# data[].attributes.headline
Hubungan antara pembukaan UUD dengan proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan antara pembukaan UUD dengan proklamasi

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang tidak dapat dipisahkan.Hubungan antara keduanya adalah :
1. Pernyataan mengenai proklamasi dan pembukaan UUD alenia ketiga. Hal ini menunjukkan banwa kedua hal itu adalah suatu rangkaian.
2. UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya presiden dan wakilnya. Hal ini menunjukkan realisasi tindak lanjut proklamasi
3. Pembukaan UUD merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan.
Cita-cita itu adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

# data[].attributes.body
1. UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.
2. Berisi norma-norma sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara dan wajib ditaati
3. UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang tertulis. Setiap hukum dan kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945
4. UUD sebagai alat kontrol norma hukum yang lebih rendah

# data[].attributes.headline
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental alenia 1-4)

# data[].attributes.subject
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental alenia 1-4)

# data[].attributes.body
Arti pembukaan UUD 1945 ddibagi 2, yaitu secara umum dan secara fundamental

Arti penting pembukaan UUD 1945 secara umum terdiri atas 4 pokok pikiran yang meliputi ssuasana kebatinan Negara Indonesia.

4 pokok itu adalah :
1. Negara melinddungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar asas persatuan.
2. Negara wajib mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Negara yang  berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/ perwakilan.
4. Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Arti pembukaan UUD 1945 secara fundamental memuat kaidah-kaidah negara yang bersifat fundamental,yaitu :
1. Alenia pertama

Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan serta hak kodrati semua manusia untuk merdeka dan diperjuangkan. Selain itu, ditegaskan juga sikap mmenolah penjajahan.

2. Alenia kedua

Menjelaskan arti penting cita-cita Indonesia (persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran)

Menjelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi hanyalah suatu jembatan.

3. Alenia ketiga
Menjelaskan bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia bukan hanya dari perjuangan, tetapi juga dari rahmat dan anugerah Tuhan
4. Alenia keempat

menjelaskan bahwa Negara Indonesia harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, seta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

# data[].attributes.body
Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengelar sidang pertamanya. Tujuan sidang ini adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar.

Sidang ini berjalan cukup singkat, yaitu hanya 2 jam. Hal ini terjadi karena beberapa faktor :

rancangan UUD sudah dirumuskan oleh BPUPKI sebelumnya

faktor semangat persatuan dan kesatuan untuk segera membentuk undang-undang

para anggota membahas dengan suasana penuh kekeluargaan, cermat, teliti, saling menghargai, dan tanggung jawab

Secara menyeluruh, hasil dari sidang ini adalah :

1. Mengesahkan UUD 1945

2. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden

3. Membentuk Komite Nasional (KNIP)

# data[].attributes.body
Anggota dari PPKI dipilih oleh pihak Jepang sendiri, tetapi Indonesia tetap menambahkan 6 anggotanya tanpa sepengetahuan Jepang.
Penambahan anggota ini bertujuan agar Jepang tidak dapat mengiverrtasi jalannya sidang PPKI.

Anggota PPKI adalah :

1. Ir.Soekarno(Ketua)

2. Moh.Hatta(wakil ketua)

3. Soepomo

4. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat

5. R.P. Soeroso

6. Soetardjo Kartohadikoesomo

7. K.H. Wahid Hasyim

8. Ki Bagus Hadikusumo

9. Oto Iskandar di Nata

10. Abdoel Kadir

11. Pangeran Soerjohamidjojo

12. Pangeran Poerbojo

13. Mohammad Amir

14. Abdul Maghfar

15. Teuku Mohammad Hasan

16. GSSJ Ratulangi

17. Andi Pangerang

18. H. Hamidan

19. I Goesti Ketoet Poedja

20. Johannes Latuharhary

21. Yap Tjwan Bing

Anggota tambahan :

1. Achmad Soebardjo (Penasehat)

2. Sajoeti Melik

3. Ki Hadjar Dewantara

4. A.A. Wiranatakoesoema

5. Kasman Singodimedjo

6. Iwa Koesoemasoemantri

# data[].attributes.body
Setelah BPUPKI dibubarkan. dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai yang diketuai oleh Ir.Soekarno.

Tugas dari PPKI adalah

Meresmikan pembukaan dan Batang tubuh/isi dari UUD 1945

Melanjutkan hasil kerja BPUPKI

Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia

Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan

# data[].attributes.body
UUD 1945 dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945.BPUPKI disebut juga Dokuritsu Junbi Chosakai

Perumusan UUD 1945 dilakukan pada masa sidang kedua BPUPKI (10-16 Juli 1945). Pada persidangan tersebut dibentuklah beberapa panitia- panitia kecil, anatara lain Panitia Hukum Dasar (diketuai Soekarno), Pembelaan Tanah Air(diketuai Raden Abikusno Tjokrosoejoso), Ekonomi dan Keuangan(diketuai Moh.Hatta)

Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar menggelar sidang. Hasil sidang itu adalah adalah

Membentuk Panitia Perancang "Declaration of Rights"

Bentuk negara kesatuan/ unitaris

Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden

Pada tanggal 13 Juli 1945,Panitia Perancang Undang-undang yang dibentuk Panitia Hukum Dasar melakukan sidang dan membahas dan menyepakati beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa.

Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang dimana Panitia Perancang Undang-undang melaporkan hasil kerja mereka mengenai rancangan UUD yang terdiri dari 42 pasal (5 pasal membahas tentang keadaan perang & 1 pasal tentang aturan tambahan):

Pernyataan tentang Indonesia merdeka

Pembukaan UUD

Batang tubuh/isi dari UUD

Pada 15 Juli 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang lagi dimana Soepomo sebagai ketua Panitia Perancang Undang-undang memberikan penjelasan atas naskah  UUD.

Pada 16 Juli 1945, semua anggota BPUPKI menyetujui naskah UUD yang telah dirubah sesuai dengan kumpulan usulan dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air.

# data[].attributes.body
Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Tujuan dari konstitusi adalah memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan juga memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Konstitusi dalam arti luas dibedakan menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan, konstitusi dalam arti sempit hanyalah yang tertulis.

Salah satu contoh dari konstitusi tertulis adalah UUD 1945, sedangkan contoh dari yang tidak tertulis adalah konvensi/ kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam suatu negara (pemerintah bersama perwakilan rakyat bermusyawarah dalam mengambil keputusan.