa rakyat biasa pun bisa menjadi teladan Pancasila, bukan hanya pejabat atau tokoh publik.

Apakah argumennya meyakinkan? menurut saya ya, cukup meyakinkan, karena Film ini menampilkan bukti nyata, bukan teori misalnya kisah nyata warga yang membantu sesama tanpa melihat agama atau suku. narasi dan visualnya menggugah emosi dan kesadaran penonton bahwa nilai-nilai Pancasila memang masih hidup di masyarakat. disampaikan secara humanis dan realistis, bukan dengan gaya ceramah atau propaganda.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana masyarakat Indonesia menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara berbeda. Salah satu masalah utama yang diangkat adalah bagaimana Pancasila, yang seharusnya berfungsi sebagai pedoman moral dan dasar persatuan bangsa, seringkali digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ini ditunjukkan melalui Pelemahan KPK dengan Penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas, Pembatasan Hak Sipil dengan Regulasi yang membatasi hak-hak dasar sepeti pernikahan beda agama dan menghambat ekonomi kerakyatan kasus Credit Union/CU. Kondisi ini menunjukkan perbedaan antara prinsip-prinsip dasar Pancasila dengan cara penerapannya dalam kehidupan sosial dan politik, di mana rakyat tidak memiliki kesempatan untuk ikut menafsirkan dan menghidupkan nilai-nilai dasar negara.

Dalam video film ini, pendapat dan solusi mengatakan bahwa Pancasila harus dikembalikan kepada rakyat sebagai nilai hidup bersama yang terbuka, adil, dan humanis. Prinsip-prinsip Pancasila tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu atau digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Film ini juga menekankan bahwa warga harus memiliki keberanian untuk berpikir kritis, menyuarakan pendapat mereka, dan mengawal nilai keadilan sosial sebagai inti dari Pancasila agar ideologi ini benar-benar diterapkan dalam kebijakan publik, praktik sosial, dan kebijakan.

Menurut saya, argumennya cukup meyakinkan karena didukung oleh data, testimoni, dan kasus nyata yang menunjukkan penyalahgunaan tafsir Pancasila oleh pihak berkuasa. Narasi yang kritis dan reflektif mendorong penonton untuk mempertimbangkan kembali bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan bernegara. Meskipun demikian, film ini tidak sepenuhnya objektif karena lebih menekankan perspektif warga daripada pemerintah. Karena dokumenter ini bertujuan untuk menyuarakan suara warga yang sering terpinggirkan, keberpihakan ini wajar. Secara keseluruhan, film ini berhasil mengajak penonton merenungkan kembali makna Pancasila sebagai ideologi yang dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia dan bukannya sekadar simbol politik atau cara untuk mendapatkan kekuasaan.

# data[].attributes.body
Video ini menunjukkan masalah utama tentang bagaimana para penguasa sering menyalahgunakan prinsip-prinsip utama Pancasila untuk kepentingan politik. Pancasila, yang pada dasarnya berfungsi sebagai fondasi untuk persatuan dan keadilan sosial, seringkali digunakan untuk melegitimasi kekuasaan dan menyingkirkan pihak-pihak yang kritis.Ini ditunjukkan oleh beberapa kasus nyata, seperti pemecatan 57 pegawai KPK dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang dianggap sebagai upaya sistematis untuk melemahkan lembaga antikorupsi, dan penyalahgunaan ideologi dengan menyebut orang yang tidak setuju dengan ideologi sebagai "tidak Pancasilais." Selain itu, video ini menunjukkan perbedaan antara peraturan pemerintah dan praktik ekonomi rakyat. Contohnya adalah Credit Union (CU) Keling Kumang, lembaga keuangan berbasis komunitas yang didakwa melanggar aturan meskipun prinsipnya mengadvokasi keadilan sosial. Tak hanya itu, undang-undang seperti Undang-Undang Perkawinan membatasi kebebasan warga untuk menikah dengan orang yang berbeda agama.

Video ini menekankan bahwa banyak masalah dapat diselesaikan dengan mengembalikan makna Pancasila kepada rakyat sebagai subjek utama dan bukan sekadar alat untuk menguasai. Dengan berpegang pada prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat", salah satu solusi nyata yang ditunjukkan adalah penerapan sistem ekonomi kerakyatan melalui CU. Selain itu, video ini menekankan bahwa sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah sangat penting karena tidak semua peraturan yang dibuat sesuai dengan prinsip Pancasila. Pancasila dianggap sebagai nilai yang bertahan dan berkembang, bukan doktrin yang hanya dapat ditafsirkan oleh kelompok tertentu. Para mantan pegawai KPK yang diberhentikan juga menjadi contoh perjuangan berbasis nilai karena mereka terus berusaha mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan mendukung dan mendukung orang lain.

Secara keseluruhan, argumen yang diajukan dalam video ini terasa kuat dan meyakinkan karena didukung oleh contoh kehidupan nyata. Sangat jelas bahwa ada perbedaan antara praktik kekuasaan di lapangan dan idealisme Pancasila, yang menunjukkan betapa seringnya prinsip nasional disalahgunakan untuk kepentingan politik. Video ini berhasil menunjukkan bahwa penyalahgunaan ideologi bukan hal baru; itu adalah pola otoritarianisme yang sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, pesan utama dari video ini adalah ajakan untuk memahami dan menghidupkan kembali Pancasila sebagai nilai perjuangan rakyat dan bukan sekadar simbol kekuasaan.

# data[].attributes.body
Menurut saya permasalahan utama ada di undang-undang dasar yang masih tidak sesuai dengan nilai pancasila itu sendiri. Masalah pertama secara sengaja atau sistematis yang dicampur tangan penguasa untuk pemecatan pengawai KPK karna tidak lulus tes wawasan kebangsaan, tes yang dilakukan sebagai konsekuensi baru UUD KPK yang dimana pegawai KPK yang harusnya berstatus ASN. dari tes tersebut yang mengukur seseorang atau pegawai yang berpancasilais yang sangat amat menimbulkan pro kontra pengawai KPK tersebut yang masyarakat sipil sudah pernah menentang perencanaan UUD tersebut dan tes itu sangat merugikan untuk KPK yang beritegritas.

Credit Unian/CU berbeda dengan bank konvensional yang beriorentasikan pada keuntungan pada bunga pinjaman nasabah, bank konvensional juga hanya terkonsentrasi pada pemilik saham besar dan hanya dikendalikan oleh segelintir elit nasabah hanya di jadikan penonton sedangkan berbeda dengan CU yang bisa menentukan arah kebijakan keuangan setiap anggota di hitung satu suara setiap pengambilan keputusan dan juga manfaat keuangan yang dapat di organisasikan distribusikan untuk kesejahteraan anggota tapi CU kerap di pertentangankan regulasi dana solidaritas sering di tuduh UUD perasuransian dengan sistem berbeda dan kerap dipaksa mengikuti regulasi bank konvensional.

Pernikahan beda agama, apapun keyakinan itu baik dan hak kebebasan individu masyarakat aturan-aturan membatasi nikah beda agama dalam UUD pernikahan pasangan beda agama tidak di fasilitasi yang tercatat di sipil yang konsekuensinya rentan persoalan hukum, Mahkamah Agung mengesahkan hakim tidak boleh mengesahkan nikah beda agama.

Menurut saya argumen pada vidio di atas iya meyakinkan, karna aturan baru tentang pegawai KPK yang harus ikut Tes Wawasan Kebangsaan itu tidak sesuai sama nilai-nilai Pancasila. Tes itu katanya buat mengukur wawasan kebangsaan, tapi nyatanya malah jadi alat untuk menyingkirkan orang-orang KPK yang jujur dan berintegritas. Padahal, orang seperti itu yang paling dibutuhkan di lembaga antikorupsi.

Kalau kita lihat dari Pancasila, ini jelas tidak sesuai sama sila kemanusiaan yang adil dan beradab, juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harusnya hukum itu berpihak pada kejujuran dan kebenaran, bukan pada kepentingan politik.

Kalau dibandingin sama bank konvensional, sistem Credit Union CU sebenarnya lebih sesuai sama semangat Pancasila. Di CU semua anggota punya hak yang sama buat menentukan arah keuangan, dan hasilnya dibagi rata buat kesejahteraan bersama. Tapi sayangnya, CU sering dipaksa ikut aturan kayak bank biasa, padahal sistemnya beda banget.

Menurut saya, ini nunjukin kalau kebijakan ekonomi kita masih belum berpihak ke rakyat kecil. Pancasila kan ngajarin kita buat adil dan gotong royong, tapi kenyataannya ekonomi masih dikendalikan oleh pihak yang punya modal besar. Jadi, CU seharusnya didukung karena lebih mencerminkan nilai keadilan sosial dan kebersamaan yang diajarkan Pancasila.

Tentang pernikahan beda agama, menurut saya aturan di Indonesia masih belum mencerminkan nilai kemanusiaan dan kebebasan beragama. Negara tidak memfasilitasi pasangan beda agama buat menikah secara resmi, padahal mereka juga punya hak yang sama kayak warga lain.

Kalau kita lihat dari Pancasila, ini bertentangan dengan sila pertama dan kedua. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu bukan berarti harus satu agama, tapi menghormati semua kepercayaan. Kalau negara tidak ngasih ruang buat perbedaan keyakinan, artinya belum adil dan belum menghargai kemanusiaan. Jadi, aturan ini masih jauh dari nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti Video ini

menyoroti ketimpangan antara nilai ideal Pancasila dengan praktik kekuasaan di Indonesia.

Vidio memperlihatkan bagaimana Pancasila sering dijadikan alat legitimasi oleh penguasa, bukan sebagai pedoman moral bersama. Dalam praktiknya, Pancasila justru terkadang digunakan untuk membungkam kritik warga atau membenarkan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi.

Masalah lain yang ditampilkan adalah hilangnya ruang bagi warga untuk menafsirkan dan menghidupkan Pancasila secara mandiri. Akibatnya, Pancasila tidak lagi dirasakan sebagai nilai milik bersama, tetapi menjadi simbol yang dimonopoli oleh kekuasaan.

Vidio ini menyampaikan bahwa Pancasila seharusnya dikembalikan kepada rakyat, karena sejatinya nilai-nilainya hidup dalam tindakan warga sehari-hari seperti gotong royong, keadilan, dan saling menghormati.

Solusinya bukan membuat Pancasila sekadar slogan, melainkan membumikan Pancasila melalui praktik sosial yang nyata, misalnya:

Memberi ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat dalam kebijakan publik.

Mendorong warga untuk berani kritis dan berperan aktif dalam menjaga keadilan sosial.

Menjadikan Pancasila bukan alat politik, tetapi panduan etika bersama antara warga dan pemerintah.

Apakah argumennya meyakinkan? Mengapa iya atau tidak

Menurut saya, argumen dalam video ini cukup meyakinkan karena:

Didukung bukti konkret dan kisah nyata. Vidio menampilkan berbagai contoh nyata dari masyarakat dan tokoh yang mengalami langsung ketimpangan dalam penerapan nilai Pancasila.

Penyampaian yang kritis dan reflektif. Narasi dan wawancara membuat penonton merenung tentang perbedaan antara “Pancasila di lisan” dan “Pancasila dalam tindakan.”

Sesuai dengan realitas sosial-politik saat ini. Banyak warga bisa merasakan bahwa nilai Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan dan perilaku penguasa.

Namun, ada juga kelemahan kecil:

Vidio ini lebih kuat sebagai kritik moral dan sosial, belum terlalu menampilkan solusi konkret bagaimana sistem bisa diperbaiki.

Perspektif pemerintah atau pihak berkuasa kurang ditampilkan, sehingga argumennya bisa terasa agak sepihak.

Kesimpulannya

Secara keseluruhan, video ini mengajak penonton untuk merenungkan kembali makna Pancasila sebagai nilai hidup bersama, bukan milik penguasa. Pesan utamanya jelas: Pancasila harus dijalankan dari bawah, oleh warga, melalui tindakan nyata dan partisipasi aktif.

Argumen vidio ini kuat dalam menggugah kesadaran, meski masih bisa diperkuat dengan langkah-langkah praktis untuk mengubah relasi antara “warga” dan “kuasa.”

# data[].attributes.body
Video dokumenter "Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa" (dari Watchdoc Documentary) menyoroti masalah utama terkait monopoli interpretasi Pancasila oleh elit kekuasaan di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, sering diagung-agungkan secara simbolis, tetapi video mengkritik bagaimana interpretasinya dikendalikan oleh pihak berkuasa (seperti pemerintah atau tokoh-tokoh politik), yang membungkam suara rakyat biasa. Ini menciptakan kesenjangan antara "kuasa" (kekuasaan) dan "warga" (rakyat), di mana Pancasila digunakan untuk legitimasi politik daripada sebagai nilai hidup bersama. Video menunjukkan contoh seperti pembungkaman kritik, manipulasi simbolik, dan kurangnya partisipasi publik dalam mendefinisikan Pancasila, yang berpotensi mengancam demokrasi dan keberagaman Indonesia.

Video menyajikan pendapat bahwa Pancasila harus menjadi milik semua orang, bukan hanya alat kekuasaan. Solusi yang diusulkan meliputi:

Dialog terbuka dan partisipasi warga: Mendorong diskusi publik, pendidikan Pancasila yang inklusif, dan keterlibatan masyarakat sipil untuk menafsirkan nilai-nilai Pancasila sesuai konteks modern.

Kritik terhadap monopoli: Menyerukan agar interpretasi Pancasila tidak dikontrol oleh satu kelompok, melainkan melalui proses demokratis yang melibatkan beragam suara, termasuk dari kelompok minoritas atau kritikus.

Refleksi historis: Video menggunakan wawancara dengan tokoh-tokoh seperti aktivis, akademisi, dan masyarakat umum untuk menunjukkan bahwa Pancasila semula dirancang sebagai konsensus nasional, bukan dogma yang kaku.

Secara keseluruhan, video mendorong agar Pancasila dihidupkan sebagai alat pemersatu, bukan pembenaran otoritarianisme.

Ya, argumen dalam video cukup meyakinkan, terutama karena didukung oleh wawancara mendalam, contoh historis, dan narasi yang menggabungkan perspektif beragam (dari warga biasa hingga pakar). Ini membuatnya tidak sekadar opini, melainkan analisis kritis yang mengungkap kontradiksi nyata antara retorika Pancasila dan praktik kekuasaan di Indonesia, seperti kasus pembungkaman oposisi atau penggunaan simbol Pancasila untuk kepentingan politik. Video juga menggunakan elemen visual dan testimoni yang emosional, yang memperkuat pesan tentang pentingnya demokratisasi interpretasi untuk menjaga integritas negara.

Namun, kelemahannya adalah argumen ini bisa terasa subjektif dan kurang didukung data empiris kuat (seperti survei atau statistik), sehingga bagi penonton yang pro-pemerintah, video mungkin dianggap sebagai propaganda anti-establishment. Secara keseluruhan, meyakinkan bagi mereka yang peduli dengan isu demokrasi, tapi bisa kurang bagi yang melihat Pancasila sebagai nilai absolut yang tidak boleh dipertanyakan. Pendapat ini berdasarkan analisis konten video dan konteks sosial Indonesia.

# data[].attributes.body
Masalah utama pada video tersebut membahas mengenai penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pancasila yang seharusnya menjadi dasar persatuan dan keadilan sosial justru digunakan untuk menyingkirkan pihak yang berseberangan, seperti dalam kasus pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Tes tersebut dinilai tidak berkaitan dengan profesionalisme, melainkan upaya melemahkan KPK yang kehilangan independensinya setelah revisi Undang-Undang tahun 2019.

Selain itu,dalam video tersebut menyoroti bagaimana politisasi Pancasila yang digunakan untuk membungkam suara kritis, padahal nilai sejatinya adalah menjunjung keadilan dan keberagaman. Di sisi lain, praktik ekonomi rakyat melalui Credit Union (CU) Keling Kumang di Kalimantan Barat menjadi contoh penerapan nilai Pancasila yang sebenarnya berasaskan gotong royong, keadilan, dan kemandirian ekonomi.

Solusi yang disajikan adalah mengembalikan Pancasila ke makna aslinya sebagai pedoman moral bangsa, bukan alat politik. Pemerintah perlu menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan, memulihkan independensi KPK, serta memperkuat ekonomi kerakyatan agar Pancasila benar-benar menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut saya, argumen dalam video tersebut sudah meyakinkan karena didukung oleh bukti konkret, seperti kasus pemberhentian 57 pegawai KPK melalui TWK serta contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di Credit Union Keling Kumang. Penyajiannya yang runtut dan diperkuat dengan pendapat para ahli membuat kritik terhadap penyimpangan makna Pancasila tampak logis dan beralasan. Walaupun video ini bersifat kritis terhadap pemerintah, argumennya tetap relevan, berbasis fakta, dan dapat dipercaya.

# data[].attributes.body
Kelas 1B

Menurut syaa persoalan utama yang di sampaikan dalam video tersebut adalah. Tidak seimbangnya hubungan antara rakyat dengan orang yang memiliki kekuasaan.

Pancasila yang seharusnya menjadi asar utama nilai moral malah seringkali di manfaatkan untuk oleh pihak tertentu untuk memperkuat kepentingan politiknya. Salah satu contohnya terlihat dari pemecatan KPK lewat tes wawasan kebangsaan yang dianggap tidak pancasila. Padahal mereka bekerja dengan jujur dan berintegritas.

Pendapat atau solusi yang disajikan dalan video tersebut Pancasila yang seharusnya hidup di masyarakat dengan baik malah disalah gunakan oleh pihak tertentu. Solusi yang disampaikan adalah mengembalikan nilai asli pancasila memperkuat peran rakyat dan mendorong keadilan sosial.

Menurut pendapat saya gagasan yang disampaikan oleh video cukup kuat dan meyakinkan karena didasarkan pada fakta yang relevan seperti kasus TWK yang menimbulkan reaksi luas dari publik.selain itu di di video tersebut juga menyajikan pandangan yang mengaitkan dengan aspek politik, sosial dan ideologis. Meski begitu di video juga memberikan tindakan nyata dan bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi pengalah gunaan kekuasaan tersebut.

# data[].attributes.body
Video tersebut mengangkat masalah utama tentang kontroversi pencopotan pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diadakan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, dalam kenyataannya ada pegawai KPK yang meskipun berintegritas, dianggap tidak lolos karena didoktrin tidak berwawasan Pancasila dan bahkan dicap sebagai bagian dari "tim Taliban." Video juga menyoroti penindasan terhadap Credit Union (CU) yang berkinerja baik tetapi harus tunduk pada aturan bank konvensional yang berbeda karakter. Masa Soekarno (Orde Lama) juga mengalami penyimpangan seperti pembentukan Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang bertentangan dan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, serta ketegangan politik yang memporak-porandakan penerapan Pancasila, yang lebih parahnya Nasakom di doktrin sebagai Pancasila yang jelas jelas Nasakom sangat bertentangan dengan prinsip Pancasila itu sendiri. dan Pada masa Soeharto (Orde Baru), Pancasila disalahgunakan sebagai alat penguatan dan pelanggengan kekuasaan rezimnya. serta pembubaran ormas HTI yang dianggap bertentangan dengan prinsip Pancasila.

Solusi yang disajikan dalam video, secara garis besar, mengkritik adanya praktik diskriminatif dan penyalahgunaan kewenangan yang membatasi kebebasan dan keadilan, baik di KPK maupun dalam sistem keuangan koperasi serta dalam sistem hukum perkawinan. Video ini tampaknya menyerukan perlunya reformasi dan perlakuan adil berdasarkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap keberagaman tanpa pengekangan berlebihan dan doktrin yang bias.

percaya, karena dalam video tersebut sudah memaparkan data dan informasi yang tidak hanya berisikan video belaka, bahkan dalam video tersebut juga menampilkan pendapat dari salah satu tokoh hebat yang membuat video tersebut bisa di percaya, tidak hanya itu video tersebut juga memaparkan sebuah ilustrasi mengenai kejadian tersebut yang dimana ilustrasi tersebut di ambil dari sumber yang bisa di percaya

# data[].attributes.body
Masalah utamanya adalan Pancasila sering digunakan oleh penguasa sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan atau untuk senjata politik, bukan sebagai dasar negara untuk keadilan.

Terlihat dari pemecatan pegawai KPK karena tidak Pancasilais, serta aturan negara tentang hukum perbankan dan perkawinan yang tidak dijalankan sesuai aturan. Dari praktek tersebut terlihat bahwa tidak ada penerapan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bernegara.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu, Pancasila yang sejati harus dipraktekkan langsung oleh rakyat. Yaitu dengan memperkuat ekonomi seperti koperasi dan Credit Union di mana rakyat menjadi subjek bukan objek. Rakyat juga harus berani mengkritik dan menolak aturan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila.

Menurut saya, argumen ini sangat meyakinkan, karena didukung oleh konkret, analisis sejarah, dan kontras yang tajam. Video ini membuktikan bahwa nilai Pancasila ada di praktik kebersamaan rakyat, bukan di tangan penguasa yang ingin memonopoli.

# data[].attributes.body
1. masalah utama dalam Vidio adalah penyalahgunaan arti Pancasila untuk kepentingan politik dan kesenjangan antara warga dan pemerintah

2. solusi dan pendapat mengenai kasus tersebut dengan cara,

- Aktif mengawasi dan berpartisipasi.

Warga tidak boleh pasif. Partisipasi dalam musyawarah, pemilihan umum, dan kegiatan sosial menjadi bentuk nyata penerapan sila ke-4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan).

- Mendorong budaya berpikir kritis dan terbuka.

Generasi muda perlu berani mempertanyakan ketidakadilan dan menafsirkan Pancasila dengan semangat kemanusiaan dan rasionalitas, bukan hanya formalitas.

- Menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Pemerintah harus memastikan bahwa hukum berlaku adil untuk semua, baik pejabat maupun rakyat biasa. Dengan begitu, nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” benar-benar hidup.

3. menurut saya argumen yang terdapat di dalam Vidio tersebut sudah sangat menyakinkan, Karen memberikan contoh peristiwa pelanggaran Pancasila yang terjadi dalam masyarakat, adanya kesenjangan antara Pancasila sebagai cita-cita dan Pancasila sebagai alat kekuasaan, menghubungkan praktik-praktik politik di era orde lama, baru dan reformasi, oleh karena itu video ini berhasil menyampaikan argumen bahwa masalah utama bukan pada Pancasila melainkan pada siapa yang berhak menafsirkan dan menggunakan dasar negara tersebut.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti pada video tersebut adalah Pancasila seringkali hanya dijadikan alat kekuasaan, bukan benar benar dijadikan pedoman hidup dalam bernegara. Ada pemisah antara cita-cita luhur Pancasila dengan praktiknya. Buktinya, pada video ini menyoroti bagaimana pegawai KPK yang jujur dan gigih memberantas korupsi malah disingkirkan lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dianggap sekedar akal-akalan untuk mencap mereka "tidak Pancasilais." Tidak hanya itu, praktik ekonomi gotong royong ala Credit Union (CU) juga dipersulit oleh aturan aturan yang lebih membela bank konvensional yang mencari untung, padahal ekonomi rakyat harusnya sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, negara bahkan membatasi hak asasi seperti pernikahan beda agama, membuat pasangan rentan secara hukum.

solusi yang ditawarkan pada video ini berpusat pada tangan rakyat, bukan penguasa. Caranya dengan menjalankan Ekonomi Kerakyatan yang nyata, dicontohkan lewat model gotong royong Credit Union (CU) yang fokus pada kesejahteraan anggota, bukan cuma untungnya saja. Selanjutnya pada video tersebut mengajak kita untuk berani kritis. Pancasila yang sebenarnya hidup dalam integritas dan perjuangan warga negara biasa yang melawan kebijakan yang menyimpang (seperti aktivisme mantan pegawai KPK). Kemudian Pancasila juga harus dipandang sebagai nilai yang dinamis, yang artinya harus terus didiskusikan dan dikembangkan oleh setiap generasi, bukan doktrin kaku yang hanya boleh ditafsir satu pihak saja.

Menurut saya argumen dalam video ini sangat meyakinkan karena dalam video tersebut membuktikannya dengan tiga contoh nyata dari kehidupan sehari-hari mulai dari kasus KPK, koperasi Credit Union, sampai pernikahan beda agama untuk menunjukkan bagaimana Pancasila sering dijadikan senjata politik oleh penguasa. Ditambah lagi, video ini membawa konteks sejarah, memperlihatkan bahwa trik menggunakan Pancasila untuk menindas ini sudah jadi pola lama sejak Orde Lama hingga Orde Baru, sehingga argumennya sangat meyakinkan.

# data[].attributes.body
Video “Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa” ngasih gambaran nyata kalau Pancasila sekarang udah sering dipakai buat kepentingan kekuasaan, bukan buat kepentingan rakyat. Padahal, Pancasila itu seharusnya jadi pegangan moral dan arah hidup bangsa. Contohnya aja, pelemahan KPK yang jelas-jelas bikin kerja lembaga itu nggak sekuat dulu. Ini nunjukin kalau nilai keadilan yang ada di Pancasila cuma dipajang di kata-kata, tapi nggak dijalanin dalam kebijakan nyata.

Selain itu, ketimpangan ekonomi juga menjadi sorotan, di mana lembaga keuangan lebih berorientasi pada keuntungan daripada kesejahteraan rakyat. Solusi yang diangkat melalui lembaga koperasi berbasis anggota menjadi langkah penting untuk mengembalikan semangat ekonomi gotong royong dan pemerataan.

Argumen yang disampaikan di video ini cukup kuat, karena nggak cuma ngasih opini, tapi juga bukti dan cerita dari orang-orang yang ngalamin langsung dampaknya. Menurutku, video ini nunjukin pesan penting: selama Pancasila masih dipakai buat kepentingan politik, keadilan dan kemanusiaan di Indonesia bakal susah terwujud. Jadi, tugas kita sebagai warga bukan cuma hafal sila-silanya, tapi juga berani ngingetin kalau nilai-nilai itu udah mulai disalahgunain

# data[].attributes.body
Menurut saya, masalah utama yang diangkat dalam video “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” adalah ketimpangan antara makna ideal Pancasila dengan penerapannya dalam kehidupan bernegara. Dalam film tersebut ditunjukkan bagaimana Pancasila yang seharusnya menjadi dasar moral dan pedoman bersama, justru sering disalahgunakan oleh pihak berkuasa untuk kepentingan politik. Akibatnya, nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama oleh kelompok kecil yang suaranya jarang terdengar.

Video ini juga memperlihatkan sisi lain dari warga di berbagai daerah yang tetap berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hidup dengan semangat gotong royong, saling membantu, dan menjunjung toleransi, meskipun tidak selalu mendapatkan keadilan dari pemerintah. Hal ini menjadi pengingat bahwa Pancasila sesungguhnya tumbuh dari rakyat, bukan dari kekuasaan.

Solusi atau pesan yang disampaikan dalam video adalah pentingnya mengembalikan Pancasila ke makna sejatinya, yaitu sebagai nilai hidup yang membimbing perilaku seluruh elemen bangsa — baik warga maupun pemimpin. Pemerintah diharapkan tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai alat retorika, tetapi benar-benar menjalankannya dalam kebijakan yang berpihak pada rakyat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu berani bersuara, berpikir kritis, dan tetap memegang nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.

Menurut saya, argumen dalam video ini sangat meyakinkan karena disampaikan dengan cara yang nyata dan relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Film ini tidak hanya menampilkan pendapat, tetapi juga menghadirkan contoh konkret dari kehidupan masyarakat di lapangan. Pesannya kuat dan membuat penonton berpikir ulang tentang sejauh mana kita semua sudah mengamalkan Pancasila, bukan sekadar menghafalnya.

# data[].attributes.body
Menurut video tersebut, isu pokoknya adalah pelemahan KPK melalui tes wawasan kebangsaan yang justru membuat banyak pegawai yang bersih malah diberhentikan. Selain itu, video menunjukkan bahwa Pancasila sering dimanfaatkan untuk tujuan politik, bukan diterapkan sesuai nilai sejatinya. Hal ini berujung pada terjadinya perpecahan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Solusi yang diusulkan meliputi mengembalikan KPK agar benar-benar mandiri, tidak menjadikan Pancasila sebagai instrumen politik, serta membangun ekonomi masyarakat melalui koperasi dan Credit Union (CU) untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Video ini juga mendorong kita untuk menghormati keragaman, seperti menerima pernikahan antaragama yang masih sering ditentang oleh negara.

Saya pikir, argumennya cukup kuat karena disajikan dengan contoh-contoh konkret yang relevan dengan situasi Indonesia saat ini. Namun, ada bagian yang terasa kurang ringan, khususnya terkait solusi pengembangan ekonomi rakyat, karena masih memerlukan dukungan kebijakan agar bisa berjalan dengan efektif.

# data[].attributes.body
Menurut isi video, persoalan utama yang dibahas adalah pelemahan lembaga KPK melalui pelaksanaan tes wawasan kebangsaan, yang justru menyebabkan banyak pegawai berintegritas kehilangan pekerjaannya. Video juga menyoroti bagaimana Pancasila kerap digunakan untuk kepentingan politik, bukan dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dasarnya, sehingga menimbulkan perpecahan dan perlakuan tidak adil terhadap sejumlah kelompok masyarakat.

Adapun solusi yang ditawarkan adalah mengembalikan fungsi KPK agar tetap independen, menghentikan praktik penggunaan Pancasila sebagai alat politik, serta memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi dan Credit Union (CU) guna mewujudkan keadilan sosial. Video ini juga menekankan pentingnya menghargai perbedaan, termasuk dalam hal pernikahan lintas agama yang masih sering mendapat hambatan dari negara.

Menurut saya, argumen yang disampaikan cukup meyakinkan karena dilengkapi dengan contoh nyata yang relevan dengan kondisi bangsa sekarang. Hanya saja, bagian mengenai penguatan ekonomi rakyat masih terasa kurang realistis untuk diterapkan tanpa dukungan kebijakan pemerintah yang jelas.

# data[].attributes.body
Menjawab pertanyaan di dalam video yang berjudul Pancasila is Me (Antara Warga dan Kuasa) yang diberikan oleh Ibu Ika Agustina, M.Sos., menurut saya video ini menyoroti masalah serius mengenai penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan. Masalah utama yang ditampilkan adalah ketidakadilan terhadap pegawai KPK, khususnya Praswat Nugraha, yang dipecat hanya karena dianggap gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), padahal kinerja, integritas, dan profesionalismenya sangat baik. Pemecatan ini menurut saya lebih didasarkan pada penilaian subjektif, seperti dianggap “Pancasilais” atau tidak, serta tuduhan afiliasi radikal yang tidak relevan dan terasa tidak masuk akal. Padahal, pegawai seperti Praswat telah bekerja keras, ikut operasi tangkap tangan, dan menangani kasus korupsi yang kompleks serta penting bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari perspektif saya, situasi ini menunjukkan bahwa Pancasila kadang dipakai untuk tujuan politik atau legitimasi kekuasaan, padahal seharusnya dipakai untuk menjaga persatuan, keadilan sosial, dan menegakkan integritas dalam pemerintahan. Video ini juga menunjukkan bahwa Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar negara dan pedoman moral bagi semua warga, kadang disalahgunakan untuk membelah masyarakat atau membenarkan keputusan politik tertentu. Contohnya, pegawai KPK diberi cap “tidak Pancasilais” karena tidak sejalan dengan kelompok dominan di internal KPK, atau muncul tuduhan soal “polisi Taliban”. Menurut saya, hal-hal seperti ini menimbulkan ketegangan dan memecah belah masyarakat. Padahal, Pancasila lahir untuk mewujudkan persatuan, keadilan sosial, dan gotong royong, sehingga seharusnya tidak dipotong-potong atau digunakan untuk menyerang individu. Situasi ini menurut saya menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur bisa disalahgunakan jika tidak dipahami dengan benar dan dijalankan secara konsisten.

_____________________________________________

Menurut saya, video ini menarik karena nunjukin penerapan ekonomi kerakyatan lewat Credit Union (CU) Kelingkuman. CU ini ngasih pinjaman buat usaha, nemenin anggotanya, dan membagi manfaat ekonomi secara adil, sesuai prinsip demokrasi ekonomi. Menurut saya, sistem ini jelas nunjukin sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial, karena anggota nggak cuma jadi penonton, tapi aktif ikut ambil keputusan dan dapet manfaat langsung dari usaha mereka sendiri. Ironisnya, menurut saya, CU ini kadang dianggap melanggar aturan perbankan atau asuransi, padahal tujuannya jelas buat memberdayakan masyarakat kecil. Hal ini menurut saya bikin pertanyaan serius soal konsistensi aturan sama nilai Pancasila, karena seharusnya semua regulasi mendukung keadilan sosial dan pemberdayaan rakyat, bukan malah ngebatasi usaha ekonomi yang pro-rakyat.

Solusi yang ditunjukin di video ini cukup jelas dan masuk akal. Pertama, Pancasila harus kembali ke makna aslinya, jadi pedoman moral, sosial, dan politik, bukan hanya dipakai buat sesuatu terlihat sah atau diterima secara resmi. Kedua, pegawai KPK yang udah kerja dengan jujur dan profesional harus diperlakukan adil, nggak semena-mena lewat tes yang tidak jelas. Ketiga, dukungan buat sistem ekonomi kerakyatan (seperti yang tertera di dalam video yaitu ada) Credit Union Kelingkuman itu penting banget, supaya anggota masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, dapet kesejahteraan, dan ikut aktif dalam demokrasi ekonomi. Menurut saya, semua solusi ini nunjukin kalau nilai-nilai Pancasila nggak cuma jadi simbol doang, tapi harus nyata dan diterapin dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

_____________________________________________

Menurut saya, argumen di video ini cukup meyakinkan karena cerita nyata dari Praswat dan Rohmat bikin penonton merasakan ketidakadilan dan pentingnya keadilan sosial. Contohnya efektif menunjukkan relevansi Pancasila dalam perlindungan pegawai negeri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meski lebih banyak dari perspektif korban dan aktivis, menurut saya argumennya tetap kuat dan relevan, terutama buat generasi muda memahami Pancasila sebagai pedoman hidup, bukan sekadar simbol. Pesan utama video ini adalah pentingnya menjaga integritas, keadilan sosial, dan memahami Pancasila dengan baik. Pancasila harus dipakai untuk memberdayakan masyarakat, menyatukan bangsa, dan membangun demokrasi ekonomi yang adil, bukan buat alat politik yang memecah belah. Video ini menurut saya berhasil mengingatkan kita supaya nilai-nilai luhur diterapkan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lembaga negara maupun ekonomi masyarakat.

# data[].attributes.body
1. Menurut video ini, apa masalah utama yang disoroti dan bagaimana pendapat atau solusi yang disajikan?

Jawaban:

Video “Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa” membahas masalah besar tentang penyalahgunaan Pancasila oleh pihak berkuasa. Nilai-nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman hidup bangsa justru sering digunakan untuk membenarkan tindakan politik dan menjaga kekuasaan. Pihak yang berkuasa kerap menggunakan nama Pancasila untuk menekan orang atau lembaga yang berani bersuara kritis.

Salah satu contoh yang diperlihatkan adalah pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk Praswat Nugraha, karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Tes ini dianggap tidak adil dan dijadikan alasan untuk menyingkirkan pegawai yang jujur dan berintegritas. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana Pancasila digunakan secara salah untuk kepentingan politik, bukan untuk membela keadilan dan kebenaran.

Film ini juga menjelaskan bahwa hal seperti ini bukan hal baru. Sejak masa Soekarno, Soeharto, hingga zaman sekarang, Pancasila sering dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat atau membenarkan keputusan politik mereka. Padahal, Pancasila seharusnya menjadi dasar persatuan, keadilan, dan kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai solusi, video ini mengajak masyarakat untuk memahami dan menerapkan Pancasila dengan cara yang benar dan kritis. Pancasila tidak boleh hanya dijadikan semboyan atau alat politik, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Film ini menampilkan contoh nyata seperti Credit Union (CU) Keling Kumang di Kalimantan Barat, yang membantu masyarakat lewat kerja sama dan sistem keuangan yang adil. Contoh lain adalah kisah Kukuh dan Atika, pasangan beda agama yang berjuang mempertahankan pernikahan mereka walau terbentur aturan hukum. Kisah-kisah ini memperlihatkan bagaimana nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan toleransi bisa dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Melalui semua cerita itu, video ini menyampaikan pesan bahwa Pancasila harus dipahami sebagai nilai yang hidup di tengah masyarakat, bukan sekadar alat politik. Jika diterapkan dengan benar, Pancasila bisa menjadi dasar bagi kehidupan bangsa yang adil, damai, dan saling menghargai.

2. Apakah menurutmu argumen dalam video tersebut sudah meyakinkan? Mengapa iya atau mengapa tidak?

Jawaban:

Menurut saya, argumen dalam video ini sangat meyakinkan, karena semua penjelasan disertai contoh nyata, kisah kehidupan masyarakat, dan bukti sejarah yang kuat. Film ini tidak hanya menampilkan kritik terhadap pemerintah, tetapi juga memberikan contoh positif dari masyarakat yang benar-benar menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka.

Penyajiannya jelas dan mudah dipahami, sehingga penonton bisa melihat sendiri bagaimana Pancasila sering disalahgunakan, namun di sisi lain masih banyak warga yang berusaha menerapkannya dengan cara yang baik. Kisah seperti perjuangan pegawai KPK, semangat gotong royong di Credit Union, dan keteguhan pasangan beda agama membuat pesan film ini terasa nyata dan menyentuh.

Meskipun film ini tidak banyak menampilkan pandangan dari pemerintah, isinya tetap kuat karena fokus pada suara rakyat dan pengalaman langsung di lapangan. Secara keseluruhan, film ini memberikan pelajaran penting bahwa Pancasila adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik penguasa. Nilai-nilainya harus terus dijaga dan diterapkan dengan sungguh-sungguh agar cita-cita bangsa tentang keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan benar-benar bisa terwujud dalam kehidupan nyata.

# data[].attributes.body
menurut saya masalah Utamanyaa

Penyalahgunaan Pancasila sebagai alat politik dan legitimasi kekuasaan, yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang dipraktikkan oleh warga negara. Ini ditunjukkan melalui Pelemahan KPK: Penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan TWK sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas.Pembatasan Hak Sipil:Regulasi yang membatasi hak-hak dasar (misalnya pernikahan beda agama) dan menghambat ekonomi kerakyatan kasus Credit Union/CU.

Pendapat saya Pancasila harus diwujudkan sebagai praktik nyata keadilan sosial dan gotong royong di tingkat warga (seperti yang dilakukan CU Keling Kumang) dan sebagai landasan untuk bersikap kritis terhadap kebijakan negara yang menyimpang.

menurut saya ya, argumennya meyakinkan.karena video menggunakan kontras yang kuat antara retorika negara versus realitas di lapangan (hipokrisi dalam kasus KPK) dan didukung oleh kisah-kisah empiris tentang keberhasilan ekonomi kerakyatan (CU) dan perjuangan hak sipil, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang sejati justru sering dihidupkan oleh Warga, bukan Kuasa.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang di soroti dalam video Pancasila Is Me: "Antara Warga dan Kuasa adalah: ketimpangan antara warga dan kuasa dalam penyalahgunaan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila sering dihadirkan secara simbolik atau retoris oleh pihak kekuasaan, tetapi realitas kehidupan warga menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang kadang tidak di rasakan. Seperti pada kasus video tersebut yaitu pemecatan 57 pegawai KPK karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), karena di anggap sebagai upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dan menghancurkan KPK dari dalam.

Terkadang kebijakan atau undang-undang tidak sepenuh nya sesuai dengan Pancasila, melainkan sesuai dengan kelompok kekuasaan. Selain itu, interpretasi Pancasila pun sering kali di monopoli oleh pihak kekuasaan, sehingga Pancasila berpotensi berubah menjadi alat legitimasi kekuasaan daripada landasan bersama warga.

Solusi yang ada di dalam video tersebut, yaitu:

mendorong kesadaran semua orang bahwa Pancasila harus nyata dan terasa dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga legitimasi Pancasila tumbuh dan berkembang dari pengalaman kita sendiri dan bukan dari Deklarasi Politik. Selain itu mengajak refleksi atas bagaimana Pancasila di hidupkan bukan hanya sebagai simbol, tetapi harus dengan kebijakan yang adil, dialog yang terbuka, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menggeser paradigma bahwa Pancasila milik atau monopoli kekuasaan besar, menjadi milik bersama - "Pancasila dari bawah" (Grass Roots) dan bukan hanya "Pancasila dari atas".

Menurut saya, argumen yang ada dalam video tersebut cukup meyakinkan dalam aspek penggugah dan reflektif, karena topik yang di angkat pun sangat relevan, bahwa Pancasila sebagai narasi besar, sementara realitas warga menunjukkan adanya gap antara nilai dan praktik. Ini memberi landasan kuat bahwa isu yang di bahas tersebut bukan rekaan semata, dan membuat sudut pandang bahwa warga harus di libatkan.

# data[].attributes.body
Video tersebut membahas isu utama terkait penyalahgunaan Pancasila dalam konteks politik serta melemahnya peran lembaga penegak hukum terutama KPK. Dalam video ini digambarkan bahwa nilai-nilai fundamental bangsa seperti Pancasila kerap dijadikan alat oleh penguasa demi mempertahankan kekuasaan. Contoh yang ditampilkan adalah pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang dipandang sebagai upaya untuk melemahkan institusi tersebut.

Video ini menyarankan agar masyarakat lebih kritis terhadap bagaimana Pancasila digunakan oleh pihak berwenang, dan menekankan pentingnya memperkuat lembaga demokratis serta sistem hukum agar tidak mudah dipengaruhi oleh kekuasaan politik.

Menurut pendapat saya, gagasan yang disampaikan dalam video cukup kuat dan meyakinkan, karena didasarkan pada fakta yang nyata dan relevan, seperti kasus TWK yang menimbulkan reaksi luas dari publik. Selain itu, video ini menyajikan pandangan yang luas dengan mengaitkan aspek sosial, politik, dan ideologis. Meski begitu, akan lebih baik jika video juga memberikan tindakan nyata yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapi penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang diangkat dalam film ini adalah bagaimana Pancasila kerap dijadikan alat legitimasi oleh penguasa. Dalam sejumlah kasus yang disorot, nilai-nilai Pancasila digunakan untuk membenarkan tindakan tertentu, bahkan sampai membungkam suara-suara kritis dari masyarakat. Akibatnya, rakyat lebih sering diposisikan sebagai objek kebijakan yang diklaim atas nama Pancasila, bukan sebagai pihak yang ikut terlibat dalam menentukan makna dan penerapannya.

Film ini menyampaikan gagasan bahwa Pancasila perlu dikembalikan kepada rakyat, melalui pembukaan ruang dialog dan partisipasi yang lebih luas. Nilai-nilai Pancasila seharusnya dijalankan secara inklusif dan demokratis, agar benar-benar mencerminkan keadilan sosial, kebebasan berpendapat, serta kemanusiaan yang beradab.

Dari segi penyampaian, film ini cukup meyakinkan karena didukung oleh data kualitatif, visual yang kuat, serta suara-suara asli dari masyarakat. Pendekatan dokumenter membuat pesan moralnya terasa kuat dan mudah diterima. Meski begitu, dari sisi akademis, argumennya masih cenderung normatif dan reflektif, belum sepenuhnya diperkuat oleh data empiris atau kajian ilmiah yang mendalam.

Secara keseluruhan, film ini sukses membangkitkan kesadaran kritis penonton tentang bagaimana seharusnya hubungan antara rakyat dan negara dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas: Pancasila bukan milik pemerintah semata, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia yang harus dijaga dan diwujudkan bersama-sama.

# data[].attributes.body
Jadi masalah utama yang disoroti dalam

Video ini menyoroti bagaimana Pancasila sering dipakai sebagai alat politik oleh penguasa, bukan dijalankan sesuai nilai aslinya. Salah satu contohnya terlihat dari pemecatan pegawai KPK lewat tes wawasan kebangsaan yang dianggap tidak Pancasilais. Padahal, mereka bekerja dengan jujur dan berintegritas.

Pendapat atau solusi yang disajikan di video tadi tuh menunjukkan kalau nilai Pancasila yang sebenarnya justru hidup di masyarakat, seperti gerakan Credit Union yang menerapkan gotong royong dan keadilan ekonomi. Dari situ, solusi yang disampaikan adalah mengembalikan makna Pancasila ke nilai aslinya, memperkuat peran rakyat, dan mendorong keadilan sosial di kehidupan sehari-hari.

Menurut saya, argumen dalam video ini cukup meyakinkan karena disertai kisah nyata dan sudut pandang dari orang yang mengalami langsung. Walaupun isinya kritis terhadap pemerintah, tapi pesan yang dibawa terasa kuat dan membuka pikiran tentang arti Pancasila yang sesungguhnya.

# data[].attributes.body
Video dokumenter “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” menyoroti persoalan penyalahgunaan nilai-nilai Pancasila oleh pihak-pihak yang berkuasa untuk mempertahankan kepentingan politik tertentu. Pancasila yang semestinya menjadi pedoman etika dan dasar persatuan bangsa sering kali dipelintir menjadi alat pembenaran kekuasaan. Salah satu contoh yang diangkat dalam video adalah pemecatan 57 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Mereka dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, padahal selama ini dikenal sebagai sosok yang berkomitmen tinggi terhadap keadilan dan pemberantasan korupsi. Peristiwa tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara idealisme Pancasila dengan praktik politik yang justru menyingkirkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pandangan dalam video ini sejalan dengan gagasan Miftahul Ikrom, Beti Zania, dan Siti Tiara Maulia (2023) dalam jurnal “Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa.” Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai fondasi moral dan ideologi yang mengarahkan perilaku warga maupun penguasa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan keadilan sosial, gotong royong, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pesan ini sejalan dengan contoh konkret yang ditampilkan dalam video, yakni praktik ekonomi kerakyatan oleh Credit Union Keling Kumang di Kalimantan Barat. Melalui sistem ekonomi berbasis solidaritas dan kemandirian, masyarakat membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan secara nyata tanpa campur tangan kekuasaan yang menindas.

Argumen yang disajikan dalam video tersebut terbilang kokoh dan kuat karena didukung oleh data, pengalaman nyata, serta refleksi sosial yang mendalam. Kritik terhadap penyimpangan kekuasaan disampaikan secara rasional dengan menekankan perlunya moralitas Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan bernegara. Hal ini senada dengan pandangan Ikrom dan rekan-rekannya (2023), yang menegaskan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dalam praktik sosial dan politik sangat penting agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan. Dengan demikian, baik video maupun kajian ilmiah tersebut sama-sama menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi moral yang hidup dalam kehidupan publik.

# data[].attributes.body
Menurut saya, persoalan utama yang disampaikan dalam video tersebut adalah ketidakseimbangan hubungan antara rakyat dengan pemegang kekuasaan. Pancasila yang seharusnya menjadi dasar moral bersama, justru terlihat seperti alat formalitas yang dipakai saat diperlukan untuk kepentingan tertentu. Akibatnya, nilai-nilai Pancasila hanya terdengar di pidato, tetapi belum menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata.

Ketika masyarakat mengkritik, mereka justru bisa dicap “anti-Pancasila” atau “tidak Pancasilais”, padahal menyampaikan pendapat adalah hak warga yang dijamin oleh Pancasila sendiri. Dan nilai seperti kemanusiaan, keadilan, serta musyawarah sering kali tidak dijalankan secara konsisten oleh pihak yang berkuasa. Inilah yang membuat Pancasila seolah kehilangan makna aslinya.

Solusinya: cara paling penting untuk menyelesaikan masalah seperti yang terlihat di video adalah mengembalikan Pancasila ke tujuan awalnya, yaitu menjadi pedoman hidup bersama, bukan alat untuk menekan atau membenarkan kekuasaan. Pemerintah perlu lebih terbuka terhadap kritik dan tidak mudah memberi label negatif kepada warga yang menyampaikan pendapat. Selama kritik disampaikan dengan baik, seharusnya itu dianggap sebagai bentuk cinta terhadap negara, bukan ancaman.

# data[].attributes.body
Video dokumenter “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” menyoroti bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila sering kali dimanfaatkan secara keliru oleh pihak yang berkuasa untuk memperkuat kepentingan politiknya. Pancasila yang sejatinya berfungsi sebagai dasar moral dan pemersatu bangsa justru dijadikan alat legitimasi untuk menekan suara-suara kritis di masyarakat. Kasus pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ilustrasi jelas bagaimana nilai Pancasila diselewengkan demi kepentingan tertentu. Padahal, para pegawai tersebut selama ini dikenal sebagai pribadi yang berintegritas dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi, nilai yang sejatinya selaras dengan semangat Pancasila tentang keadilan dan kemanusiaan.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Nikson Gans Lalu (2025) dalam jurnal “Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila,” yang menegaskan bahwa kekuasaan harus berlandaskan pada nilai moral dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Dalam perspektif filsafat hukum Pancasila, hukum tidak boleh menjadi instrumen politik yang menindas, tetapi harus berfungsi untuk menjamin keadilan sosial, kebenaran, dan kemaslahatan umum. Solusi yang ditawarkan dalam video tersebut juga berpijak pada prinsip yang sama: pentingnya mengembalikan Pancasila ke makna aslinya sebagai pedoman moral dan dasar etika publik. Hal ini diwujudkan melalui contoh konkret seperti Credit Union Keling Kumang di Kalimantan Barat, yang menerapkan sistem ekonomi berbasis gotong royong dan solidaritas sosial. Contoh ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dapat berjalan efektif ketika dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri dan berlandaskan rasa keadilan.

Argumen yang dibangun dalam video ini tergolong kuat karena tidak hanya menyajikan kritik, tetapi juga refleksi filosofis yang mendalam tentang hubungan antara kekuasaan, hukum, dan moralitas Pancasila. Dengan menampilkan kesaksian dari masyarakat, tokoh sosial, dan mantan penyidik KPK, video ini menegaskan bahwa permasalahan bangsa bukan terletak pada ideologi Pancasila itu sendiri, melainkan pada praktik kekuasaan yang menyeleweng dari nilai-nilai dasarnya. Pendekatan yang digunakan juga mendorong penonton untuk berpikir kritis terhadap realitas sosial-politik Indonesia serta menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai yang hidup dan nyata dalam setiap kebijakan publik. Oleh karena itu, pesan utama video ini relevan dengan gagasan Lalu (2025), bahwa keseimbangan antara hukum dan kekuasaan hanya dapat terwujud jika moralitas Pancasila dijadikan fondasi utama dalam sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

# data[].attributes.body
1. Masalah Utama yang Disoroti

​Masalah utama yang disoroti dalam video ini adalah bagaimana Pancasila dijadikan alat untuk berkuasa dan menstigmatisasi, alih-alih menjadi filosofi pemersatu bangsa:

​Melemahkan Institusi Kritis: Penggunaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk memecat 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berintegritas. Tes ini dianggap "mengada-ada" dan digunakan sebagai dalih untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dan menghancurkan KPK dari dalam.

Pancasila digunakan sebagai tools untuk melabeli seseorang "radikal" atau "tidak Pancasilais", bahkan dalam pertanyaan konyol seperti memilih antara Ibu atau Pancasila, atau Al-Qur'an atau Pancasila. Cara-cara ini menimbulkan polarisasi di masyarakat.

Kebijakan atau undang-undang sering kali dibuat tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, melainkan sesuai dengan kepentingan kelompok yang berkuasa. Contohnya adalah pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan dan aturan yang mempersulit pernikahan beda agama, serta regulasi perbankan yang memaksa koperasi Credit Union (CU) untuk mengikuti aturan bank konvensional.

2. Pendapat atau Solusi yang Disajikan

​Solusi yang disajikan dalam video datang dari sudut pandang masyarakat sipil dan praktik alternatif yang dianggap lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yaitu:

• ​Kembali kepada ekonomi kerakyatan yang dipraktikkan oleh CU Keling Kumang. Model ini menempatkan anggota sebagai subjek, di mana setiap anggota memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan dan manfaat keuangan didistribusikan untuk kesejahteraan (termasuk jaminan sosial).

• Para akademisi dan aktivis berpendapat bahwa warga negara harus bersikap kritis terhadap tindakan negara, karena tidak semua undang-undang yang dibuat pemerintah sejalan dengan Pancasila. Pancasila sendiri adalah nilai yang harus terus diinterpretasikan, didiskusikan, dan dikembangkan oleh generasi baru.

• Meskipun dicap tidak Pancasilais, mantan pegawai KPK seperti Praswat Nugraha tetap melanjutkan kontribusi dan advokasi ke tengah masyarakat sebagai bentuk upaya mematerialkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Apakah Argumen dalam Video Tersebut Meyakinkan? Mengapa Iya atau Mengapa Tidak?

​Menurut saya, argumen dalam video tersebut cukup meyakinkan, karena studi kasus Salam video tersebut konkret, yaitu tidak hanya menyajikan teori, tetapi menggunakan kasus nyata yang rinci dan emosional (pemecatan Praswat Nugraha, keberhasilan CU Keling Kumang) untuk membuktikan adanya jarak antara Pancasila sebagai cita-cita (nilai luhur) dan Pancasila sebagai alat kekuasaan.

Video tersebut berhasil menghubungkan praktik-praktik politik kontemporer (seperti TWK dan pembubaran organisasi tanpa pengadilan) dengan pola historis di era Orde Lama dan Orde Baru, di mana Pancasila secara konsisten digunakan oleh penguasa untuk mencapai stabilitas politik dan membatasi perbedaan. Selain itu juga, Video tersebut secara efektif mengkontraskan sistem yang berorientasi pada keuntungan (bank konvensional) dengan sistem yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan (Credit Union), menunjukkan bahwa praktik ekonomi kerakyatan justru lebih dekat pada sila Keadilan Sosial, namun justru terbentur regulasi negara.

​Secara keseluruhan, dokumenter ini berhasil menyampaikan argumen bahwa masalah utama bukan terletak pada Pancasila itu sendiri, melainkan pada siapa yang berhak menafsirkan dan menggunakan dasar negara tersebut, dan bagaimana penafsiran tunggal dari kekuasaan cenderung mengkhianati semangat Pancasila yang sejati, yaitu persatuan dalam keberagaman dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti video ini adalah adanya menyalah gunakan arti atau makna Pancasila untuk kekuasaan negara, yang kemudian digunakan untuk mempertahankan kepentingan politik tertentu.

Pancasila yang seharusnya menjadi pedoman moral dan dasar etika kebangsaan justru berubah fungsi menjadi alat penyingkiran dan pembenaran kekuasaan. Seperti pegawai KPK yang jujur dan berintegritas malah diberhentikan dengan dalih 'tidak Pancasilais'; Hak-hak sipil warga, seperti pernikahan beda agama, dibatasi atas nama hukum yang mengklaim sesuai Pancasila; dan, ekonomi kerakyatan yang sejatinya selaras dengan semangat Pancasila justru ditekan oleh sistem regulasi yang pro akan modal besar.

Solusi yang disampaikan dalam video ini menekankan bahwa Pancasila tidak cukup dihafalkan, tetapi harus dihidupkan melalui tindakan nyata dan kebijakan publik yang berkeadilan. Dalam bidang ekonomi, penguatan sistem ekonomi kerakyatan seperti koperasi atau Credit Union dianggap lebih sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi yang tercermin dalam sila kelima, karena menempatkan rakyat sebagai subjek utama. Selain itu, masyarakat perlu memiliki kesadaran kritis terhadap kebijakan pemerintah agar nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan gotong royong tidak dimonopoli oleh kekuasaan, melainkan benar-benar terwujud dalam kehidupan sosial. Pancasila juga harus dipahami sebagai nilai yang dinamis dan terbuka untuk ditafsirkan sesuai perkembangan zaman, sehingga generasi muda memiliki peran penting menjaga agar Pancasila tetap relevan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik.

Apakah argumen dalam video tersebut sudah meyakinkan? Menurut saya, argumen yang disampaikan dalam video ini sangat meyakinkan karena didukung oleh bukti nyata, narasi yang kuat, dan analisis yang mendalam. Watchdoc berhasil menampilkan kontras antara klaim ideologis negara dengan realitas di lapangan melalui kasus-kasus seperti pelemahan KPK, pembatasan hak sipil, dan hambatan terhadap ekonomi kerakyatan. Pendekatan berbasis fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada Pancasila sebagai ideologi, tetapi pada cara kekuasaan menafsirkan dan memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Kritik yang diberikan juga bersifat rasional dan proporsional, menunjukkan bagaimana istilah “tidak Pancasilais” dapat dijadikan alat untuk menyingkirkan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah.

Selain mengangkat kritik, video ini juga memberikan alternatif solusi nyata, seperti praktik ekonomi koperasi Credit Union Keling Kumang yang berhasil menerapkan nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan menyertakan konteks historis dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, dokumenter ini menegaskan bahwa penyalahgunaan tafsir Pancasila merupakan pola kekuasaan yang terus berulang. Pendekatan historis dan filosofis tersebut memperkuat argumen bahwa yang perlu dikoreksi bukanlah Pancasila itu sendiri, melainkan sistem dan praktik kekuasaan yang sering kali menjauh dari nilai-nilai dasarnya.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang terdapat pada video ini adalah penyalah gunaan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan ataupun masyarakat masih tidak menerapkan nilai² yg terkandung d dlem pancasila, sebenarnya pancasila adalah dasar negara kita yg terdapat 5 poin di dalama nya dan bisa kita tegaskn pancasila bukan hanya sekedar teks bisu dasar negara, tetapi pancasila punya beragam nilai yang bisa d terapkan oleh bangsa nya, sesuai tujuan pancasila yaitu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersatukan dan mempererat bangsa Indonesia, tetapi pada video ni kasus pertama terjadi penyalah gunaan nilai pancasila bahkan pancasila d pakai alat untuk penguasaan sehingga terjadi nya revisi kpk sebanyak 57 orang dan pemecatan tsb mengakibatkan masyarakat pecah dan menuntut keadilan krna sebagian masyarakat mengira pemecatan kpk melalui tes TWK hanya menganda² untk melemahkan kpk agar kpk lemah untuk menanangani kasus korupsi yg semakin banyak, dan ada pula kasus yg tidak mengimplimentasikan nilai pancasila yaitu kasus menikah dengan berbeda agama hanya berdasarkan prasaan bahkan sudah jelas tidak diperbolehkan menikah dengan berbeda agama krna tidak bakal tercatat d pemerintah, krn tekat nya org tsb pun mendapatkan izin dri agama yg d anutnya sehingga terjadi pernikahan kasus tsb tdk mencerminkan nilai pancasila, adapun terkait masalah bank tidak sesuai dengan nilai yg terkandung dalam pancasila krn masih ada saja bank yg memberatkn bagi masyarakat yg meminjam nya.

Pendapat dan solusi saya dari kasus² tersebut yg terjadi seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia menerapkan nilai-nilai pancasila yg sudah tertera dengan jelas jgn sampai menyalahkan gunakan demi kepentingan kita sehingga bisa menyalah gunakan nilai pancasila, krna tujuan pancasila adalah utk mempersatukan bangsa bkn memperprcahkan dan nilai ² tsb tidak tercerminkan pada kasus tadi.

Dan menurut saya argumen tersebut, iya sudah menyakinkan krn sudah terlihat jelas perbedaan korupsi sebelum direvisi kpk dan sesudah revisi kpk malah semakin bnyk kasus korupsi yg terjdi krna menyalahkan gunakan nilai pancasila.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti dalam video tersebut mengenai lemahnya KPK setelah adanya revisi Undang-undang KPK tahun 2019. Dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai sarana untuk membela hal yang terkait dengan kekuasaan dan menghilangkan sesuatu yang dianggap tidak sejalur dengan penguasanya. Pada dasarnya Pancasila ada suatu ideologi bangsa yang memuat nilai-nilai terapan/acuan/landasan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Namun, dalam video tersebut tidak relevan dalam pengimplementasian nya, karena kurangnya nilai kemanusiaan dan yang belum terpenuhi.

Solusi yang disajikan dalam video ini yaitu dengan cara peningkatan rasa Pancasila terhadap seluruh WNI, agar WNI dapat mengetahui dam memahami bagaimana konsep dasar negara yang sebetulnya. Kemudian perlu diadakannya kegiatan yang didalamnya dapat menumbuhkan rasa Pancasila pada masyarakat.

Menurut saya argumen dalam video kali ini meyakinkan. Karena dilihat langsung dari yang sudah berpengalaman. Penyampaian yang sangat relatif dari para warga yang berpengalaman tersebut menjadikan kita belajar bahwa harus adanya peningkatan nilai-nilai Pancasila agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.

# data[].attributes.body
Masalah Utama

1. Penggunaan Pancasila sebagai Alat Politik

Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar negara dan nilai luhur, justru digunakan oleh rezim sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan menstigma seseorang sebagai radikal atau tidak Pancasila. Hal ini menimbulkan polarisasi di masyarakat.

2. Pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Video ini menyoroti pemecatan 57 pegawai KPK karena gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes ini dianggap sebagai upaya untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dan menghancurkan KPK dari dalam, bukan berdasarkan kinerja atau profesionalisme. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 juga dianggap membuat KPK tidak lagi independen dan berada di bawah kewenangan Presiden, yang berujung pada penurunan kinerja KPK.

3. Pembatasan Hak Sipil dan Kebebasan Beragama

• Pembubaran Organisasi Tanpa Proses Peradilan: Organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan pemerintah tanpa proses peradilan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, yang dinilai membahayakan karena adanya unsur kesewenang-wenangan.

• Pembatasan Pernikahan Beda Agama: Undang-undang pernikahan tahun 1974 tidak memfasilitasi pasangan beda agama, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di catatan sipil dan rentan terhadap persoalan hukum. Gugatan terhadap pasal ini di Mahkamah Konstitusi juga ditolak, dan Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang melarang pengesahan pernikahan beda agama.

Pendapat atau Solusi yang Disajikan

1. Ekonomi Kerakyatan melalui Credit Union (CU)

• Prinsip CU: CU adalah lembaga keuangan non-bank berbasis koperasi yang memberikan pinjaman produktif dan mendampingi anggotanya untuk memastikan usaha mereka bertumbuh.

• Perbedaan dengan Bank Konvensional: Berbeda dengan bank konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan kepemilikan terkonsentrasi pada pemegang saham besar, CU menerapkan sistem ekonomi berkeadilan di mana setiap anggota memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan dan manfaat keuangan didistribusikan untuk kesejahteraan anggota.

2. Kritis terhadap Tindakan Negara dan Interpretasi Pancasila

• Kritik Filosofis: Video ini menyarankan untuk selalu kritis terhadap tindakan negara, karena pemerintah sering membuat hukum atau aturan sesuai dengan kepentingannya, yang bisa bertentangan satu sama lain dan bias kepentingan.

• Pancasila sebagai Filter: Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menilai apakah suatu kepentingan absah atau tidak, dan tidak semua undang-undang di Indonesia sesuai dengan Pancasila.

3. Semangat Perjuangan dan Kontribusi Masyarakat Sipil

Meskipun dipecat, Praswat dan kawan-kawan tetap bergerak dan berkontribusi kepada masyarakat dengan melakukan advokasi dan pendampingan publik, serta mematerialkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan Credit Union Keling Kumang juga menunjukkan semangat perjuangan kolektif dalam membangun ekonomi dan kehidupan keluarga, meskipun tanpa payung hukum spesifik.

Menurut saya, argumen dalam video "Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa" cukup meyakinkan karena didukung oleh beberapa faktor:

1. Bukti Kasus Nyata

Video ini menyajikan kasus-kasus konkret yang mendukung argumennya.

• Pemecatan Pegawai KPK: Kasus Praswat Nugraha dan 57 pegawai KPK lainnya yang dipecat karena gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) secara langsung menunjukkan bagaimana Pancasila digunakan sebagai alat untuk menyingkirkan individu berintegritas dan melemahkan lembaga anti-korupsi.

• Pembubaran Organisasi: Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tanpa proses peradilan yang adil karena dianggap bertentangan dengan Pancasila menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam interpretasi Pancasila.

• Pembatasan Pernikahan Beda Agama: Kisah Kukuh dan Atika yang menghadapi rintangan hukum dalam pernikahan beda agama mereka, serta penolakan gugatan di Mahkamah Konstitusi, menggambarkan bagaimana regulasi negara dapat membatasi hak-hak sipil atas nama interpretasi tertentu.

2. Perbandingan Sistem Ekonomi

Video ini secara efektif membandingkan sistem ekonomi Credit Union (CU) dengan bank konvensional untuk menunjukkan keunggulan model ekonomi kerakyatan.

• Orientasi Kesejahteraan Anggota: CU digambarkan berorientasi pada kesejahteraan anggota, memberikan pinjaman produktif, dan mendampingi usaha anggotanya, yang terbukti membantu Rohmat mencapai kemandirian finansial.

• Demokrasi Ekonomi: Konsep "ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" yang diterapkan CU memberikan kontras yang kuat dengan model bank konvensional yang kepemilikannya terkonsentrasi pada pemegang saham besar dan distribusi manfaatnya dikendalikan segelintir elit.

3. Perspektif Historis dan Filosofis

Argumen diperkuat dengan konteks historis dan filosofis mengenai Pancasila.

• Pancasila sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan: Video ini menunjukkan bagaimana Pancasila telah digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan sejak Orde Lama hingga Orde Baru, dan berlanjut di era reformasi.

• Pancasila sebagai Campuran Filsafat: Penjelasan bahwa Pancasila adalah campuran dari berbagai filsafat (komunitarianisme, liberalisme, progresivisme, konservatisme) namun kekuatannya justru terletak pada kesatuan sila-silanya, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas dan potensi penyalahgunaannya.

# data[].attributes.body
Beberapa masalah utama yang disoroti dalam video "Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa" ialah penyalahgunaan Pancasila yang tidak sesuai dengan tujuan pancasila itu sendiri. Dimana seharusnya pancasila digunakan sebagai dasar negara tetapi malah disalahgunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan yang mengakibatkan pelemahan KPK dalam memberantas korupsi yang ada. Selain itu, Indonesia juga mengalami ketidakseimbangan ekonomi yang membuat bank berdalih memberikan pinjaman kepada nasabah, tetapi malah mencekik konsumen karena berorientasi kepada keuntungan tanpa melihat keadaan dari nasabah. Dalam aspek agama, terdapat larangan menikah beda agama karena dinilai bertentangan dengan nilai pancasila.

Dalam video, terdapat solusi terkait masalah yang ada. Untuk ketimpangan ekonomi, terdapat solusi dengan didirakannya lembaga keuangan berbasis koperasi yaitu credit union yang berfokus pada kemakmuran anggota. Dengan dilegalitasi oleh agama membuat ketenangan tersendiri bagi pasangan berbeda agama dan menjadi solusi bagi mereka.

Argument yang disampaikan dalam video sangat meyakinkan dengan dilampirkannya bukti terkait kekeliruan dan keterangan dari para korban tentang pelemahan KPK didukung dengan data terkait penurunan kinerja yang ada.

# data[].attributes.headline
Nasywaa Zaafarani Kurniawan, 2225250002, 1A

# data[].attributes.subject
Nasywaa Zaafarani Kurniawan, 2225250002, 1A

# data[].attributes.body
Video ini menyoroti berbagai persoalan besar yang saling berkaitan dalam kehidupan sosial, politik, dan ideologi di Indonesia. Isu utama yang diangkat adalah politisasi Pancasila dan pelemahan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya memperlihatkan bagaimana nilai-nilai dasar negara sering kali disalahgunakan demi kepentingan kekuasaan.

Kasus pemecatan 57 pegawai KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi contoh nyata. Pancasila, yang seharusnya menjadi landasan moral dan etika bangsa, justru dijadikan alat politik untuk menyingkirkan individu-individu berintegritas. Mereka diberi label “radikal” atau bahkan “Taliban” bukan karena melakukan pelanggaran, melainkan karena mereka dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik tertentu. Situasi ini menunjukkan adanya krisis penerapan nilai keadilan dan demokrasi, yang seharusnya menjadi roh dari Pancasila itu sendiri.

Vidio tersebut juga menawarkan solusi untuk melakukan penafsiran ulang terhadap Pancasila sebagai ideologi yang hidup, dinamis, dan relevan dengan tantangan zaman. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan politik atau alat pembenaran kekuasaan. Ia harus dihidupkan dalam praktik nyata, melalui keadilan sosial, demokrasi ekonomi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah diharapkan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat, sementara masyarakat juga perlu aktif menjaga makna sejati Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut saya, video ini menyampaikan argumen yang kuat dan meyakinkan. Narasinya disusun dengan berurutan yang juga didukung kisah nyata, sehingga pesannya terasa mendalam dan relevan dengan situasi Indonesia saat ini. menurut saya, ketertarikan utamanya terletak pada keberanian mengkritik penyalahgunaan ideologi negara. Video ini berhasil mengajak penonton untuk merenungkan kembali makna sejati Pancasila, bukan hanya dihafalkan, tapi dihayati dan diwujudkan secara adil dan manusiawi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti dalam video Pancasila is Me: Antara Warga dan Kuasa adalah adanya ketimpangan antara nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan praktik nyata di lapangan. Dalam kehidupan sehari-hari, warga sering kali memiliki ruang partisipasi yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan, sementara aparat atau pihak berwenang terkadang bersikap represif dan hanya menjadikan Pancasila sebagai simbol formalitas tanpa makna yang benar-benar diimplementasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan kerakyatan belum sepenuhnya terwujud dalam tindakan nyata.

Solusi yang disajikan dalam video ini adalah pentingnya meningkatkan pendidikan Pancasila agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mendorong adanya dialog yang aktif antara warga dan pemerintah. Melalui dialog tersebut, diharapkan kebijakan yang dibuat menjadi lebih inklusif, adil, dan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Menurut saya, ya, argumen dalam video ini cukup meyakinkan karena disampaikan melalui pandangan dan pengalaman langsung dari berbagai pihak yang terlibat dalam realitas sosial tersebut. Penyampaian yang jujur dan reflektif membuat pesan tentang pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila terasa relevan.

# data[].attributes.body
Masalah utama dari video "Pancasila is Me: Antara Warga dan kuasa" yaitu membahas tentang ketidaksesuaian penerapan nilai nilai pancasila sebagai dasar negara, yang dimana pancasila sering dimanfaatkan sebagai alat legitimasi politik oleh pihak berkuasa,sementara makna dari Pancasila ialah sebagai dasar keadilan,persatuan dan kesejahteraan bersama.

Sebab itulah banyak warga yang merasa terpinggirkan dan tidak memperoleh hak yang seharusnya dijamin dari nilai nilai Pancasila.

seperti:Pemecatan 57 pegawai KPK dikarenakan gagal loloss Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

solusinya dengan membantu rakyat untuk mewujudkan Pancasila sebagai pedoman hidup serta mendorong partisipasi aktif warga agar nilai nilai pancasila di terapkan dalam kehidupan sehari hari

Apakah menurutmu argumen dalam video tersebut meyakinkan?

YA,video ini memperlihatkan bagaimana Pancasila sering dimanfaatkan oleh pihak pihak yang memiliki kekuasaan sebagai slogan politik,sementara rakyat kecil masih berjuang menghadapi ketidakadilan,kemiskinan,dan ketimpangan sosial sehingga rakyat seolah tidak memiliki hak dan suara dalam nilai nilai pancasila.

# data[].attributes.body
Dalam video yang berjudul “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa”, dijelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila kini sering kali dimaknai secara berbeda antara pemerintah dan masyarakat. Video ini memperlihatkan bahwa Pancasila tidak hanya sekadar ideologi, melainkan juga nilai kehidupan yang seharusnya menjadi dasar dalam bertindak dan bersikap. Namun dalam praktiknya, Pancasila justru kerap digunakan sebagai alat politik oleh pihak berkuasa.

Melalui berbagai kisah nyata, video ini mengajak penontonnya untuk memahami kembali makna sejati Pancasila serta menilai siapa sebenarnya yang lebih menerapkan nilai-nilai tersebut: rakyat biasa atau pemerintah?

1. Permasalahan Utama

Video ini menyoroti adanya perbedaan mendasar dalam penerapan Pancasila antara warga dan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah sering menggunakan Pancasila sebagai simbol legitimasi kekuasaan dan alat untuk mengukur loyalitas warga. Sedangkan, di sisi lain, masyarakat justru mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata tanpa banyak retorika.

A. Pancasila digunakan sebagai Alat "kuasa"

Video ini menunjukkan bagaimana tafsir Pancasila sering dimonopoli oleh penguasa. Contohnya tampak dalam kasus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK yang mengakibatkan pemberhentian sejumlah pegawai, termasuk Praswad Nugraha. Tes tersebut dianggap tidak relevan dan bahkan menyinggung ranah pribadi dengan pertanyaan yang tidak masuk akal, seperti “memilih antara Al-Qur’an atau Pancasila.” Situasi ini menunjukkan bahwa ukuran ke-Pancasilaan seseorang sering kali dipakai secara politis. Fenomena seperti ini pernah terjadi juga di masa Orde Baru, ketika Pancasila digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik dan mengontrol masyarakat.

B. Pancasila dalam Kehidupan Warga

Sebaliknya, masyarakat menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dan nyata. Melalui Credit Union (CU) Keling Kumang, misalnya, terlihat penerapan prinsip keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan. Sementara kisah pasangan beda agama, Kukuh dan Atika, memperlihatkan bagaimana toleransi dan kemanusiaan dapat dijalankan tanpa konflik. Sayangnya, justru kebijakan negara terkadang menjadi penghambat, seperti aturan dalam UU Perkawinan 1974 dan regulasi koperasi yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

2. Pandangan dan Solusi

Di dalam video ini tidak menyajikan solusi teknis atau kebijakan, tetapi lebih mendorong kesadaran moral dan sosial. Pesan utamanya ialah bahwa Pancasila harus kembali dimaknai sebagai pedoman hidup yang membebaskan, bukan sekadar alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam bidang ekonomi, CU Keling Kumang menjadi contoh penerapan sila kelima secara nyata. Dalam kehidupan sosial, kisah Kukuh dan Atika menggambarkan harmoni di tengah perbedaan keyakinan. Para narasumber juga menekankan pentingnya membuka ruang dialog agar Pancasila tidak menjadi doktrin tunggal yang kaku, tetapi terus berkembang sesuai zaman.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Fitriani & Handayani (2022) yang menyatakan bahwa revisi UU KPK telah melemahkan independensi lembaga tersebut dan membuka celah bagi campur tangan politik. Temuan ini menguatkan pesan dalam video bahwa tafsir Pancasila oleh negara sering kali digunakan untuk kepentingan kekuasaan, bukan kesejahteraan rakyat.

3. Analisis Kritis terhadap Argumen

Secara umum, argumen yang disampaikan dalam video tergolong kuat dan logis karena didukung oleh fakta lapangan serta sejarah politik Indonesia.

Kelebihan:

1. Struktur naratif jelas – Perbandingan antara praktik warga dan penguasa disusun secara kontras namun mudah dipahami.

2. Bukti faktual kuat – Kasus TWK di KPK menjadi contoh nyata bagaimana nilai Pancasila disalahgunakan.

3. Konteks historis relevan – Video berhasil menghubungkan persoalan masa kini dengan pola lama sejak Orde Baru.

Kelemahan:

Meski demikian, video ini memiliki kecenderungan berpihak pada masyarakat dan cenderung menampilkan sisi negatif pemerintah. Walau begitu, hal ini dapat dimaklumi karena tujuan video adalah membangkitkan kesadaran publik, bukan menyajikan data secara netral seperti penelitian ilmiah.

4. Kesimpulan

Video yang berjudul “Pancasila Is Me: Antara Warga dan Kuasa” menggambarkan bagaimana Pancasila sering dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat kekuasaan, sementara rakyat justru menghidupkan nilai-nilainya dalam tindakan nyata. Melalui contoh-contoh konkret seperti Keling Kumang dan kisah toleransi Kukuh–Atika, penonton diajak untuk memahami bahwa Pancasila sejati tumbuh dari bawah, bukan dari perintah penguasa. Hasil penelitian dalam Jurnal Perahu juga memperkuat pandangan ini: bahwa penggunaan Pancasila harus dikembalikan pada nilai dasarnya, yaitu keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi semua warga, bukan sekadar legitimasi politik.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
DOI:
https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.976

Abstract

This article examines the negative impact of the implementation of the revision of Law Number 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. The main focus is on a substantive comparison between the revised KPK Law and previous laws, highlighting significant changes in the KPK's leadership selection mechanism, authority and independence. This research also analyzes the impact of these revisions on the performance and performance of the Corruption Eradication Commission, including changes in organizational structure, transfer of authority, and the impact on handling corruption cases. This evaluation provides critical insight into these legal changes, with the hope of providing a better understanding of the challenges faced by the Corruption Eradication Commission in carrying out its crucial mission of eradicating corruption. These results can aim to identify errors in the formation of the revision of the Corruption Eradication Commission Law which was initiated in 2019 using a regulatory approach to the formation of legislation. This article was written normatively, namely a research method that focuses on the analysis of legal documents or literature as the main source. This method does not involve collecting primary data, but instead focuses on the study and interpretation of legal texts or related literature. These results are then closed with suggestions and recommendations given so that the revision of the Corruption Eradication Committee Law that has been attempted does not become an arbitrary legal instrument but remains a good implementation so as to create a climate of good governance for the legal atmosphere in Indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 dan Perbandingan Substansi serta Dampak Terhadap Kinerja KPK

# data[].attributes.attachment_link.description
https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1.976 This article examines the negative impact of the implementation of the revision of Law Number 19 of 2019 on the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia. The main focus is on a substantive comparison between the revised KPK Law and previous laws, highlighting significant changes in the KPK's leadership selection mechanism, authority and independence.

# data[].attributes.body
Masalah utama dalam vidio adalah membahas pelemahan KPK setelah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Perubahan aturan ini membuat KPK kehilangan sebagian independensinya karena berada di bawah pengawasan pemerintah melalui Dewan Pengawas. Akibatnya, kerja KPK dalam menangani kasus korupsi menjadi kurang bebas dan tidak sekuat sebelumnya.

Di dalam vidio tersebut juga dijelaskan bahwa revisi tersebut seharusnya dikaji ulang karena menghambat upaya pemberantasan korupsi. Solusi yang diajukan adalah mengembalikan kemandirian KPK, memperkuat pengawasan internal tanpa campur tangan politik, serta melibatkan masyarakat untuk terus mengawasi kinerja lembaga antikorupsi itu.

Menurut Saya argumen dalam video tersebut cukup meyakinkan karena disertai data penurunan jumlah OTT dan bukti nyata berkurangnya ketegasan KPK. Meski begitu, analisisnya akan lebih kuat jika juga menampilkan pandangan dari pihak pemerintah agar penilaian menjadi lebih objektif dan seimbang.

# data[].attributes.body
Di dalam video tersebut, terdapat beberapa permasalahan kompleks yang saling berkaitan. Diawali dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan Pancasila yang tidak sesuai dengan tujuan dari Pancasila yang termuat di dalam sila-silanya itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai falsafah negara Indonesia, di mana setiap kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia haruslah sesuai Pancasila. Namun, pernyataan tersebut disalahgunakan oleh para pemegang jabatan. Soekarno sebagai presiden pertama negara Indonesia pernah menyatakan bahwa siapa saja yang tidak mendukung Nasakom sebagai ideologi yang dibanggakannya berarti tidak mendukung Pancasila. Sebagaimana Soekarno berkata demikian, Soeharto pun mengatakan bahwasannya siapa saja yang mengkritik Soeharto selaku presiden Indonesia saat itu, sama saja dengan mengkritik Pancasila. Adanya pengaruh kekuasaan juga tampak pada pelemahan institusi kpk di masa demokrasi reformasi. Mereka-mereka yang berintegritas justru diupayakan untuk disingkirkan. Adanya dalih penerapan Pancasila, menjadi alasan bagi para pemangku jabatan untuk menyingkirkan mereka-mereka yang dianggap sebagai pengganggu keabadian kekuasaan mereka. Di samping itu, Indonesia juga mengalami ketimpangan ekonomi. Adanya ketimpangan ini menciptakan suatu statement baru di mana bank dapat memberikan suatu pinjaman yang seolah dapat membantu mereka yang kesulitan, namun pada kenyataannya justru mencekik mereka secara implisit. Permasalahan tidak berhenti di sini. Pada bidang agama, terdapat permasalahan mengenai pernikahan beda agama yang kontadiktif di dalam masyarakat. Adanya larangan terhadap pernikahan beda agama dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, di dalam video juga disajikan beberapa solusi terkait permasalahan di atas diantaranya dengan mengadakan suatu institusi keuangan berupa kredit union yang berfokus pada kesejahteraan anggota bukan keutungan sebagai solusi dari ketimpangangan ekonomi. Adanya bantuan legalitas dari rumah ibadah bagi mereka yang menikah beda agama menjadi jalan ketenangan bagi mereka yang melaksanakan sebagai solusi dari kasus pernikahan beda agama. Di dalam video tersebut juga disajikan beberapa argument terkait permasalahan yang ada. Terkait permasalahan penyalahgunaan Pancasila sebagai senjata politik, argument yang disampaikan sudah sangat meyakinkan dengan adanya bukti berupa pernyataan keliru dari para presiden terdahulu yang terdokumentasi secara baik, disertai dengan adanya saksi dan korban terkait pelemahan institusi KPK yang didukung dengan data nyata dari kinerja KPK setelah dilakukan suatu pembaharuan, di mana tedapat penurunan kinerja di sana.

# data[].attributes.body
Masalah Utama yang Dibahas

Video ini mengangkat berbagai insiden di mana Pancasila dijadikan oleh pemerintah sebagai sarana untuk membenarkan kekuasaan dan menghilangkan kelompok yang dianggap tidak selaras.

Pemberhentian Pegawai KPK

57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberhentikan akibat kegagalan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

TWK ini dipandang sebagai cara untuk mengeluarkan pegawai yang jujur dan melemahkan KPK dari dalam, bukan karena performa atau keahlian mereka.

Mereka bahkan dituding terkait dengan kelompok ekstrem seperti Taliban dan dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.

Perubahan Undang-Undang KPK pada 2019 membuat lembaga itu kehilangan kemandirian karena tunduk pada Presiden dan harus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasca revisi, efektivitas KPK menurun, baik dalam jumlah kasus korupsi yang ditangani maupun operasi penangkapan tangan (OTT).

Pembubaran Organisasi Tanpa Jalur Hukum

Pemerintah membubarkan kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa melalui pengadilan, dengan dalih bertentangan dengan Pancasila.

Langkah ini memicu kekhawatiran atas potensi penyalahgunaan wewenang negara dalam menafsirkan dan menerapkan nilai Pancasila.

Larangan Pernikahan Antar Agama

Undang-Undang Pernikahan 1974 tidak mengakomodasi pasangan dari agama berbeda, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi dan bisa menimbulkan komplikasi hukum.

Meski ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan surat edaran Mahkamah Agung yang melarang pengakuan pernikahan antar agama, masyarakat sipil seperti pasangan Kukuh dan Atika tetap menjalankan upacara berdasarkan keyakinan mereka dan diterima oleh komunitas sekitar.

Pendapat dan Solusi yang Diajukan

Video ini memperkenalkan ekonomi rakyat melalui Credit Union (CU) sebagai implementasi nilai Pancasila, serta menegaskan perlunya penafsiran Pancasila yang kritis dan terus berkembang.

Ekonomi Rakyat (Credit Union)

Credit Union (CU) adalah lembaga keuangan non-bank berbasis koperasi yang fokus pada kemakmuran anggota dengan menyediakan pinjaman untuk usaha kecil.

Berbeda dari bank tradisional yang mengejar profit dan dimiliki oleh pemegang saham besar, CU mengadopsi prinsip keadilan ekonomi: setiap anggota punya satu suara dalam keputusan, dan laba dibagikan untuk kepentingan bersama.

CU juga aktif mendukung anggotanya agar bisnis mereka maju, seperti pengalaman Rohmat yang usahanya berkembang pesat setelah bergabung.

Walaupun layanan CU sering dianggap tidak cocok dengan aturan perbankan standar, mereka tetap beroperasi secara kolektif dan terbukti tidak melanggar hukum.

Pancasila sebagai Landasan Negara dan Pandangan Hidup

Pancasila muncul dari semangat mencapai keadilan sosial dan persatuan nasional, serta merupakan perpaduan berbagai filsafat yang menjadi kekuatannya.

Setiap sila dalam Pancasila tidak bisa dipahami secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi dan memperkuat.

Pancasila perlu terus ditafsirkan, dibahas, dan dikembangkan oleh generasi muda agar tetap sesuai dengan perubahan zaman.

Warga negara harus kritis terhadap langkah pemerintah, karena tidak semua kebijakan dan undang-undang di Indonesia selalu sesuai dengan nilai Pancasila.

Argumen dalam Video

Menurut saya, argumen di video ini cukup kuat.

Alasan Mengapa Kuat:

Bukti Kasus Riil: Video ini menyajikan contoh spesifik seperti pemberhentian pegawai KPK, pembubaran HTI, dan isu pernikahan antar agama, yang menunjukkan bagaimana Pancasila sering disalahgunakan sebagai instrumen kekuasaan.

Kontras yang Jelas: Perbedaan antara bank konvensional dan Credit Union menampilkan perbandingan orientasi dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat, menguatkan ide ekonomi rakyat sesuai Pancasila.

Pandangan Historis: Video ini mengkaji penggunaan Pancasila sebagai pembenaran kekuasaan dari era Orde Lama hingga Orde Baru, menunjukkan pola penyalahgunaan yang berulang.

Solusi Nyata: Kesuksesan Credit Union dalam memberdayakan anggotanya menjadi bukti praktis bahwa nilai Pancasila bisa diterapkan dalam kegiatan ekonomi harian.

Pentingnya Sikap Kritis: Video ini menekankan perlunya masyarakat kritis terhadap tindakan pemerintah dan interpretasi Pancasila, sebagai bagian dari kematangan dalam demokrasi.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti di video ini menampilkan berbagai kasus di mana Pancasila digunakan oleh rezim sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan.

1. Pemecatan Pegawai KPK, sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecat karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK ini dinilai sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas dan melemahkan KPK dari dalam, bukan berdasarkan kinerja atau profesionalisme. Mereka bahkan dituduh terafiliasi dengan gerakan garis keras Taliban dan dianggap tidak Pancasilais. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 membuat KPK kehilangan independensi karena berada di bawah kewenangan Presiden serta harus berstatus ASN. Setelah revisi tersebut, kinerja KPK menurun, baik dari segi jumlah kasus korupsi yang ditangani maupun operasi tangkap tangan (OTT).

2. ⁠Pembubaran Organisasi Tanpa Proses Peradilan, Pemerintah membubarkan organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa melalui proses peradilan, dengan alasan bertentangan dengan Pancasila. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kesewenang-wenangan negara dalam menafsirkan dan menegakkan nilai Pancasila.

3. ⁠Pembatasan Pernikahan Beda Agama, Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 tidak memfasilitasi pasangan beda agama, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di catatan sipil dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Meskipun ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan surat edaran Mahkamah Agung yang melarang pengesahan pernikahan beda agama, masyarakat sipil seperti pasangan Kukuh dan Atika tetap melaksanakan pernikahan berdasarkan keyakinan mereka dan diterima oleh lingkungannya.

Pendapat dan Solusi yang Disajikan dalam video ini menampilkan ekonomi kerakyatan melalui Credit Union (CU) sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, serta menekankan pentingnya interpretasi Pancasila yang kritis dan berkelanjutan.

1. Ekonomi Kerakyatan (Credit Union), Credit Union (CU) merupakan lembaga keuangan non-bank berbasis koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dengan memberikan pinjaman produktif bagi usaha kecil. Berbeda dari bank konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan kepemilikan terpusat pada pemegang saham besar, CU menerapkan prinsip keadilan ekonomi: setiap anggota memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan, dan keuntungan didistribusikan untuk kesejahteraan bersama. CU juga aktif mendampingi anggotanya agar usaha mereka berkembang, seperti yang dialami Rohmat yang usahanya meningkat pesat setelah bergabung dengan CU. Meskipun layanan CU sering dinilai tidak sesuai dengan regulasi perbankan konvensional, mereka tetap berjalan secara kolektif dan terbukti tidak melanggar hukum.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Filsafat Hidup, Pancasila lahir dari semangat mewujudkan keadilan sosial dan persatuan bangsa, serta merupakan hasil sintesis dari berbagai filsafat yang justru menjadi kekuatannya. Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang saling mengisi dan menguatkan. Pancasila harus terus diinterpretasikan, didiskusikan, dan dikembangkan oleh generasi baru agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Warga negara perlu bersikap kritis terhadap tindakan negara, karena tidak semua kebijakan dan undang-undang di Indonesia selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut saya, argumen dalam video ini cukup meyakinkan. Alasan mengapa meyakinkan

bukti kasus nyata: Video ini menampilkan contoh konkret seperti pemecatan pegawai KPK, pembubaran HTI, dan persoalan pernikahan beda agama, yang menunjukkan bagaimana Pancasila sering disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Perbandingan Kontras: Perbedaan antara bank konvensional dan Credit Union memperlihatkan kontras orientasi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, memperkuat gagasan ekonomi kerakyatan sesuai nilai Pancasila. Perspektif Sejarah: Video ini meninjau bagaimana Pancasila digunakan sebagai legitimasi kekuasaan dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, menunjukkan pola penyalahgunaan yang berulang.

Solusi Konkret: Keberhasilan Credit Union dalam memberdayakan anggotanya menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Pentingnya Sikap Kritis: Video ini menekankan perlunya masyarakat bersikap kritis terhadap tindakan negara dan tafsir Pancasila, sebagai bagian dari kedewasaan dalam kehidupan demokrasi.

# data[].attributes.body
Masalah utama dari video tersebut adalah tentang melemahnya KPK setelah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Sejak aturan baru itu diberlakukan, KPK kehilangan kepercayaan dirinya karena semua pegawainya harus jadi ASN. Akibatnya muncul tes wawasan kebangsaan (TWK), yang ternyata malah digunakan untuk menyingkirkan 57 pegawai yang sebenarnya jujur dan berintegritas. Dalam video itu juga terlihat bagaimana Pancasila dijadikan alat politik , orang yang kritis atau punya pendapat berbeda sering dicap tidak Pancasilais atau bahkan radikal.

Selain soal KPK, video tersebut juga menyoroti kisah Credit Union (CU) di Kalimantan Barat. CU ini menunjukkan bagaimana masyarakat bisa membangun ekonomi yang adil dan gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila. Tapi anehnya, sistem seperti ini sering dianggap melanggar aturan, padahal tujuannya sejalan dengan keadilan sosial yang merupakan sila kelima Pancasila.

Menurut saya, revisi UU KPK dan tes TWK itu justru salah arah. Bukannya memperkuat KPK, malah membuatnya semakin lemah. Pancasila seharusnya digunakan untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mempertahankan kekuasaan atau menyingkirkan orang yang berbeda pendapat. Supaya KPK bisa kuat lagi, UU-nya perlu direvisi kmbali agar KPK bisa berdiri sendiri tanpa tekanan politik. Selain itu, sistem tes ASN juga harus lebih transparan dan diawasi publik supaya tidak disalahgunakan.

Argumen dalam video tersebut menurut saya cukup meyakinkan karena didukung dengan bukti dan kisah nyata dari para pegawai yang dipecat. Hanya saja, video tersebut terasa agak berat sebelah karena kurang menampilkan sudut pandang dari pihak pemerintah. Meski begitu, pesan yang disampaikan sangat kuat bahwa nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi dasar keadilan dan keberpihakan pada rakyat, bukan dijadikan alat untuk menyingkirkan orang-orang yang jujur dan kritis.

# data[].attributes.body
Masalah utama dari cerita atau video itu tentang pelemahan KPK setelah adanya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Sejak aturan baru itu keluar, KPK tidak lagi percaya diri karena semua pegawainya harus jadi ASN dan akhirnya muncul tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes itu malah dipakai buat menyingkirkan 57 pegawai yang sebenarnya berintegritas. Di situ juga kelihatan kalau Pancasila dijadiin alat politik, bukan lagi nilai yang dijunjung, karena orang yang kritis atau dianggap “berbeda” langsung dicap nggak Pancasilais atau bahkan radikal.

Selain soal KPK, ada juga bagian tentang Credit Union (CU) di Kalimantan Barat. CU ini nunjukin gimana ekonomi rakyat bisa jalan dengan cara yang adil dan gotong royong, sesuai nilai Pancasila. Tapi anehnya, sistem seperti ini malah sering dianggap melanggar aturan. Padahal semangatnya justru sejalan sama keadilan sosial yang jadi salah satu sila Pancasila.

Menurutku, tes TWK dan revisi UU KPK itu salah arah. Bukannya memperkuat lembaga antikorupsi, malah bikin makin lemah. Pancasila juga harusnya dipakai buat menegakkan keadilan, bukan untuk menandai kekuasaan. Kalau mau KPK kuat lagi, UU-nya perlu direvisi biar bisa berdiri sendiri tanpa intervensi politik. Terus sistem tes ASN juga harus lebih terbuka dan diawasi publik biar nggak disalahgunakan.

Argumen dalam video ini menurutku cukup meyakinkan karena banyak bukti dan kisah nyata yang ditampilin, terutama dari sisi pegawai yang dipecat. Tapi tetap aja agak berat sebelah karena kurang nunjukin pandangan pemerintah. Meski begitu, pesannya kuat banget kalau nilai-nilai Pancasila harusnya jadi dasar keadilan dan keberpihakan pada rakyat, bukan alat buat menyingkirkan orang yang jujur dan kritis.

# data[].attributes.body
Masalah utama dari cerita atau video itu tentang pelemahan KPK setelah adanya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Sejak aturan baru itu keluar, KPK tidak lagi percaya diri karena semua pegawainya harus jadi ASN dan akhirnya muncul tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes itu malah dipakai buat menyingkirkan 57 pegawai yang sebenarnya berintegritas. Di situ juga kelihatan kalau Pancasila dijadiin alat politik, bukan lagi nilai yang dijunjung, karena orang yang kritis atau dianggap “berbeda” langsung dicap nggak Pancasilais atau bahkan radikal.

Selain soal KPK, ada juga bagian tentang Credit Union (CU) di Kalimantan Barat. CU ini nunjukin gimana ekonomi rakyat bisa jalan dengan cara yang adil dan gotong royong, sesuai nilai Pancasila. Tapi anehnya, sistem seperti ini malah sering dianggap melanggar aturan. Padahal semangatnya justru sejalan sama keadilan sosial yang jadi salah satu sila Pancasila.

Menurutku, tes TWK dan revisi UU KPK itu salah arah. Bukannya memperkuat lembaga antikorupsi, malah bikin makin lemah. Pancasila juga harusnya dipakai buat menegakkan keadilan, bukan untuk menandai kekuasaan. Kalau mau KPK kuat lagi, UU-nya perlu direvisi biar bisa berdiri sendiri tanpa intervensi politik. Terus sistem tes ASN juga harus lebih terbuka dan diawasi publik biar nggak disalahgunakan.

Argumen dalam video ini menurutku cukup meyakinkan karena banyak bukti dan kisah nyata yang ditampilin, terutama dari sisi pegawai yang dipecat. Tapi tetap aja agak berat sebelah karena kurang nunjukin pandangan pemerintah. Meski begitu, pesannya kuat banget kalau nilai-nilai Pancasila harusnya jadi dasar keadilan dan keberpihakan pada rakyat, bukan alat buat menyingkirkan orang yang jujur dan kritis.

# data[].attributes.body
Masalah utama dari cerita atau video itu tentang pelemahan KPK setelah adanya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Sejak aturan baru itu keluar, KPK tidak lagi percaya diri karena semua pegawainya harus jadi ASN dan akhirnya muncul tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes itu malah dipakai buat menyingkirkan 57 pegawai yang sebenarnya berintegritas. Di situ juga kelihatan kalau Pancasila dijadiin alat politik, bukan lagi nilai yang dijunjung, karena orang yang kritis atau dianggap “berbeda” langsung dicap nggak Pancasilais atau bahkan radikal.

Selain soal KPK, ada juga bagian tentang Credit Union (CU) di Kalimantan Barat. CU ini nunjukin gimana ekonomi rakyat bisa jalan dengan cara yang adil dan gotong royong, sesuai nilai Pancasila. Tapi anehnya, sistem seperti ini malah sering dianggap melanggar aturan. Padahal semangatnya justru sejalan sama keadilan sosial yang jadi salah satu sila Pancasila.

menurut saya, tes TWK dan revisi UU KPK itu salah arah. Bukannya memperkuat lembaga antikorupsi, malah bikin makin lemah. untuk Pancasila juga harusnya dipakai buat menegakkan keadilan, bukan untuk menandai kekuasaan. Kalau mau KPK kuat lagi, UU-nya perlu direvisi biar bisa berdiri sendiri tanpa intervensi politik. Terus sistem tes ASN juga harus lebih terbuka dan diawasi publik biar nggak disalahgunakan.

Argumen dalam video ini menurutku cukup meyakinkan karena banyak bukti dan kisah nyata yang ditampilin, terutama dari sisi pegawai yang dipecat. Tapi tetap aja agak berat sebelah karena kurang nunjukin pandangan pemerintah. Meski begitu, pesannya kuat banget kalau nilai-nilai Pancasila harusnya jadi dasar keadilan dan keberpihakan pada rakyat, bukan alat buat menyingkirkan orang yang jujur dan kritis.

# data[].attributes.body
Masalah utama dari cerita atau video itu tentang pelemahan KPK setelah adanya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Sejak aturan baru itu keluar, KPK tidak lagi percaya diri karena semua pegawainya harus jadi ASN dan akhirnya muncul tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes itu malah dipakai buat menyingkirkan 57 pegawai yang sebenarnya berintegritas. Di situ juga kelihatan kalau Pancasila dijadiin alat politik, bukan lagi nilai yang dijunjung, karena orang yang kritis atau dianggap “berbeda” langsung dicap nggak Pancasilais atau bahkan radikal.

Selain soal KPK, ada juga bagian tentang Credit Union (CU) di Kalimantan Barat. CU ini nunjukin gimana ekonomi rakyat bisa jalan dengan cara yang adil dan gotong royong, sesuai nilai Pancasila. Tapi anehnya, sistem seperti ini malah sering dianggap melanggar aturan. Padahal semangatnya justru sejalan sama keadilan sosial yang jadi salah satu sila Pancasila.

Menurutku, tes TWK dan revisi UU KPK itu salah arah. Bukannya memperkuat lembaga antikorupsi, malah bikin makin lemah. Pancasila juga harusnya dipakai buat menegakkan keadilan, bukan untuk menandai kekuasaan. Kalau mau KPK kuat lagi, UU-nya perlu direvisi biar bisa berdiri sendiri tanpa intervensi politik. Terus sistem tes ASN juga harus lebih terbuka dan diawasi publik biar nggak disalahgunakan.

Argumen dalam video ini menurutku cukup meyakinkan karena banyak bukti dan kisah nyata yang ditampilin, terutama dari sisi pegawai yang dipecat. Tapi tetap aja agak berat sebelah karena kurang nunjukin pandangan pemerintah. Meski begitu, pesannya kuat banget kalau nilai-nilai Pancasila harusnya jadi dasar keadilan dan keberpihakan pada rakyat, bukan alat buat menyingkirkan orang yang jujur dan kritis.

# data[].attributes.body
Masalah utama dari cerita atau video itu tentang pelemahan KPK setelah adanya revisi Undang-Undang KPK tahun 2019. Sejak aturan baru itu keluar, KPK tidak lagi percaya diri karena semua pegawainya harus jadi ASN dan akhirnya muncul tes wawasan kebangsaan (TWK). Tes itu malah dipakai buat menyingkirkan 57 pegawai yang sebenarnya berintegritas. Di situ juga kelihatan kalau Pancasila dijadiin alat politik, bukan lagi nilai yang dijunjung, karena orang yang kritis atau dianggap “berbeda” langsung dicap nggak Pancasilais atau bahkan radikal.

Selain soal KPK, ada juga bagian tentang Credit Union (CU) di Kalimantan Barat. CU ini nunjukin gimana ekonomi rakyat bisa jalan dengan cara yang adil dan gotong royong, sesuai nilai Pancasila. Tapi anehnya, sistem seperti ini malah sering dianggap melanggar aturan. Padahal semangatnya justru sejalan sama keadilan sosial yang jadi salah satu sila Pancasila.

Menurutku, tes TWK dan revisi UU KPK itu salah arah. Bukannya memperkuat lembaga antikorupsi, malah bikin makin lemah. Pancasila juga harusnya dipakai buat menegakkan keadilan, bukan untuk menandai kekuasaan. Kalau mau KPK kuat lagi, UU-nya perlu direvisi biar bisa berdiri sendiri tanpa intervensi politik. Terus sistem tes ASN juga harus lebih terbuka dan diawasi publik biar nggak disalahgunakan.

Argumen dalam video ini menurutku cukup meyakinkan karena banyak bukti dan kisah nyata yang ditampilin, terutama dari sisi pegawai yang dipecat. Tapi tetap aja agak berat sebelah karena kurang nunjukin pandangan pemerintah. Meski begitu, pesannya kuat banget kalau nilai-nilai Pancasila harusnya jadi dasar keadilan dan keberpihakan pada rakyat, bukan alat buat menyingkirkan orang yang jujur dan kritis.

# data[].attributes.body
Masalah utama yang disoroti di video ini menampilkan berbagai kasus di mana Pancasila digunakan oleh rezim sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan.

1. Pemecatan Pegawai KPK

Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecat karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). TWK ini dinilai sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas dan melemahkan KPK dari dalam, bukan berdasarkan kinerja atau profesionalisme. Mereka bahkan dituduh terafiliasi dengan gerakan garis keras Taliban dan dianggap tidak Pancasilais. Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 membuat KPK kehilangan independensi karena berada di bawah kewenangan Presiden serta harus berstatus ASN. Setelah revisi tersebut, kinerja KPK menurun, baik dari segi jumlah kasus korupsi yang ditangani maupun operasi tangkap tangan (OTT).

2. ⁠Pembubaran Organisasi Tanpa Proses Peradilan

Pemerintah membubarkan organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa melalui proses peradilan, dengan alasan bertentangan dengan Pancasila. Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kesewenang-wenangan negara dalam menafsirkan dan menegakan nilai pancasila

3. ⁠Pembatasan Pernikahan Beda Agama

Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 tidak memfasilitasi pasangan beda agama, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di catatan sipil dan berpotensi menimbulkan masalah hukum. Meskipun ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan surat edaran Mahkamah Agung yang melarang pengesahan pernikahan beda agama, masyarakat sipil seperti pasangan Kukuh dan Atika tetap melaksanakan pernikahan berdasarkan keyakinan mereka dan diterima oleh lingkungannya.

Pendapat dan Solusi yang Disajikan dalam video ini menampilkan ekonomi kerakyatan melalui Credit Union (CU) sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, serta menekankan pentingnya interpretasi pancasila yang kritis dan berkelanjutan.

1. Ekonomi Kerakyatan (Credit Union)

Credit Union (CU) merupakan lembaga keuangan non-bank berbasis koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dengan memberikan pinjaman produktif bagi usaha kecil. Berbeda dari bank konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan kepemilikan terpusat pada pemegang saham besar, CU menerapkan prinsip keadilan ekonomi: setiap anggota memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan, dan keuntungan didistribusikan untuk kesejahteraan bersama. CU juga aktif mendampingi anggotanya agar usaha mereka berkembang, seperti yang dialami Rohmat yang usahanya meningkat pesat setelah bergabung dengan CU. Meskipun layanan CU sering dinilai tidak sesuai dengan regulasi perbankan konvensional, mereka tetap berjalan secara kolektif dan terbukti tidak melanggar hukum.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Filsafat Hidup

Pancasila lahir dari semangat mewujudkan keadilan sosial dan persatuan bangsa, serta merupakan hasil sintesis dari berbagai filsafat yang justru menjadi kekuatannya. Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang saling mengisi dan menguatkan. Pancasila harus terus diinterpretasikan, didiskusikan, dan dikembangkan oleh generasi baru agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Warga negara perlu bersikap kritis terhadap tindakan negara, karena tidak semua kebijakan dan undang-undang di Indonesia selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Menurut saya, argumen dalam video ini cukup meyakinkan. Alasan mengapa meyakinkan ialah

Bukti kasus nyata: Video ini menampilkan contoh konkret seperti pemecatan pegawai KPK, pembubaran HTI, dan persoalan pernikahan beda agama, yang menunjukkan bagaimana Pancasila sering disalahgunakan sebagai alat kekuasaan. Perbandingan Kontras: Perbedaan antara bank konvensional dan Credit Union memperlihatkan kontras orientasi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, memperkuat gagasan ekonomi kerakyatan sesuai nilai Pancasila. Perspektif Sejarah: Video ini meninjau bagaimana Pancasila digunakan sebagai legitimasi kekuasaan dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, menunjukkan pola penyalahgunaan yang berulang.

Solusi Konkret: Keberhasilan Credit Union dalam memberdayakan anggotanya menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

Pentingnya Sikap Kritis: Video ini menekankan perlunya masyarakat bersikap kritis terhadap tindakan negara dan tafsir Pancasila, sebagai bagian dari kedewasaan dalam kehidupan demokrasi.

# data[].attributes.body
Masalah Utama yang Disoroti :

Video ini menampilkan berbagai kasus di mana Pancasila digunakan oleh rezim sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan dan menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap tidak sejalan.

1. Pemecatan Pegawai KPK

• Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecat karena gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

• TWK ini dinilai sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas dan melemahkan KPK dari dalam, bukan berdasarkan kinerja atau profesionalisme.

• Mereka bahkan dituduh terafiliasi dengan gerakan garis keras Taliban dan dianggap tidak Pancasilais.

• Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 membuat KPK kehilangan independensi karena berada di bawah kewenangan Presiden serta harus berstatus ASN.

• Setelah revisi tersebut, kinerja KPK menurun, baik dari segi jumlah kasus korupsi yang ditangani maupun operasi tangkap tangan (OTT).

2. Pembubaran Organisasi Tanpa Proses Peradilan

• Pemerintah membubarkan organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tanpa melalui proses peradilan, dengan alasan bertentangan dengan Pancasila.

• Tindakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi kesewenang-wenangan negara dalam menafsirkan dan menegakkan nilai Pancasila.

3. Pembatasan Pernikahan Beda Agama

• Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 tidak memfasilitasi pasangan beda agama, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di catatan sipil dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

• Meskipun ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan surat edaran Mahkamah Agung yang melarang pengesahan pernikahan beda agama, masyarakat sipil seperti pasangan Kukuh dan Atika tetap melaksanakan pernikahan berdasarkan keyakinan mereka dan diterima oleh lingkungannya.

Pendapat dan Solusi yang Disajikan :

Video ini menampilkan ekonomi kerakyatan melalui Credit Union (CU) sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila, serta menekankan pentingnya interpretasi Pancasila yang kritis dan berkelanjutan.

1. Ekonomi Kerakyatan (Credit Union)

• Credit Union (CU) merupakan lembaga keuangan non-bank berbasis koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan anggota dengan memberikan pinjaman produktif bagi usaha kecil.

• Berbeda dari bank konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan kepemilikan terpusat pada pemegang saham besar, CU menerapkan prinsip keadilan ekonomi: setiap anggota memiliki satu suara dalam pengambilan keputusan, dan keuntungan didistribusikan untuk kesejahteraan bersama.

• ⁠CU juga aktif mendampingi anggotanya agar usaha mereka berkembang, seperti yang dialami Rohmat yang usahanya meningkat pesat setelah bergabung dengan CU.

• ⁠Meskipun layanan CU sering dinilai tidak sesuai dengan regulasi perbankan konvensional, mereka tetap berjalan secara kolektif dan terbukti tidak melanggar hukum.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Filsafat Hidup

• Pancasila lahir dari semangat mewujudkan keadilan sosial dan persatuan bangsa, serta merupakan hasil sintesis dari berbagai filsafat yang justru menjadi kekuatannya.

• ⁠Setiap sila dalam Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan membentuk satu kesatuan yang saling mengisi dan menguatkan.

• ⁠Pancasila harus terus diinterpretasikan, didiskusikan, dan dikembangkan oleh generasi baru agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

• ⁠Warga negara perlu bersikap kritis terhadap tindakan negara, karena tidak semua kebijakan dan undang-undang di Indonesia selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Argumen dalam Video :

Menurut saya, argumen dalam video ini cukup meyakinkan.

a.) Alasan Mengapa Meyakinkan

• Bukti Kasus Nyata: Video ini menampilkan contoh konkret seperti pemecatan pegawai KPK, pembubaran HTI, dan persoalan pernikahan beda agama, yang menunjukkan bagaimana Pancasila sering disalahgunakan sebagai alat kekuasaan.

• ⁠Perbandingan Kontras: Perbedaan antara bank konvensional dan Credit Union memperlihatkan kontras orientasi serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, memperkuat gagasan ekonomi kerakyatan sesuai nilai Pancasila.

• ⁠Perspektif Sejarah: Video ini meninjau bagaimana Pancasila digunakan sebagai legitimasi kekuasaan dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, menunjukkan pola penyalahgunaan yang berulang.

• ⁠Solusi Konkret: Keberhasilan Credit Union dalam memberdayakan anggotanya menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam praktik ekonomi sehari-hari.

• ⁠Pentingnya Sikap Kritis: Video ini menekankan perlunya masyarakat bersikap kritis terhadap tindakan negara dan tafsir Pancasila, sebagai bagian dari kedewasaan dalam kehidupan demokrasi.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu membahas bagaimana nilai-nilai pancasila diinterpresentasikan, digunakan dan diperjuangkan sebagai alat kekuasaan dan pancasila sebagai nilai perjuangan warga. Seharusnya Pancasila tidak disalahgunakan oleh kekuasaan hanya untuk alat politik tetapi seharusnya pancasila sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang adil (Credit Union) dan memperjuangkan hak asasi di tengah pembatasan negara.

Menurut saya juga argumen dalam video sudah cukup meyakinkan,

mengapa iya?

Karena ada bukti nyata dan kontras yang kuat seperti didalam video menyajikan klaim kekuasaan dan praktik warga serta ada kesaksian langsung yaitu dengan mewawancarai mantan pegawai KPK, tak hanya itu tetapi juga ada analisis historis yang relevan: seperti penyertaan konteks historis mengenai monopoli tafsir Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan adalah pola yang berulang, bukan fenomena baru. Hal ini memperkuat kritik terhadap pemerintah saat ini.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu membahas bagaimana nilai-nilai pancasila diinterpresentasikan, digunakan dan diperjuangkan sebagai alat kekuasaan dan pancasila sebagai nilai perjuangan warga. Seharusnya Pancasila tidak disalahgunakan oleh kekuasaan hanya untuk alat politik tetapi seharusnya pancasila sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang adil (Credit Union) dan memperjuangkan hak asasi di tengah pembatasan negara.

Menurut saya juga argumen dalam video sudah meyakinkan, mengapa iya?

Karena ada bukti nyata dan kontras yang kuat seperti didalam video menyajikan klaim kekuasaan dan praktik warga serta ada kesaksian langsung yaitu dengan mewawancarai mantan pegawai KPK, tak hanya itu tetapi juga ada analisis historis yang relevan: seperti penyertaan konteks historis mengenai monopoli tafsir Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan adalah pola yang berulang, bukan fenomena baru. Hal ini memperkuat kritik terhadap pemerintah saat ini.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu membahas bagaimana nilai-nilai pancasila diinterpresentasikan, digunakan dan diperjuangkan sebagai alat kekuasaan dan pancasila sebagai nilai perjuangan warga.

Menurut pendapat saya masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu membahas bagaimana nilai-nilai pancasila diinterpresentasikan, digunakan dan diperjuangkan sebagai alat kekuasaan dan pancasila sebagai nilai perjuangan warga. Seharusnya Pancasila tidak disalahgunakan oleh kekuasaan hanya untuk alat politik tetapi seharusnya pancasila sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang adil (Credit Union) dan memperjuangkan hak asasi di tengah pembatasan negara.

Menurut saya juga argumen dalam video sudah meyakinkan,

mengapa iya?

Karena ada bukti nyata dan kontras yang kuat seperti didalam video menyajikan klaim kekuasaan dan praktik warga serta ada kesaksian langsung yaitu dengan mewawancarai mantan pegawai KPK, tak hanya itu tetapi juga ada analisis historis yang relevan: seperti penyertaan konteks historis mengenai monopoli tafsir Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan adalah pola yang berulang, bukan fenomena baru. Hal ini memperkuat kritik terhadap pemerintah saat ini.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu membahas bagaimana nilai-nilai pancasila diinterpresentasikan, digunakan dan diperjuangkan sebagai alat kekuasaan dan pancasila sebagai nilai perjuangan warga.

Menurut pendapat saya masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu membahas bagaimana nilai-nilai pancasila diinterpresentasikan, digunakan dan diperjuangkan sebagai alat kekuasaan dan pancasila sebagai nilai perjuangan warga. Seharusnya Pancasila tidak disalahgunakan oleh kekuasaan hanya untuk alat politik tetapi seharusnya pancasila sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang adil (Credit Union) dan memperjuangkan hak asasi di tengah pembatasan negara.

Menurut saya juga argumen dalam video sudah meyakinkan, mengapa iya?

Karena ada bukti nyata dan kontras yang kuat seperti didalam video menyajikan klaim kekuasaan dan praktik warga serta ada kesaksian langsung yaitu dengan mewawancarai mantan pegawai KPK, tak hanya itu tetapi juga ada analisis historis yang relevan: seperti penyertaan konteks historis mengenai monopoli tafsir Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan adalah pola yang berulang, bukan fenomena baru. Hal ini memperkuat kritik terhadap pemerintah saat ini.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu membahas bagaimana nilai-nilai pancasila diinterpresentasikan, digunakan dan diperjuangkan sebagai alat kekuasaan dan pancasila sebagai nilai perjuangan warga. Seharusnya Pancasila tidak disalahgunakan oleh kekuasaan hanya untuk alat politik tetapi seharusnya pancasila sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang adil (Credit Union) dan memperjuangkan hak asasi di tengah pembatasan negara.

Menurut saya juga argumen di dalam video sudah cukup meyakinkan,

mengapa?

Karena ada bukti nyata dan kontras yang kuat seperti didalam video menyajikan klaim kekuasaan dan praktik warga serta ada kesaksian langsung yaitu dengan mewawancarai mantan pegawai KPK, tak hanya itu tetapi juga ada analisis historis yang relevan seperti penyertaan konteks historis mengenai monopoli tafsir Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan adalah pola yang berulang, bukan fenomena baru. Hal ini memperkuat kritik terhadap pemerintah saat ini.

# data[].attributes.body
Menurut pendapat saya masalah utama yang disoroti dalam video ini yaitu membahas bagaimana nilai-nilai pancasila diinterpresentasikan, digunakan dan diperjuangkan sebagai alat kekuasaan dan pancasila sebagai nilai perjuangan warga. Seharusnya Pancasila tidak disalahgunakan oleh kekuasaan hanya untuk alat politik tetapi seharusnya pancasila sejati harus diwujudkan melalui tindakan nyata seperti membangun ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang adil (Credit Union) dan memperjuangkan hak asasi di tengah pembatasan negara.

Menurut saya juga argumen dalam video sudah meyakinkan,

mengapa iya?

Karena ada bukti nyata dan kontras yang kuat seperti didalam video menyajikan klaim kekuasaan dan praktik warga serta ada kesaksian langsung yaitu dengan mewawancarai mantan pegawai KPK, tak hanya itu tetapi juga ada analisis historis yang relevan: seperti penyertaan konteks historis mengenai monopoli tafsir Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan bahwa penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan adalah pola yang berulang, bukan fenomena baru. Hal ini memperkuat kritik terhadap pemerintah saat ini.