# data[].attributes.body
A. Nama Anggota Kelompok (No. Absen)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. Ringkasan Berita

C. Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial

D. Saran Kelompok terhadap Fenomena tersebut

# data[].attributes.headline
Pemerintah Luncurkan Program Besar Atasi Ketimpangan Sosial 

# data[].attributes.subject
Pemerintah Luncurkan Program Besar Atasi Ketimpangan Sosial 

# data[].attributes.body
A. Nama Anggota Kelompok 5
1. Adelia Nur Wiyaanata (01)
2. Indira Daniswara Andhitania Zahra(15)
3. Levina Elrasa Putri(17)
4. Nova Kholifatun nisa(24)
5. Rasyadan Rishanda Wicaksana(26)
6. Siti Amalia Widiastuti(33)
B. Ringkasan Berita
Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Undang Undang Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memang menegaskan pentingnya negara memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara tanpa memandang ras dan etnis. Ini juga sejalan dengan tesis Profesor Amy Chua dari Yale Law School dalam bukunya yang berjudul  Wold on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (2003). Menurut Darmin, Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini mencakup 3 (tiga) area pokok, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kebijakan berbasis lahan meliputi reforma agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota (urban poor), nelayan dan budidaya rumput laut. Sedangkan kebijakan berbasis kesempatan meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah. Berikutnya kebijakan berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi vokasi, kewirausahaan (entrepreunership) dan pasar tenaga kerja. Dari seluruh luas daratan di Indonesia sebesar 189 juta hektar, 2/3 atau 64% di antaranya adalah kawasan hutan dengan luas  sekitar 121 juta hektar. Sedangkan sisanya adalah kawasan non hutan (69 juta hektar). Jawa merupakan pulau terpadat (56% penduduk Indonesia tinggal di Jawa), tersubur, teririgasi, sekaligus motor perekonomian Republik Indonesia. Namun, Jawa juga adalah pulau paling besar jumlah penduduk termiskinnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa pun paling pesat. Selama ini, penguasaan lahan secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu menyebabkan terjadinya ketimpangan. Karena itu pemerintah akan melakukan pendataan terhadap kepemilikan lahan, land bank, izin yang dimiliki maupun kebun yang sudah ditanami di sektor perkebunan di seluruh Indonesia. Dari 8 komoditas perkebunan, 7 komoditas menguasai 52% lahan perkebunan dan menghidupi 15,5 juta jiwa, namun hanya memiliki nilai tambah kurang dari 30%. Salah satu alat yang paling efektif untuk menerapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan adalah melalui sistem perpajakan. Pajak progresif terhadap pihak yang memiliki aset, modal kuat dan profit yang besar sangat diperlukan sebagai sumber pembiayaan kebijakan afirmatif untuk membantu pihak yang lebih lemah. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pengusaha UMKM dalam rantai nilai pengadaan pemerintah, pemerintah akan mengubah basis pengadaan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga menjadi penciptaan pasar-pasar di mana masyarakat diberdayakan dalam memilih bantuan (Rights to Choose Program) yang mereka perlukan. Dari sisi sektor manufaktur, dari bisnis UMKM yang berjumlah 90% dari total pemain hanya mempunyai nilai tambah sebesar 5%. Selama ini Indonesia banyak mendidik calon tenaga kerja, baik melalui sistem pendidikan akademis maupun jalur vokasional. Faktanya, banyak lowongan kerja tidak terisi karena tidak cocoknya keahlian para lulusan tersebut. Di sinilah perlunya job matching antara pasar tenaga kerja dengan skill (ketrampilan) atau pendidikan ketrampilan yang dibutuhkan. Karena itu sistem pendidikan keahlian/ketrampilan para calon tenaga kerja perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi.
C. Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial
Penguasaan Lahan Berlebihan, Pajak progresif terhadap pihak yang memiliki aset, Banyak lowongan kerja tidak terisi.
D. Saran Kelompok terhadap Fenomena tersebut
Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta - Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

"Kebijakan ini bersifat affirmative action untuk mencegah terjadinya reaksi negatif terhadap pasar, terhadap sistem demokrasi, sekaligus mencegah terjadinya friksi akibat konflik sosial di masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Selasa (31/1), di Istana Bogor. Meski begitu, Darmin menegaskan kebijakan ini tidak berbasis ras atau etnis namun lebih pada upaya meningkatkan equity (permodalan) masyarakat golongan ekonomi lemah agar mereka mendapat kesempatan untuk meningkatkan kapasitas serta memperbaiki kualitas hidupnya.

Undang Undang Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memang menegaskan pentingnya negara memberikan perlakuan dan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara tanpa memandang ras dan etnis. Ini juga sejalan dengan tesis Profesor Amy Chua dari Yale Law School dalam bukunya yang berjudul Wold on Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability (2003). Menurut Chua, demokratisasi berpotensi meningkatkan konflik etnis ketika etnis minoritas lebih makmur secara disproporsional. Untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah pun mengambil kebijakan afirmatif terhadap kelompok ekonomi lemah.

Menurut Darmin, Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini mencakup 3 (tiga) area pokok, yakni kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kebijakan berbasis lahan meliputi reforma agraria, pertanian, perkebunan, masyarakat miskin kota (urban poor), nelayan dan budidaya rumput laut. Sedangkan kebijakan berbasis kesempatan meliputi sistem pajak berkeadilan, manufaktur dan ICT, ritel dan pasar, pembiayaan dan anggaran pemerintah. Berikutnya kebijakan berbasis peningkatan kualitas SDM meliputi vokasi, kewirausahaan (entrepreunership) dan pasar tenaga kerja.

Penguasaan Lahan Berlebihan

Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai penduduk terbesar keempat di dunia. Dari seluruh luas daratan di Indonesia sebesar 189 juta hektar, 2/3 atau 64% di antaranya adalah kawasan hutan dengan luas sekitar 121 juta hektar. Sedangkan sisanya adalah kawasan non hutan (69 juta hektar). Jika dihitung berdasarkan kawasan non hutan saja, kepadatan penduduk di Indonesia menempati peringkat ke-2 dunia dengan tingkat kepadatan penduduk 4,26 jiwa/hektar. Indonesia hanya berada di bawah India sebagai negara paling padat penduduknya dengan tingkat kepadatan 5,78 jiwa/hektar.

Jawa merupakan pulau terpadat (56% penduduk Indonesia tinggal di Jawa), tersubur, teririgasi, sekaligus motor perekonomian Republik Indonesia. Namun, Jawa juga adalah pulau paling besar jumlah penduduk termiskinnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jawa pun paling pesat. Sehingga kebutuhan lahan di Jawa sangat penting. Untuk itu, perlu ada sebuah kebijakan berbasis lahan yang memberikan akses kepada pihak yang paling termarjinalisasi, yaitu petani tanpa lahan, penduduk miskin perkotaan dan pedesaan, nelayan.

Pemerintah memiliki program Reforma Agraria. Masalahnya, lahan yang tersedia sebagai objek TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) seluas 9,5 juta Ha sebagian besar berada di luar Jawa. Karena itu, pemerintah perlu mengharmonisasikan program Reforma Agraria dengan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan ini.

Selama ini, penguasaan lahan secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu menyebabkan terjadinya ketimpangan. Karena itu pemerintah akan melakukan pendataan terhadap kepemilikan lahan, land bank, izin yang dimiliki maupun kebun yang sudah ditanami di sektor perkebunan di seluruh Indonesia. Paralel, pemerintah akan merumuskan kebijakan pengembangan dan peremajaan kebun rakyat secara bertahap.

Dari 8 komoditas perkebunan, 7 komoditas menguasai 52% lahan perkebunan dan menghidupi 15,5 juta jiwa, namun hanya memiliki nilai tambah kurang dari 30%. Penyerapan tenaga kerja pada 7 komoditas perkebunan ini pun relatif mandeg, sehingga pemerintah memandang perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong peranan swasta, khususnya di luar komoditas kelapa sawit.

Komoditas seperti tebu, teh, karet, kelapa, kakao, kopi dan cengkeh memerlukan kerja sama swasta yang lebih banyak demi mendorong terbentuknya perkebunan rakyat berbasis koperasi yang mempunyai manajemen yang baik dan produktivitas tinggi. Peranan swasta terutama diharapkan dalam hal penyediaan bibit, peningkatan rantai nilai, peningkatan kualitas, dan menjadi offtaker atau avalis.

Capital Gain Tax

Salah satu alat yang paling efektif untuk menerapkan Kebijakan Ekonomi Berkeadilan adalah melalui sistem perpajakan. Pajak progresif terhadap pihak yang memiliki aset, modal kuat dan profit yang besar sangat diperlukan sebagai sumber pembiayaan kebijakan afirmatif untuk membantu pihak yang lebih lemah.

Selama ini ada kecenderungan pajak transaksi yang dibayar oleh pembeli maupun penjual tanah cenderung lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayar dari nilai transaksi sebenarnya. Untuk itu, pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada NJOP menjadi capital gain tax. Akan ada disinsentif melalui unutilized asset tax untuk mencegah spekulasi tanah maupun pembangunan properti yang tidak dimanfaatkan.

Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi pengusaha UMKM dalam rantai nilai pengadaan pemerintah, pemerintah akan mengubah basis pengadaan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian/Lembaga menjadi penciptaan pasar-pasar di mana masyarakat diberdayakan dalam memilih bantuan (Rights to Choose Program) yang mereka perlukan. Dengan program ini, diharapkan akan tercipta banyak lapangan kerja.

Pemerintah juga akan mencegah tergerusnya peranan warung-warung, toko dan pasar tradisional, dari ancaman pasar/toko modern bermodal kuat. Hal ini dapat tercapai dengan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui skema koperasi yang mempunyai kemampuan manajemen dan daya saing tangguh (korporatisasi koperasi).

Dari sisi sektor manufaktur, dari bisnis UMKM yang berjumlah 90% dari total pemain hanya mempunyai nilai tambah sebesar 5%. Karena itu pemerintah akan mendorong peningkatan skala maupun nilai tambah dari bisnis UMKM, selain meningkatkan peranan manufaktur dalam PDB nasional

Job Matching

Selama ini Indonesia banyak mendidik calon tenaga kerja, baik melalui sistem pendidikan akademis maupun jalur vokasional. Faktanya, banyak lowongan kerja tidak terisi karena tidak cocoknya keahlian para lulusan tersebut. Di sinilah perlunya job matching antara pasar tenaga kerja dengan skill (ketrampilan) atau pendidikan ketrampilan yang dibutuhkan. Apalagi banyak jenis pekerjaan yang ada pada saat sekarang akan menjadi tidak relvan karena perkembangan zaman. Sementara pekerjaan di masa depan belum terdefinisikan pada saat ini.

Karena itu sistem pendidikan keahlian/ketrampilan para calon tenaga kerja perlu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Masyarakat juga harus mengubah mindset dari semata-mata mengejar gelar akademis, menjadi masyarakat yang menghargai keahlian profesi.

"Kita harus menyadari bahwa senjata yang paling ampuh dalam menghadapi ketimpangan sosial adalah peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan," ujar Darmin.

'If you want 1 year prosperity, grow a grain. If you want 10 year prosperity, grow a tree. If you want 100 year prosperity, grow people.' (ekon) * Humas Kemenko Perekonomian dan Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo

# data[].attributes.attachment_link.title
Pemerintah Luncurkan Program Besar Atasi Ketimpangan Sosial

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Untuk mengatasi ketimpangan ekonomi-sosial yang terjadi selama ini, pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla meluncurkan sebuah program besar Kebijakan Ekonomi Berkeadilan. Kebijakan ini merupakan langkah konkret implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, terutama Sila ke-3 (Persatuan Indonesia) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

# data[].attributes.headline
Konflik-konflik sumberdaya alam di kalangan nelayan di Indonesia

# data[].attributes.subject
Konflik-konflik sumberdaya alam di kalangan nelayan di Indonesia

# data[].attributes.body
A. Nama Anggota Kelompok (No. Absen)
1. Alaisya Muazzama Nail (03)
2. Aldino Tri Cahyo (04)
3. Ghina Adilla Ilhamsani (14)
4. Nadya Hamesha P. (22)
5. Reza Nanda B (28)
6. Wadhaa Zakiyatul M (35)

B. Ringkasan Berita
Kaum nelayan di Indonesia sering terlibat dalam konflik sosial,karena potensi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia cenderung berkurang atau semakin langka

C. Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial
Dominasi yang bersumber pada perbedaan tingkat teknologi penangkapan merupakan pemicu ketimpangan sumberdaya tersebut

D. Saran Kelompok terhadap Fenomena tersebut
Nelayan sebaiknya bisa memanfaatkan teknologi modern yang sudah ada agar potensi sumberdaya perikanan tangkap di Indonesia bisa meningkat

# data[].attributes.body
A. Nama Anggota Kelompok (No. Absen)
1. Aditya Apta M. (02)
2. Devania Sarah A.N (10)
3. Najwa Azizah (23)
4. Riffa Rahmat S. (29)
5. Salwa Aqfina Z. (30)
6. Shafira R. (31)

B. Ringkasan Berita
Masyarakat Kampung Naga menolak listrik masuk ke desa mereka karena ingin mempertahankan aturan adat dari leluhur mereka

C. Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial
Faktor Internal karena masyarakat kampung naga mempertahankan aturan adat dari leluhur mereka

D. Saran Kelompok terhadap Fenomena tersebut
Kami menyarankan agar masyarakat kampung naga lebih terbuka terhadap arus globalisasi agar masyarakatnya tidak tertinggal

# data[].attributes.headline
MENGATASI  KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERTINGGAL

# data[].attributes.subject
MENGATASI  KETIMPANGAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERTINGGAL

# data[].attributes.body
A. Nama Anggota Kelompok (No. Absen)
1.  Anisa Wahyu/6
2. Chandra Junianto/8
3. Dhiaz Erta/11
4. Galih Wiranto/13
5. Muh.Jiwa/19
6. Reno Ardiyan/27

B. Ringkasan Berita
Kemiskinan ekstrem, tidak adanya dukungan keluarga yang memadai, keragaman suku yang bermukim dalam satuan administratif, serta metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan konteks lokal menjadi alasan sulitnya mewujudkan kualitas pendidikan yang merata. Tantangan-tantangan ini berakar pada permasalahan-permasalahan mendasar, yaitu faktor geografis, keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan, keterbatasan guru atau tenaga pendidik, serta hambatan sosial-budaya.

C. Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial

karena Perekonomian yang tidak mendukung.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Pembangunan yang tidak merata terhadap wilayah-wilayah kecil.

D. Saran Kelompok terhadap Fenomena tersebut
saran dari kelompok kami yaitu sebaiknya pemerintah setempat harus lebih memperhatikan untuk pendidikan didaerah daerah yang tertinggal.

# data[].attributes.body
A. Nama Anggota Kelompok 4
1. Aliffia Chealsea (05)
2. Dea oktavia (09)
3. Kaylia tresna (16)
4. M. Riggit (20)
5. R.aj Khairunnisa S (25)
6. Shazna Azizah (32)

B. Ringkasan berita
Suku Sakai di Riau menjadi salah satu dari sekian poin yang membuat suku Sakai berbeda tetapi cukup membingungkan karena tidak adanya identitas yang stabil tumbuh disuku sakai (karena masih menggantungkan kehidupannya pada alam) dan menolak adanya kemauan untuk maju sehingga suku ini disebut suku terasing

C. Analisi Faktor Penyebab
Faktor ketimpangan sosial yang terjadi disuku sakai disebabkan belun adanya kesepahaman yang sama atas upaya untuk kemajuan suku sakai

D. Saran Kelompok
Pemerintah melakukan diskusi dengan masyarakat adat, sehingga pemerintah dapat merumuskan program untuk pemberdayaan yang tepat untuk mengatasi ketimpangan sosial masyarakat sakai

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi salah satu negara paling luas dengan luas 5.193.250 km² ( mencakup daratan dan lautan ). Salah satu fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai predikat negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Selain itu, Indonesia "dianugerahi" kenyataan bahwa hasil proyeksi atas penghitungan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama 25 tahun mendatang akan terus meningkat yaitu dari 205,1juta pada tahun 2000 menjadi 273,2 juta pada tahun 2025.

Indonesia menjadi semakin kaya dengan kenyataan bahwa Indonesia dipenuhi dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah dari berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan, kelautan, tambang, bahkan panas bumi sehingga banyak negara asing yang tertarik untuk menyusun kerja sama di berbagai bidang dengan Indonesia. Untuk itu, kestabilan ekonomi berupa perdagangan bebas dan tantanganglobalisasi lainnya seringkali menjadi permasalahan yang paling diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, hal tersebut ternyata bukanlah satu-satunya permasalahan Indonesia yang perlu diselesaikan karena pada kenyataannya sekarang ini yang menjadi masalah terpendam dan dapat berpengaruh besar bagi perkembangan Indonesia ke depan bahkan sekaligus ancaman adalah pluralisme(kemajemukan) di dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama yang seharusnya menjadi sebuah multikulturalisme (penghilangan sisi minoritas dan mayoritas atau kesederajatan).

Saat ini Indonesia berada pada jumlah keragaman masyarakatnya yang dikategorikan sangat banyak. Hal ini dibuktikan dengan adanya jumlah 1.128 suku bangsa dan 546 bahasa yang berbaur menjadi satu di Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai keindahan pluralisme tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Kondisi multikultural dalam sebuah masyarakat yang plural seperti itu merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari atau dibatalkan. Secara kultural heterogen, anggota-anggota masyarakat tersebut mengikuti sistem kepercayaan dan praktek-praktek kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Perbedaan-perbedaan (diversitas) kultural tidak hanya mengacu kepada sumber-sumber seperti multiplisitas jumlah etnis, ras, agama, maupun budaya dalam teritori sebuah negara, melainkan juga banyak sumber lain. Bkhikhu Parekh misalnya, membedakan tiga bentuk diversitas kultural yang menurutnya paling umum ditemui, yaitu diversitas sub-kultural (subcultural diversity), diversitas perpektival (perpectival diversity), dan diversitas komunal (communal diversity). Diversitas sub-kultural merujuk kepada sekelompok anggota masyarakat yang hidup dalam sebuah budaya bersama tetapi memilih bentuk kepercayaan dan praktek-praktek yang kehidupan yang berbeda (seperti gay atau lesbian). Diversitas perspektival merujuk kepada sekelompok orang yang sangat kritis terhadap prinsip-prinsip atau nilai-nilai utama dari kebudayaan yang ada (seperti kaum feminis). Dan yang terakhir, diversitas komunal meliputi komunitas-komunitas yang cukup terorganisir, percaya, dan hidup dengan sistem dan praktek kepercayaannya sendiri seperti kelompok minoritas imigran, agama, dan kultural (masyarakat adat pedalaman). Dalam pembahasan esai ini mengangkat keberadaan Suku Sakai di pedalaman Riau yang terasing atau diasingkan oleh negara. Hal ini masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Suku Sakai di Riau ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa Indonesia dengan berbagai modernisasinya masih memiliki kelompok minoritas bagian diversitas komunal yang perlu dianalisis lebih mendalam.
Keberadaan Suku Sakai di Riau
Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi di Indonesia yang didiami oleh 5.538.367 jiwa yang terdiri dari 2.853.168 laki-laki dan 2.685.199 perempuan (menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik Kep.Riau). Kepulauan Riau didiami oleh berbagai suku bangsa lokal yang kaya akan budaya karena Riau menjadi salah satu alternatif tujuan daerah transmigrasi dari Pulau Jawa. Mulai dari Suku Batak, Jawa, Minang, bahkan Bugispun ada di Riau. Dari banyak suku pendatang yang ada di tanah Riau tersebut terdapat salah satu suku lokal yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, yaitu Suku Sakai. Suku Sakai merupakan salah satu suku asli Kepulauan Riau yang cukup kaya akan budaya. Mulai dari banyaknya tradisi adat yang beragam (mulai dari tradisi upacara menanam padi, upacara menyiang, upacara sorang sirih, dan upacara tolak bala), tari-tarian tradisional, hingga nyanyian-nyanyian adat setempat. Namun, dibalik segala "keindahan pesona budaya" yang dimiliki oleh Suku Sakai, Suku Sakai termasuk ke dalam salah satu dari enam suku terasing di Kepulauan Riau. Kelima suku selain Suku Sakai tersebut adalah Suku Laut, Suku Hutan, Suku Talang Mamak, Suku Bonai, dan Suku Akit. Oleh karena itu, dengan semakin berkembangnya modernisasi dan masuknya transmigran dari berbagai daerah di Indonesia menjadikan Suku Sakai yang menjadi penduduk lokal Riau menjadi semakin terpinggirkan.

Orang-orang Sakai menyebar di daerah Kabupaten Bengkalis dan khususnya terdapat paling banyak di Kecamatan Mandau, Riau. Suku Sakai pada saat ini digolongkan sebagai masyarakat terasing, baik secara kultural maupun secara fungsional dalam kaitannya dengan sistem nasional Indonesia sebagaimana telah dijelaskan oleh Departemen Sosial RI. Hal ini sangat bertentangan dengan sikap bagaimana Pemerintah harus merangkul semua golongan warga negaranya tanpa memandang ia dari suku apa atau agama apa. Suku Sakai memiliki identitas tersendiri untuk menonjolkan bagaimana sisi kehidupannya. Identitas yang dimiliki Suku Sakai sendiri menggambarkan hasil atas sebuah proses yang berjalan lama sejak nenek moyang Suku Sakai dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dimusnahkan dari kehidupan Suku Sakai yang tradisional.

Identitas yang melekat pada Suku Sakai seperti penggunaan Bahasa Sakai dalam kehidupan sehari-hari yang telah turun-menurun, pekerjaan yang berubah-ubah (karena bertempat tinggal masih di pedalaman hutan) maupun gambaran fisik yang "unik" dari tiap anggota Suku Sakai menjadi salah satu dari sekian poin yang membuat Suku Sakai berbeda (ciri khas) tetapi cukup membingungkan karena tidak adanya identitas yang stabil tumbuh di Suku Sakai (karena masih menggantungkan hidupnya lebih banyak pada alam). Oleh karena itu, saya mengira pemerintah sudah saatnya memperhitungkan keberadaan Suku Sakai yang memegang kewarganegaraan secara sah walaupun secara fisik mereka tampak tradisional dan masih harus tetap berkutat dengan alam sesuai kepercayaan mereka.
Minoritisasi Suku Sakai
Dari karya-karya terdahulu seperti yang ditulis Parsudi Suparlan (1995), dijelaskan bahwa masyarakat Sakai pernah disebut sebagai "masyarakat terasing". Sebutan ini kemudian diganti dengan sebutan "masyarakat tertinggal" sehingga dipandang perlu untuk dibina oleh Departemen Sosial. Suku Sakai, dengan para kelompok 'elit'nya, saat ini telah banyak berusaha untuk menghilangkan ketertinggalannya dengan manusia Indonesia yang modern, namun nampaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok 'elit' lokal Suku Sakai tersebut tidak berpengaruh signifikan. Menurut Pak Mara (salah satu tokoh Suku Sakai) berpendapat bahwa Suku Sakai belum banyak berubah atau pergi dari keterasingan walaupun sudah banyak yang berupaya menghilangkan itu. Nampaknya hal ini disebabkan karena belum adanya kesepahaman yang sama atas upaya kemajuan Suku Sakai antara Suku Sakai dengan pemerintah. Selain itu, walaupun masyarakat Sakai adalah warga negara RI yang sah, mereka tidak mendapat hak penuh sebagai warga negara sehingga terjadi banyak hambatan menuju proses modernisasi Suku Sakai.

Ketika Indonesia memutuskan untuk melakukan perubahan sosial melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur ekonomi, sosial, maupun budaya, mereka tidak banyak dilibatkan di dalamnya. Hal ini semakin menunjukkan adanya kesenjangan yang jauh antara Pemerintah Daerah, khususnya, dengan masyarakat Sakai. Keberadaan identitas penggunaan Bahasa Sakai sebagai salah satu alat interaksi paling efektif terhadap Suku Sakai, diharapkan Pemerintah dapat menyampaikan apa yang sekiranya menjadi pilihan terbaik bagi pembangunan daerah sekitar Suku Sakai melalui Bahasa Sakai tersebut. Jika hal ini tidak dilaksanakan, secara otomatis, Masyarakat Sakai banyak yang menilai bahwa mereka hanya dimanfaatkan dengan berbagai keputusan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah tanpa mengetahui prospek jangka panjang bagi Suku Sakai sendiri.

Sekiranya bahasa akan menjadi sebuah kekuatan di mana bahasa dapat menjadi alat politik yang dapat menguntungkan kedua pihak antara pemerintah dan Suku Sakai sehingga tidak ada yang merasa dirugikan jika terdapat penggunaan Bahasa Sakai yang tepat sebagai penghubung. Pilihan penyampaian sikap melalui komunikasi intens dengan bahasa yang interaktif dapat Pemerintah lakukan sebagai pengartian dalam keberpihakan politik. Suku Sakai bukanlah sebuah suku yang modern atau sudah maju secara keseluruhan. Masih banyak anggota masyarakatnya yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali dan adanya stereotip turun-menurun bahwa pemerintah hanya memanfaatkan mereka bagi perkembangan proyek pembangunan dan menyisihkan mereka dari kehidupan politik negara, sehingga dengan adanya kekuatan bahasa sebagai penyambung tali komunikasi interaktif diharapkan sebagai penengah di atas permasalahan ini. Dengan demikian, upaya-upaya permulaan tersebut saya lihat cukup berpengaruh kepada pandangan Suku Sakai terhadap pemerintah, serta adanya penghargaan terhadap adanya Suku Sakai yang menjadi setara dengan suku-suku lainnya dalam memberikan aspirasi kepada pemerintah disertai dengan upaya meminimalisir konflik yang sangat memungkinkan dapat terjadi sebagai dampak dari ketidaksepahaman di antara kedua belah pihak.

Sebuah konformitas merupakan wujud naluri yang sangat kuat. Ada rasa aman yang disediakan dalam kekuatan jumlah dan berada di luar jumlah itu dibutuhkan lebih dari sekedar naluri untuk bisa berbeda dari orang lain. Menjadi mayoritas dalam jumlah memberi sebuah rasa aman kepada individu karena disediakanlah kesamaan-kesamaan dalam jumlah besar. Akan tetapi, sekelompok individu justru menjalani kehidupannya berbeda dengan mayoritas dapat disebabkan karena pilihan ataupun sebab-sebab historis tertentu, seperti pengabaian oleh negara dalam kebijakannya atau kesalahan sebuah representasi dalam wacana. Entah sebagai pilihan atau karena historis dan politis diciptakan, kelompok minoritas akan selalu ada dalam setiap negara, terutama minoritas berbasis agama atau suku bangsa seperti yang dialami Suku Sakai. Oleh karena itu, Suku Sakai menjadi salah satu dari sekian minoritas yang ada dan tidak terlihat oleh mayoritas ( para manusia modern ) yang ada di Indonesia dan hingga saat ini tidak adanya perubahan signifikan atas keterasingan mereka.
Kesimpulan
Indonesia telah menjadi sebuah tempat unik bertebarnya beragam etnis, bahasa, agama, nilai, dan identitas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut seakan mustahil untuk disatukan karena tiap individu memegang primordialnya masing-masing. Dengan adanya sistem demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, sudah menjadi hak setiap warga negara di provinsi manapun di Indonesia untuk mendapatkan perlakuan dan pengakuan yang sama dari negara. Suku Sakai sebagai salah satu suku bangsa asli Indonesia yang mendiami Riau dan semakin terasingkan akibat tidak mampu mengejar ketertinggalan modernisasi juga mendapat hak untuk tetap hidup tenang, aman, dan nyaman serta tidak terusik dengan modernisasi tersebut.

Saat ini terjadi dilema politik setelah terbebas dari rejim otoritan yang memegang kendali penuh terhadap setiap warga negara. Di satu sisi, banyak yang mengajukan tuntutan bagaimana bisa menghormati para pelaku diversitas kultural tetapi di sisi lain, banyak juga yang mengkhawatirkan pecahnya konflik akibat politik perjuangan identitas. Dengan demikian, penciptaan multikulturalisme yaitu dengan menyamaratakan hak-hak mereka sebagai warga negara dan sebagai manusia seutuhnya sudah merupakan tindakan tepat sehingga diversitas kultural tersebut dapat diterima dan disesuaikan dengan keadaan negara ini yang sedang berkembang pesat tanpa menghilangkan keragaman yang ada sebagai wujud masyarakat plural Indonesia dan kesetaraan yang ada sebagai konsep yang dijunjung oleh multikulturalisme bangsa yang memang sangat diharapkan ada bagi setiap negara majemuk
DAFTAR REFERENSI
Bab.4 Penduduk dan Ketenagakerjaan Provinsi Riau . www.riau.bps.go.id . Diakses pada tanggal 25 Desember 2013. http://riau.bps.go.id/publikasi-online/riau-dalam-angka-2011/bab-4-penduduk-ketenagakerjaan.html .

Budiman, Hikmat. Hak Minoritas : Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme. (Jakarta: Yayasan Interseksi, 2009).

Budiman, Hikmat. Hak Minoritas : Dilema Multikulturalisme di Indonesia. (Jakarta: Yayasan Interseksi, 2005).

Luas Wilayah Negara Indonesia . www.invonesia.com . Diakses tanggal 23 Desember 2013. http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html .

Parekh, Bhikhu. Rhetinking Multiculturalism : Cultural Diversity and Political Theory (Basingtoke : MacMillan Press, 2000).

Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Riau . www.datastatistik-indonesia.com . Diakses pada tanggal 31 Desember 2013. http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=919 .

Suku Sakai dalam Tiga Kekuasaan . www.scribd.com . Diakses tanggal 24 Desember 2013. http://www.scribd.com/doc/72771828/Makalah-Adat-Istiadat-Suku-Sakai .

Suparlan, Parsudi. Orang Sakai di Riau : Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).

NADIA KAMILA - F1D012025 - FILSAFAT DAN PEMIKIRAN POLITIK

Suku Sakai dalam Tiga Kekuasaan . www.scribd.com . Diakses tanggal 24 Desember 2013. http://www.scribd.com/doc/72771828/Makalah-Adat-Istiadat-Suku-Sakai.

Pasurdi Suparlan, Orang Sakai di Riau : Masyarakat Terasing dalam Masyarakat Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hal. 394.

Hikmat Budiman, Hak Minoritas : Dilema Multikulturalisme di Indonesia (Jakarta: Yayasan Interseksi, 2005), hal. 90.

# data[].attributes.attachment_link.title
"Suku Sakai di Riau: Terasing atau Diasingkan?"

# data[].attributes.attachment_link.description
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi salah satu negara paling luas dengan luas 5.193.250 km² ( mencakup daratan dan la

# data[].attributes.body
A. Nama Anggota Kelompok (No. Absen)

1. Arafa Yusra C (7)

2.Farrent Okta   (12)

3.Muh. Fakih H   (18)

4.Muthiya Khanza (21)

5.Tiara Aulya P    (34)

6.Zalfa Anisah     (36)

B. Ringkasan Berita

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang belum memadai terutama di daerah terpencil.

C. Analisis Faktor Penyebab Ketimpangan Sosial

Faktor yang membelakangi faktor tersebut adalah karena adanya perbedaan kondisi demografis. Yang dimana wilayah tersebut sulit berkembang dikarenakan penduduk di wilayah terpencil cenderung masih awan atau belum semua penduduk di wilayah tersebut memiliki pendidikan yang cukup.

D. Saran Kelompok terhadap Fenomena tersebut

Menurut kami, Pemerintah pusat juga perlu memerhatikan wilayah” terpencil yang ada. Karena mereka yang memerlukan perawatan khusus serta peningkatan kualitas SDM mereka. Untuk dapat melayani masyarakat disana selain memberikan fasilitas peralatan & perlengkapan bagi puskesmas wilayah mereka.