# data[].attributes.body
27 Agustus

Saracen, Penyebar Konten SARA yang Dapat Memecah Belah Bangsa, menurut saya hate speech tersebut yang diakukan oleh penyebar penyebar ini akan gampang seklai mempengaruhi orang di sosial media. karena sosial media dapat denagn cepat mempengaruhi

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Pengamat Media Sosial dari Provetic, Iwan Setiawan, menilai perbuatan sindikat penyebar ujaran kebencian atau isu SARA dan hoax seperti grup Saracen, berakibat buruk bagi keutuhan negara. Hal tersebut didasari analisa Iwan yang melihat hate speech perorangan mampu memberi dampak pada masyarakat luas, apalagi jika dilakukan terorganisir seperti Saracen.

"Saya pikir (dampak perbuatan Saracen) akan bisa mengarah ke sana (membahayakan bangsa). Karena gini, kita lihat hate speech bisa dilakukan perorangan dan impactnya luas di media sosial. Sekarang bayangin kalau itu terorganisir," kata Iwan Setiawan kepada detikcom, Minggu (27/8/2017).

Iwan mengatakan, menggiring opini melalui media sosial lebih gampang bila pendistribusian kontennya terorganisir.

"Yang mereka lakukan kan di media sosial kan bagaimana menggiring opini orang ya. Dengan konten yang terorganisir seperti itu, itu impact nya akan jauh lebih besar daripada konten (isu) yang dilemparkan perseorangan," jelas Iwan.

Iwan menduga Saracen bekerja secara profesional dalam mengolah isu SARA dan kebencian di media sosial. Salah satu contoh profesionalitas Saracen adalah mereka menggunakan target pasar dalam mendistribusikan konten-kontennya.

"Mereka kayanya tahu target market yang mereka tuju. Bahwa bahasa yang dipakai medos berbeda dengan bahasa umumnya dan mereka tahu (kontennya) untuk kelas sosial apa-apa saja. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan bahasa target market mereka agar bisa terpenetrasi dengan mudah," terang Iwan.

Iwan berpendapat, dalam kasus seperti Saracen, hal yang paling penting dalam proses penyidikan adalah mengetahui siapa penggerak mereka. "Kalau saya sendiri justru menunggu investigasi klien mereka, sebenarnya siapa, itu yang jauh lebih penting," ujar Iwan.

Terakhir Iwan mengimbau pada pihak-pihak yang mendistribusikan ujaran kebencian semacam Saracen untuk menghentikan sepak terjangnya karena dia khawatir hal tersebut akan merusak pola pikir generasi muda. Iwan menambahkan pendapatnya yaitu upaya memerangi konten hate speech dan hoax mulai terlihat tetapi kurang masif.

"Kita punya generasi muda banyak banget, jangan lah merusak mereka dengan konten-konten SARA ini. Sudah ada beberapa gerakaan di media sosial yang sudah mengedukasi (wraganet soal ujaran kebencian), tapi kurang masif. Cukup kewalahan juga menampung hoax ini," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menyebut hoax berpotensi membuat 2 negara berperang. JK memberi contoh korban hoax adalah hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Qatar.

"Ya tentu, jangankan ini, perang bisa terjadi karena hoax, yang terjadi antara Saudi dan Qatar kan hoax. Bayangkan bahayanya kalau orang main-main dengan begitu," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

JK pun mengingatkan agar publik selalu melakukan konfirmasi terhadap isu yang menyebar. "Masyarakat itulah sulitnya masyarakat tidak punya kesempatan untuk recheck, belum tentu tahu nomor ajudan saya," kata JK sambil tersenyum.

Sindikat Saracen memiliki grup di Facebook. Mereka memproduksi isu SARA yang disebar ke media sosial. Mereka juga kerap mengirim proposal kepada beberapa pihak terkait jasanya untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuasa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah.

# data[].attributes.attachment_link.title
Saracen, Penyebar Konten SARA yang Dapat Memecah Belah Bangsa

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Pengamat Media Sosial dari Provetic, Iwan Setiawan, menilai perbuatan sindikat penyebar ujaran kebencian atau isu SARA dan hoax seperti grup Saracen, berakibat buruk bagi keutuhan negara. Hal tersebut didasari analisa Iwan yang melihat hate speech perorangan mampu memberi dampak pada masyarakat luas, apalagi jika dilakukan terorganisir seperti Saracen.

# data[].attributes.headline
Putra-Putri Pendiri Bangsa Serukan Pentingnya Menjaga Persatuan

# data[].attributes.subject
Putra-Putri Pendiri Bangsa Serukan Pentingnya Menjaga Persatuan

# data[].attributes.body
14 Agustus 2017
Sejumlah putra dan putri para pendiri bangsa membuat seruan yang ditujukan pada pemerintah dan seluruh masyarakat dengan harapan semua mampu menjaga persatuan, yang ke depannya bisa membuat rakyat semakin sejahtera.

Pendapat saya mengenai berita tersebut adalah persatuan memanglah harus dibangun dengan kepercayaan dan visi bersama. untuk menaklukan sisi negatif, dna membuat negara menjadi negara yang berdaulat, jujur dan makmur

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JOMBANG - Sejumlah putra dan putri para pendiri bangsa membuat seruan yang ditujukan pada pemerintah dan seluruh masyarakat dengan harapan semua mampu menjaga persatuan, yang ke depannya bisa membuat rakyat semakin sejahtera.

"Seluruh negeri bisa memahami, menyerap ke hati. Ini seruan yang baik, tidak memihak siapapun, tapi mengajak lebih baik mengelola negeri kita, terutama tentang persatuan yang menyangkut Bhineka Tunggal Ika," kata perwakilan putra dan putri para pendiri Meutia Farida Hatta Swasono.

Meutia mengemukakan itu dalam acara pertemuan putra-putri pendiri bangsa dan tokoh lintas agama dengan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu (13/8/2017).

Ia juga mengatakan, NKRI harus bersatu. Salah satunya, karena mempunyai musuh bersama yang harus dihadapi. Musuh itu disebutnya tidak hanya konkrit, melainkan juga abstrak, misalnya, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan yang memang harus diatasi.

Untuk itu, ia juga berharap rakyat juga harus lebih sejahtera, negara harus aman, kedaulatan harus dijaga baik demi menjaga persatuan tersebut.

Meutia juga mengingatkan kembali tentang perjuangan para pendiri bangsa yang penuh dengan keikhlasan, mengorbankan jiwa raga untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Para pendiri bangsa mempunyai cita-cita bersama untuk menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

"Para pendiri bangsa telah berhasil mendirikan negara dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia," tuturnya, membaca seruan itu.

Ia juga prihatin dengan kondisi saat ini. Setelah 72 tahun merdeka, ternyata masih ditemukan beragam tantangan yang harus diatasi dengan serius, misalnya memudarnya rasa kebersamaan, gotong royong, rasa persatuan dan kesatuan bangsa, melemahnya kohesi nasional dan implementasi Bhineka Tunggal Ika, dalam kehodupan berbangsa, bernegara, serta rasa keadilan di lingkungan masyarakat.

Ia menambahkan, penjagaan yang lebh ketat juga harus dilakukan untuk melindungi aset negara berupa sumber daya alam (SDA) dan juga sumber daya manusia (SDM) yang terwujud sebagai kearifan lokal dari budaya masyarakat Indonesia yang multikultural maupun peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

"Secara keseluruhan pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia perlu menjadi fokus perhatian dari pemerintah, agar ketimpangan antara pembangunan di kawasan barat dan timur Indonesia dihilangkan karena setiap kawasan memiliki kekuatannya masing-masing yang perlu ditangani secara spesifik, berkesinambungan dan mengutamakan keadilan," paparnya, menjelaskan.

Ia berharap, dari berbagai perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indoensia selama beberapa tahun terakhir, agar Bhineka Tunggal Ika harus dirawat dan dikembangkan demi kemajuan bangsa. Selain itu, juga semakin memperkokoh kedaulatan bangsa, menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Meutia juga menyerukan agar pemerintah konsisten dalam menjalankan tugas yang diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan mendirikan negara. Pemerintah diharapkan segera memenuhi hak dasar rakyat seperti hak hidup, hak memperoleh pelayanan, pendidikan dasar, dan menengah dengan meningkatkan mutu pendidikan secara merata.

"Karakter bangsa yang sejak awal dicanangkan para pendiri negara harus diperjuangkan untuk terwujudkan secara nyata," ucapnya, menegaskan.

Ia juga menambahkan, tokoh tokoh partai politik harus mengubah orientasi meraih kekuasaan semata menjadi oritentasi melayani masyarakat. Tokoh partai politik harus memiliki jiwa kenegaraan, terutama dalam pengelolaan ekonomi nasional, keamanan nasional, dan penegakan keadilan serta kepastian huukum.

Lebih lanjut, ia menyerukan agar birokrasi pemerintah harus melakukan transformasi menjadi pelayan masyarakat yang profesional dan berintegritas.

Selain itu, media juga harus menjalankan fungsinya sebagai sarana pendidikan bangsa dan memberi informasi yang benar. Media harus mengisi jiwa rakyat dengan rasa kemanusiaan yang tinggi.

Dalam kegiatan tersebut, dihadiri sejumlah putra dan putri pendiri bangsa, di antaranya KH Sholahudin Wahid (Putra KH Wachid Hasjim), SR Handini B Maramis (Putri AA Maramis), Agustanzil Sjahroezah (Cucu Haji Agus Salim), MA Rohadi Subardjo (Putra Prof Mr Achmad Soebardjo), Muhammad Afnan Hadikusumo (Cucu Ki Bagus Hadikusumo), Nugroho Abi Kusno (Cucu Abikoesno Tjokrosoejoso), dan Meutia Farida Hatta Swasono (Putri Muh Hatta).

Acara tersebut juga dihadiri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawanwansa serta tokoh lintas agama, serta seluruh tamu undangan. Seluruh putra dan putri pendiri bangsa tersebut juga diberikan waktu untuk menyampaikan pesan kebangsaan, yang diakhiri dengan menyampaikan seruan kepada bangsa tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Khofifah Indar Parawansa juga mengatakan, Kementerian Sosial juga akan meneruskan seruan tersebut ke Presiden. Diharapkan, dengan adanya pertemuan tersebut seruan yang ingin disampaikan bisa sampai secara langsung.
(muf)

# data[].attributes.attachment_link.title
Putra-Putri Pendiri Bangsa Serukan Pentingnya Menjaga Persatuan : Okezone News

# data[].attributes.attachment_link.description
JOMBANG - Sejumlah putra dan putri para pendiri bangsa membuat seruan yang ditujukan pada pemerintah dan seluruh masyarakat dengan harapan semua mampu menjaga persatuan, yang ke depannya bisa membuat rakyat semakin sejahtera. "Seluruh negeri bisa memahami, menyerap ke hati.

# data[].attributes.headline
Wiranto: Masyarakat Adil Makmur Harus Didahului Persatuan dan Kesatuan

# data[].attributes.subject
Wiranto: Masyarakat Adil Makmur Harus Didahului Persatuan dan Kesatuan

# data[].attributes.body
26 Juli 2017

Menko Polhukam Wiranto diundang menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Koordinasi Pembekalan kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Koordinator Kopertis Perguruan Tinggi se-Indonesia dalam rangka Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi Mahasiswa Baru 2017 di Kementerian Pertahan

Menurut saya yang diberitahu oleh Wiranto mengenai Masyarakat adil makmur mengingat sejarah mengenai  pendiri bangsa kita Soekarno dan Hatta mengenai kedulatan negara, yang harusnya kita sebagai WNI mensejahterakan bangsa kita

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto diundang menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Koordinasi Pembekalan kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Koordinator Kopertis Perguruan Tinggi se-Indonesia dalam rangka Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi Mahasiswa Baru 2017 di Kementerian Pertahanan hari ini, Rabu (26/7/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Wiranto mengingatkan kembali amanat pendiri bangsa (founding fathers) Bung Karno dan Hatta dalam pembukaan UUD 1945. Sebagaimana yang tertuang pada alinea kedua yang bunyinya, "Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdakaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Saya rasa amanat ini masih relevan. Kalau kita merujuk pada kalimat tersebut dapat disampaikan bahwa pada intinya, tujuan akhir yang ingin kita capai sebagai bangsa setelah merdeka adalah masyarakat adil dan makmur," terangnya.

Wiranto menjabarkan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, harus didahului oleh persatuan dan kedaulatan. Sebaliknya kalau warga negara tercerai berai, maka keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan takkan pernah tergapai.

Ia menyayangkan kata persatuan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut mantan ajudan Presiden ke-2 RI Soeharto itu, orang yang mau bersatu harus paham dulu bahwa yang namanya perbedaan itu rahmatan lilalamin (berkah bagi alam semesta).

"Beragam agama, suku, etnis dan sebagainya itu sesuatu yang given (dianugerahkan-red) dari Allah SWT. Kata persatuan juga mengadung pengertian kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bersama," sambungnya.

Selanjutnya, orang yang mau bersatu seharusnya tidak mempersalahkan lagi kuantitas, mayoritas dan minoritas. Akan tetapi, orang yang cinta persatuan cirinya adalah lebih mementingkan kontribusi yang disumbangkan untuk menjaga persatuan itu.

"Lalu kedaulatan, adalah kita bebas menentukan nasib sendiri. Kekuasaan tertinggi adalah rakyat, yang mewakilkan kekuasaannya kepada lembaga pemerintah melalui proses demokrasi yang berlandaskan hukum yang disepakati bersama," lanjut dia.

Wiranto berkeyakinan, kedaulatan juga mengandung arti bahwa warga negara seyogianya berjuang agar bangsa ini diakui sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

"Tapi jangan kita merasa masyarakat internasional, sehingga lupa membumi, terkikis rasa nasionalismenya," katanya prihatin melihat generasi muda sekarang yang lebih bangga menjadi bagian dari komunitas internasional, dan mengabaikan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

Di sisi lain, dia mengamini kalau dua modal itu, persatuan dan kedaulatan dipegang teguh. Indonesia bisa menghadapi tantangan apa pun yang menghadang. Sebab semua akan bersatu mengantisipasi dan mengatasinya atas dasar rasa memiliki dan cinta Tanah Air.
(fzy)

# data[].attributes.attachment_link.title
Wiranto: Masyarakat Adil Makmur Harus Didahului Persatuan dan Kesatuan : Okezone News

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto diundang menjadi salah satu pembicara dalam Rapat Koordinasi Pembekalan kepada Rektor/Ketua/Direktur dan Koordinator Kopertis Perguruan Tinggi se-Indonesia dalam rangka Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) bagi Mahasiswa Baru 2017 di Kementerian Pertahanan hari ini, Rabu (26/7/2017). Dalam kesempatan tersebut, Wiranto mengingatkan kembali amanat pendiri bangsa (founding fathers) Bung Karno dan Hatta dalam pembukaan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
JK Ingatkan Semua Pihak Jaga Persatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
JK Ingatkan Semua Pihak Jaga Persatuan Bangsa

# data[].attributes.body
13 Juni 2017
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar buka puasa bersama (bukber) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI). Dalam sambutannya, JK mengingatkan para anggota KAHMI untuk membimbing generasi muda untuk memikirkan masa depan bangsa.

Menurut saya, kita sebagai WNI harus bisa belajar yang benyak, dan terutama tidak hanya mendengar dari 1 situasi juga, justru kita harus melihat dari sisi manapun, karena banyak islam yang saling mengebom, maka dari itu kita harus pintar pintar.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar buka puasa bersama (bukber) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI). Dalam sambutannya, JK mengingatkan para anggota KAHMI untuk membimbing generasi muda untuk memikirkan masa depan bangsa.

"Disamping selalu berkumpul, kita juga harus bicara apa yang harus dilakukan untuk bangsa. Karena tugas kita ialah membimbing yang muda-muda," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

(Baca juga: Buka Puasa Bersama KAHMI, JK Ingatkan Menjaga Persatuan Bangsa)

Selain itu, ia juga memaparkan, situasi politik di negara-negara Islam yang penuh konflik dan peperangan. Beruntung, hal tersebut tidak terjadi di Indonesia.

"Pada saat ini Islam di dunia mengalami banyak cobaan saling membunuh satu sama lain, saling mengebom, kita bersyukur disini tidak," lanjut dia.

"Dalam hikmah ini marilah kita semua berdoa dan bersyukur untuk bangsa ini," tukas JK.

Ikut hadir dalam acara ini, mantan Ketua DPR Akbar Tanjung, Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada dan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
(fmi)

# data[].attributes.attachment_link.title
JK Ingatkan Semua Pihak Jaga Persatuan Bangsa : Okezone News

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar buka puasa bersama (bukber) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI). Dalam sambutannya, JK mengingatkan para anggota KAHMI untuk membimbing generasi muda untuk memikirkan masa depan bangsa. "Disamping selalu berkumpul, kita juga harus bicara apa yang harus dilakukan untuk bangsa.

# data[].attributes.headline
Terima Pegiat Medsos di Istana, Johan Budi: Presiden Jokowi Mengajak untuk Jaga Persatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
Terima Pegiat Medsos di Istana, Johan Budi: Presiden Jokowi Mengajak untuk Jaga Persatuan Bangsa

# data[].attributes.body
24 Agustus 2017
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan puluhan pegiat medsos digunakan untuk meningatkan kalangan anak muda menggunakan jejaring sosial secara santun.

Menurut saya, kita selaku pengguna medsos, dimanapun terutama di kolom komentar, harus bisa memberikan komentar yang kritik, bukan sebuah ejekan, apalagi sumber adu mulut

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan puluhan pegiat medsos digunakan untuk meningatkan kalangan anak muda menggunakan jejaring sosial secara santun.

Menurut Johan, Kepala Negara mengajak para penggiat medsos untuk menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada generasi muda lewat medsos.

"(Presiden Jokowi) juga mengajak pegiat medsos untuk selalu menyampaikan apa yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau soal hoax di medsos kan sudah pernah diingatkan Presiden, yaitu agar menggunakan medsos secara santun, tidak saling menghina dan menghujat, tidak menyampaikan fitnah-fitnah karena kita itu bersaudara terutama kepada kaum muda," kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Johan Budi ‎menambahkan, Presiden Jokowi telah mengimbau agar penggunaan medsos dilakukan secara santun dan tidak menyebarkan fitnah dan hoax lewat dunia maya. Sebab, informasi hoax akan menyebabkan saling hujat antar-anak bangsa Indonesia.

"‎Sementara kalau Polri ini kan menjalankan tugas. Kalau ada yang melanggar aturan, UU dilangar. Termasuk yang berkaitan dengan istilahnya penyebar hoax. Kalau isinya ujaran kebencian dan fitnah-fitnah kan tentu ada UU yang ditabrak," tambahnya.

Presiden Jokowi telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan penggiat medsos dan selalu mengingatkan generasi muda untuk menggunakan medsos secara santun. Johan Budi menuturkan, bahwa dalam pertemuan tersebut sama sekali tidak membahas ‎urusan politik di Indonesia.

"Tidak terkait dnegan itu (membahas politik). Juga mengajak pegiat medsos untuk selalu menyampaikan apa yang mengikat persatuan dan kesatuan bangsa," pungkasnya.
(aky)

# data[].attributes.attachment_link.title
Terima Pegiat Medsos di Istana, Johan Budi: Presiden Jokowi Mengajak untuk Jaga Persatuan Bangsa : Okezone News

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan puluhan pegiat medsos digunakan untuk meningatkan kalangan anak muda menggunakan jejaring sosial secara santun. Menurut Johan, Kepala Negara mengajak para penggiat medsos untuk menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada generasi muda lewat medsos.

# data[].attributes.headline
Ketua MPR: Perseteruan Jauhkan Bangsa dari Kemajuan

# data[].attributes.subject
Ketua MPR: Perseteruan Jauhkan Bangsa dari Kemajuan

# data[].attributes.body
19 September 2017
Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut perseteruan menjauhkan bangsa dari kemajuan. Dia mengingatkan saat zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia khususnya umat Islam, diadu domba, sedangkan pihak penjajah mengambil sumber daya alam Indonesia.

Menurut saya, kita harusnya saling membantu, dan saling fokus menuntut ilmu, bukanya saling menjatuuhkan, menjelek jelekan agama, budaya, orang lain. Justru kalau hanya masalah kecil, apalagi kalau kita di adu domba bisa membuat 1 negara makin hancur.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut perseteruan menjauhkan bangsa dari kemajuan. Dia mengingatkan saat zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia khususnya umat Islam, diadu domba, sedangkan pihak penjajah mengambil sumber daya alam Indonesia.

"Emas diambil, batubara diambil, nikel diambil. Umat Islam, rakyat kita, biar miskin disuruh berkelahi terus," katanya dalam acara sosialisasi empat pilar di Madura, Senin (18/9/2017).

Dirinya juga meminta masyarakat menghindari dan menghentikan perseteruan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena hal tersebut hanya membuat mereka melupakan upaya-upaya membangun bangsa.

"Hentikan persaingan, perbedaan. Kalau kita ribut terus, kita lupa menuntut ilmu, lupa mengembangkan ekonomi, lupa membangun bangsa," ujarnya.

Di hadapan ratusan warga NU, Zulkifli juga meminta seluruh umat Islam untuk dapat hidup saling menghormati dan menghargai antarsesama umat beragama.

Warga NU yang hadir dalam sosialisasi empat pilar tersebut, mengapresiasi langkah pimpinan MPR berkeliling Indonesia menyosialisasikan nilai-nilai ideologi kebangsaan.

"Sudah bertahun-tahun, baru kali ini Desa Juluk didatangi pimpinan MPR. Sosialisasi seperti ini penting untuk mengingatkan umat, khususnya warga NU, di desa kami, untuk terus menjaga kedamaian," kata Riyanto, salah satu warga NU di Desa Juluk.

Hal serupa diutarakan warga NU lainnya di Desa Juluk, Katurohman.

Ia menilai sosialisasi empat pilar perlu untuk terus dilakukan di desa-desa kecil yang selama ini jarang didatangi petinggi negeri. (feb)
(amr)

# data[].attributes.attachment_link.title
Ketua MPR: Perseteruan Jauhkan Bangsa dari Kemajuan : Okezone News

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut perseteruan menjauhkan bangsa dari kemajuan. Dia mengingatkan saat zaman penjajahan Belanda, rakyat Indonesia khususnya umat Islam, diadu domba, sedangkan pihak penjajah mengambil sumber daya alam Indonesia. "Emas diambil, batubara diambil, nikel diambil. Umat Islam, rakyat kita, biar miskin disuruh berkelahi terus," katanya dalam acara sosialisasi empat pilar di Madura, Senin (18/9/2017).

# data[].attributes.headline
Merajut Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Penghujung 2017

# data[].attributes.subject
Merajut Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Penghujung 2017

# data[].attributes.body
31 Desember 2017
Di tahun 2017 bangsa ini telah mengalami berbagai tempaan yang menguji seberapa kah kuatnya dasar negara yang ditanamkan sejak beratus-ratus beribu-ribu tahun lamanya oleh para pendahulu bangsa ini yang kembali digali, kemudian dibentuk dalam satu kesatuan sebagai pandangan, filosofi serta dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita kenal dengan "PANCASILA".

Menurut saya, dari artikel ini menunjukan bahwa Bangsa Indonesia sudah berulang kali ditempa ujianya, dengan adanya demmokrasi, dan lain lain yang bisa membuat pecah Indonesia, tapi Karena PANCASILA, masih dapat memperkuat Indonesia, terutama pada pilkada 2019 ini

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa.

Tak ada yang dapat ditawar atau menawarkan untuk dijual ketika kita telah berbicara persatuan dan kesatuan mengingat negara ini ada atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.

Yang terbentuk atas dasar kesadaran, kesamaan rasa senasib sepenanggungan dalam masa-masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan yang berdaulat, berdiri diatas tanahnya sendiri.

Di tahun 2017 bangsa ini telah mengalami berbagai tempaan yang menguji seberapa kah kuatnya dasar negara yang ditanamkan sejak beratus-ratus beribu-ribu tahun lamanya oleh para pendahulu bangsa ini yang kembali digali, kemudian dibentuk dalam satu kesatuan sebagai pandangan, filosofi serta dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita kenal dengan " PANCASILA".

Dalam dua tahun kedepan bangsa ini akan kembali mengalami tempaan serta ujian, seberapa kuatkah dasar negara kita, seberapa kuatkah rantai kebinekaan mampu kita jalin dan seberapa kokoh kah tiang-tiang bangsa ini dalam menjaga keutuhan bangsa. Sebab ditahun 2018-2019 bangsa ini akan memasuki event besar pesta demokrasi yakni PILKADA serentak pada tahun 2018 dan PILPRES pada tahun 2019.

Berbagai isu-isu yang berbau serta bernada sara seringkali digelontorkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan baik individu maupun kelompok, dan yang terakhir ialah PILKADA Jakarta dimana isu berbau sara banyak terjadi menjelang pemilu, dan yang banyak menyita pandangan khalayak umum ialah kasus Basuki Cahya P, Buniyani dan lainnya. Serta bersamaan dengan itu banyak terjadi aksi-aksi besar-besaran yang dilakukan oleh suatu kelompok agama yang menuntut Basuki Cahya P untuk dipenjarakan karena kasus penistaan agama.

Memang jika dipandang dari sisi demokrasi dan undangu-undang aksi tersebut adalah merupakan suatu kemajuan demokrasi didalam diri bangsa ini akan tetapi adalah suatu kemunduran moralitas manakala penyampaian pendapat dimuka umum menggunakan bahasa yang dapat menimbulkan emosional, kebencian serta tidak layak untuk diperdengarkan dimuka umum. Dan bukan tidak mungkin manakala pelajaran yang amat sangat berharga pada PILKADA Jakarta tak mampu di jadikan sebagai pengalaman kedepannya.

Restorasi bangsa menjadi suatu hal yang sangat urgensi kedepannya dimana dipenghujung tahun ini bangsa ini memiliki beberapa pilihan yakni menjadi bangsa yang mudah meledak karena isu-isu sara atau bangsa yang kokoh terhadap isu-isu sara, menjalin persatuan dan toleransi kembali atau malah menghindari persatuan itu sendiri dalam kehidupan Indonesia yang beranekaragam.

Akan tetapi yang pasti ialah perlunya merajut kembali nusantara dengan moralitas-moralitas, filosofi, pandangan-pandangan kenusantaraannya dengan berbagai nilai-nilai luhur didalamnya, merajut kembali rasa kesamaan nasib sepenanggungan seperti tahun 1928, merajut kembali rasa saling memiliki tanah air, menghadirkan kembali kebudayaan dan nilai-nilai luhur ditengah-tengah bangsa ini khususnya dari lembaga dibawah pemerintah dari bawah hingga keatas, mengembalikan pandangan bahwa sejarah adalah amat sangat berharga bagi kehidupan mendatang.

Meminjam kata-kata Ir. Soekarno "Jangan sekali-kali melupakan sejarah" dan "bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya" disini rasanya seorang Bung Karno telah memandang bahwa posisi sejarah adalah sangat penting bagi suatu bangsa, sebab sejarah nyatanya mampu mengembalikan sikap patriotisme, semangat perjuangan, nasionalisme serta sebagai suatu pertimbangan yang waskita dalam melangkah serta mengambil sikap dan keputusan kedepannya, dan menghargai jasa para pahlawannya adalah wujud dari sebuah bangsa yang benar-benar besar bangsa yang benar-benar menghargai jasa para pejuang adapun penghargaan tersebut jika saya boleh berpendapat ialah berjuang memberikan sesuatu kepada negara ini dengan cara sesuai dengan kemampuan, bidang serta yang lainnya.

Mari merajut kembali nusantar, merajut kembali kebinekaan, merajut kembali moralitas bangsa dipenghujung tahun ini, jadikanlah pembelajaran di penghujung tahun 2017 untuk ke depan dan dapat mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa ini.

Salam,

Kendal, 31 Desember 2017.

R. Adin Fadzkurrahman

# data[].attributes.attachment_link.title
Merajut Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Penghujung 2017

# data[].attributes.attachment_link.description
Merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Tak ada yang dapat ditawar atau menawarkan untuk dijual ketika kita telah berbicara persatuan dan kesatuan mengingat negara ini ada atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang terbentuk atas dasar kesadaran, kesamaan rasa senasib sepenanggungan dalam masa-masa perjuangan untuk mencapai kemerdekaan yang berdaulat, berdiri diatas tanahnya sendiri.

# data[].attributes.headline
Mensos Serukan Organisasi Wanita Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
Mensos Serukan Organisasi Wanita Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.body
2 Juni 2017
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyerukan kepada seluruh organisasi wanita untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Khofifah dihadapan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Jakarta, Kamis (1/6) menyusul munculnya paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan berusaha memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut pandangan saya, karena banyak masyarakt Indonesia membawa kehancuran terus menerus, maka dari itu karena adanay Gesekan sosial yang intoleransi, kaum perempuan harus juga mengambil bagian unutk membela dan memperjuangkan Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.title
Mensos Serukan Organisasi Wanita Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Kementerian Sosial RI

# data[].attributes.attachment_link.description
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga meminta agar Kowani tidak melupakan maksud dan tujuan dibentuknya Kowani di tahun 1928 silam. Menurutnya, urgensi berdirinya Kowani tidak lain umtuk menggalang persatuan dan kesatuan serta membangun kesadaran berbangsa antara organisasi wanita Indonesia yang pada waktu itu masih bergerak sendiri-sendiri. (*)

# data[].attributes.headline
Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Program ADEM  

# data[].attributes.subject
Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Program ADEM  

# data[].attributes.body
16 Juli 2017

Selain bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua dan Papua Barat serta wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), salah satu misi Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melalui program ini diharapkan terjadi persenyawaan budaya melihat keragaman yang dimiliki mereka dengan masyarakat di perantauannya.

Menurut saya, dengan adanya program ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah) ini dapat membantu banyak sekali anak anak remaja yang kekurangan, dan yang terutama tertinggal, dengan ini kita bisa memberikan pembelajaran ke mereka agar mereka bisa dengan layak mendapatkan pengetahuan yang sederajat, tidak hanya itu kementrian pendidikan dan kebudayaan juga memberikan sifat dan budi pekerti yang baik, sehiingga tidak terjadi peerpecahan antar budaya

# data[].attributes.attachment_link.title
Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Melalui Program ADEM

# data[].attributes.attachment_link.description
Selain bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Papua dan Papua Barat serta wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), salah satu misi Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melalui program ini diharapkan terjadi persenyawaan budaya melihat keragaman yang dimiliki mereka dengan masyarakat di perantauannya.

# data[].attributes.headline
Anies: Lawan Upaya Pemecah Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
Anies: Lawan Upaya Pemecah Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.body
30/10/2017
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat. Anies menjadi inspektur upacara

Menurut pandangan saya, Anies bertujuan untuk membuat rakyat rakyat Indonesia menjadi maju lagi, karena teringat kata presiden pertama Soekarno "jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda"
dengan kata katanya tsb dia menginginkan agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan pembelajaran agar kangan terhalang karena jarak. Dan menurut SAYA sendiri(Harry), memang yang dikatakan oleh Anies itu ada benarnya, jadilah api pemuda, akan tetapi jika kita lihat dari Aniesnya sendiri apakah bisa setara dengan janji janji yang dia berikan? mungkin omongan hanyalah omongan

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat. Anies menjadi inspektur upacara.

Pantauan di lokasi, Senin (30/10/2017) Anies berdiri tegap di bawah tenda berpanggung berukuran sekitar 6x6 meter yang disiapkan. Ia mengenakan pakaian dinas batik dengan peci hitam.

Peserta upacara merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta. Dalam upacara Anies membacakan pidato Menteri Pemuda dan Olaharaga (Menpora) Imam Nahrawi yang khusus dibuat untuk upacara kali ini.

Pidato yang Anies bacakan berisi tentang refleksi perjuangan para pemuda Indonesia terdahulu hingga melahirkan Sumpah Pemuda.

"Pernahkah kita membayangkan bagaimana seorang Mohammad Yamin dari Sawah Lunto bisa bertemu dengan Johannes Leimena dari Ambon? Pernahkah kita membayangkan seorang Katjasungkana dari Madura bisa bertemu dengan Lefrand Senduk? Bukan hanya bertemu tapi mereka juga berdiskusi bertukar pikiran mematangkan gagasan hingga akhirnya bersepakat mengikat diri dalam komitmen ke-Indonesiaan," ujar Anies.

"Padahal, jarak antara Sawah Lunto dan Ambon, lebih dari 4 ribu km. Hampir sama dengan jarak kota Jakarta ke Sanghai, China. Sarana transportasi saat itu masih menggunakan laut, butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa sampai ke kota mereka," tambahnya.

Anies juga menyinggung pidato Presiden Indonesia pertama Sukarno yang menekankan bahwa perjuangan harus terus dilakukan meski bangsa ini sudah merdeka.

"Dalam kesempatan Presiden Soekarno pernah menyampaikan, 'jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah api Sumpah Pemuda'. Kalau sekadar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa dan satu Tanah Air. Tapi itu bukan tujuan akhir," papar Anies.

"Api Sumpah Pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan. Kita harus melawan upaya pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah saatnya kita melangkah, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tegas Anies.

# data[].attributes.attachment_link.title
Anies: Lawan Upaya Pemecah Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat. Anies menjadi inspektur upacara. Pantauan di lokasi, Senin (30/10/2017) Anies berdiri tegap di bawah tenda berpanggung berukuran sekitar 6x6 meter yang disiapkan. Ia mengenakan pakaian dinas batik dengan peci hitam.

# data[].attributes.headline
Restorasi Sosial Kembalikan Jati Diri Bangsa

# data[].attributes.subject
Restorasi Sosial Kembalikan Jati Diri Bangsa

# data[].attributes.body
Lunturnya nilai-nilai sosial di masyarakat dikhawatirkan dapat menjadi pemicu hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi restorasi sosial melalui potensi sumber kesejahteraan sosial tenaga pendidik dan masyarakat.

menurut saya dari artikel ini adalah,  dinas sosial bertujuan yang berinisiatif tsb, memerlukan tambahan kekuatan

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Lunturnya nilai-nilai sosial di masyarakat dikhawatirkan dapat menjadi pemicu hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi restorasi sosial melalui potensi sumber kesejahteraan sosial tenaga pendidik dan masyarakat.

Hal ini dilakukan untuk menjaga nilai-nilai jati diri bangsa agar nilai sosial di masyarakat semakin kuat.Kepala Dinsos Provinsi Bengkulu, Dr H Iskandar ZO SH MSi menyampaikan, restorasi sosial dewasa ini sangat penting untuk mengembalikan jati diri bangsa. Terlebih di tengah tren globalisasi informasi yang terjadi, restorasi sosial berperan penting dalam mengembalikan dan menjaga jati diri bangsa.

"Restorasi sosial memiliki tujuan untuk mengembalikan nilai-nilai luhur jati diri bangsa yang dikhawatirkan saat ini bisa memudar. Ini sangat penting, terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa," kata Iskandar dalam sosialisasi pelaksanaan restorasi sosial melalui potensi sumber kesejahteraan sosial tenaga pendidik dan masyarakatdi Madeline Hotel II, Kamis (11/4).

Ia berharap restorasi sosial ini bisa memulihkan dan mengembalikan posisi yang ideal dari jati diri bangsa tersebut. Karena hal tersebut sesuasi dengan amanah Presiden Joko Widodo dalam nawacita nomor 9 yaitu restorasi sosial.

Selain itu, restorasi sosial juga terdapat dalam Permensos Nomor 22 Tahun 2017. "Kita bicara tentang restorasi sosial itu ibaratnya kalau komputer itu tiap hari pasti kita harus restart, sama seperti manusia, mereka juga harus di restart sehingga nilai-nilai yang ada di masyarakat yang merusak jati diri bangsa harus di restorasi sosial," tutur Iskandar.

Untuk melakukan restorasi sosial tersebut, pihaknya menggandeng tenaga pendidik, Kodim, Korem dan mahasiswa agar dapat menyampaikan hal baik ke masyarakat. Sehingga berbagai nilai-nilai yang dapat merusak bangsa bisa di tangkal sejak dini."Kita menggandeng banyak pihak untuk melakukan restorasi sosila supaya mereka mengemban dan menyampaikan kepada masyarakat," harap Iskandar.

Ia menuturkan, setidaknya ada lima poin jati diri bangsa yang akan dijaga melalui restorasi sosial. Yakni merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ia berharap kegiatan ini menjadi awal tumbuhnya sinergitas antar lini masyarakat dan pemerintah untuk menjaga kedaulatan jati diri bangsa. Kedepan, pihaknya akan terus mengupayakan ada tindak lanjut yang sifatnya berkelanjutan.

"Harapan kita ke depan tentu bisa berkelanjutan. Sehingga ada upaya untuk memperkuat jati diri bangsa," tutupnya.
Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Prof Rohimin mengatakan restorasi sosial menjadi hal yang sangat penting yang harus terus dilakukan ke masyarakat. Sehingga berbagai isu pemecah belah persatuan dan kesatuan bisa dicegah sejak dini. "Kalau restorasi sosial dilakukan maka negara ini akan kuat, kita harus mengingat jati diri bangsa ini, terbangun dari sikap yang peduli terhadap sesama," tutupnya.(999/yt)

# data[].attributes.attachment_link.title
Restorasi Sosial Kembalikan Jati Diri Bangsa | Terkini! Seputar Kota

# data[].attributes.attachment_link.description
BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Lunturnya nilai-nilai sosial di masyarakat dikhawatirkan dapat menjadi pemicu hancurnya persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi restorasi sosial melalui potensi sumber kesejahteraan sosial tenaga pendidik dan masyarakat.

# data[].attributes.headline
Bom di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat

# data[].attributes.subject
Bom di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat

# data[].attributes.body
14 Januari 2016

Serangan penembakan dan bom di daerah Sarinah yang dilakukan  oleh kelompok ekstremis.

Menurut saya, pengaruh kelompok ekstrimis ini harus dibasmi untuk mencegah peristiwa ini terjadi lagi.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Kronologi peristiwa teror bom di kawasan sekitar Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016), sempat berbeda-beda versi.

Namun, hasil rekaman CCTV di sejumlah gedung yang diteliti aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjelaskan runtutannya, bahkan dari detik ke detik.

"Kami sampaikan review kejadian saat ledakan menit per menit, detik per detik. Kami baru saja dengan tim menyaksikan rekaman CCTV sehingga nanti tidak ada timbul isu-isu lain di luar itu. Semuanya berdasarkan CCTV. Nanti itu bisa dicek kebenarannya. Namun, CCTV belum bisa dikeluarkan ke umum," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (16/1/2016).

Anton menjelaskan, teror di sekitar pusat perbelanjaan Sarinah itu diawali dengan dua ledakan awal pada waktu yang hampir bersamaan, yakni di dalam gerai Starbucks dan pos polisi di depan Gedung Sarinah.

Kemudian, dilanjutkan tembak-menembak antara pelaku dan petugas selama 11 menit dan disertai empat ledakan susulan.

Berikut kronologi kejadian berdasarkan CCTV:

10.39.29: Ledakan pertama terjadi di gerai Starbucks.

10.39.40: Selang 11 detik kemudian terjadi ledakan kedua di Pospol Lantas di depan Gedung Sarinah dan ada orang-orang berlarian.

10.40.40: Antara 1 sampai 2 menit setelah ledakan, empat polisi lalu lintas datang ke Pospol dan disusul kemudian empat polisi lalu lintas lainnya.

Kedelapan polisi lalu lintas tersebut tidak menyadari bahwa yang meledak awalnya di gerai Starbucks Coffee karena informasi via handy talkie (HT) mereka adalah di pos polisi sehingga yang dituju dan diamankan adalah pos polisi.

10.44.00: Jalan MH Thamrin pada kedua arah ditutup petugas.

10.48.00: Empat menit kemudian ada dua orang dengan membawa ransel muncul dari arah Starbucks Coffee atau dari kerumunan massa. Di depan kedua orang itu ada dua polisi di jalan. Kedua pelaku diduga Afif alias Sunakim dan Muhamad Ali.

Afif berjalan dari arah tiang listrik depan Starbucks Coffee ke tengah berjalan ke arah dua polisi di jalan dan langsung menembak kedua polisi tersebut.

Seorang pelaku lainnya berlari ke area dalam Starbucks Coffee dan menembak dua orang warga negara asing, yaitu Amer Quali Tahar (WN Kanada) dan Yohanes Antonius Maria.

10.58.00: Sejumlah polisi berdatangan dan mendekati area depan dan samping Starbucks Coffee. Terjadi empat ledakan susulan dan aksi baku tembak selama 11 menit antara sejumlah polisi dan pelaku.

Mulanya, pelaku melemparkan bom ke seorang polisi yang mendekat ke depan Starbucks Coffee. Lemparan kedua diarahkan pelaku ke mobil milik Kabag Operasional Polres Jakarta Pusat yang baru merapat ke lokasi.

Aksi baku tembak selama 11 menit antara pelaku yang bersembunyi di halaman parkir dan tepi kaca Starbucks Coffee dengan sejumlah polisi di luar Starbucks Coffee.

Terjadi dua ledakan susulan pada detik-detik terakhir. Seorang pelaku berupaya kembali melemparkan bom ke arah polisi, tetapi gagal karena lebih dulu terkena tembakan dari polisi.

Seorang pelaku lainnya juga berupaya melakukan hal yang sama, tetapi lebih dulu terkena tembakan polisi. Dengan begitu, kedua bom tersebut meledak di tangan kedua pelaku. ( Abdul Qodir)

# data[].attributes.attachment_link.title
Ini Kronologi Teror Bom Jakarta dari Detik ke Detik

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Kronologi peristiwa teror bom di kawasan sekitar Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016), sempat berbeda-beda versi. Namun, hasil rekaman CCTV di sejumlah gedung yang diteliti aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjelaskan runtutannya, bahkan dari detik ke detik. "Kami sampaikan review kejadian saat ledakan menit per menit, detik per detik.

# data[].attributes.headline
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menegaskan kelompok LGBT tidak boleh masuk kampus

# data[].attributes.subject
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menegaskan kelompok LGBT tidak boleh masuk kampus

# data[].attributes.body
24 Januari 2016

LGBT ini tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia. Saya melarang. Indonesia ini tata nilainya menjaga kesusilaan," kata Nasir.

Menurut saya, hal ini tidak sesuai dengan UUD 1945 Amandemen ke II yaitu dalam Pasal 28 E ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Menristek Dikti M Nasir (Foto: Rengga Sancaya/detikFoto)

Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir menegaskan, kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) tidak boleh masuk kampus. Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

"LGBT ini tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia. Saya melarang. Indonesia ini tata nilainya menjaga kesusilaan," kata Nasir saat dihubungi detikcom lewat telepon, Minggu (24/1/2015) pagi.

Nasir berkomentar menanggapi keberadaan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) di kampus Universitas Indonesia (UI) yang menawarkan konseling bagi kelompok LGBT. Dia menegaskan LGBT tak boleh masuk di kampus-kampus.

"Saya melarang di semua perguruan tinggi di Indonesia yang berada di bawah Kemenristek Dikti," tegasnya.

Baca juga: Support Group untuk LGBT di UI: Kami Tak Mendorong dan Menyembuhkan Orang dari Gay

Dijelaskan Nasir, dirinya telah menghubungi Rektor UI ketika keberadaan SGRC di kampus tersebut ramai diperbincangkan. "Ternyata mereka (UI) pun melarang dan menyebut itu enggak ada izinnya," ucapnya.

Pihak UI telah menegaskan bahwa SGRC yang memberikan konseling bagi LGBT ini bukan merupakan bagian dari UI. Pusat studi itu tidak pernah mengajukan izin kepada pihak yang berwenang di UI.

Kepala Humas dan KIP UI, Rifelly Dewi Astuti. mengatakan UI sudah mengeluarkan pernyataan resmi tentang aktivitas kelompok SGRC. Dia menyebut, para pengurus SGRC akan dimintai keterangan oleh pihak rektorat terkait kegiatan mereka yang mengatasnamakan UI dan mencantumkan lambang makara di logo mereka.

"Sedang dipanggil sama Direktur Kemahasiswaan. Ini kan harus disikapi dengan bijak, dibahas dengan musyarawah dan dicari titik temunya," ucap Rifelly kepada detikcom, Kamis (21/1) lalu.

Berikut pernyataan lengkap dari UI terkait aktivitas kelompok SGRC:

Sehubungan dengan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri sebagai SGRC (Support Group and Resource Center On Sexuality Studies), Kantor Humas dan KIP Universitas Indonesia (UI) meluruskan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan kegiatannya, SGRC tidak pernah mengajukan izin kepada pimpinan Fakultas maupun UI ataupun pihak berwenang lainnya di dalam kampus UI.
2. UI tidak bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh SGRC
3. SGRC tidak memiliki izin resmi sebagai Pusat Studi/Unit Kegiatan Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Fakultas maupun UI
4. Untuk itu, dengan tegas UI menyatakan SGRC tidak berhak menggunakan nama dan logo UI pada segala bentuk aktivitasnya.

Demikian hal ini kami sampaikan agar dapat menjadi imbauan bagi SGRC pada khususnya dan seluruh civitas akademika UI.

Dalam websitenya di sgrcui.wordpress.com, SGRC memang mencantumkan nama UI di belakang nama organisasinya sehingga menjadi SGRC UI. Dalam logo SGCR juga mencantumkan logo makara UI. Di situs blog tersebut, SGRC menyebut sebagai organisasi mahasiswa di UI yang bergerak pada bidang kajian pemikiran. Organisasi yang berdiri sejak 17 Mei 2014 ini mengupayakan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai permasalahan gender dan seksualitas melalui diskusi. Ada juga arisan bulanan antara sesama anggota yang membahas berbagai kajian seputar seksual, sampai mengadakan berbagai seminar tentang seksualitas.
(hri/hri)

# data[].attributes.attachment_link.title
Menristek: Saya Larang LGBT di Semua Kampus, Itu Tak Sesuai Nilai Kesusilaan!

# data[].attributes.attachment_link.description
Menristek Dikti M Nasir (Foto: Rengga Sancaya/detikFoto) Jakarta - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir menegaskan, kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) tidak boleh masuk kampus. Menurutnya hal itu tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. "LGBT ini tidak sesuai dengan tataran nilai dan kesusilaan bangsa Indonesia. Saya melarang.

# data[].attributes.headline
Jemaat Ahmadiyah Subang Dilarang Beraktivitas

# data[].attributes.subject
Jemaat Ahmadiyah Subang Dilarang Beraktivitas

# data[].attributes.body
24 Maret 2016

Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dilarang beraktivitas keagamaan dan beribadah. Lantaran mereka disebut sesat.

Menurut saya, hal ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa sepenuhnya menghargai perbedaan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) protes

Suara.com - Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dilarang beraktivitas keagamaan dan beribadah. Lantaran mereka disebut sesat.

Pelarangan itu ditetapkan 29 Januari 2016 dalam surat keputusan Camat Subang, Tatang Supriyatna dengan nomor surat No: 450.1/35/Tib. Isinya Larangan Aktivitas Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kecamatan Subang.

Dalam surat yang didapatkan suara.com, pelarangan itu didasarkan oleh 6 alasan. Di antaranya Keputusan Kejaksaan Negeri Subang tahun 1976 soal pelarangan kegiatan Ahmadiyah, fatwah MUI tahun 2005 soal pelarangan Ahmadiyah, peraturan Gubernur Jawa Barat tahun 2011, dan hasil rapat koordinasi forum komunikasi ulama dan umaro tingkat Kecamatan Subang.

Menanggapi keputusan itu, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) protes. Juru Bicara JAI, Yendra Budiana mengatakan surat pelarangan kegiatan Jemaat Ahmadiyah di wilayah Subang oleh Camat Subang tidak sah.

Sejak tahun 2015, Masjid Jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang pun dipersoalkan. Lurah setempat, Ika Koswara menengarai masjid Baitul Masrur tidak mempunyai izin mendirikan bangunan.

Sementara masjid seluas 231 meter persegi itu sudah mengantungi surat izin mendirikan bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Subang sejak 27 April 2004.

"Sejalan dengan hal tersebut maka adalah hak JAI subang untuk menjalankan ibadah dan kegiatannya baik di mesjid atau di manapun sejauh tidak bertentangan dengan hukum," kata dia dalam pernyataannya, Kamis (24/3/2016).

Yendra meminta pemerintah pusat turun tangan menyikapi pelarangan itu. Selain itu Yendra meminta Kepala Kepolisian Indonesia, Badrodin Haiti memastikan jemaat Ahmadiyah di Subang tidak mendapatkan intimidasi dan gangguan dari pihak manapun.

"Meminta pemerintah pusat memonitor memastikan pemerintah daerah menjalankan kewajibannya serta selaras dengan program Nawacita Presiden Jokowi bahwa negara kembali hadir memberi rasa aman untuk seluruh warganya dan memperteguh kebhinekaan dengan memberi ruang-ruang dialog antar warga," kata dia.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia berdiri di Indonesia sebagai organisasi keagamaan yang berbadan hukum sejak tahun 1953. Mereka mengantungi SK Menteri Kehakiman RI No: JA 5/23/13 tanggal 13 Maret 1953.

# data[].attributes.attachment_link.title
Jemaat Ahmadiyah Subang Dilarang Beraktivitas

# data[].attributes.attachment_link.description
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) protes Suara.com - Jemaat Ahmadiyah di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang dilarang beraktivitas keagamaan dan beribadah. Lantaran mereka disebut sesat. Pelarangan itu ditetapkan 29 Januari 2016 dalam surat keputusan Camat Subang, Tatang Supriyatna dengan nomor surat No: 450.1/35/Tib. Isinya Larangan Aktivitas Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Wilayah Kecamatan Subang.

# data[].attributes.headline
Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM

# data[].attributes.subject
Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM

# data[].attributes.body
22 April 2016

Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas), Boas Tumangger dan tokoh masyarakat muslim Kecamatan Suro, Ramli Manik mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam kesempatan itu mereka mengadukan persoalan mengenai kebebasan beragama dan beribadah di Aceh Singkil.

Menurut saya, sangat terpuji tindakan yang dilakukan Forcidas untuk menciptakan lingkungan yang bebas beragama di daerah Aceh Singkil.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas), Boas Tumangger dan tokoh masyarakat muslim Kecamatan Suro, Ramli Manik, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (22/4/2016).

Dengan didampingi perwakilan dari lembaga Posko Kemanusiaan Lintas Iman, mereka mengadukan persoalan kebebasan beragama dan beribadah di Aceh Singkil.

Dalam pengaduannya tersebut, Boas Tumangger mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten tidak bisa mengakomodasi hak-hak yang seharusnya diterima oleh kelompok umat beragama tertentu, khususnya umat Nasrani, terkait pemberian izin pembangunan rumah ibadah. Hal itu berpotensi menimbulkan konflik.

Boas menuturkan, sebelum maupun sesudah peristiwa pembakaran gereja HKI pada 13 Oktober 2015, izin pembangunan gereja dipersulit.

Padahal, seluruh persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur tahun 2007 tentang izin pendirian rumah ibadah telah dipenuhi.

Berdasarkan data yang dia miliki, tercatat ada satu gereja yang sudah mengajukan izin pembangunan gereja sejak 28 Juni 1994. Namun, sampai saat ini izin tersebut tidak pernah keluar.

(baca: Pemerintah Pusat Diminta Tuntaskan Masalah Kebebasan Beragama di Aceh Singkil)

Boas menceritakan, pascaperistiwa pembakaran gereja pada 13 Oktober 2015, Pemerintah Daerah sudah menginstruksikan kepada seluruh rumah ibadah yang belum memiliki izin agar mengurusnya dengan segera.

Dari 24 gereja yang ada, Pemerintah Daerah merekomendasikan pemberian izin kepada 13 gereja yang telah lolos verifikasi persyaratan.

Sebagai salah satu anggota pengurus gereja GKPPPD Sanggaberu yang juga belum memiliki izin, Boas segera mengajukan permohonan izin pembangunan.

Namun, pada Rabu 20 april 2016, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) menyampaikan bahwa 13 gereja tersebut proses perizinannya tidak berlaku lagi dan harus mengulang dari awal.

Belum ada kejelasan kapan pemerintah daerah akan menerbitkan surat izin pembangunan tersebut. (baca: Satpol PP Bongkar 10 Gereja Tak Berizin di Aceh Singkil)

"Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, pihak FKUB dan Pemerintah Kabupaten terus berubah-ubah kebijakannya. Itu mempersulit panitia pendirian gereja dalam mengurus perizinan," ujar Boas saat bertemu dengan ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat, di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

# data[].attributes.attachment_link.title
Masalah Kebebasan Beragama dan Diskriminasi di Aceh Singkil Diadukan Ke Komnas HAM

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas), Boas Tumangger dan tokoh masyarakat muslim Kecamatan Suro, Ramli Manik, mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada Jumat (22/4/2016). Dengan didampingi perwakilan dari lembaga Posko Kemanusiaan Lintas Iman, mereka mengadukan persoalan kebebasan beragama dan beribadah di Aceh Singkil.

# data[].attributes.headline
Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo

# data[].attributes.subject
Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo

# data[].attributes.body
23 Mei 2016

Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dirusak sekelompok orang tidak dikenal.

Menurut saya, tindakan ini adalah sebuah tindakan pidana yang diskriminatif terhadap kelompok Ahmadiyah

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mengecam tindakan perusakan Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (23/5/2016) dini hari, oleh sekelompok orang tidak dikenal.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk tindak pidana terhadap kelompok minoritas yang didasari oleh pandangan diskriminatif.

"Setara Institute mengecam tindakan perusakan tersebut karena mendirikan tempat ibadah adalah hak konstitusional warga yang dijamin oleh UUD 1945," ujar Hendardi saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/5/2016).

(Baca: Masjid Ahmadiyah di Kendal Dirusak Massa Tak Dikenal)

Hendardi menjelaskan, tindakan kekerasan yang berdasar pada pandangan diskriminatif terhadap minoritas muncul justru karena dipicu oleh kebijakan Pemerintah.

Ia menganggap, ada kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak mampu melindungi minoritas dan malah menjadi pemicu terjadinya tindakan diskriminatif.

Menurut Hendardi, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri dalam Negeri tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Pengurus JAI dan Warga Masyarakat, menjadi salah satu penyebab munculnya diskriminasi terhadap Ahmadiyah.

(Baca: Pengurus: Masjid Kami Sudah Ada IMB dan Sertifikat, tapi Kenapa Masih Dirusak?)

Salah satu ketetapan dalam SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

"Diskriminasi terhadap Ahmadiyah juga diperkuat dengan adanya SKB Pembatasan Ahmadiyah yang terbit pada 2008," kata Hendardi.

(baca: Mabes Polri Instruksikan Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal Diusut)

Selain itu, Hendardi menambahkan, jika mengacu pada SKB No.199 Tahun 2008, maka masjid-masjid yang sudah ada tidak boleh dirusak, karena yang dilarang dalam SKB tersebut adalah menyebarluaskan ajaran Ahmadiyah.

Sementara dalam kasus di Kendal, masjid Ahmadiyah telah berdiri sejak lama bahkan memiliki IMB sejak awal dibangun pada tahun 2003, jauh sebelum SKB dikeluarkan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Perusakan Masjid Ahmadiyah di Kendal Dikecam

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute mengecam tindakan perusakan Masjid Ahmadiyah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Ringin Arum, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (23/5/2016) dini hari, oleh sekelompok orang tidak dikenal. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk tindak pidana terhadap kelompok minoritas yang didasari oleh pandangan diskriminatif.

# data[].attributes.headline
Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat  

# data[].attributes.subject
Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat  

# data[].attributes.body
4 Juni 2016

Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengungkapkan adanya pemerasan terhadap gereja-gereja yang dilakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat.

Menurut saya, kasus ini adalah kasus pemerasan yang dilandasi intoleransi, dan harus disanksi tegas.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat. TEMPO/Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Purwakarta - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengungkapkan adanya pemerasan terhadap gereja-gereja yang dilakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat. "Nilainya puluhan sampai ratusan juta rupiah," katanya di Purwakarta, Sabtu, 4 Juni 2016. Organisasi keagamaan itu berdalih uang yang mereka pungut untuk pengamanan. "Jika ibadahnya di gereja ingin aman, mereka harus bayar (ormas keagamaan itu)."

Imdadun mengatakan pemerasan itu terungkap saat ia dan komisioner Komnas HAM lain bertemu dengan pengurus gereja di Bandung dan sekitarnya beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu juga terungkap, meski sudah menyetor uang ke ormas tersebut, gangguan tetap ada dari ormas lain, yang juga meminta dana pengamanan.

Imdadun mengatakan Komnas HAM mendesak pemerintah Jawa Barat segera menghentikan kasus pemerasan terhadap gereja tersebut, termasuk kasus intoleransi lain yang belum bisa diselesaikan secara hukum. Menurut Imdadun, kasus intoleransi di suatu wilayah bisa dicegah jika pemerintah didukung aparat keamanan mau bersikap tegas."Kalau pemerintahnya konsisten dalam menegakkan hukum, kami pikir tidak akan terjadi apa-apa," tuturnya.

Ia mencontohkan Kabupaten Purwakarta, yang mampu memberi rasa aman dan nyaman untuk pemeluk agama di sana. Menurut Imdadun, tegaknya hukum dalam mengatasi kasus intoleransi di suatu daerah memang sangat bergantung pada kecakapan dan kapasitas gubernur, wali kota, atau bupatinya. "Kalau pimpinan daerahnya berani mengambil risiko, peristiwa intoleransi itu bisa dicegah," katanya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menengarai terus terjadinya kasus intoleransi karena adanya pembiaran sikap toleransi itu sendiri. Misalnya, ada kasus gesekan antara umat agama mayoritas dan minoritas yang, semestinya diselesaikan dengan penegakan hukum, dilakukan dengan cara kompromi.

Agar tidak terjadi kasus intoleransi di daerahnya, Dedi mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang isinya memberi jaminan pelaksanaan ibadah kepada setiap pemeluk agama, keyakinan, dan kepercayaan leluhur. "Caranya, jika terhadap minoritas itu ada ancaman gangguan keamanan, kami beri jaminan negara hadir untuk mengamankannya," ucapnya.

NANANG SUTISNA

# data[].attributes.attachment_link.title
Komnas HAM: Ada Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat

# data[].attributes.attachment_link.description
TEMPO.CO, Purwakarta - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengungkapkan adanya pemerasan terhadap gereja-gereja yang dilakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat. "Nilainya puluhan sampai ratusan juta rupiah," katanya di Purwakarta, Sabtu, 4 Juni 2016. Organisasi keagamaan itu berdalih uang yang mereka pungut untuk pengamanan.

# data[].attributes.body
5 Juli 2016

Seorang pelaku bom bunuh diri tewas setelah meledakkan diri di halaman kantor Mapolresta Solo

Tersangka dicurigai adalah otak dibalik penyerangan Sarinah.

Menurut saya, pengaruh organisasi ekstremis, seperti ISIS, telah menyebar di daerah Indonesia dan harus dibasmi.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Bagikan artikel ini dengan Facebook

Bagikan artikel ini dengan Messenger

Bagikan artikel ini dengan Twitter

Bagikan artikel ini dengan Email

Bagikan artikel ini dengan Facebook

Bagikan artikel ini dengan WhatsApp

Bagikan artikel ini dengan Line

Bagikan artikel ini dengan Twitter

Bagikan artikel ini dengan
Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru
Kopi tautan ini

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160705_indonesia_kapolri_bom_solo
Tentang berbagi
Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru
Tutup layar

Kepolisian Indonesia telah mengungkap jati diri terduga pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo, Jateng, yang disebut pernah lolos dari operasi pengejaran kepolisian.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dalam jumpa pers di Solo, Selasa (05/07), mengatakan terduga pelaku bom bunuh diri bernama Nur Rohman, 31 tahun.

Menurut Badrodin, Nur Rohman lolos dari operasi penangkapan kepolisian sekitar enam bulan lalu.

"Dia ini termasuk yang pernah belajar bikin bom," ungkap Badrodin dalam jumpa pers.

Polisi selidiki kemungkinan keterkaitan 'bom Solo' dengan ISIS

Presiden perintahkan polisi ungkap jaringan bom bunuh diri Solo

Ledakan bom bunuh diri di Mapolres Solo

Nurohman, menurut Kapolri, adalah anggota kelompok Arif Hidayatullah alias Abu Mush'ab yang disebut satu jaringan dengan sosok Bahrun Naim, yang kini diklaim berada di Suriah.

Temuan polisi menyimpulkan Bahrun Naim adalah otak pelaku penyerangan ledakan bom di depan Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Januari lalu.

Abu Mush'ab sendiri telah ditangkap di Surabaya bersama dua terduga teroris awal Juni lalu.

Terkait ISIS

Ditanya apakah dengan demikian, serangan bom bunuh diri di Mapolresta Solo terkait dengan kelompok militan Negara Islam atau ISIS, Kapolri tidak membantahnya.

"Ini terkait dengan seruan pemimpin ISIS untuk melakukan amaliyah di bulan ramadan," katanya.

Sejauh ini belum ada pihak atau kelompok yang mengaku bertanggungjawab terhadap aksi bom bunuh diri di Solo yang menewaskan pelaku dan melukasi seorang anggota polisi.

Dalam jumpa pers bersama Kapolri, Kepala Badan nasional penanggulangan teroris, BNPT, Tito Karnavian menegaskan bahwa Abu Mush'ab adalah anggota jaringan Bahrun Naim.

"Garis komandonya ke sana," ujar Tito Karnavian.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kapolri ungkap jati diri pelaku bom bunuh diri Solo

# data[].attributes.attachment_link.description
Bagikan artikel ini dengan Facebook Bagikan artikel ini dengan Messenger Bagikan artikel ini dengan Twitter Bagikan artikel ini dengan Email Bagikan artikel ini dengan Facebook Bagikan artikel ini dengan WhatsApp Bagikan artikel ini dengan Line Bagikan artikel ini dengan Twitter Bagikan artikel ini dengan Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru Kopi tautan ini https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160705_indonesia_kapolri_bom_solo Tentang berbagi Tautan eksternal dan akan terbuka di layar baru Tutup layar Kepolisian Indonesia telah mengungkap jati diri terduga pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo, Jateng, yang disebut pernah lolos dari operasi pengejaran kepolisian.

# data[].attributes.headline
Mahasiswa Papua tidak diterima di kos Yogyakarta

# data[].attributes.subject
Mahasiswa Papua tidak diterima di kos Yogyakarta

# data[].attributes.body
14 Juli 2016

Benediktus Fatubun, mahasiswa berusia 23 tahun asal Papua ditolak di berbagai kos di Yogyakarta karena diskriminasi terhadap orang Papua

Menurut saya, diskriminasi ini terjadi karena stigma-stigma yang dimiliki masyarakat Yogyakarta terhadap orang Papua.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Benediktus Fatubun, mahasiswa berusia 23 tahun asal Papua, terus berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia selalu berhenti di setiap rumah yang memasang tulisan 'Menerima Kos Putra' atau 'Masih Ada Kamar Kosong' di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Namun setiap ia mengetuk pintu, sang pemilik rumah selalu mengatakan kamar kos sudah penuh atau sudah tidak menerima kos.

Mahasiswa yang biasa dipanggil Benfa ini tidak tahu pasti apa penyebabnya. Yang jelas dia yang sudah diterima menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi sampai sebulan tidak juga mendapatkan tempat kos.

Dianggap hina simbol negara, mahasiswa Papua ditangkap

Janji penyelesaian 11 pelanggaran HAM di Papua

Belakangan Benfa tahu, penolakan itu lantaran dia orang Papua. "Ada yang bilang, tidak menerima kos untuk anak Papua," ceritanya, Jumat (01/07).

Ini tidak hanya terjadi pada Benfa. "Saya juga ditolak gara-gara saya orang Papua," kata Ruben Frasa (26), mahasiswa semester akhir salah satu kampus swasta di Yogyakarta.

Suatu hari, pelajar Papua yang lain diminta pergi dari halaman kampus oleh seorang dosen. Mahasiswi yang sedang duduk sambil merajut Noken itu dihampiri diminta pergi karena 'dia orang Papua'. Testimoni mahasiswi yang tak ingin disebut namanya ini lantas dibagikan dalam sebuah unggahan Facebook, memicu perbincangan di dunia maya.

"Sampai sekarang, perlakuan diskriminatif dan rasis masih sering kami terima," ujar Aris Yeimo (30), Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua di Yogyakarta, seperti yang dilaporkan wartawan lokal Yaya Ulya, Minggu (03/07).

Perbedaan perlakuan terhadap orang Papua tidak hanya terjadi di Yogyakarta tetapi juga di beberapa daerah lain termasuk di Jakarta.

'Susah bayar'

Lalu, mengapa diskriminasi itu terjadi?

Salah satu yang berperan besar adalah pandangan umum yang menganggap orang Papua sering mabuk, suka melanggar peraturan, dan suka berkelahi. "Karena kenyataannya seperti itu," kata Pedro Indharto (33), warga asli Yogyakarta.

Warga Yogyakarta lainnya, Sukma Indah Permana (28) mengaku kerap melihat orang Papua yang tidak patuh aturan lalu lintas, bahkan mereka kadang tiga orang naik motor tanpa memakai helm. "Aku sering lihat, loh," katanya.

Mereka mengakui tidak semua orang Papua seperti itu dan mengatakan banyak orang Papua berperilaku baik. Tetapi, ulah sebagian orang membuat stigma negatif menempel kuat.

Seorang pemilik kos-kosan yang ditanya mengapa dia tidak mau menerima orang Papua mengatakan dirinya memiliki pengalaman buruk.

"Susah bayar, suka bikin gaduh suasana kos apalagi kalau pas mabuk," kata Nugroho (28), pengelola kos-kosan di Depok, Sleman. Sebagai pemilik bisnis, dia menginginkan pemasukan keuangan lancar dan tertib, sehingga mengaku "malas berususan dengan Papua karena tidak tertib dalam membayar".

Perilaku segelintir orang Papua menjadi sebuah sterotipe di Yogyakarta, kata Aris Yeimo. "Biasanya (yang suka mabuk) adalah anak muda Papua yang baru datang karena ada emosi (budaya) yang terbawa dari Papua," katanya.

Orang Papua yang tinggal di tempat dingin seperti di pegunungan, kata Aris, biasanya butuh penghangat sehingga terbiasa minum produk lokal untuk menghangatkan - sehingga ketika berada di Yogyakarta, perlu waktu untuk beradaptasi.

"Tapi kalau bikin onar dan makan tidak mau membayar, itu hanya beberapa orang, tidak semua. Jadi jangan digeneralisir," imbuhnya.

Saling membutuhkan

Setiap tahun ajaran baru bisa dipastikan selalu ada merantau baru dari Papua ke Yogyakarta untuk menuntut ilmu. Sampai sekarang, jumlah mereka yang tercatat ada 7.000 orang, menurut Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua di sana - yang salah satu programnya juga memberi pengenalan kultural pada pelajar Papua yang baru datang ke Yogyakarta.

Bagi Emanuel Gobay (31), salah seorang warga Papua yang sudah 10 tahun tinggal di sana, masalah diskriminasi ini semakin kuat terasa dalam beberapa tahun terakhir dan tidak ada inisiatif dari pejabat daerah untuk mengatasinya.

"Banyak juga warga non Papua yang suka mabuk, membikin rusuh, dan suka melanggar peraturan lalu lintas. Tapi mengapa selalu kami?" tanya pria yang akrab di sapa Edo.

Apakah ini karena warna kulit?

"Ya jelas," katanya. "Ketika mereka melihat saya berkulit hitam dan berambut keriting, mereka memberi alasan-alasan (menolak menerima anak kos)."

Mencari solusi bersama adalah jalan keluar yang terbaik, kata Edo yang juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta.

"Kehadiran mahasiswa Papua di Yogyakarta membawa pemasukan ekonomi pada warga dan pemerintah daerah. Jadi selayaknya kami diberikan perlindungan dari perilaku diskriminasi. Tidak perlu terpancing dengan isu-isu yang dibangun oleh pihak yang menginginkan kekacauan."

"Bangun kenyamanan bersama, karena kehadiran mahasiswa memberi sumbangsih ekonomi, di sisi lain Yogyakarya juga memberi sumbangsih pada pelajar Papua khususnya dalam bidang pendidikan."

# data[].attributes.attachment_link.title
'Mereka tidak menerima kos untuk anak Papua'

# data[].attributes.attachment_link.description
Benediktus Fatubun, mahasiswa berusia 23 tahun asal Papua, terus berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Dia selalu berhenti di setiap rumah yang memasang tulisan 'Menerima Kos Putra' atau 'Masih Ada Kamar Kosong' di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Namun setiap ia mengetuk pintu, sang pemilik rumah selalu mengatakan kamar kos sudah penuh atau sudah tidak menerima kos.

# data[].attributes.headline
Liliyana-Tontowi tunjukkan 'arti toleransi' di Olimpiade Rio

# data[].attributes.subject
Liliyana-Tontowi tunjukkan 'arti toleransi' di Olimpiade Rio

# data[].attributes.body
18 Agustus 2016

Keberhasilan ganda campuran badminton Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad merebut medali emas untuk Indonesia di Olimpiade dipandang sebagai wujud keberagaman Indonesia yang belakangan mendapat banyak masalah.

"Yang satu Muslim dan yang satunya lagi Katolik, yang satu (Jawa) dan yang satunya lagi keturunan Tionghoa. Tapi mereka bahu membahu berjuang bersama, saling mendukung dan mensupport menutupi kelemahan masing-masing. Tidak ada permusuhan dan tidak ada kebencian diantara mereka. Dan mereka membawa EMAS untuk INDONESIA," tulis Dwityo.

Menurut saya, tindakan mereka adalah hal yang sangat terpuji dan mencerminkan bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia menanggapi perbedaan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Keberhasilan ganda campuran badminton Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad merebut medali emas untuk Indonesia di Olimpiade dipandang sebagai wujud keberagaman Indonesia yang belakangan mendapat banyak masalah.

Lagu Indonesia Raya berkumandang di arena badminton pada hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus setelah Liliyana-Tontowi menang dalam dua set dalam menghadapi pasangan Malaysia Chan Peng Soon dan Goh Liu Yingdalam dua set 21-12, 21-14.

Keduanya adalah atlet Indonesia terakhir bertanding di Olimpiade Rio dan satu-satunya peluang untuk medali emas Indonesia.

Berita kemenangan pasangan Liliyana Tontowi ini dibagikan lebih 3.000 kali di Facebook BBC Indonesia dengan ratusan komentar termasuk dari Dwityo Sd Trisno yang menyebutkan keduanya menunjukkan arti toleransi di pesta olahraga besar ini.

Tagar RI71 dari tidak korupsi sampai harapan untuk Tontowi Liliyana

Emas dari ganda campuran di Olimpiade Rio

"Yang satu Muslim dan yang satunya lagi Katolik, yang satu (Jawa) dan yang satunya lagi keturunan Tionghoa. Tapi mereka bahu membahu berjuang bersama, saling mendukung dan mensupport menutupi kelemahan masing-masing. Tidak ada permusuhan dan tidak ada kebencian diantara mereka. Dan mereka membawa EMAS untuk INDONESIA," tulis Dwityo.

"Owi dan Butet sudah menunjukkan arti toleransi, persatuan, perjuangan, dan persaudaraan sesama anak bangsa," tambahnya.

Tanggapan atas komentar ini termasuk dari Arif Budiman yang menulis, "Jadi ingat Sigit Budiarto dan Chandra Wijaya yang meraih medali emas ganda putra pada Olympiade Sydney 2000." Ada pula Princes Crestiana Miuw Miuw yang menulis, "Contoh yang baik soal toleransi... harusnya semua rakyat indonesia bisaaaa."

Tagar emas untuk Indonesia popular sampai Kamis dan disinggung lebih dari 10.000 kali.

'Cik Butet tenang aja jaga di depan'

Bonar Tigor Naipospos dari Setara Institute for Democracy and Peace mengatakan bahwa memang Liliyana dan Tontowi merupakan simbol keberagaman Indonesia.

"Bila kita berbicara soal perjuangan Indonesia, apapun agamanya, etnis tidak relevan lagi. Sekali menjadi WNI, semua setara dan memiliki hak yang sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk bersama-sama berjuang ke depan," kata Bonar.

"Kita lupa bahwa atlet-atlet kita berasal dari agama dan etnis yang berbeda dan kita tidak persoalkan hal ini. Kalaupun keturunan Tionghoa tidak dipersoalkan tetapi begitu urusan politik dipertanyakan," tambahnya.

Bonar menyebut ini terjadi pada sejumlah politisi yang ia sebut 'berpikiran sempit dan berstandar ganda' dan mendukung sesuatu untuk kepentingan mereka.

Walaupun menang meyakinkan dalam dua set namun Liliyana yang biasa dipanggil Butet mengatakan sempat goyah di set kedua dan tenang setelah diyakinkan oleh Tontowi.

"Saat itu Owi berkata kepada saya 'Nggak apa-apa cik, saya siap back-up di belakang. Cik Butet tenang aja jaga di depan. Cici lebih unggul kok (permainan) depannya'," kata Liliyana seperti dikutip dalam situs Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia.

"Kata-kata Owi ini membuat saya makin semangat dan percaya diri. Setelah break, saya rileks saja, toh di game pertama saya sudah menang juga, seharusnya lawan yang under pressure," tambahnya.

Badminton tidak menyumbang apa pun dalam Olimpiade 2012 di London setelah sebelumnya meraih enam emas dalam lima Olympiade.

Susy Susanti dan Alan Budikusuma meraih emas di Olimpiade Barcelona 1992, kemudian Ricky Soebagdja/Rexy Mainaky di Olimpiade Atlanta 1996, Tony Gunawan/Candra Wijaya di Olimpiade Sydney pada 2000, Taufik Hidayat di Olimpiade Athena 2004, dan terakhir Markis Kido/Hendra Setiawan di Olimpiade Beijing 2008.

# data[].attributes.attachment_link.title
Liliyana-Tontowi tunjukkan 'arti toleransi' di Olimpiade Rio

# data[].attributes.attachment_link.description
Keberhasilan ganda campuran badminton Liliyana Natsir, Tontowi Ahmad merebut medali emas untuk Indonesia di Olimpiade dipandang sebagai wujud keberagaman Indonesia yang belakangan mendapat banyak masalah. Lagu Indonesia Raya berkumandang di arena badminton pada hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus setelah Liliyana-Tontowi menang dalam dua set dalam menghadapi pasangan Malaysia Chan Peng Soon dan Goh Liu Yingdalam dua set 21-12, 21-14.

# data[].attributes.headline
Arus Pelangi Catat 142 Serangan terhadap LGBT pada Awal Tahun Ini

# data[].attributes.subject
Arus Pelangi Catat 142 Serangan terhadap LGBT pada Awal Tahun Ini

# data[].attributes.body
11 Agustus 2016

Hak-hak kelompok minoritas lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) di Indonesia telah mengalami serangan yang masif sejak awal tahun ini.

Kami lakukan monitoring di 10 kota. Ada 142 peristiwa diskriminasi terhadap kelompok LGBT mulai Januari hingga Maret, yang paling tinggi kasus ujaran kebencian," ujar Yuli Rustinawati

Menurut saya, hal ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa menerima kelompok LGBT.

# data[].attributes.attachment_link.title
Arus Pelangi Catat 142 Serangan terhadap LGBT pada Awal Tahun Ini

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Hak-hak kelompok minoritas lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) di Indonesia telah mengalami serangan yang masif sejak awal tahun ini. Serangkaian pernyataan dilontarkan pejabat pemerintah telah berkembang menjadi riak ancaman dan kebencian terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Hal itu dilontarkan peneliti sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) dari Arus Pelangi, Yuli Rustinawati.

# data[].attributes.headline
Empat Orang Pukuli Pria di Transjakarta Sambil Teriak 'Ahok

# data[].attributes.subject
Empat Orang Pukuli Pria di Transjakarta Sambil Teriak 'Ahok

# data[].attributes.body
26 Agustus 2016

Seorang pria keturunan Tionghoa, Andrew Budikusuma, mengaku dipukuli oleh sekelompok orang tidak dikenal di dalam Bus Transjakarta. Peristiwa itu terjadi kala Andrew bertolak dari Halte Kuningan Barat menuju Halte Pluit.

Menurut saya, hal ini adalah tindakan pidana yang dilandasi kebencian, dan dilakukan terhadap seseorang yang tidak bersalah.

# data[].attributes.attachment_link.title
Empat Orang Pukuli Pria di Transjakarta Sambil Teriak 'Ahok'

# data[].attributes.attachment_link.description
Keempat pria itu berteriak menyebutkan nama Ahok, dan tanpa alasan langsung menjadikan Andrew Budikusuma sebagai sasaran.

# data[].attributes.headline
Problem Papua dan Rapuhnya Relasi Kebangsaan

# data[].attributes.subject
Problem Papua dan Rapuhnya Relasi Kebangsaan

# data[].attributes.body
15 September 2016

Rapuhnya hubungan persatuan Indonesia dengan Papua.

Saya berharap Indonesia dapat menyelesaikan masalah dengan Papua dengan lancar dan cepat.

# data[].attributes.attachment_link.title
Problem Papua dan Rapuhnya Relasi Kebangsaan

# data[].attributes.attachment_link.description
Meski Papua berstatus otsus, dikucuri dana triliunan, dikunjungi Jokowi berkali-kali, hati rakyat di wilayah itu tak semuanya tertambat pada Indonesia.

# data[].attributes.headline
'Diskriminasi ras' di Yogyakarta: Kenapa keturunan Cina tak boleh punya tanah?

# data[].attributes.subject
'Diskriminasi ras' di Yogyakarta: Kenapa keturunan Cina tak boleh punya tanah?

# data[].attributes.body
5 Oktober 2016

Dalam beberapa bulan terakhir ini, seorang penduduk Yogyakarta berusia 60-an, berupaya menghubungi Sultan Hamengkubuwono X untuk menanyakan tentang hak kepemilikan tanah di kota kelahirannya yang ia anggap diskriminatif.

Menurut saya, beberapa pemerintahan di Indonesia masih kurang efektif untuk menanggapi beberapa permasalahan yang dimiliki kaum minoritas

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Dalam beberapa bulan terakhir ini, seorang penduduk Yogyakarta berusia 60-an, berupaya menghubungi Sultan Hamengkubuwono X untuk menanyakan tentang hak kepemilikan tanah di kota kelahirannya yang ia anggap diskriminatif.

Siput Lokasari mulai mengontak Sultan beberapa bulan lalu untuk meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini membatalkan Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 1975 lalu, berisi larangan warga nonpribumi memiliki tanah.

"Kenapa harus ada diskriminasi ras... Orang Tionghoa bekerja setengah mati mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan beli tanah hak milik, kenapa hak milik dipaksa untuk dirampas dikembalikan ke negara dan orang tersebut diberi hak sewa. Orang Tionghoa ataupun orang India yang diangggap non pribumi... Kenapa sampai begitu?" kata Siput kepada BBC Indonesia.

Kisah traumatis di balik kerusuhan Mei

Di mana Anda saat kerusuhan Mei 1998?

Tanah yang dimaksud Siput adalah yang dibeli istrinya di Kulon Progo seluas 1.000 m2 sekitar enam bulan lalu dan sampai kini tak bisa diubah menjadi hak milik atas namanya karena -seperti dikutipnya dari pejabat Badan Pertanahan Nasional setempat- "Istri bapak orang Cina."

Upaya untuk menuntut hak juga dilakukan sejumlah penduduk Yogyakarta lain termasuk oleh Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad) melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, beberapa tahun lalu.

Komnas HAM sendiri memberikan rekomendasi kepada Gubernur Yogyakarta untuk mencabut kebijakan yang disebut 'diskiriminatif' itu.

Nonpribumi dan pribumi?

"Seharusnya Yogyakarta sebagai salah satu daerah berbudaya di Indonesia telah menghapus kebijakan yang bernada diskriminasi. Kebijakan diskriminasi pada akhirnya hanya akan menghambat pembangunan di daerah tersebut," tulis Komnas melalui situs tertanggal 23 September 2015.

"Urusan ini sudah panjang sekali. Kami ke Komnas HAM sejak 2009 dan Komnas HAM keluarkan rekomendasi pada 2014," tambah Siput.

Siput juga bercerita tentang penduduk Yogyakarta lain, Handoko, yang menempuh gugatan uji materi ke Mahkamah Agung beberapa tahun lalu, namun ditolak karena "Surat Instruksi pada 1975 itu bukan produk undang-undang."

Tetapi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Arie Yuriwin, mengatakan pihaknya menjadikan putusan MA sebagai yurisprudensi.

"Putusan MA atas gugatan para nonpribumi untuk memperoleh hak milik dimenangkan oleh pihak Keraton, sehingga keputusan MA kita jadikan sebagai yurisprudensi... Ketentuan wakil gubernur itu tetap berlaku di DIY," kata Arie kepada BBC Indonesia, Rabu (05/10).

Arie juga mengatakan masalah ini sudah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan pihaknya menunggu keputusan.

Siput dan rekan-rekannya menyatakan masih akan terus berupaya untuk menghapus diskriminasi yang "tak terjadi di tempat lain" di Indonesia.

"Negara saya tak lagi mengenal adanya warga negara pribumi dan nonpribumi. Yang ada adalah warga negara Indonesia. Kenapa kami masih dianggap di sini (Yogyakarta) sebagai nonpribumi?"

"Saya ingin gubernur taat kepada perundangan... Saya ingin peraturan perundangan di tempat saya lahir ini ditegakkan oleh siapapun, jangan ada yang memalukan misalnya diskriminasi ras," tambah Siput.

# data[].attributes.attachment_link.title
'Diskriminasi ras' di Yogyakarta: Kenapa keturunan Cina tak boleh punya tanah?

# data[].attributes.attachment_link.description
Dalam beberapa bulan terakhir ini, seorang penduduk Yogyakarta berusia 60-an, berupaya menghubungi Sultan Hamengkubuwono X untuk menanyakan tentang hak kepemilikan tanah di kota kelahirannya yang ia anggap diskriminatif. Siput Lokasari mulai mengontak Sultan beberapa bulan lalu untuk meminta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini membatalkan Surat Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 1975 lalu, berisi larangan warga nonpribumi memiliki tanah.

# data[].attributes.headline
Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan, LGBT bisa disembuhkan dengan sebuah terapi khusus.

# data[].attributes.subject
Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan, LGBT bisa disembuhkan dengan sebuah terapi khusus.

# data[].attributes.body
15 Oktober 2016

Khofifah mengatakan: "LGBT bisa disembuhkan".

Khofifah juga menegaskan, bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku perkawinan di Indonesia hanya mengakui laki-laki dan perempuan. Sehingga memang tidak ada ruang untuk kemungkinan ke sana dan dibutuhkan penanganan yang sistematis oleh pemerintah.

Menurut saya, hal ini menunjukan bahwa beberapa masayarakat Indonesia menganggap bahwa LGBT adalah semacam penyakit mental.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Merdeka.com - Penderita Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jawa Timur diprediksi terus mengalami kenaikan. Prediksi tersebut ditandai munculnya fenomena grup-grup di berbagai media sosial yang belakangan ramai dibicarakan, termasuk di Ponorogo dan .

Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan, LGBT bisa disembuhkan dengan sebuah terapi khusus. Sehingga kasus per kasus yang ditemukan tersebut harus melalui proses penanganan secara khusus.

"Perlu ada konseling. Saya dulu pernah mendapatkan tim yang membantu konseling itu. Mereka punya tes tertentu dengan derajat LGBT tertentu, ternyata bisa disembuhkan," terang Khofifah Indar Parawansa usai hadir di Festival Pesona Lokal Malang di Lapangan Rampal Malang, Minggu (15/10).

"Di Kementerian Sosial, kita punya tim yang bisa memberikan terapi untuk itu," tegas Khofifah yang mundur sebagai Menteri Sosial lantaran maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 itu.

Khofifah juga menegaskan, bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku perkawinan di Indonesia hanya mengakui laki-laki dan perempuan. Sehingga memang tidak ada ruang untuk kemungkinan ke sana dan dibutuhkan penanganan yang sistematis oleh pemerintah.

"Kalau soal LGBT kita punya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Itu masih berlaku. Bahwa perkawinan adalah laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawanan yang sah, itu undang-undangnya. Masih berlaku sampai hari ini," terangnya.

Sebelumnya marak menjadi perbincangan di media tentang munculnya grup di media sosial tentang komunitas LGBT, baik di Malang maupun di Ponorogo. Fenomena tersebut memunculkan reaksi sejumlah pihak termauk para tokoh agama dan masyarakat lain yang melihat hal tersebut sebagai perilaku menyimpang. [rnd]

# data[].attributes.attachment_link.title
Khofifah: LGBT bisa disembuhkan | merdeka.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Merdeka.com - Penderita Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Jawa Timur diprediksi terus mengalami kenaikan. Prediksi tersebut ditandai munculnya fenomena grup-grup di berbagai media sosial yang belakangan ramai dibicarakan, termasuk di Ponorogo dan . Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan, LGBT bisa disembuhkan dengan sebuah terapi khusus.

# data[].attributes.body
4 November 2016

Kerusuhan yang terjadi ketika demo untuk memprotes  pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menurut saya, hal ini memecahkan persatuan masyarakat Indonesia sehingga terjadi kericuhan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF) MUI menggelar jumpa pers untuk menjelaskan kronologi peristiwa kerusuhan di penghujung demo 4 November kemarin. GNPF menyatakan kericuhan tersebut awalnya disebabkan oleh tindakan penembakan secara tiba-tiba yang dilakukan polisi.

Koordinator GNPF Bachtiar Nasir menggambarkan bagaimana proses kericuhan terjadi jelang pukul 19.00 WIB, padahal sejak siang hari aksi berjalan damai dan tertib. Ia menjelaskan dalam jumpa pers siang ini di Restoran Pulau Dua, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Ia menjelaskan, awalnya kericuhan terjadi ketika petugas keamanan secara tiba-tiba menembakkan gas air mata sesaat setelah azan isya berkumandang.
(Baca Juga: Kronologi Awal Kerusuhan 4 November Versi Polisi)
"Tak lama setelah azan isya berkumandang petugas keamanan secara tiba-tiba melakukan tindakan fisik merangsek dan mendorong untuk membubarkan barisan aksi secara paksa dengan menembakkan gas air mata dan menembakkan peluru karet. KH Arifin Ilham yang masih berada di Istana bersaksi bahwa, Wapres RI, Menko Polhukam, dan Kapolri memberikan reaksi marah atas kecerobohan petugas keamanan tersebut," papar Bachtiar.

Ia menyesalkan provokasi dari petugas keamanan tersebut padahal Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iriawan dan Pangdam Jaya Teddy Laksmana sudah memerintahkan agar tidak ada tembakan gas air mata ke massa aksi. Berikut kronologi lengkap dari awal demonstrasi dengan tujuan mendorong kepolisian mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) hingga akhirnya berujung rusuh karena provokasi:

1. Pukul 10.00 WIB pagi GNPF memberikan pengarahan terbatas kepada pengendali barisan aksi dan para orator dengan pesan yang kuat bahwa ini adalah AKSI DAMAI dan harus menunjukkan akhlaqul karimah.

2. Pukul 11 pagi pimpinan GNPF bersama ulama menetapkan kesepakatan target aksi damai yang akan diperjuangkan kepada Presiden Jokowi.

3. Usai shalat Jumat di Mesjid Istiqlal semua peserta barisan aksi melakukan longmarch menuju istana sesuai rute yang telah ditetapkan. Orasi di depan istana baru dimulai ba'da ashar.

4. Pelaksanaan orasi berjalan lancar dengan orator bergantian dari berbagai elemen dipimpin langsung oleh Habib Rizieq Syihab (sebagai Pembina GNPF MUI).

5. Perundingan pertama mengutus 2 orang Juru Runding GNPF MUI yaitu; KH. Bachtiar Nasir, dan KH. M. Zaitun Razmin untuk mendatangi istana. Hasilnya Juru Runding menolak melakukan perundingan karena hanya akan ditemui oleh Menko Polhukam dan beberapa menteri sebagai utusan resmi Presiden RI.

6. Juru Runding mendatangi istana untuk kedua kalinya namun kemudian mereka tetap menolak untuk berunding karena istana tetap menawarkan Menko Polhukkam dan petinggi lainnya, sehingga kemudian Juru Runding kembali kepada barisan aksi.

7. Selanjutnya Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya berinisiatif mendatangi mobil barisan aksi kemudian naik ke atas dan memberi salam hormat kepada peserta aksi. Kedatangan mereka untuk menemui Habib Rizieq Syihab dan menawarkan agar Juru Runding bisa diterima oleh Wapres RI. Habib Rizieq Syihab bersedia memenuhi penawaran tersebut dengan jaminan agar Wapres RI bersedia memerintahkan Kapolri untuk menangkap BTP hari itu juga.

8. Kemudian Juru Runding mendatangi istana untuk ketigakalinya. Kali ini Juru Runding diikuti juga oleh KH Misbahul Anam. Juru Runding ditemui Wapres RI dan petinggi lainnya. Perundingan berjalan alot. Hasilnya Wapres RI memberikan jaminan akan memproses hukum BTP secara cepat, tegas dan transparan serta minta waktu selama 2 (dua) minggu untuk merealisasikannya.

9. Juru Runding kembali ke barisan aksi untuk menyampaikan hasil perundingan. Perundingan terakhir ini baru selesai pukul 18.00 wib. Setelah disampaikan, reaksi para peserta aksi tidak bisa menerima hasil tersebut dan bersepakat untuk bermalam di depan Istana Negara.

10. KH Arifin Ilham dengan inisiatif sendiri berusaha bernegosiasi langsung menemui Wapres RI.

11. Kericuhan kecil sebenarnya sudah mulai terjadi sebelum rombongan mobil komando tiba, antara massa yang 'terprovokasi' dengan barikade polisi. Agar tidak terjadi bentrok maka Laskar FPI menjadi pagar pembatas antara massa tersebut dengan barikade polisi, tak lama setelah adzan isya berkumandang petugas keamanan secara tiba-tiba melakukan tindakan fisik merangsek dan mendorong untuk membubarkan barisan aksi secara paksa dengan menembakkan gas air mata dan menembakkan peluru karet. KH Arifin Ilham yang masih berada di istana bersaksi bahwa, Wapres RI, Menko Polhukkam, dan Kapolri memberikan reaksi marah atas kecerobohan petugas keamanan tersebut.

12. Berkali-kali Kapolri dan Panglima TNI memerintahkan aparat untuk berhenti menembak massa lewat pengeras suara namun tak digubris oleh pasukan polisi, bahkan pasukan motor polisi berputar-putar di kerumunan massa sehingga ada yang tertabrak dan tergilas.

13. Kejadian tersebut telah memakan 1 korban meninggal dunia atas nama Bapak Syahrie Oemar, 65 thn, warga Curug, Tangerang, Banten. Puluhan korban luka akibat tembakan peluru karet, tertabrak motor polisi dan gas air mata.

14. Barisan Aksi Bela Islam II akhirnya bergerak menginap di pagar luar Gedung MPR/DPR, pada Pk 03.00 dinihari delegasi GNPF diterima oleh Ketua MPR RI, Ketua dan Anggota Komisi 3 DPR, dan Ketua MKD DPR RI, setelah beberapa kali berunding. Keamanan gedung MPR/DPR diambil alih oleh Panglima TNI dan Kapolri yang akan menggusur massa yang menginap di luar pagar Gedung MPR/DPR.

15. Komisi 3 DPR kemudian memberikan jaminan akan menekan pemerintah pusat untuk memenuhi janjinya di depan massa Aksi Damai.

16. Pada pukul 04.05 tanggal 5 Nov 2016 secara resmi GNPF MUI membubarkan Aksi Bela Islam II yang ditutup oleh Ketua GNPF MUI damai yang akan diperjuangkan kepada Presiden Jokowi.
(wsn/tor)

# data[].attributes.attachment_link.title
Kronologi Demo 4 November Hingga Berujung Rusuh Versi GNPF MUI

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF) MUI menggelar jumpa pers untuk menjelaskan kronologi peristiwa kerusuhan di penghujung demo 4 November kemarin. GNPF menyatakan kericuhan tersebut awalnya disebabkan oleh tindakan penembakan secara tiba-tiba yang dilakukan polisi. Koordinator GNPF Bachtiar Nasir menggambarkan bagaimana proses kericuhan terjadi jelang pukul 19.00 WIB, padahal sejak siang hari aksi berjalan damai dan tertib.

# data[].attributes.headline
Ledakan Bom Molotov di Depan Gereja Oikumene Samarinda

# data[].attributes.subject
Ledakan Bom Molotov di Depan Gereja Oikumene Samarinda

# data[].attributes.body
13 November 2016

Bom molotov meledak di depan gereja Oikumene di Jl Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Lo Janan Ilir, Samarinda, Kaltim, pagi tadi. Divisi Humas Mabes Polri menyebut korban berjumlah 4 orang luka-luka.

Menurut saya, hal ini dapat menjadi faktor yang memecahkan persatuan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Samarinda - Bom molotov meledak di depan gereja Oikumene di Jl Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Lo Janan Ilir, Samarinda, Kaltim, pagi tadi. Divisi Humas Mabes Polri menyebut korban berjumlah 4 orang luka-luka.

"Korban akibat ledakan tersebut berjumlah 4 orang dan dilarikan ke Rumah Sakit Muis, Samarinda," tulis Divisi Humas Polri dalam akun Facebooknya yang dilihat detikcom, Minggu (13/11/2016).

Ledakan bom molotov tersebut terjadi sekitar pukul 10.00 WITA. Ledakan terjadi di halaman gereja, ketika jemaat baru saja usai melaksanakan ibadah.

Berikut kronologi ledakan bom molotov yang disampaikan Divisi Humas Polri dalam akun Facebook resmi tersebut:
Pukul 10.00 WITA
Jemaat yang selesai melaksanakan kegiatan ibadah keluar melalui pintu depan, menuju ke parkiran. Tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal melemparkan sesuatu yang diduga mengunakan jenis bom molotov.
Pukul 10.15 WITA
Pelaku yang melempar bom jenis molotov tadi melarikan diri ke arah depan dan melompat ke Sungai Mahakam. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha mengejar pelaku dan akhirnya pelaku ditangkap oleh warga.

Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Samarinda Seberang
(mei/hri)

# data[].attributes.attachment_link.title
Kronologi Ledakan Bom Molotov di Depan Gereja Oikumene Samarinda

# data[].attributes.attachment_link.description
Samarinda - Bom molotov meledak di depan gereja Oikumene di Jl Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Lo Janan Ilir, Samarinda, Kaltim, pagi tadi. Divisi Humas Mabes Polri menyebut korban berjumlah 4 orang luka-luka. "Korban akibat ledakan tersebut berjumlah 4 orang dan dilarikan ke Rumah Sakit Muis, Samarinda," tulis Divisi Humas Polri dalam akun Facebooknya yang dilihat detikcom, Minggu (13/11/2016).

# data[].attributes.headline
Aksi 212 dipuncaki Jokowi salat bersama massa

# data[].attributes.subject
Aksi 212 dipuncaki Jokowi salat bersama massa

# data[].attributes.body
1 Desember 2016

Ribuan massa menuntut Ahok setelah menjadi tersangka kasus penistaan agama.

Menurut saya, hal ini dapat memecahkan persatuan orang Indonesia yang mendukung dan menentang Ahok.

# data[].attributes.headline
Cerita Buruh Perempuan yang Alami Diskriminasi Gender di Lingkungan Kerja

# data[].attributes.subject
Cerita Buruh Perempuan yang Alami Diskriminasi Gender di Lingkungan Kerja

# data[].attributes.body
18 Desember 2016

Buruh perempuan masih menghadapi berbagai masalah kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja. Bentuk kekerasan ini muncul dalam berbagai wujud.

Menurut saya, keamanan di tempat kerja masih belum bisa terjamin.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Buruh perempuan masih menghadapi berbagai masalah kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja. Bentuk kekerasan ini muncul dalam berbagai wujud.

Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih mengatakan, pelecehan seksual termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender. Pelecehan ini menjadi momok bagi setiap buruh perempuan yang bekerja di pabrik.

Ia mengatakan, FLBP telah melakukan sebuah penelitian yang didasarkan pada wawancara langsung kepada korban. Setidaknya sudah ada 25 kasus pelecehan seksual yang terjadi sejak tahun 2012.

"Beberapa waktu lalu kita lakukan penelitian dengan pendeketan persuasif. Sebenarnya ada enggak sih korban pelecehan di tempat kerja? Lalu diperoleh informasi ada 25 kasus di 25 perusahaan di zona industri. Ini hal yang mengejutkan. Satu saja kasus harus kita hadapi dan menjadi tanggung jawab bersama," kata Jumisih.

Pernyataan ini disampaikannya saat acara peluncuran Sekolah Buruh Perempuan di Aula Balai Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Utara, Jalan Plumpang Semper, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (17/12/2016). Terhadap temuan itu, Jumisih kemudian menyampaikan kepada pihak Kawasan Berikat Nusantara di Kawasan Cakung, Jakarta Utara.

Hasilnya muncul kesepakatan untuk membuat sebuah kawasan bebas pelecehan seksual. Menurutnya ini adalah sebuah langkah preventif agar pelecehan kasus seksual tidak terulang.

"Kami di FDLP mendekati dan menyampaikan hasil itu di Kawasan Berikat Nusantara. Dari situ kami buat kesepakatan tertulis, pihak kawasan akan mendukung penghapusan pelecehan di tempat kerja. Kami bersama pihak kawasan launching plang yang bertuliskan 'kawasan bebas dari pelecehan seksual'. Ini tindakan preventif kita agar tidak ada korban kelanjutan," ujar Jumisih.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pemulihan mental terhadap korban. Jumisih mengatakan banyak buruh perempuan yang tidak menyadari hal itu dikarenakan tidak tahu dan atas dasar ketakutan.

"Karena di kalangan buruh tidak mengerti itu adalah pelecehan, kadang juga karena ketakutan. Seperti contohnya tidak dapat menolak ajakan kencan dari atasan. Karena hal itu dilakukan oleh atasan mereka. Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia sudah beri dukunganya. Agar upaya isu perempuan ini sama pentingnya ketika kita perjuangkan upah buruh, union busting dan lainnya," ucapnya.

Luviana seorang mantan reporter dari stasiun televisi swasta juga mengatakan kekerasan berbasis gender juga terjadi di industri media. Ia mengatakan ada diskriminasi dalam perlakuan terhadap sesama jurnalis wanita.

"Saya ceritakan kalau dalam hal jurnalis. Ada juga perbedaan perlakuan di antara buruh perempuan. Bagaimana perlakuan reporter di lapangan dengan presenter di studio itu berbeda. Presenter di studio mendapatkan fasilitas yang baik seperti spa dan salon. Sementara reporter di lapangan mengurus diri mereka sendiri," kata Luviana yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta.

Meski begitu, presenter di studio juga mengalami wujud kekerasan lainnya. Luviana mengatakan, presenter wanita akan sangat dibatasi dalam makan. Bahkan ada seorang presenter yang sehari hanya dibolehkan makan selembar roti tawar agar tidak mengalami masalah berat badan.

Hal lain diceritakan oleh seorang guru, Retno Listyarty yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia. Retno mengatakan, sangat sulit bagi seorang guru perempuan untuk menjadi pemimpin di sekolah.

"Di sekolah tempat saya mengajar, mayoritas guru adalah perempuan. Cuma ada 7 orang guru pria. Tapi tetap saja kepala sekolahnya dari kaum pria," kata Retno.

Retno mengatakan, secara umum tidak ada perbedaan yang menjadi tantangan bagi guru dan buruh perempuan. Hal ini termasuk dalam kesulitan berorganisasi.

Menurutnya, sebagai seorang perempuan berorganisasi mempunyai kerumitan tersendiri. Karena selain harus aktif dalam organisasi, seorang perempuan juga harus mengurus masalah rumah tangga.

"Banyak juga di sekolah yang saat ini kesulitan untuk berorganisasi. Karena mereka harus urus suami dan anak juga. Sehingga gaji yang sudah cukup, membuat mereka enggan untuk menambah beban baru," tutur Retno yang pernah bersinggungan dengan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini.

Meski demikian, Retno beranggapan bahwa berorganisasi adalah kunci untuk dapat memperjuangkan hak-hak buruh perempuan. Dalam acara peluncuran SBP ini, mereka berharap para buruh perempuan bisa mendapatkan penyadaran soal hak-hak. Sekaligus juga dapat saling memberi dukungan dan advokasi.

(jbr/hri)

# data[].attributes.attachment_link.title
Cerita Buruh Perempuan yang Alami Diskriminasi Gender di Lingkungan Kerja

# data[].attributes.attachment_link.description
Buruh perempuan masih menghadapi berbagai masalah kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja. Bentuk kekerasan ini muncul dalam berbagai wujud.

# data[].attributes.headline
Kasus Tawuran Pelajar di Yogyakarta Meningkat di Tahun 2016

# data[].attributes.subject
Kasus Tawuran Pelajar di Yogyakarta Meningkat di Tahun 2016

# data[].attributes.body
29 Desember 2016

Aksi kekerasan di kalangan pelajar, seperti tawuran di Yogyakarta, menjadi catatan kepolisian pada akhir 2016. Pasalnya, kasus tawuran pelajar di kota gudeg ini mengalami peningkatan dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Menurut saya, persatuan antara pelajar juga masih kurang karena banyaknya kekerasan yang terjadi antara pelajar.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Aksi kekerasan di kalangan pelajar, seperti tawuran di Yogyakarta, menjadi catatan kepolisian pada akhir 2016. Pasalnya, kasus tawuran pelajar di kota gudeg ini mengalami peningkatan dan menjadi perhatian masyarakat luas.

Kapolda DIY Brigjen (Pol) Ahmad Dofiri mengatakan persoalan tawuran pelajar atau kekerasan yang dikenal di Yogya dengan istilah klitih menjadi perhatian serius. Mengingat Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata, akan terkena dampaknya.

"Yogya ini kota pelajar, kota wisata, kalau ada tawuran (atau) klitih itu sangat mengganggu citra Yogya. Sehingga ini jadi concern untuk menangani kasus-kasus tersebut. Memang kasus ini meningkat," kata Kapolda DIY dalam jumpa pers akhir tahun di Mapolda DIY, Kamis (29/12/2016).

Penyelesaian untuk kasus tawuran atau klitih bermacam-macam. Untuk tahun ini, karena pelaku masih anak-anak, ada yang menggunakan pola diversi sebanyak 7 kasus. Sedangkan yang maju ke pengadilan sebanyak 7 kasus dan yang lain dalam proses penyelidikan. Selama 2016, jumlah kasus tawuran pelajar atau klitih di DIY sebanyak 43 kasus.

Kasus kekerasan pelajar di Yogyakarta pada akhir tahun ini menyebabkan seorang pelajar tewas dikeroyok. Para pelaku juga masih berkategori anak-anak usia 14-18 tahun. Kasus yang terjadi di Bantul dan menewaskan Adnan Wirawan Ardiyanta (16), pelajar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, ini sudah P21. Kasus tersebut telah dilimpahkan ke kejaksaan.

(Baca juga: Sri Sultan Minta Penyerang Pelajar di Bantul Diproses Hukum)(bag/bag)

# data[].attributes.attachment_link.title
Kasus Tawuran Pelajar di Yogyakarta Meningkat di Tahun 2016

# data[].attributes.attachment_link.description
Polisi menyebut kasus tawuran pelajar di Yogyakarta meningkat sepanjang 2016.

# data[].attributes.headline
MUI: Berita Hoax Bisa Mengancam Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
MUI: Berita Hoax Bisa Mengancam Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.body
31 Desember 2016

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaku penyebar berita palsu alias hoax dan juga fitnah harus ditindak tegas dan keras. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setuju dengan usulan yang diutarakan oleh Jokowi.

Menurut saya, informasi hoax merupakan sebuah ancaman bagi negara Indonesia yang dapat merusak persatuan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaku penyebar berita palsu alias hoax dan juga fitnah harus ditindak tegas dan keras. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setuju dengan usulan yang diutarakan oleh Jokowi.

"Seharusnya memang demikian. Semua yang menyebarkan berita bohong, memfitnah, mengadu domba dan sejenisnya harus ditindak tegas dan keras sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid kepada detikcom, Jumat (30/12/2016) malam.

Menurut Zainut, ada bahaya besar yang mengancam bila penyebar berita hoax dan juga fitnah tersebut tidak ditindak dengan tegas. Bahaya besar yang dimaksud adalah bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Karena kalau hal tersebut dibiarkan bisa menimbulkan kekacauan dan bahkan bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa," papar Zainut.

Menag Lukman Hakim Saifuddin juga menyatakan bahwa menyebarkan berita bohong adalah dosa. Dia mengutip pesan Nabi.

"Nabi pernah mengatakan, kita ini bisa tergolong orang yang berbohong, orang yang berdosa, ketika kita menyampaikan apa saja yang kita tidak yakin benar. (Itu) riwayat Muslim. Semua yang kita dengar lalu kita ceritakan, itu artinya kita bisa termasuk golongan orang-orang yang berbohong, berbuat dosa," ujar Lukman di Masjid Al-Munir, Kompleks Itjen Kemenag, Jalan Fatmawati Nomor 33A, Cipete, Jakarta Selatan, Jumat (30/12).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas antisipasi terkait dengan media sosial pada Kamis (29/12). Dalam rapat itu, Jokowi meminta aparat hukum melakukan penindakan yang tegas dan keras bagi pengguna media sosial yang melontarkan ujaran kebencian dan fitnah.

Jokowi sadar bahwa perkembangan teknologi memberikan dampak negatif bagi masyarakat. "Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu-domba, memecah-belah," ujar Jokowi.

Dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut adalah banyak muncul ujaran kebencian, ujaran kasar, fitnah, hingga upaya provokatif. Untuk itu, Jokowi ingin hal semacam itu ditindak tegas dan keras oleh aparat penegak hukum.

"Muncul ujaran kebencian, pernyataan kasar, pernyataan fitnah, provokatif, dan bahasa yang dipakai bahasa yang misalnya 'bunuh', 'bantai', 'gantung'. Sekali lagi, ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita. Jangan sampai kita habis energi untuk hal seperti ini," paparnya.
(bis/bag)

# data[].attributes.attachment_link.title
MUI: Berita Hoax Bisa Mengancam Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pelaku penyebar berita palsu alias hoax dan juga fitnah harus ditindak tegas dan keras. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setuju dengan usulan yang diutarakan oleh Jokowi. "Seharusnya memang demikian.

# data[].attributes.body
10 Jun 2017
PERANG merupakan fenomena politik dunia dalam konstelasi hubungan antarbangsa, sebagaimana argumen Clausewitz bahwa 'perang hanyalah kelanjutan dari politik' atau 'kebijakan dengan cara lain'. Namun, konsep geopolitik untuk menguasai wilayah yang menjadi salah satu penyebab perang telah bergeser ke wilayah yang bersifat maya, membuktikan kebenaran argumen Naisbitt tentang 'siapa yang menguasai media akan menguasai dunia'.

Menurut saya, kita selaku WNI harus bisa mencegah yang namanya HOAX lebih baik untuk tidak percaya dahulu

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
PERANG merupakan fenomena politik dunia dalam konstelasi hubungan antarbangsa, sebagaimana argumen Clausewitz bahwa 'perang hanyalah kelanjutan dari politik' atau 'kebijakan dengan cara lain'. Namun, konsep geopolitik untuk menguasai wilayah yang menjadi salah satu penyebab perang telah bergeser ke wilayah yang bersifat maya, membuktikan kebenaran argumen Naisbitt tentang 'siapa yang menguasai media akan menguasai dunia'.

Huntington dalam Clash of Civilization, Remaking the World Order juga meramalkan bahwa pasca-Perang Dingin, benturan antarperadaban dan agama akan menjadi penyebab konflik, sebagaimana yang sedang terjadi saat ini. Konflik sosial yang disulut isu etnik ataupun agama semakin mewarnai hubungan antarmasyarakat secara global. Wilayah perang sudah semakin bergeser dari dimensi fisik ke nonfisik, tetapi dengan potensi kehancuran yang tidak kalah dahsyat.

Ketergantungan manusia yang semakin tinggi kepada teknologi informasi saat ini semakin memperluas kompleksitas dan spektrum peperangan, salah satunya ialah perang informasi. Kita dapat merasakan bahwa Indonesia saat ini juga sedang berada di tengah-tengah kecamuk perang informasi. Cara berpikir dan perilaku masyarakat sangat mudah dibentuk dan diarahkan informasi yang terdiseminasi melalui media sosial sehingga pertentangan SARA semakin menguat.

Ujaran kebencian dan hoax pun demikian mudahnya disebarkan untuk memengaruhi opini dan perilaku publik. Konflik teks tersebut selanjutnya berkembang menjadi konflik SARA yang nyata, dengan munculnya aksi-aksi yang menggalang solidaritas golongan tertentu untuk melawan golongan lainnya. Bahkan terindikasi bahwa momentum tersebut juga ditumpangi kepentingan untuk mengusung ideologi selain Pancasila ataupun melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesadaran bahwa perang informasi sedang dilancarkan pihak lain untuk menguasai Indonesia telah sering kali disampaikan para pemimpin dan tokoh bangsa. Namun, kecepatan perkembangan teknologi yang tidak diimbangi kesiapan masyarakat akibat rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah berdampak pada kurang sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Namun, layaknya tubuh manusia yang memiliki kekebalan terhadap penyakit, bangsa Indonesia juga memiliki kekebalan atau imunitas bangsa untuk tetap berdiri dan berdaulat.

Imunitas bangsa tersebut ialah nilai-nilai luhur yang tumbuh berkembang bersama lahirnya bangsa Indonesia, di antaranya menghargai perbedaan serta semangat persatuan dan kesatuan. Dalam kitab Sutasoma, Empu Tantular menggambarkan kondisi dirinya sebagai pemeluk agama Buddha yang hidup damai di tengah rakyat Kerajaan Majapahit yang mayoritas beragama Hindu dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya 'walaupun berbeda tetapi tetap satu juga'. Sikap menghormati perbedaan terhadap keberagaman sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu.

Sementara itu, semangat persatuan dan kesatuan telah diembuskan para pemuda sejak pendirian berbagai organisasi kepemudaan pada 1908 dan dibulatkan dalam tekad para pemuda untuk bersatu pada Sumpah Pemuda 1928. Dengan semangat tersebut, perjuangan melawan penjajah yang selama 350 tahun bersifat kedaerahan mulai dilakukan bersama dan mencapai hasilnya pada 17 Agustus 1945. Bersama dengan nilai-nilai luhur lainnya, nilai-nilai tersebut terangkum dalam Pancasila. Dalam sejarah, Pancasila telah terbukti mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa kita.

Maka, Pancasila harus dikembalikan, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai falsafah hidup bangsa yang mempersatukan arah perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila juga mampu mengingatkan bahwa keberagaman dan kerukunan adalah takdir bangsa Indonesia. Ironis bila saat ini nilai-nilai luhur tersebut terasa seolah-olah tertimbun oleh dahsyatnya gelombang modernitas. Maka, untuk memperkuat imunitas bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur tersebut perlu kita gali kembali.

Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI-AD konsisten memperkuat imunitas bangsa tersebut melalui berbagai fungsi teritorial dan kegiatan-kegiatan yang manunggal dengan rakyat. Dengan berbagai perangkat struktural dan fungsinya, TNI-AD juga memiliki kemampuan yang memadai untuk membantu pemerintah menangkal serangan perang informasi. Komando kewilayahan di bawah TNI-AD, dengan aksesnya yang sampai ke perdesaan melalui Babinsa, dapat menyiapkan masyarakat secara langsung menghadapi ancaman perang informasi. Secara nasional, seluruh komponen bangsa juga harus aktif dalam usaha tersebut sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat 1 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

# data[].attributes.attachment_link.description
PERANG merupakan fenomena politik dunia dalam konstelasi hubungan antarbangsa, sebagaimana argumen Clausewitz bahwa 'perang hanyalah kelanjutan dari politik' atau 'kebijakan dengan cara lain'. Namun, konsep geopolitik untuk menguasai wilayah yang menjadi salah satu penyebab perang telah bergeser ke wilayah yang bersifat maya, membuktikan kebenaran argumen Naisbitt tentang 'siapa yang menguasai media akan menguasai dunia'.

# data[].attributes.headline
Dukung Presiden Ciptakan Persatuan Bangsa, Ini Langkah Kongkret MUIArtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 

# data[].attributes.subject
Dukung Presiden Ciptakan Persatuan Bangsa, Ini Langkah Kongkret MUIArtikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 

# data[].attributes.body
16/05/2017
Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Ma'ruf Amin mendukung upaya Presiden Joko Widodo mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan, kami sepakat dan mendukung upaya pemerintah, Presiden dan jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Ma'ruf usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

menurut saya, janji janji MUI kepada presiden mengenai penguatan bangsa, tidak begitu jalan, melihat situasi pilkada kita sekarang ini.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Ma'ruf Amin mendukung upaya Presiden Joko Widodo mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan, kami sepakat dan mendukung upaya pemerintah, Presiden dan jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Ma'ruf usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Selain itu, MUI juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya sejumlah kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik.
(Baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)
"Kami sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan Indoneesia dan menguatkan rasa sebangsa dan setanah air," ujar Ma'ruf.

MUI berjanji akan melakukan konsolidasi dan dialog bertajuk kebangsaan dengan sejumlah elemen masyarakat. Ia berharap rasa kebangsaan warga negara Indonesia semakin kuat melalui cara tersebut.

"Kami akan memperbanyak dialog kebangsaan atau halaqah kebangsaan di masyarakat supaya rasa kebangsaan semakin kuat dan keutuhan bangsa semakin terjamin," ujar Ma'ruf.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo mengapresiasi tokoh lintas agama yang dinilai berkomitmen untuk menjaga persatuan bangsa.

"Saya senang mendengar komitmen semua tokoh agama dan umatnya untuk terus menjaga, terus mempertahankan dan terus memperkokoh Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.
(Baca: Jokowi: Hentikan Gesekan di Masyarakat)
Presiden Jokowi juga senang serta mengucapkan terima kasih yang besar atas komitmen para tokoh lintas agama tersebut beserta umatnya yang terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi antarumat, antarkelompok dan antargolongan.

"Saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum," lanjut Jokowi.

Jika terdapat gesekan di masyarakat, Presiden meminta untuk dihentikan. Jokowi menegaskan, seluruh elemen bangsa Indonesia merupakan saudara. Saudara sebangsa dan setanah air.

# data[].attributes.attachment_link.title
Dukung Presiden Ciptakan Persatuan Bangsa, Ini Langkah Kongkret MUI

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Ma'ruf Amin mendukung upaya Presiden Joko Widodo mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Setelah mengadakan pembicaraan dengan Presiden tentang kebangsaan dan kenegaraan, kami sepakat dan mendukung upaya pemerintah, Presiden dan jajarannya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ujar Ma'ruf usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

# data[].attributes.headline
SBY Ajak Semua Pihak Bantu Jokowi Jaga Persatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
SBY Ajak Semua Pihak Bantu Jokowi Jaga Persatuan Bangsa

# data[].attributes.body
19 mei 2017
Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan agar semua pihak membantu upaya Presiden Joko Widodo dan pemerintah dalam menjaga kerukunan dan persaudaraan semua anak bangsa. "Kita bantu presiden, bantu pemimpin kita, bantu pemerintah kita, ajak semuanya do something untuk kembali menjaga tali silaturahim, persaudaraan dan kerukunan di antara kita semua," kata SBY saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Most Admired Companies (Imaco) Award 2017 yang diselenggarakan Warta Ekonomi di Jakarta, pada Jumat malam (19/5/2017)

menurut saya, keinginan sang mantan presiden RI, sangatlah kuat, apalagi ingin melibatkan semua warga negara untuk ikutan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan agar semua pihak membantu Presiden Joko Widodo dan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa.
tirto.id - Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan agar semua pihak membantu upaya Presiden Joko Widodo dan pemerintah dalam menjaga kerukunan dan persaudaraan semua anak bangsa.

"Kita bantu presiden, bantu pemimpin kita, bantu pemerintah kita, ajak semuanya do something untuk kembali menjaga tali silaturahim, persaudaraan dan kerukunan di antara kita semua," kata SBY saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Most Admired Companies (Imaco) Award 2017 yang diselenggarakan Warta Ekonomi di Jakarta, pada Jumat malam (19/5/2017).

Sebagaimana dilansir Antara, di forum itu, SBY mengatakan kekuatan utama Bangsa Indonesia adalah persatuan, kebersamaan, persaudaraan dan kekompakan.

SBY juga menegaskan Indonesia ditakdirkan sebagai bangsa majemuk sehingga seluruh pihak harus bersedia menjaga dan merawat keberagaman.

" Unity in diversity not to be taken for granted, harus dirawat sepanjang masa," kata SBY. "Siapa pun, pemimpin formal, pemimpin informal di Tanah Air, harus peduli dan sensitif, lakukan sesuatu untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan."

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku optimistis Bangsa Indonesia bisa merajut kembali persaudaraan dan kerukunan masyarakatnya.

Dia juga mengatakan banyak kasus konflik kekerasan antarmasyarakat, yang terjadi sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi, bisa menjadi pelajaran penting untuk saat ini.

"Dulu saya Menkopolhukam, ada konflik komunal Poso, Ambon, perlu lima tahun untuk selesaikan konflik, belum proses rekonsiliasinya. Tapi saya tetap percaya kita bisa atasi apa yang kita hadapi sekarang," ujar dia.

Menurut SBY, keberhasilan pemerintah saat ini menjaga persatuan bangsa menjadi syarat mutlak agar negara mampu mencapai visi Indonesia emas pada 2045.

"Saya tahu di bawah permukaan ada sesuatu yang bergerak, mari hentikan bersama. Kalau kita kompak, pemimpin punya leadership (kepemimpinan), bangsa rukun, Insya Allah Indonesia 2045 bisa terwujud," jelas dia.

# data[].attributes.attachment_link.title
SBY Ajak Semua Pihak Bantu Jokowi Jaga Persatuan Bangsa - Tirto.ID

# data[].attributes.attachment_link.description
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan agar semua pihak membantu Presiden Joko Widodo dan pemerintah dalam menjaga persatuan bangsa. tirto.id - Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan agar semua pihak membantu upaya Presiden Joko Widodo dan pemerintah dalam menjaga kerukunan dan persaudaraan semua anak bangsa.

# data[].attributes.headline
Din Syamsuddin: Indonesia Punya Dasar Persatuan Bangsa yang Kuat

# data[].attributes.subject
Din Syamsuddin: Indonesia Punya Dasar Persatuan Bangsa yang Kuat

# data[].attributes.body
2 november 2017

Din Syamsuddin ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai utusan khusus untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini pun melakukan pertemuan dengan sejumlah majelis keagamaan.

Dia mengatakan hal ini dalam upaya mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia dan luar negeri yang berdasarkan Pancasila.

menurut saya, mengenai orang yang ditunjuk oleh Presiden jokowi memanglah harus menanggungi beban dan tanggung jawab.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Din Syamsuddin ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai utusan khusus untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini pun melakukan pertemuan dengan sejumlah majelis keagamaan.

Dia mengatakan hal ini dalam upaya mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia dan luar negeri yang berdasarkan Pancasila.

"Tugas saya untuk mempromosikan hidup kerukunan umat beragama di Indonesia dan luar negeri yang berdasarkan Pancasila," ujar Din saat pertemuan dengan Perwakilan Umat Buddha (Walubi) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (2/11).

Din mengatakan upaya mewujudkan kerukunan umat beragama dan penyelesaian konflik bernuansa agama diprioritaskan di dalam negeri.

"Namun, sebelum ke luar negeri, kita perlu ciptakan kerukunan dalam negeri dahulu. Amanatnya itu dari dalam negeri, bahkan harus dimulai dari dalam dulu," terang mantan Ketua MUI ini.

Sejak dilantik pada Kamis (23/10) lalu, Din telah bertemu dengan beberapa organisasi keagamaan. Selain Walubi, dia telah bertemu dengan Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Dalam kesempatan bertemu dengan Walubi, Din meminta bantuan kepada para rohaniwan Buddha untuk ikut mempromosikan umat beragama di Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat untuk mewujudkan kerukunan beragama.

"Mohon kami dapat didukung dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Persatuan kesatuan bangsa yang sudah kuat dasarnya. Ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan sekaligus UUD 1945," jelas Din di hadapan para bikkhu Buddha yang hadir.

Din menerangkan kerukunan umat ini semestinya bukan hal yang sulit dilakukan. Mengingat banyak persamaan mendasar yang melandasi tiap ajaran agama di Indonesia.

"Saya berpikir, selain ada perbedaan, tetapi banyak sekali persamaan. Persamaan itu terletak pada etika dan orientasi manusia dan kemanusiaan," ucap Din.
(jbr/jbr)

# data[].attributes.attachment_link.title
Din Syamsuddin: Indonesia Punya Dasar Persatuan Bangsa yang Kuat

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Din Syamsuddin ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai utusan khusus untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini pun melakukan pertemuan dengan sejumlah majelis keagamaan. Dia mengatakan hal ini dalam upaya mempromosikan kerukunan umat beragama di Indonesia dan luar negeri yang berdasarkan Pancasila.

# data[].attributes.headline
Bertemu Sejumlah Tokoh, Prabowo Bicara Persatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
Bertemu Sejumlah Tokoh, Prabowo Bicara Persatuan Bangsa

# data[].attributes.body
10 April 2017
Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya. Pertemuan ini juga membicarakan komitmen soal persatuan dan kesatuan yang harus tetap terjaga.

"Tidak ada bagi kita, berpikir saja tidak tentang sektarianisme ataupun ingin memecah bangsa dengan hal-hal yang tidak sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan lainnya," kata Prabowo kepada wartawan di kediamannya, Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin

menurut saya adalah, pembicaraan pembicaraan mengenai persatuan negara oleh partai gerindra, dan hary tanoesoerdibjo sangat amat mengesalkan, karena walaupun mereka melakukan perbincangan mengenai persatuan negara, mereka tidak ingat kalau mereka berbuat mengenai PLTU.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya. Pertemuan ini juga membicarakan komitmen soal persatuan dan kesatuan yang harus tetap terjaga.

"Tidak ada bagi kita, berpikir saja tidak tentang sektarianisme ataupun ingin memecah bangsa dengan hal-hal yang tidak sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan lainnya," kata Prabowo kepada wartawan di kediamannya, Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2017).

Pertemuan di kediaman Prabowo dihadiri sejumlah tokoh, seperti Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketum Partai Idaman Rhoma Irama, Presiden PKS Sohibul Iman, pengamat politik yang juga eks Ketua KPU Chusnul Mar'iyah, anggota Dewan Pembina Gerindra Djoko Santoso, Erwin Aksa, dan mantan Menteri Koordinator Ekonomi Kwik Kian Gie.

Foto: Yulida M/detikcom

"Semua tokoh agama, semua tokoh hadir dari semua golongan. Seluruh WNI adalah saudara kita, semua akan kita lindungi. Bagi kita, perbedaan itu biasa," ujar Prabowo.

Soal pilkada, Prabowo menekankan pergantian kepala daerah lewat pemilihan hal yang biasa. "Pergantian jabatan itu biasa, jangan dibikin tegang, gaji gonta-ganti itu biasa," sebutnya.

Pertemuan ini diharapkan Prabowo dapat menegaskan komitmen persatuan. "Saya kira ini suatu kepekaan semua dan semua punya kepekaan, makanya kita kumpul di sini. Pak Zul baru tiba dari Bandung, Pak Busyro dari Jogja, banyak yang datang dari luar-luar," imbuhnya.

Foto: Yulida M/detikcom

# data[].attributes.attachment_link.title
Bertemu Sejumlah Tokoh, Prabowo Bicara Persatuan Bangsa

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh di kediamannya. Pertemuan ini juga membicarakan komitmen soal persatuan dan kesatuan yang harus tetap terjaga. "Tidak ada bagi kita, berpikir saja tidak tentang sektarianisme ataupun ingin memecah bangsa dengan hal-hal yang tidak sesuai falsafah Pancasila dan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan lainnya," kata Prabowo kepada wartawan di kediamannya, Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (10/4/2017).

# data[].attributes.headline
Kemenang: Paskah Momentum Pererat Persatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
Kemenang: Paskah Momentum Pererat Persatuan Bangsa

# data[].attributes.body
15 april 2017
Kantor Kementerian Agama (KEmenag) Kabupaten Mimika, Papua mengajak seluruh umat Kristiani di wilayah itu agar menjadikan perayaan Paskah 2017 sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala Kantor Kemenag Mimika Utler Adrianus mengatakan, perayaan Paskah sebagai peringatan Kebangkitan Isa Almasih untuk peristiwa iman tidak saja dirayakan penuh kegembiraan, tetapi juga mampu menumbuhkan semangat persatuan diantara semua orang yang berbeda latar belakang.
menurut saya, mereka selaku orang orang kemenang menjalankan tugas mereka masing masing mengerjakan menjaga persatuan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kemenang: Paskah Momentum Pererat Persatuan Bangsa

# data[].attributes.attachment_link.description
Kantor Kementerian Agama (KEmenag) Kabupaten Mimika, Papua mengajak seluruh umat Kristiani di wilayah itu agar menjadikan perayaan Paskah 2017 sebagai momentum untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Kepala Kantor Kemenag Mimika

# data[].attributes.headline
Ketua MPR Minta Generasi Muda Perkuat Persatuan Bangsa

# data[].attributes.subject
Ketua MPR Minta Generasi Muda Perkuat Persatuan Bangsa

# data[].attributes.body
2017-10-11

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR) Zulkifli Hasan meminta kepada generasi muda untuk memperkuat persatuan dan kesatuan banga.

Dia juga menghimbau generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

menurut saya, artikel ini memberitahu agar jangan cepat terpengaruh mengenai masa lalu

# data[].attributes.attachment_link.title
Ketua MPR Minta Generasi Muda Perkuat Persatuan Bangsa

# data[].attributes.attachment_link.description
Bandung- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR) Zulkifli Hasan meminta kepada generasi muda untuk memperkuat persatuan dan kesatuan banga. Dia juga menghimbau generasi muda agar tidak mudah te ...

# data[].attributes.headline
Merekatkan Kembali Persatuan Bangsa di Era Perang Informasi

# data[].attributes.subject
Merekatkan Kembali Persatuan Bangsa di Era Perang Informasi

# data[].attributes.body
12 juni 2017
Perang merupakan fenomena politik dunia dalam konstelasi hubungan antara bangsa, sebagaimana argument Clausewitz bahwa ‘perang hanyalah kelanjutan dari politik’ atau ‘kebijakan dengan cara lain’.

Namun, konsep geopolitik untuk menguasai wilayah yang menjadi salah sstu penyebab perang telah bergeser ke wilayah yang bersifat maya, membuktikan kebenaran argument Naisbitt tentang ‘siapa yang menguasai media akan menguasai dunia’.

menurut saya, akan lebih baik jika melupakan konsep geopolitik, dan mulai dengan konsep yang baru

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Perang merupakan fenomena politik dunia dalam konstelasi hubungan antara bangsa, sebagaimana argument Clausewitz bahwa 'perang hanyalah kelanjutan dari politik' atau 'kebijakan dengan cara lain'.

Namun, konsep geopolitik untuk menguasai wilayah yang menjadi salah sstu penyebab perang telah bergeser ke wilayah yang bersifat maya, membuktikan kebenaran argument Naisbitt tentang 'siapa yang menguasai media akan menguasai dunia'.

Hunting dalam 'Clash of Civilization, Remaking the World Order' juga meramalkan bahwa pasca perang dingin benturan antar peradaban dan agama akan menjadi penyebab konflik, sebagaimana yang sedang terjadi saat ini. Konflik sosial yang disulut oleh isu etnis maupun agama semakin mewarnai hubungan antar masyarakat secara global. Wilayah perang sudah semakin bergeser dari dimensi fisik ke non fisik, namun dengan potensi kehancuran yang tidak kalah dahsyatnya.

Ketergantungan manusia yang semakin tinggi kepada teknologi informasi saat ini, semakin memperluas kompleksitas dan spektrum peperangan, salah satunya adalah perang informasi. Kita dapat merasakan bahwa Indonesia saat ini juga sedang berada ditengah-tengah kecamuk perang informasi. Cara berpikir dan perilaku masyarakat sangat mudah dibentuk dan diarahkan oleh informasi yang terdiseminasi melalui media, sosial sehingga pertentangan SARA semakin menguat. Ujaran kebendan dan hoax pun demikian mudahnya disebarkan untuk mempengaruhi opini dan perilaku publik.

Konflik teks tersebut selanjutnya berkembang menjadi konflik SARA yang nyata, dengan munculnya aksi-aksi yang menggalang solidaritas golongan tertentu untuk melawan golongan lainnya. Bahkan terindikasi bahwa momentum tersebut juga ditumpangi oleh kepentingan untuk mengusung ideologi selain Pancasila. maupun melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesadaran bahwa perang informasi sedang dilancarkan oleh paihak lain untuk menguasai Indonesia, telah seringkali disampaikan oleh para pemimpin dan tokoh bangsa. Namun, kecepatan perkembangan teknologi yang tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat akibat rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah, berdampak pada kurang sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima.

Namun, layaknya tubuh manusia yang memiliki kekebalan terhadap penyakit, bangsa Indonesia juga memiliki kekebalan atau imunitas bangsa untuk tetap berdiri dan berdaulat. Imunitas bangsa tersebut adalah nilai-nilai luhur yang tumbuh berkembang bersama lahirnya bangsa Indonesia, diantaranya menghargai perbedaan serta semangat persatuan dan kasatuan.

Dalam Kitab Sutasoma, Mpu Tantular menggambarkan kondisi dirinya sebagai pemeluk Agama Budha yang hidup damai di tengah rakyat Kerajaan Majapahit yang mayoritas beragama Hindu dengan istilah 'Bhineka Tunggal Ika' yang artinya 'walaupun berbeda namun tetap satu juga'. Sikap menghormati perbedaan terhadap keberagaman sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia oleh bangsa Indoneisia sejak dahulu.

Sementara itu, semangat persatuan dan kesatuan tidak telah dihembuskan oleh para pemuda sejak pendirian berbagai organisasi kepemudaan pada tahun 1908 dan dibulatkan dalam tekad para pemuda untuk bersatu pada Sumpah Pemuda tahun 1928.

Dengan semangat tersebut, perjuangan melawan penjajah yang selama 350 tahun bersifat kedaerahan. mulai dilakukan bersama dan mencapai hasilnya pada 17 Agustus 1945.

Bersama dengan nilai-nilai luhur lainnya, nilai-nilai tersebut di atas terangkum dalam Pancasila. Dalam sejarah, Pancasila telah terbukti mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Maka, Pancasila harus dikembalikan, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai falsafah hidup bangsa yang mempersatukan arah perjalanan Bangsa Indonesia. Pancasila juga mampu mengingatkan bahwa keberagaman dan kerukunan adalah takdir bangsa Indonesia. Ironis bila saat ini nilai-nilai luhur tersebut terasa seolah-olah tertimbun oleh dahsyatnya gelombang modernitas. Maka, untuk memperkuat imunitas bangsa Indonesia, nili-nilai luhur tersebut perlu kita gali kembali.

Sebagai komponen utama pertahanan negara. TNI AD konsisten memperkuat imunitas bangsa tersebut melalui berbagai fungsi teritorial dan kegiatan-kegiatan yang manunggal dengan rakyat. Dengan berbagai perangkat struktural dan fungsinya, TNI AD juga memiliki kemampuan yang memadai untuk membantu pemerintah menangkal serangan perang informasi. Komando kewilayahan dibawah TNI AD, dengan aksesnya yang sampai ke pedesaan melalui Babinsa dapat menyiapkan masyarakat secara langsung menghadapi ancaman perang informasi. Secara nasional, seluruh komponen bangsa juga harus aktif dalam usaha tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. (Penulis adalah Kepala Staf Angkatan Darat).(Sumber: HU Pelita)

# data[].attributes.attachment_link.title
Merekatkan Kembali Persatuan Bangsa di Era Perang Informasi

# data[].attributes.attachment_link.description
Perang merupakan fenomena politik dunia dalam konstelasi hubungan antara bangsa, sebagaimana argument Clausewitz bahwa 'perang hanyalah kelanjutan dari politik' atau 'kebijakan dengan cara lain'. Namun, konsep geopolitik untuk menguasai wilayah yang menjadi salah sstu penyebab perang telah bergeser ke wilayah yang bersifat maya, membuktikan kebenaran argument Naisbitt tentang 'siapa yang menguasai media akan menguasai dunia'.

# data[].attributes.headline
Jokowi minta warga NTT jaga persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.subject
Jokowi minta warga NTT jaga persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.body
8 januari 2018

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang besar dengan 17 ribu pulau serta 714 suku dan ribuan bahasa daerah.

Kepala Negara berpesan agar masyarakat di NTT selalu menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

Menurut saya, apa yang dikatakan oleh bapak jokowi sangatlah benar karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17 ribu pulau dan juga ada 714 suku dan ribuan bahasa daerah sehingga negara kita ini sangat mudah untuk terpecah belah, apalagi NTT yang merupakan daerah sebelah timur di Indonesia. Karena itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini supaya tidak terpecah belah. Berita ini termasuk indikator cara menghargai perbedaan

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang besar dengan 17 ribu pulau serta 714 suku dan ribuan bahasa daerah.

Kepala Negara berpesan agar masyarakat di NTT selalu menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

"Marilah kita jaga bersama-sama persatuan kita, marilah kita jaga bersama-sama negara kita Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," kata Jokowi saat memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat NTT dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin‎, Senin (8/1/2018).‎

(Baca: Jokowi: Jangan Mencela, Menjelekkan dan Pakai Kampanye Hitam di Pilkada)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengimbau, agar tidak ada lagi peristiwa persengketaan di masyarakat yang berpotensi membuat perpecahan antar-daerah dan antar suku.

"Marilah kita jaga agar hal itu tidak terjadi di NTT dan di seluruh Tanah Air kita Indonesia," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya.

(Baca juga: Jokowi Minta Hilangkan Kampanye Hitam, Silakan Adu Prestasi di Pilkada 2018)

Sebelumnya menjelang perhelatan hajatan pilkada serantak tahun 2018 ini ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pesta demokrasi di Indonesia‎ harus mencerminkan karakter-karakter yang penuh dengan kesantunan, tidak saling menjelekkan, dan tidak saling mencela.

"Karakter-karakter itu yang perlu terus kita tumbuhkan, antarkandidat juga jangan sampai saling mencela, jangan saling menjelekkan. Apalagi memakai black campaign, kampanye hitam harus betul-betul kita hilangkan dari proses-proses demokrasi kita," ujarnya.
(ulu)

# data[].attributes.attachment_link.title
Jokowi Minta Warga NTT Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa : Okezone News

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia merupakan negara yang besar dengan 17 ribu pulau serta 714 suku dan ribuan bahasa daerah. Kepala Negara berpesan agar masyarakat di NTT selalu menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.

# data[].attributes.headline
Januari 2018, Aksi buang bayi hasil seks bebas makin menggila

# data[].attributes.subject
Januari 2018, Aksi buang bayi hasil seks bebas makin menggila

# data[].attributes.body
31 januari 2018

Tingkat sadisme dan seks bebas di kalangan remaja Indonesia kian memprihatinkan. Hal ini ditandai makin tingginya angka pembuangan bayi di jalanan sepanjang Januari 2018. Ada 54 bayi dibuang di jalanan pada Januari 2018. Pelaku umumnya wanita muda berusia antara 15 hingga 21 tahun

Menurut saya, Hal ini bisa terjadi karena anak muda zaman sekarang terpengaruh budaya asing yang melegalkan seks bebas karena itu seharusnya anak muda zaman sekarang dibimbing dengan lebih baik dan diberitahu kalau hal yang mereka lakukan ini salah. Berita ini termasuk indikator cara menerima budaya dari luar dan kebebasan yang bertanggung jawab.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
"Para orangtua yang tidak bertanggung jawab itu memilih membuang bayinya di hutan, kebun, bak mobil, toilet pesawat, dan ada juga yang meracuni dan mengubur bayinya hidup-hidup," ungkap IPW.

Ant.

Hidayatullah.com - Tingkat sadisme dan seks bebas di kalangan remaja Indonesia kian memprihatinkan. Hal ini ditandai makin tingginya angka pembuangan bayi di jalanan sepanjang Januari 2018.

Ada 54 bayi dibuang di jalanan pada Januari 2018. Pelaku umumnya wanita muda berusia antara 15 hingga 21 tahun.

Ind Police Watch (IPW) mendata, sepanjang Januari 2018 bayi yang dibuang di Indonesia sebanyak 54 bayi.

"Angka ini mengalami kenaikan dua kali lipat (100 persen lebih) jika dibandingkan dalam periode yang sama pada Januari 2017, yang hanya ada 26 kasus pembuangan bayi," ungkap Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilisnya diterima hidayatullah.com, Rabu (31/01/2018).

Baca: Seks Bebas Mencemaskan, 178 Bayi Baru Lahir Dibuang pada 2017

Pada tahun 2017, lanjutnya, angka pembuangan bayi di Indonesia tergolong tinggi dalam sejarah, yakni ada 179 bayi yang dibuang di jalanan, 79 tewas, 10 masih bentuk janin dan 89 berhasil diselamatkan.

"Sepertinya di 2018 ini trennya akan lebih meningkat lagi karena di Januari saja sudah naik 100 persen," ujarnya memprediksi.

Menurutnya, sebagian besar orangtua yang melakukan pembuangan bayinya itu lebih memilih menaruh jabang bayinya di jalanan. Dari 54 bayi yang dibuang di sepanjang Januari 2018, sebanyak 27 bayi bisa diselamatkan."Kondisi bayi dalam keadaan hidup," imbuhnya.

Hal ini dikarenakan warga dengan cepat membantu bayi yang ditemukannnya untuk dibawa ke puskesmas dan dilaporkan ke polisi. Sementara sebanyak 27 bayi meninggal dunia saat dibuang oleh orangtuanya.

Baca: Jangan Buang Bayimu!

Masih menurut IPW, Jawa Timur menempati posisi tertinggi dalam kasus pembuangan bayi di Januari 2018, dengan 15 kali kejadian.

Pada bulan yang sama tahun 2017 lalu, Jatim juga menempati peringkat pertama dengan 9 kasus.
Sidoarjo sebagai kabupaten terbanyak kasus pembuangan bayi di Januari 2018, yakni ada tiga kasus pembuangan bayi, disusul Malang yang ada dua kasus.

Setelah itu Surabaya, Mojokerto, Nganjuk, Jombang, Madiun, Ponorogo, Lamongan, dan Bangkalan masing-masing satu kasus.

Hingga akhir Januari, Jakarta dan Jateng menempati urutan kedua paling banyak terjadinya pembuangan bayi. "Yakni masing-masing ada enam kasus bayi dibuang," bebernya.

Sementara Jawa Barat di urutan ketiga, ada lima bayi dibuang. Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan di urutan keempat, ada tiga bayi dibuang di jalanan.

Daerah kelima rawan pembuangan bayi adalah Jogja, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, masing masing dua kasus pembuangan bayi.

"Sedangkan peringkat enam dari jumlah bayi yang dibuang. Di Banten, NTB, NTT, Kalteng, Sultra, dan Bali, masing-masing ada satu kejadian," tambahnya.

Baca: MasyaAllah, Sudah 120 Bayi Dibuang Sejak 2011

Dalam kasus pembuangan bayi ini, ungkap IPW, orangtuanya yang rata-rata masih berumur muda itu cenderung mengambil gampangnya dan mencari jalan pintas. "Yakni dengan cara membuang bayinya ke jalanan, dengan kantong kresek maupun dus mi instan," imbuhnya.

Sehingga bayi yang dibuang di jalanan di sepanjang Januari menempati posisi terbanyak, dengan 12 kasus.

Urutan kedua tempat favorit membuang bayi adalah sungai, kali, selokan, atau parit, ada 11 peristiwa dan sebagian ditemukan mengapung.

Rumah warga, baik itu di halaman depan atau belakangnya, maupun diteras, juga jadi tempat pembuangan bayi hasil hubungan gelap, yakni ada tujuh kejadian.

"Namun ada juga para orangtua yang tidak bertanggung jawab itu membuang jabang bayi ke tempat sampah atau bak sampah. Jumlahnya sebanyak 6 kejadian," ungkapnya.

Kamar mandi atau kloset dan emperan toko/warung/kios juga dijadikan tempat pembuangan bayi, ada sebanyak 4 kejadian. Mushalla atau masjid menempati urutan ke-enam sebagai tempat pavorit pembuangan bayi, dengan 3 kejadian.

Pada urutan kedelapan, sawah sebagai tempat pembuangan bayi, ada 2 kejadian.

"Di urutan terakhir, dengan satu kejadian, para orangtua yang tidak bertanggung jawab itu memilih membuang bayinya di hutan, kebun, bak mobil, toilet pesawat, dan ada juga yang meracuni dan mengubur bayinya hidup-hidup," ungkapnya.

Baca: PRT Indonesia Disidang di Dubai karena Membunuh Bayinya Hasil Zina

Makin menggilanya aksi pembuangan bayi hasil hubungan gelap dan seks bebas ini perlu perhatian semua pihak.

Pemerintah, para pendidik, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para orangtua perlu mencermati fenomena seks bebas yang telah melahirkan sikap nekat di sebagian generasi muda ini.

"Sehingga aksi pembuangan bayi yang melonjak 100 persen lebih di Januari 2018 ini bisa diantisipasi agar tidak lebih meluas lagi," imbuhnya.

IPW melihat jajaran kepolisian sudah bekerja keras untuk mengungkap kasus kasus pembuangan bayi di Januari 2018. Terbukti sebagian dari pelaku berhasil diciduk polisi, sehingga terlacak usia pelaku antara 15 hingga 21 tahun.*

# data[].attributes.attachment_link.title
Januari 2018, Aksi Buang Bayi Hasil Seks Bebas Makin Menggila - Hidayatullah.com

# data[].attributes.attachment_link.description
"Para orangtua yang tidak bertanggung jawab itu memilih membuang bayinya di hutan, kebun, bak mobil, toilet pesawat, dan ada juga yang meracuni dan mengubur bayinya hidup-hidup," ungkap IPW. Ant. Hidayatullah.com - Tingkat sadisme dan seks bebas di kalangan remaja Indonesia kian memprihatinkan. Hal ini ditandai makin tingginya angka pembuangan bayi di jalanan sepanjang Januari 2018.

# data[].attributes.headline
Volume Sampah 2018 diprediksi mencapai 66,5 juta ton

# data[].attributes.subject
Volume Sampah 2018 diprediksi mencapai 66,5 juta ton

# data[].attributes.body
22 februari 2018

Upaya pengurangan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasalnya, volume sampah sepanjang 2017 tercatat 65,8 juta ton.

Menurut saya, pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik karena sudah ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah di Indonesia dan sekarang tinggal masyarakat Indonesia yang seharusnya aktif membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah di Indonesia. Berita ini termasuk indikator kesadaran sosial.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Kalau gak diselesaikan, bisa jadi gunung sampah nih

pri.org

Jakarta, IDN Times - Upaya pengurangan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasalnya, volume sampah sepanjang 2017 tercatat 65,8 juta ton!

1. Pengurangan sampah pada 2018 ditargetkan sebesar 15 persen

pri.org

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Rosa Vivien Ratnawati mengatakan proyeksi volume sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada 2018 mencapai 66,5 juta ton.

"Pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada 2018 mencapai 15 persen. Hingga 2025, targetnya 30 persen," ujar Vivien di Jakarta, Rabu (21/2).
Baca juga: Sampah Menggunung di Pintu Air Manggarai, Puluhan Truk Dioperasikan
2. Pemerintah daerah masih terkendala anggaran

Antara Foto/Risky Andrianto

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editors' picks

Menurut Vivien, untuk membangun tempat pembuangan akhir (TPA) yang bagus menghabiskan Rp125 ribu per ton sampah. Namun, rata-rata Pemda hanya menganggarkan sekitar Rp 30 juta.

"Makanya tahun ini kami akan lebih dulu melakukan pembinaan. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan TPA. Tidak bisa tanpa pendampingan," imbuhnya.

3. Pengelolaan sampah harus lintas sektor

Antara Foto/Galih Pradipta

Vivien menuturkan, setiap orang menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Semuanya akan dibuang ke TPA jika tidak ada penanganan yang baik. Menurut Vivien, pengelolaan sampah tidak bisa parsial.

"Harus ada target di ujung, mau mengurangi sampah berapa? Misalnya lewat bank sampah, berapa banyak pengurangan yang bisa dilakukan, terus composing berapa? Ini yang kami minta setiap daerah membuatnya. Jadi residunya yang bisa dibuang ke TPA," kata Vivien.
Baca juga: Melihat Perjuangan Petugas yang Bersihkan 'Pulau Sampah' di Sungai Ciliwung

Just For You

# data[].attributes.attachment_link.title
Volume Sampah 2018 Diprediksi Mencapai 66,5 Juta Ton!

# data[].attributes.attachment_link.description
Kalau gak diselesaikan, bisa jadi gunung sampah nih pri.org Jakarta, IDN Times - Upaya pengurangan sampah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pasalnya, volume sampah sepanjang 2017 tercatat 65,8 juta ton!

# data[].attributes.headline
Serangan di gereja Yogyakarta : Apakah beribadah semakin tidak aman?

# data[].attributes.subject
Serangan di gereja Yogyakarta : Apakah beribadah semakin tidak aman?

# data[].attributes.body
12 februari 2018

Ketika sedang menjalankan misa ekaristi, jemaat gereja Santa Lidwina di Bedog, Sleman, Yogyakarta diserang oleh pria tak dikenal pada hari Minggu pagi, setidaknya empat orang terluka akibat senjata tajam.

Menurut saya, kasus ini cukup berbahaya karena tingkat intoleransinya sudah cukup parah, tidak seharusnya kita membunuh hanya karena perbedaan agama, seharusnya kita bisa menerima perbedaan agama ini dan hidup berdampingan. Berita ini termasuk indikator toleransi beragama.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Rententan kejadian seperti serangan terhadap jemaah gereja yang sedang menggelar misa Yogyakarta, dua serangan terhadap ulama dan persekusi terhadap seorang biksu di Tangerang menimbulkan pertanyaan, apakah tidak aman lagi untuk beribadah di Indonesia?

Ketika sedang khusyuk menjalankan misa ekaristi, jemaat gereja Santa Lidwina di Bedog, Sleman, Yogyakarta diserang oleh pria tak dikenal pada hari Minggu (11/02) pagi, setidaknya empat orang terluka akibat senjata tajam.

Pasca kejadian, seorang jemaat yang juga saksi mata dalam insiden tersebut, Andhi Cahyo mengaku merasa tak aman lagi untuk beribadah.

"Kalau kami dari umat tentu merasa was-was. Jangan-jangan pelaku atau jaringan pelaku masih kurang puas melaksanakan aksinya, mungkin akan mengulangi di gereja kita," ujar Andhi kepada BBC Indonesia.

Saksi mata serangan gereja di Yogyakarta: 'Saya menahan pintu, supaya pelaku tidak menyerang jemaat di luar'

Serangan di gereja St Lidwina, Yogyakarta: Pelaku 'asal Banyuwangi' berhasil dilumpuhkan

Aksi sosial gereja dituding upaya kristenisasi, bupati Bantul 'akan cegah' intoleransi

"Tadi dari Kapolres sudah memberikan pengawalan bahwa nanti di setiap misa di gereja Bedog akan ditempatkan aparat keamanan bersenjata," imbuhnya.

Pengamat intelijen yang sedang menempuh studi doktoral di Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta menuturkan pembiaran atas kasus-kasus yang terjadi selama ini, dan penanganan kasus yang cenderung tidak tuntas, justru memberikan angin segar bagi kelompok intoleran dan radikal untuk semakin bersemangat melakukan aksinya.

"Ketidaktegasan itu justru akan menyuburkan sikap-sikap intoleran dan aksi teror, menjadi angin segar bagi mereka," kata dia.

Pengajar Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Samsul Maarif, menuturkan insiden intoleransi termutakhir "berkontribusi pada semakin mengentalnya intoleransi".

Selain pastor yang memimpin misa, dua orang jemaah yang sedang mengikuti misa terluka akibat sabetan pedang pelaku. Seorang anggota Polri yang menangani kejadian tersebut juga mengalami luka di tangan sebelum berhasil melumpuhkan pelaku.

Yogyakarta semakin intoleran?

Berbagai kalangan memandang aksi intoleransi di Yogyakarta tersebut sangat memprihatinkan, sekaligus ironis, mengingat dalam pertemuan sehari sebelumnya Presiden Joko Widodo beserta para tokoh lintas agama dan kepercayaan bertekad membangun komitmen kerukunan antarpemeluk agama dan keyakinan.

Stanislaus Riyanta menuturkan dari bebarapa data yang dirilis oleh beberapa lembaga, Yogjakarta dalam beberapa tahun terakhir cenderung semakin tidak toleran dan semakin banyak dengan latar belakang SARA.

Data yang dirilis The Wahid Institute menunjukkan bahwa aksi intoleransi di Yogyakarta sudah terjadi sejak 2012, dan semakin menguat tiap tahunnya.

Wahid Institute pada 2013 juga menyebutkan Yogyakarta menjadi provinsi intoleran kedua setelah Jawa Barat.

Pada 2014, Wahid Institute menempatkan Yogyakarta di urutan kedua dalam kasus intoleransi, yakni sebanyak 21 kasus.

Tahun 2015, Setara Institute mencatat ada sebanyak 10 peristiwa intoleransi di Yogyakarta.

Tahun 2016 Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBT), mencatat terdapat 23 kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan berekspresi yang dilakukan oleh kelompok intoleran di Yogyakarta.

Bagaimana agar intoleransi tak berlanjut sesudah pilkada DKI Jakarta?

Festival Keraton Nusantara XI, 'Sebagai pelestari budaya, Keraton harus aktif mengatasi intoleransi'

Komnas HAM: Pemda mulai berani atasi aksi intoleran

Intoleransi yang makin menguat ini pula diamini oleh Andhi Cahyo, warga Bedhog, Sleman yang juga menjadi saksi misa berdarah pada Minggu (11/02) pagi. Menyusul insiden yang baru saja terjadi, muncul ketakutannya untuk menjalankan ibadah.

Rasa was-was ini semakin diperparah dengan tidak tegasnya sikap pemerintah daerah dalam mengatasi radikalisme dan intoleransi yang semakin menguat di daerah istimewa tersebut.

"Selama ini statement-statement yang diberikan kurang begitu mengayomi kita sebagai korban," imbuh Andhi.

Sebelumnya, juga terjadi serangan terhadap ulama Nahdlatul Ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cicalengka Bandung, KH. Umar Basri pada akhir Januari lalu. Menyusul kemudian serangan terhadap ulama sekaligus Pimpinan Pusat Persis, H. R. Prawoto, dianiaya orang tak dikenal pada Kamis (01/02) hingga nyawanya tak dapat diselamatkan dan meninggal dunia.

Pekan lalu, persekusi terhadap biksu pula terjadi. Masyarakat menolak kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh biksu Mulyanto Nurhalim di rumahnya di Legok, Tangerang, Jawa Barat yang berujung pada pengusiran dirinya.

Hak cipta gambar @MProjo2019 @MProjo2019

Hak cipta gambar @MProjo2019 @MProjo2019

Ketua SETARA Institute, Hendardi menegaskan aparat keamanan hendaknya mewaspadai dan mencegah pola-pola gangguan keamanan yang menyasar tokoh-tokoh agama dan menggunakan sentimen keagamaan untuk memecah belah umat beragama dan menghancurkan kerukunan di tingkat akar rumput.

"Aparat tidak boleh tunduk terhadap kelompok-kelompok intoleran dalam penegakan hukum itu. Lemahnya penegakan hukum atas kasus-kasus serupa di atas akan mengundang kejahatan lain yang lebih besar," tegasnya.

Ia pula menuturkan, pemerintah, pemuka agama dan elite organisasi keagamaan harus melakukan tindakan konkrit untuk menghentikan persekusi terhadap identitas keagamaan yang berbeda, khususnya atas mereka yang minor, umat agama yang sedikit.

Selain itu, pemerintah, pemuka agama, dan elite ormas keagamaan sesuai otoritas masing-masing hendaknya mencegah dan menghentikan provokasi di ruang-ruang siar agama yang membangkitkan perasaan tidak aman, kebencian, dan kemarahan yang dapat memicu tindakan main hukum sendiri dan penggunaan kekerasan.

"Seperti yang terjadi di Sleman, Tangerang, Bandung, juga Bantul dalam dua minggu terakhir," tegasnya.

Tak aman beribadah?

Insiden terakhir dan rentetan kasus intoleransi sebelumnya dianggap semakin berkontribusi pada mengentalnya intoleransi. Lalu, apakah kini sudah tidak aman lagi menjalankan ibadah?

"Tentu. Sudah pasti orang menganggap itu dan sangat wajar orang menganggap itu. Makanya yang bisa kita harapkan adalah pemerintah dan aparat segera harus menjelaskan itu dan segera meyakinkan warga," ujar pengajar Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Samsul Maarif.

Relasi antar warga dan relasi antar komunitas agama yang agak kurang solid, menurut Samsul, sedikit banyak membuat aksi intoleransi langgeng, apalagi jika dikaitkan dalam politik.

"Dalam momen yang sedang rentan, yang kayak begini bisa jadi modus untuk semakin mengacaukan situasi politik."

Namun menurut Stanislaus Riyanta, hal ini bisa dicegah. Menurutnya, pencegahan yang efektif adalah yang dilakukan aparat intelejen dan koordinasi antara masyarakat dan aparat kepolisian.

"Jadi aparat intelejen harus meningkatkan kemampuan untuk deteksi dini dan cegah dini. Selain itu masyarakat harus menguatkan radar sosialnya. Kepolisian harus bekerja sama dengan masaryakat untuk saling bahu membahu menciptakan rasa aman," cetusnya.

Ketegasan pemerintah dan aparat, pula dinanti oleh Andhi Cahyo yang merasa bahwa tempat tinggalnya semakin digerogoti radikalisme dan terorisme.

"Kita mendorong aparat pemerintah daerah untuk secara tegas mengusut tuntas ini dan memberi statement yang tegas, menolak aksi radikalisme dan terorisme," tegasnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Serangan di gereja Yogyakarta: Apakah beribadah semakin tidak aman?

# data[].attributes.attachment_link.description
Rententan kejadian seperti serangan terhadap jemaah gereja yang sedang menggelar misa Yogyakarta, dua serangan terhadap ulama dan persekusi terhadap seorang biksu di Tangerang menimbulkan pertanyaan, apakah tidak aman lagi untuk beribadah di Indonesia? Ketika sedang khusyuk menjalankan misa ekaristi, jemaat gereja Santa Lidwina di Bedog, Sleman, Yogyakarta diserang oleh pria tak dikenal pada hari Minggu (11/02) pagi, setidaknya empat orang terluka akibat senjata tajam.

# data[].attributes.headline
Hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.subject
Hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.body
18 maret 2018

Ridwan Saidi mencemaskan berita-berita bohong alias hoax yang selama ini kerap beredar di masyarakat. Budayawan Betawi ini pun mendesak kepada pemerintah untuk segera menyusun regulasi untuk menangkalnya, apalagi tahun 2018 dan tahun depan adalah tahun politik. Ridwan Saidi menyebut, hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Menurut saya, dengan cepatnya perkembangan digital maka hal hal seperti hoax tidak dapat dihindari namun kita bisa mendukung masyarakat Indonesia untuk menggunakan sosmed untuk mempererat  persatuan dan kesatuan bangsa dan bukan menyebarkan hoax. Berita inni termasuk indikator kebebasan yang bertanggung jawab

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
tirto.id - Ridwan Saidi mencemaskan berita-berita bohong alias hoax yang selama ini kerap beredar di masyarakat. Budayawan Betawi ini pun mendesak kepada pemerintah untuk segera menyusun regulasi untuk menangkalnya, apalagi tahun 2018 dan tahun depan adalah tahun politik. Ridwan Saidi menyebut, hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Isu hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan sekarang menjadi lebih masif sebab Indonesia akan segera melangsungkan pilkada," kata Ridwan Saidi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (18/3/2018).

Ditambahkan oleh mantan anggota DPR-RI ini, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sesuai dengan falsafah kebhinekaan, berbeda budaya suku dan ras tapi tetap satu tujuan. Namun, maraknya hoax, lanjutnya, akan menggerus kebhinekaan itu.

"Saya sebagai budayawan Betawi merasa miris karena berita-berita hoax semacam ini sedikit demi sedikit akan membumi hanguskan budaya dan atitude yang kita miliki," tukas Ridwan Saidi.

Sejarawan berusia 75 tahun yang juga pernah menjadi politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengharapkan agar pemerintah kembali menguatkan instrumen budaya yang dimiliki, dengan cara menghadirkan nilai-nilai kebudayaan. "Sehingga jiwa kebudayaan masyarakat Indonesia bisa terus terpupuk dan tidak akan mudah menelan berita dan kabar hoax," harapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pengamat politik Hendri Satrio mengkhawatirkan generasi muda dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang terkesan mudah terpengaruh berita-berita bohong.

"Indonesia ini cukup mengkhawatirkan. Pemberitaan, isu dan kabar hoax bisa memfitnah sebagian kelompok masyarakat. Dari isu beredar banyak sekali korban berjatuhan," tutur Hendri Satrio.

# data[].attributes.attachment_link.title
Ridwan Saidi: Hoax Menghantui Persatuan dan Kesatuan Bangsa! - Tirto.ID

# data[].attributes.attachment_link.description
tirto.id - Ridwan Saidi mencemaskan berita-berita bohong alias hoax yang selama ini kerap beredar di masyarakat. Budayawan Betawi ini pun mendesak kepada pemerintah untuk segera menyusun regulasi untuk menangkalnya, apalagi tahun 2018 dan tahun depan adalah tahun politik. Ridwan Saidi menyebut, hoax menghantui persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

# data[].attributes.headline
5 Bulan Perang Suku di Papua Tak Kunjung Selesai, 9 Orang Tewas

# data[].attributes.subject
5 Bulan Perang Suku di Papua Tak Kunjung Selesai, 9 Orang Tewas

# data[].attributes.body
13 maret 2018

Perang kelompok warga di Distrik Kwamki Narama, Timika, Papua, sudah berlangsung selama lima bulan. Hari ini satu orang warga meninggal setelah terkena panah dan jasadnya telah dibakar. Perang warga di Distrik Kwamki Narama merupakan dendam-dendam perang antarwarga sebelumnya. Salah satu tokoh masyarakat Amungme, Yohanis Kibak, meminta pemerintah menengahi konflik warga Kwamki Narama.

Menurut saya, seharusnya perang seperti ini tidak perlu terjadi karena meskipun kita ini berbeda suku, ras, dan agama tapi kita tetap satu sebagai warga negara Indonesia karena itu seharusnya kita bisa menghargai perbedaan yang ada. Berita ini termasuk indikator cara menghargai perbedaan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Timika - Perang kelompok warga di Distrik Kwamki Narama, Timika, Papua, sudah berlangsung selama lima bulan. Hari ini satu orang warga meninggal setelah terkena panah dan jasadnya telah dibakar.

Ratusan warga di Distrik Kwamki Narama masih mempersenjatai diri dengan alat perang tradisional berupa panah, parang, dan senjata tajam tradisional lainnya. Mereka masih saling serang. Warga Kampung Landu Mekar dan Kampung Pompa Dua menyerang warga Kampung Mekurima, yang posisinya di antara dua kampung tersebut.

Akibat perang warga di Distrik Kwamki Narama, sembilan warga meninggal dan ratusan warga mengalami luka-luka.

Aparat kepolisian yang disiagakan dan selalu memblokade perang warga kewalahan lantaran perang antarwarga berpindah dari lokasi terbuka di kawasan jalan penghubung kampung itu ke pekarangan dan hutan-hutan.

Perang warga di Distrik Kwamki Narama merupakan dendam-dendam perang antarwarga sebelumnya. Salah satu tokoh masyarakat Amungme, Yohanis Kibak, meminta pemerintah menengahi konflik warga Kwamki Narama.

"Pemda Mimika dan Provinsi harus turun ke lapangan. Membantu menengahi permasalahan di Kwamki Narama, agar perang tidak berkelanjutan," kata Yohanis Kibak, Selasa (13/3/2018).

Perang ini dinilai telah keluar dari perang adat. Sebab, perang kali ini banyak menelan korban di luar lokasi perang.

"Ini perang sudah bukan perang pakai adat, pembunuhan di luar lokasi perang, warga yang sedang beraktivitas di luar lokasi perang jadi korban," jelas Yohanis.

Pihaknya berharap aparat lebih tegas menindak dengan hukum positif daripada hukum adat.

"Iya, polisi harus tegas dengan hukum positif, ini kelemahan di Papua. Hukum positif dinomorduakan. Tangkap pelaku, proses hukum, biar jera," tambah Yohanis.

Hingga saat ini TNI/Polri disiagakan di Kwamki Narama guna menghalau perang warga.

Kwamki Narama terletak di sebelah utara Timika, 3 kilometer dari Kota Timika, yang penduduknya merupakan 90 persen orang asli Papua dari berbagai suku besar, seperti Amungme, Dani, dan Damal.
(asp/asp)

# data[].attributes.attachment_link.title
5 Bulan Perang Suku di Papua Tak Kunjung Selesai, 9 Orang Tewas

# data[].attributes.attachment_link.description
Timika - Perang kelompok warga di Distrik Kwamki Narama, Timika, Papua, sudah berlangsung selama lima bulan. Hari ini satu orang warga meninggal setelah terkena panah dan jasadnya telah dibakar. Ratusan warga di Distrik Kwamki Narama masih mempersenjatai diri dengan alat perang tradisional berupa panah, parang, dan senjata tajam tradisional lainnya.

# data[].attributes.headline
Prajurit TNI dan Polri perekat persatuan dan kesatuan

# data[].attributes.subject
Prajurit TNI dan Polri perekat persatuan dan kesatuan

# data[].attributes.body
13 April 2018

Panglima TNI mencontohkan pentingnya persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama antara TNI dan Polri dalam rangka penanganan kasus dan berhasil dengan baik adalah  ketika penangkapan 1 ton 29 kg narkoba di Selat Philip yang dilaksanakan oleh KRI Siguro-864.

menurut saya, TNI dan Polri adalah elemen penting dalam negara kita karena tugas mereka adalah menjamin keselamatan dan ketertiban warga negara kita, dan dengan adanya kerja sama antara TNI dan Polri membuktikan kalau dengan adanya kerjasama dan kesatuan yang baik maka masalah di negara kita bisa diselesaikan. Berita ini termasuk indikator rasa nasionalisme

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Sikap kritis masyarakat cenderung mudah menyulut terjadinya benturan atau konflik horizontal. Untuk itu, Prajurit TNI dan Polri jangan sampai menjadi bagian dari permasalahan tetapi harus menjadi solusi dan motivator perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., pada saat memberikan pengarahan kepada 2.500 personel TNI dan Polri se-wilayah Makassar, bertempat di Hanggar Skadron Udara 11/Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (12/4/2018).

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah sebagai tolok ukur kondisi keamanan Indonesia khususnya di wilayah timur. Hal tersebut menyebabkan beban tugas Prajurit TNI dan Polri di Makassar tidak ringan, karena memiliki keunikan dan tantangan tersendiri. "Di pundak kalianlah eksistensi kedaulatan dan keutuhan NKRI dipertaruhkan, karena banyak celah dan potensi yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional," katanya.

Panglima TNI mencontohkan pentingnya persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan dalam bentuk kerja sama antara TNI dan Polri dalam rangka penanganan kasus dan berhasil dengan baik adalah ketika penangkapan 1 ton 29 kg narkoba di Selat Philip yang dilaksanakan oleh KRI Siguro-864. "Dengan kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait, semua dapat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang membanggakan," ungkapnya.

"Mari kita rapatkan barisan dan terus kuatkan soliditas untuk menjaga NKRI dari ancaman masuknya narkoba, masuknya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila karena tanpa adanya soliditas, sinergitas TNI dan Polri mustahil semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Panglima TNI.

Di sisi lain pengarahannya, Panglima TNI mengatakan bahwa dalam menghadapi pesta demokrasi Pilkada tahun 2018 dan tahapan Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2019, Prajurit TNI dan Polri harus tetap memegang teguh netralitas dan menjaga soliditas yang sudah terjalin selama ini bisa dipertahankan. "Saya yakin kalau soliditas terjaga dengan baik, NKRI pasti akan terjaga dan tidak akan ada yang berani mencoba-coba untuk mencabik-cabik NKRI," tegasnya.

Di hadapan ribuan Prajurit TNI dan Polri, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengingatkan bahwa kemungkinan ancaman menjelang pesta demokrasi harus tetap di waspadai oleh aparat keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. "TNI dan Polri harus bekerja keras bahu-membahu demi menjamin kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi dari ancaman siber, biologis dan kesenjangan," tuturnya.

Mengakhiri pengarahannya, Panglima TNI memberikan penekanan dan harapan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas Prajurit TNI dan Polri. Pertama, jaga kepercayaan rakyat pada TNI dan Polri jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu tindakan yang nyata merusak kepercayaan rakyat kepada TNI Polri adalah kegiatan yang melanggar disiplin maupun hukum.

Kedua, tingkatkan kemampuan deteksi dini dan cegah dini dari ancaman Ipoleksosbudhankam yang dapat merusak persatuan, kesatuan dan keutuhan NKRI, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan tahapan Pemilu tahun 2019 dengan mengoptimalkan peran serta fungsi satuan masing-masing. Ketiga, TNI dan Polri sebagai perekat negara harus berdiri tegak di atas semua golongan dan mampu menjadi perekat kemajemukan dalam menjaga kebhinekaan.

Keempat, unsur pimpinan agar selalu dekat dan menyatu dengan anak buahnya, sehingga mengetahui segala kesulitan yang dialami bawahannya dan dengan segera dapat diambil langkah solusinya. Kelima, tetap jaga dan pelihara soliditas dan solidaritas TNI-Polri, sehingga terjalin hubungan baik antar individu dan satuan sebagai modal dasar melaksanakan peran fungsi dan tugas masing-masing serta sebagai teladan kekompakan bagi stakeholder maupun komponen masyarakat lainnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Prajurit TNI dan Polri Perekat Persatuan dan Kesatuan - Tribunnews.com

# data[].attributes.attachment_link.description
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Sikap kritis masyarakat cenderung mudah menyulut terjadinya benturan atau konflik horizontal. Untuk itu, Prajurit TNI dan Polri jangan sampai menjadi bagian dari permasalahan tetapi harus menjadi solusi dan motivator perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

# data[].attributes.headline
Konflik Papua : TNI Disebut tembak warga yang kibarkan bendera merah putih

# data[].attributes.subject
Konflik Papua : TNI Disebut tembak warga yang kibarkan bendera merah putih

# data[].attributes.body
5 april 2018

Kasus penyanderaan 1.300 orang di Mimika, Papua, pada akhir tahun lalu rupanya belum selesai. Pekan ini, sebanyak tiga orang tewas ditembak TNI saat peristiwa yang diklaim sebagai baku tembak dengan kelompok bersenjata.

Menurut saya, TNI seharusnya melakukan tugasnya dengan baik karena tugas TNI adalah menjaga ketenteraman warga Indonesia dan juga menjaga keamanan kita bukannya membunuh warga yang tidak bersalah. Berita ini termasuk indikator kebebasan yang bertanggung jawab

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Kasus penyanderaan 1.300 orang di Mimika, Papua, pada akhir tahun lalu rupanya belum selesai. Pekan ini, sebanyak tiga orang tewas ditembak TNI saat peristiwa yang diklaim sebagai baku tembak dengan kelompok bersenjata.

Masalahnya, salah seorang korban tewas diduga merupakan warga sipil.

Dalam kontak senjata pada Minggu (01/04) dan Senin (02/04), Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan dari pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM), dua orang tewas sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. TNI menyebut kelompok OPM sebagai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB).

Sementara di pihak TNI, seorang serdadu dari Yonif 751/Raider, Prajurit Satu Vicky Rumpasium tewas.

Baku tembak berlanjut di Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Rabu (04/04), namun berbeda dengan kontak senjata beberapa hari sebelumnya, kali ini TNI diklaim masuk ke halaman Gereja Sinai Opitawak dan menembak warga jemaat yang berkumpul di halaman gereja.

'Penyanderaan' 1300 warga di Papua: Apa yang perlu Anda ketahui?

Masalah Papua: 'Kalau diselesaikan dengan senjata, isolasi akan terjadi lagi'

Pencopotan Kapolsek di Papua: Apa sesudah itu?

Kepada BBC Indonesia, Pendeta Deserius Adii mengatakan jemaat bernama Timotius Omabak tewas dan tiga jemaat lainnya luka-luka.

"Tentara masuk ke halaman gereja. Saat itu almarhum Timotius Omabak dan beberapa mama-mama sedang duduk. Mereka mengibarkan bendera merah putih, tandanya mereka tidak termasuk dalam OPM. Jadi mereka angkat tangan. Tetapi tentara brutal masuk ke wilayah jemaat dan langsung ditembak," papar Deserius.

Dia menegaskan jemaatnya tidak ada yang menjadi anggota kelompok bersenjata. Bahkan, Timotius, menurutnya, adalah anggota aktif gereja dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Distrik Tembagapura.

"Sebelum TNI melakukan penyisiran warga, kami sudah menyerukan kepada OPM maupun TNI/Polri untuk tidak mengorbankan warga. Di wilayah itu warga merupakan jemaat kami di tiga gereja," lanjut Deserius.

Tidak bisa pastikan warga sipil

Insiden penembakan di Distrik Tembagapura dibenarkan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi Namun, menurutnya, TNI tidak bisa memastikan apakah korban benar merupakan warga sipil atau anggota OPM.

"Bisa jadi itu warga sipil yang dijadikan tameng. Yang jelas pada saat kejadian dia ada di dalam kelompok KKSB," kata Aidi.

Soal laporan bahwa warga di sana mengusung bendera merah putih, Aidi membenarkan.

"Begitu masyarakat tahu bahwa yang masuk adalah TNI, masyarakat langsung mengibarkan bendera merah putih, itu benar. Tapi bukan di depan gereja kejadiannya, tapi di ketinggian. Bisa saja dari versi mereka, tapi saksinya ada, masyarakat," tutur Aidi.

'Aparat tidak pahami prinsip perang'

Jatuhnya korban di Tembagapura disesalkan Komite Nasional Papua Barat-kelompok yang mendukung aspirasi Papua memisahkan diri dari Indonesia. Insiden itu, kata ketua Umum KNPB, Victor Yeimo, adalah cerminan betapa aparat Indonesia tidak memahami prinsip perang.

"Setiap aparat Indonesia melancarkan operasi, imbasnya selalu sipil yang jadi korban. Militer Indonesia masih sangat kurang dalam memahami prinsip-prinsip perang, di mana sipil tidak boleh dijadikan target. Apakah militer Indonesia tidak punya mata untuk melihat bahwa mereka juga bagian dari sipil?" papar Victor Yeimo.

Menanggapi saling tuding antara aparat pemerintah dan kelompok prokemerdekaan Papua, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, menegaskan perlu adanya investigasi independen.

"Saya kira harus diberikan akses kepada pekerja kemanusiaan, pembela HAM yang bekerja dama dengan lembaga HAM termasuk Komnas HAM, untuk melakukan investigasi," kata Yan.

Bagaimana kronologis tiga kasus 'pelanggaran HAM berat' di Papua?

Perempuan Papua meninggal dunia diduga akibat salah tembak oknum aparat

Janji penyelesaian 11 pelanggaran HAM di Papua

Dia menyoroti kenyataan bahwa selama ini penyebaran informasi didominasi petinggi militer dan kepolisian, termasuk dugaan bahwa korban sipil berjatuhan karena kelompok proPapua merdeka menjadikan masyarakat sebagai tameng hidup.

"Saya tidak melihat bahwa saudara-saudara yang dikategorikan oleh pemerintah sebagai kelompok sipil bersenjata itu menggunakan tameng. Karena bukti-bukti fisik kita semua tidak mendapatkannya secara berimbang," kata Yan.

"Banyak kita mendengar petinggi militer dan kepolisian berbicara. Tapi kita tidak pernah mendapat informasi dari wartawan yang mewawancarai kelompok yang dikategorikan berseberangan dengan negara supaya kita bisa mendapat informasi yang balance," imbuhnya.

Penyanderaan di Mimika

Kasus penyanderaan di Mimika pertama kali merebak pada Oktober-November 2017.

Saat itu, TNI/Polri menyatakan terdapat kelompok bersenjata yang mengisolasi 1.300 warga dan sudah memutus lalu lintas dari dan menuju desa Banti dan Kimbely di Kabupaten Timika.

Wartawan sulit memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi di sana karena akses ke lokasi kejadian ditutup, seperti disampaikan oleh Viktor Mambor dari Aliansi Jurnalis Independen di Papua.

"Itu sulit sekarang. Dulu sebelum ada kejadian, beberapa kali wartawan bisa naik ke Kimbely," kata Viktor.

"Tetapi setiap ada kejadian begini pasti jdi sulit. Kita sebenarnya bisa datang sembunyi-sembunyi, tapi dengan situasi seperti ini kan bisa kena tembak," katanya pula.

Hingga Kamis (4/4), TNI menyatakan masih bersiaga di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan tentara gabungan telah berhasil menguasai enam kampung di distrik tersebut, antara lain Longsoran, Kimbeli, Banti 1, Banti 2, Utikini, dan Opitawak.

"Tapi ada satu kampung, namanya Kampung Arwanop. Ini merupakan salah satu kampung yang belum dikuasai TNI/Polri. Jaraknya dari kampung terdekat, Kampung Opitawak, perjalanan satu sampai dua hari berjalan kaki," kata Aidi.

Melalui BBC Indonesia, TNI "mengundang" petinggi OPM, Hendrikus Uwamang, untuk melakukan investigasi terkait aksi TNI yang disebut melakukan pembakaran.

"Kita sama-sama ke TKP untuk menginvestigasi supaya kita tidak saling menuding. Kami akan menjamin keselamatannya. Kita bawa rekan-rekan media untuk sama-sama menginvestigasi," sebut Aidi.

Aidi menambahkan, anggota OPM yang secara sukarela menyerahkan diri dan menyatakaan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan dijamin keselamatannya oleh TNI/Polri.

"Juga dijamin bebas dari proses hukum apapun," tandasnya.

Sampai 2018, terdapat 11 kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, tiga di antaranya termasuk pelanggaran HAM berat.

Tiga kasus tersebut mencakup dugaan penyerbuan Brimob Polda Papua kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua pada Juni 2001; penyisiran TNI/Polri di Wamena yang menyebabkan sembilan orang tewas pada April 2003; serta penyerangan aparat TNI di Paniai yang mengakibatkan lima orang tewas pada 2014.

# data[].attributes.attachment_link.title
Konflik Papua: TNI disebut tembak warga yang kibarkan bendera merah putih

# data[].attributes.attachment_link.description
Kasus penyanderaan 1.300 orang di Mimika, Papua, pada akhir tahun lalu rupanya belum selesai. Pekan ini, sebanyak tiga orang tewas ditembak TNI saat peristiwa yang diklaim sebagai baku tembak dengan kelompok bersenjata. Masalahnya, salah seorang korban tewas diduga merupakan warga sipil.

# data[].attributes.headline
Manfaatkan Era digital jaga persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.subject
Manfaatkan Era digital jaga persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.body
21 mei 2018

Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo Saat membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Gubernur Pakde Karwo mengatakan, dua tahun lagi Indonesia akan memasuki masa bonus demografi. Generasi bonus demografi yang beririsan dengan generasi milenial ini pada saat yang sama terpapar oleh masifnya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital. Digitalisasi di berbagai bidang ini bisa menjadi peluang maupun ancaman.Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjauhkan dunia digital dari konten – konten negatif pemecah belah bangsa, agar anak – anak bebas berkreasi, bersilaturahmi, berekspresi dan mendapatkan manfaat. Juga, bersama – sama menjaga persatuan dan kesatuan untuk menghindari perpecahan.

Menurut saya, di era digital sekarang, ada banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan contohnya seperti hoax, karena itu masyarakat indonesia harus bijak dalam pemakaian sosmed dan sebaiknya dipakai untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berita ini termasuk indikator kebebasan yang bertanggung jawab.

# data[].attributes.headline
Asian games harus dijadikan momentum merajut persatuan dan kesatuan

# data[].attributes.subject
Asian games harus dijadikan momentum merajut persatuan dan kesatuan

# data[].attributes.body
31 mei 2018

Selain pentas olahraga, di Asian Games juga berlangsung berbagai peristiwa budaya dan teknologi, misalnya pada atraksi pembukaan, penutupan, serta pada proses pembangunan infrastruktur venues-nya.

Ia menekankan, spirit Asian Games IV 1962 yang dibuat Bung Karno saat republik baru berusia 17 tahun, bahwa Asian Games bukan sekadar pertandingan olahraga, tapi juga upaya memperkokoh ruang kebangsaan.

Menurut saya, dengan adanya Asian games, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempererat kesatuan dan persatuan bangsa karena disini kita semua tanpa memandang ras, suku, dan agama bersatu untuk mendukung atlet Indonesia. Berita ini termasuk indikator rasa nasionalisme

# data[].attributes.attachment_link.title
Asian Games Harus Dijadikan Momentum Merajut Persatuan dan Kesatuan

# data[].attributes.attachment_link.description
Asian Games Harus Dijadikan Momentum Merajut Persatuan dan Kesatuan KBRN, Jakarta: Asian Games 2018 harus dimaknai sebagai sebagai peristiwa besar untuk merajut persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian disampaikan oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo

# data[].attributes.headline
Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan 

# data[].attributes.subject
Pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan 

# data[].attributes.body
13 juni 2018

Belakangan, berbagai perselisihan kerap dibesar-besarkan. Banyak fitnah dan perpecahan terjadi hanya karena mengejar kepentingan pribadi atau golongan sehingga seringkali persatuan dan persaudaraan disisihkan. Dan di Indonesia juga ada banyak agama jadi jangan sampai agama ini yang menjadi alasan terjadinya perpecahan bangsa kita.

Menurut saya, keberagaman agama yang ada di Indonesia harusnya menjadi alasan kita untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan kita karena dengan adanya perbedaan inilah kita bisa saling melengkapi. Berita ini termasuk indikator toleransi beragama dan cara menghargai perbedaan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Belakangan, berbagai perselisihan kerap dibesar-besarkan. Banyak fitnah dan perpecahan terjadi hanya karena mengejar kepentingan pribadi atau golongan sehingga seringkali persatuan dan persaudaraan disisihkan.

Padahal, seperti disebutkan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA, persatuan dalam Islam menurut Alquran adalah sesuatu yang sangat esensial, harus dirawat, dibangun dan juga dijaga.

'Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu', berpegang teguhlah di jalan Allah, di tali Allah, dan janganlah bercerai-berai. (QS. Ali Imran: 103)

Persatuan tidak mungkin dibangun di atas keseragaman, karena umat telah ditakdirkan beragam dan berbeda. 'Inna khalaqnakum min dzakarin wauntsa waja'alnakum syu'uban waqabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum'. Kita telah diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. (QS. Al Hujurat: 13)

"Ada dua dimensi yang penting untuk kita lihat. Pertama, akidah. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, kita yakin bahwa Muhammad adalah Nabi kita, dan kita percaya pada hari akhir, ini adalah dasar untuk kita membangun persatuan. Kalau kita sudah memiliki kesamaan tiga hal tadi, cukuplah menjadi alasan untuk kita bersatu," ujar Kamaruddin.

Yang kedua, dari dimensi syari'ah. Apabila kita sama-sama melaksanakan salat, sama-sama menunaikan zakat, haji dan berpuasa, itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi umat Islam untuk bersatu.

Sedangkan mengenai bagaimana salat itu dilaksanakan, bagaimana zakat itu ditunaikan, dan bagaimana manasik haji, tak dapat dipungkiri terdapat banyak perbedaan, terdapat banyak riwayat maupun perbedaan mazhab.

"Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita bercerai, untuk kita berkonflik. Asal kita sama-sama salat, puasa, zakat, haji, percaya kepada Tuhan, yakin akan kenabian Muhammad, percaya pada akhirat, cukuplah bagi kita untuk bersatu. Perbedaan pendapat adalah sebuah keharusan, tetapi dimensi akidah dan dimensi syari'ah cukuplah menjadi alasan bagi kita bersatu," urai Kamaruddin.

Nah, bagaimana dengan nonmuslim? Apakah kita boleh menjustifikasi pergaulan kita dengan mereka? Allah SWT berfirman di dalam Alquran 'Laa yanhaakumullaahu 'anil ladziina lam yuqaatiluukum fid diini wa lam yukhrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsithuu ilaihim Innallaaha yuhibbul muqsithiin (QS. Al Mumtahanah: 8).

"Allah SWT tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada meraka, untuk berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu keluar dari negeri kamu. Jadi bersama nonmuslim kita harus toleran," tutur Guru Besar UIN Alauddin Makassar itu.

Toleransi yang dimaksud adalah tidak perlu memaksakan diri atau memaksakan orang yang berbeda akidah dengan kita untuk percaya kepada agama kita. Begitu juga sebaliknya, tidak memaksakan diri untuk percaya kepada agama mereka.

"Kita tidak perlu toleransi secara teologis. Kita sebagai umat Islam yakin bahwa agama saya yang paling benar. Di sisi lain kita juga yakin bahwa ada saudara non muslim yang juga yakin dan percaya kepada agamanya sebagai agama yang otentik, genuine, yang mereka percaya. Kita hormati itu. Kita harus menghargai itu semua dan toleran hidup bersama di negara yang bernama Indonesia ini," papar Kamaruddin.

Menurutnya, hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi membangun sebuah entitas politik di Madinah. Nabi bersama kaum musyrikin bahkan Yahudi, membangun sebuah perjanjian atau konstitusi, yang bernama konstitusi Madinah.

Jika ditarik ke dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, dijelaskan Kamaruddin, negara kita telah dibangun oleh para Bapak Bangsa yang punya konstitusi bersama bernama Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah konstitusi yang tidak boleh kita langgar.

Barang siapa yang melanggar konstitusi, Rasulullah mengatakan 'Man qatala nafsan mu'aahadan bighairi hillihaa fa haraamun 'alaihil jannah an yasyumma riihahaa', barang siapa yang membunuh seseorang yang telah terikat dalam sebuah konstitusi, dalam sebuah perjanjian bersama tanpa alasan benar, maka haram baginya bau surga. (QS. Al Maidah: 32)

Artinya, kesepatakan konstitusi adalah kesepakatan bersama. Alquran menganjurkan dan mewajibkan kita untuk menaatinya. Itulah konsep toleransi di dalam Islam, yakni meyakini agama kita sebagai agama yang paling otentik, sambil tetap menghargai orang lain.

"Kita juga harus yakin bahwa orang lain menghargai dan meyakini hal yang sama. Sehingga kehidupan bersama bisa kita jalankan di negara yang sangat diverse, multikultural dan sangat religius ini," tutup Kamaruddin.

Simak penjelasan selengkapnya dalam sketsa berikut ini:

Saksikan program Tanya Jawab Islam, setiap hari pukul 17:35 WIB selama Ramadan di detikcom.

Saksikan juga video spesial Ramadan lainnya tentang mengaji berikut ini:

(rns/rns)

# data[].attributes.attachment_link.title
Pentingnya Menjaga Persatuan dan Kesatuan

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Belakangan, berbagai perselisihan kerap dibesar-besarkan. Banyak fitnah dan perpecahan terjadi hanya karena mengejar kepentingan pribadi atau golongan sehingga seringkali persatuan dan persaudaraan disisihkan. Padahal, seperti disebutkan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Kamaruddin Amin, MA, persatuan dalam Islam menurut Alquran adalah sesuatu yang sangat esensial, harus dirawat, dibangun dan juga dijaga.

# data[].attributes.headline
Konten Negatif Marak, Persatuan Bangsa Dipertaruhkan

# data[].attributes.subject
Konten Negatif Marak, Persatuan Bangsa Dipertaruhkan

# data[].attributes.body
Senin, 02 Oktober 2017

Maraknya berita hoax, radikalisme, ujaran kebencian,dan cyberbulling di media sosial, dapat menggoyahkan persatuan bangsa Indonesia,' ujar Deddy Permadi, Ketua Umum #Siberkreasi, gerakan nasional yang yang aktif menyebarkan pentingnya literasi digital di Jakarta
menurut saya yang saya baca mengenai artikel tsb adalah, kita sebagai wni harus juga berinisiatif untuk ikut serta membantu menyebarkan postingan positif

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Konten negatif dikhawatirkan bisa memecah persatuan bangsa.

Suara.com - Maraknya konten negatif di berbagai media sosial, dikhawatirkan dapat memecah persatuan bangsa jika tidak ditangani secara serius.

"Maraknya berita hoax, radikalisme, ujaran kebencian,dan cyberbulling di media sosial, dapat menggoyahkan persatuan bangsa Indonesia,' ujar Deddy Permadi, Ketua Umum # Siberkreasi, gerakan nasional yang yang aktif menyebarkan pentingnya literasi digital di Jakarta, Senin (2/10/2017).

Kekhawatiran itu berangkat dari maraknya situs internet di Indonesia yang menyebarkan berita palsu. Dari data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), ada lebih dari 800 ribu situs yang terindikasi menyebarkan konten negatif.

Ia juga menyayangkan, kurangnya kegiatan literasi digital di kalangan masyarakat. Padahal, literasi digital dapat menjadi cara untuk mengedukasi masyarakat soal bahaya dari konten negatif di internet.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Deddy bersama dengan #Siberkreasi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menyebarkan konten positif di internet.

#Siberkreasi bergerak melalui beberapa langkah, seperti mendorong masuknya literasi digital dalam kurikulum pendidikan. mendorong penyebaran konten positif dalam bentuk populer, serta mendorong lahirnya relawan konten positif di tiap daerah.

"Inti gerakan ini adalah kerja bersama. Sejauh ini ada 37 organisasi yang mendukung gerakan ini. Kita ingin #Siberkreasi menjadi sesuatu yang masif," jelasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyambut baik gerakan ini. Menurutnya, pemberantasan konten negatif bukan sekadar tugas pemerintah seorang.

"Gerakan ini dapat berperan dalam mencerdaskan generasi muda agar menjadi pelaku internet yang bijak. Kemenkominfo mendukung 100 persen gerakan ini," ujar menteri yang kerap disapa Chief RA ini.

# data[].attributes.attachment_link.title
Konten Negatif Marak, Persatuan Bangsa Dipertaruhkan

# data[].attributes.attachment_link.description
Konten negatif dikhawatirkan bisa memecah persatuan bangsa. Suara.com - Maraknya konten negatif di berbagai media sosial, dikhawatirkan dapat memecah persatuan bangsa jika tidak ditangani secara serius. "Maraknya berita hoax, radikalisme, ujaran kebencian,dan cyberbulling di media sosial, dapat menggoyahkan persatuan bangsa Indonesia,' ujar Deddy Permadi, Ketua Umum # Siberkreasi, gerakan nasional yang yang aktif menyebarkan pentingnya literasi digital di Jakarta, Senin (2/10/2017).

# data[].attributes.headline
Laut indonesia dan Ancaman Sampah Plastik

# data[].attributes.subject
Laut indonesia dan Ancaman Sampah Plastik

# data[].attributes.body
6 juli 2018

Indonesia merupakan negara kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Sampah plastik yang dihasilkan Indonesia sebesar 187,2 juta ton (Jambeck, 2015). Padahal, sampah plastik merupakan sampah yang dapat mencemari lingkungan karena plastik merupakan bahan yang sulit terdegradasi. Sampah plastik baru dapat terurai puluhan hingga ratusan juta tahun, bahkan ada beberapa plastik yang tidak akan pernah terurai.

Menurut saya, jumlah sampah plastik di Indonesia sudah masuk tahap yang mengkhawatirkan karena itu perlu kesadaran dari masyarakat untuk mengurangi jumlah sampah plastik. Berita ini termasuk indikator kesadaran sosial dan kebebasan yang bertanggung jawab.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni, dan tahun ini mengusung tema Connect with Nature. Tema ini memiliki misi untuk mengajak penduduk bumi berinteraksi dengan alam, mengenali, dan menikmati keindahan alam sehingga tergerak untuk melindungi bumi.

Masalah terbesar yang mengancam lingkungan saat ini adalah sampah. Presiden RI telah mengeluarkan peraturan pada 23 Oktober 2017, yaitu Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui peraturan tersebut, diharapkan sampah di Indonesia dapat berkurang sebesar 18% (12 juta ton) tahun ini.

Sampah Plastik

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan proyeksi penduduk, akan meningkat menjadi 271,07 juta jiwa pada 2020 dari 238,52 juta jiwa pada 2010. Peningkatan jumlah penduduk ini akan berpengaruh pada lingkungan, salah satunya pada sampah. Semakin banyak penduduk, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

Indonesia merupakan negara kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Sampah plastik yang dihasilkan Indonesia sebesar 187,2 juta ton (Jambeck, 2015). Padahal, sampah plastik merupakan sampah yang dapat mencemari lingkungan karena plastik merupakan bahan yang sulit terdegradasi. Sampah plastik baru dapat terurai puluhan hingga ratusan juta tahun, bahkan ada beberapa plastik yang tidak akan pernah terurai.

Sampah plastik tersebut bila tidak dikumpulkan dengan benar akan terbawa ke sungai bahkan ke laut dan pada akhirnya menumpuk. Karena ringan, sampah plastik akan berada di permukaan laut sehingga akan dapat menutupi permukaan laut.

Sampah yang terbuang ke laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan populasi yang ada di laut. Pada Januari 2018 diberitakan bahwa sampah plastik di laut dimakan ikan teri, dan survei yang telah dilakukan di Universitas Hasanuddin Makassar juga menyatakan bahwa 28 persen ikan yang ada di pasar ikan mengkonsumsi plastik. Hal ini tidak menutup kemungkinan biota laut lainnya akan tidak sengaja memakan sampah plastik juga, karena mengganggap plastik tersebut merupakan makanan mereka.

Selain berakibat buruk pada spesies ikan, sampah plastik juga dapat merusak terumbu karang yang sudah terancam punah. Luas terumbu karang total pada 2016 sekitar 2,5 juta Ha, dengan kondisi cukup baik sekitar 37 persen dan kurang baik sekitar 30 persen ( Kelautan dan Perikanan dalam Angka, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016). Penutupan permukaan laut oleh sampah plastik dapat membahayakan biota laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi jutaan penduduk yang hidup dekat pesisir ini. Padahal, terumbu karang membutuhkan cahaya matahari agar dapat bertahan hidup.

Pemerintah telah melakukan uji coba pengurangan sampah plastik melalui penerapan kantong belanja plastik sekali pakai tidak gratis selama dua bulan, dan hal ini telah diklaim berhasil oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan, pemerintah pun telah memiliki program lanjutan untuk mewujudkan Indonesia Bebas Sampah pada 2020. Selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan pun telah memperingatkan seluruh petani tambak dan nelayan agar tidak membuang sampah plastik ke laut.

Hal ini pun sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-14, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan yang berkelanjutan. Namun, diharapkan juga peran serta dari masyarakat untuk mengurangi sampah plastik ini. Masyarakat bisa mengurangi sampah plastik dengan cara membawa tas belanja sendiri saat belanja. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS, Maret 2017, rumah tangga yang tidak pernah membawa tas belanja sendiri sebesar 53,98 persen, dan yang selalu membawa tas belanja sendiri sebesar 9,29 persen.

Selain itu, perilaku yang dapat mengurangi sampah plastik antara lain, membawa botol minuman saat bepergian, mendaur ulang bekas kemasan menjadi barang yang berguna, dan penerapan sampah dengan konsep 3R ( Reuse, Reduce, dan Recycle).

Pepatah lama mengatakan, "Siapa yang menanam, dia yang akan menuai." Ya, saya kira pepatah ini sangat pas untuk menggambarkan keadaan lingkungan saat ini. Maka, marilah kita menjaga lingkungan sekitar agar lingkungan hidup yang sehat dapat juga dirasakan oleh anak cucu kita. Melalui Hari Lingkungan Hidup Seunia 2018, mari kita berkontribusi dengan mengurangi penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari. Ayo, sayangi laut kita! Annisa Febriana Ayub Statistisi Pertama Subdirektorat Statistik Lingkungan Hidup Badan Pusat Statistik

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!

# data[].attributes.attachment_link.title
Laut Indonesia dan Ancaman Sampah Plastik

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni, dan tahun ini mengusung tema Connect with Nature. Tema ini memiliki misi untuk mengajak penduduk bumi berinteraksi dengan alam, mengenali, dan menikmati keindahan alam sehingga tergerak untuk melindungi bumi. Masalah terbesar yang mengancam lingkungan saat ini adalah sampah.

# data[].attributes.headline
Evaluasi Pilkada 2018, Komnas HAM temukan konflik berlatar SARA 

# data[].attributes.subject
Evaluasi Pilkada 2018, Komnas HAM temukan konflik berlatar SARA 

# data[].attributes.body
6 agustus 2018

Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menuturkan, pihaknya masih menemukan konflik yang dilatarbelakangi perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pilkada 2018. Pilkada serentak dilakukan di provinsi sumatera utara, jawa barat, jawa timur, jawa tengah, kalimantan timur, kalimantan barat, dan maluku.

Menurut saya, karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak agama, pulau, suku, dan bangsa jadi perlakuan diskriminasi akan sangat mungkin terjadi karena itu perlu sikap dewasa dari masyarakat Indonesia untuk menghargai perbedaan tersebut. Berita ini termasuk indikator cara menghargai perbedaan.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menuturkan, pihaknya masih menemukan konflik yang dilaterbelakangi perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pilkada 2018.

Hal tersebut diungkapkan Munafrizal dalam Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 dalam Perspektif HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta,Senin (6/8/2018).

"Dalam Pilkada kemarin masih terdapat konflik di beberapa daerah, karena perbedaan pilihan yang dilatarbelakangi agama dan etnis (SARA)," ujar Munafrizal melalui siara pers.
Baca juga: Jelang Pemilu, Wiranto Sebut Ada Pihak Manfaatkan Isu SARA
Ia menjelaskan, Komnas HAM memantau penyelenggaran Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Maluku.

Menurut Munafrizal, konflik yang dilatarbelakangi praktik diskriminasi SARA tidak begitu memengaruhi proses dan hasil Pilkada.

"Tercermin dalam pantauan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Meskipun secara khusus di Sumatera Utara beredar spanduk yang melarang orang memilih pemimpin yang memiliki keyakinan berbeda," ujar Munafrizal.

Lebih lanjut, kata Munafrizal, pihaknya meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, Kemendagri serta Polri untuk memetakan daerah rawan konflik guna mencegah potensi konflik berlatar SARA dalam Pileg dan Pilpres 2019.

"Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Komnas HAM RI dalam penindakan praktik pemilihan dengan SARA, serta mendorong kerja sama dengan Kementerian Menpan/RB dalam penanganan terhadap pelanggaran netralitas ASN di Kalimantan Timur," kata dia.
Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Antisipasi Konflik dengan Sentimen SARA
Komnas HAM, kata Munafrizal, juga memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholders yang telah bertanggungjawab mengamankan Pilkada Serentak 2018 berjalan lancar dan damai.

"Bidang kemanan terutama Polri dan pihak-pihak lainnya, baik petugas TPS, pemerintah daerah dan elemen lainnya yang turut menjaga iklim kondusifitas selama penyelenggaran pilkada serentak 2018 sehingga tidak banyak terjadi kekerasan," kata dia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Evaluasi Pilkada 2018, Komnas HAM Temukan Konflik Berlatar SARA

# data[].attributes.attachment_link.description
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menuturkan, pihaknya masih menemukan konflik yang dilaterbelakangi perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pilkada 2018. Hal tersebut diungkapkan Munafrizal dalam Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 dalam Perspektif HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta,Senin (6/8/2018).

# data[].attributes.headline
Hari perdamaian internasional momentum jaga persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.subject
Hari perdamaian internasional momentum jaga persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.body
22 september 2018

Di tanggal 21 September, tiap tahunnya dunia internasional memperingati Hari Perdamaian Internasional (International Peace Day).  Peringatan tersebut sebagai bentuk dedikasi agar selalu menjaga perdamaian dunia dan juga pengingat akan dampak kekerasan dan perang.

Menjelang tahun politik 2019 ini, saya mengajak kita semua untuk selalu menjaga iklim persatuan sebagai satu bangsa.  Kita memiliki keberagaman budaya kepercayaan dan cara pandang, itu semua adalah aset bangsa yang mampu memperkuat kita sebagai bangsa, maka sebuah keharusan bagi siapapun untuk menjadi teladan dalam menyemai nilai-nilai toleransi,” kata Nyoman Shuida

Menurut saya, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa kita karena dengan banyaknya pulau dan suku bangsa di indonesia maka perpecahan akan sangat mudah terjadi. Berita ini termasuk indikator cara menerima budaya dari luar dan cara menghargai perbedaan

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Liputan6.com, Jakarta Di tanggal 21 September, tiap tahunnya dunia internasional memperingati Hari Perdamaian Internasional (International Peace Day). Peringatan tersebut sebagai bentuk dedikasi agar selalu menjaga perdamaian dunia dan juga pengingat akan dampak kekerasan dan perang.

Nyoman Shuida selaku Deputi Bidang koordinasi Kebudayaan di teras Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan bahwa Hari Perdamaian Internasional merupakan momentum tepat untuk menjaga budaya damai khususnya menjelang masa kampanye pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 yang akan mulai berlangsung sejak tanggal 23 September 2018.

"Menjelang tahun politik 2019 ini, saya mengajak kita semua untuk selalu menjaga iklim persatuan sebagai satu bangsa. Kita memiliki keberagaman budaya kepercayaan dan cara pandang, itu semua adalah aset bangsa yang mampu memperkuat kita sebagai bangsa, maka sebuah keharusan bagi siapapun untuk menjadi teladan dalam menyemai nilai-nilai toleransi," kata Nyoman Shuida di Jakarta, Jumat (21/09).

Ia menceritakan salah satu kegiatan hasil kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Paritas Institut dalam membangun budaya toleran lewat lokakarya Penggerak Perdamaian di berbagai daerah di Indonesia.

"Banyak pemuda bangsa yang antusias untuk membangun dialog dan memupuk toleransi. Di Purwokerto, para pemuda lintas iman saling berkunjung ke berbagai tempat ibadah dan pesantren dengan misi membangun keharmonisan dan perdamaian antar umat beragama. Semangat mereka perlu ditiru," tutur Nyoman.

Dari cerita singkat tadi, Ia merasa bersyukur bahwa Indonesia terus eksis dalam bentuk negara kesatuan yang membingkai keberagaman.

"Ini penting ditekankan, NKRI dan Pancasila itu final untuk bangsa ini, dan tugas kita semua untuk terus meningkatkan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila yang menjadi fokus Gerakan Indonesia Bersatu (GIB)" jelas Nyoman.

Ia pun mengingatkan untuk terus merawat bangunan budaya damai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar tidak dirusak perlahan-lahan justru oleh bangsanya sendiri dengan praktik-praktik intoleran yang sarat akan kekerasan.

Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Nyoman mengingatkan pentingnya tenggang rasa dan menahan diri untuk tidak berbuat menyakiti orang lain baik dalam bentuk fisik maupun verbal.

"Mengamalkan Pancasila itu dimulai dari hal yang sederhana, yaitu biasakan untuk bantu, senyum dan sapa tanpa memandang perbedaan identitas ataupun pandangan politik," pungkasnya.

(*)

# data[].attributes.attachment_link.title
Hari Perdamaian Internasional Momentum Jaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

# data[].attributes.attachment_link.description
Liputan6.com, Jakarta Di tanggal 21 September, tiap tahunnya dunia internasional memperingati Hari Perdamaian Internasional (International Peace Day). Peringatan tersebut sebagai bentuk dedikasi agar selalu menjaga perdamaian dunia dan juga pengingat akan dampak kekerasan dan perang.

# data[].attributes.headline
Hoaks bahayakan semangat persatuan dan kesatuan

# data[].attributes.subject
Hoaks bahayakan semangat persatuan dan kesatuan

# data[].attributes.body
6 oktober 2018

Berita palsu (hoaks) yang jika terus menerus disampaikan akan menjadi seolah olah asli atau menjadi benar, akan membahayakan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan bertentangan dengan wawasan nusantara yakni mewujudkan nasionalisme yang mengutamakan kepentingan nasional.

Menurut saya, hoaks adalah suatu hal yang sangat berbahaya karena dengan adanya hoax yang terus bermunculan di sosial media maka itu dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Karena itu sebaiknya kita menggunakan sosial media untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Berita ini termasuk indikator kebebasan yang bertanggung jawab.

# data[].attributes.headline
Momentum kesaktian pancasila, Masyarakat Bengkulu diminta perkokoh persatuan dan kesatuan

# data[].attributes.subject
Momentum kesaktian pancasila, Masyarakat Bengkulu diminta perkokoh persatuan dan kesatuan

# data[].attributes.body
1 oktober 2018

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2018 menjadi momentum penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, bagi masyarakat di Bumi Rafflesia bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, terutama dalam memajukan daerah. Terlebih, ditengah kegiatan pembangunan Bengkulu yang saat ini berjalan, persatuan dan kesatuan menjadi point penting mendorong kemajuan bersama.

Menurut saya, hal ini sangat baik karena pancasila adalah dasar negara kita dan yang menjadi dasar supaya Indonesia tetap bersatu. Berita ini termasuk indikator rasa nasionalisme

# data[].attributes.attachment_link.title
Momentum Kesaktian Pancasila, Masyarakat Bengkulu Diminta Perkokoh Persatuan dan Kesatuan

# data[].attributes.attachment_link.description
Momentum Kesaktian Pancasila, Masyarakat Bengkulu Diminta Perkokoh Persatuan dan Kesatuan KBRN, Bengkulu: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2018 menjadi momentum penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, bagi masyarakat di Bumi Rafflesia bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov)

# data[].attributes.headline
Pramuka merupakan Garda terdepan yang merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.subject
Pramuka merupakan Garda terdepan yang merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa

# data[].attributes.body
2 oktober 2018

Gerakan Pramuka merupakan garda terdepan yang merekatkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Gerakan Kepanduan yang merupakan cikal bakal gerakan pramuka sudah ada sejak tahun 1912. Gerakan pramuka merupakan gerakan yang berfilosofi dari akar kebudayaan masyarakat indonesia".

Menurut saya, Pramuka adalah hal yang sangat penting agar kita bisa mengerti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan untungnya ada banyak sekolah yang menyadari pentingnya pramuka sehingga sekarang ada banyak anak muda yang mengerti pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Berita ini termasuk indikator rasa nasionalisme

# data[].attributes.attachment_link.title
PRAMUKA MERUPAKAN GARDA TERDEPAN YANG MEREKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA - Website Resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

# data[].attributes.attachment_link.description
Website Resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi

# data[].attributes.headline
Pemuda Harus Tingkatkan Rasa Nasionalisme Redam Ideologi Asing

# data[].attributes.subject
Pemuda Harus Tingkatkan Rasa Nasionalisme Redam Ideologi Asing

# data[].attributes.body
11 november 2018

Indonesia terkhusus pemuda harus segera meningkatkan rasa nasionalisme untuk bisa meredam ideologi asing yang membahayakan bangsa Indonesia.Kasubdit Keamanan Khusus Baintelkam Polri, Rato Kuncoro mengatakan bahwa Pemuda juga harus mengabdi untuk kepentingan bangsa.

Menurut saya, apa yang dikatakan oleh bapak Rato Kuncoro sangat benar karena jika pemuda zaman sekarang tidak ditanamkan rasa nasionalisme dalam dirinya maka perlahan lahan para pemuda di Indonesia tidak akan punya rasa nasionalisme lagi. Berita ini termasuk indikator rasa nasionalisme.

# data[].attributes.headline
Toleransi agama di RI tahun 2018 dinilai lebih baik daripada 2017

# data[].attributes.subject
Toleransi agama di RI tahun 2018 dinilai lebih baik daripada 2017

# data[].attributes.body
13 desember 2018

Seperti yang kita ketahui bahwa di indonesia ada banyak agama yang diakui karena itu kemungkinan untuk terjadinya konflik karena perbedaan agama masih sangat besar, namun untungnya karena ternyata pada tahun 2018 toleransi agama di indonesia dinilai sudah lebih baik.

Menurut saya, dengan adanya perkembangan yang sebaik ini menunujukkan kalau masyarakat sudah mulai bisa menghargai perbedaan di Indonesia dan semoga di tahun 2019 toleransi agama di Indonesia bisa lebih baik lagi. Berita ini termasuk indikator toleransi beragama dan cara menghargai perbedaan.

# data[].attributes.headline
Papua Kembali bergejolak, Bagaimana seharusnya penanganan konflik di Papua?

# data[].attributes.subject
Papua Kembali bergejolak, Bagaimana seharusnya penanganan konflik di Papua?

# data[].attributes.body
5 desember 2018

TNI dan Polri  memburu orang-orang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap pekerja konstruksi di provinsi Papua yang bergolak.  Sebuah akun Facebook dengan akun TPNPB Special Operations Command - West Papua menyebutkan, kelompok bersenjata itu telah menewaskan 24 pekerja atas perintah komandan regional Ekianus Kogoya.

Menurut saya, konflik di papua sudah harus diselesaikan supaya kemanan warga papua juga terjamin, TNI dan Polri yang bertugas sudah melakukan pekerjaanya dengan baik dengan memburu tersangka. Berita ini termasuk indikator rasa nasionalismes dan kebebasan yang bertanggung jawab.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TNI dan Polri memburu orang-orang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap pekerja konstruksi di provinsi Papua yang bergolak. Sebuah akun Facebook dengan akun TPNPB Special Operations Command - West Papua menyebutkan, kelompok bersenjata itu telah menewaskan 24 pekerja atas perintah komandan regional Ekianus Kogoya.

Sejauh ini, pemberitaan di Indonesia semuanya berasal dari satu nara sumber, yaitu aparat keamanan di Papua. Jurnalis tidak bisa meliput bebas di Papua, dan sejauh ini, aparat keamanan Indonesia sering terlibat dalam berbagai pelanggaram HAM di propinsi kaya sumber alam itu.

Di laman facebook TPNPB dimuat kronologi kasus Nduga versi mereka. Disebutkan, ada anggota TNI yang mendokumentasikan kegiatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - TPNPB saat memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Papua ke 47 pada tanggal 1 Desember 2018 di markas Komando Daerah Pertahanan III Ndugama. Sehingga tanggal 02 Desember 2018 di bawah pimpinan Komandan Operasi Pemne Kogeya, dilakukan operasi di Kali Aworak, Kali Yigi dengan sasaran anggota TNI Denzipur yang menyamar sebagai pekerja dan menangani pembangunan Jembatan Kali Aworak, Kali Yigi, di Pos TNI Distrik Mbua. Dalam serangan ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat KODAP III Ndugama menewaskan 24 orang anggota TNI yang menyamar sebagai pekerja.

Aktivis HAM Papua, Victor Mambor, mengaku telah mengecek ke pihak TPNPB dan mengatakan mereka sudah lama memantau orang-orang yang bekerja di proyek pembangunan di lokasi tersebut, "Menurut mereka, para pekerja itu adalah tentara, bukan pekerja biasa. Jadi mereka meminta agar agar rekaman dihapus, namun tidak mau, jadi diangkat. Malah katanya ada yang mengambil pistol, jadi dibawa orang-orang itu semua."

Rabu (05/12), sekitar 150 personil militer memfokuskan operasi perburuan mereka di Nduga, sebuah daerah pegunungan terpencil di mana kontraktor milik negara telah membangun jembatan dan jalan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur.

Di Jakarta, Presiden Indonesia Joko Widodo mendukung perburuan orang-orang di belakang apa yang ia gambarkan sebagai pelaku penyerangan. Dikutip dari siaran pers, Jokowi menegaskan kembali bahwa proyek pembangunan Papua akan terus berjalan. "Ini yang menyebabkan kadang-kadang misalnya sebuah proyek harus berhenti dulu (untuk dilanjutkan kemudian). Ya karena alamnya yang sangat sulit dan kadang-kadang keamanannya yang masih perlu perhatian sehingga yang bekerja di sana itu betul-betul bertaruh nyawa," ujarnya.

Kopassus Dalam Pusaran Sejarah

Neraka di Papua

Papua adalah kasus lain yang menyeret Kopasus dalam jerat HAM. Berbagai kasus pembunuhan aktivis lokal dialamatkan pada prajurit baret merah, termasuk diantaranya pembunuhan terhadap Theys Eluay, mantan ketua Presidium Dewan Papua. Tahun 2009 silam organisasi HAM, Human Rights Watch, menerbitkan laporan yang berisikan dugaan pelanggaran HAM terhadap warga sipil oleh Kopassus.

Penulis: rzn/ap (Dari berbagai sumber)

AI: Pastikan penghormatan HAM
Menanggapi pembunuhan puluhan pekerja konstruksi oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pihak berwenang harus melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap serangan tersebut, serta memastikan bahwa semua yang terlibat harus dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati:.

"Amnesty International sadar akan kondisi lapangan yang kompleks di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah Papua. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, aparat penegak hukum harus memastikan penghormatan penuh terhadap hukum hak asasi manusia internasional, termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan harus mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan di setiap saat," tandas Hamid.

Ditambahkan Usman Hamid, kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya - termasuk risiko bagi aparat penegak hukum. " Indonesia semestinya merujuk pada kebijakan menghadapi situasi serupa di Aceh, dengan mengedepankan jalan non-militer, yang terbukti mengakhiri konflik bersenjata dan mencegah jatuhnya banyak korban sipil.

"
Mengukur kebutuhan rakyat Papua
Militer lama ditengarai melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua termasuk pembunuhan di luar jalur hukum terhadap aktivis dan pemrotes yang damai. Pengamat militer Aris Santoso mengatakan aksi kekerasan dari kelompok sipil bersenjata di Nduga, bisa jadi merupakan respons atas tindakan elite Jakarta sebelumnya: "Kekerasan dibalas dengan kekerasan, sementara aspirasi rakyat Papua sendiri tidak diproses."

Pengamat masalah Papua, Made Supriatma menyebutkan pemerintah seharusnya memulai proses perdamaian dengan tidak menurut definisi Jakarta dalam mengangkat martabat Papua: "Kalau sekarang kita lihat orang Jakarta (termasuk Presiden Jokowi) percaya bahwa martabat orang Papua itu bisa dicapai dengan pembangunan, khususnya infrastruktur. Jakarta percaya, kalau isolasi daerah-daerah di Papua dibuka, ekonomi akan jalan, barang-barang akan murah, dan dari situ ekonomi akan tumbuh dan martabat orang Papua terangkat. Padahal, pembukaan infrastruktur itu juga berarti masuknya pesaing ekonomi. Mereka yang punya akses pasar lebih baik dari orang Papua. Makanya sekarang, kalau ditanya, siapa diuntungkan? Orang Papua akan mengatakan, infrastruktur itu bukan untuk kami."

Menurut Made pengembalian martabat itu bisa dimulai dengan menuntaskan semua persoalan HAM. Memberikan orang Papua keadilan yang menjadi haknya. Kemudian, perbaiki akses kesehatan. Lalu masih ada masih ada persoalan besar sebelum soal hak asasi manusia, yakni plesibt: "Tidak ada keadilan di sini. Mungkin tidak perlu mengulang Pepera. Tapi membuat semacam plsesibit, bukan menanyakan apakah Papua mau bergabung dengan RI tapi apakah mau otonomi yang lebih luas atau tidak. Kemudian, bagaimana otonomi itu akan dikelola, seharusnya buat saja plebisit soal itu."

Berbagai sumber menyebutkan, Papua mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka pada tanggal tersebut pada tahun 1961. Indonesia mengambil alih wilayah kaya sumber daya alam itu dua tahun kemudian dan secara resmi menguasai Papua pada tahun 1969 dengan suara yang didukung PBB.

# data[].attributes.attachment_link.title
Papua Kembali Bergejolak, Bagaimana Seharusnya Penangangan Konflik di Papua? | DW | 05.12.2018

# data[].attributes.attachment_link.description
TNI dan Polri memburu orang-orang yang diduga melakukan pembunuhan terhadap pekerja konstruksi di provinsi Papua yang bergolak. Sebuah akun Facebook dengan akun TPNPB Special Operations Command - West Papua menyebutkan, kelompok bersenjata itu telah menewaskan 24 pekerja atas perintah komandan regional Ekianus Kogoya.