# data[].attributes.headline
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945  dan Proklamasi 17 Agustus 1945

# data[].attributes.subject
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945  dan Proklamasi 17 Agustus 1945

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara keduanya adalah
1) Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan diterapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan Suatu rangkaian yang tidak dapat  dipisahkan.
2) Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.
3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan atas kerohanian Pancasila. Hubungan antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hal-hal yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia saat mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama. Oleh karena itu, merupakan suatu tunggung jawab moral bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi.

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut
1) UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.
2) Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati.
3) UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU,PP, perpres, perda) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.
4) Sebagai alat kontrol, yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.body
-Alinea pertama
Menjelaskan  arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.
-Alinea kedua
Menjelaskan arti penting cita-cita bagsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.
-Alinea ketiga
Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
-Alinea keempat
Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang. Hasil kesepakatan sidang tersebut adalah
1) Membentuk Panitia Perancang "Declaration of Rights" yang beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman, dan Parada Harahap
2) Bentuk negara kesatuan atau unitaris
3) Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden.

# data[].attributes.body
Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar. Proses pengesahan undang-undang dasar ternyata berlangsung singkat, yaitu kurang lebih 2 jam. Hasil sidang pertama PPKI adalah
1) Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
2) Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
3) Membentuk Komite National Indonesia Pusat (KNIP), yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum Lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

# data[].attributes.body
PPKI beranggotakan 21 orang yang dipilih Oleh Marsekal Terauchi.  21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa). Namun, ternyata ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Penambahan anggota ini membuktikan bahwa PPKI Jepang tidak dapat mengintervensi jalannya sidang PPKI.

# data[].attributes.body
Pada 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya dengan baik, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ada dua tugas PPKI
A) Tugas pertama yaitu meresmikan Pembukaan (bahasa Belanda :Preambule) dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
B) Tugas kedua, yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah kedudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

# data[].attributes.body
Pada hakikatnya konstitusi (UUD) itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

a, Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya.

b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.