# data[].attributes.headline
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945

Penetapan dan pengesahan UUD 1945 (yang memuat Pembukaan UUD 1945) adalah tindak lanjut dari proklamasi kemerdekaan. ... Pembukaan UUD 1945 memberi penjelasan mengenai kemerdekaan sebagai hal yang akan diwujudkan dalam negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan sangat erat Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan satu kesatuan dengan Pembukaan UUD 1945. Apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan amanat luhur dan suci dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

# data[].attributes.body
Kedudukan UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Selain hukum dasar yang tertulis, ada hukum dasar yang bersifat tidak tertulis yang biasa disebut dengan nama konvensi. ... Tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara.

# data[].attributes.headline
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental 

# data[].attributes.subject
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental 

# data[].attributes.body
Arti penting UUD 1945 dapat dilihat dari Pembukaan UUD 1945 yang memuat beberapa pokok kaidah negara yang fundamental, yaitu sebagai berikut. ... Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata—mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional yaitu (I) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan .

# data[].attributes.body
Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini, Indonesia mendapatkan rumusan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945.
Hasil sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi yang mengandung landasan idealisme haruslah disahkan. Sebelum disahkan, rancangan batang tubuh UUD 1945 dibuat oleh organisasi BPUPKI.
Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden.

# data[].attributes.body
Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang. Anggota PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia, ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa tenggara
Anggota PPKI:

Prof. Mr. Dr. Soepomo.

KRT Radjiman Wedyodiningrat.

R. P. Soeroso.

Soetardjo Kartohadikoesoemo.

Kiai Abdoel Wachid Hasjim.

Ki Bagus Hadikusumo.

Otto Iskandardinata.

Abdoel Kadir.

.

# data[].attributes.body
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada 7 Agustus 1945, tepatnya setelah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan. ... Namun, pada tanggal 15 Agustus ternyata tentara sekutu Jepang menyerah dan pemerintah Jepang menyuruh Indonesia mempertahankan status quo.

# data[].attributes.body
keseluruhan naskah yang terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal II Aturan Tambahan). Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

# data[].attributes.body
Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. ... merupakan kumpulan asas-asas yang tiga materi pokok, yaitu tentang kekuasaan pemerintahan, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.