# data[].attributes.headline
RASISME DAN DISKRIMINASI TERHADAP ORANG ASLI PAPUA

# data[].attributes.subject
RASISME DAN DISKRIMINASI TERHADAP ORANG ASLI PAPUA

# data[].attributes.body
1.AMEL

2.FANDU

3.IDAH

4.M.ZAKY

5.PUTRI SALSA

6.YUDA

# data[].attributes.attachment_link.title
Indonesia: Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua

# data[].attributes.attachment_link.description
The Indonesian government’s suppression of widespread protests after a 2019 attack on Papuan university students highlighted longstanding racial discrimination against Indigenous Papuans in Indonesia.

# data[].attributes.headline
kasus aice sebuah perusahaan produsen es krim di indonesia

# data[].attributes.subject
kasus aice sebuah perusahaan produsen es krim di indonesia

# data[].attributes.body
1.aulia putri

2.cantik delia putri

3.dimas putra p

4.evan septian

5.obin diansah

6.revan nurkholis

# data[].attributes.attachment_link.title
Kasus Aice: Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja - Kompasiana.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Kasus Aice: Dilema Buruh Perempuan di Indonesia dan Pentingnya Kesetaraan Gender di Lingkungan Kerja

# data[].attributes.headline
PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA PERLU DI PERHATIKAN ASPEK SOSIAL BUDAYA

# data[].attributes.subject
PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA PERLU DI PERHATIKAN ASPEK SOSIAL BUDAYA

# data[].attributes.attachment_link.title
Hari Perempuan Internasional, Buruh Perempuan Demo di DPR Tuntut Perlindungan Hak Perempuan

# data[].attributes.body
•Ahmad bayu

•Ajeng

•Esa Ainulhaq

•Hilda Septiani

•Muhammad Davi

•Naya Aulia

•Siti Halwa

# data[].attributes.attachment_link.title
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Perhatikan Aspek Sosial Budaya - BIP 18/06

# data[].attributes.body
Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender di lingkungan kerja, perlu dilakukan upaya kolektif dari perusahaan, buruh perempuan, pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan harus memberikan perlindungan yang kuat terhadap kekerasan seksual dan memberikan keringanan pekerjaan yang sesuai untuk buruh perempuan. Pemerintah harus menguatkan undang-undang yang melindungi hak-hak buruh perempuan dan masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender.

Dalam beberapa contoh kasus tersebut, kesetaraan gender dan pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi menjadi faktor penting dalam mengatasi diskriminasi gender dan kekerasan seksual di Indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Gelar Diskusi Diskriminasi Rasial Papua, Mahasiswa Unila Dapat Teror dan Ancaman

# data[].attributes.body
Penegakan hukum: Melalui undang-undang yang melarang diskriminasi ras atau etnis, serta memberikan perlindungan hak sipil

Pencegahan: Melakukan tindakan preventif untuk mencegah hal-hal yang dapat memicu konflik, seperti melarang penghinaan, gosip, dan prasangka

Pendidikan: Meningkatkan kesadaran dan pendidikan mengenai rasisme, bahaya rasisme, dan keadilan rasial

Komunikasi: Memfasilitasi komunikasi terbuka dan dialog

Kerja sama: Membangun kepercayaan dan kerja sama antar kelompok masyarakat

Pemberdayaan: Memberdayakan kelompok minoritas

Dukungan: Mendukung lembaga-lembaga yang mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua orang

Penegakan keadilan: Menjamin penegakan hukum yang adil dan menyelenggarakan keadilan

Perlindungan: Melindungi warga dari rasisme melalui berbagai aturan dan kebijakan

Dukungan korban: Memberi dukungan dan mendengarkan orang-orang yang menjadi korban dari rasisme

# data[].attributes.headline
KONFLIK KEAGAMAAN KRISTEN DAN MUSLIM DI POSO

# data[].attributes.subject
KONFLIK KEAGAMAAN KRISTEN DAN MUSLIM DI POSO

# data[].attributes.body
1.Ayu Apriliani

2.Dilhan pahriansyah

3.Ikmal maulana

4.Septiani Apriliani H

5.Siti Nurahma

6.Wiwin Winarni

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001.

Peristiwa Konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antarkelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bernuansa agama.

Dari peristiwa ini, dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar.

Kerusuhan ini kemudian berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandangani Deklarasi Malino antara kedua belah pihak.
Baca juga: Upaya Penyelesaian Konflik Kamboja 1979-1980
Latar Belakang

Kabupaten Poso adalah salah satu dari delapan kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabuten Poso ini memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan mayoritas Protestan di dataran tinggi.

Selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara.

Kabupaten Poso ini juga menjadi fokus program transmigrasi pemerintah.

Tujuan program transmigrasi ini adalah untuk membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim, seperti Jawa dan Lombok, serta pulau Bali yang dominan Hindu.

Daerah padat penduduk ini akan dibawa ke daerah yang jarang penduduknya.

Dari keadaan tersebut, akhir tahun 1990-an, penduduk di Kabupaten Poso mayoritas Muslim dengan persentase di atas 60 persen.

Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam.
Baca juga: Bentuk-Bentuk Konflik
Kronologi

Kerusuhan Poso ini bisa dibagi menjadi tiga periode, sebagai berikut:

Pada malam natal, 24 Desember 1998, yang kebetulan bertepatan dengan Ramadan, seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang Muslim.

Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam.

Sedangkan versi Muslim menggambarkan bahwa kejadian ini merupakan sebuah serangan terhadap pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid.

Para tokoh pemuka agama kedua belah pihak kemudian bertemu. Keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras.

Akibatnya, Polres Poso pun mulai menyita ribuan minuman keras yang kemudian dihancurkan.

Suatu ketika, terdapat satu toko yang dijagai oleh para pemuda Kristen. Mereka pun bertemu dengan pemuda Muslim yang berniat menyegel toko tersebut.

Pertemuan ini pun berakhir dengan bentrokan di antara keduanya.

Selanjutnya pada 27 Desember 1998, sekelompok orang Kristen besenjara yang menaiki truk dari Tentena tiba, dipimpin oleh Herman Parimo, anggota DPRD Poso.

# data[].attributes.attachment_link.title
Konflik Poso: Latar Belakang, Kronologi, dan Penyelesaian

# data[].attributes.attachment_link.description
Konflik Poso adalah serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

# data[].attributes.attachment_link.title
Warga Tewas Diduga Dianiaya Oknum TNI, Massa 9 Jam Blokade Jalan di Sorong

# data[].attributes.attachment_link.description
Ratusan orang memblokade Jalan Trans Papua Barat Daya di Kota Sorong, Minggu (16.2.2025), menyusul kematian seorang warga yang diduga menjadi korban penganiayaan…

# data[].attributes.body
https://youtu.be/nVRaPzFLVHg?si=PiFgsNtxC7lhrzfA

# data[].attributes.attachment_link.title
Sejarah Kelam Konflik Keagamaan Kristen-Muslim di Poso || VIVA SPOTLIGHT

# data[].attributes.body
Konflik keagamaan Kristen dan Muslim di Poso, Sulawesi Tengah diselesaikan dengan Deklarasi Malino pada 20 Desember 2001. Deklarasi ini merupakan perjanjian perdamaian yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia.

Selain Deklarasi Malino, upaya penyelesaian konflik Poso juga dilakukan dengan:

• Memisahkan komunitas Kristen dan Muslim ke wilayah yang berbeda

Melaksanakan operasi militer di Poso, seperti Operasi Sadar Maleo dan Operasi Sintuwu Maroso

Mengadakan pertemuan di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan peserta dari kelompok Muslim dan Kristen

Konflik Poso berdampak pada keamanan, transaksi ekonomi, daya beli, dan pengelolaan sumber daya alam.

Untuk mengatasi konflik antar agama, masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah dapat: Mendukung dialog terbuka antar kelompok agama, Meningkatkan pendidikan dan pemahaman tentang perbedaan keyakinan, Mempromosikan nilai-nilai toleransi, Menghargai perbedaan yang ada, Mengetahui penyebab terjadinya konflik dan bagaimana mengelolanya.

# data[].attributes.body
Kita harus bisa memilah bahwa persoalan di Papua tidak tunggal. Baik persoalan kekerasan dalam hak sipil dan politik maupum hak ekonomi sosial dan budaya memiliki konteks dan akar yang beragam,"ujar Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro saat menjadi pembicara dalam diskusi publik yang digelar Yayasan Pusaka Bentala Rakyat bertajuk "Selama ini, persoalan Papua masih terekspos di area konflik antara OPM dengan pemerintah pusat atau aparat keamanan. Komnas HAM melihat perspektif dari pemenuhan hak asasi manusia. Atnike menyebut masyarakat Papua juga kemudian menghadapi dampak lanjutan yang luput dari diskursus publik, yaitu kehilangan akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya akibat konflik bersenjata. Ada pula problem terkait pemenuhan hak perempuan, anak, lansia di wilayah pengungsian serta infrastruktur fasilitas umum yang rusak.