# data[].attributes.headline
Kelompok 2: isi pokok dan ciri sistem pemerintahan UUDS 1950

# data[].attributes.subject
Kelompok 2: isi pokok dan ciri sistem pemerintahan UUDS 1950

# data[].attributes.body
Kelompok 2

Anggota:

Ayatullah humaeni Latifah

Fajat Hakiki. Nurkholisoh Apriliyanti

Mauludi Nashuha Rara Rasullistya a

Alfaris Karim Sahara

Rafif Hadrian A Suci Aryanti

Tita Safitri

Sistem Pemerintahan UUDS 1950

Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. Dalam sistem ini, kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin Perdana Menteri, sementara Presiden hanya berperan sebagai kepala negara.

Presiden tidak memiliki kekuasaan penuh seperti pada sistem presidensial. Tugas utamanya bersifat seremonial dan simbolik, sedangkan tanggung jawab menjalankan pemerintahan sehari-hari berada di tangan Perdana Menteri dan para menteri kabinet. Kabinet ini bertanggung jawab langsung kepada Parlemen (DPR).

Parlemen memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem parlementer. Parlemen berhak memberikan mosi tidak percaya kepada kabinet apabila dinilai gagal menjalankan tugasnya. Akibatnya, kabinet bisa jatuh sewaktu-waktu dan harus diganti dengan yang baru. Hal inilah yang menyebabkan pemerintahan tidak stabil, karena sering terjadi pergantian kabinet dalam waktu singkat.

Salah satu kabinet yang pernah menjabat pada masa UUDS 1950 adalah Kabinet Natsir (1950–1951). Kabinet ini menjadi kabinet pertama setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Namun, seperti kabinet-kabinet berikutnya, masa jabatannya tidak lama karena perbedaan pendapat antarpartai politik di parlemen.

Seringnya pergantian kabinet disebabkan oleh banyaknya partai politik, tidak adanya partai mayoritas, dan seringnya konflik kepentingan antarpartai. Kondisi ini membuat pemerintahan sulit berjalan stabil dan kebijakan negara sering berubah-ubah.

Secara umum, ciri utama sistem pemerintahan UUDS 1950 adalah:

1. Kepala negara: Presiden (simbol negara).

2. Kepala pemerintahan: Perdana Menteri.

3. Kekuasaan tertinggi: Parlemen (DPR).

4. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, bukan presiden.

Masa berlakunya UUDS 1950 menunjukkan bahwa Indonesia pernah bereksperimen dengan sistem parlementer, namun sistem ini dianggap tidak stabil karena terlalu bergantung pada dukungan politik di parlemen. Akhirnya, sistem tersebut diganti kembali ke sistem presidensial setelah berlakunya UUD 1945 hasil Dekret Presiden 5 Juli 1959.

link infografis:

https://www.canva.com/design/DAG2bSrXSUg/BxDxgBaX3zJq6CQxKgxGYQ/edit?utm_content=DAG2bSrXSUg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

# data[].attributes.headline
Kelompok:4 Dampak Dan Nilai UUD Dalam UUD 1945 Setelah 1959

# data[].attributes.subject
Kelompok:4 Dampak Dan Nilai UUD Dalam UUD 1945 Setelah 1959

# data[].attributes.body
1.Selviana Rahma Dayanti

2.Hesti Septiana

3. Salsa Septiani

4.sintia

5 Siti mahiroh

6.Nawaf Sulaiman Mumtaz

7.ramadhante raffelo

8.muhammad nafsiz

9.muhammad Rangga

10.suhadi junior

Dampak dan Nilai Demokrasi dalam UUD 1945 setelah 1959

1. Pelaksanaan Demokrasi setelah kembali ke UUD 1945

Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali memakai UUD 1945 dan masuk ke masa Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, kekuasaan lebih banyak dipegang oleh Presiden Soekarno dan rakyat tidak terlalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan

2. Contoh penerapan sistem Demokrasi Terpimpin dan dampaknya terhadap kehidupan politik

Contoh penerapan:

•Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan negara, sekaligus merangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

•Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), yang sebagian besar anggotanya diangkat langsung oleh Presiden.

•Partai politik dibatasi perannya, dan muncul konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) untuk menyatukan kekuatan politik.

Dampaknya:

•Terjadi penurunan kebebasan politik, karena kritik terhadap pemerintah dibatasi.

•Peran militer dan Presiden semakin kuat.

•Demokrasi menjadi lebih bersifat otoriter dan tidak lagi berdasarkan suara rakyat sepenuhnya.

3. Perubahan Nilai Demokrasi

Kalau dulu (masa UUDS 1950) rakyat bebas berpendapat dan banyak partai ikut politik, setelah 1959 nilai demokrasi berubah jadi lebih terpusat pada Presiden dan bersifat otoriter.

Kesimpulan

Setelah tahun 1959, pelaksanaan demokrasi di Indonesia berubah dari sistem yang bebas menjadi lebih terpusat dan dipimpin oleh Presiden. Meskipun tujuannya untuk menjaga persatuan dan stabilitas negara, namun nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan peran rakyat dalam pemerintahan menjadi berkurang.

# data[].attributes.headline
Kelompok 3: Latar belakang dan isi Dekret presiden 5 Juli 1959 

# data[].attributes.subject
Kelompok 3: Latar belakang dan isi Dekret presiden 5 Juli 1959 

# data[].attributes.body
kelompok 3

Latar belakang dan isi dekret presiden 5 Juli 1959

Nama anggota

• Muhamad Ramadani: cari materi

• ⁠M. Faqih muhsinin: cari materi

• ⁠siti dini: natulen

• ⁠subihah: menjawab/pertanyaan

• ⁠Aufa A.S: menjawab/pertanyaan

• ⁠Qnanti Zahratunnisa: presentasi

• ⁠Septiani Dwi Lestari: presentasi

• ⁠Shafa Nurrahmah: presentasi

• ⁠resma: menjawab/pertanyaan

• ⁠Brammuda wibawa: menjawab/pertanyaan

• ⁠pandu: menjawab/pertanyaan

1. Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru karena adanya perselisihan ideologi yang berlarut-larut antara anggota-anggotanya. Perselisihan ini terjadi mengenai dasar negara, bentuk demokrasi, serta peran TNI dalam urusan non-militer, sehingga sidang selalu diwarnai perdebatan tanpa menghasilkan keputusan.

2. Isi Lengkap Dekret Presiden 5 Juli 1959

Diumumkan oleh Presiden Soekarno di Istana Negara, Jakarta.

Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959:

> D E K R E T P R E S I D E N R E P U B L I K I N D O N E S I A

Tanggal 5 Juli 1959

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang,

Menimbang:

Bahwa Konstituante tidak dapat menyelesaikan tugasnya untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru bagi Negara Republik Indonesia;

Mengingat:

Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945;

MEMUTUSKAN:

1. Membubarkan Konstituante.

2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

3. Membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 5 Juli 1959.

Presiden Republik Indonesia,

Soekarno

Alasan Soekarno Mengeluarkan Dekret

Untuk mengakhiri kebuntuan politik akibat gagalnya Konstituante:

- Untuk menyelamatkan persatuan dan stabilitas nasional.

- Agar pemerintahan kembali efektif dengan dasar konstitusi yang jelas.

- Sebagai langkah menuju Demokrasi Terpimpin, di mana presiden memegang peran sentral.

Kutipan naskah:

DEKRIT PRESIDEN

Dengan Rachmat Tuhan Jang Maha Esa,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945, jang disampaikan kepada segenap Rakjat Indonesia dengan Amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959, tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Dasar Sementara;

Bahwa bertimbang dengan pernjataan sebagian terbesar Anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-undang Dasar untuk tidak menghadiri lagi sidang, Konstituante tidak mungkin lagi mendjalankan tugas jang dipertjajakan oleh Rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mentjapai masjarakat jang adil dan makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar Rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut:

Maka atas dasar-dasar tersebut diatas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang-undang Dasar Sementara;

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang terdiri atas Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di : Djakarta

pada tanggal : 5 Djuli 1959.

Atas nama Rakjat Indonesia:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG,

SOEKARNO.

# data[].attributes.headline
Kelompok 1: Latar Belakang Terbentuknya UUDS 1950

# data[].attributes.subject
Kelompok 1: Latar Belakang Terbentuknya UUDS 1950

# data[].attributes.body
Kelompok 1

Kelas:XI-C2

Anggota kelompok:

•Dimas Satrio Hutomo:presentasi

•Alfa Riza Septian:menjawab/ pertanyaan

•Muhammad Bilal:menjawab/pertanyaan

•Burhan:menjawab/ pertanyaan

•Nabila Mualifah:Mencari materi

•Jihan Roudhotunnida:Notulen

•Salsabila:presentasi

•Aldina Ulfa:presentasi

•Siti Nurmainah:jawab/pertanyaan

•Nurhidayah: (sakit)

•Deshia Nashira S: jawab/pertanyaan

Jawaban

A. Indonesia beralih dari RIS ke NKRI karena rakyat menolak sistem federal yang dianggap hasil rekayasa Belanda untuk memecah bangsa dan membuat pemerintahan tidak efisien. Mereka menginginkan persatuan di bawah satu pemerintahan yang kuat, sehingga melalui kesepakatan RIS dan Republik Indonesia, NKRI dibentuk pada 17 Agustus 1950 dengan UUD Sementara 1950

B. Proses hukum lahirnya UUDS 1950:

Karena adanya keinginan kuat rakyat dan pemerintah untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan, diadakan perundingan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta). Hasilnya melahirkan Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUDS 1950. Undang-undang ini menjadi dasar hukum pembubaran sistem federal RIS dan pembentukan NKRI. Setelah disetujui Parlemen RIS dan BPKNIP, UUDS 1950 berlaku mulai 17 Agustus 1950 hingga digantikan kembali oleh UUD 1945 pada tahun 1959

C. ♥ 27 Desember 1949

Dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda

♥ Awal Tahun 1950

Banyak rakyat dan daerah menolak sistem federal karena dianggap buatan Belanda dan memecah persatuan bangsa

♥Mei–Juli 1950

Dilakukan perundingan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah Republik Indonesia (Yogyakarta) untuk membentuk kembali Negara Kesatuan

♥14 Agustus 1950

Disahkan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi UUD Sementara Republik Indonesia

♥ 17 Agustus 1950

UUDS 1950 resmi berlaku, dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

# data[].attributes.body
Pada pertemuan hari ini, kegiatan pembelajaran difokuskan pada materi periodisasi Undang-Undang Dasar (UUD) di Indonesia. Sebelumnya, peserta didik telah mempelajari dua periode awal, yaitu Periode I: UUD 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949) dan Periode II: Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950). Sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, pada pertemuan kali ini pembahasan diarahkan pada Periode III dan Periode IV, yakni Periode III: Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, serta Periode IV: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kembali diberlakukan mulai 5 Juli 1959 melalui Dekret Presiden.

Pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami perkembangan dan dinamika konstitusi di Indonesia, serta bagaimana perubahan sistem pemerintahan dan prinsip demokrasi tercermin dalam setiap periode konstitusi tersebut.