# data[].attributes.headline
1945 : Peletakan Dasar Kebijakan Prancis Terhadap Jerman

# data[].attributes.subject
1945 : Peletakan Dasar Kebijakan Prancis Terhadap Jerman

# data[].attributes.body
Prancis merupakan salah satu dari empat negara Sekutu (bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet) yang menguasai Jerman. Meskipun Prancis tidak berpartisipasi dalam Konferensi Yalta dan Potsdam, kedua pertemuan tersebut menentukan pembagian wilayah Jerman dan selanjutnya mengakui posisi Prancis sebagai kekuatan yang menduduki. Fokus utama Prancis bukanlah untuk memulihkan kondisi, tetapi lebih kepada mengurangi kemampuan Jerman secara permanen. Pemerintah Prancis berupaya mencegah kebangkitan kembali kekuatan militer dan industri Jerman yang telah dua kali menginvasi mereka.

Pracis diberi zona pendudukandi wilayah barat daya Jerman, yang mencakup Baden, Wurttemberg, dan Saarland. Di zona ini, Prancis menerapkan kebijakan ketat, terutama terkait pengawasan ekonomi dan politik. Saar menjadi fokus khusus karena kekayaan batu baranya.

Prancis mengandalkan pendapatan reparasi dari Jerman untuk menghidup kembali ekonomi nya yang rusak akibat perang. Sektor industri berat jerman, terutama di daerah Ruhr, dipandang sebagai aset penting yang harus diawasi agar tidak digunakan lagi untuk tujuan militer Jerman.

Sumber : https://www.britannica.com/event/Yalta-Conference

# data[].attributes.body
1. Fayhaa Alia Thayeb Siregar (2406491226)

2. Pauline Aeriel (2106650033)

3. Raflly Sani Alamsyah (2206072422)

4. Yehuda Yabes Joel (2206828462)

5. Josephine Abigail (2006522764)

6. M. Faris C. Lasamba (2306270972)

7. Saddam Arnold Al Barock (2206069604)

dst

# data[].attributes.body
• Jerman dikalahkan, terbagi menjadi empat zona pendudukan: Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet.

• Hubungan Prancis–Jerman sangat tegang karena trauma perang dan kekhawatiran Prancis terhadap kebangkitan Jerman.

• Prancis ingin melemahkan Jerman agar tidak menjadi ancaman lagi di masa depan.

• Perancis menduduki wilayah Saar di Jerman, membuat administrasi okupasi.

# data[].attributes.headline
1945: Konferensi Yalta: AS, Inggris, Uni Soviet bagi pengaruh di Eropa 

# data[].attributes.subject
1945: Konferensi Yalta: AS, Inggris, Uni Soviet bagi pengaruh di Eropa 

# data[].attributes.body
Konferensi Yalta yang berlangsung pada Februari 1945 mempertemukan Roosevelt, Churchill, dan Stalin untuk menyusun tatanan Eropa pasca-Perang Dunia II.

Mereka sepakat membagi Jerman ke dalam zona pendudukan, membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menjanjikan pemilu bebas di Eropa Timur.

Namun, janji ini tidak sepenuhnya dijalankan oleh Uni Soviet yang justru memperkuat pengaruh komunis di wilayah tersebut.

Akibatnya, Yalta yang semula ditujukan untuk perdamaian justru menjadi salah satu titik awal lahirnya Perang Dingin.

Sumber: Miscamble, Wilson D. (2007). The Yalta Conference and the Cold War. Reviews in American History, 35(2), 307–313. Johns Hopkins University Press.

# data[].attributes.headline
1945: Konferensi Potsdam: gesekan awal AS-Soviet

# data[].attributes.subject
1945: Konferensi Potsdam: gesekan awal AS-Soviet

# data[].attributes.body
Konferensi Potsdam berlangsung pada Juli–Agustus 1945 setelah Jerman menyerah. Pertemuan ini dihadiri Stalin, Truman, serta Churchill yang kemudian digantikan Attlee.

Mereka membahas masa depan Jerman dengan menekankan demiliterisasi, denazifikasi, dan pembagian wilayah pendudukan menjadi empat zona. Potsdam juga menegaskan pergeseran perbatasan Polandia dan membicarakan pengadilan bagi penjahat perang Nazi.

Namun, suasana konferensi berbeda dengan Yalta. Amerika yang baru saja menguasai bom atom menunjukkan kekuatannya, sementara Uni Soviet memperluas pengaruh di Eropa Timur. Perbedaan kepentingan ini membuat hubungan Sekutu mulai renggang dan menandai awal dari ketegangan Perang Dingin.

Sumber: Gaddis, John Lewis. (1972). The United States and the Origins of the Cold War, 1941–1947. Columbia University Press

# data[].attributes.body
Pada 5 Maret 1946, Winston Churchill menyampaikan pidato di Westminster College, Fulton, Missouri, yang kemudian dikenal sebagai “Iron Curtain Speech.” Ia menggambarkan bahwa sebuah “tirai besi” telah membentang dari Stettin di Baltik hingga Trieste di Adriatik, memisahkan Eropa Barat yang demokratis dengan Eropa Timur yang berada di bawah kendali Soviet.

Pidato ini menjadi titik penting karena mengubah pandangan Amerika Serikat dan dunia Barat terhadap Uni Soviet. Soviet tidak lagi dipandang sebagai sekutu perang, melainkan sebagai ancaman ekspansi ideologi komunis.

Dampaknya, pidato Churchill mendorong terbentuknya sikap politik luar negeri Barat yang lebih tegas, serta mempercepat lahirnya blok-blok Perang Dingin.

Sumber: McMahon, Robert J. (2003). The Cold War: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

# data[].attributes.body
Pada 12 Maret 1947, Presiden Harry S. Truman menyampaikan pidato di Kongres AS yang dikenal sebagai Truman Doctrine. Doktrin ini lahir karena krisis di Yunani (perang saudara dengan komunis) dan tekanan Soviet terhadap Turki, sementara Inggris sudah tidak mampu lagi memberi dukungan.

Inti doktrin: Amerika Serikat akan memberikan bantuan politik, ekonomi, dan militer kepada negara-negara yang terancam komunisme, dengan tujuan menahan (containment) ekspansi Soviet.

Dampak utama:

Menjadi tonggak awal keterlibatan aktif AS dalam Perang Dingin.

Membentuk pola bipolar dunia: Blok Barat vs Blok Timur.

Menjadi dasar kebijakan luar negeri AS berikutnya seperti Marshall Plan dan pembentukan NATO.

Sumber: Anistratenko, T. (2021). Truman’s Doctrine of 1947 and Its Impact on International Relations. European Philosophical and Historical Discourse, 7(4).

# data[].attributes.attachment_caption
Menteri Luar Negeri AS James F. Byrnes (kanan) tiba di Stuttgart pada tahun 1946, disambut oleh para Menteri dan Presiden dari tiga negara bagian di zona pendudukan Amerika: Bavaria, Württemberg-Baden, dan Hessen Raya. Foto milik Arsip Nasional

# data[].attributes.body
Tahun 1946 adanya ketegangan antara Prancis dan sekutunya (terutama AS dan Inggris)

Prancis terus mendorong wilayah Ruhr, yang merupakan jantung industri Jerman, agar berada di bawah kendali internasional. Mereka juga berupaya untuk mengintegrasikan wilayah Saar secara ekonomi ke dalam Prancis.

AS dan Inggris menolak gagasan Prancis. Mereka berpendapat bahwa pemulihan ekonomi Eropa secara keseluruhan tidak akan mungkin terjadi tanpa pemulihan industri Jerman. Kebijakan keras Prancis dianggap menghambat upaya ini dan membuat Jerman Barat tidak stabil.

Pada September 1946, Menteri Luar Negeri AS, James Byrnes, menyampaikan pidato di Stuttgart yang secara tegas menolak tuntutan Prancis atas pemisahan Ruhr. Pidato ini menjadi sinyal jelas bahwa AS berpihak pada pemulihan Jerman.

Sumber :

Byrnes, J. F. (1946, September 6). Restatement of policy on Germany (“Speech of Hope”). German History in Documents and Images (GHDI). German Historical Institute. https://germanhistorydocs.org/en/occupation-and-the-emergence-of-two-states-1945-1961/stuttgart-speech-speech-of-hope-by-james-f-byrnes-united-states-secretary-of-state-september-6-1946

Khajenoori, B. (2022, September 6). The Speech of Hope at 75: A legacy lives on. StuttgartCitizen.com. https://www.stuttgartcitizen.com/featured-stories/the-speech-of-hope-at-75-a-legacy-lives-on/

# data[].attributes.attachment_caption
Menteri Luar Negeri George Marshall berbicara kepada pejabat pemerintah Eropa di Paris pada bulan Juli 1947.

# data[].attributes.headline
1947 : Titik Balik Menuju Perang Dingin 

# data[].attributes.subject
1947 : Titik Balik Menuju Perang Dingin 

# data[].attributes.body
Tahun 1947 merupakan momen penting yang mengubah arah politik Eropa dan memaksa Prancis menyesuaikan kebijakannya terhadap Jerman .

Doktrin Truman ( Maret 1947 ) : Presiden Harry Truman dari Amerika Serikat mengumumkan strategi untuk menghentikan penyebaran komunisme. Kebijakan ini jelas membagi Eropa menjadi dua kelompok: Barat , yang dipimpin oleh Amerika Serikat , dan Timur , yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Menteri Luar Negeri AS George Marshall mengusulkan program bantuan ekonomi yang besar untuk membantu pemulihan Eropa. Syarat utamanya adalah kerja sama antar negara. termasuk melibatkan Jerman Barat dalam upaya pembangunan kembali.

seiring meningkatnya ancaman dari Uni Soviet, Prancis mulai mengubah pendekatannya. Alih- alih hanya menekan Jerman, Prancis perlahan menyadari pentingnya mengintegrasikan Jerman Barat ke dalam blok Barat. Pergeseran ini menjadi dasar bagi kerja sama Eropa, yang kemudian mengarah pada pembentukan Komunitas Batubara dan Baja Eropa beberapa tahun kemudian.

Sumber :

Office of the Historian, U.S. Department of State. (n.d.). The Truman Doctrine, 1947. Retrieved from https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine

# data[].attributes.attachment_caption
Jabat tangan antara Richard Coudenhove-Kalergi dan Kanselir Federal Bruno Kreisky pada upacara peringatan 50 tahun Gerakan Pan-Eropa di Vienna Konzerthaus pada tahun 1972.

# data[].attributes.body
Gagasan integrasi Eropa modern bermula dari tokoh intelektual Richard von Coudenhove-Kalergi melalui manifesto Paneuropa yang diterbitkan pada 1923. Dalam karyanya, ia menekankan bahwa hanya sebuah persatuan politik dan budaya lintas negara yang dapat menjamin perdamaian setelah trauma Perang Dunia I. Gusejnova (2019) menjelaskan bahwa Kalergi memandang Eropa sebagai identitas supranasional, bukan sekadar kumpulan negara bangsa, dan visi ini meletakkan dasar filosofis bagi munculnya gerakan integrasi Eropa di kemudian hari.

Sumber:

“The initial aim of the Paneuropean Manifesto was the reconciliation of nations along pacifist and democratic ideals after the disasters of the First World War.” (page 230). https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/145966/1/

# data[].attributes.body
Jerman setelah Perang Dunia II dibagi menjadi 4 bagian yang diduduki Inggris, Amerika, Prancis, serta Soviet. Inggris kemudian bergabung dengan Amerika dan membentuk Bizone pada tahun 1947. Pada tanggal 1 Agustus 1948, Prancis ikut bergabung dengan Bizone yang kemudian berubah nama menjadi Trizone. Seiring berjalannya waktu, Trizone berubah menjadi Republik Federal Jerman.

Sumber: https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/55c09dcc-a9f2-45e9-b240-eaef64452cae/5d3b421b-9a4b-46fc-a041-fab64325d6a6

# data[].attributes.body
Perang Dunia II berakhir dengan kehancuran yang sangat luas, lebih dari 40 juta orang tewas serta jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal. Ekonomi Eropa runtuh. Kota-kota besar seperti Berlin, Stalingrad, Rotterdam, dan Warsawa hancur, infrastruktur rusak, industri lumpuh, kelangkaan kebutuhan pokok meluas akibat lahan pertanian rusak, mata uang melemah, serta perdagangan internasional hampir tidak berjalan. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pihak sekutu yang memenangkan perang muncul sebagai negara adikuasa yang akan mengisi kekosongan kekuasaan di Eropa.

Sumber:

https://internasional.kompas.com/read/2021/11/17/203000970/dampak-perang-dunia-ii--dari-ekonomi-sosial-politik-hingga-budaya

https://www.merdeka.com/jabar/sejarah-2-september-1945-berakhirnya-perang-dunia-ii-secara-resmi-kln.html

# data[].attributes.headline
Kehadiran Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai Negara Adikuasa

# data[].attributes.subject
Kehadiran Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai Negara Adikuasa

# data[].attributes.body
Untuk memperbaiki ekonomi Eropa yang hancur, Amerika Serikat menawarkan bantuan kredit melalui Marshall Plan (1948) untuk negara-negara Eropa Barat yang ingin membangkitkan kembali ekonominya, sedangkan Uni Soviet, meski mengalami kerugian perang, mendominasi negara-negara Eropa Timur di bawah sistem komunis, menjadikan negara-negara tersebut masuk dalam Blok Timur.

Munculnya negara adikuasa yakni Amerika Serikat dengan Marshall Plan dan Uni Soviet yang mengintegrasikan negara-negara Eropa Timur ke dalam bloknya menandai terciptanya Perang Dingin, perang tanpa senjata yang menciptakan ketegangan di antara dua pihak yang berlomba-lomba menanamkan hegemoni yang lebih kuat di negara-negara yang berada dalam pengaruh mereka.

Sumber:

https://bandungbergerak.id/article/detail/2516/dinamika-politik-global-pascaperang-dunia-ii-apa-yang-sejarah-ajarkan-kepada-kita

https://internasional.kompas.com/read/2021/11/17/203000970/dampak-perang-dunia-ii--dari-ekonomi-sosial-politik-hingga-budaya

# data[].attributes.body
Pasca perang dunia kedua Turki, Yunani dan negara-negara di Eropa Barat harus berusaha untuk membangun dan memulihkan kembali perekonomian negaranya. Hal ini dikarenakan situasi perekonomian yang mengalami keterpurukan dan kehancuran. Keadaan inilah yang mendorong pemerintah Amerika Serikat menyusun suatu program bantuan yang dirancang khusus untuk membangun kembali perekonomian negara Turki, Yunani dan negara-negara di Eropa Barat. Program bantuan tersebut antara lain Doktrin Truman (Truman Doctrine) yang ditujukan untuk negara Turki dan Yunani sedangkan Rencana Marshall (Marshall Plan) ditujukan untuk negara-negara di Eropa Barat. Baik Amerika Serikat maupun negara Turki, Yunani dan negara-negara di Eropa Barat berharap bahwa dengan adanya bantuan tersebut maka negara-negara tersebut dapat membangun kembali perekonomiannya.

Doktrin Truman (Truman Doctrine) merupakan ide atau konsep dari Presiden Harry S. Truman yang ditujukan untuk negara Turki dan Yunani. Program bantuan ini berupa bantuan pembangunan ekonomi untuk kedua negara. Presiden Harry S. Truman di depan kongres Amerika pada tanggal 12 Maret 1947. Pidato Presiden Harry S. Truman merupakan suatu bentuk himbauan yang ditujukan kepada para anggota kongres bahwa Turki dan Yunani sangat membutuhkan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat. Doktrin ini kemudian menjadi landasan baru baik di bidang politik maupun bidang ekonomi Amerika Serikat dalam mempersempit gerak perluasan paham komunis. Kemudian Presiden Harry S.Truman menindaklanjuti pidatonya tersebut dengan mengusulkan kepada Kongres agar mengesahkan suatu rencana pemberian bantuan dana yang ditujukan untuk membantu Yunani dan Turki keluar dari tekanan kelompok komunis di wilayah tersebut dan dapat membangun kembali negaranya dari keterpurukan dalam bidang ekonomi. Akhirnya bantuan dana sebesar $400.000.000 disalurkan Amerika Serikat untuk membantu Yunani dan Turki. Dalam upayanya melawan gerakan kelompok komunis yang ingin menggeser kekuatan Amerika Serikat di kedua negara tersebut.

Sumber: Britannica, "Truman Doctrine | Definition & Facts"

# data[].attributes.body
Rencana Marshall atau yang lebih dikenal dengan Marshall Plan merupakan program berikutnya yang menitik beratkan pada pemulihan ekonomi negara-negara di Eropa Barat. Sama halnya dengan Truman Doctrine atau Doktrin Truman, Marshall Plan ini juga dirancang untuk memulihkan perekonomian negara-negara khususnya di Eropa Barat yang mengalami kehancuran dan keterpurukan akibat Perang Dunia Kedua. Rencana Marshall atau lebih dikenal dengan sebutan Marshall Plan, diusulkan oleh George Marshall, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, pada waktu berpidato di Harvard University pada tanggal 5 Juni 1947. Dalam pidatonya mengusulkan suatu rencana yang ditujukan untuk memulihkan perekonomian negara-negara di Eropa Barat yang mengalami kehancuran, keterpurukan dan kekurangan dollar (Dollar Gap).

Inti dari Marshall Plan adalah bahwa Amerika Serikat bersedia memberikan bantuan ekonomi luar negeri yang pada umumnya ditujukan untuk menciptakan kepentingan dan kesejahteraan umum dan khususnya dapat memperbaiki perekonomian negara-negara di Eropa Barat. Bukan hanya itu saja, Amerika Serikat juga ingin melakukan dan menjalin kerjasama khususnya dalam bidang ekonomi sehingga tercipta suatu bentuk kerjasama perdagangan luar negeri.

Sumber: Britannica, "Marshall Plan | Summary & Significance"

# data[].attributes.body
Blokade Berlin (1948-1949) merupakan krisis besar pertama pada masa Perang Dingin yang menandai perpecahan antara Blok Barat dan Blok Timur. Pada Juni 1948, Uni Soviet melakukan blokade total terhadap Berlin Barat, yang terletak jauh di dalam wilayah Jerman Timur yang dikuasai Uni Soviet. Blokade ini dilakukan untuk memaksa Sekutu Barat (Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis) menyerahkan kontrol atas kota tersebut akibat pembentukan Deutsche Mark di Berlin Barat yang dianggap oleh Soviet sebagai ancaman ekonomi dan politik.

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat bersama sekutunya mengadakan operasi udara besar-besaran yang dikenal sebagai Berlin Airlift (Operasi Vittles). Selama hampir satu tahun, dari Juni 1948 hingga Mei 1949, pesawat-pesawat Sekutu secara terus-menerus mengirimkan pasokan penting seperti makanan, bahan bakar, dan kebutuhan sehari-hari kepada penduduk Berlin Barat. Lebih dari 200.000 penerbangan berhasil memastikan bahwa kehidupan kota tersebut tetap berjalan, sehingga mematahkan upaya blokade Soviet tanpa harus melakukan konfrontasi militer langsung.

Blokade tersebut gagal memaksa Sekutu menyerah dan justru memperkuat posisi Barat dalam mempertahankan Berlin Barat sebagai simbol kebebasan dan perlawanan terhadap ekspansi Soviet. Krisis jelas menunjukan secara nyata perpecahan Jerman dan Eropa menjadi dua kubu ideologis, serta menandai awal intensifikasi persaingan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berlin Airlift juga menjadi simbol penting dari solidaritas dan tekad Barat dalam menghadapi tekanan Uni Soviet.

Sumber:

https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/abs/allied-control-council-for-germany/D63A5534F5BD9FF37AD32A110B7E9ABA

https://www.semanticscholar.org/paper/Half-a-million-tons-and-a-goat%3A-a-study-of-british-Keen/a32d7eecb0ac7f9fa1cc632405f6ebd95e1469c5

# data[].attributes.headline
Pembentukan COMECON (1949) dan Pakta Warsawa (1955)

# data[].attributes.subject
Pembentukan COMECON (1949) dan Pakta Warsawa (1955)

# data[].attributes.body
Pembentukan Comecon (Council for Mutual Economic Assistance) pada tahun 1949 dengan tujuan mengonsolidasikan dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi negara-negara Blok Timur sebagai tandingan organisasi ekonomi Barat seperti OEEC. Melalui Comecon, Uni Soviet berupaya memperkuat integrasi ekonomi negara-negara satelitnya agar dapat saling mendukung dalam pembangunan industri dan pertahanan, serta mempermudah aliansi sosialis menghadapi tekanan ekonomi dari Barat.

Selain dari aspek ekonomi, Uni Soviet juga membentuk aliansi militer tandingan untuk NATO, yaitu Pakta Warsawa pada tahun 1955. Pakta ini menjadi blok militer kolektif yang mengamankan kepentingan militer negara-negara di Eropa Timur, sebagai respons atas masuknya Jerman Barat ke NATO dan ancaman militer Barat. Pakta Warsawa memperkuat persatuan militer negara-negara Blok Timur di bawah kepemimpinan Rusia, sekaligus mengukuhkan ideologi dan pertahanan kolektif melawan kapitalisme dan imperialisme Barat.

Kedua pembentukan ini, Comecon dan Pakta Warsawa, merupakan strategi Uni Soviet dalam menghadapi dominasi Barat selama Perang Dingin; Comecon memperkuat integrasi ekonomi, sementara Pakta Warsawa mengamankan kekuatan militer Blok Timur.

Sumber: Purmintasari, Y. D. (2013). NATO: Kajian implementasi containment policy bidang militer di Eropa (1949–1991). Socia, 10(2), 147–156.

https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_138294.htm

# data[].attributes.headline
Perlombaan Senjata dan Ruang Angkasa, 1957 - 1962

# data[].attributes.subject
Perlombaan Senjata dan Ruang Angkasa, 1957 - 1962

# data[].attributes.body
Peluncuran satelit pertama oleh Uni Soviet yang diberi nama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957 menjadi titik balik perang dingin. Meskipun Amerika Serikat berharap menjadi yang pertama, keberhasilan Uni Soviet ini mengejutkan dan memicu ketakutan untuk negara AS yaitu tertinggal dalam hal teknologi militer

Sebagai respons, peluncuran Sputnik ini mempercepat perlombaan senjata dan perlombaan ruang angkasa secara bersamaan, AS meningkatkan pendanaan dan sumber daya mereka terhadap program luar angkasa. Meskpin demikian kegagalan awal dengan satelit Vanguard. AS akhirnya berhasil meluncurkan satelit buatan mereka sendiri yang diberinama "Explorer" pada januari 1958

Secara politis, ketakutan akan " celah rudal" yang dikklaim oleh negara Uni Soviet berhasil dieksploitasi dalam kampanya pemilu di AS, di mana peristiwa ini menunjukkan bahaya senjata yang dikembangkan dan pada akhirnya mendorong kedua negara ini membicarakan pembatasan akan teknologi nuklir.

Sumber: https://history.state.gov/milestones/1953-1960/sputnik

# data[].attributes.attachment_link.title
WHPOrigins 885 Article  Arms Race Space Race  1 cover

# data[].attributes.body
• Eropa hancur, perlu dibangun kembali secara ekonomi dan politik.

• Amerika Serikat memperkenalkan Marshall Plan untuk membantu rekonstruksi Eropa Barat.

• Prancis menerima bantuan ini, dan meskipun awalnya keberatan, Jerman Barat pun ikut serta, awal kerjasama tak langsung dimulai.

• Wilayah Saar yang diduduki Perancis membuat mata uangnya sendiri dengan pemerintahan di bawah kekuasaan komisioner tinggi Perancis

# data[].attributes.attachment_caption
Penandatanganan penyerahan tanpa syarat Jerman di Reims, Perancis, 7 Mei 1945. 

# data[].attributes.body
Pada tanggal 7 Mei 1945, Jerman menandatangani penyerahan tanpa syarat di Reims, Prancis. Hal ini menandakan berakhirnya perang dunia II di Eropa. Tetapi, atas tuntutan Stalin, proses penandatanganan harus diulang di Berlin di hadapan Marsekal Zhukov, sehingga pada tanggal 9 Mei, dokumen penyerahan Jerman ditandatangani untuk kedua kalinya.

Perang Dunia II berakhir di Eropa dengan memakan korban 60 juta jiwa.

Sumber: https://www.dw.com/id/akhir-perang-dunia-ii-di-eropa/a-15935700

# data[].attributes.attachment_caption
Plakat pidato "Europe Arise" Churchill pada 19 September 1946 di Zurich. Sumber: commons.wikimedia.org

# data[].attributes.body
Perdana Menteri Inggris Winston Churchill memberikan pidato di Zurich, Swiss, menyerukan pembentukan “United States of Europe” (Federasi Eropa).

Bertujuan memastikan perdamaian dan stabilitas di benua Eropa dengan mengakhiri permusuhan antara Prancis dan Jerman.

# data[].attributes.body
Berakhirnya Perang Dunia ke II meninggalkan kerusakan besar di berbagai belahan dunia, khususnya Eropa pada saat itu. Eropa mengalami kehancuran ekonomi, infrastruktur rusak, dan inflasi tinggi. Jerman Barat menghadapi krisis pangan dan energi, sementara Prancis mendukung kebijakan Sekutu untuk menjaga Jerman tetap lemah, yang justru membuat Eropa Barat stagnan. Untuk mengatasinya, Amerika Serikat meluncurkan European Recovery Program (Marshall Plan) dengan syarat negara-negara Eropa bekerja sama mengelola bantuan. Marshall Plan diumumkan oleh George C. Marshall pada 5 Juni 1947 dan mulai dijalankan pada April 1948 hingga 1951. Namun utamanya, Marshall Plan bertujuan untuk menguatkan pengaruh AS ke negara-negara Blok Barat.

Sumber: Marshall Plan | Summary & Significance | Britannica

# data[].attributes.body
Setelah Perang Dunia ke II berakhir, Disepakatilah satu Perjanjian Bernama Perjanjian Postdam yang mengakhiri Perang di Eropa. Perjanjian Potsdam merupakan perjanjian yang dibuat ketika terjadi pertemuan antara Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Britania Raya yang merupakan anggota Sekutu di Potsdam, Jerman. Pertemuan diadakan pada tanggal 17 Juli sampai 2 Agustus 1945 untuk mendiskusikan mengenai masa depan Jerman, kesepakatan damai di Eropa, dan penyelesaian konflik dengan Jepang. Isi dalam perjanjian ini meliputi pembagian wilayah Jerman Timur dan Jerman barat, Ganti Rugi Jerman akibat kekalahan terhadap sekutu, demilitarisasi Jerman, serta pengadilan bagi penjahat perang.

Sumber: Potsdam Declaration (Potsdam Protocol, Potsdam Agreement) - Potsdamer Konferenz

Perjanjian Postdam (ISI, PENGERTIAN, TOKOH, DAMPAK dll)

# data[].attributes.body
Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) dibentuk pada 16 April 1948 oleh negara-negara Eropa Barat untuk mengelola bantuan Marshall Plan dari Amerika Serikat. Tujuannya adalah membangun kembali ekonomi Eropa pasca Perang Dunia II dan mendorong kerja sama ekonomi. Kemudia pada tahun 1961, organisasi ini berkembang menjadi OECD.

Sumber:

https://www.oecd.org/about/history/

https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/5ddb24e0-59f2-45a6-a363-93663a1e127

3

# data[].attributes.wish_content.attachment_props.alternative_text
Organisation for European Economic Cooperation

# data[].attributes.headline
Pembentukan Wilayah Pendudukan Bizonia (1947)

# data[].attributes.subject
Pembentukan Wilayah Pendudukan Bizonia (1947)

# data[].attributes.body
Pada tahun 1947, Amerika Serikat dan Inggris memutuskan untuk menggabungkan zona pendudukan mereka di Jerman menjadi sebuah unit ekonomi yang disebut Bizone atau Bizonia.

Langkah ini diambil karena kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi ekonomi pasca-perang, terutama menghadapi krisis pangan dan inflasi yang parah.

Bizonia memberikan kesempatan bagi kedua zona untuk mengoordinasikan kebijakan ekonomi, termasuk sistem perpajakan, transportasi, dan distribusi bahan pangan, sehingga rekonstruksi dapat berjalan lebih terarah.

Bagi Jerman, pembentukan Bizonia menjadi tanda awal adanya administrasi yang lebih terpusat di wilayah Barat, meskipun tetap berada di bawah pengawasan ketat Sekutu.

Dari sudut pandang Perancis, inisiatif ini pada awalnya ditolak karena dikhawatirkan akan memperkuat Jerman kembali, tetapi pada akhirnya Prancis ikut bergabung dalam pengaturan tersebut pada 1948, yang kemudian berkembang menjadi Trizone.

Dengan demikian, pembentukan Bizonia menjadi langkah penting menuju integrasi politik dan ekonomi Jerman Barat.

Sumber :

1. The Formation of Bizonia, 1947.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1947v02/d43

2. Occupation and the Emergence of Two States, 1945–1961: Economy and Politics in the Western Zones and the Federal Republic.

https://germanhistorydocs.org/en/occupation-and-the-emergence-of-two-states-1945-1961

# data[].attributes.headline
Blokade Berlin, Berlin Airlift, dan Pembentukan Trizonia Sekutu (1948)

# data[].attributes.subject
Blokade Berlin, Berlin Airlift, dan Pembentukan Trizonia Sekutu (1948)

# data[].attributes.body
Pada tahun 1948, tepatnya sejak 24 Juni 1948, Uni Soviet melancarkan Blokade Berlin dengan menutup semua akses darat, kereta api, dan air menuju sektor Berlin Barat sebagai respons atas reformasi mata uang di zona pendudukan Barat serta pembentukan Bizonia (gabungan zona Amerika Serikat dan Inggris) yang kemudian berkembang menjadi Trizonia (gabungan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis).

Dampak dari blokade ini menimbulkan krisis besar bagi masyarakat Berlin Barat yang kekurangan pangan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok. Sebagai respons dari Blokade Berlin, Sekutu Barat melaksanakan operasi besar yang dikenal sebagai Berlin Airlift, dengan mengangkut dan menerjunkan suplai melalui udara selama hampir satu tahun penuh.

Upaya ini membuat rakyat Jerman Barat mulai melihat Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis bukan lagi semata sebagai kekuatan yang menduduki wilayahnya, melainkan pelindung yang berkomitmen menjaga mereka dari tekanan Uni Soviet.

Meski demikian, pembentukan Trizonia tetap menimbulkan keraguan di kalangan Jerman, khususnya terhadap niat Prancis. Apakah benar ingin bermitra membangun stabilitas atau masih berupaya melemahkan Jerman?.

Namun, integrasi tiga wilayah pendudukan tersebut justru menjadi fondasi penting bagi lahirnya negara baru, yaitu Republik Federal Jerman Barat.

Dari sisi Jerman, peristiwa ini menandai kembalinya kedaulatan terbatas dan awal pembentukan identitas politik demokratis.

Sementara dari sisi Prancis, meskipun masih menyimpan kekhawatiran atas kebangkitan Jerman, lahirnya Republik Federal dianggap sebagai langkah strategis demi menjaga stabilitas Eropa Barat dan menghadapi ancaman Soviet yang semakin nyata.

Daftar isi :

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1948v02/d43

https://germanhistorydocs.org/en/occupation-and-the-emergence-of-two-states-1945-1961

https://history.state.gov/milestones/1945-1952/berlin-airlift

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
At the end of the Second World War, U.S., British, and Soviet military forces divided and occupied Germany. Also divided into occupation zones, Berlin was located far inside Soviet-controlled eastern Germany. The United States, United Kingdom, and France controlled western portions of the city, while Soviet troops controlled the eastern sector. As the wartime alliance between the Western Allies and the Soviet Union ended and friendly relations turned hostile, the question of whether the western occupation zones in Berlin would remain under Western Allied control or whether the city would be absorbed into Soviet-controlled eastern Germany led to the first Berlin crisis of the Cold War. The crisis started on June 24, 1948, when Soviet forces blockaded rail, road, and water access to Allied-controlled areas of Berlin. The United States and United Kingdom responded by airlifting food and fuel to Berlin from Allied airbases in western Germany. The crisis ended on May 12, 1949, when Soviet forces lifted the blockade on land access to western Berlin.

The crisis was a result of competing occupation policies and rising tensions between Western powers and the Soviet Union. After the end of the Second World War, the future of postwar Germany was plagued by the divisions within and between Allied powers. The only decision of significance that emerged from wartime planning was the agreement of zones of occupation. Even after the end of hostilities, the problem of what to do about Germany was not successfully addressed at the July 1945 Potsdam Conference. Not only was there a lack of consistency in the political leadership and policymaking among the British and the Americans, occupation policy on the ground also confronted unforeseen challenges. Two and a half million Berliners, spread between four zones of occupation, faced profound privations: Allied bombing had reduced the city to rubble, shelter and warmth were scarce, the black market dominated the city's economic life, and starvation loomed. While mired in such conditions, Berlin emerged as a forward salient in the Western struggle against the Soviet Union.

The year 1947 saw major shifts in occupation policy in Germany. On January 1, the United States and United Kingdom unified their respective zones and formed Bizonia, which caused tensions between East and West to escalate. In March, the breakdown of the Moscow Conference of Foreign Ministers and the enunciation of the Truman Doctrine served to harden the lines of an increasingly bipolar international order. In June, Secretary of State George Marshall announced the European Recovery Program. The purpose of the Marshall Plan-as the program came to be called-was not only to support economic recovery in Western Europe, but also to create a bulwark against Communism by drawing participating states into the United States' economic orbit.

In early 1948, the United States, United Kingdom, and France secretly began to plan the creation of a new German state made up of the Western Allies' occupation zones. In March, when the Soviets discovered these designs, they withdrew from the Allied Control Council, which had met regularly since the end of the war in order to coordinate occupation policy between zones. In June, without informing the Soviets, U.S. and British policymakers introduced the new Deutschmark to Bizonia and West Berlin. The purpose of the currency reform was to wrest economic control of the city from the Soviets, enable the introduction of Marshall Plan aid, and curb the city's black market. Soviet authorities responded with similar moves in their zone. Besides issuing their own currency, the Ostmark, the Soviets blocked all major road, rail, and canal links to West Berlin, thus starving it of electricity, as well as a steady supply of essential food and coal

The United States and United Kingdom had few immediate options if hostilities broke out. Because of the draw down in U.S. and British combat forces since the end of the Second World War, the Red Army stationed in and around Berlin dwarfed the Western Allied military presence. On June 13, 1948, the administrator of U.S.-occupied Germany General Lucius Clay reported to Washington that "There is no practicability in maintaining our position in Berlin and it must not be evaluated on that basis.... We are convinced that our remaining in Berlin is essential to our prestige in Germany and in Europe. Whether for good or bad, it has become a symbol of the American intent." The Truman administration agreed. Based upon written agreements with the Soviet Union in 1945, the only connections to Berlin left to the Western Allies were air corridors from West Germany used to supply Berlin by air. The administration calculated that if the Soviets opposed the airlift with force, it would be an act of aggression against an unarmed humanitarian mission and the violation of an explicit agreement. Thus, the onus of igniting a conflict between the former allies would be on the aggressor.

The United States launched "Operation Vittles" on June 26, with the United Kingdom following suit two days later with "Operation Plainfare." Despite the desire for a peaceful resolution to the standoff, the United States also sent to the United Kingdom B-29 bombers, which were capable of carrying nuclear weapons. The beginning of the airlift proved difficult and Western diplomats asked the Soviets to seek a diplomatic solution to the impasse. The Soviets offered to drop the blockade if the Western Allies withdrew the Deutschmark from West Berlin.

Even though the Allies rebuffed the Soviet offer, West Berlin's position remained precarious, and the standoff had political consequences on the ground. In September 1948, the Socialist Unity Party of Germany (SED), the German Communist Party of the Soviet zone of occupation, marched on the Berlin City Council and forced it to adjourn. Fearing that the Western Allies might halt the airlift and cede West Berlin to the Soviets, 300,000 West Berliners gathered at the Reichstag to show their opposition to Soviet domination. The turnout convinced the West to keep the airlift and the Deutschmark.

In time, the airlift became ever more efficient and the number of aircraft increased. At the height of the campaign, one plane landed every 45 seconds at Tempelhof Airport. By spring 1949, the Berlin Airlift proved successful. The Western Allies showed that they could sustain the operation indefinitely. At the same time, the Allied counter-blockade on eastern Germany was causing severe shortages, which, Moscow feared, might lead to political upheaval.

On May 11, 1949, Moscow lifted the blockade of West Berlin. The Berlin Crisis of 1948-1949 solidified the division of Europe. Shortly before the end of the blockade, the Western Allies created the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Two weeks after the end of the blockade, the state of West Germany was established, soon followed by the creation of East Germany. The incident solidified the demarcation between East and West in Europe; it was one of the few places on earth that U.S. and Soviet armed forces stood face-to-face. It also transformed Berlin, once equated with Prussian militarism and Nazism, into a symbol of democracy and freedom in the fight against Communism.

# data[].attributes.attachment_link.title
Milestones: 1945-1952 - Office of the Historian

# data[].attributes.attachment_caption
Churchill menyampaikan pidato penting di Universitas Zurich.

# data[].attributes.body
Setelah Perang Dunia II, ide persatuan Eropa kembali menguat dan mencapai momentum baru melalui pidato Winston Churchill di Universitas Zurich pada 19 September 1946. Dalam pidatonya, Churchill menyerukan pembentukan “United States of Europe” serta menekankan rekonsiliasi Prancis dan Jerman sebagai kunci perdamaian benua. Ia juga mengusulkan pembentukan Council of Europe sebagai langkah awal kelembagaan. Watson (2016) menegaskan bahwa pidato ini menandai transisi ide integrasi Eropa dari wacana intelektual menuju agenda politik yang nyata bagi negara-negara Eropa Barat.

Sumber:

"We must build a kind of United States of Europe. In this way only will hundreds of millions of toilers be able to regain the simple joys and hopes which make life worth living." (page 1).

https://rm.coe.int/16806981f3

# data[].attributes.body
Rusia yang pada saat itu menguasai sebagian besar daerah timur Jerman dan kemudian memblokade sektor-sektor Barat berlin pada 24 Juni 1948, menyebabkan adanya krisis yang terjadi di Berlin. Blokade ini dibuat dengan harapan bagian barat Jerman ditinggalkan oleh Prancis, Inggris, dan Amerika. Namun hal sebaliknya terjadi dengan adanya perlawanan terhadap dominasi komunisme di Jerman. Hal ini mempersatukan Eropa, termasuk Prancis untuk melawan Uni Soviet dan membentuk NATO. Blokade kemudian dihilangkan oleh Soviet pada tanggal 11 Mei 1949, dengan dibuatnya Jerman Barat oleh Republik Federal Jerman dan Jerman Timur oleh Republik Demokrasi Jerman.

Sumber: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/berlin-airlift#:~:text=The%20Berlin%20Crisis%20of%201948,the%20creation%20of%20East%20Germany.

# data[].attributes.headline
1946: Winston Churchill berpidato tentang "United States of Europe" di Zurich

# data[].attributes.subject
1946: Winston Churchill berpidato tentang "United States of Europe" di Zurich

# data[].attributes.body
Pada tahun 1946 di Universitas Zurich, Winston Churchill berpidato dan menganjurkan agar terbentuknya "United States of Europe", mendesak agar masyarakat Eropa untuk maju dari masa kekelamanan yang sudah lewat dan maju melihat ke masa depan. Dia menyatakan bahwa masyarakat Eropa tidak bisa membawa kebencian dan rasa balas dendam dari masa lalu, dan hal-hal tersebut menjadi langkah awal untuk membuat ‘European family'

Sumber: https://european-union.europa.eu/system/files/2021-06/eu-pioneers-winston-churchill_en.pdf

# data[].attributes.headline
Berdirinya Republik Federal Jerman (Jerman Barat) (1949)

# data[].attributes.subject
Berdirinya Republik Federal Jerman (Jerman Barat) (1949)

# data[].attributes.body
• Didirikan di bawah pengaruh Barat.

• Prancis mulai menyadari bahwa stabilitas Jerman Barat penting bagi kestabilan kawasan.

• Ancaman bersama: komunisme dan Uni Soviet → musuh bersama menyatukan kepentingan.

# data[].attributes.body
• Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman mengusulkan kerja sama produksi batu bara dan baja antara Prancis dan Jerman.

• Tujuan: mencegah perang di masa depan melalui integrasi ekonomi.

• Gagasan ini diterima oleh Jerman dan lima negara Eropa lainnya.

# data[].attributes.attachment_caption
Menteri Ekonomi German, Ludwig Erhard, menghadiri OEEC Ministerial Council Meeting. 

# data[].attributes.headline
1948: Pembentukan OEEC untuk mengatur Marshall Plan

# data[].attributes.subject
1948: Pembentukan OEEC untuk mengatur Marshall Plan

# data[].attributes.body
Dengan kondisi Eropa yang baru lepas dari peperangan, United States Secretary of State George Marshall mempunyai ide bahwa Eropa membutuhkan ekonomi yang besar dan bantuan teknis untuk pulih dari kerusakan yang terjadi akibat perang. Ide tersebut menjadi gagasan awal terbentuknya Marshall Plan.

Agar berjalannya Marshall Plan, OEEC (Organisation for European Economic Co-operation) terbentuk pada tahun 1948 untuk menjadi eksekusi perencanaan tersebut. Pada awal pembentukkannya OEEC terdiri dari 18 negara dari Eropa Barat yang mempunyai nasib sama akibat Perang Dunia II.

Sumber: https://www.oecd.org/en/about/history/the-organisation-for-european-economic-co-operation-oeec.html

# data[].attributes.attachment_caption
Kongres Eropa di Den Haag pada 7 Mei 1948.

# data[].attributes.body
Tonggak berikutnya adalah Kongres Eropa di Den Haag pada 7–11 Mei 1948, yang mempertemukan lebih dari 700 delegasi dari berbagai kalangan politik dan masyarakat sipil. Kongres ini menghasilkan resolusi penting yang mendorong pembentukan European Assembly serta penyusunan European Charter of Human Rights yang diawasi oleh sebuah pengadilan khusus. Publikasi resmi Congress of Europe, The Hague, 7–11 May 1948 (Council of Europe, 1999) mencatat dengan jelas isi resolusi tersebut, sedangkan Milewski (n.d.) menambahkan bahwa kongres ini menjadi fondasi hukum dan politik bagi pendirian Council of Europe pada tahun berikutnya.

Sumber: “(8) DEMANDS the convening, as a matter of real urgency, of a European Assembly …” dan “(9) CONSIDERS that the resultant Union or Federation should be open to all European nations democratically governed and which undertake to respect a Charter of Human Rights.” (Political Resolution, Congress of Europe, CVCE reproduction, page 1-3).

https://www.cvce.eu/content/publication/1997/10/13/15869906-97dd-4c54-ad85-a19f2115728b/publishable_en.pdf

# data[].attributes.body
Pada bulan April 1951, ditandatangani Perjanjian Paris yang menyatakan terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC). Negara-negara yang terlibat adalah Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg.

Tujuan terbentuknya ECSC adalah untuk mengintegrasikan industri batu bara dan baja di negara-negara anggotanya untuk mencegah konflik di masa depan dan membangun perdamaian di Eropa.

ECSC merupakan langkah awal integrasi ekonomi Eropa dan simbol rekonsiliasi Prancis-Jerman.

Perjanjian ECSC mulai berlaku tahun 1952 dan berakhir 50 tahun kemudian, pada tahun 2002.

Sumber:

https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/treaty-establishing-the-european-coal-and-steel-community-ecsc-treaty.html

# data[].attributes.attachment_caption
Jenderal George Catlett MARSHALL memasuki Universitas Harvard untuk menyampaikan pidato Marshall Plan pada 5 Juni 1947. Sumber: flickr.com

# data[].attributes.body
Pada 1947 Amerika Serikat meluncurkan program pemulihan Eropa atau Marshall Plan. Dengan rencana pemberian bantuan ekonomi untuk rekonstruksi pasca-perang di Eropa.

Bersyarat: negara-negara Eropa perlu bekerja sama dalam mengkoordinasikan penggunaannya. Mengesampingkan nasionalisme dan memulai kerja sama secara terorganisir, ini menjadi fondasi kerja sama ekonomi negara-negara Eropa di masa depan.

Setelah pidato dari Jenderal George C. Marshall, Organisasi Kerjasama Ekonomi Eropa (OEEC), yang menjadi cikal bakal Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), dibentuk.

# data[].attributes.body
Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman mendeklarasikan usulan penyatuan penempatan produksi batu bara dan baja milik Prancis dan Jerman di bawah satu otoritas bersama.

Secara politik, integrasi industri bahan baku perang membuat kemungkinan perang antara Prancis dan Jerman di masa depan tidak terpikirkan dan tidak mungkin secara materi.

Deklarasi ini menjadi fondasi bagi Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC) pada 1951, cikal bakal Uni Eropa modern.

# data[].attributes.headline
Kegagalan European Defence Community (1954)

# data[].attributes.subject
Kegagalan European Defence Community (1954)

# data[].attributes.body
Perjanjian pembentukan European Defence Community (EDC) sendiri dilakukan pada tahun 1952, ditandatangani oleh Prancis, Belgia, Luksemburg, Belanda, Italia, dan Jerman Barat. Namun, pada 1954, empat dari enam negara sudah mengundurkan diri.

Prancis menolak ratifikasi rencana pembentukan komunikasi pertahanan bersama yang juga melibatkan Jerman Barat. Alasan penolakan Prancis adalah karena takut kehilangan kedaulatan nasional, dan juga karena khawatir apabila Jerman menjadikan EDC ini alasan untuk mempersenjatai diri.

Namun, kegagalan ini justru membuka jalan bagi bentuk kerjasama lain yang lebih ekonomi-sentris.

European Defence Community tidak pernah sepenuhnya diputihkan atau dibatalkan hingga saat ini.

Sumber:

https://www.cvce.eu/obj/the_european_political_community-en-8b63810a-e5bd-4979-9d27-9a21c056fc8d.html

# data[].attributes.body
Prancis memiliki keinginan untuk membangun kembali perekonomian di Eropa dan membawa perdamaian di antara mereka. Maka dari itu, Prancis menghilangkan permusuhan yang telah berjalan selama berabad-abad dengan Jerman untuk memulai. Hal ini dideklarasikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman pada tanggal 9 Mei 1950 dengan poin utama rekonsiliasi Prancis dan Jerman serta menyatukan produksi batu bara dan besi.

Sumber : https://www.cvce.eu/en/obj/the_schuman_declaration_paris_9_may_1950-en-9cc6ac38-32f5-4c0a-a337-9a8ae4d5740f.html

# data[].attributes.body
Richard von Coudenhove-Kalergi mempromosikan idenya yaitu Pan-Eropa melalui buku yang ia tulis berjudul "Pan-Europa" (1923). Ia juga membuat gerakan untuk mendorong ide persatuan Eropa sebagai cara untuk mencegah perang dan menjaga stabilitas regional. Ide ini mengembangkan gagasan integrasi antar-negara di kalangan intelektual dan politisi.

Sumber: https://www.deutschlandfunk.de/vor-90-jahren-erster-paneuropa-kongress-in-wien-100.html

# data[].attributes.body
Perdana Menteri Prancis pada saat itu, Aristide Briand, ingin mengusulkan gagasan konfederasi Eropa dalam forum internasional, tetapi dengan terjadinya krisis ekonomi dan ketegangan politik menjadikan gagasan tersebut tidak tersampaikan saat itu.

Sumber: https://www.theguardian.com/theguardian/from-the-archive-blog/2019/sep/05/aristide-briands-plan-for-united-states-of-europe-september-9

# data[].attributes.body
"We must build a kind of United States of Europe", merupakan isi dari pidato Winston Churchill, mantan Perdana Menteri Inggris. Kalimat dalam pidatonya semakin memperkuat dasar politik terhadap gagasan persatuan Eropa setelah Perang Dunia 2.

Sumber: https://www.theguardian.com/uk-news/2020/may/10/the-united-states-of-europe-speech-that-winston-churchill-so-nearly-made

# data[].attributes.attachment_caption
Para Perwakilan menandatangani perjanjian EPU seperti, Milton Katz (Utusan Khusus dari AS), Herbert Prack (Pemimpin Delegasi dari Austria), dan Robert Marjolin (Sekretaris Jendral OEEC) Sumber : European University Institute

# data[].attributes.headline
Terbentuknya European Payments Union (EPU) (19 September 1950)

# data[].attributes.subject
Terbentuknya European Payments Union (EPU) (19 September 1950)

# data[].attributes.body
European Payments Union (EPU) dibentuk oleh 18 anggota OEEC untuk memfasilitasi konvertibilitas mata uang Eropa dengan menetapkan nilai tukar yang mencerminkan kondisi ekonomi masing-masing negara. EPU juga berfungsi sebagai pembantu menyeimbangkan laporan keuangan negara-negara Eropa. Dengan sistem EPU pembayaran menjadi lebih fleksibel seiring waktu dengan berbagai perubahan dalam pengaturan pembayaran intra-Eropa.

Sumber : https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/ab473e40-d7d8-419b-b507-ac6d7a7ffe76

# data[].attributes.body
Kongres Eropa yang diadakan di Den Haag pada tanggal 7-11 Mei 1948, menghadirkan sekitar 800 delegasi dari berbagai negara di Eropa. Hasil dari kongres yaitu pembentukan hubungan pro-Eropa (European Movement) dan mendorong terbentuknya lembaga kerja sama formal. Kongres ini menjadi momentum perubahan dari gagasan menjadi aksi politik.

Sumber: https://www.cvce.eu/en/obj/the_hague_congress_7_10_may_1948-en-2b82af66-5a01-468d-a241-c214afa19407.html

# data[].attributes.body
Bantuan dari Amerika yaitu Marshall Plan atau "European Recovery Program" bertujuan untuk mendorong negara-negara Eropa agar bekerjasama dalam mengatur distribusi bantuan dan pemulihan ekonomi melalui pembentukan OEEC (Organisation for European Economic Co-operation) pada April 1948.

Sumber: https://afsa.org/helping-europe-help-itself-marshall-plan

# data[].attributes.body
Pada 5 Mei 1949, di London, perwakilan dari 10 negara Eropa menandatangani terbentuknya Councill of Europe, yang berkerjasama dalam bidang politik, hukum, dan HAM.

Sumber: https://70.coe.int/1949-statute-of-the-council-of-europe-is-signed-in-london-en.html

# data[].attributes.body
Deklarasi Schuman pada 9 Mei 1950, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman dan dirancang bersama Jean Monnet, menjadi tonggak penting awal integrasi Eropa modern. Dalam deklarasi ini, Schuman mengusulkan agar produksi batu bara dan baja Prancis serta Jerman Barat ditempatkan di bawah otoritas supranasional. Kedua komoditas tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam industri dan militer, sehingga pengelolaan bersama diyakini mampu mencegah terulangnya perang di antara kedua negara.

Pada 3 Juni 1950, enam negara, yaitu Belgia, Prancis, Jerman Barat, Italia, Luksemburg, dan Belanda sepakat meluncurkan konferensi antarpemerintah untuk membahas lebih lanjut usulan tersebut. Dorongan untuk bergabung tidak hanya berasal dari faktor politik, di mana tidak ada negara ingin tertinggal dari pembentukan Eropa baru, tetapi juga dari kebutuhan ekonomi.

Sumber: https://epthinktank.eu/2024/02/05/schuman-declaration-70-years-on/

# data[].attributes.body
Perjanjian Paris tahun 1951 menjadi penanda awal mula integrasi Eropa modern melalui proses pembentukan European Coal and Steel Community (ECSC). Perjanjian ini ditandatangani oleh enam negara pendiri seperti: Belgia, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat sebagai upaya untuk menyatukan produksi batu bara dan baja guna mencegah konflik militer di Eropa pasca Perang Dunia II serta menciptakan stabilitas ekonomi. ECSC memiliki institusi supranasional seperti High Authority, Common Assembly, Council of Ministers, Court of Justice, dan Consultative Committee. Selain hal tersebut, perjanjian ini juga memberikan independensi finansial melalui pungutan dari industri batu bara dan baja, sehingga menjadi model awal tata kelola supranasional di Eropa (Alter & Steinberg, 2007).

Sumber:

Alter, K., & Steinberg, D. (2007). The theory and reality of the European Coal and Steel Community. Dalam S. Meunier & K. McNamara (Ed.), Making history: European integration and institutional change at the 50th anniversary of the Treaty of Rome. Oxford University Press. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=920716&

# data[].attributes.headline
1951: The Treaty of Paris: Perjanjian Pembentukan ECSC

# data[].attributes.subject
1951: The Treaty of Paris: Perjanjian Pembentukan ECSC

# data[].attributes.body
Perjanjian Paris tahun 1951, juga dikenal sebagai Perjanjian Pembentukan Komunitas Batubara dan Baja Eropa (ECSC), adalah perjanjian yang ditandatangani pada 18 April 1951 untuk menciptakan pasar bersama batubara dan baja di antara enam negara Eropa: Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Luksemburg, dan Belanda. Perjanjian ini bertujuan untuk menopang stabilitas ekonomi dan diplomatik di Eropa Barat pasca-Perang Dunia II, dengan mengintegrasikan sumber daya kunci yang sebelumnya menjadi pusat konflik. ECSC menjadi cikal bakal dan dasar bagi pembentukan Uni Eropa.

Traktat Paris 1951 membentuk European Coal and Steel Community (ECSC) yang berlaku 50 tahun (1952–2002), dengan tujuan menghapus hambatan perdagangan batu bara dan baja, menetapkan harga adil, serta menjaga stabilitas pasokan.

Sumber: https://www.cvce.eu/en/obj/treaty_establishing_the_european_coal_and_steel_community_paris_18_april_1951-en-11a21305-941e-49d7-a171-ed5be548cd58.html

# data[].attributes.attachment_caption
Bendera European Coal and Steel Community (ECSC)

# data[].attributes.headline
1952: Terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC)

# data[].attributes.subject
1952: Terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC)

# data[].attributes.body
Setelah Robert Schuman mengumumkan deklarasinya pada 9 Mei 1950 dan Perjanjian Paris ditandatangani pada 18 April 1951, keenam negara pendiri, Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg masih harus melalui proses panjang untuk meratifikasi perjanjian tersebut di parlemen nasional masing-masing. Perdebatan cukup intens terjadi, terutama mengenai isu penyerahan sebagian kedaulatan negara kepada lembaga supranasional yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, kesadaran akan pentingnya perdamaian, rekonsiliasi, dan pembangunan ekonomi pascaperang akhirnya mendorong semua negara menyetujui perjanjian tersebut. Dengan demikian, pada 23 Juli 1952, European Coal and Steel Community (ECSC) resmi diberlakukan dan mulai beroperasi.

ECSC menjadi organisasi supranasional pertama di dunia dengan struktur kelembagaan yang inovatif dan berfungsi sebagai model bagi integrasi Eropa selanjutnya. Jean Monnet ditunjuk sebagai Presiden pertama High Authority, badan eksekutif independen yang memiliki wewenang luas untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan produksi serta distribusi batu bara dan baja di antara negara anggota. Selain itu, terdapat Council of Ministers yang mewakili kepentingan pemerintah nasional, Common Assembly sebagai cikal bakal Parlemen Eropa yang bertugas melakukan pengawasan politik, serta Court of Justice yang berfungsi menjaga kepatuhan hukum dan menyelesaikan perselisihan antarnegara. Struktur ini memperlihatkan perpaduan antara kepentingan nasional dan semangat supranasional yang menjadi ciri khas integrasi Eropa.

Sumber: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/1/the-european-coal-and-steel-community-ecsc

# data[].attributes.body
Dampak berlakunya ECSC terasa signifikan baik dari sisi ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, terbentuknya pasar bersama untuk batu bara dan baja memungkinkan penghapusan tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya, sehingga meningkatkan efisiensi produksi, memperluas perdagangan, dan memperkuat kerja sama industri antarnegara. Secara politik, ECSC memperkokoh rekonsiliasi antara Prancis dan Jerman, dua negara yang sebelumnya menjadi rival dalam Perang Dunia II sekaligus menjadi simbol bahwa Eropa mampu bangkit dari trauma perang melalui kerja sama yang damai. Hal ini menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk pembangunan jangka panjang.

Berdirinya ECSC pada 23 Juli 1952 dianggap sebagai tonggak sejarah integrasi Eropa modern. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah kerja sama ekonomi, tetapi juga meletakkan dasar bagi pembentukan lembaga-lembaga integrasi berikutnya. ECSC menjadi pijakan untuk lahirnya European Economic Community (EEC) dan Euratom melalui Perjanjian Roma pada 1957, yang kemudian berkembang menjadi Uni Eropa seperti yang dikenal sekarang. Dengan kata lain, pemberlakuan ECSC bukan hanya keberhasilan teknis dalam mengelola batu bara dan baja, melainkan juga keberhasilan politik yang membuka jalan bagi penyatuan Eropa secara lebih luas.

Sumber: https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/european-coal-and-steel-community-ecsc

# data[].attributes.headline
1954 : Kegagalan European Defence Community (EDC)

# data[].attributes.subject
1954 : Kegagalan European Defence Community (EDC)

# data[].attributes.body
Tahun 1954 menjadi momen penting karena rencana pembentukan European Defence Community gagal total. Rencana ini awalnya ditujukan untuk membentuk tentara Eropa bersama di bawah komando terpadu, supaya negara-negara Eropa Barat dapat menjadi lebih kuat menghadapi ancaman perang. Akan tetapi, Parlemen Prancis menolak meratifikasi perjanjian ini. Alasannya cukup jelas: mereka takut kehilangan kedaulatan militer serta masih mengalami pengalaman traumatik dengan pengalaman pahit Perang Dunia. Kegagalan EDC ini akhirnya dianggap sebagai bukti bahwa integrasi militer terlalu sulit diwujudkan.

Sumber : https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/1c8aa583-8ec5-41c4-9ad8-73674ea7f4a7/bd191c42-0f53-4ec0-a60a-c53c72c747c2

# data[].attributes.headline
1954 : Kelahiran Western European Union (WEU)

# data[].attributes.subject
1954 : Kelahiran Western European Union (WEU)

# data[].attributes.body
Sebagai pengganti, negara-negara Eropa mendirikan Western European Union (WEU) pada tahun yang sama. WEU memang jauh lebih sederhana dibanding EDC. Organisasi ini lebih berperan sebagai wadah koordinasi pertahanan, bukan sebagai organisasi tentara bersama. Meski tidak seambisius EDC, WEU menunjukkan bahwa kerja sama keamanan tetap dianggap sebagai hal yang penting, walau dalam bentuk yang lebih longgar. Hal ini juga menandai bahwa untuk urusan militer, negara-negara Eropa belum siap melepaskan kontrol penuh mereka.

Sumber : https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/72d9869d-ff72-493e-a0e3-bedb3e671faa/578edfb4-179a-486e-a75a-a1347ee1167c

# data[].attributes.body
Deklarasi Schuman adalah proposal penting yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, pada 9 Mei 1950. Ia ingin agar industri batubara dan besi di Prancis dan Jerman Barat dikelola bersama oleh sebuah badan khusus. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara negara-negara Eropa, sehingga perang di antara mereka menjadi tidak mungkin lagi.

Proposal ini akhirnya mengarah pada pembentukan Komunitas Batubara dan Besi Eropa (ECSC), yang menjadi cikal bakal Uni Eropa (UE) saat ini. Setiap tahun, UE merayakan Hari Eropa pada tanggal 9 Mei untuk memperingati deklarasi ini, dan Robert Schuman dianggap sebagai salah satu pendiri Uni Eropa.

sumber:

https://www.merdeka.com/jabar/sejarah-9-mei-1950-pembuatan-deklarasi-schuman-yang-menjadi-awal-terbentuknya-uni-eropa-126881-mvk.html?page=2

# data[].attributes.attachment_caption
Bendera pertama ECSC saat masih beranggotakan 6 negara Sumber : Wikipedia

# data[].attributes.headline
Terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) (18 April 1951)

# data[].attributes.subject
Terbentuknya European Coal and Steel Community (ECSC) (18 April 1951)

# data[].attributes.body
European Coal and Steel Community (ECSC) menciptakan kebebasan pergerakan produk baja dan batu bara bagi keenam anggotanya yaitu, Belgia, Republik Federal Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda juga menjadikan sebuah otoritas tinggi supranasional ditugaskan untuk menetapkan harga, memastikan persaingan bebas dan perlindungan sosial, serta mengoordinasikan investasi baja dan pertambangan.

Sumber : https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/the-diplomatic-archives/documents-from-the-diplomatic-archives/the-birth-of-europe-the-treaty-establishing-the-european-coal-and-steel/ii-european-coal-and-steel-community/#sommaire_2

# data[].attributes.body
Pada tahun 1955 para menteri luar negeri dari enam negara (Belanda, Belgia, Luksemburg, Prancis, Italia, dan Jerman Barat) bertemu untuk mencari jalan baru di Messina, Italia. Hasilnya, mereka sepakat bahwa bidang ekonomi lebih mungkin dijadikan dasar kerja sama. Dari sinilah lahir gagasan untuk membangun pasar bersama dan kerja sama dalam energi atom. Konferensi ini menjadi titik balik yang sangat penting, karena fokus Eropa berpindah dari integrasi militer ke integrasi ekonomi.

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Messina_Conference

# data[].attributes.body
Perjanjian Roma (1957) adalah perjanjian yang ditandatangani oleh enam negara Eropa (Belgia, Jerman Barat, Perancis, Italia, Luksemburg, dan Belanda) untuk membentuk:

1. Komunitas Ekonomi Eropa (EEC)

2. Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom)

Tujuan utama Perjanjian Roma adalah:

- Meningkatkan integrasi ekonomi Eropa

- Mendorong kerja sama ekonomi antarnegara anggota

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik di Eropa

Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Uni Eropa dan membuka jalan bagi integrasi Eropa yang lebih luas.

sumber:

https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/eee61474-1596-47d4-840a-997dbc8e4cdf

# data[].attributes.body
Hasil Konferensi Messina kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk komite yang dipimpin oleh Paul-Henri Spaak, seorang tokoh asal Belgia. Komite ini menyusun rancangan konkret tentang bagaimana integrasi ekonomi Eropa bisa dijalankan. Laporan yang mereka hasilkan, dikenal sebagai 'Spaak Report', Laporan ini memberikan peta jalan yang jelas untuk menciptakan pasar bersama dan kerja sama energi atom.

Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Spaak_Report

# data[].attributes.body
Perjanjian Roma yang dilaksanakan pada tahun 1957 dan dihadiri oleh enam negara pendiri: Prancis, Jerman Barat, Italia, Belanda, Belgia, dan Luksemburg melahirkan dua lembaga penting, yaitu European Economic Community (EEC) sebagai cikal bakal pasar bersama, dan Euratom untuk kerja sama energi nuklir damai. Dari kegagalan integrasi militer, Eropa justru menemukan jalannya melalui integrasi ekonomi. Perjanjian Roma inilah yang kemudian menjadi titik awal bagi lahirnya Masyarakat Eropa di tahun-tahun berikutnya.

Sumber : https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome

# data[].attributes.headline
1949: Lahirnya Dewan Eropa (Council of Europe)

# data[].attributes.subject
1949: Lahirnya Dewan Eropa (Council of Europe)

# data[].attributes.body
Lahirnya Dewan Eropa (Council of Europe) terjadi pada 5 Mei 1949 ketika sepuluh negara Eropa Barat — yakni Belgia, Denmark, Prancis, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris — menandatangani Statuta London yang mendirikan organisasi tersebut untuk mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Organisasi ini dibentuk sebagai respons atas kehancuran dan pelanggaran hak kemanusiaan selama Perang Dunia II, dengan tujuan mencegah terulangnya totalitarianisme, memperkuat kerja sama antar negara, dan membangun dasar normatif bagi keamanan dan persatuan Eropa.

Sumber:

https://huncoepres.mfa.gov.hu/eng/page/general-founding-history-of-the-council-of-europe

# data[].attributes.body
Deklarasi Schuman pada 9 Mei 1950, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman, menggagas penyatuan produksi batu bara dan baja Prancis–Jerman di bawah otoritas supranasional yang terbuka bagi negara-negara Eropa lainnya.

Tujuannya adalah mencegah terulangnya perang di Eropa dengan menjadikan konflik antara Prancis dan Jerman secara praktis tidak mungkin, karena kedua negara akan berbagi kepentingan ekonomi vital dalam sektor industri yang menjadi dasar kekuatan militer.

Gagasan ini kemudian melahirkan Komunitas Batubara dan Baja Eropa (ECSC) yang menjadi tonggak awal integrasi Eropa dan cikal bakal Uni Eropa.

Sumber:

https://www.robert-schuman.eu/en/declaration-of-9-may-1950

# data[].attributes.attachment_caption
The Treaty establishing the European Coal and Steel Community (signed in Paris on 18 April 1951)

# data[].attributes.headline
1951 - Perjanjian Paris (Treaty of Paris/ECSC)

# data[].attributes.subject
1951 - Perjanjian Paris (Treaty of Paris/ECSC)

# data[].attributes.body
Treaty of Paris 1951 adalah perjanjian internasional yang ditandatangani pada 18 April 1951 oleh enam negara Eropa Barat: Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg. Perjanjian ini membentuk European Coal and Steel Community (ECSC), sebuah organisasi supranasional yang bertujuan menempatkan produksi batu bara dan baja (dua sektor penting dalam pembangunan industri dan persenjataan) di bawah pengawasan bersama. Gagasan ini berasal dari Deklarasi Schuman (9 Mei 1950), yang dirancang oleh Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman bersama Jean Monnet, dengan tujuan mencegah pecahnya perang antara Prancis dan Jerman melalui integrasi ekonomi. Melalui ECSC, negara-negara anggota menyerahkan sebagian kedaulatannya pada "High Authority", lembaga independen yang mengawasi regulasi produksi dan perdagangan batu bara serta baja lintas negara. Dampak politik perjanjian ini menandai langkah awal integrasi Eropa modern, menjadi fondasi bagi lahirnya Masyarakat Ekonomi Eropa (1957) dan Uni Eropa kemudian.

Sumber:

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/the-diplomatic-archives/documents-from-the-diplomatic-archives/the-birth-of-europe-the-treaty-establishing-the-european-coal-and-steel/

# data[].attributes.body
Konferensi Messina yang berlangsung pada 1–3 Juni 1955 di Italia mempertemukan enam negara anggota European Coal and Steel Community (Belgia, Belanda, Luksemburg, Prancis, Italia, dan Jerman Barat) untuk membahas arah baru integrasi Eropa setelah kegagalan proyek pertahanan bersama (European Defence Community). Pertemuan ini melahirkan Deklarasi Messina, yang menegaskan tekad membangun kerja sama ekonomi lebih luas melalui pembentukan pasar bersama, harmonisasi kebijakan sosial, serta kerja sama di bidang energi, termasuk energi atom untuk tujuan damai. Konferensi tersebut juga menugaskan pembentukan Komite Spaak guna menyusun laporan konkret sebagai dasar perundingan berikutnya. Hasil dari Messina menjadi titik balik penting integrasi Eropa karena menggeser fokus dari kerja sama politik dan pertahanan menuju integrasi ekonomi, yang kemudian diwujudkan melalui Perjanjian Roma tahun 1957 dan lahirnya Masyarakat Ekonomi Eropa.

Sumber :

https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/1c8aa583-8ec5-41c4-9ad8-73674ea7f4a7/41ec71a6-2eb5-43c7-97e2-75ca5547217e

# data[].attributes.body
Masyarakat Ekonomi Eropa secara resmi disahkan serta mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958 dengan tujuan menbangub pasar bersama yang dicapai melalui penghapusan berbagai tarif bea masuk dalam perdagangan di anatara keenam negara (Prancis, Jerman, Belgia, Luksemburg, Belanda, dan Italia).

https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18345/Bab%20III.pdf?sequence=3&isAllowed=y

# data[].attributes.body
Komite Spaak dibentuk pada Juli 1955 setelah Konferensi Messina, dengan Paul-Henri Spaak dari Belgia sebagai ketua. Tugasnya adalah merumuskan langkah konkret menuju integrasi ekonomi Eropa, khususnya pembentukan pasar bersama dan kerja sama energi atom. Komite ini membentuk sub-komite untuk mengkaji perdagangan, investasi, transportasi, energi, serta isu sosial dan keuangan. Pada September 1955 Spaak mempresentasikan laporan sementara, lalu laporan akhir diserahkan pada April 1956. Laporan Spaak menjadi dasar Konferensi Venesia (Mei 1956) dan mengarahkan lahirnya Perjanjian Roma 1957 yang membentuk Masyarakat Ekonomi Eropa dan Euratom.

Sumber:

https://aei.pitt.edu/995/?utm

# data[].attributes.body
Konferensi Venesia pada 29–30 Mei 1956 mempertemukan enam negara ECSC (Belgia, Prancis, Italia, Jerman Barat, Belanda, dan Luksemburg) untuk membahas Spaak Report. Dalam pertemuan di Pulau San Giorgio Maggiore itu, para menteri luar negeri sepakat menerima laporan Spaak sebagai dasar penyusunan dua perjanjian: pembentukan Pasar Bersama Eropa (Common Market) dan Euratom. Keputusan ini melahirkan Intergovernmental Conference di Brussels (Juni 1956) yang kemudian merumuskan Perjanjian Roma 1957.

Sumber:

https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/f643ce4c-8211-4bf9-a3ee-345dafa3893d

# data[].attributes.body
Negosiasi Perjanjian (1956–1957) dimulai setelah Konferensi Venesia menyetujui Spaak Report. Enam negara ECSC (Belgia, Belanda, Luksemburg, Prancis, Italia, dan Jerman Barat) melakukan perundingan dalam Intergovernmental Conference on the Common Market and Euratom di Brussel, termasuk di Val Duchesse, untuk membahas tarif, kebijakan perdagangan luar negeri, aspek sosial, serta struktur kelembagaan. Setelah perdebatan panjang antara kepentingan supranasional dan kedaulatan nasional, tercapai kesepakatan final yang melahirkan draf Perjanjian Roma, ditandatangani pada 25 Maret 1957, yang mendirikan MEE (EEC) dan Euratom.

Sumber:

https://academic.oup.com/edited-volume/34380/chapter-abstract/291561182

# data[].attributes.body
Pada 25 Maret 1957, enam negara Eropa Barat—Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat—menandatangani Perjanjian Roma di Italia. Dua perjanjian utama yang lahir adalah pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) untuk mewujudkan pasar bersama, serta Euratom untuk kerja sama pengembangan energi nuklir damai. Perjanjian ini mulai berlaku 1 Januari 1958 dan melahirkan lembaga supranasional seperti Komisi Eropa, Dewan Menteri, Majelis Parlementer, dan Pengadilan Eropa. Penandatanganan ini menjadi tonggak penting integrasi Eropa pasca Perang Dunia II, yang kelak berkembang menjadi Uni Eropa.

Sumber:

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/en/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-rome

# data[].attributes.headline
1952: Upaya Integrasi Politik (EDC/European Defence Community) 

# data[].attributes.subject
1952: Upaya Integrasi Politik (EDC/European Defence Community) 

# data[].attributes.body
European Defence Community (EDC) merupakan sebuah gagasan pembentukan komunitas pertahanan bersama di Eropa yang diusulkan pada tahun 1952. Usulan ini lahir sebagai bagian dari dinamika integrasi politik dan militer pasca Perang Dunia II.

Melalui EDC, direncanakan pembentukan angkatan bersenjata supranasional yang menyatukan kekuatan militer Prancis, Jerman Barat, Italia, serta negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, Luksemburg). Tujuan utama dari EDC ini adalah membentuk angkatan bersenjata Eropa yang terintegrasi yang mampu memperkuat stabilitas regional sekaligus menjadi simbol kesatuan politik Eropa.

Sumber: https://eda.europa.eu/our-history/our-history.html

# data[].attributes.headline
1954: Kegagalan EDC (European Defence Community)

# data[].attributes.subject
1954: Kegagalan EDC (European Defence Community)

# data[].attributes.body
Pada tahun 1954 EDC mengalami kegagalan yang cukup signifikan. Parlemen Prancis menolak meratifikasi perjanjian tersebut. Penolakan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: pertama, kekhawatiran bahwa integrasi militer akan mengurangi kedaulatan nasional, khususnya dalam pengambilan keputusan strategis di bidang pertahanan; kedua, ketakutan bahwa Jerman Barat, yang baru saja pulih dari kekalahan perang, akan memperoleh dominasi dalam struktur militer Eropa yang baru. Dengan ditolaknya perjanjian ini, seluruh rencana pembentukan angkatan bersenjata supranasional terhenti, sehingga momentum integrasi politik di sektor pertahanan turut melemah.

Kegagalan EDC kemudian mengubah arah integrasi Eropa dengan memusatkan perhatian pada sektor ekonomi. Negara-negara Eropa memilih memperkuat kerjasama ekonomi yang lebih mudah diterima secara politik. Salah satu wujud keberhasilan nyata dari pendekatan ini adalah European Coal and Steel Community (ECSC), yang tidak hanya berhasil menciptakan kerjasama industri, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembentukan institusi yang kelak berkembang menjadi Uni Eropa.

Sumber: https://eda.europa.eu/our-history/our-history.html

# data[].attributes.body
Enam tahun kemudian, munculnya Perjanjian Roma tahun 1957 memperluas kerangka integrasi dengan membentuk European Economic Community (EEC) dan European Atomic Energy Community (EURATOM). Perjanjian ini bertujuan menciptakan pasar bersama yang memungkinkan pergerakan bebas barang, orang, jasa, dan modal antarnegara anggota, serta membangun kerangka kerja sama dalam bidang energi atom untuk tujuan damai. Dengan demikian, Perjanjian Roma bukan hanya memperdalam integrasi ekonomi, tetapi juga menegaskan ambisi politik negara-negara Eropa dalam membangun komunitas yang lebih erat melalui kerja sama jangka panjang (Eklund, 2023).

Sumber:

Edlund, H. (2023). Peoples, inhabitants and workers: Colonialism in the Treaty of Rome. European Journal of International Law, 34(4), 831–854. https://doi.org/10.1093/ejil/chad060

# data[].attributes.body
European Defence Community (EDC) adalah sebuah rencana ambisius yang lahir dari kekhawatiran Eropa Barat terhadap ancaman Uni Soviet di masa awal Perang Dingin sekaligus kebutuhan untuk mengendalikan kebangkitan kembali militer Jerman. Gagasan awalnya muncul lewat Pleven Plan (1950), yang diajukan oleh Perdana Menteri Prancis René Pleven. Rencana ini bertujuan membentuk pasukan Eropa supranasional yang terdiri dari unit-unit nasional kecil, termasuk kontingen Jerman Barat, namun berada di bawah satu komando terpadu dan bukan militer nasional yang terpisah. Perjanjian EDC resmi ditandatangani pada 27 Mei 1952 oleh enam negara (Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg), negara yang sama yang sebelumnya membentuk ECSC. Bagi Jerman Barat, ini merupakan peluang untuk kembali ke dalam komunitas Barat tanpa menimbulkan ketakutan akan kebangkitan agresi militer; bagi Prancis, EDC adalah cara untuk memastikan bahwa kekuatan militer Jerman tetap terintegrasi dalam kerangka kolektif Eropa. Namun, ketika dibawa ke Majelis Nasional Prancis, muncul oposisi luas. Banyak pihak khawatir bahwa EDC akan melemahkan kedaulatan nasional dan justru memberi jalan bagi re-militerisasi Jerman. Akhirnya, pada 30 Agustus 1954, Majelis Nasional Prancis menolak meratifikasi perjanjian tersebut, sehingga EDC gagal terbentuk. Kegagalan ini memiliki konsekuensi besar, proyek pertahanan Eropa mandiri runtuh, dan integrasi militer Eropa dialihkan ke kerangka NATO dengan mengizinkan Jerman Barat masuk ke dalam aliansi pada 1955.

Sumber:

https://www.theguardian.com/world/2025/feb/26/the-plan-for-a-european-army-within-nato-1952

# data[].attributes.attachment_caption
British Prime Minister Winston Churchill delivers a speech at Westminster College that addressed the Communist threat, and in which he uttered the now-famous phrase 'Iron Curtain,' Fulton, Mo., Mar. 5, 1946

# data[].attributes.body
Winston Churchill menyampaikan pidato “Iron Curtain” di Fulton, Missouri. Pidato ini menggambarkan perpecahan Eropa menjadi dua blok. Uni Soviet memperluas pengaruh ideologi komunis di Eropa Timur. Negara-negara Eropa Timur masuk ke dalam lingkup pengaruh Uni Soviet dengan ideologi komunis, sementara negara-negara Eropa Barat semakin erat dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Perpecahan ini menandai munculnya blok Barat dan blok Timur sebagai dua kekuatan yang berlawanan.

# data[].attributes.attachment_caption
President Harry Truman addresses a joint session of Congress, asking for $400 million and American military advisers for Greece and Turkey to avoid the spread of communism.

# data[].attributes.body
Pada hari Jumat, 21 Februari 1947, Kedutaan Besar Inggris memberi tahu pejabat Departemen Luar Negeri AS bahwa Inggris Raya tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Yunani dan Turki yang mana keduanya sedang krisis. Ketika Inggris mengumumkan bahwa mereka akan menarik bantuan kepada Yunani dan Turki, tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada Amerika Serikat. Dalam pertemuan antara anggota Kongres dan pejabat Departemen Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri Dean Acheson mengutarakan apa yang kemudian dikenal sebagai "teori domino." Berbicara di hadapan sidang gabungan Kongres pada tanggal 12 Maret 1947, Presiden Harry S. Truman meminta bantuan militer dan ekonomi sebesar $400 juta untuk Yunani dan Turki dan menetapkan sebuah kebijakan.

# data[].attributes.body
Tahun 1960 menjadi titik penting dalam konsolidasi integrasi Eropa dengan lahirnya European Free Trade Association (EFTA) pada 4 Januari melalui Konvensi Stockholm. Inggris bersama enam negara lain (Swedia, Norwegia, Denmark, Austria, Portugal, Swiss) membentuk EFTA sebagai alternatif dari Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC). Berbeda dengan EEC yang berorientasi pada pasar bersama dan lembaga supranasional, EFTA hanya menekankan zona perdagangan bebas tanpa integrasi politik mendalam. Perkembangan ini menciptakan polarisasi “Two Europes”—EEC dengan “Six” versus EFTA dengan “Outer Seven”. Namun, sepanjang 1960 EEC justru semakin menguat dengan penerapan penghapusan tarif internal dan persiapan Kebijakan Pertanian Bersama (CAP). Perbandingan ini menunjukkan bahwa EEC lebih menjanjikan, sehingga banyak anggota EFTA kemudian mengajukan keanggotaan ke EEC.

Aitken, N. D. (1973). The Effect of the EEC and EFTA on European Trade: A Temporal Cross-Section Analysis. The American Economic Review, 63(5), 881–892. http://www.jstor.org/stable/1813911

# data[].attributes.body
Perjanjian Fusi, juga dikenal sebagai Perjanjian Brussels, adalah sebuah perjanjian Eropa yang menyatukan lembaga eksekutif dari Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC/CECA), Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom), dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC/MEE). Perjanjian ini ditandatangani di Brussels pada 8 April 1965 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1967. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa Komisi Masyarakat Eropa menggantikan Otoritas Tinggi ECSC, Komisi EEC, dan Komisi Euratom, serta Dewan Masyarakat Eropa menggantikan Dewan Khusus Menteri ECSC, Dewan EEC, dan Dewan Euratom. Meskipun masing-masing komunitas tetap independen secara hukum, mereka berbagi lembaga-lembaga bersama (sebelum perjanjian ini, mereka sudah memiliki Majelis Parlemen dan Pengadilan Eropa bersama) dan secara kolektif dikenal sebagai Masyarakat Eropa (European Communities). Perjanjian ini dipandang oleh sebagian pihak sebagai awal yang sesungguhnya dari Uni Eropa modern.

https://en.wikipedia.org/wiki/Merger_Treaty

# data[].attributes.headline
1967: Pemberlakuan Perjanjian Fusi & Pembentukan Masyarakat Eropa

# data[].attributes.subject
1967: Pemberlakuan Perjanjian Fusi & Pembentukan Masyarakat Eropa

# data[].attributes.body
Melalui Perjanjian Fusi (Merger Treaty), dibentuk satu Komisi Eropa dan satu Dewan Menteri yang mewakili ketiga komunitas. Meskipun secara hukum ECSC, EEC, dan Euratom tetap eksis sebagai entitas yang terpisah, mereka dikelola oleh lembaga bersama dan sejak saat itu dikenal secara kolektif sebagai Masyarakat Eropa (European Communities/ME).

Pembentukan ME ini menandai konsolidasi kelembagaan yang lebih kuat dan menjadi dasar penting menuju integrasi yang lebih dalam. Sejak 1967, Masyarakat Eropa menjadi wadah utama bagi kerja sama ekonomi dan politik antarnegara Eropa Barat, dan pada akhirnya berkembang menjadi Uni Eropa (UE) melalui Perjanjian Maastricht 1992.

https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association

# data[].attributes.attachment_caption
Salah satu poster pemenang dari Kompetisi Poster Intra-Eropa Marshall Plan 1950. (Dari koleksi Museum & Perpustakaan George C. Marshall).

# data[].attributes.body
Marshall Plan (1948–1951) adalah program bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk 17 negara Eropa Barat dan Selatan guna memulihkan kondisi pasca-Perang Dunia II serta mencegah pengaruh komunisme. Dengan dana sekitar $13 miliar, program ini berhasil meningkatkan produksi industri dan pertanian, menstabilkan keuangan, serta memperluas perdagangan. Negara peserta mengalami kenaikan PNB 15–25% dan sektor industri utama seperti kimia, teknik, dan baja cepat pulih. Marshall Plan juga mendorong terbentuknya kerjasama ekonomi regional dan menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi serta stabilitas Eropa Barat.

The Editors of Encyclopaedia Britannica (2025, August 25). Marshall Plan. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/event/Marshall-Plan

# data[].attributes.attachment_caption
On April 4, 1949, the U.S. entered into its first peacetime military alliance, the North Atlantic Treaty. After Secretary of State Dean Acheson signed the treaty, President Truman addressed the crowd. “In this pact, we hope to create a shield against aggression and the fear of aggression–a bulwark which will permit us to get on with the real business of government and society, the business of achieving a fuller and happier life for all our citizens.” (Source: Truman Library)

# data[].attributes.body
NATO (North Atlantic Alliance) merupakan aliansi pertahanan negara-negara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan 32 negara anggota—30 di Eropa dan 2 di Amerika Utara.

Didirikan setelah Perang Dunia II, NATO dibentuk dengan penandatanganan North Atlantic Treaty pada tahun 1949. Organisasi ini berfungsi sebagai sistem keamanan kolektif, di mana negara-negara anggotanya yang independen sepakat untuk saling membela diri sebagai respons terhadap serangan dari pihak eksternal mana pun.

Selama Perang Dingin, tujuan utama NATO adalah untuk mencegah dan menanggapi ancaman yang ditimbulkan oleh Uni Soviet dan negara-negara sekutunya, yang membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955.

# data[].attributes.attachment_caption
“25 JAHRE RAT FÜR GEGENSEITIGE WIRTSCHAFTSHILFE” yang berarti “25 Tahun Dewan Bantuan Ekonomi Saling Menguntungkan”. Ini adalah peringatan 25 tahun berdirinya Comecon

# data[].attributes.body
Comecon (1949) adalah organisasi ekonomi bentukan Uni Soviet untuk mengoordinasikan pembangunan negara-negara blok Timur sebagai tandingan Marshall Plan. Awalnya hanya mencatat perdagangan bilateral, lalu mendorong spesialisasi industri, meski terbentur perbedaan sistem harga sehingga perdagangan lebih banyak berbasis barter. Keberhasilannya antara lain pembangunan jaringan rel, listrik, Bank Internasional untuk Kerja Sama Ekonomi, dan pipa minyak “Friendship.” Namun, efektivitasnya terbatas dan setelah runtuhnya komunisme 1989–1990, Comecon melemah hingga bubar pada 1991.

The Editors of Encyclopaedia Britannica (2019, January 24). Comecon. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/Comecon

# data[].attributes.attachment_caption
Marshall Plan, 1947. /N'Peace-Mongering.' American Cartoon By Daniel R. Fitzpatrick, 1947, On The Marshall Plan For The Post-World War Ii Recovery Of Western Europe.

# data[].attributes.body
Pada tanggal 5 Juni 1947, dalam pidato wisuda di Universitas Harvard, Menteri Luar Negeri George C. Marshall mengumumkan proposal monumental tentang bantuan ekonomi Amerika Serikat untuk membangun kembali negara-negara Eropa yang hancur akibat perang.

Pidato tersebut, yang disampaikan dengan kerendahan hati yang disengaja di hadapan kurang dari seribu orang, menggambarkan rencana yang tidak ditujukan melawan negara atau doktrin tertentu, melainkan “melawan kelaparan, kemiskinan, keputusasaan, dan kekacauan.”

Marshall menekankan bahwa inisiatif ini harus menjadi upaya bersama dalam langkah kebijakan luar negeri yang strategis dan dermawan, bertujuan untuk menstabilkan Eropa Barat, menjamin pasar bagi barang-barang Amerika, dan menciptakan benteng melawan perluasan komunisme Soviet.

Sumber:

Steil, Benn. The Marshall Plan: Dawn of the Cold War. Simon & Schuster, 2018.

"The Marshall Plan Speech." Harvard University Address, June 5, 1947. The George C. Marshall Foundation, https://www.marshallfoundation.org/marshall/the-marshall-plan/marshall-plan-speech/.

# data[].attributes.attachment_caption
The EFTA Convention comes into force (Stockhlom, 3 May 1960). Sumber: cvce.eu

# data[].attributes.body
Setelah berdirinya EEC melalui Perjanjian Roma (1957), beberapa negara Eropa Barat merasa keberatan dengan model integrasi EEC yang bersifat supranasional, yang dinilai terlalu banyak menyerahkan kedaulatan kepada lembaga bersama. Hal ini mengakibatkan dibentuknya European Free Trade Association (EFTA) oleh Inggris bersama enam negara lain (Swedia, Norwegia, Denmark, Austria, Portugal, dan Swiss) sebagai alternatif EEC. Pembentukan ini bertujuan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas yang lebih longgar dibanding EEC yang hanya fokus pada penghapusan hambatan perdagangan barang, tanpa integrasi politik maupun kelembagaan yang dalam.

Sumber: CVCE. (n.d.). The birth of EFTA. Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe. Retrieved September 12, 2025, from https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/a82da058-40e8-497b-9977-845f3c3c08ef

# data[].attributes.attachment_link.title
EFTA Convention Into Force (Stockholm, 3 May 1960)

# data[].attributes.attachment_caption
On June 25, 1950, North Korean Communist forces invaded South Korea. Two days later, President Truman ordered US forces to assist the South Koreans. Here, US Marines land at Inchon as battle rages. Three years later, an armistice agreement was signed, with the border between North and South roughly the same as it had been in 1950. The willingness of China and North Korea to end the fighting was in part attributed to the death of Stalin in March.

# data[].attributes.body
Proxy war (perang proksi) sebagai strategi intervensi tidak langsung dalam kebijakan luar negeri yang mana AS dan Uni Soviet menggunakan negara-negara kecil sebagai alat dalam persaingan global mereka, tanpa harus terlibat langsung dalam perang besar yang berisiko memicu perang nuklir. Negara-negara kecil sering dianggap sebagai pion" dalam permainan geopolitk yang lebih besar, di mana konflik lokal seringkali dimanipulasi untuk kepentingan Washington atau Moskow.

# data[].attributes.attachment_caption
Reconstruction efforts in West Germany, 1948. Sign reads “Berlin Emergency Program, with Marshall Plan help.”

# data[].attributes.body
Pelaksanaan Rencana Marshall, secara resmi dikenal sebagai ERP, merupakan upaya logistik dan administratif yang monumental yang secara fundamental mengubah wajah Eropa Barat pasca-perang. Dipimpin oleh ECA di Amerika Serikat, Rencana ini tidak beroperasi sebagai bantuan semata, melainkan sebagai kemitraan bersama, yang mengharuskan setiap negara peserta untuk mengembangkan proposal rinci mengenai kebutuhan pemulihannya.

Antara tahun 1948 dan 1951, Amerika Serikat menyediakan lebih dari $13 miliar dalam bentuk bantuan, yang sebagian besar didistribusikan sebagai hibah. Bantuan ini berupa komoditas esensial seperti makanan pokok, bahan bakar, bahan baku seperti batu bara dan baja, serta mesin industri yang dikirim melintasi Samudra Atlantik untuk menstabilkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas.

Secara krusial, dana pendamping dibentuk, di mana mata uang lokal dari penjualan barang-barang yang didonasikan diinvestasikan oleh pemerintah Eropa ke dalam proyek-proyek industri dan infrastruktur kunci, sehingga memperbesar dampak Rencana tersebut.

Sumber:

Hogan, Michael J. The Marshall Plan: America, Britain, and the Reconstruction of Western Europe, 1947-1952. Cambridge University Press, 1987.

U.S. Department of State, Office of the Historian. "The Marshall Plan, 1948." Milestones in the History of U.S. Foreign Relations. https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan

# data[].attributes.body
Blokade Berlin (1948–1949) terjadi saat Uni Soviet menutup akses darat dan kereta ke Berlin Barat, dengan tujuan melemahkan pengaruh Barat di kota tersebut. Sebagai respon, AS dan sekutu melancarkan Berlin Airlift, operasi besar mengirimkan pasokan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan lewat udara. Dalam setahun, lebih dari 200.000 penerbangan dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup warga Berlin Barat. Krisis ini mempertegas perpecahan ideologis Eropa dan menjadi simbol awal Perang Dingin.

Sumber:

Pruitt, S. (2018, May 25). Why the Berlin Airlift was the first major battle of the Cold War. History. https://www.history.com/articles/berlin-airlift-wall-cold-war-blockade

# data[].attributes.attachment_link.title
Why the Berlin Airlift Was the First Major Battle of the Cold War | HISTORY

# data[].attributes.attachment_link.description
American and British pilots ferried some 2.3 million tons of supplies into West Berlin on a total of 277,500 flights,…

# data[].attributes.body
Council for Mutual Economic Assistance (Comecon) didirikan pada 1949 oleh Uni Soviet, Bulgaria, Cekoslowakia, Hungaria, Polandia, dan Rumania, dengan tujuan untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, spesialisasi, dan pembangunan di antara anggotanya.

Namun, pembentukannya pada dasarnya merupakan respons politik dan strategis terhadap peluncuran Rencana Marshall oleh Amerika Serikat pada tahun 1947.

Pemimpin Soviet Joseph Stalin memandang program bantuan Amerika Serikat sebagai ancaman langsung terhadap pengaruh Soviet di Eropa Timur dan melarang negara-negara satelitnya untuk berpartisipasi.

Sumber:

Roberts, Geoffrey. The Soviet Union in World Politics: Coexistence, Revolution and Cold War, 1945–1991. Routledge, 1999.

# data[].attributes.attachment_caption
Presiden Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Pemulihan Ekonomi menjadi hukum pada tanggal 3 April 1948.

# data[].attributes.headline
Marshall Plan dan Pembentukan OEEC (1948)

# data[].attributes.subject
Marshall Plan dan Pembentukan OEEC (1948)

# data[].attributes.body
Undang-Undang Kerja Sama Ekonomi menjadi undang-undang yang mengarah pada Rencana Marshall. Rencana Marshall (Marshall Plan), yang sebelumnya dikenal sebagai Program Pemulihan Eropa, adalah inisiatif penting AS yang diimplementasikan setelah Perang Dunia II untuk membantu pemulihan ekonomi negara-negara Eropa. Diluncurkan pada tahun 1948 dan dinamai menurut Menteri Luar Negeri George C. Marshall, program ini menyediakan bantuan keuangan sekitar $13 miliar untuk membangun kembali ekonomi yang dilanda perang. Tujuan gandanya adalah untuk mencegah pengaruh komunisme di Eropa Barat dan untuk menghidupkan kembali pasar bagi barang-barang Amerika, sehingga mendukung dominasi ekonomi AS.

Amerika Serikat menyadari bahwa Eropa yang stabil dan makmur sangat penting, tidak hanya bagi kesehatan ekonomi global tetapi juga bagi keamanan nasional. Marshall Plan memfasilitasi kerja sama antarnegara Eropa, yang berujung pada pembentukan Organisation for European Economic Co-operation (OEEC), yang semakin memperkuat hubungan perdagangan. Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) didirikan pada 16 April 1948. Organisasi ini dibentuk untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan Marshall Plan serta merencanakan dan melaksanakan Program Pemulihan Eropa (ERP) bagi negara-negara Eropa Barat. Pada awal dibentuknya OEEC terdiri dari 18 negara dari Eropa Barat.

Sumber:

https://www.archives.gov/milestone-documents/marshall-plan#:~:text=For%20the%20United%20States%2C%20the,II%20into%20the%20postwar%20years.

https://www.oecd.org/en/about/history/the-organisation-for-european-economic-co-operation-oeec.html

# data[].attributes.attachment_caption
Statuta Dewan Eropa ditandatangani di London.

# data[].attributes.headline
Terbentuknya Council of Europe (Dewan Eropa) pada 5 Mei 1949

# data[].attributes.subject
Terbentuknya Council of Europe (Dewan Eropa) pada 5 Mei 1949

# data[].attributes.body
Dewan Eropa (Council of Europe) terbentuk pada 5 Mei 1949 di London dengan penandatanganan Piagam pendiriannya oleh 10 negara pendiri yaitu Belgia, Denmark, Prancis, Irlandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Britania Raya. Pembentukan ini didasari oleh keinginan untuk membangun perdamaian, memajukan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan menegakkan supremasi hukum di benua Eropa setelah Perang Dunia II.

Dewan Eropa membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama para anggotanya, termasuk hak asasi manusia, pencegahan kejahatan, penyalahgunaan narkoba, perlindungan lingkungan, isu-isu bioetika, dan migrasi. Dewan Eropa terdiri dari empat badan utama yaitu Komite Menteri, Majelis Parlemen, Kongres Otoritas Lokal dan Regional Eropa, dan Sekretariat.

Sumber:

https://www.britannica.com/topic/Council-of-Europe

# data[].attributes.attachment_caption
Signing of the Merger Treaty by France (Brussels, 8 April 1965). Sumber: cvce.eu

# data[].attributes.headline
1965 – Perjanjian Merger (Brussels Treaty) 

# data[].attributes.subject
1965 – Perjanjian Merger (Brussels Treaty) 

# data[].attributes.body
Pada April 1965, negara-negara anggota EEC menandatangani Perjanjian Merger atau Brussels Treaty dengan tujuan menyatukan lembaga-lembaga yang sebelumnya terpisah, yaitu ECSC, EEC, dan EURATOM, ke dalam satu struktur kelembagaan. Perjanjian ini menggabungkan badan eksekutif menjadi Komisi Eropa serta membentuk Dewan Menteri tunggal sehingga proses pengambilan keputusan lebih efisien dan koordinasi antarorganisasi semakin kuat. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 1967 dan menandai lahirnya European Communities (masyarakat Eropa), yang menjadi bentuk awal penyatuan Eropa sebelum berkembang menjadi Uni Eropa.

Sumber: European Parliament. The historical development of European integration. 2018

# data[].attributes.body
Konferensi Messina diadakan di Sicily, Italia pada tahun 1955 dan dihadiri oleh Menteri Luar Negeri enam negara anggota ESCS. Konferensi ini diharapkan dapat memperkuat apa yang menjadi perjanjian mereka tahun 1951.

Negara-negara ESCS (termasuk Prancis dan Jerman Barat) sepakat melanjutkan integrasi menuju kemajuan pasar bersama.

Sumber:

https://www.cvce.eu/obj/the_messina_conference-en-a3ed7e08-7a5d-4a5d-8532-d6ef402c6788.html

# data[].attributes.attachment_caption
Robert Schuman dan Jean Monnet (Perancang Deklarasi Schuman) di Ruang Jam di Quai d'Orsay.

# data[].attributes.body
Deklarasi Schuman adalah proposal perdamaian dan integrasi Eropa yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, pada 9 Mei 1950. Proposal ini bertujuan untuk meletakkan industri batubara dan besi Prancis dan Jerman Barat di bawah suatu Otoritas Tinggi.

Tujuan utama dari deklarasi ini adalah untuk mendorong kerja sama ekonomi di Eropa, dengan harapan bahwa negara-negara yang berbagi sumber daya strategis ini akan menjadikan perang antara mereka tidak hanya tak terpikirkan, tapi secara material tidak mungkin. Realisasi dari Deklarasi Schuman ini membawa pada pembentukan Komunitas Batubara dan Besi Eropa (European Coal and Steel Community/ECSC), yang merupakan cikal bakal dari Uni Eropa (UE) yang kita kenal saat ini. Deklarasi Schuman juga bertujuan untuk membangun identitas Eropa yang bersatu. Dengan mengatasi nasionalisme yang telah menyebabkan begitu banyak konflik di masa lalu, Schuman dan pendukungnya berharap untuk menciptakan rasa solidaritas dan tujuan bersama di antara negara-negara Eropa.

Sumber:

https://epthinktank.eu/2024/02/05/schuman-declaration-70-years-on/#:~:text=Tujuan:%20Perdamaian%20di%20Eropa,mengutamakan%20pengamanan%20perdamaian%20di%20Eropa.

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_en

# data[].attributes.attachment_caption
First results of the referendum on the European Statute of the Saar (24 October 1955)

# data[].attributes.body
1954: Terjadi sengketa wilayah Saarland antara Prancis-Jerman Barat dan kedua wilayah setuju untuk menempatkan Saarland dibawah status internasional dan diawasi oleh Eropa Barat.

1955: Referendum Saar, rakyat Saar menolak opsi internasional dan memilih bergabung dengan Republik Federal Jerman.

1957: Saarland resmi masuk Republik Federal Jerman.

Pada 1954 terjadi sengketa wilayah Saarland antara Prancis-Jerman Barat. Saarland merupakan sebuah wilayah industri yang memiliki kekayaan batu bara. Pada awalnya setelah berakhirnya PD II, Saarland berada di bawah administrasi Prancis. Ssetelah terjadinya sengketa, dua wilayah tersebut setuju untuk menempatkan Saarland dibawah status internasional yang diawasi oleh Eropa Barat. Namun dalam Referendum Saar 1955, rakyat Saar menolak opsi internasional dan memilih bergabung dengan Republik Federal Jerman. Akhirnya, pada 1 Januari 1957, Saarland resmi menjadi bagian dari Jerman Barat. Prancis menerima keputusan itu dengan damai dan masalah Saar memperlihatkan bahwa konflik historis dapat diselesaikan lewat negosiasi, bukan kekerasan, sehingga turut memperkuat stabilitas politik Eropa Barat.

Referensi:

CVCE – Virtual Centre for Knowledge on Europe. (n.d.). Treaty establishing the European Coal and Steel Community (Paris, 18 April 1951). University of Luxembourg. Retrieved September 12, 2025, from https://www.cvce.eu/en/obj/treaty_establishing_the_european_coal_and_steel_community_paris_18_april_1951-en-11a21305-941e-49d7-a171-ed5be548cd58.html

Patterson, E. J. (1958). The Saar Referendum. In B. Landheer & W. H. Carter (Eds.), Annuaire Européen / European Yearbook (pp. 226–242). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-015-3885-5_11

# data[].attributes.attachment_caption
Signature ot the Treaty of Rome on 25th March 1957 / AP

# data[].attributes.body
1957

1957: Penandatanganan Traktat Roma dan melahirkan European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa.

Setelah suksesnya Traktat Paris 1951, negara-negara Eropa Barat melihat perlunya memperluas integrasi ke sektor ekonomi yang lebih luas. Prancis dan Jerman Barat kembali menjadi peran utama sebagai penggerak integrasi ekonomi Eropa. Pada tanggal 25 Maret 1957, enam negara yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg menandatangani Traktat Roma di Italia dan menciptakan European Economic Community (EEC) atau Masyarakat Ekonomi Eropa dan European Atomic Energy Community (EURATOM). Perjanjian ini juga merupakan upaya unjuk gigi negara-negara Eropa Barat dalam memperkuat posisi Eropa Barat dihadapan AS dan Uni Soviet selama perang dingin berlangsung. EEC bertujuan membangun pasar bersama dengan menghapus hambatan perdagangan, menciptakan serikat pabean, serta menjamin kebebasan bergerak bagi barang, jasa, orang, dan modal. Sementara itu, EURATOM berfokus pada pengembangan energi nuklir sipil untuk mendukung kebutuhan energi jangka panjang di kawasan Eropa Barat.

Bagi hubungan Prancis–Jerman, Traktat Roma menjadi upaya yang memperdalam rekonsiliasi mereka. Dengan bekerjasama, kedua negara tidak hanya menghindari potensi terjadinya konflik, tetapi juga memastikan saling ketergantungan ekonomi yang mendorong stabilitas politik. Bagi Eropa Barat secara keseluruhan, perjanjian ini menjadi dasar terbentuknya Common Market atau pasar bersama, yang nantinya akan bertransformasi menjadi Uni Eropa.

Referensi:

Graziatti, L. V. (2017). The Treaty of Rome EEC and EURATOM 1957. ABC Research Alert, 5(3). https://doi.org/10.18034/ra.v5i3.316

# data[].attributes.attachment_caption
Penandatanganan Perjanjian Paris oleh para menteri dari keenam negara.

# data[].attributes.headline
Perjanjian Paris dan Pembentukan European Coal dan Steel Community (ECSC) 1951-1952

# data[].attributes.subject
Perjanjian Paris dan Pembentukan European Coal dan Steel Community (ECSC) 1951-1952

# data[].attributes.body
Perjanjian Paris yang ditandatangani pada 18 April 1951 merupakan tonggak penting dalam sejarah integrasi Eropa. Perjanjian ini melahirkan European Coal and Steel Community (ECSC), yakni komunitas yang menyatukan produksi batu bara dan baja enam negara pendiri: Belgia, Prancis, Italia, Luksemburg, Belanda, dan Jerman Barat.

Tujuannya adalah menciptakan pengawasan bersama terhadap sektor strategis yang sebelumnya sering menjadi sumber konflik, sehingga dapat mencegah terulangnya perang di Eropa sekaligus memperkuat perdamaian. ECSC juga membuka jalan bagi lahirnya lembaga supranasional Eropa pertama, seperti High Authority, yang menjadi cikal bakal Komisi Eropa. Dengan mengelola sumber daya utama industri perang secara kolektif, ECSC tidak hanya memajukan kerja sama ekonomi, tetapi juga membangun dasar politik bagi integrasi yang lebih luas, hingga akhirnya mengarah pada berdirinya Uni Eropa

Sumber:

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_1.1.1.pdf

# data[].attributes.attachment_caption
Paris, 27 Mei 1952, Konrad Adenauer, Paul Van Zeeland, Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Joseph Bech dan Dirk Stikker (dari kiri ke kanan) menandatangani Perjanjian Pendirian Masyarakat Keamanan Eropa (EDC).

# data[].attributes.headline
Integrasi Politik dan Militer; European Defence Community (EDC) dan European Political Community (EPC) 1952-1954

# data[].attributes.subject
Integrasi Politik dan Militer; European Defence Community (EDC) dan European Political Community (EPC) 1952-1954

# data[].attributes.body
Awal 1950-an menjadi periode penting dalam upaya integrasi politik dan militer Eropa Barat. Latar belakangnya adalah trauma Perang Dunia II serta munculnya ancaman Perang Dingin yang semakin nyata setelah meletusnya Perang Korea tahun 1950. Negara-negara Eropa Barat menghadapi dilema besar: di satu sisi, pertahanan bersama terhadap kemungkinan agresi Uni Soviet mutlak diperlukan, sementara di sisi lain isu remiliterisasi Jerman Barat menimbulkan kekhawatiran mendalam, terutama bagi Prancis. Untuk menjawab tantangan ini, Perdana Menteri Prancis René Pleven mengajukan proposal pada tahun 1950 yang kemudian dikenal sebagai Pleven Plan, yang menjadi dasar lahirnya gagasan European Defence Community (EDC). Tujuan utama pendirian EDC adalah menciptakan suatu kerangka militer supranasional yang memungkinkan enam negara (Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg) membentuk angkatan bersenjata bersama di bawah otoritas kolektif, dengan komando terpadu, anggaran militer bersama, dan kontrol supranasional atas produksi serta penggunaan persenjataan. Dengan demikian, EDC diharapkan mampu memperkuat pertahanan Barat, menjamin partisipasi Jerman Barat dalam keamanan regional tanpa membangkitkan kembali ancaman militer Jerman secara independen, serta menegaskan langkah nyata integrasi Eropa yang melampaui kerja sama ekonomi.

Seiring dengan rancangan EDC, muncul pula gagasan untuk mendirikan European Political Community (EPC) pada tahun 1952. EPC dimaksudkan sebagai kerangka politik yang melengkapi struktur militer EDC dengan memberikan legitimasi dan kontrol demokratis. Rancangan EPC mencakup pembentukan badan eksekutif supranasional, parlemen dengan perwakilan langsung dari rakyat Eropa, serta senat yang mewakili parlemen nasional. Dengan model ini, EPC diharapkan mampu menjadi cikal bakal federasi Eropa yang bukan hanya mengatur kerja sama ekonomi dan militer, tetapi juga menyatukan kekuatan politik negara-negara anggotanya.

Sumber:

https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e/29a4e81c-c7b6-4622-915e-3b09649747b8

# data[].attributes.headline
Kegagalan European Defence Community (EDC), 1954

# data[].attributes.subject
Kegagalan European Defence Community (EDC), 1954

# data[].attributes.body
Meski mendapat dukungan dari banyak negara Barat, rencana EDC memicu perdebatan sengit di dalam negeri Prancis. Oposisi politik menilai bahwa menyerahkan kendali atas angkatan bersenjata ke lembaga supranasional akan mengikis kedaulatan nasional, sementara kekhawatiran historis terhadap kebangkitan militer Jerman memperkuat resistensi. Setelah bertahun-tahun tarik ulur, pada Agustus 1954 Majelis Nasional Prancis akhirnya menolak meratifikasi perjanjian EDC. Keputusan ini secara otomatis menggagalkan rencana European Political Community (EPC) yang dirancang sebagai kelengkapan institusional dari EDC. Penolakan Prancis mengejutkan banyak pihak di Eropa Barat dan Amerika Serikat, karena negara yang selama ini dianggap sebagai motor integrasi Eropa justru menghentikan proyek besar yang diyakini penting bagi pertahanan kolektif.

Akibatnya, reputasi Prancis sebagai pelopor persatuan Eropa menurun, dan kekecewaan mendalam mendorong negara-negara Eropa Barat mencari jalur integrasi lain yang lebih realistis, yakni di bidang ekonomi, yang kemudian berujung pada lahirnya Treaties of Rome tahun 1957.

Sumber:

https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/1c8aa583-8ec5-41c4-9ad8-73674ea7f4a7/bd191c42-0f53-4ec0-a60a-c53c72c747c2

# data[].attributes.attachment_caption
Para menteri luar negeri dari keenam negara menghadiri Konferensi Messina, Italia.

# data[].attributes.body
Konferensi Messina diadakan pada 1-3 Juni 1955 di kota Messina (dan sebagian di Taormina), atas prakarsa Gaetano Martino, Menteri Luar Negeri Italia, meskipun ia tengah terhambat urusan politik domestik. Konferensi ini merupakan pertemuan Menteri Luar Negeri dari enam negara anggota European Coal and Steel Community (ECSC) (Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luksemburg) merupakan pertemuan resmi mereka pertama sejak gagalnya ratifikasi European Defence Community (EDC) pada Agustus 1954.  Tujuan utama Konferensi Messina adalah untuk merancang cara baru “meluncurkan kembali” integrasi Eropa, terutama setelah kegagalan EDC dan EPC, dengan fokus pada integrasi ekonomi sebagai langkah yang lebih realistis dan dapat diterima secara politik.

Dalam Konferensi Messina, keenam menteri membahas beberapa memorandum, terutama yang diajukan oleh ketiga negara Benelux, serta memorandum dari Jerman dan Italia. Benelux mengusulkan agar dilakukan baik integrasi sektoral (misalnya energi, transportasi) maupun pembangunan pasar bersama (common market) secara bertahap. Selain itu, mereka menyetujui pembentukan sebuah Komite Antarpemerintah (Intergovernmental Committee) yang bertugas mengeksplorasi kelayakan teknis dan praktis dari integrasi sektor-sektor tersebut dan pasar bersama. Komite ini kemudian dipimpin oleh Paul-Henri Spaak.

Resolusi akhir Konferensi Messina (Messina Resolution) menetapkan bahwa langkah ke depan dalam integrasi Eropa harus mencakup penghapusan tarif dan hambatan kuantitatif antar negara anggota, harmonisasi kebijakan ekonomi, keuangan, sosial, koordinasi kebijakan moneter, pengembangan energi konvensional serta energi nuklir untuk tujuan damai, dan pembangunan konektivitas transportasi. Mereka juga menyepakati pembentukan dua dana utama: satu fund adaptasi (readaptation fund) untuk membantu pihak-yang terdampak oleh pembentukan pasar bersama, dan satu fund investasi untuk proyek pembangunan ekonomi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah di Eropa.

Sumber:

https://www.cvce.eu/en/recherche/unit-content/-/unit/02bb76df-d066-4c08-a58a-d4686a3e68ff/102300b1-57f8-4ba0-a349-c9cbf09dccb2

# data[].attributes.body
North Atlantic Treaty Organization (NATO) didirikan pada April 1949 oleh 12 negara, termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Prancis. Tujuannya adalah menyediakan payung pertahanan kolektif terhadap ancaman Soviet.

Prinsip utama NATO adalah Pasal 5, yang menyatakan serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Aliansi ini memperkuat solidaritas Barat dan memperdalam polarisasi dengan blok Timur.

Sumber:

NATO. (n.d.). Founding treaty (1949). NATO Official. https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm

# data[].attributes.attachment_caption
Signing of the Treaty of Rome, March 25, 1957.

# data[].attributes.body
Pada dekade 1950–1960, Eropa menjadi arena kontras ekonomi yang sangat mencolok antara Barat dan Timur. Di Eropa Barat, periode ini kerap disebut sebagai Golden Age of Capitalism. Dukungan Marshall Plan dari Amerika Serikat memberikan suntikan modal besar bagi pemulihan infrastruktur, stabilisasi moneter, serta pembiayaan industri. Arus investasi swasta yang deras, kemajuan teknologi, dan meningkatnya perdagangan intra-Eropa mendorong industrialisasi pesat. Integrasi ekonomi pun mulai terwujud melalui pembentukan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC) pada tahun 1957, yang memperkuat kerja sama antarnegara Barat. Dampaknya, standar hidup masyarakat meningkat tajam, konsumsi rumah tangga bertambah, dan muncul kelas menengah baru yang menikmati pertumbuhan ekonomi stabil.

Sebaliknya, di Eropa Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet, menerapkan strategi pembangunan yang menekankan pada industrialisasi berat, nasionalisasi, serta kolektivisasi pertanian. Model ini memang berhasil memobilisasi sumber daya secara cepat dan memungkinkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar, namun terjadi ketidakseimbangan. Produksi barang konsumsi sangat terbatas, inovasi teknologi terhambat, dan birokrasi yang kaku menurunkan efisiensi. Selain itu, perlombaan senjata dengan Barat (arms race) menekan anggaran negara, sementara kebutuhan akan impor pangan dan produk konsumen semakin besar. Akibatnya, kesenjangan kualitas hidup antara Eropa Barat dan Eropa Timur kian melebar.

Dengan kata lain, sementara Eropa Barat menikmati stabilitas, modernisasi, dan kesejahteraan yang makin merata, Eropa Timur terjebak dalam pertumbuhan yang tampak impresif di permukaan tetapi rapuh dalam jangka panjang karena beban struktural, kekurangan insentif, dan tekanan politik yang menghambat fleksibilitas ekonomi.

https://www.britannica.com/topic/European-Union/Creation-of-the-European-Economic-Community

# data[].attributes.body
Warsaw Pact (tr: Pakta Warsawa) secara resmi dikenal sebagai the Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance (TFCMA) adalah perjanjian pertahanan kolektif yang ditandatangani di Warsawa, Polandia, antara Uni Soviet dan tujuh republik sosialis Blok Timur lainnya di Eropa Tengah dan Timur pada Mei 1955, selama Perang Dingin.

Dikuasai oleh Uni Soviet, Pakta Warsawa didirikan sebagai keseimbangan kekuatan atau penyeimbang terhadap Pakta Atlantik Utara (NATO) dan Blok Barat.

# data[].attributes.body
Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) dibentuk untuk menciptakan pasar bersama dengan menghapus sebagian besar hambatan perdagangan dan menetapkan kebijakan perdagangan eksternal bersama. Salah satu kebijakan pentingnya adalah Kebijakan Pertanian Bersama (1962) untuk melindungi petani Eropa. Pemotongan tarif pertama dilakukan pada 1959, dan pada 1968 semua tarif internal dihapuskan. Akibatnya, perdagangan antaranggota meningkat pesat, bahkan meningkat empat kali lipat antara 1958–1968.

Gabel, M.J. (2025, September 1). European Community. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/European-Community-European-economic-association