# data[].attributes.body
Saya Eva Resti Mawarni dari kelompok 1 dengan NIM 200431619631 izin bertanya,
Jika suatu negara mengalami inflasi, apakah dengan menggunakan kebijakan fiskal atau moneter bisa mengatasi dengan efektif? Jika bisa, bagaimana mengatasinya?
Terima kasih 🙏

# data[].attributes.body
Nim : 200431619728 dari kelompok 1 izin bertanya apa yg menyebabkan kebijakan fiskal dalam menstabilkan harga? Sebutkan contohnya!

# data[].attributes.body
NIM: 200431619623
Saya dari kelompok 2 izin bertanya,
Apakah kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan adakah tantangan yang di alami pemerintah dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut?

Terima kasih

# data[].attributes.body
NIM : 200431619621
Izin bertanya apakah ada batasan penurunan ataupun penaikan tarif pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam instrumen kebijakan fiskal?
Terimakasih

# data[].attributes.body
NIM : 200431619659
Izin bertanya, apakah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi aggregate demand dan aggregate supply? Jika jawabannya iya maka mengapa demikian?
Terima kasih

# data[].attributes.body
NIM : 200431619601
Izin bertanya, diantara berbagai instrumen dari kebijakan moneter manakah yang paling sering digunakan pemerintah dan manakah yang paling jarang di gunakan, jelaskan mangapa?
Terimakasih 🙏

# data[].attributes.body
NIM : 200431619726
Izin bertanya,apakah efektifitas kebijakan moneter terhadap pengendalian inflasi di indonesia?

# data[].attributes.body
NIM: 200431619633
Saya Farah Luthfitah dari kelompok 1 izin bertanya,
Macam macam kebijakan fiskal ekspansif itu apa saja ya dan jelaskan. Terimakasih

# data[].attributes.body
pada negara Indonesia sebagai negara berkembang, kebijakan fiskal dan moneter masih berkutat pada instrument untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mengatasi gejolak harga-harga sebagai prioritasnya telah dijalankan dengan baik. 
Sedangkan hambatan terbesar dalam penetapan  kebijakan fiskal dan moneter adalah pada masa Covid-19 yang telah mengguncangkan perekonomian dunia yang memiliki dampak, di mana dapat dikatakan bahwa sektor ekonomi sedang sekarat, maka asupan yang paling bergizi meningkatkan daya beli masyarakat adalah melalui bantuan langsung tunai dan modal usaha rakyat. Lagi-lagi bantuan itu memerlukan fresh money yang mau tak mau sangat mengandalkan kas negara dari APBN. 
Selain itu tantangan terberat yaitu optimalisasi rasio pajak karena di tengah kebijakan fiskal yang akomodatif bagi dunia usaha serta kondisi perekonomian nasional dan global yang cenderung menuju resesi, sulit bagi BKF untuk menggenjot rasio pajak.

# data[].attributes.body
Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak.
Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.
Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain:
1. Tarif Progresif
Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.
Di Indonesia, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, seperti:
Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, tarif pajaknya 5%.
Lapisan PKP lebih dari Rp50 - Rp250 juta, tarif pajaknya 15%.
Lapisan PKP lebih dari Rp250 - Rp500 juta, tarif pajakya 25%.
Lapisan PKP di atas Rp500 juta, tarif pajaknya 30%.
2. Tarif Degresif
Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.
Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.
3. Tarif Proporsional
Tarif proporsional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapa pun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap.
Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.
4. Tarif Tetap/Regresif
Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya.
Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp3.000 dan Rp6.000.

# data[].attributes.body
Contohnya pengangguran tinggi dan daya beli masyarakat rendah. Jika dibiarkan berlangsung terus-menerus, maka perekonomian negara bisa semakin terpuruk sehingga mengalami krisis.Lalu kebijakan fiskal mengambil peranan dngan cara menurunkan atau mengurangi pajak. Tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan daya beli rendah juga dapat diatasi dengan menerapkan kebijakan moneter dengan cara Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga guna menarik minat investor untuk menambah penanaman modal.

# data[].attributes.body
Dan untuk insturmen kebijakan moneter, cadangan wajib, pasar terbuka,fasilitas diskonto dan Foreign Exchange Intervention merupakan Kebijakan yang sering dipakai oleh pemerintah sedangkan yang jarang dipakai yaitu  Moral Suasion  sebab ini hanya berupa himbauan yang kurang efektif dalam menjalankannya sebab rasa ingin tau masyarakat kurang, sehinga imbauan –imbaun bisa jadi diabaikan dan tidak diperhatikan karna kesibukan-kesibukan lainnya.

# data[].attributes.body
Dapat   dikatakan   bahwa kebijaksanaan  moneter sangat efektif dalam pengendalian inflasi karena kebijakan moneter merupakan  suatu kebijaksanaan  yang  mengupayakan  agar terjadi  keseimbangan  antara  penawaran dan permintaan uang. Dimana keseimbangan    jumlah    uang    beredar merupakan salah satu cermin fundamental perekonomian suatu negara. Penawaran  uang  lebih  dikenal  dengan JUB    (Money    Supply)    dan    tingkat perubahannya  ditentukan  oleh  interaksi pelaku ekonomi. Dengan mengendalikan JUB maka laju inflasi  yang terjadi dapat dikontrol   agar   tidak   terjadi   lonjakan kenaikan harga yang sangat tinggi

# data[].attributes.body
Kebijakan moneter dan fiskal mempunyai 
peranan yang sangat strategis dalam rangka stabilisasi perekonomian, yaitu melalui penyeimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat. Apabila perekonomian mengalami tekanan inflasi yang cukup besar, maka kebijakan stabilisasi diarahkan pada pengurangan permintaan 
agregat. Sebaliknya, pada saat ekonomi mengalami resesi maka kebijakan 
stabilisasi lebih diarahkan untuk menstimulasi permintaan agregat.